Page 1


SUSUNAN REDAKSI

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau ingin menjadi saksi , maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". Surat An Nisa’ 135

Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga H. Thamrin Pawani Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Jack Monang Napitupulu Lasman Siahaan, SH, MH Pemimpin Umum/Redaksi: Arman Buraeri. SS Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Wakil Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irfan, Haryadi, Abdullah Ganing, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Hari Setiawan Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: DR. Eggy Sudjana, SH. M.Si Ropaun Rambe, SH. MH Abdi Segara, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

S

aat fakta hukum terungkap hingga di persidangan tertinggi di Indonesia dan menyingkap terang benderang suatu tabir kebenaran, saat itulah mental dan moral para Oknum penegak hukum di daerah “diuji” untuk dapat melaksanakan penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dan merupakan rangkaian dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkra). Namun kemudian jika yang terjadi adalah, saat penegakan supremasi hukum tidak lagi dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, malah cenderung memberikan ruang untuk mempermainkan atau mengulurulur pelaksanaan/penegakan fakta hukum akibat interfensi dari penguasa dan penguang maka suatu hari nanti yang terjadi boleh jadi adalah kepercayaan masyarakat akan terkikis dan akhirnya pudar kepada Para pengak hukum dan kemudian berimbas pada keinginan untuk “main hukum sendiri atau main hakim sendiri”. Penulis tertarik pada sebait lirik lagu sang penyanyi legendaris Indonesia, Bang Iwan Fals “ketika yang salah dibenarkan dan yang benar dipersalahkan”. Sungguh miris rasanya, ketika menyaksikan inflementasi dari penegakan hukum di Negeri ini yang digerogoti oleh kekuasaan dan uang dengan dalih pertimbangan kondisi keamanan yang dipandang dari satu sisi tanpa menimbang hal serupa dari sisi lain yang merasa tercederai yang bahkan

bisa saja menyebabkan terjadinya konflik yang lebih besar. Bagaimana orang miskin dan powerless yang mencuri barang sepele dihajar sampai mati, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Atau kalau tidak mereka cepat diproses di pengadilan dan segera masuk penjara. Sementara itu orang yang mencuri uang negara berpuluh-puluh milyar dibiarkan. Hanya terlihat sebuah sandiwara peradilan, seakan diajukan ke pengadilan tetapi akhirnya mereka bebas. Sementara untuk menyelenggarakan peradilan, negara harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menggaji hakim dan jaksa yang menangani kasus ini. Belum lagi yang diajukan ke pengadilan juga harus mengeluarkan biaya terutama untuk menggaji para pembela hukumnya yang biasanya lebih dari satu orang. Kenyataan semacam ini sesungguhnya sebuah wujud dari sebuah bobroknya negara. Tapi ketika yang tersakiti pun tidak mampu berbuat apa-apa, maka tunggulah suatu hari nanti di “Pengadilan Agung” dimana pada saat itu tak lagi ada konsfirasi, interfensi dan tak lagi ada Uang yang mampu membutakan nurani sang “Pengadil”.

STOP PRESS...!!!

Telah diberhentikan sebagai Wartawan SKOR: 1. Faisal Kelana (Korwil Aceh) 2. Kasmidi Panjaitan, Andi Gunawan (Aceh Timur, Tamiang, Langsa) 3. Agusnin Arief, Saiful Bahri (Aceh Besar) 4. Eg Yareng Susno (Simeulue) 5. Abdul Azis (Sulsel/Sultra) Nama- Nama tersebut diatas bukan lagi sebagai Wartawan SKOR, segala tindakannya tidak lagi menjadi tanggungjawab Redaksi SKOR

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

DKI: S Hasan AL (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa: Agus Budianto (Korwil). Yudi (Blitar) Jawa Barat: Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan), Arief Resmijianto (Biro Cirebon) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulawesi: Muhammad Ilham (Korwil). Sulsel: Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Wartawan Sulseltra), Suardi, Nasruddin, Andi Haeril Akbar (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Abdullah G, Andi Nhella (Perwakilan), Zainuddin (Biro Mamuju Utara) Sulut/Gorontalo: Raynaldi Pratama (Korwil), Hardy Mokoagow (Biro Bolsel & Bolmut), Randy Idrus (Biro Kota Mobagu), Sandi PArasana (Biro Bolmong Induk & Boltim), Andy Riadhy (Biro Bolmong Raya) Sultra: Sarman, S.Ag, Asmi (Biro Kolaka), Andi Mashar, SE (Bombana) NTB: Saridin (Korwil) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: M. Rosuli (Korwil), Syarifuddin (Wartawan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa),

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber Edisi 07/Desember 2012

03


PTPN IV (Persero) didirikan berdasarkan PP No. 09 tahun 1996 tentang penggabungan kebun-kebun yang berada di wilayah Sumatera Utara dan merupakan penggabungan dari 3 (tiga) PTP, yaitu PTP VI, PTP VII, dan PTP VIII, sesuai Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang beberapa kali telah dirubah dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI) No. 90 tanggal 7 Nopember 2008. PTPN IV (Persero) memiliki 35 Unit Usaha dan 3 Proyek Pengembangan yang terletak di 10 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Toba Samosir, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kota Medan. PTPN IV (Persero) mengelola 15 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 560 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 3 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 226 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 1 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 400 ton perhari. PTPN IV (Persero) didukung oleh 1 Unit Usaha Perbengkelan Pabrik Mesin Tenera (PMT) Dolok Ilir dan 3 Unit Usaha Rumah Sakit yaitu RS. Laras, RS. Balimbingan dan RS. Pabatu. PTPN IV (Persero) memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT. Pamina Adolina yang bergerak dibidang pengolahan CPO dan PT. Sarana Agro Nusantara (PT. SAN) yang bergerak dalam bidang jasa tangki timbun dan pemompaan CPO. PTPN IV (Persero) juga ikut dalam penyertaan saham dengan PTPN III (Persero) dan Koperasi Karyawan Nusa Tiga, pada PT. ESW Nusantara Tiga, yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan serbuk Batang Sawit, dan pada PT. Padasa Enam Utama yang bergerak di bidang usaha perkebunan Kelapa Sawit. PTPN IV (Persero) melakukan restrukturisasi organisasi melalui pengelompokan Unit Usaha ke dalam 5 (lima) Grup Unit Usaha (GUU) sebagai embrio Strategis Bisnis Unit (SBU). Šnn

Tanggal 10 April 1954, Tahun 1981 lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perjalanan karirnya dimulai dengan melopen Asisten Tanaman Kebun Bah Jambi and Sei Kopas PTP VII tahun 1982. Kemudian menjadi Asisten Tehnik/Teknologi di PKS Dolok Sinumbah PTP VII tahun 1983 s.d 1985. Dari September 1985 s.d Juni 1995, beliau menjabat sebagai Asisten Tanaman di Kebun Mayang. Saat menjabat di Kebun Mayang, pada bulan April 1994 beliau berpartisipasi dalam proyek Sosa. Januari 1996 menjabat Pjs. Askep Kebun Rimba Belian, Tahun 1996 menjadi Askep Kebun Rimba Belian sampai tahun 1998 menjabat Askep Kebun Ngabang PTPN XIII. Kemudian dari bulan Juli 1998 menjabat Pjs. Administratur Kebun Kumai. Kemudian menjadi Administratur Kebun Ngabang dari Oktober 1998 s.d Juli 2001. Sebelum pindah ke Kebun Dasal. Bulan Januari 2002 menjabat sebagai Manager Distrik PTPN XIII, kemudian dipromosikan sebagai Direktur Produksi PTPN VII (Persero) Bandar Lampung berdasarkan SK Menteri BUMN No. 249/MBU/2003 Tanggal 19 Juni, 2003. Selanjutnya, menurut SK Menteri BUMN No. 134/MBU/2006 Tanggal 27 Desember, 2006 ditunjuk kembali menjadi Direktur Produksi PTPN VII (Persero) Bandar Lampung. lalu diangkat menjadi Direktur Utama PTPN I (Persero). Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 44/MBU/2009 Tanggal 4Maret, 2009 dan kemudian diangkat sebagai Direktur Utama PTPN IV, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2012. Kini pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini menjadi orang nomor satu di PTPN IV, dipundaknyalah tugas dan kewajiban di emban. Selamat Berjuang. ŠTeam

Edisi 07/Desember 2012

04


SKOR, Jakarta

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sampah yang dihasilkanpun meningkat. Pada Tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia berjumlah 237 Juta Orang dan menduduki peringkat ke empat di dunia. Berbagai usaha untuk mengendalikan volume sampah dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli lingkungan serta memikirkan teknologi pengolahan sampah berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 5R ditambah Recovery dan Research yang artinya pemanfaatan sampah melalui pembakaran untuk memperoleh energi dan penelitian dan pengembangan teknik baru pengelolaan sampah.

P

encabutan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah, melahirkan ide-ide inovatif beberapa Ilmuan dan pemerhati nasib rakyat kecil, seperti yang dilakukan Robert Manurung dan timnya di ITB dengan eksplorasi minyak jarak dari tanaman jarak pagar (Jatropha Curcs L) untuk bahan bakar dan konversi biomass dari berbagai sumber (termasuk limbah) dapat menjadi sumber energi alternatif sehingga akan mengurangi ketergantungan pada minyak. Sementara itu, sebuah terobosan baru akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) berkapasitas 120 MW. Proyek yang berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi ini akan memanfaatkan 2.000 Ton sampah/Hari. "Ini membuktikan Pertamina tidak hanya fokus pada pengelolaan bisnis migas, melainkan sebagai perusahaan energi terintegrasi juga mengelola sumber-sumber energi baru, "kata Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto beberapa waktu lalu. Hari menjelaskan, proyek ini akan menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, dengan tingkat pemanfaatan sampah secara maksimal dan mencapai zero waste. Pertamina menyatakan akan menyeleksi penyedia teknologi yang sudah terbukti dan memenuhi karakteristik sampah yang ada di Bantargebang. Proyek ini diperkirakan menelan investasi sebesar US$ 180 Juta. Hari mengatakan, pengembangan itu tidak terlepas dari regulasi pemerintah yang mendukung tumbuhnya investasi di sektor ini. Saat ini, harga pembelian listrik (feed in tariff) dari sampah kota tanpa sisa sampah (zero waste) Rp 1.050/Kwh,

sementara model pembangkit sampah yang masih menyisakan sampah (landfill) menjadi Rp 850/Kwh. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga pembelian listrik dari PLTSa ke kisaran US$ 12 sen/Kwh sampai US$ 15 sen/Kwh. Pada awal Oktober, Pertamina baru menandatangani kesepakatan awal dengan PT Godang Tua jaya, pengelola TPST Bantargebang. "Kami menargetkan pada 2014, PLTSa ini dapat beroperasi dan dinikmati masyarakat," terangnya. Sebanyak Delapan unit mesin pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang 10,5 megawatt di areal Tempat Pembuangan Sampah Akhir Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Aliran listrik itu masuk ke sistem kelistrikan Jawa dan Bali yang dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara. Nantinya, listrik yang dialirkan itu mencapai 26 megawatt. Lokasi kedelapan unit mesin pembangkit listrik itu tidak jauh dari tumpukan sampah setinggi 20 meter. Meski sampah menggunung, tidak tercium aroma busuk yang menyengat di lokasi tersebut. Bagian atas timbunan sampah dilapisi tanah dan tertutup rapat oleh terpal plastik berwarna hitam agar hampa oksigen. Dengan memanfaatkan sampah untuk menghasilkan listrik, hal ini sekaligus mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar. Produksi sampah naik, sementara pengolahannya tidak maksimal. Akibatnya disejumlah daerah, pemerintah sulit mencari lahan tempat pembuangan sampah. Bahkan, sampah longsor dan menelan korban jiwa sebagaimana terjadi di TPA Leuwi Gajah, Bandung. ”Dengan mengolah sampah menjadi tenaga listrik, dua masalah teratasi, yakni pencemaran lingkungan dan keterbatasan bahan bakar fosil,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kardaya Warnika.

Di Indonesia, baru TPA Bantar Gebang, Bekasi, dan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan yang merintis penerapan teknologi yang mengintegrasikan pengolahan sampah terpadu. Jadi, sampah yang ada didaur ulang lalu dimanfaatkan komposnya dan juga dikelola menjadi energi listrik. Menurut data Kementerian ESDM, secara nasional biomassa berpotensi menghasilkan listrik sebesar 49.810 MW, termasuk dari sampah kota. Saat ini, kapasitas terpasang untuk biomassa baru sebanyak 44MW atau 0,89 persen dari total potensi tenaga listrik energi ramah lingkungan itu. Khusus untuk biogas dari sampah, dari 38 kota dan kabupaten di Indonesia, potensi listrik diperkirakan mencapai 236 MW. Pada kesempatan lain, pakar lingkungan hidup Universitas Soedirman, Dr.rer.nat. M Husein Sastranegara, M.Si. memaparkan, kendala utama rendahnya pemanfaatan sampah organik untuk tenaga listrik adalah tingginya biaya investasi untuk mengumpulkan sampah, memilah antara sampah organik dan nonorganik, mengolah sampah organik menjadi biogas, serta membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu dia menyambut baik rencana pihak Pertamina yang akan menggandeng PT. Godang Tua Jaya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ( PLTSa) Menarik minat investor, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbaru skala kecil dan menengah. Aturan pelaksanaan itu juga memuat tentang harga jual listrik dari pembangkit listrik berbasis sampah kota, dalam aturan tersebut harga jual listrik dengan kapasitas hingga 10 MW, apabila berbasis sampah kota dengan teknologi ”sanitary landfill”, ditetapkan Rp 850/Kwh jika terinterkoneksi pada tegangan menengah dan Rp 1.198/Kwh, jika terinterkoneksi pada tegangan rendah. ”Sanitary landfill” merupakan teknologi pengolahan sampah dalam kawasan tertentu yang terisolasi sampai aman untuk lingkungan. Agar proyek pengolahan sampah berjalan baik dan layak secara ekonomi, pemda perlu mengalokasikan biaya pengelolaan dan volume sampah minimal 800 Ton/Hari. Karena itu, pemda sebaiknya membangun TPA regional sehingga dapat mengolah sampah dengan baik dan dapat menghasilkan tenaga listrik untuk dijual dan mengembalikan biaya investasi. ©Tm Edisi 07/Desember 2012

05


SKOR, Bolmong-Sulut

Berjalan sejauh kurang lebih 3 Km untuk mencapai pekerjaan Irigasi tersebut, maka tidak mengherankan jika pelaksana pekerjaan itu diduga dikerjakan asal jadi, mereka bisa menilep uang negara tanpa diketahui pemerintah. Dugaan ini membuat beberapa wartawan mulai menelusuri lokasi yang tergolong berliku itu, melewati daerah persawahan dan perkebunan serta menyebrangi sungai untuk bisa tiba di lokasi pekerjaan irigasi tersebut.
 Dari hasil temuan Wartawan Skor, proyek yang dikerjakan oleh CV Persada Jaya itu bernilai kontrak sebesar Rp 858.335.957 yang bersumber dari dana APBD itu tidak memiliki koporan. Selain itu, ketebalan lantai irigasi diduga tidak sesuai spesifikasi serta untuk pemasangan pondasi di atas Lumpur dan Lebih parahnya lagi Campuran

spesi yang digunakan (pasir dan semen) berbanding 1:5 sampai 1:6. Pekerjaan proyek yang menggunakan uang negara diduga kuat menyimpang dari petunjuk teknis, fenomena seperti itu banyak terjadi di Kabupaten/kota Bolaang – Mongondow Raya. Menurut Ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Sulawesi Utara, Calvin Castro SE hal seperti ini marak terjadi karena selain lemahnya pengawasan pemerintah, juga diduga telah terjadi kerjasama antara pengawas pada dinas terkait dan pelaksana proyek tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada proyek pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Desa Pusian Molon, Kabupaten Bolaang m o n g o n d o w, K a r e n a

SKOR, Kotamobagu-Sulut alam rangka meningkatkan pembangunan di daerahnya, Pemerintah Daerah Kotamobagu pada Tahun Anggaran 2010 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 61.233.800.747 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 55.569.062.717 dan belanja Pegawai sebesar Rp 157.925.568.496 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 147.292.506.302 serta menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 3.935.000.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.932.179.900. Berdasarkan atas realisasi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai, diketahui terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 3.883.032.063, salah satunya belanja jasa yang ada di Dinas Pendidikan sebesar Rp 1.620.972.600, dari jumlah tersebut, terdapat dana sebesar Rp 1.457.069.000 yang harus dipertanyakan. Pasalnya, dana yang direalisasikan tidak dengan bukti Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan tanpa didukung dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya.

D

proyek ini terletak di pedalaman dan harus menempuh jarak kurang lebih Tiga kilo meter, pekerjaan irigasi tersebut sangat amburadul, pasangan irigasi yang lama tidak dibongkar (hanya disambung saja bagian atasnya). Sejak awal, proyek tersebut sudah bermasalah.Pasalnya, pihak pengelola tidak menyelesaikan pekerjaannya yang kemudian dilanjutkan oleh Hj. Tanty untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Usai melakukan investigasi, Wartawan Skor harus mendorong motor karena ban motor sudah digembosi. "Ban ini bocor oleh tusukan benda tajam jenis pisau", beber tukang tampal ban. Hj Tanty selaku direktur perusahaan itu, mengelak dengan dalih bahwa dirinya hanya menyelamatkan perusahaan aja."Saya hanya menyelamatkan perusahaan saja" tuturnya.
Dia juga mengaku pekerjaan tersebut pekerjaannya Pak Kastur."Masa

hanya pecah ban motor harus dibesar - besarkan" terang wanita itu.
 Menurut aktifis LSM setempat, Calvin Castro dirinya tidak kaget kalau dana proyek itu dikorupsi. Saya akan mengumpulkan data dan akan berkordinasi dengan Kejati Sulut untuk memeriksa proyek tersebut" terangnya. ©Andy/Raynaldi

Informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dana sebesar Rp 1.143.192.600 dicairkan tanpa Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan Rp 313.876.400 yang juga dicairkan tanpa invoice. Hal tersebut sudah menyimpang dari PP Nomor 58 (Pasal 18 ayat 2) Tahun 2005 tentang pegelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti dan dasar hukum yang melandasinya. Mantan Kepala Dinas pendidikan, Drs. Hamri Manoppo, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, dirinya tidak lagi menjabat pada saat pencairan dana tersebut ”Pencairan dana tersebut saya sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas”ucapnya. Dengan adanya permasalahan tersebut berbagai elemen masyarakat mulai angkat bicara, Ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Sulawesi Utara, Calvin Castro, SE mengharapkan aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyimpangan dana yang ada di dinas pendidikan. ”Kami meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas agar dapat dibuktikan benar atau tidaknya masalah tersebut” tegasnya. ©Raynaldi Edisi 07/Desember 2012

06


SKOR, Bantaeng - sulsel

Beberapa aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berupa Kendaraan Dinas (Randis) kendaraan bermotor belum didukung bukti kepemilikan yang sah. PadaTahun 2010lalu, Pemerintah menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 19.955.951.150 dan terealisasi sebesar Rp 13.131.775.300.

SKOR, Bolmong Timur-Sulut royek pekerjaan jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara terutama didaerah pelosok Kabupaten / Kota, terkesan semrawut dan diduga banyak penyimpangan bila disikapi dan diperiksa dengan cara yang profesional. Sebagaimana proyek Pelebaran Jalan Nasional Modayag – Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), sesuai hasil pantauan Tim SKO, beberapa proses pekerjaan diduga kuat menyimpang dari petunjuk teknis. Proyek pelebaran jalan Nasional Modayag – Molobog yang menggunakan dana APBN Tahun 2012 sebesar 28.806.890.000 yang dikelola oleh PT Maesa Jaya sepanjang 7,50 Km dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender di wilayah 11 Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado dengan nomor kontrak HK.02.03/ Wil- II-SULUT.12/BPJN XI/116/2012. Menurut informasi ketika proyek tersebut mulai dilaksanakan, tidak nampak Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan tidak menggunakan compresor untuk

Pada belanja modal, peralatan dan mesin terdapat pengadaan alat-alat angkutan kendaraan bermotor di beberapa SKPD seperti Dinas Kesehatan, Perhubungan, Infokom, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup serta Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan diketahui bahwa kendaraan bermotor tersebut belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, berupa STNK dan BPKB. Pengadaan kendaraan roda empat Tahun 2010, berupa satu unit Mitsubishi Strada pada

P

pembersihan kotoran dan pasir halusnya agar muncul pori-pori sebelum di PREAMENG sebagai pengikat antara aspal dan landasan jalan tersebut Sebelum di ATB (ASPHALT TREATED BASE). sampai berita ini naik cetak, tidak ada dari pihak perusahaan maupun dari pihak pengawas dinas terkait yang dapat mengklarifikasi kejelasan dari pada status pekerjaan proyek ini. Kepala Desa (Sangadi) Desa Lanud membenarkan kalau dirinya sudah pernah menemui pihak pelaksana terkait sistem kerja proyek tersebut. ”Saya sudah menemui mereka dan mere-

Dinas Kesehatan sebesar Rp 447.000.000 dan satu unit mobil pada dinas Keluarga Berencana sebesar Rp 546.500.000 yang dilaksanakan oleh CV Karoseri cahaya belum memiliki BPKB, Kegiatan pengadaan kendaraan roda empat berupa Tujuh unit Toyota Hilux pada Dinas Perhubungan dan infokom sebesar Rp 1.032.570.000.000 yang dilaksanakan oleh PT Haji Kalla dan kegiatan pengadaan kendaraan roda empat berupa satu Mitsubishi strada pada Badan pengendalian dampak lingkungan Hidup sebesar Rp 472.000.000 yang dilaksanakan CV Solusi Informasi Mandiri juga belum memiliki STNK/BPKB. Beberapa aset Daerah yang SejakTahun 2006 Lalu berupa 60 unit kendaraan roda dua yang juga belum memiliki dokumen berupa BPKB terdapat pada Dinas Kesehatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Derah, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa BUD menyimpan seluruh bukti-bukti Asli kepemilikan kekayaan Daerah dan peraturan Menteri Dalam

ka mengakui bahwa proyek tersebut dikelola oleh PT Maesa Jaya”, tutur kepala desa yang kembali dipersoalkan warga dan beberapa lembaga sosial kontrol, walaupun kantor operasional ada, tapi sangat jarang ditemui staf terkait dengan perusahaan dan pihak dinas terkait sendiri jarang terlihat di lokasi proyek. Menurut aktifis Calvin Castro dari LSM PAMI Sulut, wajar saja kalau masyarakat mempertanyakan kejelasan dari pada pekerjaan proyek dimanapun itu. “Makanya selain dalam setiap pekerjaan pihak perusahaan harus ada orang dilapangan dan begitupun pengawas dinas terkait yang siap menjawab setiap pertanyaan m a s y a r a k a t ”, ujarnya. Castro juga menganggap kecaman masyarakat itu beralasan sebab proyek tersebut menelan anggaran Puluhan Miliar Rupiah. apa salahnya warga meminta ket-

Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Takudaeng M.Kes di Ruang kerjas ekertaris Dinas Kesehatan mengatakan “pengadaan kendaraan roda dua itu sebelum saya menjabat Kepala Dinas disini karena itu sejak 2006 yang lalu, jadi saya tidak tau siapa PPK/PPTK karena itu sudah lama sekali, terangnya.” Surat Konfirmasi (012/KB/ SKOR/konf/1X/2012) Tertanggal 27 september 2012 terkait pengadaan kendaraan roda empat Tahun 2010 tapi sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng. ©Ismail/Dhany

erbukaan sesuai Undang -undang keterbukaan informasi Publik”, sembur aktifis yang dikenal vokal tersebut. Atas desakan masyarakat, LSM PAMI meminta Kejati Sulut turun dan memeriksa pekerjaan proyek jalan itu dengan detail, Karena terindikasi pekerjaan jalan tersebut sudah merugikan keuangan Negara alias di korupsi.”Apa salahnya kalau Kejaksaan Tinggi Sulut turun tangan menginvestigasi proyek tersebut. Ingat, proyek di Republik Indonesia ini bersumber dari uang Rakyat. Jadi mari kita sama-sama mengawasinya”, pungkasnya. ©Andy/Raynaldi

07


PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang bekantor Pusat di Tanjung Perak, Surabaya Sebagai penyedia Jasa pelayanan barang. Kegiatan pelayanan barang Pelindo III yang meliputi pengadaan fasilitas dermaga dan peralatan bongkar muat barang di terminal serta pengoperasian fasilitas dermaga, peralatan bongkar muat dan tempat penumpukan di terminal.

K

egiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng beberpa Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam suatu perusahaan Konsorsium dengan perjanjian bagi hasil. Tapi dari hasil investigasi dan informasi dari beberapa narasumber yang berhasil dikumpulkan Tabloid SKOR, bahwa bagi hasil dari kerjasama tersebut berpotensi terjadinya konkalikong dari Oknum tertentu sehingga PT Pelindo kehilangan potensi pendapatan hingga Miliaran Rupiah. PT Pelindo III melaksanakan program konversi Terminal Konvensional Nilam Timur menjadi terminal multipurpose (general cargo dan peti kemas) mulai 1 Februari 2008 sampai dengan 24 Februari 2009. PT Pelindo III melakukan pembongkaran gudang-gudang di Terminal Nilam Timur, termasuk gudang nomor 500, 501A, 501B, 502A, 502B, dan 503 yang masih terikat perjanjian kerjasama pengoperasian dengan 6 (enam) Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Perjanjian kerjasama tersebut mencakup operasi bongkar/muat barang di dermaga tempat masing-masing lokasi gudang dengan pengenaan tarif secara lumpsum. Keenam PBM diberikan hak pengoperasian Terminal Nilam pasca konversi melalui kerjasama dengan PT Pelindo III sebagai kompensasi atas pembongkaran gudang-gudang tersebut Keenam PBM operator gudang tersebut membentuk sebuah perusahaan konsorsium bernama PT Nilam Port Terminal Indonesia (PT NPTI),

dalam rangka pelaksanaan kerja sama pengoperasian Terminal Nilam Timur, Kerjasama pelayanan jasa bongkar muat peti kemas di Terminal Multipurpose Nilam Timur dituangkan dalam Surat Perjanjian No. HK.0501/15/TPR-2010 atau No. 018/NPTI/III/2010 Tanggal, 10 Februari 2010 yang meliputi pelaksanaan kegiatan stevedoring, lift on/lift off, stacking, haulage, shifting dan relokasi peti kemas dengan lokasi dan obyek kerjasama dermaga dan lapangan penumpukan /container yard (CY) Terminal Nilam Timur. Lingkup kerjasama tersebut, yakni: 1. PT Pelindo III sebagai operator Terminal Multipurpose Nilam Timur dan PT NPTI sebagai mitra kerja dalam pelayanan bongkar muat. 2. Perencanaan dan alokasi tambatan dilaksanakan oleh PT Pelindo III. 3. Kegiatan stevedoring dilaksanakan secara bersama-sama, masing-masing satu kapal dan/ atau bergantian sesuai giliran kerja yang diatur oleh PT Pelindo III. 4. PT NPTI melaksanakan kegiatan operasi lapangan peti kemas di Terminal Multipurpose Nilam Timur antara lain aktifitas haulage, lift on/lift off, stacking di container yard (CY);18. 5. Pelaksanaan stevedoring menggunakan ship crane (derek kapal) dan operasi lapangan menggunakan alat PT NPTI (reach stacker, head truck, dan chasis serta forklift). 6. Mekanisme truck lossing dalam kegiatan muat peti kemas pada lapangan penumpukan Termi-

nal Mirah, kurang efisien dan berpotensi kehilangan pendapatan Miliaran Rupiah. Besaran persentase pembagian pendapatan sesuai kesepakatan tersebut bisa dilihat pada tabel (Pembagian Pendapatan) Bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama pengoperasian Terminal Multipurpose Nilam Timur dengan PT NPTI adalah: 1. Bagi hasil kegiatan stevedoring bulan September sampai dengan Nopember 2011 diragukan kewajarannya. 2. PT Pelindo III berpotensi kehilangan pendapatan dari kesepakatan bagi hasil kegiatan Stevedoring 3. Waktu Kerja dan Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Premi dan HIK Yang Tidak Ses-

uai Standar Mengakibatkan Kehilangan Potensi Pendapatan dan Pemborosan berjumlah Miliaran Rupiah. 4. Pemeliharaan Tiga Unit Used Container Crane di Terminal Nilam Timur Berpotensi Tidak Efisien. 5. Pengadaan Sistem Aplikasi pada Cabang Tanjung Perak Tidak Ekonomis dan Tidak Efektif. 6. Penunjukan Pihak Ketiga untuk Mengoperasikan Jembatan Timbang Mengakibatkan Cabang Tanjung Perak Kehilangan Pendapatan Jasa Timbangan Miliaran Rupiah. 7. Pengawasan atas Kerja Sama Usaha (KSU) Depo Peti Kemas dan KSU Pengoperasian Gudang Belum Efektif. ŠTeam

Edisi 07/Desember 2012

08


SKOR, Jakarta

Sebagaiman diketahui bahwa Pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung TA 2008 sd 2010 senilai Rp 718.800.551.000, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) sarat dengan rekayasa. Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi banyak rekayasa yang menguras keuangan Negara hingga Ratusan Miliar Rupiah yang hingga kini pun hasil dari proyek tersebut masih misterius.

S

alah satu contoh, adalah pembangunan yang berlokasi di Cisarua dan Pasteur, Jawa Barat. Proyek pengadaan dan pembangunan sarana prasarana System Connecting fasilitas produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia terdiri atas pengadaan peralatan dan pembangunan fisik. Pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada Kontrak nomor PL.01.09/ I.1/911/VII/2010 Tanggal, 5 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp 663.365.005.000, Rincian atas kontrak tersebut yaitu berupa pengadaan peralatan sebesar Rp 590.215.000.000 dan pekerjaan fisik bangunan sebesar Rp 73.150.005.000. Pekerjaan fisik bangunan terdiri dari 2 (dua) paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan pembangunan gedung produksi vaksin flu burung berlokasi di Pasteur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 40.910.361.000 dan paket pekerjaan pembangunan chicken breeding berlokasi di Cisarua Bandung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 32.239.644.000, Kontrak tersebut

dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT PP (Persero) Tbk -PT ETU. Dari pihak PP dan PL diwakili oleh Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) “TPS” sedangkan dari pihak PT PP diwakili oleh Kepala Divisi Operasi II “HNU” dan PT ETU diwakili oleh Direk- t u r Utama “GSI”. Pada pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum kontrak dengan nomor HK.06.01/I.2/2399/2010 dimana terjadi perubahan pada tata cara pembayaran untuk pekerjaan peralatan, yaitu pembayaran tahap I dilakukan setelah rekanan melakukan progres pekerjaan sebesar 5% diubah menjadi 6,4% dan pembayaran tahap II dilakukan setelah rekanan melakukan progres pekerjaan sebesar 20% diubah menjadi 18,6%. Terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan sedangkan dalam dokumen kontrak tidak menyebutkan bahwa pekerjaan mekanikal/elektrikal disubkontrakkan. Pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi hampir keseluruhan dari pekerjaan mekanikal/elektrikal, termasuk panel, trafo dan penyambungan daya. Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak ketiga dan adanya kemahalan harga sebesar Rp 4.213.749.950 atau

setara dengan 20,66% dari total pekerjaan mekanikal/elektrikal untuk kedua proyek tersebut sebesar Rp 20.395.303.950 (tanpa PPN) terdiri dari Kemahalan atas pekerjaan mekanikal/elektrikal di Pasteur sebesar Rp 3.682.545.500 nilai ini sudah memperhitungakan keuntungan untuk kontraktor sebesar 15% kemudian Kemahalan atas pekerjaan mekanikal/elektrikal di Cisarua sebesar Rp 531.204.450 nilai tersebut juga sudah memperhitungkan keuntungan untuk kontraktor sebesar 15%. ©Team

Edisi 07/Desember 2012

09


SKOR, Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 123.093.663.990 dengan realisasi sampai dengan November 2011 sebesar Rp 83.670.114.844, realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan di Provinsi Sulawesi Utara.

B

erdasarkan data yang diperoleh SKOR, Kepala Balai Jalan dan Jembatan Wilayah XI Ir. Jhonny F. Wenur lalai dalam mengawasi beberapa pelaksanaan pekerjaan pada jalan dan jembatan yang tidak sesuai ketentuan kontrak disebabkan pelaksanaan pekerjaan mengalami kekurangan volume pekerjaan pada 9 paket pekerjaan senilai Rp 211.693.261 Sembilan paket pekerjaan tersebut adalah pemeliharaan Berkala Tondano -Remboken-Kakas yang dilaksanakan oleh PT Margahasta Citramukti sesuai dengan Kontrak Nomor 022/PPK-APBD/BM/II/2011 tanggal, 17 Februari 2011 senilai Rp 5.378.570.000 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 024/PPK-APBD/BM/II/2011 Tanggal, 01 Maret 2011 diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (bahu jalan) dan galian saluran tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 28.073.883. Pemeliharaan berkala TateluPinilih-Klabat yang dilaksanakan oleh PT Nusantara Sejahtera Bersama dengan Kontrak Nomor 004/PPK.01-APBD/II/2011 Tang-

B

SKOR, Bolmong-Sulut antuan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terhadap setiap sekolah berupa renovasi maupun pembangunan Ruangan Kelas Baru (RKB), terkesan banyak penyimpangan, hal ini harusnya mendapat perhatian khusus dari lembaga penegak hukum terkait guna mengungkap dugaan penyalahgunaan keuangan Negara tersebut. Sebagaiman halnya yang terjadi di SMP PGRI Otam, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Seperti sekolah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, Beberapa bulan lalu telah mendapat bantuan dari Pemerintah pusat berupa proyek Rehab Berat/Rekronstruksi Dua Ruang Kelas Baru (RKB) dengan nilai kontrak sebe-

gal, 25 Februari 2011 senilai Rp 3.558.900.000 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 006/ PPK.01-APBD/III/2011 Tanggal, 01 Maret 2011 diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan beton Struktur K-175 dan pekerjaan Pasangan Batu tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 32.651.610. Pemeliharaan Berkala Karondoran-Apela-Danowudu yang dilaksanakan oleh PT Sarana Gita Sentosa dengan Kontrak 035/PPK-APBD/ BM/III/2011 Tanggal, 04 Maret 2011 senilai Rp 3.426.770.000, Pelaksanaan pekerjaan mengalami amandemen kontrak sesuai dengan amandemen Tanggal, 18 Mei 2011. diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 12.161.486. Peningkatan Jalan PinogolumanLabuan Uki yang dilaksanakan oleh PT Multy Karya Utama sesuai dengan Kontrak 630/SPK/PPKAPBD/06/2011 Tanggal, 21 Februari 2011 senilai Rp 2.987.310.000 diketahui terdapat pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp

7.450.553. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kompleks Perkantoran Sulut yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Perkasa dengan Kontrak 080/PPK-APBD/BM/X/2011 Tanggal, 10 Oktober 2011 senilai Rp 2.287.912.162 diketahui bahwa pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 92.126.846. Pemeliharaan Berkala Jalan Tondano-Kawangkoan dilaksanakan oleh PT Bukit Moria dengan Kontrak 09/PPK-APBD/BM/II/2011 Tanggal, 07 Februari 2011 senilai Rp 3.615.770.000 diketahui bahwa pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 15.093.759. Pemeliharaan Berkala Tanawangko-Kumu-Popontolen dilaksanakan

sar Rp 240.951.000 dengan Nomor Kontrak: 076/KONTRAK-DAK/ DIK/III/2012, tanggal 2 Maret 2012. Dari hasil pantauan Tim SKOR, beberapa hasil kerja proyek ini tidak sesuai dengan RAB, sehingga tidak mengherankan jika proyek yang menggunakan Uang Negara ini terkesan amburadul dan asal-asalan. Menurut pengakuan beberapa sumber, proyek yang konon sudah rampung ini ternyata belum di PHO. Julens C Larono, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut saat dikonfirmasi, menampik dugaan tersebut. Menurut dirinya semua sudah selesai dan memenuhi syarat. Proyek Ratusan Juta ini seharusnya berakhir bulan Juli 2012, sampai berita ini ditulis proyek

tersebut belum di PHO padahal sudah mendekati akhir tahun dan sebagaimana informasi, ternyata tidak ada Amandemen waktu. Kepala Dinas Pendidikan Bolaang mongondow, Drs. Hamri Manoppo saat dikonfirmasi via telepon mengaku bahwa proyek sudah selesai.”Oh proyek itu kan sudah rampung seratus persen”, tutur Manoppo. Seakan sudah ada skenario, Kuasa Direktur CV Rizki Karya atas nama Neneng S M ketika dihubungi via ponsel, dirinya mengklaim bahwa proyek tersebut sudah kelar. Saat ditanyakan soal PHO dan amandemen, “Semua administrasi dan perkerjaan sudah tuntas, cuma saya belum suka urus pencairan karena saya masih punya uang, emang Kenapa” kata neneng dengan sombongnya

oleh PT Kemilau Nur Sian dengan Kontrak 036/PPK-APBD/BM/ III/2011 Tanggal, 04 Maret senilai Rp 7.037.280.000, Pekerjaan mengalami 2 kali amandemen, sesuai dengan amandemen kontrak terakhir Nomor 036/PPK-APBD/ BM/III/2011 Tanggal, 3 Juni 2011. diketahui bahwa pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 7.307.313. Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sawangan dilaksanakan oleh CV Cahaya Kemuliaan dengan Kontrak 04/PPK.BM-APBD/BM/ IV/2011 Tanggal, 12 April 2011 senilai Rp 670.603.000, Pekerjaan mengalami 2 kali amandemen sesuai dengan amandemen Tanggal, 29 April 2011 dan amandemen tanggal 27 Juli 2011. diketahui bahwa pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 11.324.865. Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tara-Tara dilaksanakan oleh CV Eugene dengan Kontrak 06/ PPK.BM-APBD/BM/V/2011 Tanggal, 2 Mei 2011 senilai Rp 989.987.000 diketahui bahwa pelaksanaan item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 5.502.942. Jhonny Wenur saat dikonfirmasi via telepon mengaku sedang berada diluar daerah dalam mengikuti pelatihan. Dengan hal ini berbagai elemen masyarakat angkat bicara agar pemerintah punya keberanian untuk menindak lanjuti atau mencopot jabatannya sebagai Kepala Balai Jalan Dan Jembatan Wilayah XI. ©Raynaldi

melalui pesan singkat. ©Andy/ Raynaldi

Edisi 07/Desember 2012

10


P

SKOR, Bantaeng-Sulsel royek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anwar Makkatutu menuju perubahan menjadi (RSI) Internasional merupakan kebanggaan bagi warga Kabupaten Bantaeng, provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan tahap pertama sudah dilakukan pada Tahun 2011 dengan menelan dana sebesar Rp 19 Miliar yang dikucurkan dari Kementerian Kesehatan. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada Tahun 2012 ini dengan anggaran sebesar Rp 13.684.905.000 Miliar yang dananya juga bersumber dari APBN. Proses pelaksanaan tender pembangunan RSUD tahap kedua menjadi sorotan masyarakat, LSM dan penggiat anti korupsi, bahkan peserta yang mengikuti tender. Pasalnya, sejak diumumkannya pada Tanggal 16 April 2012 lau, secara mengejutkan pada tanggal 17-19 April 2012 para pelaku usaha tidak bisa mendaftarkan perusahaan mereka untuk mengikuti proses tender maupun pengambilan dokumen lelang. Mursalim DM (Korwil LSM Gempar) salah seorang menilai bahwa proses tender pembangunan RSUD Anwar Makkatutu sudah menyalahi aturan, dari kejadian ini menandakan pemenang proyek pembangunan RSUD itu sudah diplot. Artinya, bahwa pengumuman pendaftaran terder tersebut hanya akal-akalan panitia lelang saja untuk mempersempit kesempat perusahaan lain untuk turut serta dalam mengikuti lelang, dengan kejadian ini kami akan mempelajari proses ini dan akan melaporkan ketua penitia lelang maupun pejabat pembuat komitmen untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kata mursalim Ditambahkan, ada persekongkolan untuk memperoleh keuntungan yang sangat berdampak pada kualitas pekerjaan, dari informasi berbagai sumber di lapangan, diketahui bahwa pejabat yang bertanggung jawab dalam Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, disinyalir ada oknum Pejabat yang melarang memberikan informasi yang bersifat teknis pelaksanaan kepada masyarakat. Hal tersebut menyalahi UUD No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, terangnya. Proyek pembangunan RSUD yang diduga tidak sesuai juknis tersebut akibat lemahnya pengawasan pada pelaksanaan proyek yang disinyalir dikerjakan asal-asalan, mulai dari pemasangan pondasi sampai pada pekerjaan lantai yang menggunakan material yang bukan semestinya. Saat Mursalim mendatangi proyek tersebut dan menemukan Pekerjaan Pengecoran yang ada pada beberapa titik yang rusak, ditemu-

kan item yang diduga diluar ketentuan tehnik pembetonan yaitu material batu pecah dan kerikil bundar/koral serta pasir yang digunakan diduga berasal dari galian yang terkontaminasi air laut karena terlihat banyaknya kerang laut serta bercampur tanah. Ditemukan beberapa material yang sudah keropos bahkan terdapat banyak lubang yang ditutupi plaster mortar, disinyair kerusakan pada proyek tersebut akibat material yang digunakan tidak semestinya. Ditemui di lokasi proyek, Ridwan selaku pimpinan proyek (pimpro) saat ditanyakan kenapa lantainya bobol, “ itu akan di bongkar pak” ujarnya. Pembangunan mega proyek Rumah Sakit Internasional (RSI) Bantaeng yang dikenal dengan RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu semakin gencar disoroti LSM maupun pengiat anti korupsi. Proyek yang menelan anggaran Puluhan Miliar Rupiah tersebut dikerjakan oleh PT Putra Jaya. Aktivis LSM, Mursalim mengatakan kami menharapkan agar Komisi terkait DPR RI dan Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lanjutan proyek tersebut. menurutnya, sudah sepantasnya proyek pembangunan RSI Bantaeng yang menelan dana Rp 160 Miliar ditinjau ulang. Hal itu saya katakan karena pembangunan tahap pertama saja sudah tidak benar, apa lagi pengawasan atas proyek tersebut lemah, bukan rumah sakitnya yang harus ditambah tapi pelayanan yang harus diperbaiki agar Motto, Bantaeng Kabupaten sehat dapat terwujud, terang Mursalim. ©Ismail L

SKOR, Luwu-Sulsel Seorang pejabat publik seyogyanya adalah pelayan Masyarakat, kalimat tersebut rupanya dipegang teguh oleh M. Aras Nursalam, jabatan yang diembannya sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan sosok yang Friendship (besahabat) itumeningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan mendatangi langsung hingga ke kecamatan dan pelosok desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Masyarakat mengurus surat-surat penting seperti Akta Nikah dan Akta Kelahirannya. Masyarakat Luwu pada umumnya adalah petani, hal itu memungkinkan Mereka tidak sempat kekota untuk mengurus surat-surat tersebut karena faktor jarakdan waktu, sehingga Kami berinisiatif untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, kata M Aras kepada Skor saat ditemui di Ruang kerjanyabe berapa waktu lalu. Luwu adalah Kabupaten pertama yang menerapkan program pengurusan Akte Nikah danAkte kelahiran hingga kesetiap Kecamatan, dimanapelaksanaanya dengan melakukan sidang keliling di seluruh wilayah Kabupaten Luwu, beberapa kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan langsung itu diantaranya, Kec. Larompong selatan, Suli, Suli Barat, Larompong dan beberapa Kecamatan lainnya, terang Aras Nursalam. ©Suardi, Andi Haeril

SKOR, Mamasa-Sulbar Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di peringati di Kabupaten Mamasa, Prov.Sulbar dengan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian, kegiatan tersebut dimulai dengan jalan santai yang star dari kantor Bupati Mamasa sampai di lapangan sepak bola tempat pelaksanaan upacara. Uapacara dipimpin lansung oleh Bupati Mamasa, Drs. H. Ramlan Badawi MM dihadiri Kajari Mamasa, M. Fauzan, SH. M.Hum, Kepala SKPD se-Kab. Mamasa, utusan PGRI tiap kecamatan, para kepala UPTD Pendidikan, Pengawas pendidikan dan Kepala sekolah,SD,SMP,SMA, SMK baik Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Mamasa. Pada uapacara ini, Ramlan menyampaikan agar pelaksanaan pendidikan di Kab.Mamasa selalu di koordinasikan antara semuai nstansi terkait agar kita dapat mengambil langkah yamg tepat sesuai kondisi Mamasa, Juga semua anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan agar disalurkan sesuai dengan posnya secara utuh tanpa potongan. Kepala Dinas Dikpora, Drs.Harnal Edyson Tanga dalam wawancara singkat dengan Skor menyampaikan bahwa acara ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara semua stakeholder se-Kabupaten Mamasa,sehingga diharapkan tercipta iklim pendidikan yang akanmembawa Mamasa mendapatkan pendidikan yang bermutu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mamasa secara umum dan khususnya untuk memotivasi generasi muda untuk menuntut ilmu yang handal, bukan hanya mengejar ijazah. ©Gerzon S.Th Edisi 07/Desember 2012

11


Edisi 07/Desember 2012

12


Edisi 07/Desember 2012

13


SKOR, Polman-Sulbar

Pendidikan merupakan Tolak Ukur keberhasilan suatu negara, Oleh sebab itu anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan dibantu oleh negara, hal ini termaktub dalam penjabaran UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seiring dengan itu pemerintah daerah polewali mandar telah mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan gratis No. 5 tahun 2009, dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Pendidikan Gratis dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri / Swasta.

B

erdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah siswa Kalas IX, Kelas X dan Kelas XII, SMK Negeri Campalagian terkait adanya kewajiban orang tua siswa melakukan pembayaran sejumlah siswa membenarkan adanya kewajiban pembayaran. Dari jumlah siswa SMK Negrei Campalagian sebanyak 701 Siswa wajib membayar Iuran Pembayaran Uang Komite Rp 30.000/siswa setiap bulan selama 12 bulan, uang pembayaran pengadaan Meubeler/siswa diwajibkan membayar sebesar Rp 200.000 Persiswa dan Khusus untuk kelas XI Pembayaran uang PSG sebesar Rp 400.000/siswa. Siswa SMK Neg. Campalagian Mengeluhkan Pembayaran dan mempertanyakan 155 Orang siswa penerima Dana Beasiswa Miskin Rp 780.000/Siswa yang mengaku tidak pernah menerima dan menikmati bahkan mengaku nombok untuk menutupi pembayaran iuran komite dan uang meubeler, Uang PSG serta mempertanyakan penerapan peraturan daerah No. 5 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan Gratis mulai dari sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat. Sementara di Ruang Guru, Rasyuddin, S.Pd salah seorang guru bidang study agama yang didampingi Wakasek Kurikulum, Raehani Rabana, S.Pd mengakui adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh siswa dengan merinci bahwa untuk pembayaran iuran komite sebesar Rp 30.000/ bulan dari 701 siswa adalah untuk membayar gaji honor guru seban-

yak 22 orang tenaga Honorer. Pembayaran uang meubeler sebesar Rp 200.000/Siswa dan Pembayaran khusus untuk siswa kelas XI membayar Uang PSG sebesar Rp 400.000 serta sumbangan pembangunan mushollah sebesar Rp 3000/Siswa. Terkait adanya Kewajiban Siswa melakukan Pembayaran Sejumlah Uang di SMK Negeri Campalagian, ini jelas melanggar dan melabrak Peraturan Daerah No.5 tahun 2009 tentang penyelenggaran pendidikan gratis yang jelas-jelas tertulis pada Bab IV Pasal 10, Ayat (1) “Kepala sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua didik”. Ayat (2) “Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik”. Ayat (3) Kepala sekolah bersama Komite sekolah dapat mencari dana selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Kepala sekolah, Drs. Masdar Saleh, M.Pd, membenarkan dan mengakui adanya pembayaran disekolah dan mengaku tidak pernah mengintervensi P e n g u r u s Komite Sekolah mengenai pengelolaan dana tersebut. Masdar Saleh mengaku dilema dimana aturan terpaksa harus dilabrak demi untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati, Red) bahwa tidak ada alasan siswa untuk tidak sekolah dan menekankan bahwa

SKOR,Mamasa-Sulbar Dalam rangka mengisi acara peringatan HUT PGRI ke-67 Kabupaten Mamasa, peserta PGRI melakukan diskusi di Aula SMA Mamasa pada sabtu(24/11). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mamasa, Drs. H. RamlanBadawi, Kepala Dinas Pendidikan, Harnal Edison Tanga serta Kepala BKDD, Hapri Demalima serta ratusan anggota PGRI se-Kabupaten Mamasa. Dalam diskusi itu para peserta membahas berbagai langkah untuk memajukan pendidikan didaerahnya serta mengusulkan pada Pemerintah Daerah agar memperhatikan kesejahtraan para Tenaga Pendidik di Kabupaten Mamasa. selain itu para pembicara mendesak Kepala Dinas pendidikan agar mem-

siswa tidak ada yang tidak ikut semester, tidak ada yang tidak naik kelas serta tidak ada yang tidak lulus hanya karena terkendala uang pembayaran, hanya saja masih ada beberapa siswa yang sudah lulus belum bisa mengambil ijazah nya sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran selama menempuh pendidikan di SMK Negeri Capalagian, terang Masdar saat ditemui di Ruang kerjanya. Kepala dinas Pendidikan Kab. Polewali Mandar, Drs. H. Arifuddin Toppo M.Pd, mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah, sebab pihak pemerintah sudah menyediakan dana di sekolah, Mulai dari sekolah Dasar (SD) sampai pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dan berharap kepada para kepala sekolah maupun guru di kabupaten polewali mandar agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai visi dan misi Bupati Polman. Dia menambahkan bila ada kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran Perda No. 5 tahun 2009 yang tetulis pada Bab VI Pasal 12, Bab VII pasal 13 dan Bab VIII pasal 14, tentang ketentuan pidana yang berbunyi “ayat (1) Bagi kepala sekolah dan/atau guru serta komite sekolah yang melanggar ketentuan pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Kepala sekolah tersebut harus bertanggungjawab, tegas H. Arifuddin Toppo dan meminta kepada seluruh Masyarakat, Pers dan LSM agar senantiasa memantau penyelenggaraan pendidikan di polewali mandar terutama sekolah yang mendapat Proyek pekerjaan, baik itu anggaran dari APBD maupun dari APBN, DAK Blok Grand, Dana Subsisdi Sekolah Menengah (SSM) dan Beasiswa Untuk Siswa Miskin serta Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan langsung melaporkan ke dinas bila terbukti ada penyelewengan dan pelanggaran ditemukan. ©Ilham

berikan fasilitas yang mendukung kinerja mereka seperti pengadaan laptop pada tiap UPTD Kecamatan se-Kabupaten Mamasa. Diskusi berlangsung alot dan semuanya dijawab oleh Ramlan, bahwa kita tetap mengacu pada undang-undang yang ada untuk menentukan segala kebijakan, namun saya akan lebih banyak untuk berkoordinasi ketingkat pusat di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Mamasa. ©Gerzon S.Th Edisi 07/Desember 2012

14


SKOR, Bantaeng-Sulsel

Sejumlah element masyarakat yang berada di Kec.Tarowang Kab.jeneponto belum lama ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah setempat. dalam hal ini sejumlah masyarakat tersebut menyampaikan pernyataan sikapnya yang ingin kembali bergabung dengan Kab. Bantaeng dengan tujuan ingin mengembalikan kejayaan Kab.Bantaeng seperti yang dulu sebab Kec.Tarowang sejak zaman pemerintahan Belanda, daerah ini masih berada dibawah kepemimpinan Kab.Bantaeng.

P

ernyataan Sikap dari Masyarakat ini selanjutnya kemudian diterima oleh sejumlah Kepala Desa yang ada di Kec.Tarowang, Berdasarkan gambar Peta yang masih ditulis dalam bahasa Belanda BONTHAIN BAY OF CELEBES yang kemudian ditemukan oleh Pemerintah Desa,menunjukkan bahwa memang benar bahwa Kec. tarowang yang saat ini dibawah wilayah administrative Kab. Jeneponto, dahulunya masih berada dalam wilayah Kab. Bantaeng, dalam kesempatan yang sangat baik Pemerintah Kec. Tarowang yang diwakili oleh dua kepala Desa yakni kepala Desa Baltar H. Satria Dukka bersama Kepala Desa Tino H. Ibrahim yang hadir Dalam acara deklarasi Pernyataan sikap sejumlah Tokoh Masyarakat untuk mendukung Kembali Bupati Prof.

B

Dr .ir. H. M. Nurdin Abdullah M.Agr sebagai Calon Bupati Bantaeng Periode Ke-Dua Tahun 2013-2018 yang akan datang. Dalam acara Deklarasi tersebut kepala Desa Baltar H. Satria Dukka dengan membawa Aspirasi Masyarakat Kec.Tarowang menyampaikan permintaannya kepada Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan sejumlah masyarakat Kab. Bantaeng yang hadir bahwasanya Wilayah yang saat ini bernama Kec.Tarowang yang sudah terbentuk sejak tahun 1218 Berharap agar bisa kembali berada dalam wilayah kepemimpinan Kab. Bantaeng,dengan alasan selama Kec. Tarowang dipimpin oleh Pemerintah Kab. Jeneponto selama itu pula Masyarakat yang Khususnya berada dalam wilayah Kec.Tarowang tidak pernah mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kab.Jeneponto.

SKOR, Aceh Tamiang antuan kompensasi (pembayaran ganti rugi) untuk 17 warga di Tiga Kampung yakni Kampung Bundar, Kampung Dalam dan Kampung Johar dalam wilayah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang terkena proyek pembangunan Jalan Dua Jalur hingga kini belum direalisasikan. kompensasi tersebut untuk biaya pembuatan pagar, bosdeker dan parit lingkungan yang diplotkan pada APBK Tahun 2012. Hal itu dikatakan oleh seorang Tokoh masyarakat, M. Sayuti M. Thaib kepada SKOR Senin (3/12). Menurutnya, bantuan kompensasi ini tertuang dalam surat Keterangan Sekretaris Daerah atas nama Bupati bernomor : 620/11931 Tertanggal, 28 Desember 2011 padahal DPRK Aceh Tamiang telah menganggarkan dana tersebut sebesar Rp 514.000.000, pada APBK Tahun 2012. Dalam surat jelas tertuang, kesediaan Pemkab memberikan bantuan kepada warga tiga

Selain itu dalam pernyataan sikapnya H. Satria Dukka menyampaikan rasa Haru dan sangat Bangga Terhadap kab.Bantaeng yang telah mengalami kemajuan pesat dan telah berhasil dalam semua hal, termasuk dari segi pembangunan yang saat ini telah dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat bantaeng,dibanding dengan Kab.jeneponto yang jauh mengalami ketertinggalan dan jauh dari kesejahteraan rakyat. Dengan Melihat kemajuan yang dialami kab.Bantaeng Satria Dukka juga ingin sekali memberikan perubahan terhadap daerahnya, sebab ia merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami rakyat-

kampung yang terkena pembangunan jalan dua jalur dan sudah diplotkan pada APBK 2012, namun hingga menjelang tutup buku, bantuan itu tidak juga direalisasikan, ujar sayuti sesuai info yang diberikan oleh seorang anggota DPRK, Bukhari, SE. Lebih lanjut Sayuti mengatakan, Sekda membenarkan dana tersebut sudah dianggarkan akan tetapi tidak tahu di pos mana anggaran tersebut ditempatkan dan anehnya Sekda menjelaskan surat ini dikeluarkan berdasarkan hasil rapat Muspida plus yang menyetujui memberikan bantuan. Saat diminta keterangan kepada Sekretaris Daerah, Syaiful Bahri hanya mengatakan susah untuk memikirkannya, apalagi Muspida Plus tidak bertanggung jawab sehingga Syaiful Bahri tidak bisa berbuat apaapa. Akibat tidak tahu solusi jawaban men-

nya yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah kab. Jeneponto, olehnya itu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, karena pernyataan sikap ini murni dalam artian Bukan Bupati Bantaeng yang meminta agar Kec. Tarowang bergabung kembali akan tetapi masyarakat Kec.Tarowang sendiri yang meminta kepada Bupati Bantaeng agar Kec. Tarowang bisa diterima kembali ke Kab. Bantaeng tentuhnya pernyataan ini disampaikan tanpa ditunjangi oleh unsur politik, selanjutnya pernyataan sikap ini akan disampaikan juga kepada Bupati jeneponto Drs. H. Radja Milo Mp. ŠDhany/Ismail

genai surat yang dikeluarkannya, Syaiful Bahri mengatakan dengan enteng. Bila belum juga dibayar hambat saja orang itu kerja dengan melakukan pemagaran di atas tanah yang terkena jalan dua jalur yang sedang dikerjakan, ujar Sekda. ŠRosuli Edisi 07/Desember 2012

15


Bokong yang besar, seperti yang dimiliki oleh Jennifer Lopez, Beyonce, Kim Kardashian dan Nicki Minaj dapat membantu melawan diabetes, begitu kata penelitian Harvard Medical School researchers. Mereka percaya jenis lemak yang terdapat di bokong dapat melepaskan hormon-hormon yang melindungi orang tersebut dari penyakit diabetes.

istikan atu a t p i menc ” (su Dia otylicious penyuka bo ra lah “ bagi pa h a l i ist ng) boko

Sebuah artikel di majalah The Sun pernah menyatakan, “Pria akan selalu lebih menyukai bokong J-Lo yang besar dibanding wajahnya”. Terus…. Bagaimana menurut pendapat anda? Beberapa ahli dan dokter lain menyatakan pendapat yang berbeda. Katanya ukuran bokong bukan menjadi masalah utama, melainkan bentuk. ©nn

Salah satu artis yang sering dihujani gosip, termasuk mengenai implan bokongnya. “Tidak, bokong saya asli, saya tidak peduli dengan gosip tersebut. Tidak ada implan, tidak ada suntikan, tidak ada sesuatu di bokong saya.”, bantah Kim Kardashian.

Bokongnya dilaporkan diasuransi sebesar $ 27 juta … Wow!! Dia mendapat banyak poin karena telah membawa ‘Bokong kembali ke mode dan kita patut berterima kasih untuk itu.

“Pertama kali aku dipanggil ‘bubble butt’ adalah ketika aku masih berumur 12 tahun. bokongku tidak besar namun sedikit menonjol ditambah punggungku yang memiliki sebuah lengkungan yang mendalam alami. Sahabat dan saudara perempuanku sering mencandaiku. Mereka menyebut bokongku bola kristal dan mereka bisa melihat masa depan melalui bokongku tersebut. ” Edisi 07/Desember 2012

16


Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menyatakan,tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

U

ntuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, maka pendidikan merupakan faktor penting sebagai penentu tujuan itu. Amanat UUD 45 kemudian dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang terkandung visi terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat untuk memberdayakan semua warganegara yang berkwalitas agar dapat menjawab tantangan jaman yang selalu berubah. Kwalitas bangsa yang diharapkan pada masa mendatang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dengan bangsa lain khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, Guru memiliki peran dominan dan kedudukan sebagai tenaga propesional yang memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warganegara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam UU NO. 14 Tahun 2003 tentang Dosen dan Guru, ada pengkuan bahwa Guru dan Dosen adalah agen pembelajaran sebagai tenaga profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, Guru sebagai sosok yang selalu muncul dalam bayangan setiap insan ketika fenomena pendidkan sedang di perbincangkan, baik itu sebagai kebijakan pendidikan atau persoalan pendidikan yang terkait dalam tugas operasional dunia pendidikan, sering mempertanyakan kompetensi dan kemampuan Guru terhadap masalah itu yang seakan meragukan kemampuan Guru dalam melaksankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Sehubungan dengan hal itu, hendaknya Guru tampil untuk merubah bayangan tersebut sebagai sosok yang jelas yang dapat di gugu, di hargai dan di banggakan oleh semua insan. Wahai kawanku guru, marilah kita berefleksi sejenak memaknai hari guru sebagai momentum untuk mengaktualisasikan hidup dan diri kita dalam pelayanan terhadap anak didik yang dengan ceria dan gembira menanti pembelajaran yang baik beretika dan bermartabat sebagai wahana untuk menatap masa depan mereka dengan eksentrik tersebut, maka paradikma yang sering mengkonotasikan guru akan ketidak propesionalan akan berpaling pada konotasi positif, ketika guru tampil dengan keyakinan dan profesinal dengan kinerja maksimal yang dimilikinya.

Ada beberapa yang dapat di jadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang, diantaranya adalah teori "Medan" yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, asal teori Medan itu sendiri berangkat dari teori fsikologi Gesttalt yang dipelopori fsikolog asal Jerman, yakni Max Werthener (Hamzah Uno,2008).Dalam teori itu disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan fsikofisisi yang terorganisasi yang hampir sama dengan gravitasi.Inflikasi teori ini mengajak kita untuk memperhatikan masalah persepsi, bagaimana berpikir dan belajar. Selanjutnya memberi pemahaman kepada kita bahwa kompetensi individu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan yang dalam pandangan teknologi pendidikan diposisikan sebagai sum-ber belajar dengan terbentuknya kompetensi yang dimiliki seseorang maka dapat dengan mudah melakukan sesuatu pekerjaan atau pembelajaran kepada

anak didik sesuai kehendak dan keinginannya yang didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku pada setiap satuan pendidikan atau satuan kerja dimana seseorang itu bertugas atau bekerja. Salah satu pembentuk kompetensi guru adalah tingkat komitmen terhadap profesi guru. Mari kita berasumsi bahwa kita memiliki hasrat yang kuat dan mulia untuk menolong generasi muda tanpa berpikir, apakah saya seorang guru super tetapi seorang yang memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan generasi dalam menjalankan tugas mulia. Pada akhir tulisan ini,mari kita menyimak suatu perumpamaan bahwa mengajar seperti lomba lari dalam kegelapan sendirian tidak banyak yang tahu apa yang anda lakukan dan mereka yang tahu tidak memberikan perhatian, namun anda tetap menikmati kepuasan dan kegembiraan akan selesainya kompetisi dimana anda adalah pemenangnya.ŠGerzon S.Th

Edisi 07/Desember 2012

17


SKOR, Polman-Sulbar

Kehadiran Pengusaha Hiburan hoya-hoya (permainan dan pasar malam,red) yang sudah berlangsung sekitar Tiga bulan lebih di kelurahan lantora kec. Polewali, kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat kini menjadi sorotan dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, Tokoh Agama, pemerhati pendidikan bahkan dari kalangan beberapa anggota polres polman sendiri juga mempertanyakan keberadaan kegiatan Hiburan yang bernama Erek-erek, sejenis kegiatan yang sifatnya taruhan dengan menggunakan Koin sebagai pengganti uang tunai dengan taruhan Rokok bermerek ”CM”. Harga persatu Koin Rp 1000 dan bila memenangkan Taruhan akan mendapat perbandingan seribu berbanding Rp 10.000, dengan menggunakan alat yang berbentuk piringan lingkaran yang bertulis kode huruf abjad lalu diputar dan menunggu pada angka yang ditunjuk pada saat piringan berkode huruf abjad tersebut berhenti. Dua belas huruf untuk Sang bandar berbanding satu huruf yang dipertaruhkan untuk peserta yang bertarung pada putaran erek-erek tersebut. Rusman selaku penanggungjawab pelaksana hiburan hoyahoya saat ditemui di kediamannya mengatakan mengenai permainan erek-erek tersebut, Dia mengatakan bahwa itu bukan judi tapi adalah permainan yang sifatnya menghibur karena menurutnya masyarakat polewali mandar butuh hiburan, selain itu juga menurutnya memberikan dan menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar untuk melakukan aktifitas menjual, membuat areal lapangan Parkir kendaraan serta menjadikan karyawan/Pegawai penjaga Erek-erek yang memang sangat banyak peminatnya, apalagi pada saat malam min-

K

SKOR, Palopo-Sulsel ebijakan Pemerintah dan DPR dalam mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk Dinas Pendidikan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan berdampak pada Peningkatan

ggu tiba penggemar permainan erek-erek sangat ramai. Saat ditanyakan Omset yang didapat setiap malam, Rusman tidak menjelaskan, itu sih rahasia perusahaan dan mengaku setiap malam juga selalu banyak kedatangan tamu, baik itu dari petugas kepolisian, Oknum Wartawan serta Oknum LSM yang memang telah disediakan tempat yang diberi nama Pos Keamanan. Terkait perizinan, menurutnya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, Kesbang, Dinas Pariwisata serta Izin keramaian dari Polres Polewali Mandar. Akp H. Jufri (Kasat Intel Polres Polman) Mengaku telah mengeluarkan izin keramaian Hoya-hoya milik Herman yang sedang melakukan kegiatan di kelurahan Lantoran, Kec. Polewali berdasarkan laporan dari pengusaha serta rekomendasi dari Kesbang dan Dinas Pariwisata serta Pemda Polewali Mandar dengan memberikan sekitar sepuluh jenis kegiatan permainan yang tertulis pada surat izin keramaian yang dikeluarkan.

kwalitas Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) yang tentunya tidak boleh lepas dengan peningkatan kadar pengetahuan Iman dan Taqwa (Imtaq) terhadap peserta didik untuk mengontrol emosi dan menata moral sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik. Peserta didik diharapkan memiki mental yang baik dalam menghadapi segala macam godaan yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kepala sekolah SMA Negeri 5 Palopo saat ditemui di Ru-

Saat ditanyakan mengenai kegiatan permainan taruhan koin dan rokok bermerek “CM” yang bernama Erek-erek yang diduga berbau judi, Kasat Intel AKP H. JUFRI Mengaku tidak mencantumkan kegiatan erek-erek pada surat izin yang dikeluarkan. Ketua LSM, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kab. Polewali Mandar, Aco Alimuddin mengatakan, terkait kegiatan Erek-erek pada hiburan malam Hoya-hoya

ang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya sangat mengharapkan bantuan Pemerintah untuk pembangunan Musholla sebagai sarana bagi siswa untuk melakukan praktek langsung dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan Iman dan Taqwa di lingkup Sekolah yang saat ini dipimpinnya, serta pembangunan Aula untuk menanamkan kebiasaan berdiskusi seluruh Siswa demi menanamkan semangat kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar siswa yang saat ini berjumlah kurang lebih 400

yang ada di kelurahan lantora, Kec. Polewali bahwa kegiatan itu adalah perjudian dan mengaku prihatin karena yang melakukan permainan bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga ada anak masih dibawah umur yang juga ikut bermain dan berharap kepada pihak kepolisian agar dihentikan kegiatan yang bernama erekerek dan jangan terkesan pihak kepolisian melakukan pembiaran terkait permainan yang diduga berbau judi tesebut. Sementara itu, Ketua Komisi Empat DPRD Kab. Polewali Mandar, Sahabuddin M. Sunusi, SE MM mengatakan DPRD telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemda untuk kegiatan yang sifatnya hiburan berbau Judi yang ada di Polewali Mandar agar dihentikan dan mencontohkan bahwa sudah ada Kegiatan seperti itu sebelumnya yang dihentikan di kecamatan campalagian, terangnya. Ditambahkan Sahabuddin, mempertanyakan mengapa dari pihak Pemda serta pihak kepolisian tidak melakukan juga pelarangan atau memberhentikan kegiatan yang sudah berlangsung cukup lama di Kelurahan Lantora, Kec. Polewlai itu, padahal kegiatan itu sudah berlangsung cukup lama, kata Ketua Komoisi Empat DPRD Polman dengan tegas. ©Ilham

Orang, terangnya. Dilanjutkan, bahwa sejak Tahun 2008 lalu Kami telah memohon dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk diberi bantuan Musholla dan Aula, namun hingga kini belum terealisasi dengan alasan ketersediaan anggaran yang terbatas. Kami berharap Pemerintah dan Dinas terkait segera merealisasikan permintaan tersebut agar ketersediaan sarana dan prasarana dapat lebih berdampak pada peningkatan proses belajar mengajar yang lebih baik, harapnya. ©Suardi/Nasruddin Edisi 07/Desember 2012

18


SKOR, Langsa

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kota Langsa yang konsen dengan pendidikan Agama Islam. Dengan tujuan utama melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan agama (Iptag) serta berwawasan intelektual muslim, STAIN Zawiyah Cot Kala telah menyiapkan berbagai strategi pendidikan bermutu.

S

edikit merunut kebelakang dimasa pencetusannya, tentunya keberadaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sekarang tidak terlepas dari berbagai proses yang melibatkan para tokoh dan steakholder di Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang (sebelum Aceh Timur pemekaran-red). Berdasarkan data yang diperoleh di kampus setempat, disebutkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa didirikan pada tahun 1980, dimana pendirian perguruan tinggi islam tersebut yang sebelumnya dalam bentuk Institut Agama Islam (IAI) Zawiyah Cot Kala, merupakan hasil keputusan bersama dari Seminar Sejarah Islam yang dilaksanakan di Rantau Pertamina Kuala Simpang (sekarang Aceh Tamiang-red) pada tahun 1980. Dalam seminar sejarah islam yang melibatkan semua tokoh islam di Aceh Timur kala itu, forum akhirnya memutuskan Perguruan Tinggi Islam (PTI) pertama di Aceh Timur ini dengan nama Zawiyah Cot Kala yang diambil dari nama sebuah lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara yang tertua di Bayeun, Aceh Timur sekitar abad ke–4 H, dan realisasi hasil seminar ini mendapat dukungan dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat. Proses berdirinya Perguruan Tinggi Islam Zawiyah Cot Kala Langsa, kala itu disponsori oleh M. Hasan ZZ, BA yang merupakan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag-Kementrian Agama-sekrang) Aceh Timur saat itu, M. Amin Arifin (Almarhum), Drs. Azhar Zakaria (Kepala MAN Langsa saat itu dan sekarang dosen tetap pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa), H. Zainuddin Saman dan Drs. Idris Harahap. Pada mulanya, STAIN Zawiyah Cot Kala ini didirikan dalam bentuk Lembaga Institut Agama Islam (IAI) Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi tiga Fakultas, yaitu: Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbi-

yah dan Fakultas Dakwah. Pembukaan kuliah pada PTI Zawiyah Cot Kala Langsa ini pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1980 dengan dua Fakultas yang diresmikan yaitu, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Fakultas Dakwah Jurusan Penerangan Agama sampai tingkat sarjana muda. Untuk pengembangan perguruan tinggi, baru pada tahun 1981 dibentuk sebuah Yayasan dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 21 Juli 1981 dan pada tahun 1982 pada saat kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia kala itu ke Langsa yaitu H.Alamsyah Ratu Perwiranegara untuk peresmian Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pihak Pengurus Yayasan menyampaikan Surat Pemohonan Terdaftar IAI Zawiyah Cot Kala Langsa kepada menteri agama RI. Maka pada tahun 1983 akhirnya dikeluarkan SK Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI untuk terdaftarnya IAI Zawiyah Cot Kala Langsa dengan SK Nomor: Kep/E/III/PP.00.2/1303/83 tanggal 16 April 1983. Dan pada 1988 dengan keputusan Menteri Agama RI, maka IAI Zawiyah Cot Kala Langsa akhirnya terdaftar sebagai lembaga pendidikan tinggi di Kota Langsa yang dapat menyelenggarakan pendidikan sampai dengan jenjang Strata satu (S-1) berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor : 219 Tahun 1988 tanggal 1 Desember 1988. Rentang perjalannya hingga memasuki tahun 1997 dengan kondisi mahasiswa yang terus bertambah pada dua jurusan aktif yaitu juran Pendidikan Agama Islam dan jurusan Penyiaran Agama, akhirnya lembaga IAI berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Langsa. Sejak perubahan lembaga dari IAI menjadi STAI ini, kegiatan akademik Zawiyah Cot Kala Langsa terus berproses dan mengalami peningkatan serta perkembangan mahasiswa. Baik dilihat dari segi prestasi mahasiswa, tenaga pengajar, jumlah mahasiswa maupun

peran aktif dan keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya. Dengan kemajuan tersebut akhirnya sejak tahun 2000, lembaga pendidikan tinggi ini mendapat peningkatan status menjadi Diakui berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: E/36/2000 tanggal 20 Maret 2000, yang memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)/Tarbiyah dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)/Dakwah. Kemudian sejak 2001, STAI Zawiyah Cot Kala Langsa berupaya mengembangkan pendidikan dengan membuka Program Diploma Dua (D-II) Jurusan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Perkembangan yang lebih menggembirakan dari perjalanan kampus ini adalah keluarnya peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2006 Tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini tentunya memiliki arti penting bagi segenap civitas akademika dan masyarakat Kota Langsa. Dan merasa terpanggil untuk menterjemahkan makna Tri Dharma Perguruan Tinggi ke dalam program dan kegiatan pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dalam perjalanannya juga telah memiliki

nilai-nilai budaya tersendiri dalam hati masyarakat Aceh Timur dan sekitarnya. Karena keberadaannya telah mewarnai corak pemikiran dan adat istiadat masyarakat Aceh Timur, masyarakat Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu, pengembangan STAI Zawiyah Cot Kala Langsa ini menjadi negeri akan menempati posisi dan fungsinya sebagai pusat kajian Islam di tingkat lokal yang secara berantai akan mempengaruhi di tingkat regional dan nasional. Di samping itu, sesuai dengan tujuan pendiriannya pada tahun 1980 lalu, pengembangan STAIN ini akan memacu tumbuhnya kembali kekuatan persatuan umat Islam di Nusantara. Karena dasar utama dari semangat persatuan itu terbit di peureulak dan akan bersinergi dengan semangat persatuan Nasional. Dengan demikian, Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun 1980 lalu, kini telah melahirkan sebuah Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) pertama di Kota Langsa dan menjadi kebanggaan masyarakat di tiga kabupaten/kota yaitu Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Pengembangan keilmuannya juga berdampak positif bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman bagi masyarakat Aceh umumnya, dan juga akan mendorong solidaritas nasional dan memperkokoh integritas bangsa, karena adanya lembaga pendidikan Islam yang secara loyal mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan agama. (Sumber : M. Khoiri, Spd.I menceritakan kepada SKOR Jum’at 29/11 sekitar pukul 16. 33 WIB). ©Uli Edisi 07/Desember 2012

19


Edisi 07/Desember 2012

20


SKOR, Sulawesi Barat ada Sekretariat Daerah Prov. Sulbar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 266.294.297.838, dari anggaran tersebut diantaranya dianggarkan untuk belanja pengadaan meubeler Rumah Jabatan Gubernur sebelum Anggaran perubahan senilai Rp 1.500.000.000, dan setelah perubahan sebesar Rp 1.070.080.000, Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan meubeler Rumah jabatan Gubernur sebanyak Dua kali, pertama dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sesuai dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 17.b/BAPP/PBJ-SET/VII/2011 Tanggal, 4 Juli 2011. yang diikuti oleh Empat perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV Sumber Pratama, CV Tomari Eka Putra, CV Danis Coorporation dan CV Reli Mulia. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 17d/BAHP/PBJ SET/ VII/2011 Tanggal, 24/8/2011 dan surat penyampaian kepada peserta lelang pada Tanggal 25/8/2011, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan oleh Panitia PBJ

P

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dinyatakan keempat peserta lelang tidak lulus evaluasi penawaran sehingga dinyatakan bahwa pelelangan pada saat itu gagal. Selanjutnya dilakukan pelelangan kedua, pada Bulan September 2011 yang diikuti Lima perusahaan yakni CV Jamarro Tasha, CV Bhinneka Mandiri Pratama, CV Karampuang Lestari, CV Rely Mulia dan CV Danis Coorporation. Sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 25d./BAHP/ PBJ-SET/IX/2011 Tanggal, 23 September 2011, maka panitia Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar menetapkan pemenang paket pengadaan Meubeler Rumah Jabatan Gubernur adalah CV Bhinneka Mandiri Pratama sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang No. 5.e/SPP/PBJSET/ IX/2011 Tanggal, 26 September 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.070.080.000, Bahwa pengadaan meubeler Rumah jabatan Gubernur telah diadakan sebelum proses lelang kedua dilaksanakan, berdasarkan data yang ada pada redaksi Skor bahwa pengadaan barang meubeler tersebut telah dilakukan sebelum proses pelelangan kedua dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2011. Pada saat pelelangan

kedua, Panitia Lelang diberitahu oleh pimpinan CV. Danis bahwa barang yang akan dilelang tersebut telah ada di rumah jabatan gubernur. Untuk meyakinkan hal tersebut maka ketua panitia lelang menanyakan kondisi tersebut kepada Kepala Biro Perlengkapan (sebagai PPK pengadaan barang) penyusunan HPS dilakukan berdasarkan perintah dari Kepala Biro Perlengkapan. Untuk menyusun HPS atas pengadaan mebeler tersebut diperintahkan untuk menghubungi pihak Extra Design (di Jakarta). Berdasarkan surat via email dari Extra Design yang ditujukan kepada sdr Jr tersebut diberikan perincian harga dan barang a/n Ibu “EA”, Istri salah seorang pejabat tinggi lingkup Pempov. Sulbar. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran II point A.10. menyatakan bahwa Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan Kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ karena akan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan dugaan berkeliaran-

K

mendapatkan atensi langsung dari Gubernur Sulbar dan merekomendasikan ke Biro humas. Habisnya anggaran di Humas setelah dilakukan investigasi, ternyata akibat jatah yang diberikan kepada Oknum Anggota DPRD Prov. Sulbar sebesar Rp 225 Juta karena kegiatan-kegiatan yang dibiayai pada Biro Humas adalah merupakan Aspirasi Oknum Anggota DPRD (konfirmasi dari PPTK, sesuai data dari sumber yang dapat dipercaya), namun hal itu menjadi rahasia pemilik konspirasi tersebut. Pasalnya, Bendahara tetap membuatkan Laporan Pertanggungjawaban seakan-akan uang tersebut habis dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan Biro Humas dan Protokoler. Sebagaiman diketahui, bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Biro Humas dan Protokoler mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 8.219.173.500 atas dasar penganggaran tersebut, dicairkan dana UP, GU dan TU sebesar Rp 8.186.179.296 dan terealisasi sebesar Rp 8.146.087.296 Dari

dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK yang terdapat pada Biro Humas dan Protokoler Provinsi Sulbar. Adapun data kegiatan - kegiatan yang dimaksudkan tersebut adalah : No Nama PPTK Kegiatan 1. Muhammad Salil, Temu Konsultasi Aparat Kehumasan 2. Irwan Susanto, Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelantikan KDH/WKDH Kegiatan Bimbingan Teknis Master Of Ceremony Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokoleran Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Pengaturan Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan Kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Tamu Dalam dan Luar Negeri 3. H. Ibrahim, Bimbingan Teknis Persandian, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Informasi, Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Bagi Aparat Kehumasan, Kegia-

SKOR, Sulawesi Barat eluhan terkait alokasi anggaran yang pas-pasan dan telah habis dibagi sesuai pos-posnya, seringkali terdengar “Lirih” keluar dari mulut Kepala SKPD, hal yang sama dijumpai oleh Wapemred Tabloid Skor, RD Darwis saat berkunjung di Ruang kerja kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Sulawesi Barat (27/11/12) lalu. Berawal dari rasa penasaran terhadap iklan yang tak kunjung terbayar, Redaksi mendampingi Wartawan Skor wilayah Sulbar untuk meminta penjelasan, “anggaran tidak ada karena sudah habis dibagibagi, Kami akan carikan cara untuk membayar tapi hanya 50 % dari nilai Ilkannya dan dibayarkan dua kali”, kata Karo Humas, Abd. Rasyid. Ditambahkan, itu karena iklan yang anda muat tidak melalui surat penawaran sebelumnya sehingga tidak dialokasikan dalam anggaran Kami, lanjut Karo humas. Terkait Iklan tersebut, Korwil Skor Sulbar, M. Ilham telah

nya Mafia tender yang dapat mempengaruhi dan menginterfensi hasil lelang dan menentukan pemenangnya. Haltersebut disampaikan oleh beberapa pemilik perusahaan yang beberapa kali mengaku kecewa setiap mengikuti proses lelang akibat merasa dicurangi. Hal yang sama juga terjadi pada proses lelang di Rumah Sakit Regional Sulbar, sebagaimana berita Skor pada Edisi sebelumnya bahwa telah terjadi Dua Perusahaan Pemenang Tender, yakni PT Mitra Aiyangga Nusantara, adalah pemenang persi Direktur RS yang dipaksakan dan akhirnya mengerjakan proyek tersebut dan PT Prapudma Indoraya, adalah pemenang melalui penetapan Panitia lelang. Demikian juga halnya proses lelang yang terjadi pada Dinas PU Provinsi Sulbar yang harus melibatkan pasukan keamanan dari polres Mamuju untuk datang menjaga keamanan dan meredakan emosi peserta lelang yang nyaris terjadi anarkis. ©S02

tan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengamanan Jaringan, Komunikasi Sandi, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengamanan Kirim Terima Berita. dengan adanya aspirasi tersebut maka dipotong dana sebesar Rp 225.000.000 untuk diserahkan kepada Oknum Anggota DPRD itu. Dana tersebut diserahkan oleh H. Ibrahim sebesar Rp195.000.000, dan Bendahara Biro Humas dan Protokoler sebesar Rp 30.000.000, Untuk menutupi uang yang telah diserahkan kepada Anggota DPRD, bendahara membuat pertanggungjawaban seolah-olah seluruh biaya digunakan untuk membiayai kegiatan. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rasyid menjawab “tidak benar”, katanya dengan singkat melalui SMS (via Handphone, red) ©S.02 Edisi Edisi07/Desember 07/Desember2012 2012

22 22


Profile for Noeh Nemen

SKOR Edisi 007 [Desember 2012]  

SKOR Edisi 007 [Desember 2012]  

Profile for noehnemen
Advertisement