SKOR Edisi 006 [November 2012] by Noeh Nemen

Bilik Redaksi

Edisi 06/November 2012

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga H. Thamrin Pawani Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Jack Monang Napitupulu Lasman Siahaan, SH, MH Pemimpin Umum/Redaksi: Arman Buraeri. SS Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Wakil Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irfan, Haryadi, Abdullah Ganing, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Hari Setiawan Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: DR. Eggy Sudjana, SH. M.Si Ropaun Rambe, SH. MH Abdi Segara, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

rofesi sebagai wartawan adalah pekerjaan sangat mulia. Namun pada kenyataannya marjinalisasi terhadap wartawan hingga saat ini masih berlangsung dan belum menemukan solusi. Bahkan stigma terhadap kerja jurnalis gencar diterima sebagai sebuah realitas Saya pun agak risih jika mendengar istilah yang dikenakan pada jurnalis dengan bermacam-macam sebutan. Seperti wartawan amplop, bodrex, wts (wartawan tanpa surat kabar) dll. Stigma bagi mereka tak semuanya benar, karena profesi wartawan di kita ini memang unik dan menarik, karena terkait juga dengan mental bangsa. Godaan uang bagi semua profesi di negara ini, jelas ada dari kalangan Pemerintahan maupun yang lainnya. Kita dituntut berpikir arif dan bijaksana menanggapi realitas godaan uang yang ada d hadapan kita. Bukan saja Pejabat berdasi, wartawan yang tanpa gaji dan honor pun sering terjerembab godaan seperti itu bahkan jurnalis yang sudah kita katakan profesional sekalipun sebenarnya mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan (uang) tapi dengan prosedur dan koridor serta sistem yang sudah ditentukan dan disepakati oleh perusahaan. Profesionalisme jurnalis yang selama ini kita semua gaungkan tetap ujung-ujungnya uang atau penghasilan Sekali lagi, bahwa menjadi seorang jurnalis atau wartawan di Indonesia sejak era kolonial, era orde lama, era orde baru dan era reformasi kondisinya sama saja. Cuma barangkali berbeda style dan performance saja. Begitu juga dengan jumlah yang saat ini relatif lebih banyak seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, adalah bagaimana dunia kewartawanan dan pers kita tumbuh secara kondusif dan berperan aktf membangun dan mencerdaskan kehidupan Bangsa seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak, pesatnya pertumbuhan industri pers hanya berputar di kalangan pers tertentu yang secara kapital sangat monopolistik. Padahal, PERS yang tumbuh saat ini

STOP PRESS...!!!

Telah diberhentikan sebagai Wartawan SKOR: 1. Faisal Kelana (Korwil Aceh) 2. Kasmidi Panjaitan, Andi Gunawan (Aceh Timur, Tamiang, Langsa) 3. Agusnin Arief, Saiful Bahri (Aceh Besar) 4. Eg Yareng Susno (Simeulue) 5. Abdul Azis (Sulsel/Sultra) Nama- Nama tersebut diatas bukan lagi sebagai Wartawan SKOR, segala tindakannya tidak lagi menjadi tanggungjawab Redaksi SKOR

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

tidak semuanya sehat. Lantas, siapakah yang paling dipersalahkan dan paling bertanggung jawab jika di negeri ini pers banyak yang meradang. Baik sisi manajemen, maupun sumber daya manusianya. Amatlah wajar jika muncul ekses-ekses yang kurang bagus terkait dengan profesionalisme pers dan jurnalis. Sikap kurang bahkan tidak profesionalnya pers dan jurnalis kita memang selain diakibatkan sikap arogansinya di kalangan pegiat pers sendiri yang memunculkan pengkotak-kotakan seperti; ini pers besar, ini pers kecil dll. Dan sikap nara sumber yang kurang respek pada wartawan. Sehingga ketika berada di lapangan pers yang tergolong papan atas sulit bahkan enggan bersinergi dengan pers kecil atau yang baru lahir dan susahnya untuk mendapatkan berita dari nara sumber yang berkaitan. Solidaritas insan Pers di Indonesia baru muncul bila terjadi aksi premanisme terhadap wartawan atau jika sudah terjadi musibah yang kerap menimpanya saat bertugas. Hal seperti itu saya fikir sudah bagus dan memang seharusnya demikian. Solidaritas dan kebersamaan tidak seharusnya berhenti sebatas itu, saling tenggang rasa di kalangan pekerja pers sudah sepatutnya dibangun guna memperbaiki kualitas wartawan kita termasuk citra jurnalis Indonesia di mata publik. Perlu ada upaya bagaimana meningkatkan kualitas. Tapi, kualitas tak akan jatuh sendiri dari langit tanpa ada kerja keras dan kemauan Jurnalis dan lembaganya tempat bernaung juga manusia yang dituntut untuk bisa eksis. Yang namanya usaha, mereka harus dihargai, asalkan masih dalam batas-batas Kode etik Jurnalistik dan undang-undang, bukan menghalalkan segala cara.

1. Raynaldi Pratama (Korwil Prov Sulut & Gorontalo) 2. Hardy Mokoagow (Biro Bolsel & Bolmut - Sulut) 3. Randy Idrus (Biro Kota Mobagu - Sulut) 4. Sandi Parasana (Biro Bolmong Induk, Boltim - Sulut) 5. Andy Riadhy (Biro Bolmong Raya - Sulut) 6. Saridin (Korwil Prov. NTB) 7. S Hasan AL (Korwil DKI Jakarta) 8. Arief Resmijianto (Biro Cirebon - Prov. Jawa Barat) 9. Andi Nhella (Wartawan Prov. Sulawesi Barat) 10. Andi Haeril Akbar (Luwu Raya,Tator,Wajo, Morowali)

DKI: S Hasan AL (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa: Agus Budianto (Korwil). Yudi (Blitar) Jawa Barat: Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan), Arief Resmijianto (Biro Cirebon) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulawesi: Muhammad Ilham (Korwil). Sulsel/Sultra: Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Wartawan Sulseltra), Suardi, Nasruddin, Andi Haeril Akbar (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Abdullah G, Andi Nhella (Perwakilan), Zainuddin (Biro Mamuju Utara) Sulut/Gorontalo: Raynaldi Pratama (Korwil), Hardy Mokoagow (Biro Bolsel & Bolmut), Randy Idrus (Biro Kota Mobagu), Sandi PArasana (Biro Bolmong Induk & Boltim), Andy Riadhy (Biro Bolmong Raya) Sulteng: Hamka (Kepala Perwakilan) NTB: Saridin (Korwil) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Syarifuddin (Wartawan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa),

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber

Edisi 06/November 2012

SKOR, Polman-Sulbar

Kabar Utama

ana Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga (P2KBRT) yang digulirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat sejak Tahun 2009 lalu untuk membantu Rumah Tangga miskin dalam memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan pendapatannya, rupanya menjadi lahan empuk Oknum

Saat Tim Skor berkunjung ke Komisi II DPRD Kabupaten Polman, â&#x20AC;&#x153;DPRD akan segera membentuk Pansus terkait hal tersebut, Kata Ketua Komisi. Dilanjutkan, pencairan terakhir Rp 5 Miliar dana P2KBRT dilakukan oleh LKM Amanah sebagai Pengelola program tersebut namun hanya Rp 3,5 Milar yang disalurkan ke Masyarakat sisanya entah kemana, demikian juga pengembalian Masyarakat sebesar lebih dari Rp 400 Juta yang diterima LKM Amanah namun hingga kini Uang tersebut belum disetorkan ke Kas Daerah, bahkan sebagian Masyarakat yang menerima bantuan tersebut enggan mengembalikannya dengan alasan yang memberikan saat itu mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bantuan hibah yang tidak dikembalikan, terang Ketua Komisi II. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, Ir. Andi Ismail, MP saat ditemui di Ruang kerjanya, bahwa dana P2KBRT yang dikelola LKM Amanah memang bermasalah serta ada dugaan permainan Oknum tertentu dalam program tersebut. Saat ditanyakan siapa Oknum yang dimaksud dan untuk kepentingan apa, Sekda hanya tersenyum dan mengisyaratkan untuk tidak membahasnya. ada pengembalian dari Masyarakat senilai kurang lebih Rp 400 Juta namun uang tersebut

tertentu untuk kepentingan pribadi dan koleganya. Pasalnya, dana tersebut yang seharusnya digulirkan setelah dilakukan penagihan dan pengembalian ke Kas Daerah, hingga kini dana tersebut berada di Negeri Antah Branta (tidak jelas keberadaannya, red). Bahkan petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan program tersebut hingga kini keberadaannya pun masih misterius.

tidak tau rimbanya, terangnya. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dana P2KBRT tersebut, Skor menemui Staf Ahli, H. Akmal Hidayah di Ruang kerjanya yang diketahui sebagai tenaga ahli yang meramu petunjuk dan pedoman dari Anggaran tersebut, bahwa pada awalnya Dana itu akan digulirkan langsung kepada Masyarakat yang dikelola langsung oleh tenaga yang sudah terlatih yang tergabung dalam sebuah wadah, maka lahirlah LKM Amanah itu. Namun belakang ada kebijakan yang menggulirkan dana itu melalui beberapa SKPD, hal itu juga yang melahirkan protes dari sekitar 50-an Orang yang telah dikirim mengikuti pelatihan di Pulau Jawa karena merasa tidak fungsikan, terang Akmal kepada Skor. Dihubungi melalui telepon pribadinya, Ketua LKM Amanah, Awal membantah hal tersebut, â&#x20AC;&#x153;semua itu tidak benar dan MOU saya sudah dicabut, semuanya telah dikembalikan ke Pemda dan laporan saya telah saya serahkan kepada Inspektoratâ&#x20AC;? terangnnya. saya juga akan menuntut jika ada Wartawan yang memberitakan hal yang tidak benar itu, ancamnya sambil menutup telepon. ÂŠTIM

Kabar Utama

Edisi 06/November 2012

Humas PT :

Eksekusi adalah kewenangan mutlak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hanya melakukan pengawasan dan Mahasiswa jangan terprovokasi untuk menghalangi proses Eksekusi. karena eksekusi adalah bagian dari upaya penegakan supremasi hukum dan yang di eksekusi BUKAN MAHASISWA TAPI OBJEK SENGKETA.

SKOR, Polewali-Sulbar

Pelaksanaan eksekusi atas gedung dan lahan kampus Unasman sebagai objek sengketa antara Yayasan Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) melawan Pengurus Besar Darud Da’Wah Wal Irsyad (PB DDI) tinggal menghitung hari untuk kembali dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali Mandar pasca gagalnya eksekusi yang sempat dilakukan pada Januari 2011 yang lalu.

ksekusi lanjutan tersebut menyusul Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor : 01/Pdt. Plw/2011/PN.POL tertanggal 04 Juni 2011, sehingga status sengketa tersebut kembali pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI (MA) No. 357 PK/ Pdt/2008, Tanggal 21 Oktober 2008 yang dimenangkan Pengurus Besar Darud Da’Wah Wal Irsyad (PB DDI). Pengadilan Negeri Polewali Mandar melalui wakil Ketua Slamet Setio Utomo, SH Saat ditemui diruang kerjanya ketika ditanyakan terkait kapan pelaksanaan Eksekusi, mengatakan bahwa kita tinggal menunggu perintah untuk menjalankan eksekusi, namun sebelum pelaksanaan eksekusi, harus menunggu dari pihak pemohon dan setelah biaya untuk pelaksanaan eksekusi terpenuhi maka dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan dengan menghitung berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk biaya pengamanan, begitupun ke-

pada pihak termohon eksekusi (UNASMAN, Red) sebelum dilaksanakan tentu diberikan surat penyampaian terlebih dahulu yang disebut Aanaming (Peringatan termohon eksekusi untuk menerima pelaksanakan Eksekusi secara sukarela) dengan diberikan kesempatan selama Delapan Hari sejak diterbitkannya surat penyampaian pelaksanakan Eksekusi kepada pihak termohon Eksekusi. Bila dalam waktu Delapan Hari pihak termohon mengabaikan surat pemberitahuan tersebut maka akan dilakukan upaya paksa pelaksanaan Eksekusi, namun sebelumnya tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak tekait termasuk pihak kepolisian dalam hal pengamanannya, Ungkap Slamet Setio Utomo SH. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Sudirman Hadi, SH yang didampingi Wakil Panitera, Johannes Suppa, SH bahwa Eksekusi adalah kewenangan mutlak PN, PT hanya melakukan pengawasan dan jika eksekusi dilaksanakan nanti yang dieksekusi adalah Objek sengketa bukan Mahasiswa, sehingga Mahasiswa tidak perlu terprovokasi untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum dimana hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkra) sesuai putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI (MA) Nomor: 357 PK/Pdt/2008 Tanggal, 31 Oktober 2008. Sementara di tempat terpisah, Dra. Hj. Huduryah Sahabuddin M.Si, (Rektor Unasman) yang didampingi anggota Kuasa Hukumnya, Solihin saat ditemui Skor beberapa waktu lalu manyatakan akan menolak Pelaksanaan Eksekusi

tentunya dengan melakukan upaya hukum perlawanan pelaksanaan eksekusi Bila Betulbetul akan ada pelaksanaan eksekusi karena Sampai Hari Ini Belum ada penyampaian dari pihak pengadilan terkait pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya Rektor Unasman, Hj. Huduryah Sahabuddin Enggan Berkomentar dan menyarangkan untuk Menunggu Ketua Tim Kuasa Hukumnya untuk menjelaskan, agar menjadi jelas duduk permasalahnnya yang dihadapi pihak Unasman selama Ini, terangnya. Sementara itu, saat ditemui di Kampus STAI DDI Polewali, Ketua Umum PB DDI, Prof, Muiz Kabry didampingi Ketua DDI Kabupaten Polman, DR. H. Anwar Sewang mengatakan “Kami dari PB DDI hanya ingin melihat Hukum ditegakkan di Negeri ini termasuk di Polewali Mandar, fakta hukumnya sudah jelas bahwa objek yang menjadi sengketa itu adalah milik PB DDI dan hal itu telah diuji sampai ke Mahkamah Agung (MA), jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda atau tidak melaksanakan eksekusi itu sampai tuntas, tegas Prof Muiz Kabry Pelaksanaan eksekusi kali ini diharapkan tidak diwarnai kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban seperti pada eksekusi sebelumnya dimana baik dari pihak Unasman maupun dari pihak kepolisian sama-sama mengalami korban kekerasan. Semua pihak terkait atas sengketa ini mestinya mengedepankan pendekatan yang lebih rasional apalagi Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) dan Darud Da’Wah Wal Irsyad (DDI) adalah samasama institusi pendidikan sebagai tempat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. ©TIM

Edisi 06/November 2012

SKOR, Bantaeng-Sulsel

Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dikorupsi Secara Beramai-ramai oleh Oknum Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) menkonfirmasi hal tersebut, Biro Skor Bantaeng mengirimkan surat dengan Nomor: 09/FB/SKOR/Konf/ IX/2012 Tertanggal, 13 sebtember 2012 Melalui Kabag umum Pemkab, Kabupaten Bantaeng.

SKOR, Jakarta olri akhirnya mengakui telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kasus dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor di Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Kasus tersebut dijelaskan masih merupakan rangkaian dari kasus simulator Surat Izin Mengemudi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. "SPDP dikirim waktu itu masih satu rangkaian. KPK kan juga sedang menyidik simulator, terang Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (10/11/12). Meski telah mengirim SPDP, Sutarman mengaku belum menetapkan tersangka kasus tersebut. Ia mengatakan para pelakunya sama dengan kasus simulator SIM. Penyelenggara kedua proyek tersebut adalah orang yang sama, yakni mantan Kepala Ko-

Skandal Korupsi

hingga berita ini ditulis, Belum ada tanggapan dari Bupati Bantaeng terkait Hal Tersebut, permasalahan yang dimaksud yaitu pada Tahun 2010 Kabupaten Bantaeng menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 81.489.786.800 dan terealisasi sebesar Rp 70.903.245.801 sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan Daerah yang terdapat pada Realisai Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tahun 2010. Juga diduga terdapat penyalahgunaan anggaran Pejalanan Dinas SKPD, Sekertaris Daerah serta Pemberian Bantuan Sosial Tahun 2010 yang tidak sesuai Ketentuan. ironisnya lagi, Bantuan Sosial yang di berikan kepada Tamutamu Bupati dan keluarga kekerabatan Bantaeng (KKB) sebesar Rp 138.000.000 melalui ajudan/staf Berupa Tiket Pesawat, Biaya Hotel serta Biaya Transportasi bagi Kekerabatan Bntaeng tanpa dilengkapi proposal atau permohonan, Bantuan tersebut di berikan Berdasarkan Disposisi Bupati dan Wakil Bupati serta Sekertaris Daerah. Kondisi Tersebut tidak sesuai dengan Teknis

rlantas Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan kawan-kawan. Sutarman mengatakan, diduga ada penyelewengan dalam pengadaan barang proyek tersebut. Namun Sutarman enggan mengungkap lebih jauh proyek yang dimaksud. Ia hanya mengisyaratkan kasus belum bisa dilanjutkan karena penyelenggaranya sedang ditangani KPK untuk kasus simulator. Menurut Sutarman, diduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan pelat nomor kendaraan bermotor di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. Sutarman mengaku masih mendidalami kasus tersebut. Disinggung mengapa kasus pelat nomor tidak sekaligus dilimpahkan ke KPK, Sutarman mengatakan dua kasus itu berbeda, katanya. Selain kasus simulator, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri tahun anggaran 2011 yang sarat korupsi. Proyek tersebut adalah pengadaan plat nomor senilai Rp 500 Mil-

Standar Akutansi Pemerintahan Nomor, 10 tentang Akutansi Belanja Bantuan Sosial, peraturan Bupati Bantaeng Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Tata Cara pemberian dan pertanggung jawaban Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Darah yang menyatakan ’’Keuangan Daerah dikelolah Secara Tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan Bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas, keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan Sosial juga diberikan kepada Instansi vertikal sebesar Rp 24.000.000, pemberian Bantuan kepada Instansi Vertikal seharusnya dianggarkan sebagai Belanja Hibah Bukan sebagai Belanja Bantuan Sosial. Belanja Hibah Kepada instansi Vertikal sebesar Rp 1.800.000.000 Belum dilaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Adminitstrasi Keuangan dan Menteri Keuangan. ©Dani/Ismail

iar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 Miliar. Adapun kasus dugaan korupsi proyek simulator telah dilimpahkan ke KPK pada 22 Oktober 2012, sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPK menetapkan empat tersangka kasus tersebut, yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo (kuasa pengguna anggaran), Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (pejabat pembuat komitmen), Budi Santoso dan Sukotjo S. Bambang (perusahaan rekanan). Diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 196 Miliar tersebut. ©S.05

Skandal Korupsi

SKOR, Makale-Sulsel

Sebanyak 15 kasus korupsi yang ditangani selama periode Januari hingga September 2012, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Makale, mendapat predikat terbaik dari 29 Kejaksaan Negeri (Kejari) se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

ari 15 kasus korupsi itu, masingmasing Sepuluh kasus dalam tahap penyelidikan, Tiga kasus telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan Dua lainnya sudah masuk ke tahap penuntutan dengan total pengembalian uang negara hasil korupsi sebanyak Rp 665 Juta. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar), beberapa waktu lalu. Sedangkan terbaik kedua yakni Kejari Belopa dengan Dua perkara dalam tahap penyelidikan, Tiga kasus penyidikan dan Tujuh dalam tahap penuntutan dengan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp 179 Juta. Meski demikian, pihak Kejari Makale tidak cepat berpuas diri. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makale, Raimel Jesaja dalam sambutannya usai acara mutasi beberapa pejabat di lingkup Kejari Makale beberapa waktu lalu, berpesan khusus kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) yang baru, Wahyudi Kareba agar melanjutkan prestasi yang dibuat oleh Kasi Pidsus sebelumnya, Adrianus Y Tomana yang berhasil mengangkat nama Kejari Makale khususnya di bidang penanganan kasus korupsi. Di era Adrianus, kata Raimel. cukup banyak kasus korupsi yang diungkap kejaksaan demikian pula uang negara yang berhasil diselamatkan. ''Penanganan tindak pidana khusus, terutama dugaan korupsi cukup banyak dilakukan oleh Pidsus, jadi saya berharap pejabat baru bisa melanjutkan,

bila perlu meningkatkan prestasi yang sudah dibuat pendahulunya,'' tegas Raimel. Predikat terbaik yang diberikan oleh Kejati Sulselbar kepada Kejari Makale, kata Raimel, merupakan penghargaan yang harus diapresiasi dengan kerja keras. Sebab, kasus-kasus tindak pidana khusus masih banyak yang harus diungkap. Meski begitu, dia menampik jika dikatakan Kejari Makale hanya mengejar target dan prestasi dari atasan semata. ''Tidak seperti itu. Kita kerja professional, kalau buktinya kurang mendukung, kita hentikan tetapi kalau buktibuktinya kuat, kita akan lanjutkan sampai ke pengadilan. Semua kasus yang kita tingkatkan statusnya ke penyidikan berarti kita sangat yakin kasus itu cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan,” ujarnya. Sementara itu, mutasi besarbesaran terjadi di lingkup Kejaksaan Negeri Makale, beberapa waktu lalu. Semua kepala seksi (Kasi) plus kepala cabang kejaksaan negeri Makale di Rantepao mendapat promosi atau digeser posisinya. Kasi Pidsus, yang sebelumnya dipegang selama kurang lebih enam tahun oleh Adrianus Y Tomana, digantikan oleh Wahyudi Kareba yang sebelumnya menempati posisi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Makale. Sedangkan Adrianus mendapat promosi ke Kejati Sulselbar pada jabatan Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Asisten Bidang Perdata Tata Usaha Negara. Sedangkan Kepala Cabang Kejari Makale di Rantepao, Desti Rerung, juga mendapat promosi menduduki jabatan pemeriksa pada Kejari Makale. Mengisi posisi yang ditinggalkan Desti, yakni Andarias D. yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Asisten Bidang Perdata Tata Usaha Negara Kejati Sulselbar. Sedangkan Lili Mangiri yang sebelumnya menjabat Kasi Intel Kejari Makale dipindahkan menjadi Kasi Datun Kejari Palopo. Posisi yang ditinggalkan Lili Mangiri diisi oleh Ishaq, SH yang sebelumnya menjabat Kasi Intel pada Kejari Tanah Grogot. ©Suardi/Nasruddin

Edisi 06/November 2012

SKOR, Mamasa-Sulbar wan kelam rupanya masih menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, terbukti pembangunan gedung sekolah SMPN Standar Buntubuda Kecamatan Mamasa hingga kini masih terbengkalai padahal dana pembangunan sekolah sebesar Rp 1,3 Miliar lebih sudah dicairkan 100 persen oleh pihak pengelola. Terbengkalainya proyek pembangunan gedung sekolah tersebut diduga karena adanya penyalahgunaan dana proyek dari pihak terkait dan pengelola proyek. “Ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan sekolah SMP Buntubuda Kecamatan Mamasa sehingga pembangunannya menjadi tersendat” demikian disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, M. Fauzan SH M.Hum, Kepada wartawan Skor saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, Atas dugaan penyalahgunaan dana proyek sekolah tersebut, Fauzan mengaku pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran dan akan segera menaikkan statusya

ke penyidikan. “Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan jika telah rampung datanya akan ditingkatkan ke penyidikan” ungkapnya. Lebih jauh, dia berjanji akan mengusut tuntas kasus proyek pembangunan SMP Buntubuda karena pemberantasan korupsi merupakan salah satu tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum demi kelancaran pembangunan secara umum di Kabupaten Mamasa yang bebas dari korupsi. “Kasus ini akan kami usut tuntas demi kepentingan pembangunan di Kabupaten Mamasa” pungkasnya. ©Gerzon

Edisi 06/November 2012

SKOR, Jakarta ementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) menanggapi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md terkait dengan grasi yang diberikan kepada terpidana kasus narkoba Meirika Franola alias Ola alias Tania. Mahfud curiga ada mafia narkoba yang melalui pintu tertentu bisa meyakinkan orang-orang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Ola layak mendapat pengampunan berupa grasi. "Sudah beberapa kali dijelaskan bahwa proses pemberian grasi Ola sudah melalui proses yang sistemik sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Menteri Sekretaris Negara. Ia menjelaskan, sebelum sampai ke Presiden, dirinya juga telah memastikan semua proses sudah dilalui. "Saya lakukan penelitian yang seksama untuk memastikan semua pihak telah memberikan rekomendasi

Kabar Nasional

dan pertimbangannya, "Bahkan untuk permohonan grasi kasus-kasus tertentu, misalnya pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, terpidana WNA (warga negara asing), Presiden sering memimpin sendiri rapat yang dihadiri para menteri dan pejabat terkait, sebelum keputusan diambil oleh Presiden," ujarnya. Sudi merasa terhina dengan tudingan Mahfud Md bahwa mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana. "Suatu tuduhan yang amat keji dan mencemarkan nama lembaga Kepresidenan," katanya. Karena itu, ia meminta Mahfud menjelaskan kepadanya, bahkan Presiden resah munculnya tuduhan tersebut. "Saya berharap juga disertai dengan bukti-bukti dan keterangan lain yang mendukungnya," katanya.

SKOR, Jakarta

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis memang piawai dalam mencari duit. Ada saja cara yang ditempuh untuk menggaet uang dari para pedagang sebanyakbanyaknya. Tapi sayangnya strategi dan kebijakan sang Dirut bukan untuk pemasukan bagi rekening perusahaan milik Pemda DKI Jakarta tersebut, melainkan untuk mengendutkan rekanan atau developer tertentu.

Misalnya, dalam melakukan revitalisasi pasar Tanah Abang Blok F, ribuan pedagang yang menempati pasar ini digasak ratusan miliar rupiah. Caranya adalah dengan menunjuk developer untuk melaksanakan revitalisasi. Sang developer tentu saja menangkap peluang, kepada pedagang diharuskan membayar Rp 68 juta per-kios. Padahal secara kasat mata dan hitungan tehnik, biaya revitalisasi per-kios tidak lebih dari Rp 2-3 juta saja. Pedagang disudutkan pada posisi lemah, karena kebutuhan tempat mencari nafkah dan urusan perut, saat ini ribuan pedagang terpaksa menuruti kemauan PD Pasar Jaya. Padahal, melihat kondisi keuangan PD Pasar Jaya, revitaliasi tersebut tidak perlu diserahkan ke developer. “Dengan biaya 2-3 juta per-kios, PD Pasar Jaya mampu melaksanakan revitalisasi. Apalagi para pedagang bersedia menyetor dimuka sebesar 20 persen,” ujar seorang pedagang. Ditandaskan, karena niatnya sudah tidak tulus, berbagai dalih diangkat kepermukaan, sehingga para pedagang dipak-

"Di hadapan Allah dan Rakyat Indonesia, saya, kami semua yang berada di lingkaran Istana siap menerima sanksi apapun jika terbukti melakukan penyimpangan dan apalagi dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba. Sebaliknya, jika Sdr Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhannya, secara ksatria tentu harus menerima sanksi yang sama," ujarnya. "Saya berharap kita bisa menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan tuntas, demi martabat dan kehormatan kami yang bertugas di lembaga Kepresidenan," terangnya. Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Badan Narkotika Nasional

sa menerima kehadiran developer. Sepertinya, Djangga Lubis tidak hanya menggasak uang pedagang Pasar Tanah Blok F melalui developer. Tapi juga ribuan pedagang lain di Pasar HWI, Pasar Jatinegara serta beberapa pasar lainnya, dengan modus operandinya sama, yakni berkedok revitalisasi. Nurhidayat, Ketua LSM Pemantau Pasar Tradisional menyesalkan berbagai kebijakan Djangga Lubis dalam mengelola perpasaran di Jakarta. Karenanya dia berharap agar Gubernur Djokowi melakukan sidak juga ke pasar Tanah Abang Blof F, sebagaimana yang pernah dia lakukan ke pasar Senen. “Gubernur harus turun ke pasar Tanah Abang Blok F. Jeritan pedagang di sini lebih dahsyat ketimbang pasar Senen. Mereka diperah habis-habisan. Djangga Lubis layak diganti, karena segala kebijakannya tidak berpihak pada pedagang”, tandas Nur. Diberitakan, selama hampir 4 tahun menjabat Dirut PD Pasar Jaya, tidak banyak prestasi yang menonjol, karena dia lebih banyak mengutak-atik struktur. Sebagaimana yang dilakukannya bulan lalu. Entah apa yang ada dibenak Djangga, secara tiba-tiba dia menambah 8 manager area/UPB (unit pasar besar) dari 15 menjadi 23 manager. Kebijakan ini jelas pemborosan, sebab diikuti dengan penambahan 28 asisten manager baru. Tunjangan jabatan dan operasinal, mobil dinas manager, membangun/merehab kantor baru, pengadaan komputer, ATK dan sebagainya.

(BNN) melakukan tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara. "Langkah ini secara tak langsung menjadi pembuktian ada tidaknya mafia, seperti diindikasikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Andi, tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara dapat dilakukan oleh BNN sebagai penjabaran atas tugas-tugasnya sesuai undang-undang. "Tugas BNN itu sesuai undangundang ada dua, yaitu pencegahan dan penindakan. Tes urine adalah bagian dari pencegahan," kata Andi. Dikatakannya, jika ternyata ditemukan adanya staf Istana Negara yang pengguna narkoba, indikasi yang disampaikan Mahfud MD bisa jadi benar, dan itu harus ditindaklanjuti secara serius. ©S05

Secara hitungan kasar, adanya kebijakan ini tidak kurang dari Rp 3 miliar kas PD Pasar Jaya terkuras. Sementara penambahan pengeluaran dana rutin akibat penambahan manager baru mencapai Rp 500 juta per-bulan. Sementara itu Dirut PD Pasar Jaya, Djangga Lubis terlihat begitu asyik dibangku singgasananya bak sedang bermain catur mengutak-ngatik pionnya sendiri yakni para maneger area. Selain masalah pemerasan terhadap para pedagang, ternyata Djangga Lubis sebagai orang nomor satu di BUMD yang menangani perpasaran di DKI Jakarta ini, juga tidak piawai dalam menjaga aset-aset milik PD Pasar Jaya. Contohnya adalah tanah milik PD Pasar Jaya di kawasan Petak Sembilan Jakarta Barat “menguap”. Tidak jelas juntrungannya, tiba-tiba aset yang berupa tanah tersebut bersertifikat tahun 2008. Saat itu yang menjabat sebagai Manager Area Jakarta Barat 1 Henry Manurung, lahan ini sempat diamankan dengan dipagar dan digugat ke ranah hukum. Tapi anehnya ketika jabatan manager beralih ke Pence Harahap, tiba-tiba dibangun rumah atas nama seorang warga. Kabarnya Pence, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Aset petak sembilan hanyalah contoh kecil betapa tidak becusnya Djangga Lubis mengelola Pasar Jaya. Masih banyak aset-aset lain yang diterlantarkan, dan tentu saja ini merugikan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. ©Team

Kabar Nasional

Edisi 06/November 2012

SKOR, Jakarta PT PLN (Persero) sampai saat ini mengaku punya 1.000 'pasukan khusus' dari Aceh hingga Papua. Pasukan ini akan ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan listrik tanpa mematikan listrik atau untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Hari ini, Direktur Utama PLN Nur Pamudji melakukan pengukuhan 14 tim 'pasukan khusus' yang terdiri dari 2 Tim PDKB Tegangan Tinggi, 5 Tim PDKB Gardu Induk, dan 7 Tim PDKB Tegangan Menengah. Pengukuhan 14 tim ini menggenapkan jumlah 1.000 'pasukan khusus' tersebut.

etua Komite PDKB PLN Agoes Priambodo menyatakan, keberadaan 'pasukan khusus' ini adalah untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Tim PDKB dapat bekerja dalam keadaan bertegangan, yaitu aliran listrik tetap dapat disalurkan kepada pelanggan tanpa harus dipadamkam. Ini berarti pelanggan dapat terus melakukan aktivitasnya tanpa terganggu padamnya listrik dan di satu sisi PLN juga tidak kehilangan potensi pendapatannya karena listrik dapat terus disalurkan kepada pelanggan," ujar Agoes dalam siaran pers, Jumat (9/11/2012). Selain pengukuhan terhadap 14 Tim PDKB baru, sebelumnya telah dilakukan beberapa kegiatan, seperti pekerjaan pada transmisi

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di tower 204 daerah pantai Glagah, Yogyakarta dan tower 255 tiang transposisi untuk transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Pedan – Tasik 2. Sedangkan pada hari Kamis kemarin dilakukan pekerjaan pemeliharaan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV pada 6 lokasi yang berada di sekitar kawasan Simpang Lima, Semarang. Dalam pengukuhan tersebut Nur Pamudji dilantik sebagai Anggota Kehormatan PDKB. Pengukuhan Nur Pamudji sebagai Anggota Kehormatan PDKB ini ditandai dengan atraksi 'Sentuh Langsung' pada jaringan SUTM 20 kV. "Prestasi Tim PDKB dalam 5 tahun ini yang 'Zero Accident', adalah bukti dari kepatuhan para petugas akan pentingnya Keselamatan

Dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2012 yang masuk di Rekening Titipan 7744.2 bukan Rekening Penampungan karena : 1. Waktu penginputan untuk masuk di Rekening Sekolah waktunya terbatas menurut pegawai BPD. Pada waktu itu pada malam tanggal 31 Desember 2010 pukul 11.30 Wita dengan jumlah sekolah ± 189. 2. Adanya Rekening Sekolah yang sudah tidak aktif. 3. Setelah melakukan penyelamatan melalui Rekening 7744.2 telah dicairkan atau ditransfer kembali ke Rekening Sekolah pada Bulan Januari 2011. 4. Rekening Koran pencairan/ transfer ke Rekening Sekolah telah dilihat oleh BPK. 5. PPTK Pendidikan Gratis juga telah dipanggil BPK di Propinsi untuk mengklarifikasi pencairan dana tersebut ke Rekening Sekolah dengan memperlihatkan Rekening Koran.

Bantaeng, 18 Oktober 2012 Mengetahui PPK

COLLA DAENG, S.Pd, M.Si Pangkat : Pembina Nip : 19621023 198203 1 005

dalam Kerja. Untuk itu agar Tim PDKB terus mematuhi dan bekerja sesuai Standar Operation Procedure (SOP) yang ada serta terus meningkatkan Kompetensi Teknis yang dimiliki," ujar Nur Pamudji. Tahun lalu, kontribusi Tim PDKB secara nasional bagi kinerja PLN adalah melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan sehingga saat pekerjaan berlangsung pelanggan tidak mengalami pemadaman dan mampu menyelamatkan energi yang disalurkan kepada pelanggan, baik untuk Tegangan Tinggi (TT) maupun Tegangan Menengah (TM) adalah Rp 228 Miliar. Sedangkan hingga semester I-2012, telah dilakukan pekerjaan PDKB dengan nilai penyelamatan energi yang disalurkan kepada pelanggan mencapai Rp 650 Miliar. ©S04

SKOR, Jakarta anager Keuangan yang merangkap Manager Operasional PT Djakarta Lloyd, Hendrik WK Pangaribuan, resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (9/11). Ia dituduh terlibat dalam kasus korupsi dan penggelapan dana kas perusahaan pelayaran yang dipimpinnya. Hendrik tiba di gedung Kejati DKI Jakarta di kawasan Kuningan tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ia diperiksa selama lima jam sejak pukul 10.00 WIB. Usai diperiksa secara intensif, Hendrik resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia enggan berkomentar pada wartawan saat digiring ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati, Albert Napitupulu, penyidik kejaksaan telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menahan Hendrik. ©S03

Edisi 06/November 2012

Kabar Daerah

SKOR, Polewali-Sulbar

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Polewali Mandar yang merupakan Rintisan Sekolah Menuju Taraf International diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para siswa kelas X, berdasarkan surat permintaan izin mengikuti kegiatan Study tour kelas X tertanggal 18 Oktober 2012 yang ditandantangani langsung oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Polewali “Burhanuddin Bohari, S.Pd. M.Pd”

iswa diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut dengan membayar konstribusi sebesar Rp 45.000/siswa, dari jumlah siswa sekitar 324 orang yang terdiri dari 9 kelas. Selain itu, terdapat juga pembayaran test wawancara dan kemampuan Inteligensi bagi siswa baru (Kelas X, Red) dimana setiap siswa dibebankan pembayaran sebesar Rp 150.000 Terkait adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri 1 Polewali Mandar, salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya pada media ini mengatakan bahwa kepala sekolah “Burahanuddin Bohari “ telah melanggar dan melabrak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, yang jelas-jelas tertulis pada Bab. IV Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 Yang berbunyi “(1) Kepala sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua didik. (2) Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik, (3) Kepala sekolah bersama komite sekolah dapat mencari dana

selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pihak orang tua siswa berharap agar praktek yang seperti ini tidak terulang lagi dan berharap pihak penyelenggara sekolah (Kepala sekolah, Red) agar diberikan sanksi t e g a s dan berharap agar kepala dinas tidak melakukan pembiaran pada anak buahnya yang suka melakukan pungutan liar di sekolah.

Saat tim investigasi Media Nasional Skor dan Skandal ingin menemui kepala sekolah untuk konfirmasi terkait pembayaran siswa yang dilakukan pihak sekolah, kepala sekolah Burhanuddin Bohari, S.Pd M.Pd Tidak ada di tempat, namun yang ditemui Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik “Abdul Rahman S.Pd M.Pd menuturkan kepada media ini untuk menjelaskan mengenai pembayaran bukan tupoksi saya untuk menjelaskannya, ada guru bidang study yang bertanggung jawab pada program kegiatan study banding yang baru-baru ini dilaksanakan dan mengenai rapat pembahasan tentang besarnya pembayaran yang harus dibayar oleh siswa, Abdul Rahman mengaku tidak pernah diadakan rapat membahas tentang kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh siswa. ©Muh. Ilham

SKOR, Bantaeng-Sulsel

Sekitar Bulan Mei 2012 alamarhum Nasaruddin Alias Rumbu Korban penembakan Oknum Anggota Polsekta Tamalate Makassar Sulsel, korban mengalami luka tembak pada bagian punggung sebelah kanan ketika di jalan sedang menunggu Rombongan keluarganya dari bantaeng, tanpa disadari Didalam mobil rombongan keluarga Nasaruddin tersebut, juga hadir anggota dari polsekta Tamalate yang mencoba melakukan penangkapan terhadap almarhum Nasaruddin. Keterangan yang disampaikan pihak Kepolisian kepada Keluarga korban, Bahwa saat penangkapan, Almarhum mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap, berbeda dengan keterangan saksi yang melihat langgsung kejadian dimana nasaruddin dieksekusi, saat dikonfirmasi salah satu dari keluarga mengungkapkan kalau korban ditembak ketika sedang mengendarai kendaraan bermotor oleh anggota Kepolisian yang menggunakan mobil, Anggota polsekta Tamalate (ARF) melepaskan tembakan yang mengenai punggung sebelah kanan korban tanpa ada tembakan peringatan, ujar keluarga korban.

Keluarga korban, Nasaruddin alias Rumbu tidak terima atas perlakuan yang dilakukan anggota polsekta Tamalate tersebut, sehingga keluarga korban mengaduh ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, dengan mengirim surat pengaduan yang tertanggal 11 juni 2012, ke Komnas HAM, yang diterima pihak Komnas HAM pada Tanggal, 25 Juni 2012 di Jakarta. Saat menerima balasan Surat dari (Komnas HAM) sebagai tembusan atas surat yang ditujukan ke Kapolda Sulselbar di Makassar. Tertanggal, 10 September 2012 dengan Nomor 1.808/K/PMT/ IX/2012 yang ditandatangani Subkomisi Pemantauan dan pe-

nyelidikan, Johny Nelson Simanjuntak selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Atas dasar pengaduan tersebut dan sesuai Kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, Meminta supaya dari pihak Kepolisian beberapa hal, antara lain; Menyampaikan Kronologis kejadian penangkapan dan penembakan terhadap pelaku dan Menyampaikan penjelasan terkait prosedur

yang di jalankan pada saat penangkapan dan penembakan agar Menindak lanjuti keberatan yang disampaikan oleh keluarga korban atas peristiwa penangkapan dan penembakan oknum polisi tersebut dan menyampaiakn hasil penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM Paling lambat 30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya surat tersebut. ©Ismail/ Dhany

Edisi 06/November 2012

SKOR, Mataram-NTB

Tidak demokrasinya pengurus yayasan Stikes Yarsi Mataram, memicu reaksi Ratusan massa yang menamakan diri Massa Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan yang tergabung dalam beberapa kelompok perwakilan, diantaranya element GMPP, para orang tua/ wali dari para mahasiswa yang bersekolah pada stikes yarsi mataram, Mereka turun melakukan aksi di depan kantor ketua stikes yarsi mataram. Senin(29/10)

dapun Ratusan masa tersebut berasal dari kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Barat turun melakukan unjuk rasa menuntut dan menolak Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ns. Agus Supinganto, M.Kes, sebagai ketua Stikes Yarsi oleh ketua dewan pengurus yayasan stikes yarsi mataram dinilai telah cacat hukum. Dalam orasinya, Amir amirin mengecam sikap ketua dewan pengurus yayasan Stikes Yarsi Mataram agar SK pengangkatan Ns. Agus Supinganto, M.Kes tersebut harus dicabut karena menurutnya telah bertentangan dengan PP. No. 60 Tahun 1999 serta melanggar statuta dari Stikes Yarsi Mataram. Diduga, SK pengangkatan tersebut tanpa melalui proses seperti apa yang dijalankan pihak badrun yang dilakukan secara demokrasi melalui pemungutan suara yang dilakuan dewan pengurus yayasan Stikes Yarsi Mataram, proses terbitnya yang menganggap cacat hukum dimana peraturan statuta Yarsi Mataram jelas, yaitu melalui rapat senat, dimana pengangka-

tan Ns. Agus Supinganto, M.Kes tidak jelas kapan dan dimana dewan senat rapat. sehingga jelas tidak ada dasar dan alasan Badrun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Stikes Yarsi mataram dikarenakan masa jabatannya baru akan berakhir pada Desember 2014 nanti, kata Koordinator Aksi. Tidak lama berorasi, Perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk untuk melakukan dialog dengan Pihak Stikes Yarsi Mataram. Dalam dialog, massa aksi tetap pada tuntutanya, Bahkan menurutnya, permintaan massa untuk mencabut SK pengangkatan tersebut sudah menjadi harga mati dan jika hal itu tidak dipenuhi maka dikhawatirkan akan tercipta situasi dan kondisi yang kurang stabil. "Saya kira tanpa ini terselesaikan akan berlarut-larut, ini akan terjadi instabilitas, percaya saya, bukanya kami mengancam tetapi memang itu yang kami lihat. oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk menyudahi hal ini, Ujar Amir. Sementara itu, Dewan Pembina Yayasan Yarsi Mataram yang juga

salah satu pengurus dewan Adat Sasak, H. Lalu Mujitahid saat berdialog mengatakan jika SK pengangkatan Ns. Agus Supinganto, M.Kes sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak bisa dianggap menyalahi aturan."Menurut anda itu cacat hukum, menurut Kami itu sah" Ujarnya. Dilanjutkanya, Jika memang ada yang kurang puas dengan hal tersebut, Pihak yayasan memberikan peluang untuk menempuh jalur hukum, Kalau menganggap cacat hukum, ada jalurnya, silahkan lapor ke polisi atau ke pengadilan, Ungkapnya. Massa yang sudah bringas memaksa masuk di Ruang auditorium Stikes Yarsi Mataram, merasa tidak diakomodir aspirasinya, massa melempari kaca dengan batu, sementara sebagian massa meneriaki HL. Mudjitahid seorang yang Dzolim dan Arogan atas sikapnya memutasikan jabatan H. Badrun N. dan digantikan Agus Supinganto sebagai ketua stikes yarsi mataram tanpa ada penyebab dan tidak melalui proses yang dilakukan berdasarkan

SKOR, Mamasa-Sulbar Program bantuan Nasional Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat belum menyentuh ke semua lapisan Masyarakat yang layak menerimanya. Pasalnya, Masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut, belum menerima bantuan karena salah data Nomor KTP nya. Hal ini menyebabkan masyarakat mengutus perwakilannya menemui petugas yang menangani bantuan tersebut pada Dinas PU Kabupaten Mamasa yang ruang kerjanya ditempatkan di salah satu ruang di Kantor Bupati Mamasa. Setelah dikonfirmasi kepada petugas, mereka menjanjikan bahwa pasti KK yang sudah terdata akan mendapat bantuan perbaikan rumah tersebut karena ini program pusat dari KETMENPERA. Bukan bantuan dari daer-

aturan ytang diberlakukan pada stikes yarsi mataram. Sehingga untuk keamanan Pihak Stikes Yarsi Mataram dievakuasi oleh aparat menigalkan ruang pertemuan. Salah satu perwakilan dari wali Murid merasa kekhawatirannya atas prilaku yayasan tersebut berakibat pada ketidak jelasan akan ijazah yang disandang usai sekolah nanti, dikarenakan tidak syahnya ketua stikes yarsi sekarang ini. â&#x20AC;&#x153;kami khawatir bila terus seperti ini anak kami yang belajar dan selesai disini (stikes yarsi mataram, red) ijazahnya tidak diakui lalu siapa yang bertanggung jawab? Sementara ketua / pimpinan yang baru ini tidak syahâ&#x20AC;? terangnya. Karena tidak ada titik temu yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, massa aksi berjanji akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi dan akan memanggil seluruh orang tua/wali membuat pernyataan sikap mempertanggung jawabkan bila ijazahnya tidak syah nantinya karena ketua/ pimpinan yang diangkat ketua dewan yayasan tidak syah. ÂŠDidin

ah atau pihak lain, terangnya petugas yang saat itu menerima Perwakilan masyarakat. Penyaluran bantuan ini harus dilaksanakan merata dan petugasnya diharapkan teliti jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima terlampaui. Menurut bupati Mamasa, Drs. H. Ramlan Badawi, batuan rumah tidak layak huni Tahun 2012 di Kabupaten Mamasa sebanyak 6000 lebih Kepala keluarga (KK) dengan jumlah dana per KK Rp 6 juta. Dibayarkan bertahap, pertama Rp 3 Juta dan kedua Rp 3 Juta. Tahun 2013 akan dating, Kabupaten Mamasa akan mendapatkan bantuan sebanyak 26.000 KK atau sebesar Rp 156 Miliar tetapi dana ini tidak boleh digunakan lain harus dipergunakan untuk perbaikan Rumah bagi KK penerima bantuan. ÂŠGerzon

Edisi 06/November 2012

Liputan Khusus

SKOR, Bitung

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bitung, pemerintah kota Bitung melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) pada tahun 2010 telah menganggarkan belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 11.150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.148.849.041 atau dengan persentase 99,99 %.

alam penggunaan anggaran belanja bantuan social, sebenarnya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana dalam buletin teknis SAP Nomor 10 tentang akuntansi belanja bantuan sosial ditujukan dalam mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial (jamsos), pemberdayaan sosial serta penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Pemeriksaan atas dokumen penganggaran menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada partai politik. Bansos organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan di wilayah kota Bitung dengan persyaratan pengajuan bantuan berupa proposal dari pihak yang meminta bantuan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dan tanda terima bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan, sedangkan bantuan sosial kepada partai politik diberikan kepada partai politik yang mewakili wakil di DPRD kota Bitung secara proporsional sesuai jumlah suara yang diperoleh berdasarkan pemilu legislatif tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh Skor dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Bitung tahun anggaran 2010 Nomor 01.B/LHP/XIX.MND/IV/2011 tertanggal 3 April 2011 dengan anggaran sebesar Rp 1.493.395.000, diberikan kepada instansi vertikal pemerintah/semi pemerintah yang seharusnya berupa dana hibah senilai Rp 507.500.000 dan bansos untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah daerah yang seharusnya dianggarkan dalam bentuk keg-

iatan pada masing-masing SKPD senilai Rp 985.895.000. Hal bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2010, pada lampiran Nomor II.2 tentang belanja daerah bahwa menggunakan anggaran belanja bagi instansi vertikal/semi pemerintah yang seharusnya dari dana hibah dan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan serta guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bansos kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “bansos digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Pasal 122 ayat 10 menyatakan pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Parahnya lagi, Walikota Bitung sendiri mengeluarkan peraturan walikota Nomor 5a tahun 2010 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “bantuan sosial diberikan kepada organisasi/ kelompok/anggota masyarakat“. Bagaimana mungkin peraturan yang dibuat, ditandatan-

Sebagaimana pemberitaan pada Tabloid Berita Nasional SKOR ,Edisi Oktober dengan judul “KONSPIRASI BERJAMAAH PEMBANGUNAN GEDUNG PONEK DAN BDRS REGIONAL” terkait proses lelang proyek pembangunan Gedung Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi barat. perlu disampaikan bahwa : 1. Pemenang tender yang dimenangkan PT. Mitra Aiyangga Pratama telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh keputusan Kuorum dari jumlah Panitia lelang. 2. Kisruh yang mencuat karena adanya Oknum Panitia yang tidak puas dengan hasil tersebut dan kemudian membuat statemen sepihak, seakan-akan proses pemenang lelang tersebut cacat hukum. 3. Bahwa saat ini proses pembangunan proyek tersebut telah berjalan dengan persentase sekitar 30%. 4. Tidak ada intervensi dari Oknum Pejabat yang terlibat dalam proses lelang tersebut, baik dari DPRD maupun Pemda.

gani dan dikeluarkan oleh walikota Bitung tapi prakteknya Hanny Sondakh sendiri yang menabrak peraturan itu. Asisten IV Petrus Tuange saat dikonfirmasi mengakui adanya realisasi bansos untuk kegiatan SKPD, karena ada kegiatan yang sifatnya bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat tapi tidak ada anggaran yang tersedia pada SKPD sedangkan bansos organisasi kemasyarakatan yang direalisasikan kepada instansi vertikal pemerintah / semi pemerintah karena tidak teranggarkannya dana hibah untuk instansi-instansi tersebut. Selain penyalahgunaan anggaran tersebut, Skor juga telah menemukan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada tanggal 27 Februari 2011 yakni belanja bansos kemasyarakatan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp 2.238.884.500 tahun 2010 dan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 2.051.395.000 untuk kota Bitung. Sesuai laporan keuangan kota Bitung tahun 2011, juga telah ditemukan penyalahgunaan anggaran yang sama seperti laporan keuangan tahun 2010 dimana belanja bansos organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 2.051.395.000 tidak sesuai peruntukkan dengan rincian Rp 306.400.000 kembali kepada instansi vertikal pemerintah/semi pemerintah dan anggaran sebesar Rp 1.744.995.000 untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan adanya dugaan tersebut, Presidium AMPUH (Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum) kota Bitung Lukman Lamato mendesak KPK agar segera menindaklanjuti temuan LHP BPK RI khususnya dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan“ Dengan adanya temuan dan saran tersebut terhadap pihak pemerintah kota Bitung dalam hal ini walikota Bitung seharusnya langsung menindaklanjuti saran tersebut tapi yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan malah terulang lagi ditahun berikutmya (tahun 2011, red) Untuk memperjelas permasalahan, KPK harus memeriksa dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tentunya melanggar aturan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung” tegasnya. ©Skor46

Liputan Khusus

Edisi 06/November 2012

SKOR, Polewali Mandar-Sulbar Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sejatinya adalah Kabupaten yang terbesar dan terbanyak penduduknya di Provinsi Sulawesi Barat, Suku Mandar merupakan Penduduk asli dan terbesar yang mendiami daerah ini, dengan keadaan geografis yang berstruktur pegunungan dan pesisir pantai, menjadikan penduduk daerah ini bermata pencaharian Petani dan Nelayan pada umumnya. Dari Daerah ini jugalah asal seorang Tokoh Nasional yang terkenal dengan kejujuran dengan semangat Integritasnya yang tinggi (satu kata dengan perbuatan,red), Prof. DR. H. Baharuddin Lopa (Alm) yang mendapat julukan sebagai “Pendekar Hukum”. Selain itu, seorang ulama besar juga berasal dari Daerah ini, KH. Muhammad Tahir yang terkenal dengan julukan Imam Lapeo. Berkaca dari Dua Orang tersebut diatas, semangatnya terus berkobar-kobar menjadikan sosok Hamzih tumbuh menjadi pribadi yang bersahaja, merakyat dan berdedikasi tinggi. Saat masih mengenyam pendidikan Kampus, Hamzih kemudian didaulat sebagai Ketua Senat di IAIN Alauddin Makassar pada Tahun 1991, memimpin teman-temannya sesama Mahasiswa untuk berani memprotes kebijakan pemerintah dan meneriakkan sebuah kebenaran. Keberanian dan pengalaman yang diperolehnya dengan penuh perjuangan itu dibuktikan saat Ia memimpin barisan muda Mandar dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini telah dinikmati hasilnya oleh seluruh Masyarakat Sulbar.

itemui di Jakarta, Hamzih menyampaikan cita-citanya untuk membangun Daerah kelahirannya (Polman,red) agar mampu setara dengan Kabupaten lain yang telah maju dan sejahtera, keprihatinannya terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Polman yang pada umumnya masih rendah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Polman yang paling terbelakang dibanding Empat kabupaten lain di Sulbar. Pengalamannya bekerja di Jakarta sebagai kepala Kantor perwakilan Provinsi Sulbar, menjadikan sosok Hamzih telah mengetahui dan mengenal koneksi di pusat pemerintahan untuk menjaring dan mendatangkan bantuan APBN bahkan bantuan luar Negeri ke Polewali Mandar, Hal tersebut membangkitkan semangat perjuangannya untuk ikut maju dan berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polman Tahun 2013 mendatang, demi untuk memperjuangkan kesejahteraan Masyarakat Polman yang Malqbi’ (Bermartabat,red). Ketika ditanyakan tentang Pilkada yang pada umumnya adalah menghamburkan uang untuk suatu kemenangan, “saya terlahir dari keluarga Petani/Nelayan dan bukan dari keluarga kaya, saya memulai semuanya dari Nol tapi saya bangga karena semuanya adalah hasil keringat saya sendiri dan bias mengerti arti sebuah penderitaan dan kesusahan, saya juga tetap optimis karena Masyarakat Polman tentu sudah pintar dan berkaca dari pengalaman, Rakyat tau kalau semuanya dinilai dengan Uang maka tentu Pemerintahan akan berjalan dengan sistim dagang untuk mengembalikan uangnya dan memperkaya kerabat dan koleganya sehingga Rakyat akan dinomor duakan (kurang diperhatikan, red). “Menurut saya, Uang bukanlah ukuran untuk sebuah kemenangan dan Masyarakat tau itu, kata Hamzih sembari mengumbar senyumnya yang ramah.” Berikut petikan wawancara Tabloid SKOR dengan Muhammad Hamzih (eMHa): Apa yang akan anda lakukan untuk Polman jika Rakyat memilih anda? Dengan penuh semangat, Mantan Aktivis Kampus dan Dosen ini mengupas sedikit sejarah mandar dan memberikan gambaran masadepan Polman:

1. Membangun Pusat kajian budaya dan Kerajaan di Kecamatan Tinambung, Daerah ini dulunya adalah Pusat Pemerintahan kerajaan Balanipa dan beberapa Kerajaan lain disekitarnya serta menata kembali silsilah Kerajaan yang saat ini hampir terlupakan. 2. Membangun Pusat kajian Islam di Campalagian, daerah ini adalah merupakan asal Ulama Bersar IMAM LAPEO yang dikenal dengan Karomahnya. Saya bercita-cita di Daerah ini harus dibangun Mesjid dan Pesantren yang begitu megah sebagai tempat dan tujuan siapa saja yang ingin mendalami Agama Islam. 3. Membangun pusat perdagangan di Wonomulyo dan menjadikannya sebagai sentral perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar. 4. Pengembangan pusat Pemerintahan dan Pendidikan di Pekkabata sebagai pusat perkantoran dan sentral pendidikan. 5. Pengembangan pusat transportasi darat dan laut di kecamatan Polewali, sebagai pusat berlabuhnya Nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. 6. Program bantuan untuk pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan (pegunungan) dan Nelayan di pesisir Pantai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani dan Nelayan Polewali Mandar. Apakah Anda akan maju sebagai Bupati atau Wakil Bupati ? “Tahapan Pilkada kemungkinan baru akan dimulai Januari Tahun 2013, kita liat saja nanti”. Jawab Hamzih diplomatis. Beberapa Tokoh Masyarakat dan Pemuda di Polman mengatakan bahwa Anda adalah Figur 02 (Calon Wakil Bupati, red) yang paling layak untuk dipinang berpasangan dengan Calon 01 (Calon Bupati, red), menurut anda bagaimana? Di ruangan kerjanya yang hening itu tiba-tiba bergemuruh denga suara Tawanya yang menggelegar sebagai ciri khasnya. “Asal niatnya untuk kesejahteraan Rakyat dan komitmen untuk memperbaiki Daerah, saya akan rapatkan barisan, ujarnya mantap. ©S02

Nama : Drs. H. Muh. Hamzih, MM Latar belakang pendidikan: 1. SD Negeri 027 Takatidung, Kec. Polewali 2. SMP Negeri 01 Polewali 3. SMEA Negeri Tinambung 4. IAIN (S1) Alauddin Makassar 5. YPUP (S2) Makassar Jabatan Oragnisasi: 1. Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan Makassar – (sekarang) 2. Koordinator Bidang Otonomi Daerah DPP Gerakan Pemuda Ansor 3. Ketua umum gerakan pemuda pemerhati nasib nelayan dan petani 4. Ketua harian Tae Kwondo Sulawesi Barat 5. Ketua umum forum kajian intelektual muda Mandar 6. Bendahara PSSI Sulawesi Barat 7. Ketua lascar taji barani perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 8. Wakil ketua gerakan muda Mandar 9. Wakil Ketua KNPI Sulbar, periode 2008-2010 10. Ketua Senat IAIN Alauddin Makassar, 1991-1993 11. Ketua Umum Club Study Sipamandar, 1992-1994 12. Dosen Universitas Negeri Makassar 1997-2007 Penghargaan yang diterima: 1. Tanda jasa penerima penghargaan Tokoh pemuda pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dari KNPI, periode 2008-2010 2. Menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Edisi 06/November 2012

SKOR, Medan-Sumut umah Sakit Umum SARAH yang terletak di Jalan Baja Raya No. 10 Kecamatan Medan Baru, Kamis(1/11) kembali didatangi lagi oleh belasan eks karyawan Rumah Sakit tersebut untuk menuntut agar Pimpinan Rumah Sakit Umum SARAH segera membayarkan hak-hak normatif yang telah di PHK secara sepihak oleh pemilik Rumah Sakit. “Kedatangan kami yang ketiga kalinya ke Rumah Sakit ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak menuntut yang lain-lain pada Pemilik Rumah Sakit kecuali Pembayaran Gaji dan Pesangon kami yang belum dibayarkan selama satu tahun sejak di Putus Hubungan kerja (PHK) karena telah sesuai dengan putusan PHI (Perselisihan Hubungan Industri) No. 26 di Pengadilan Negeri Medan yang telah mengabulkan gugatan ke sepuluh (10) eks karyawan RSU Sarah. ”kata salah seorang pendemo Boru Sinaga kepada beberapa awak media saat melakukan aksi damai didepan RSU Sarah. Boru sinaga mengatakan bahwa pemilik RSU Sarah sengaja memperlambat pembayaran pesangon yang telah kami menangkan dengan alasan belum mengetahui hasil putusan PHI Pengadilan Negeri Medan, padahal setahu kami pihak rumah sakit sudah mengetahui hasil putusan tersebut melalui pengacaranya. Kami rasa hati nurani pemilik RSU Sarah sudah mati”. Kami sudah berkerja lebih kurang 28 Tahun sebelum akhirnya diputuskan hubungan kerja

Kabar Daerah

tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, ini sudah benar-benar melanggar Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Dimana hati nuranimu hai boru Pardede, keluarlah dari tempatmu temui kami karyawanmu yang telah kamu pecat ini” teriak Pak Dobbar histeris didepan pintu masuk Rumah Sakit yang telah dijaga oleh beberapa Polisi dan Sekurity dari Pihak RSU Sarah. Sambil membawa replika berbentuk Peti Mati yang telah dihiasi oleh bunga dan tulisan “Matinya Hati Nurani Reni Boru Pardede” kesepuluh eks karyawan RSU Sarah ini mengharapkan agar pemilik RSU Sarah segera terbuka hati nuraninya kepada mereka yang telah mengabdi lebih dari 28 Tahun dan telah banyak berjasa di RSU Sarah tetapi tiba-tiba saja di PHK sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Rudy Alfahri Rangkuti, SH selaku kuasa hukum RSU Sarah dari kantor hukum Kamaluddin Lubis saat diwawancarai oleh beberapa media mengatakan “mereka belum menerima pemberitahuan tentang putusan PHI dari Pengadilan Negeri Medan, sehingga mereka tidak dapat memastikan kliennya menerima isi putusan atau melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA)” Nikolas, SH salah seorang aktifis buruh yang juga turut mendampingi aksi demo damai di RSU Sarah mengatakan “sesuai dengan hasil putusan no 26 oleh Pengadilan Negeri Medan yang telah

SKOR, Malangke-Sulsel ekerjaan pembangunan penambahan Ruang kelas SMKN 1 Malangke yang menyedot anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2012 terkesan asalasalan, kualitas dari bangunannya terindikasi tidak sesuai RAB, dimana timbunan tanah yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan terutaman berat jenis timbunan yang banyak mengandung akar pohon. Lokasi pengambilan timbunan masih dalam lokasi pekarangan sekolah. Mestinya proyek yang menelan anggaran Miliaran Rupiah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, "kata koordinator TIM 7 LSM Gempar,

memenangkan Gugatan terhadap kesepuluh eks karyawan RSU Sarah, sudah seharusnya pimpinan Rumah Sakit Sarah legowo, dan menerima hasil putusan tersebut dengan bijak dan segera membayarkan hak-hak normatif kesepuluh eks Karyawannya yang telah pernah berjasa terhadap kemajuan Rumah Sakit tersebut, sehingga dapat berdiri sampai saat ini, dan kalau alasannya ingin peremajaan karyawan ya, bolehboleh saja tetapi harus juga menggunakan hati nuraninya dan juga harus memberikan gaji serta pesangon mereka terlebih dahulu, bukan malah dibuang begitu saja jelas sudah bertentangan sekali dengan UU no 13 tentang ketenagakerjaan. Atau mungkin Pemilik RSU Sarah tidak mengetahui tentang UU ketenagakerjaan? Nikolas balik bertanya? Dua jam lebih aksi damai berjalan, tetapi tidak satupun perwakilan dari pihak RSU Sarah sudi dan mau untuk menemui para demonstrasi yang merupakan

Andi Hasbi kepada Skor, Senin 30/10. Lanjut Andi Hasbi, terjadi perbedaan elevasi antara tanah dasar dengan lantai bangunan yang sangat tinggi sehingga tanah dasar dinaikkan mencapai 60-70 cm. "Dengan nilai pengerjaan seperti itu, jelas terlihat acakacakan dan asal-asalan. Jika nantinya proyek tersebut rampung, bangunan jelas jauh dari kualitas. Nah jika demikian hasil, indikasi pelanggaran bestek juga sangat jelas," katanya. Yang sangat disayangkan, masih kata Andi Hasbi, bahwa dari Dinas Pendidikan Luwu Utara sampai saat ini belum melakukan pengecekan, atas kondisi bangunan tersebut. "Mestinya Dinas Pendidikan Luwu Utara turun mengecek kondisi bangunan itu," pintanya.

mantan karyawan RSU SARAH itu sendiri, sehingga sempat menimbulkan kemarahan dari beberapa pendemo yang menerobos masuk kedalam halaman Rumah Sakit sehingga sempat membuat orang yang berada didalam rumah sakit panik dan juga membuat beberapa security dari Rumah Sakit juga pihak kepolisian berusaha untuk menenangkan para pendemo, dibantu oleh pengurus serikat Buruh yang ikut mengiringi demo tersebut yakni Warisman Laia, SH dari DPC SBSD (Serikat Buruh Sosial Demokrat), Nicolas S, SH dari FK. SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) sehingga massa pendemo dapat ditenangkan kembali. Sesuai dari informasi yang diperoleh bahwa aksi Demo didepan RSU Sarah masih akan terus berlanjut setiap minggunya sampai tuntutan kesepuluh eks karyawan RSU Sarah dibayarkan kepada mereka yaitu hak-hak normatif yang telah menjadi hak mereka. ©M. Juneidi Lubis

Proyek penambahan ruang kelas SMKN 1 Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ini menyedot anggaran sebesar Rp 2.499.000.000 dengan kontraktor pelaksana, PT Piranti Jagad Raya, konsultan pelaksana dari CV Nafila Karya, konsultan pengawas CV Simetris, dengan waktu pelaksanaan 110 hari kelender. Proyek ini mengerjakan 9 Ruang kelas belajar SMKN 1 Malangke, Laboratorium Multimedia 1 unit, perpustakaan 1 unit, pembangunan WC. Sehingga total bangunan sebanyak 13 unit," tandas Andi Hasbi. hingga berita ini ditulis, pihak rekanan pelaksana belum dapat dikonfirmasi. ©Tim

Kabar Nasional

Edisi 06/November 2012

SKOR, Jakarta

Sebagaiman pemberitaan edisi sebelumnya, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) seakan tak bergeming bahkan tidak membalas Surat konfirmasi (No.027/PU-PR/SKOR/ Konf/VIII/2012) yang dikirim Redaksi Tabloid Skor kepada Direktur Utama PT MNA terkait adanya dugaan konspirasi bersama-sama pembelian 15 Pesawat MA60 yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dalam hal penerusan pinjaman luar negeri dengan Pemerintah China. Hinga berita ini ditulis, PT Merpati belum mengembalikan Uang Negara yang dipinjam untuk pembelian Pesawat tersebut.

ebagaimana diketahui bahwa proses pengadaan Pesawat MA60 diawali dari penawaran pesawat MA60 dari Xian Aircraft Company kepada PT MNA pada tanggal 12 Juli 2005 melalui PT Mega Guna Ganda Semesta sebagai agen Xian Aircraft Company. Berdasarkan surat Xian Aircraft Company Nomor 20050523 tanpa tanggal, keagenan PT Mega Guna Ganda Semesta berakhir pada 30 Agustus 2005. Proposal tersebut ditindaklanjuti oleh PT MNA dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Mega Guna Ganda Semesta Tanggal, 26 Agustus 2005. Lingkup MoU meliputi penyusunan feasibility study, pencarian sumber dana atau skema keuangan lainnya untuk pembelian pesawat dan pembangunan kerjasama antara PT MNA dengan Xian Air-

craft Company dan pihak-pihak terkait lainnya. PT MNA dan Xian Aircraft Industrial (Group) Co. Ltd. menandatangani MoU tanggal 24 November 2005 dengan lingkup kerjasama meliputi pembelian 15 pesawat MA60, penyusunan skema pendanaan dan penyediaan fasilitas concessional loan. Tanggal 5 Desember 2005 Xian Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. mengajukan aplikasi validasi sertifikasi tipe MA60 sebagai syarat pengoperasian pesawat MA60 di Indonesia. Sertifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Proses validasi “sertifikasi tipe” pesawat MA60 berlangsung dari 20 Maret 2006 sampai dengan Tanggal 05 April 2006 di Yanliang, Xian, China. Departemen Perhubungan mengeluarkan Aircraft Type Certificate Validation pesawat MA60 pada Tanggal, 9 Mei 2006. Doku-

men yang menjadi dasar dikeluarkannya Aircraft Type Certificate Validation adalah Civil Aviation Administration of China (CAAC) Type Certificate Nomor 0015A Tanggal, 22 Juni 2003 dan Type Certificate Data Sheet Nomor 0015A Revision C tanggal 20 Desember 2005 yang ditujukan kepada Xian Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. Direktur Operasi PT MNA beserta staf dan para pejabat Kementerian Perhubungan mengadakan kunjungan ke RRC pada tanggal 10 sampai dengan 14 Mei 2006 dalam rangka penyerahan Type Certificate Validation dan pembicaraan mengenai tindak lanjut proyek pembelian pesawat MA60. Direktur Operasi PT MNA selanjutnya membentuk Team Project MA60 untuk menindaklanjuti MoU antara PT MNA dan Xian Aircraft Industrial (Group) Co. Ltd.

Tanggal 25 Mei 2006 PT MNA dan Xian Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. melakukan negosiasi harga pesawat, hasil negosiasi tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak pembelian 15 pesawat MA60 antara PT MNA dengan Xian Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. Nomor A.4/09A/VI/2006 Tanggal, 7 Juni 2006 dengan Total nilai kontrak sebesar USD 232,443,799.72 meliputi nilai dari: 1. lima belas pesawat MA60 sebesar USD199,500,000.00; 2. buyer optional equipment untuk 15 pesawat sebesar USD12,000,000.00; 3. product support yang merupakan paket pesawat MA60 diberikan gratis (free of charge); 4. satu full flight simulator MA60 diberikan gratis (free of charge); 5. additional product support dengan anggaran sebesar USD20,943,799.72 yang terdiri Dari: 1. Anggaran suku cadang untuk mesin, Auxiliary Power Unit (APU) dan propeller sebesar USD8,093,432 2. Anggaran suku cadang untuk rotable dan expendable part sebesar USD12,230,543 3. Anggaran suku cadang untuk Ground Support Equipment (GSE), peralatan dan alat uji sebesar USD580,884 4. Anggaran suku cadang untuk manual elektronik sebesar USD38,949 Jual beli additional product support akan diatur kembali dalam perjanjian terpisah. ©Team

Edisi 06/November 2012

SKOR, Surabaya ersonel Slank yakni Kaka dan Bimbim hadir dalam acara tabur bunga memperingati hari pahlawan di makam Bung Tomo di Taman Pemakaman Umum (TPU) Ngagel, Surabaya, Sabtu (10/11/2012). Dua pentolan Slank tersebut disambut Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dan putra Bung Tomo yakni Bambang Sulistomo. Setelah membaca tahlil dan doa, rombongan ziarah kemudian menabur bunga ke makam Bung Tomo. Dalam sambutannya, Kaka mengaku terharu bisa berziarah ke makam tokoh sentral dalam pertempuran 10 November 1945. "Bagi saya ini yang pertama meskipun berulang kali main di

X-PosE

Surabaya. Saya bersyukur diberi jalan Gus Ipul untuk mengunjungi makam Bung Tomo," kata vokalis Slank. Syaifullah Yusuf mengapresiasi kehadiran personel Slank meskipun mereka sibuk menyiapkan konser Jatim Bersholawat nanti malam. "Ada bunda Ifet (manajer

Slank) juga. Saya berterima kasih,"ujar Gus Ipul. Bimbim pun demikian. Drumer Slank ini bahkan terkesan karena makam B u n g Tomo ternyata tidak di tempatkan di makam pahlawan. "Lho depan ini kan makam pahlawan. Tapi beliau ternyata dimakamkan di pemakaman rakyat. Begitu inspiratif," imbuhnya. "Semoga nilai-nilai semangat kepahlawanan Bung Tomo dapat terpancar luas melalui virus Slank," harap putra bung Tomo, dirinya merasa bangga, karena

anita berpayudara melebar ini periang dan mandiri. Sayangnya, wanita ini kerap membual dan membesarkan masalah. Lebih gilanya lagi, wanita ini mudah sekali marah, dan tidak suka dikekang. Namun bagusnya, wanita ini sangat mudah menolong orang lain yang butuh pertolongan. Bisa saja wanita ini jujur dan berterus terang ketika mereka berurusan dengan hal yang menguras emosinya. Meski wanita ini biasanya tak hidup dalam kemewahan, tapi dia termasuk wanita yang super hemat. Sayangnya wanita ini pembosan jika harus berada di samping pasangannya setiap waktu. Wanita ini lebih suka menunjukkan kemandiriannya. Tapi bagusnya lagi, Pada saat yang sama dia bisa bermuka dua. Pria sulung tak cocok dengan wanita ini, karena wanita ini tak suka diatur. Sementara pria sulung suka mengatur.

Wanita berpayudara mirip bel ini adalah wanita berpikiran praktis dan jujur. Kelemahannya hanya mudah lupa dan malas bekerja. Lalu, wanita ini selalu keras berbicara dan bertempur dengan perasaannya sendiri jika ada sesuatu yang membuat mereka marah. Mudah histeris hanya karena masalah sepele. Hebatnya, daya tarik misterius yang dimilikinya mampu menarik pria, dan sanggup membahagiakan pria tersebut.

Wanita berpayudara ini sangat sensitif. Wanita ini akan merasa dikhianati jika prianya tidak menanggapi perhatian yang diberikannya melalui isyarat-isyarat tertentu. Wanita ini juga mudah menangis dan kehilangan kepercayaannya pada hubungan cintanya. Maklum, pikirannya sangat polos karena tak berpengalaman. Itu yang membuat kesadarannya akan seks kerap datangnya terlambat. Tapi jangan khawatir pengetahuan dan pengalaman seksnya akan mengalami kemajuan jika Anda menikah nanti. Dalam rumah tangga, wanita ini adalah pencerah suasana karena sifat alami dan baik hatiya, terutama dalam menyambut Anda setelah bekerja. Pria yang menjadi pilihan wanita ini adalah pria pemberani dan teguh dalam pendirian.

makam ayahnya dikunjungi oleh publik figur yang menjadi idola kaum muda. Gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Tomo baru diberikan pada 2008 lalu. Pahlawan bernama lengkap Sutomo ini pernah menjadi menteri urusan veteran pada kabinet Burhanudin Harahap. Sikap kritis Bung Tomo terus mengalir dari zaman Pemerintah Soekarno hingga Soeharto. Atas sikap kritisnya itu, Bung Tomo dipenjara selama setahun di Kramatjati, Jakarta Timur, pada 11 April 1978 - 11 April 1979. Bung Tomo meninggal dunia di Makkah saat menunaikan ibadah haji pada 7 Oktober 1981. Setahun kemudian, jenazah pahlawan nasional itu dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di pemakaman umum Ngagel, Surabaya. ÂŠn0e

Edisi 06/November 2012

Gasing/Gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib.

ebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik, atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbedabeda bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuyung-huyung untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki (paksi) dengan permukaan

tanah membuatnya tegak. Setelah gasing berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara, walaupun sejarah penyebarannya belum diketahui secara pasti. Di wilayah Pulau Tujuh (Natuna), Kepulauan Riau, permainan gasing telah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sedangkan di Sulawesi Utara, gasing mulai dikenal sejak 1930-an. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Biasanya, dilakukan di pekarangan rumah yang kondisi tanahnya keras dan datar. Permainan gasing dapat dilakukan secara perorangan ataupun beregu dengan jumlah pemain yang bervariasi, menurut kebiasaan di daerah masing-masing. Hingga kini, gasing masih sangat populer dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan warga di kepulauan Rian rutin menyelenggarakan kompetisi. Sementara di Demak, biasanya gasing dimainkan saat pergantian musim hujan ke musim kemarau. Masyarakat

Bengkulu ramai-ramai memainkan gasing saat perayaan Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Sejumlah daerah memiliki istilah berbeda untuk menyebut gasing. Masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebutnya gangsing atau panggal. Masyarakat Lampung menamaninya pukang, warga Kalimantan Timur menyebutnya begasing, sedangkan di Maluku disebut Apiong dan di Nusatenggara Barat dinamai Maggasing. Hanya masyarakat Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Tanjungpinang dan Kepulauan Riau yang menyebut gasing. Nama maggasing atau aggasing juga dikenal masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Sedangkan masyarakat Bolaang Mongondow di daerah Sulawesi Utara mengenal gasing dengan nama Paki. Orang Jawa Timur menyebut gasing sebagai kekehan. Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda. Jika terbuat dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai pathon. Gasing memiliki beragam bentuk, tergantung daerahnya. Ada yang bulat lonjong, ada yang berbentuk seperti jantung, kerucut, silinder, juga ada yang berbentuk seperti piring terbang. Gasing ter-

Jawaban Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, kepada Saudara Andi, di Kec. Matakali. Terkait progaram pemerintah untuk bantuan siswa miskin yang saat ini sedang berjalan, yaitu: 1. Rp 360 Ribu per siswa. 2. Tidak ada batasan siswa yang diberikan bantuan dalam Satu Sekolah. 3. Sangat tidak dibenarkan melakukan pemotongan oleh Oknum Kepala Sekolah/Guru dengan alasan apapun. Demikian jawaban dari kami, Terimakasih. Drs. H. Arifuddin Toppo, MPd Kepala Dinas Dikpora

diri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki (paksi). Namun, bentuk, ukuran dan bagian gasing berbeda-beda menurut daerah masing-masing. Gasing di Ambon (apiong) memiliki kepala dan leher. Namun umumnya, gasing di Jakarta dan Jawa Barat hanya memiliki bagian kepala dan paksi yang tampak jelas, terbuat dari paku atau logam. Sementara paksi gasing natuna, tidak nampak. Jenis gasing, Gasing dapat dibedakan menjadi gasing adu bunyi, adu putar dan adu pukul Permainan gasing, Cara memainkan gasing, tidaklah sulit. Yang penting, pemain gasing tidak boleh ragu-ragu saat melempar gasing ke tanah. Cara bermainnya: 1. Gasing dipegang di tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang tali. 2. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian paksi sampai bagian badan gasing. lilit kuat sambil berputar.

Edisi 06/November 2012

SKOR, Aceh Timur

Petani Desa Simpang Jernih, di Kec. Simpang Jernih Aceh Timur dipacu untuk menanam benih padi Hibrida pada musim tanam menjelang akhir tahun 2012. Adapun padi Hibrida tersebut adalah padi yang bibitnya disilangkan antara padi-padi yang benarbenar saat benih akan disemai harus melalui proses laboratorium yang berada dalam pengawasan dr. Anton Seman, warga asal Negara Jepang, sebagai pengawas pelaksana dikegiatan tersebut, yang saat ini Ia dan rekanya bertempat tinggal di Jakarta. Anton Seman saat dikonfirmasi tentang padi Hibrida tersebut kepada Tabloid Skor, mengatakan, penanaman bibit padi Hibrida ini merupakan salah satu program nasional tentang swasembada pangan yang tercantum pada Inpres nomor 5 tahun 2011. “ujarnya. Cuncun Wijaya Seman, yang juga rekan dari Anton Seman selaku pelaksana program swasembada ini dilokasi pesawahan juga menambahkan, alat yang digu-

SKOR, Luwu Utara-sulsel ntuk memberikan penyegaran terhadap bawahannya di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di kabuten luwu utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah kembali mengeluarkan kebijakan untuk melakukan mutasi pada tingkat kepala Dinas, beberpa SKPD yang dilakukan pergeseran dan penggantian yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Andi Makkasau yang dipromosikan untuk menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan menggatikan Andi Sarimin yang telah memasuki masa Pensiun. Andi Mustamin Makkasau saat ditemui wartawan usai pelantikan mengatakan bahwa dia akan melanjutkan program kerja kepala

nakan untuk menanam bibit padi adalah melalui mesin canggih jenis (Trans Planter) merk KUBOTA/SPW 48 yang didatangkan langsung dari negeri Jepang.”kata Cuncun. Warga Negeri Sakura tersebut juga menjelaskan, untuk membatu kerja para petani saat pasca panen nanti dengan ini Cuncun memperkenalkan satu unit mesin mungil yang tak kalah canggih nya dengan mesin tanam yakni jenis (Combine Harvester) ber merk KUBOTA AR-96, mesin ini khusus digunakan untuk memotong padi disaat panen tiba. “terang Cuncun. Lebih lanjut dr. Anton dan Cuncun, Dua warga Negara Jepang tersebut mengatakan, pada saat ini padi Hibrida yang sudah berhasil ditanam sudah mencapai 30 Hektare sawah. Sedangkan target yang akan kita tanam kurang lebih sekitar 500 Hektare dalam

dinas sebelumnya, terutama membenahi masalah pendidikan yang sepenuhnya belaum teratasi di Luwu Utara, terangnya. ©Suardi

kurun waktu 1 tahun. Pungkas Cuncun Wijaya Seman yang juga didampingi staff dari Dinas Pertanian Kab. Aceh Timur, Suryanto, selaku utusan dari Dinas terkait. Sementara proses Penanaman perdana bibit padi Hibrida di Desa Simpang Jernih tersebut turut di-

SKOR, Sengkang-sulsel urut prihatin dengan musibah yang menimpa warganya, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru mengunjungi lokasi kebakaran di lantai II pasar sentral Sengkang, Senin, 29 Oktober lalu. Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan bantuan kepada korban sebesar Rp 23 Juta. Jumlah yang diterima pedagang pun bervariasi tergantung tingkat kerusakan dan kerugian yang bersangkutan, mulai dari Rp 1 Juta hingga Rp 4 Juta/Orang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan kepada seluruh aparat pengamanan pasar untuk rutin mengontrol kondisi keamanan pasar, di hadapan para pedagang dan warga, Bupati juga berjanji memberi sanksi berupa pemecatan bagi koordinator pasar, Masdar yang dinilainya kurang disiplin mengkoordinir pasar sentral. Pemecatan kepala pasar itu setelah Bupati mendengar argumen miring dari warga yang menyebut bahwa hubungan koordi-

hadiri perwakilan unsur Muspika, yakni Camat Simpang Jernih Drs. Ahmad, Kapolsek, Danramil, juga staff Kecamatan, Jamaludin, diwilayah Kec. Simpang Jernih, dan turut diramaikan Masyarakat Desa Simpang dan sekitarnya. ©Syarifuddin

nator pasar dengan warga pasar sentral tidak kondusif. "Saya akan ganti kepala pasarnya. Bagaimana kondisi bisa aman jika hubungan antara warga dengan koordinatornya kurang baik," kata Bupati. Selain penegasan kepada aparat, Bupati juga mengharap warga menjaga barang dagangannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan kesalahan dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kadis Sosial, Andi Tenri Liweng dan Camat Tempe, Andi Syahrial Makkuradde. Sebelum meninggalkan pasar, Andi Bur memerintahkan Kadis Pasar untuk melakukan pembenahan dan pengawasan keamanan yang intens di Pasar Sentral. "Petugas keamanan yang ada di pasar ini harus pro aktif mengontrol kondisi keamanan pasar pasca ditinggal oleh para pedagang, agar tidak saling menyalahkan jika terjadi musibah kebakaran, kata Bupati. ©Andi haeril

Kabar Daerah

Edisi 06/November 2012

SKOR, Mamasa-Sulbar

Perilaku penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Oknum Pejabat pada tingkat Pemerintahan Kepala Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi seakan tak ada hentinya, ada saja pos-pos anggaran yang bocor dicuri oleh Koruptor-koruptor kampung.

ebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Belanja barang dan jasa serta belanja modal Pemerintah daerah kabupaten Mamasa Tahun anggaran 2010 dan 2011, menjadi lahan empuk para Oknum Pejabat menggasak Uang Negara tersebut guna mengisi karungkarung Rupiahnya seakan tak peduli terhadap kepentingan Masyarakat dan pembangunan daerahnya. Dari data yang ada pada Skor, sejumlah anggaran yang menjadi sasaran para Koruptor2 tersebut adalah: 1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Berindikasi Fiktif hingga Ratusan Juta Rupiah 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang Pakai Habis Kantor Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Berindikasi Fiktif 3. Pembayaran Langganan Koran dan Iklan pada Berita Kota Makassar (BKM) Tahun 20102011 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap hingga Puluhan Juta Rupiah 4. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Belanja Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Mamasa Belum Disetor Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara dan Pemeliharaan Penggantian

Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Dinas Kesehatan juga diduga Fiktif 5. Biaya Pembebasan Tanah Sebesar Rp120.000.000,00 dan Pembebanan Pungutan Atas Pembebasan Tanah Rp 19.683.677,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan 6. Pengadaan Alat Peraga Pada Dinas Pendidikan TA 2010 dan TA 2011 Belum Diterima Sebesar Rp 103.441.644 7. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tidak Sesuai Kontrak dan Salah Analisa Sebesar lebih dari Rp 100 Juta 8. Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 pada Pemer-

intah Kabupaten Mamasa Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp124.820.303 9. Penyusunan Analisa Harga Satuan Dalam Surat Perjanjian Kontrak Lebih Besar Dari Seharusnya Sebesar Rp 210.904.493 10.Pembebanan Mobilisasi dalam Rincian Anggaran Biaya Kontrak Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp 314.995.250 11.Penandatanganan Kontrak Pengadaan Konstruksi hampir mencapai Rp 1 Miliar Dilaksanakan Sebelum Adanya Jaminan Pelaksanaan 12.Prosedur Penunjukan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Poros Mamasa Polewali TA. 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Dibayar-

kan Tahun 2010 Sebesar Rp 1.500.000.000 Tidak Sesuai Ketentuan 13.Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa Tidak Sesuai Kontrak dan Salah Analisa Sebesar Rp 880.730.838 Berdasarkan hal tersebut diatas hingga berita ini ditulis, Redaksi Skor belum berhasil menghubungi pihak Pemda kabupaten Mamasa untuk melakukan konfirmasi. Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. ÂŠS02

Skor akan berusaha meminta klarifikasi dari pihak terkait untuk dimuat pada berita Skor edisi Desember mendatang.

Edisi 05/Oktober 2012

Kabar Khusus

Edisi 05/Oktober 2012

Refleksi Religi

Edisi 06/November 2012

Sebagai Negara dengan Penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, Indonesia memiliki banyak bangunan sejarah yang menunjukkan kebesaran agama Islam itu sendiri. Salah satu bangunan bersejarah yang banyak terdapat di Indonesia adalah masjid.

asjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (15521570), sultan pertama Kasultanan Demak. Ia adalah putra pertama Sunan Gunung Jati. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah adalah atap bangunan utama yang bertumpuk lima, mirip pagoda china. Ini adalah karya arsitektur china yang bernama Tjek Nan Tjut. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat komplek makam sultan-sultan banten serta keluarganya. Yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohhar. Sementara di sisi utara

serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin, dan lainnya. Masjid Agung Banten juga memiliki paviliun tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid agung. Paviliun dua lantai ini dinamakan Tiyamah. Berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek belanda bernama Hendick Lucasz Cardeel. Biasanya, acara-acara seperti rapat, dan kajian Islami dilakukan di sini. Menara yang menjadi ciri khas sebuah masjid juga dimiliki Masjid Agung Banten. Terletak di sebelah timur masjid, menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang

lebih 24 meter, diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Dari atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km. Dahulu, selain digunakan sebagai tempang mengumandangkan azan, menara yang juga dibuat oleh Hendick Lucasz Cardeel ini digunakan sebagai tempat menyimpan senjata.

Masjid Sultan Suriansyah adalah sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1550), Raja Banjar yang pertama masuk islam. Masjid ini terletak di utara Kecamatan Kesehatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, daerah yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan ibukota Kesultanan Banjar untuk pertama kalinya. Arsitektur tahap konstruksi dan atap tumpang tindih, merupakan masjid bergaya tradisional banjar. Gaya masjid tradisional di banjar mihrabnya memiliki atap sendiri terpisah dengan bangunan utama. Masjid ini dibangun di tepi sungai di Kecamatan Kesehatan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa (dikenal juga sebagai Masjid Agung Kasepuhan atau Masjid Agung Cirebon) adalah sebuah Mesjid yang terletak di dalam kompleks Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Konon, masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar tahun 1480 M atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama masjid ini diambil dari kata “sang” yang bermakna keagungan, “cipta” yang berarti dibangun, dan “rasa” yang berarti digunakan. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak-Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid tersebut.

Mesjid Menara Kudus (disebut juga sebagai Mesjid Al Aqsa dan Mesjid Al Manar) adalah mesjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 masehi atau tahun 956 hijriah dengan menggunakan batu dari Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertama dan terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mesjid ini berbentuk unik, karena memiliki menara yang serupa bangunan candi. Masjid ini adalah perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu.