Page 1


Bilik Redaksi SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Jack Monang Napitupulu Lasman Siahaan, SH, MH Pemimpin Umum/Redaksi: Arman Buraeri. SS Wakil Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Usman Rauf Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irfan, Haryadi, Abdullah Ganing, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: Abdi Segara, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

M

asih terngiang di telinga kita tentang kasus suap Bupati Buol demikian pula sejumlah Kepala Daerah yang telah dan bakal berurusan dengan Lembaga penegak hukum. Jika menyimak fakta sepanjang Tahun 2004-2012, sedikitnya 173 Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati maupun Walikota telah menjadi saksi, tersangka atau bahkan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi, Mereka terjerat dalam 3.423 kasus yang umumnya melalui skandal pengadaan barang dan jasa, sekitar 70% telah divonis dan berkekuatan hukum tetap (inkra). Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Dari Tahun 2004 hingga 2011 tercatat 155 tersandung kasus korupsi, 17 diantaranya adalah Gubernur. Angka 173 itu sama dengan 32,6 Persen dari 530 gubernur, bupati dan Walikota se-Indonesia. Kita tak mau terburu-buru menduga apa motif dibalik kasus korupsi ini. sebab, ada kemungkinan para pelaksana proyek kurang memahami prosedur. Dalam beberapa kasus ditehaui ada Kepala Daerah yang mengaku tidak menerima uangnya. Meski begitu, pengadilan tetap yang akan membuktikan. Mungkin saja mereka tidak berniat untuk korupsi, tetapi kurang memahaminya maka bisa menyebabkan keuntungan pihak lain. Yang terang, jika angka itu terus meningkat, niscaya pemerintah di Daerah terancam lumpuh. Roda pemerintaan dan pembangunan pun tak bergerak. Ujung-ujungnya rakyat sejahtera makin jauh dari harapan. Fakta ini bisa dimaknai banyak hal, banyaknya Kepala Daerah yang terlibat korupsi, dapat diartikan sebagai cerminan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang memiliki integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik diminta secara serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah disebabkan banyak factor, selain politik, biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga terjadi akibat mental dan integritas kepala daerah yang lebih terhadap godaan harta kekayaan itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, melainkan sosok yang

Lowongan : Redaksi SKOR membutuhkan Wartawan/Wartawati untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Bagi yang berminat, silahkan menghubungi; 0853-1116-6156 (RD. Darwis)

Edisi 04/September 2012

03

popular dan punya modal besar. Partai politik cenderung mengajukan calon kepala daerah, yang populer dan punya modal besar karena dianggap lebih mudah terpilih dalam pilkada secara instan dalam jangka pendek. Karena itu, partai politik turut serta bertanggung jawab atas maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. untuk mengantisipasinya, partai harus lebih serius melakukan rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh internal partai. Calon yang diajukan sebagai kepala daerah semestinya kader terbaik yang punya kempuan kepemimpinan, berintegritas dan bervisi memajukan daerah. Partai harus dikembalikan sebagai lembaga kaderisasi dan agen perbaikan bangsa. Partai harus memberi kesempatan kepada kader-kader berkualitas untuk maju dalam pencalonan kepala daerah. Partai sangat berpengaruh karena merupakan lembaga yang berhak mengajukan colon kepala daerah. Partai juga menjadi tulang punggung demokrasi. Dari partailah, perbaikan kondisi politik dimulai, Ini jadi salah satu kunci perubahan. Sebagaimana halnya liberalisasi dalam ekonomi, dalam liberalisasi politik pun, pasarlah penentu. Pasar politik-parpol, tim kampanye dan pemilih telah membuat nilai hajatan pilkada menjadi komoditas politik yang harganya bergantung pada permintaan dan penawaran. Karena itulah, rekontruksi system pilkada menjadi ide menarik yang seyogyanya segera dilakukan. Sebab, jika konsep pilkada yang lama dipertahankan tanpa perbaikan system secara signifikan, liberalisasi politik itu telah mendorong terjadinya kapitalisme demokrasi tak akan berakhir. Korupsi masih akan terus terjadi.ŠSkr

1. Makhmud Juneidi Lubis, SH (Sumatra Utara) 2. Nurfianti (Mamuju) 3. Zainuddin (Mamuju Utara) 4. Syarifuddin (Langsa) 5. Suardi, Nasruddin (Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) 6. Ismail L (Sulawesi Selatan)

DKI: Zulkipli Sukur, S.Sos (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa: Agus Budianto (Korwil). Yudi (Blitar) Jawa Barat: Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan, Wil. III Cirebon) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulawesi: Muhammad Ilham (Korwil). Sulsel/Sultra: Abdul Aziz, S.Pd, Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Wartawan Sulseltra), Muh. Saleh AR (Biro Pinrang, Sidrap, Pare-pare), Hardiana (Wartawan Pinrang), Suardi , Nasruddin (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Abdullah G. (Kepala Perwakilan), Maenunis Amin (Biro Polman), Nurfianti (Biro Mamuju), Zainuddin (BiroMamuju Utara) Sulteng: Hamka (Kepala Perwakilan) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Faisal Kelana (Koordinator Wilayah), Kasmidi Panjaitan, Andi Gunawan, Syarifuddin (Wartawan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa), Agusnin Arif, Saiful Bahri (Wartawan Aceh Besar), Eg. Yareng Susno (Wartawan Simeulue)

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber


04

Edisi 04/September 2012

SKOR, Jakarta 1. Kasus Pengadaan Meubiler Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Anggaran sebesar + Rp. 1.4 Miliyar; 2. Kasus Pengadaan Kapal Fiber 5 Unit Prov. Sulawesi Barat, Anggaran Sebesar + Rp. 5.2 Miliyar yang dikerjakan oleh CV. Imam Asmara Bakti; 3. Kasus Bansos Prov. Sulawesi Barat, Anggaran sebesar + Rp. 5

D

SKOR, Sulbar ugaan manipulasi pemenang tender pembangunan Rumah Sakit Regional Sulawesi barat disampaikan Anggota LSM LPPNRI, Zubair kepada Skor (17/9/2012). Senada yang disampaikan pemerhati Korupsi asal Sulbar, Anwar bahwa telah terjadi Dua Pemenang tender yang berbeda, yakni versi Panitia tender dan Dirut Rumah Sakit Regional Prov Sulbar, Dr. Suparman yang pada akhirnya, Dirut RS memaksakan Perusahan Kroninya yang mengerjakan Proyek tersebut (PT. Mitra Aiyangga,red) sehingga patut diduga keras telah terjadi benturan kepentingan sebagaimana unsur Pasal 5, 11, 12, dan Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001. berdasarkan bukti Surat Keberatan Ketua Panitia atas Pengumuman Pemenangan dan bukti surat lainya, PT. Mitra Aiyangga dengan memenangkan penawaran sebe-

Kabar Utama

Miliyar; 4. Kasus Gernas Prov. Sulawesi Barat, Anggaran sebesar + Rp. 37. Miliyar; dan; 5. Menyusul Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Ponek dan Bank Darah RS Tahun Anggaran 2012 sebesar + Rp. 3,8 Miliyar; Anggota LSM LPPNRI Sulawesi Barat, Zubair akan mendesak KPK segera melakukan Take Over (mengambil alih pena-

sar Rp. 3. 664.738.000,- adalah sangat jelas berpotensi merugikan kauangan Negara bila dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana pagu anggaran sebesar Rp 3,8 M. Menurut Zubair, Perlu adanya upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pemprov. Sulawesi Barat, Dr. Suparman bersama 3 (tiga) anggota Panitia dari Dinas PU Prov. Sulawesi Barat (Najwi cs) harus diusut tuntas, mengacu pada Dua bukti Surat Panitia yang memenangkan Dua Rekanan untuk Pekerjaan Kontruksi RS. Regional Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 7 Agustus 2012 dan 10 Agustus 2012 serta adanya Surat Keberatan Ketua Panitia, Tanggal 6 September 2012 dan Dokumen Penawaran dari PT. Mitra Aiyangga. Sebagaimana beberapa kasus korupsi yang kini ditangani oleh penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Sulselbar yang telah menjadikan beberapa

ganannya, red) terkait beberapa kasus Korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, Lambannya Penegak Hukum yang selama ini menangani kasus tersebut perlu mendapat perhatian dari sejumlah Elemen Masyarakat, Ormas dan Media untuk terus memantau perkembangannya sehingga tidak ada ruang bagi Oknum tertentu untuk bermain mata, terang Zubair kepada Skor. Sebagaimana diketahui, bahwa dari sekian kasus Korupsi yang terjadi di Sulbar, diduga melibatkan Oknum Pejabat tinggi, termasuk dugaan keterlibatan Ibu/Istri Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh dan Gubernur sendiri dalam Kasus Pengadaan Meubiler Rumah Jabatan Gubernur dan Gernas kakao. Sehingga dapat dipastikan, perkara Ka-

sus Korupsi ini tidak berujung pada proses di Pengadilan, terbukti sudah beberapa SKPD ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar dalam kurung waktu 2 tahun terakhir, namun sampai hari ini tak satupun pelaku Tipikor yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut ditahan, terangnya. ŠS02

SKPD sebagai tersangka, antara lain kasus Bansos, Gernas, Pengadaan Kapal laut, Pembangunan Stadion, Pengadaan Mobiler Rumah Jabatan Gubernur, Balai Air Bersih dan Penyalagunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2007 dan 2009. adalah bahwa tingginya KKN dan permupakatan jahat

antara Birokrasi dengan pihak rekanan sejak tahun 2007 untuk mencuri uang Negara dan memperkaya diri sendiri di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dalam masa Jabatan Gubernur Anwar Adnan Saleh.ŠS02


Kabar Utama

SKOR, Polman utusan Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 01/Pdt.Plw/2011.PN.Pol, Tanggal 04 Juni 2012 atas perlawanan hukum Universitas As Syariah Mandar (Unasman) terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor:357 PK/Pdt/2008, Tanggal 31 Oktober 2008, Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat kasasi No. 1439 K/Pdt/2006, Tanggal 7 November 2006, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:127/Pdt/2005/ PT.MKS, Tanggal 24 Juni 2005.

P

Diduga CACAT HUKUM. Dari hasil investigasi Skor, terdapat beberapa keganjilan atas Amar putusan PN yang dipimpin Hakim Erven Langgeng Kaseh, SH. MH. tersebut. Hal yang sama diungkapkan Tim Kuasa Hukum Skor, Abdi Segara, SH setelah melihat salinan Amar Putusan PN Polman No.01/Pdt.Plw/2011.PN.Pol, Tanggal 04 Juni 2012 dan mendengarkan rekaman hasil wawancara Skor dengan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar (5/9/2012). Bahwa beberapa keganjilan tersebut antara lain adalah: 1. Perkara perlawanan yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim tersebut, terindikasi Nebis In Idem

Skor : bagaimana tindak lanjut terhadap surat permohonan Eksekusi PB DDI Ketua PN : belum ada. perintah Ketua PT untuk menunggu hasil keputusan Banding atas Putusan PN Polman Skor : Bukannya perlawanan hukum tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi? Ketua PN : Begini aja, pelaksana eksekusi saya Skor : terhadap berita Skor edisi kemarin, menurut Bapak Gimana? Ketua PN : Tidak ada komentar Skor : Tentag Putusan PK MA yang telah berkekuatan Hukum tetap ? Ketua PN : Tidak ada komentar Skor : Eksekusi adalah rangkaian dari Putusan PK MA, kenapa belum dilaksanakan ? sedangkan Pemenang telah memasukkan surat permohonan pelaksanaan Eksekusi. Ketua PN : pelaksanaan Eksekusi adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Ketua PT berpesan agar saya mempelajari dulu kasus ini. Saya dilantik pada 21 Juli 2012 dan putusan perlawanan ternyata sudah diputus. Skor :Dengan Bandingnya PB DDI (Banding Dua Orang, kata Ketua PN memperjelas). bukannya dengan sendirinya kembali kepada Putusan PK MA ? Ketua PN : (sambil memerintahkan Stafnya untuk memanggil Wakil Ketua PN, Slamet Setio Utomo, SH), siapa yang ngomong (Tanya Ketua PN), Skor : Saya bertanya, bukannya seperti itu? Wakil Ketua PN : begini, bahwa perkara PK MA itu, perkara perlawanannya telah diteruskan ke Pengadilan Tinggi

Edisi 04/September 2012

2. Majelis Hakim tersebut, mempertimbangkan hal-hal yang tidak ada dalam Posita (dasar gugatan) maupun Petitum (permohonan) para Pelawan. 3. Majelis Hakim memutus diluar atau melebihi apa yang dimohonkan para Pelawan. (Ultra Petita) Berdasar hal tersebut, diduga telah terjadi konspirasi hukum (hal tersebut patut diduga karena Penggugat sebagai tereksekusi pada Putusan sebelumnya juga menyatakan Banding atas putusan PN tersebut) untuk menunda atau bahkan membatalkan Putusan PK MA yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkra) dengan mencari celah-celah perlawanan, meskipun bertentangan dengan

ketentuan dan etika hukum serta Yurisprudensi MA RI, dimana telah digariskan bahwa Hakim dilarang memutuskan sesuatu yang tidak dituntut/diminta oleh Penggugat/Pemohon.©team

Skor : Bukannya Putusan PK MA itu adalah Putusan tertinggi di Indonesia ? Ketua PN : begini loh, karena saudara menafsirkannya makanya saya marah (semprot Ketua PN dengan nada tinggi). Penjelasan dilanjutkan Wakil Ketua PN dengan Ramah dan penuh wibawa. Putusan PK MA ini ada perlawanan, jadi kita tunggu keputusan Bandingnya karena kalau dilaksanakan Eksekusi, justru salah, hukum acaranya begitu, terang Wakil Ketua PN yang diamini oleh Ketua PN Skor : terhadap Putusan PN yang membagi Dua Aset Unasman, dimana putusan tersebut tidak dimohonkan oleh pemohon dalah Surat gugatan Ketua PN : makanya begini mas, Jenengan (“Kamu” dalam bahasa jawa) itu bukan Hakim, biar yang menilai pengadilan Tinggi Skor : jadi intinya, menunggu keputusan Banding ? Ketua PN : bagi saya gitu Skor : Bagi Hukum Pak ? Ketua PN : Saya Ketua Pengadilan, eh, yang berhak melaksanakan Eksekusi! (semprot Ketua PN dengan nada tinggi dan terkesan Arogan) Skor : jadi, menunggu Keputusan Banding? (meredakan ketegangan) Ketua PN : karena begini, saya punya atasan (Ketua PT) perintah Beliau begitu

STOP PRESS... Tunggu hasil wawancara Skor dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, terkait putusan PN Polman dalam kasus perdata PB DDI VS UNASMAN.

Bunyi Amar Putusan PN Polman Nomor 01/Pdt.Plw/2011.PN.Pol, Tanggal 04 Juni 2012 yang dipimpin Hakim Erven Langgeng Kaseh, SH MH (Ketua Majelis), Glorious Anggundoro, SH dan Mawardy Rivai, SH (Hakim Anggota) 1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk sebagian 2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang sah dan beritikad baik 3. Menyatakan perlawanan para Pelawan adalah beralasan hukum, sah serta berharga 4. Menyatakan Objek perkara pada status dan posisinya masing sesuai dengan kondisi sebelum adanya putusan perkara objek perlawanan dengan ketentuan membagi tanah objek sengketa yang berlokasi di jalan Budi Utomo No.2 Kabupaten Polewali Mandar, seluas kurang lebih 1 Ha/10.000 M2 kepada para Pelawan dan para Terlawan masing-masing kurang lebih ½ Ha/5000 M2 dan bangunan serta asset yang diperoleh sebelum Unasman terbentuk yaitu 3 (Tiga) lokasi bangunan dan Aula S. Mengga menjadi bagian milik para Terlawan sedangkan bangunan dan Asset-asset yang diperoleh saat dan setelah terbentuknya Unasman menjadi bagian milik para pelawan. 5. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 871.000 6. Menolak gugatan perlawanan selebihnya.


06

M

Edisi 04/September 2012

SKOR. Jakarta antan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar memanfaatkan pertemuan di Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (12/9/2012), untuk kembali mengadukan perkara pembunuhan Direktur PT. Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen yang menjerat dirinya. Akibat perkara itu, Antasari harus berhadapan dengan vonis 18 tahun penjara. Ketika itu, Antasari diminta hadir oleh Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Century) untuk menjelaskan apa yang dia ketahui tentang rapat di Kantor Presiden, Jakarta pada 9 Oktober 2008 lalu. Penjelasan Antasari sama seperti yang telah dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa rapat itu tidak membicarakan masalah bailout Bank Century.

Skandal Korupsi

Namun, di sela-sela itu, Antasari berkali-kali menyinggung perkara yang menjeratnya. Seperti yang telah diungkap selama ini, dia meyakini perkaranya direkayasa. Antasari kembali mengungkap perkaranya lantaran banyak anggota Timwas Century yang berada di Komisi Hukum. Anggota itu, yakni I Gede Pasek Suardika, Aziz Syamsuddin, Trimedya Panjaitan, Bambang Soesatyo, dan Ahmad Yani. "Kalau betul Bapak konsen pada penegakan hukum, tolong kasus saya dibongkar supaya saya bisa bebas," kata Antasari. Antasari menyinggung langkah istrinya, Ida Laksmiwati, yang mengadukan perkaranya ke Komisi III. Langkah lain, laporan ke Polda Metro Jaya. Namun, tidak ada tindak lanjut dari laporan itu meskipun telah setahun berlalu. Antasari juga mengungkit apa yang terungkap dalam persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memberi con-

SKOR, Jakarta

Realisasi penerusan pinjaman Luar Negeri Indonesia melalui Kementerian Keuangan kepada Pemerintah China perlu dipertanyakan. Pasalnya, PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai penerima bantuan tersebut, pada saat itu mengalami masalah keuangan yang tentunya tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut patut diduga, ada Oknum-oknum terkait yang bermain mata melakukan konspirasi untuk memuluskan project tersebut. Beberapa hal yang menjadi catatan keganjilan hingga bantuan pembelian Pesawat MA60 direalisasikan adalah: Direktur Utama PT. MNA menandatangani kontrak pengadaan pesawat MA60 sebelum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi PT MNA belum mendapat Ijin pengadaan pesawat MA60 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada saat kontrak ditandatangani, Kementerian PPN/Bappenas Memasukkan Usulan Proyek Procurement of Aircraft for National Air Bridge dalam Blue Book dan Green Book Tanpa Didukung Dokumen Persyaratan dan Penilaian yang Memadai, Kesimpulan Analisis Indikasi Kemampuan Keuangan oleh Kementerian Keuan-

toh tidak adanya pesan singkat yang berisi ancaman kepada Nasrudin, tidak adanya baju korban, hingga luka tembak di kepala korban. "Luka tembak itu ada tiga sesuai visum. Siapa yang nembak dari depan? Publik tahunya hanya dua (luka tembak). Proyektil itu dari dua senjata yang berbeda. Kita minta penetapan majelis hakim untuk bongkar itu SMS. Kalau ada (ancaman), tidak usah gantung di Monas, tembak saya di Monas. Saya tidak mengancam," ucapnya. Meski demikian, Antasari mengaku tak dendam terhadap perkara yang dia alami. Dia mengaku bersyukur mendapat apa yang tidak didapatkan ketika masih menjadi manusia bebas. Selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Antasari dapat menulis hingga

tiga buku. Buku terakhir tentang penegakan keadilan. "Selama ini saya pribadi salah sebagai penegak hukum selalu ucap penegakan hukum, penegakan hukum. Yang betul penegakan keadilan," pungkas Antasari. ŠS02

gan, tidak didasarkan pada Laporan Keuangan PT MNA, Pengenaan Commitment Fee atas Sisa Plafon Pinjaman dari The Export-Import Bank of China Merugikan Pemerintah dan masih banyak lagi catatan miring yang seharusnya bantuan tersebut tidak terealisasi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pembelian 15 Pesawat MA60 buatan China tersebut melalui penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Pemerintah China melalui The Eksport Infort Bank Of China. Hingga saat ini PT. Merpati Nuasantara Airlines (PT. MNA) belum membayarkan dan mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah, sehingga terindikasi merugikan keuangan Negara Miliaran Rupiah, sampai berita ini ditulis belum ada jawaban dari surat klarifikasi Skor, Nomor : 027/PU-PR/Skor/Konf/VIII/2012 Tanggal, 23 Juli 2012 yang telah dikirimkan ke PT. MNA terkait beberapa permasalahan tersebut. berikut Kronologis singkat pengadaan 15 Unit Pesawat MA60, berawal dari penawaran Xian Aircraft Company kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) pada Tanggal, 12 Juli 2005 melalui PT. Mega Guna Ganda Semesta sebagai agen Xian Aircraft Company. Yang Kemudian ditindaklanjuti oleh PT. MNA dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Mega Guna Ganda Semesta pada Tanggal, 26 Agustus 2005. hingga akhirnya Pemerintah merealisasikan bantuan kepada PT. MNA untuk pengadaan Pesawat tersebut melalui perjanjian penerusan pinjaman luar Negeri dengan Pemerintah China melalui The Eksfort Infort Bank dengan bunga yang cukup tinggi. ŠS02


Skandal Korupsi

Edisi 04/September 2012

07

SKOR,Sulsel-Jeneponto Telah menjadi rahasia umum, bahwa setiap kucuran dana untuk pembangunan Infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Tidak pernah maksimal dalam hal realisasi penggunaan dan pemanfaatannya, yang sering didapati terdapat Perbedaan (Gaps) yang cukup besar, sehingga rentan terjadi penyalahgunaan keuangan Negara/Daerah yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan Negara.

S

lebih dengan realisasi sebesar Rp 107 Miliar lebih). Sedangkan pada Tahun 2011 (Semester I), pada APBD Pokok, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menganggarkan belanja barang/jasa sebesar Rp 67 Miliar lebih dengan realisasi lebih dari Rp 8 Miliar dan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 109 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 1.447.217.900.

Berdasarkan data tersebut, diduga ada Oknum Pejabat di jajaran Pemerintah Daerah Jeneponto yang menyalahgunakan keuangan Daerah karena hingga saat ini belum ada bukti pengembalian kepada Kas Daerah terhadap selisih penggunaan dana tersebut. berdasarkan hasil investigasi Skor, terdapat aset daerah dan kerugian Negara/Daerah yang

belum dikembalikan, hal ini juga dibenarkan Bupati Jeneponto, Drs. H. Radjamilo. MP saat ditemui di Ruang kerjanya beberapa waktu lalu, bahwa untuk perbaikan Daerah Jeneponto, silahkan melakukan konfirmasi ke SKPD yang membidangi masalah tersebut, katanya memberi dukungan. ŠSudirman Umar

SKOR,Sulsel-Sinjai Upaya pembangunan di Indonesia pada Era globalisasi seperti sekarang ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan sejumlah suntikan dana kepada pemerintah derah, agar dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun apa yang terjadi jika Nomor (035/PU-PR/Skor/Konf/ anggaran tersebut tidak diguna- VIIII/2012) yang diduga bekerja kan sebagaimana mestinya, jus- tidak optimal sehingga berindikatru anggaran yang bersumber si merugikan daerah dengan bedari rakyat itu dikorupsi secara berapa permasalahan diantaranya besar-besaran oleh pemerintah : daerah, akibatnya pemerataan 1. Penerimaan pendapatan pajak penerangan Jalan (PPJ) tidak pembangunan belum maksimal, tepat waktu dan pembayaran kesejahteraan rakyat belum bisa biaya pungutan PPJ sebesar Rp dirasakan, kesehatan dan pen82.103.000 tidak sesuai ketendidikan gratis belum sepenuhtuan. nya dinikmati oleh masyarakat. Sebagaimana penelusuran dibe- 2. Pemkab Sinjai selama TA 2012 berapa Kabupaten di Sulsel yang masih melakukan pungutan retriterdapat banyak kejanggalan, busi sebesar Rp 152.182.911 Satu contoh di Kab.Sinjai, Sebaatas peraturan daerah yang telah gaimana SKOR telah mencoba dibatalkan oleh Menteri Dalam melakukan klarifikasi dengan Negeri. mengirimkan surat konfirmasi 3. Retribusi pelayanan kesehatan

RSUD Kab. Sinjai tidak disetorkan secara Bruto, terdapat PAD yang ditampung direkening bendahara penerimaan sebesar Rp 552.349.775 dan digunakan untuk belanja yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2010 sebesar Rp 52.950.113. 4. PT.Rajawali information system (PT RIS) tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, mengakibatkan pemborosan keuangan Daerah sebesar Ratusan Juta Rupiah. 5. Belanja barang dan jasa Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sekretariat Daerah Kab.Sinjai TA 2010 diberikan secara tunai Rp 48.600.000. 6. Belanja barang dan jasa premi asuransi pada secretariat daerah Kab.Sinjai tidak sesuai ketentuan

sebesar Rp 19.914.600. 7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sebesar Rp 837.280.000 tidak sesuai ketentuan. 8. Bantuan social sebesar Rp 668.924.500 untuk peringatan hari besar Nasional dan hari besar keagamaan tidak sesuai ketentuan. 9. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 160.000.000 tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai dan berindikasi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp 586.000.000. Edisi mendatang, Skor akan berusaha melakukan wawancara langsung dengan Bupati Sinjai untuk mengklarifikasi terkait tindakan bawahannya yang melakukan penyelewengan dana APBD yang merugikan keuangan daerah Miliaran Rupiah.ŠDhani,Ismail

tan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merealisasikan belanja pembebasan Lahan pacuan kuda dan pembebasan lahan jalan poros Jeneponto-Bantaeng sebesar Rp 1Miliar lebih yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pemerintahan (Sekda) dan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) terdapat pengadaan lahan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp123 Juta, serta kelebihan pengalokasian belanja operasional pembebasan lahan sebesar Rp 50.007.296. Sekretaris Daerah, Drs.H.Iksan Iskandar,M.Si mengiyakan hal tersebut saat ditemui, tentang proyek pembebasan lahan tersebut. Senada dengan itu, Kepala Kantor Pena-

naman Modal Drs. Nur Alam, M.Si melalui ponsel membenarkan dan sudah ditangani Bagian tindak lanjut di kabupaten, terangnya. hal ini tidak sesuaai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. ŠSudirman Umar

ebagaimana yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan , Pada tahun 2010, mengelola anggaran belanja barang/ jasa sebesar (Rp 73 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 49 Miliar lebih) dan anggaran belanja modal sebesar (Rp 155 Miliar

SKOR,Sulsel-Jeneponto ealisasi belanja perjalanan dinas pada Dua SKPD yakni; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, terdapat perjalanan Dinas yang berindikasi fiktif hal ini bisa dilihat dari keabsahan bukti pertanggungjawaban, berupa tiket penerbangan yang dilampirkan dalam dokumen surat perintah perjalanan (SPJ), juga terdapat pelaksanaan kegiatan, seperti workshop yang tidak ada kegiatannya dan alamat pelaksanaanya yang berindikasi kerugiaan daerah lebih dari Rp. 291Juta. Rangkaian kegiatan pada kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD terdapat pembayaran ganda atas akomodasi dan uang

R

makan kegiatan bimbingan teknis aggota DPRD. Saat dilakukan konfirmasi dengan Sekretaris Daerah, Drs. H. Iksan Iskandar M.Si mengungkapkan bahwa memang ada indikasi kerugian Negara pada kegiatan perjalanan dinas di lingkup Sekda Jeneponto dan saya sendiri sudah diminta untuk pengembalian uang tersebut, terangnya. Sedangkan Sekretaris DPRD, Muhammad Asrul, SH. MH tidak memberikan komentar sebelum Ketua DPRD Jeneponto mengiyakan memberikan komentar. kondisi tersebut melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun 2010, Pemda Jeneponto melalui Dinas Pendapa-


08

Edisi 04/September 2012

Kabar Nasional

SKOR, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi akan berupaya mempertahankan penyidiknya. Pimpinan KPK sepakat akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk bernegosiasi agar 20 Tim penyidik yang ditarik Polri tersebut tetap di KPK. “Pimpinan KPK akan mencoba mempertahankannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kapolri apakah bisa tetap di KPK," terang Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta. Mengenai kapan akan dilakukan pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri, Johan mengatakan jadwal pertemuan itu masih diatur.

S

ebanyak 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK dinyatakan habis masa kerjanya sehingga harus kembali ke Polri. KPK telah menerima surat dari Polri yang isinya menyatakan bahwa 20 penyidik itu sudah habis masa kerjanya di KPK dan tidak diperpanjang lagi. Surat tersebut diteken pada 12 September lalu. Terkait penarikan penyidik ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, jika KPK membutuhkan penyidik baru, Polri akan berupaya menyiapkan tenaga penyidik yang terbaik. Apabila benar terjadi Polri menarik penyidiknya, KPK bakal kelimpungan karena mencari penyidik baru untuk bertugas di KPK tidak semudah itu. Ada mekanisme seleksi yang harus dilalui para penyidik Polri yang akan masuk KPK. Minimal, proses seleksi itu membutuhkan waktu dua bulan, kata Johan Budi. "Untuk pengganti penyidik sedang dipikirkan mekanismenya karena harus seleksi di KPK, Polri kirimkan penyidik, tidak bisa otomatis besoknya langsung kerja," ujarnya. Johan tidak menampik jika dikatakan tidak diper-

SKOR, Jakarta KPK masih akan terus melakukan pemahaman strategis tentang institusi yang berhak menangani perkara Korlantas Polri. Menurutnya, koordinasi antara KPK dan Polri belum menemui titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi masih tetap berupaya melakukan pemahaman bersama Polri untuk menangani penyidikan perkara

panjangnya kontrak 20 penyidik Polri di KPK, hal tersebut dapat menganggu kinerja KPK. Apalagi penarikan tersebut dilakukan di tengah-tengah maraknya kasus yang ditangani KPK. Meskipun demikian, Johan meyakini kalau komunikasi yang baik antara KPK dengan Polri akan menemukan jalan keluar, ungkapnya. Adapun 20 penyidik yang harus kembali ke Polri diketahui ada yang baru bertugas satu atau dua tahun di KPK. Satu di antaranya, adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Johan menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Manusia Sumber Daya KPK, seorang penyidik Polri bisa bertugas di KPK selama empat tahun dan kontraknya bisa diperpanjang empat tahun lagi. Namun, berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dengan KPK yang ditandatangani 2010, disebutkan kalau Polri dapat memperbarui surat penugasan penyidiknya setiap tahun. Penarikan Penyidik Polri akan lumpuhkan KPK di masa mendatang Indonesia Police Watch (IPW) menilai, penarikan para penyidik

yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Polri sebagai bentuk balasan dari Kepolisian atas langkah KPK yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam program pemberantasan korupsi, khususnya penggunaan rumah tahanan milik TNI. Manuver KPK yang meminjam Rutan TNI ternyata berhasil membuat para perwira tinggi Polri cemas dan ciut nyalinya. Hal itu dikatakan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Minggu (16/9/12), menyikapi penarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK. Salah satu penyidik itu tengah menangani perkara kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan para perwira Polri. Neta mengatakan, jika tak diatasi, penarikan itu akan melumpuhkan KPK di jangka panjang serta melebarkan konflik antara KPK-Polri. Pasalnya, sebanyak 110 penyidik KPK adalah anggota Polri. Jika konflik terus menajam akan berimbas pada merosotnya kinerja KPK, diperkirakan akan membuat penanganan kasus korupsi besar seperti Bank Century, Wisma Atlet, Hambalang tidak akan pernah tuntas," pungkas Neta. Seperti diberitakan, Polri beralasan bahwa 20 orang tersebut telah habis masa tugasnya di KPK. Pimpinan KPK akan berusaha

dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri. KPK akan terus menangani penyidikan kasus tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK akan tetap menangani perkara dugaan korupsi tersebut dan melakukan pemanggilan perwira Polri terkait perkara ini. Pada hari Rabu (5/9/2012), KPK memanggil tiga perwira Polri sebagai saksi Irjen Djoko Susilo, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Tiga perwira tersebut adalah Ajun Komisaris Besar Wisnu Buddhaya, Komisaris Endah Purwaningsih, dan Komisaris Ni Nyoman Suwartini.

Selain itu, mengacu pada Undang-Undang KPK, disebutkan dengan jelas pada Pasal 50 ayat (3) bahwa jika KPK melakukan penyidikan, maka Kejaksaan dan Polri harus berhenti melakukan penyidikan. Terlepas dari hal tersebut, disebutkan pula bahwa KPK tidak dapat melakukan SP3 atau penghentian penyidikan. "KPK masih akan terus melakukan pemahaman dengan Polri. Baik KPK dan Polri belum menemui kesepakatan. KPK akan terus melakukan koordinasi dengan Polri dalam menangani kasus ini. Tidak menutup kemungkinan, KPK akan melakukan koordinasi lebih lanjut seputar pemanggilan para tersangka yang ditetapkan Polri untuk menjadi saksi yang memberikan keterangan seputar peran DS (Djoko Susilo) dalam perkara ini," ujar Johan Budi.

mempertahankan 20 penyidik itu agar tidak ditarik kembali ke Polri. Pimpinan KPK akan berkoordinasi dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurut pihak KPK, merekrut penyidik baru tidak mudah. Ada mekanisme seleksi yang harus dilalui para penyidik Polri yang akan masuk KPK. Minimal, proses seleksi itu membutuhkan waktu dua bulan. Disisi lain, KPK tengah menangani banyak kasus korupsi.ŠS02

Dalam kasus simulator ujian SIM ini, KPK menetapkan empat tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain Djoko, tiga orang lain yang jadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak swasta, yaitu Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Ketiga tersangka selain Djoko itu juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Sejauh ini, KPK belum memeriksa Djoko sebagai tersangka. Johan Budi mengatakan bahwa Djoko akan diperiksa dalam satu hingga dua pekan ke depan. Johan juga mengatakan, penyidik KPK akan profesional dalam memeriksa para perwira Polri tersebut meskipun para penyidik itu berasal dari institusi kepolisian. ŠS06


Kabar Nasional

SKOR, Jakarta uluhan keluarga Korban Pembantaian massal di Galung Lombok, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi barat yang tergabung dalam Komite Utang Kehormatan Belanda. Mendatangi Kantor Kedutaan Pemerintah kerajaan belanda di Jalan H. R. rasuna Said, jakarta Selatan, pada pertengahan Agustus 2012 lalu. Mereka menuntut pemerintah Belanda untuk : 1. Mengakui kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945, 2. Meminta maaf kepada Bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Terutama antara Tahun 1945 - 1950 3. Bertanggungjawab atas pembantaian atas Satu Juta Rakyat Indonesia dan kehancuran yang diakibatkan oleh Agresi Militer Belanda di Republik Indonesia antara Tahun 1945-1950. Selama agresi militer Belanda di Indonesia antara Tahun 1945 – 1950, diperkirakan sekitar Satu Juta Rakyat Indonesia yang besar adalah penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dibantai oleh tentara Belanda. Sebagian besar dilakukan dengan pembantaian massal yang sadis dan kejam, pemerkosaan dan pemusnahan gedung serta rumahrumah Rakyat. Sebagaimana hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Belanda, Republik Indonesia Serikat (RIS) diharuskan menanggung utang Pemerintah India Belanda kepada Pemerintah belanda sebesar 4,5 Miliar Gulden. Sampai Tahun 1956 telah dibayar 4 Miliar Gulden.

P

Didalamnya termasuk biaya untuk agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda di Indonesia. Sejumlah catatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia : 1. Sulawesi Selatan : dari 11 Desember 1946 sampai pertengahan February 1947, Tentara Belanda dibawah Pimpinan Reymond Westerling membantai Ribuan Penduduk di Sulawesi Selatan, sejumlah Tokoh menyebut angka 40.000 Jiwa. Pemerintah Belanda pada Tahun 1969 melaporkan yang dibunuh di Sulawesi Selatan “hanya” sekitar 2.000-3.000 Jiwa. 2. Desa Galung Lombok, Kabupaten Polewali Mandar : (saat ini masuk wilayah Defenitif Sulawesi Barat setelah dimekarkan dari Saulawesi Selatan). Tanggal 1 January 1947, Tentara Belanda menembak secara membabi buta ke Ribuan Orang yang berkerumun dan membantai hampir 700 Orang. 3. Gerbong maut Bondowoso : pada 23 November 1947, Tentara Belanda memindahkan 100 Orang Pejuang RI dari Bondowoso ke penjara di surabaya, Mereka dimasukkan ke dalam Tiga gerbong barang yang tidak berventilasi. Selama sekitar 13 Jam perjalanan, gerbong tidak dibuka dan para tahan tidak diberi makan dan minum. Setibanya di Surabaya, ternyata 46 Orang Pejuang telah tewas akibat dehidrasi dan kepanasan. 4. Rawagede : Pada 9 Desember 1947, sehari setelah dimulainya perundingan perdamaian diatas Kapal Renville, Tentara Belanda membantai 431 Penduduk Rawa Gede. 5. Kranggan, dekat Temanggung, Jawa Tengah : Pada bulan January – February 1949, Tentara Belanda

membunuh sekitar 1.500 penduduk disekitar Kranggan. 6. Supeno, Menteri Urusan Pemuda dan Pembangunan yang ikut bergerilya dimasa Agresi Militer Kedua, ditembak mati oleh Tentara belanda di Desa Ganter, Kabupaten Nganjuk pada 24 February 1949 karena tidak mau membuka rahasia tempat persembunyian pejuang. 7. Solo : awal Agustus 1949 Tentara Belanda melakukan terhadap banyak penduduk sipil, pada 11 Agustus 1949, sehari setelah disepakati gencatan senjata. Tentara Belanda membantai 21 Orang dalam Satu rumah yang digunakan sebagai Klinik darurat. Pada Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) yang berkedudukan di Denhaag, Belanda. Ada 4 jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa, yaitu : Pembantaian Etnis, kejahatan atas kemanu-

siaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi . Vonis pengadilan di Jerman dan pengadilan sipil di Denhaag, 14 September 2011 lalu yang memenangkan gugatan terhadap Pemerintah belanda atas pembantaian di Desa Rawagede pada 9 Desember 1947, membuktikan bahwa semua kejahatan perang tentara Belanda di Indonesia antara Tahun 1945 – 1959 masih dapat dituntut. (smbr:Rilis). Setelah berorasi sekitar Satu Jam, pihak Kedutaan Besar Kerajaan belanda mempersilahkan Koordinator Aksi, Batar R. Hutagalung dan beberapa Perwakilan lainnya untuk berdialog didalam Kantor Kedutaan belanda tersebut dan Mereka berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Mark Rutte. Di Belanda.©S02


10

Edisi 04/September 2012

Kabar Daerah

SKOR,Sulsel-Jeneponto Pelaksanaan Tujuh paket pekerjaan pengaspalan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, telah menganggarkan Rp 55.970.821.963 dari belanja modal Tahun Anggaran 2010 dengan realisasi anggaran Rp 38.049.380.962. Ketuju paket pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp 406.176.808.

K

etujuh paket proyek tersebut adalah pengaspalan jalan Sambone-bone yang dilaksanakan oleh PT. AAM, perkerasan pengaspalan jalan Barana Tombolo yang dilaksanakan oleh PT. BPM, pengaspalan Poros Beru-uma mangaungi - kp beru oleh PT. SU, pengaspalan jalan bungung Pandang Batuleleng oleh PT. SJA, pengaspalan jalan Nasara – kamp Beru oleh CV. MU serta pengaspalan Buludoang - Barana oleh PT.TJ.

Bersamaan dengan itu, Dinas Pekerjaan umum juga melakukan kontrak pekerjaan pada Delapan paket pekerjaan peningkatan saluran irigasi dan diduga kedelapan proyek tersebut kekurangan volume senilai Rp 480 Juta lebih, kedelapan pekerjaan tersebut adalah saluran irigasi Allu oleh CV. EMG, Saluran irigasi Bontosalama oleh PT. SMM, saluran irigasi Bungungbatua 1 oleh CV. NDA, saluran irigasi Bungungbatua 2 oleh CV. FU, saluran irigasi Gonra oleh CV. R, saluran irigasi Kobika oleh CV. MJ, saluran irigasi Pammesorang oleh PT. RIP serta saluran irigasi Pokobulo Kiri oleh CV. EU. saat dilakukan konfirmasi kebenaran proyek ini. Kapala Dinas, Ir. A. Burhanuddin. S, Baso membenarkan ketujuh proyek pengaspalan dan

pekerjaan delapan paket peningkatan saluran irigasi tetapi tidak mengetahui adanya penyelewengan Rekanan pelaksana proyek sampai sebesar itu, imbuhnya. Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Anwaruddin, M.Si. yang juga mantan Kadis PU tahun 2010 juga membenarkan proyek tersebut, tetapi sampai dengan akhir masa jabatan saya belum ada laporan kerugian Negara seperti itu, terangnya. Demikian juga dengan proyek pada Bidang Cipta karya, Dinas PU melakukan pembangunan Rumah sederhana yang dilaksanakan oleh PT. SU dengan realisasi pelaksanaan sebesar Rp 2.388.152.000 dan terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Rumah sederhana dan berindikasi terdapat kerugian daerah sebesar Rp 114 Juta, diduga dokumentasi akhir diketahui bahwa tidak

terdapat papan proyek pada tiap Rumah dan tidak dilakukan pekerjaan finishing berupa pengecetan rumah. Pembangunan lanjutan gedung Administrasi (tahap II) RSUD Lanto Daeng Pasewang yang dilaksanakan Desember Tahun 2010 yang menggunakan sumber dana percepatan desentralisasi fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) sebesar Rp 3.602.549.000 yang dilaksanakan oleh PT. PJ sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesui dengan kontrak sebesar Rp 54.875.446. Ditemui di Kantornya, Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, Syaharuddin, SKM. M.Kes, membenarkan adanya kerugian Daerah sebesar itu tetapi PT. PJ sudah menyetor ke Kas Daerah, terangnya. ©Sudirman Umar

tiap desa.” ungkapnya. Sementara itu Bupati Lutim, H Andi Hatta Marakarma dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang kuat di mata publik. Kekuasaan akan mudah goyah bila kemenangan dalam pemilu diraih dengan caracara yang tidak demokratis. Lanjut Hatta, panwascam ini memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam melaksanakan tugas pengawasannya untuk

mengeliminir setiap bentuk kemungkinan terjadinya pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pilgub, terutama saat pemutakhiran DPT, kampanye dan pemilihan berlangsung yang rawan menimbulkan pelanggaran. Hatta juga mengharapkan kepada Panwas Kecamatan agar senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan selaku fasilitator maupun komponen terkait lainnya agar masalah-masalah yang timbul dapat diantisipasi dan dicarikan

solusinya agar pelaksanaan Pilgub dapat berlangsung aman, lancer dan demokratis. Menutup sambutannya, Hatta kembali mengingatkan setiap PNS di Lutim agar menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung, menjadi tim sukses atau berkampanye untuk calon tertentu, sebab hal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap UU No. 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian.©Suardi/ Nasruddin

SKOR,Sulsel-LuwuTimur Sebanyak 33 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 resmi di lantik oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Luwu Timur, Rahman Atja di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim, Selasa (04/9). Pelantikan ini juga dihadiri Bupati Lutim, H Andi Hatta Marakarma, Ketua DPRD, M Sarkawi A Hamid, Kajari Malili, Ida Komang Ardhana, Wakil Ketua PN Malili, Teguh Santoso dan Anggota KPUD Lutim, Wahyuddin Alkadri. “Menjadi Anggota panwascam harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara menciptakan proses pengawasan yang efektif dan efisien, professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sehingga hasil pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” jelas Rahman. “Panwas harus bekerja solid untuk mengawal pemilihan dan secepatnya membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di


Kabar Daerah

SKOR, Aceh-Sinabang Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (KAMMPUS) kembali turun kejalan melakukan aksi demo terkait beberapa isu dan permasalahan yang mencuat ditengah-tengah kepulauan ini (30/8), dimana beberapa persoalan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan indikasi korupsi, yang indikasinya melibatkan beberapa pejabat daerah Kab. Simeulue.

K

ammpus menilai lembaga penegak hukum di simeulue sangat lamban dalam menetapkan tersangka yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan ada yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Long March dimulai dari Masjid Agung Kota Sinabang, melintasi jalan utama Kota Sinabang, Kantor Bupati dan tiba di kantor Kejaksaan pukul 11:00 WIB, serta tiba di Mapolres Simeulue, pukul 12:30 WIB. Di Kantor Kejaksaan Negeri Simeulue, KAMMPUS melakukan orasi dan menuntut Kejari, untuk segera menyerahkan ke meja hijau kasus dana DAK tahun 2005, kasus Gedung Aula Serba Guna sebanyak Rp 3,2M, tahun 2007 silam. Menyikapi hal tersebut, Kajari Simeulue, A.M Arifin SH MH mengatakan, “kasus korupsi dana DAK tahun 2005, akan dituntaskan tahun 2012, insya Allah tahun 2012, kasus pak Yunan kita tuntaskan dan kita limpahkan ke pengadilan. Dan selama ini bukan kita tidak memproses kasus itu, karena yang bersangkutan masih berstatus pejabat wakil bupati dan perlu ijin dari pusat, jadi mohon dimengerti tapi percayakan sama saya dan lembaga saya, ujarnya kepada KAMMPUS. Setelah mendapat kepastian dan janji lisan dari Kejari Sinabang, aksi demo dilanjutkan di Mapolres Simeulue, namun mereka hanya diberikan izin untuk menyampaikan orasinya di depan pintu pagar. Dalam orasinya, mereka meminta Kapolres Menangkap Ir. Mulyadinsyah (Kepala BPBD), Oknum Mafia Proyek Dinas PU (Inisial SD dan Y), Menangkap Direktur PDKS (Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue-red), serta mendesak Kapolres untuk segera menangani setiap kasus-kasus, jangan menunggu laporan dari Eksekutif dan Legislatif. Menanggapi tuntutan KAMMPUS, Kapolres AKBP Parluatan Siregar MH mengatakan, “seluruh anggota polres simeulue telah siap melaksanakan tuntutan ini, berikan kami waktu satu bulan untuk mengsusut, menyelidiki kasus-kasus itu, dan bantu kami untuk mendapatkan data dan informasi yang kami butuhkan. Soal kasus indikasi korupsi di BPBD Simeulue, kasus Mafia Proyek Dinas PU dan Kasus Korupsi PDKS, saya mendapatkan informasi dari Pemda Simeulue, bahwa saudara Mulyadinsah lagi tugas selama lima hari di jakarta, Sedangkan saudara Surya sedang sakit dan berobat di luar daerah, tapi kami tidak tau di-

mana berobat dan siapa dokter yang mengobatinya”,lanjut Parlautan. “Sedangkan kasus PDKS, kita telah periksa saudara Aliuhar, tapi ini perlu waktu, penyelidikan lanjutan, tegas Parlautan. Nofriadi, selaku koordinator lapangan Kammpus menilai lembaga penegak hukum di simeulue yakni Kejaksaan Negeri Sinabang dan Mapolres Simeulue sangat lamban dalam menetapkan tersangka yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan ada yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Namun demikian kami sangat puas dan tidak kecewa, walapun petisi yang kita persiapkan, tidak ditandatangani pak kapolres dan pak kajari, tapi mereka punya komitmen dan memberikan waktu 24 jam dan batas waktu satu bulan, untuk mempertanyakan menyelesaikan tuntukan kita”, lanjut Nofriadi mengakhiri. KAMMPUS, menyatakan ada 7 tuntutan, yang harus diperatnggungjawakan Polres dan Kejaksaan Negeri Sinabang dan menilai dua lembaga itu, sangat lamban menetapkan tersangka yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan sejumlah kasus telah mencuat ke permukaan. Persoalan yang mereka tuntut antara lain : kasus indikasi korupsi dana dak pendidikan tahun 2005, dimana kasus ini telah dilakukan penyelidikan sebelumnya oleh kajari simeulue serta telah menetapkan mantan kadisdik simeulue DRS.YUNAN T sebagai tersangka, namun dalam perjalanannya kasus ini sempat diisukan telah di sp3-kan oleh kajari simeulue pada saat itu. kasus proyek aula serba guna tahun 2007, dalam laporan LHP BPK RI Perwakilan Aceh tahun 2010, nomr: 24.CLHP/XVII.BAC/12/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011. Pada BUKU ke III halaman 33-40 menjelaskan tentang kronologis tentang kegagalan pembangunan aula serba guna yang menelan dana sebesar lebih kurang Rp 3 Miliar. kasus indikasi dana bencana alam di bpbd tahun 2012, Nomor laporan: R/01-infosus/intelkam/2012, tanggal 16 agustus 2012. Sebagaimana telah diketahui publik melalui media massa, bahwa telah terjadi penarikan uang yang tidak lazim oleh ketua BPBD sebesar Rp.1.143.050.000. penarikan uang yang tidak lazim ini merupakan pernyataan ketua dan bendahara BPBD itu sendiri. Dengan demikian perbuatan ini jelas-jelas perbuatan melawan hukum untuk

Edisi 04/September 2012

memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menyalahi wewenang. Oleh karna demikian perbuatan ketua BPBD sangat layak di jadikan sebagai kasus tindak pidana korupsi. Namun sangat disayangkan pihak eksekutif pemkab Simeulue tidak juga melaporkan kasus ini kepada penegak hukum. Disisi lain seharusnya kapolres tidak harus menunggu laporan dari eksekutif, polres harus bertindak cepat dan tegas mengusut tuntas kasus indikasi korupsi di BPBD tersebut. Kasus Mafia proyek di Dinas PU, nomor laporan : LP/32/VII/ACEH/ RES SIMEULUE,24 JULI 2012 tentang penipuan yang melibatkan seorang kontraktor yang berinisial “Y” dengan oknum PNS di dinas PU yang berinisial “SD”. Dalam kasus ini polres Simeulue telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Namun sampai saat ini pihak polres belum juga menetapkan tersangka, sehingga terkesan polres Simeulue tidak serius dan menggantungkan kasus ini. kasus indikasi korupsi di PDKS, sejak awal berdirinya PDKS memang telah bermasalah, mulai tidak adanya izin operasional PDKS dari kementrian Kehutanan RI, tidak adanya laporan keuangan yang jelas dll, tapi disisi lain mengapa pihak DPRK Simeulue selalu menyetujui anggaran terhadap PDKS ? KAMPUS melihat tidak ada pihak yang serius melakukan audit secara menyeluruh terhadap PDKS. Padahal telah menghabiskan uang daerah lebih kurang 220 milyar. Disisi lain gaji para karyawan dan BHL PDKS sering tertundatunda. Disisi lain gaji para karyawan dan BHL PDKS sering tertunda-tunda. Ini merupakan preseden yang sangat buruk terhadap keuangan daerah. Atas persoalan di atas KAMMPUS membuat pernyataan sikap. Yang isinya antara lain : Kepada Kajari Simeulue : 1. Segera melimpahkan ke pengadilan kasus DAK tahun 2005 dalam jangka waktu 2 minggu sejak tuntutan ini disampaikan. Karena penanganan kasus ini sudah sangat lama dan berlarut-larut. Tidak ada alasan Kajari Simeulue untuk terus menundanunda pelimpahan kasus ini ke meja hijau. 2. Segera memeriksa PPTK dan direktur PT PD terkait kasus ke gagalan pembanguna gedung aula serbaguna Simeulu yang telah menelan dana sebesar Rp.3.022.800.000. Kajari Simeulue harus memberikan pernyataan tertulis terhadap KAMMPUS paling lambat 1 minggu setelah pernyataan sikap ini di sampaikan, bahwa Kajari Simeulue telah memulai penyelidikan indikasi kasus korupsi pembangunan aula serbaguna tersebut.

11

3. KAMMPUS bersedia memberikan data-data tambahan mengenai kasus DAK dan pembangunan aula serba guna tersebut, dengan syarat Kajari Simeulue bersedia menanda tangani Surat pernyataan komitmen mengusut tuntas kasus DAK tersebut.

Kepada Kapolres Simeulue : 1. Dalam tempo dua mingggu setelah pernyataan sikap dan tuntutan ini disampaikan kepada Kapolres Simeulue, harus sudah menangkap dan menetapkan kepala BPBD Simeulue, Ir Mulyadinsyah CS, sebagai tersangka dalam kasus BPBD, yang terindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp 3.143.050.000. 2. Dalam tempo dua minggu, setelaha pernyataan sikap tuntutan, Kapolres Simeulue, harus sudah menangkap dan menetapkan tersangka kasus mafia proyek di dinas PU, yang melibatkan oknum PNS, beriniasial “SD” dan kontraktor beriniasl “Y”, serta mafia proyek lainnya. 3. Segera menangkap dan menahan direktur PDKS Aliuhar Sp, dan melakukan pengusutan serta audit secara menyeluruh terhadap PDKS. Penangkapan terhadap direktur PDKS paling lambat satu minggu, setelah tuntutan ini disampaikan. Karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan bukti atau melarikan diri, sehingga proses audit dan pemerikasaan akan terkendala. 4. KAMMPUS mendesak Kapolres dalam menangani kasus-kasus tersebut, tidak mesti menunggu laporan dari eksekutif dan legislative Simeulue, karena sampai kapanpun kedua lembaga itu tidak akan melaporkan kasus tersebut, kepada penegak hukum. 5. KAMMPUS sepenuhnya mendukung upaya Kapolres mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, dan KAMMPUS mendesak Kapolres dalam waktu tenpo satu minggu, setelah tuntutan dan pernyataan sikap ini disampaikan. Kapolres memberikan pernyataan tertulis kepada KAMMPUS, tentang perkembangan pananganan kasus-kasus tersebut. 6. Dan Mendesak Kapolres untuk menanda tangani surat pernyataan komitmen dengan KAMMPUS akan menuntaskan kasus-kasus tersebut hingga mendapat vonis di pengadilan. ©EYS


12

T

Edisi 04/September 2012

SKOR,Sulsel-Makassar idak ada kata lelah, seperti itulah SYL bekerja untuk kemajuan Sulawesi Selatan dan kesejahteraan Rakyat. Syahrul Yasin Limpo tak henti-hentinya berburu anggaran di Pemerintah Pusat, Jakarta agar dialokasikan untuk pembangunan Infrastuktur di Daerahnya. Sebut saja Satu diantaranya adalah pembangunan Jalan Beton dari Kota Pare-Pare – Kota Makassar dan Kota Makassar – Kabupaten Bulukumba yang jaraknya mencapai Ratusan Kilo Meter yang pekerjaannya akan selesai pada Tahun 2012 ini. Mega proyek lainnya yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pembangunan Rel Kereta Api yang menghubungkan Kota Pare-Pare dengan Kota Makassar dan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Tana Toraja (Tator) Ketua Asosiasi Gubernur yang juga Gubernur terbaik Se-Indonesia, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH MH M.Si mengatakan bahwa selama saya menjabat

Liputan Khusus

sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan, kami telah meraih sebanyak “115 Penghargaan Tingkat Nasional”, Satu diantaranya adalah “Clean and Green” dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa Sulawesi Selatan selama Dua Tahun berturut-turut mendapatkan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang membuktikan bahwasanya, Kami bekerja dan mengelola keuangan dengan baik dan benar “NO Korupsi” karena kalau Gubernurnya tidak korupsi tentu bawahannya juga akan malu melakukan korupsi, terang SYL kepada Skor beberapa waktu lalu di Jakarta. Ditambahkan lagi, bahwa Pemilihan Gubernur Sulsel mendatang Saya hadapi dengan santai karena Masyarakat tentu sudah tau siapa yang terbaik, biarlah Rakyat yang menilai, terangnya.©S02

1. Penghargaan dari Presiden sebagai Provinsi yang memiliki Perda Traficking 2. Penghargaan Menakertrans RI, Pembina keselamatan dan kesehatan kerja 3. Penghargaan Atas dukungan dalam Revitalisasi temu nasional transmigrasi 4. Penghargaan atas dukungan pelaksanaan Transmigrasi DIY 2011 (Menaker) 5. BNP3TKI atas kepedulian terhadap TKI asal Sulsel di Luar Negeri. (2011) 6. Penghargaan Bidang Penataan Ruang kategori Provinsi. 7. Penghargaan sebagai Juara harapan I dan III lomba desa tingkat nasional 8. Sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM-MPd (27 Maret 2012) 9. Juara I dan II lomba Desa mandiri energi Tingkat Nasinal 10. Peringkat 10 terbaik gelar Tekhnologi tepat guna Tingkat Nasional. 11. Penghargaan oleh Menristek RI atas 102 Inovasi paling prospektif (2010) 12. Peringkat ke-2, Event BIMP-EAGA Ke-VI di Brunei 13. Chief lokal Government unit kawasan BIMP-EAGA 14. Penghargaan 4 Besar pengelola investasi terbaik di Indonesia 15. Rangking 5 realisasi investasi terbesar di Indonesia sebesar Rp 1,16 T 16. Juara 1 pelayanan terbaik pada pameran PRJ 17. Nominasi Provinsi terbaik Investment Award Penanaman Modal 2008 18. Provinsi Terbaik Bidang Investasi “Regional Champion” 19. Penghargaan sebagai Juara I Kontes Pohon Tingkat Nasional 20. Transplantasi Terumbu Karang di 101 Pulau, 22.220 stek (MURI) 21. Penebaran Bibit Ikan Air tawar terbanyak 2.070.000 Ekor (Muri) 22. Penanaman 2 Juta Pohon secara serentak di Sulsel (Rekor Muri) 23. Pelaksanaan pemantauan kualitas Air 24. Pelaksana Terbaik Pekan Keselamatan Jalan 2011 dari Kemehub 25. Penandatanganan MOU Komitmen Keselamatan di Jalan raya 26. Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara 27% (2009) 27. Peningkatan Tingkat Hunian Hotel rata-rata 75% (2010) 28. Piagam penghargaan Sapta pesona (27 Sepember 2010) 29. Penghargaan The Most Improved oleh Menteri Pariwisata RI. (2011) 30. Penghargaan dari CHA Ketua BPP PHRI di Jakarta (9 Februari 2012) 31. Penghargaan Nasional Penyuluh teladan dan Pertanian berprestasi 32. Satya Lencana Pembangunan Pertanian dari Presiden RI (2008) 33. Satya Lencana Pembangunan Pertanian dari Presiden RI (2009) 34. Penghargaan sebagai Urutan ke-4 Nasional produksi Jagung 35. Penghargaan sebagai Peringkat ke-6 Produksi Kedelai 36. Penghargaan sebagai Juara I Nasional dibidang Agribisnis Jagung (2009) 37. Juara II Nasional dibidang Agribisnis Kedelai (2009) 38. Penghargaan dari Menteri Pertanian pada Agro Inovasi (2009) 39. P2BN atas peningkatan produksi padi oleh Presiden RI (3/12/2010) 40. Penghargaan pada pekan Hortikultura Nasional di Batam Riau, (2010) 41. P2BN bagi Gubernur & 15 Bupati/Walikota oleh Menteri Pertanian RI 42. Kelompok Tani Berprestasi Bidang Agribisnis Kedelai oleh Mentan RI 43. Penghargaan pada Pekan Flora dan Flori Hortikultura oleh Mentan RI

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. al 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Juara II Lomba Jeruk Pamelo Merah dari Ka. Badan SDM Kemen Satya Lencana Wirakarya di Tenggarong Kaltim (22/7/2011) Antara Award 2010 Kategori Pemprov dari Menteri BUMN (3/12 GATRA Award 201 Kategori Provinsi Terbaik (1 Desember 2011 Dharma Persandian Utama oleh Lembaga Sandi Negara RI (4/4/ Piagam penghargaan di Bidang Pertanian oleh Menteri Pertania Penetapan Rumpun Ayam Gaga asli geografis Sulsel (Kepmen P Favorit I lomba Promosi SDG Hewan pada PENAS XIII oleh Ment Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia oleh 3 Menter Teladan II Nasional Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Juara III Nasional Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tingkat Nasional (11/12/201 Juara I lomba GAPOKTAN komoditas perkebunan Pengembangan kakao fermentasi, luwu dari Mentan RI (23/11/ Keberhasilan merintis Gernas Kakao, Medan oleh Mentan RI (20 Anugrah Motivasi Perkebunan Terbaik dari Mentan (14/10/2011 Penghargaan Menteri Kehutanan RI sebagai penerima Wana Les Piagam MURI penanaman pohon secara serentak di 1.133Desa Penanaman 1 Miliar Pohon dan Konservasi Alam Wana Lestari Penghargaa sebgai Juara Konvensi Nasional GKM - IKM Piala Citra dalam hal Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2010) Juara II Konvensi GKM Tingkat Nasional Kab. Wajo di Mataram N IKM Binaan Disperindag Sulsel (penghargaan Kreasi Prima Mutu Sertfikasi ISO/IEC 17025:2005 untuk Kompetensi Laboratorium Sertifikasi sistem manajemen mutu pelayanan ISO 9001:2008 Akreditasi laboratorium pengujian dan Kalibrasi sesuai dengan Akreditasi Lab. pengujian semen dan kakao bubuk UPTD BPPMB Akreditasi Lembaga sertifikasi produk (LSPro) UPTD BPPMB Sertifikasi ISO 9001:2000/SNI 19-9001-2001 oleh KAN Satya Lencana Pembangunan pada hari koperasi 64 (12 juli 201 Pencapaian kinerja terbaik peringkat ke III kategori pengelolaan Penghargaan atas pencapaian kinerja terbaik peringkat ke II (2 Pencapaian kinerja terbaik Sumber Daya Air, peringkat ke I (201 Penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Pendidika Juara lomba kecakapan /keterampilan tingkat Nasional dan Inte

Penghargaan Anugrah Aksara Tingkat Nasional (2010) Penghargaan Jaksa Agung RI, Pembina Kantin Kejujuran Nasiona Penghargaan Bidang Pendidikan dari Pasiad Education Award (T Penghargaan sebagai Peringkat V MTQ Tingkat Nasional XXII Penghargaan Peningkatan Pendidikan Keagamaan oleh Menag R Anugrah Nasional FASI VIII 2011 oleh Wakil Presiden Peringkat ke-6 pada PON ke-XVII (2008)


ntan RI

2/2010) 1) /2012) an Pertanian) tan ri (2011)

n 11)

/2009) 010) 1) stari

NTB u 2010) Kalibrasi SNI B

11) n sungai 2009) 10) an ternasion-

al Turki)

RI (2011)

Liputan Khusus PROFIL Gubernur: DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH. MH. MSi Lahir : Makassar, 16 Maret 1955 Istri: Drg. Hj. Ayu Sri Harahap Anak: 3 (Tiga) Orang Riwayat Pendidikan : 1. SD Neg. Mangkura-Makassar Tahun 1967 2. SMPN 6 Makassar Thn 1970 3. SMA Katolik Cendrawasih Makassar Tahun 1973 4. Sarjana Hukum UNHAS (S.1) Tahun 1983 5. Pasca Sarjana LAN-UNHAS (S.2) Tahun 1999 6. Pasca Sarjana UNHAS(S.2) Tahun 2004 7. Pasca UNHAS (S.3) Tahun 2008 Riwayat Organisasi : 1. Sekretaris DPP KNPI Sul-Sel Tahun 1990-1993 2. Ketua DPP AMPI Sul-Sel Tahun 1993-1998 3. Sekretaris DPP GOLKAR Sul-Sel Thn 1993-1998 4. Wakil Ketua APKASI Pusat Tahun 1995-… 5. Ketua FKPPI Sul-Sel Tahun 2004-2008 6. Ketua FORKI Sul-Sel Tahun 2004-2008 7. Ketua Kwarda Pramuka Th 2004 - sekarang 8. Ketua KOSGORO 57 Tahun 1998-sekarang 9. Ketua ORARI Sul-Sel Tahun 2007-… Riwayat Pekerjaan : 1. Diangkat PNS Tahun 1980 2. Kepala Seksi Tata Kota Tahun 1982 3. Kasubag Perangkat IV&V PD. Biro Pemerintahan Umum, 1983 4. Kepala Wilayah Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa. Tahun 1984 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1987 6. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1988 7. Kabag Urusan Generasi Muda & OR Setwilda Tk. I Sul-Sel,1989 8. Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Gowa Tahun 1991 9. Kabiro Humas Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1993

Edisi 04/September 2012

13

10. Bupati Kab.Gowa Tahun 1994-2002 11. Wagub Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 12. Gubernur Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2013 Pendidikan/Latihan Struktural & Fungsional: 1. UDKP-Jakarta. Tahun 1987 2. Latihan Catatan Sipil, Jakarta. Tahun 1990 3. SUSPIM Depdagri, Bandung. Tahun 1990 4. Widyakarya Telaah Staf-Jakarta. Tahun 1991 5. Sepadaya, Makassar. Tahun 1991 6. Manaj. Pemerintahan Daerah dan Perkotaan, Canada. Tahun 1995 7. Penataran P-4 dilaksanakan oleh BP-7,Jakarta. Tahun 1995 8. Pendidikan dan Pelatihan Apresiasi bagi Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jakarta. Tahun 1995 9. Pemasyarakatan Managemen Owner’s Wstimate-Jakarta. Tahun 1996 10. Diklat Spamen lan-RI-Jakarta. Tahun 1998 11. Dalhouse University Central and Local Goverment Rolels And Responsibilities Regulation and Autonomy, Halifax-Canada. Tahun 1999 12. KSA-Lemhanas-Jakarta. Tahun 2001 13. Kursus Singkat Khusus Angkatan I (KSKA-I)-Jakarta. Tahun 2001 14. International City/County Management Association (World’s foremost professional development opportunity for local government managers) San Diego. Tahun 2004 15. Building Institutions For Good Governance (BIGG) “The Study Visit of Profesi” Kuala Lumpur, Malaysia. Tahun 2004 16. Basional Commission on the Role of Filifine Women “Study Visit on Gender Mainstreaming in the Philippines” Manila, Philippines. Tahun 2005 17. APKASI (Training For Excellence in Local Government) League of Oregon Cities. Tahun 2001

86. Juara Umum Nasional pada Lomba Gerak Jalan 87. Penghargaan sebagai Juara I Nasional Putri Lomba Gerak Jalan 88. Peringkat I Nasional Jambore Taruna Siaga Bencana di Cibubur (2010) 89. Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional oleh Kemensos RI (2010) 90. Pekerja Sosial Masyarakat berprestasi Tingkat Nasional (2010) 91. Daerah Ketahanan Pangan Kategori Aparat Pemerintah 92. Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara oleh Presiden (2011) 93. Penyuluh dan Petani Teladan Provinsi Sulsel, oleh Presiden RI 94. Pengelolaan keuangan dengan Predikat Opini WTP 2011 95. Pencapaian tertinggi WTA penyusunan Laporan Keuangan 2010 96. Peringkat 2 EKPPD secara Nasional 30 juli 2009 97. Bintang Maha Putra Utama dari Presiden RI (12/8/2011) 98. Apdesi Awards atas keberhasilan Kinerja Pembangunan Daerah (2012) 99. Penghargaan Satya Lencana Kesatria Bakti Husada Arutala (2009) 100. Satya Lencana Kesatria Bakti Husada Kartika (2010) 101. MURI, Donor Darah secara serentak dengan peserta terbanyak (2010) 102. Brevet Kehormatan Kesehatan Hiperbarik di Surabaya (2011) 103. Pranata Utama oleh Yayasan Jantung Indonesia 104. Social Work Archievement Award, Bid. SDM 105. MURI Penerima Penghargaan Terbanyak dalam 3 Tahun,19/10/2011 106. MURI, Penaburan Benih Tanaman Hutan dr Udara di Lahan 1500 Ha. 107. MURI ,Terjun Payung dengan Pita Terpanjang Mencapai 342 Meter 108. MURI, Terjun Payung dengan Bendera Terbanyak, 25 bendera (2011) 109. Penghargaan Bid. Kearsipan Kategori/Orangan 110. Penetapan Badan Diklat Prov. Sulsel sebagai percontohan Diklat Satu Pintu.


14

Edisi 04/September 2012

S

SKOR, Bulukumba atu lagi skandal hukum yang mencoreng citra Lembaga Peradilan diTanah air terjadi di PN Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya,Sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA)No.787 K/ Sip/1976 Tanggal, 18 Desember 1980, antara A.Muhammad Amin selaku penggugat melawan Habo selaku tergugat. Dalam kesimpulan MA tersebut, memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 1.105 (seribu seratus lima rupiah) Hingga berita ini diturunkan, Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba belum juga melakukan eksekusi atas tanah yang disengketakan seluas 0,50 Ha. luas

Kabar Daerah

tanah keseluruhan 8 Ha, sehingga masih tersisa 7,5 Ha. namun anehnya hingga saat ini, eksekusi tidak pernah dilakukan oleh PN Bulukumba,sehingga semuanya dikuasai oleh penggugat padahal seharusnya yang dimenangkan hanya 0,50 Ha. Saat Skor mendatangi PN Bulukumba untuk melakukan konfirmasi mengenai kasus ini, ternyata tidak terdaftar pada daftar eksekusi. Menurut pengakuan pihak keluarga tergugat, Habo saat ditemui mengatakan bahwa dirinya telah membayar biaya eksekusikepada Juru Sita sebesar Rp 3 juta sejak Tahun lalu, selang beberapa waktu kemudian, Juru Sita PN Bulukumba, Haeruddin Madjid, SH kemudian meminta kepada pihak keluarga Habo untuk menyerahkan lagi dana sebesar Rp 7,5 Juta dengan alasan untuk acara tahun

baru Ketua Pengadilan dan tanpa fikir panjang keluarga Habo kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Haeruddin. Ditelusuri lebih lanjut, dana yang diminta Oknum Juru Sita PN Bulukumba tersebut tidak jelas peruntukannya,saat Skor kembali mendatangi PN Bulukumba hendak menemui Haeruddin (Juru Sita) ia langsung bergegas meninggalkan tempat, diduga Haeruddin sengaja mengulur-ulur waktu untuk melakukan eksekusi agar bisa terus memeras keluarga Habo. Atas kejadian ini, Skor kemudian menemui ketua PN, Lambertus Lembong, SH. untuk mengkonfirmasi hal tersebut,dan mempertanyakan keberadaan dana sebesar Rp 7,5 Juta yang telah diambil oleh Haeruddin dengan mengatasnamakan Ketua Pengadilan, Ketua PN tidak pernah tahu bahwa

SKOR, Masamba Sebuah program inovatif dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.Instruksi Kepala Badan Ke-

tahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan(BKP3) guna menyukseskan Ikon BKP3, yakni pola pekarangan yang langsung ditanggapi dengan sigap oleh seluruh PPL di lapangan.Bukan hanya PPL di kecamatan sepanjang jalan Trans Sulawesi tetapi juga kecamatan yang ada di daerah pegunungan yang terisolir sepert iLimbong, Sekodan Rampi. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang sejatinya untuk kepentingan operasional mereka di lapangan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam memanfaatkan la-

han pekarangannya, seperti pembelian bibit sekaligus bimbingan teknis budidayanya,demikian disampaikan Kepala BKP3, Adriyani Ismail pada Kamis (23/08/12) lalu. Saat ini kami all out untuk mendukung program Bupati dalam rangka menyehatkan masyarakat Luwu Utara. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan pola pekarangan non budgeting. Sasaran kami adalah rumah tangga miskin.“Alhamdulillah, PPL menyambut tantangan ini dengan menyisihkan sebagian BOP mereka untuk mendukung pola pekarangan ini,” ujar Adriyani. Ditambhkan lagi, guna memonitoring semua aktivitas PPL dalam kegiatan tersebut, Dia membentuk Tim supervisi di 11 Kecamatan yang terdiri dari kepala bidang masing-masing dan parafungsional penyuluh Kabupaten. Tim ini sudah bergerak secara serempak sejak seminggu yang lalu.Di Kecamatan Bonebone misalnya, Kabid

KDP yang ditempatkan di Desa Sukaraya melaporkan bahwa PPL di wilayah tersebut, Fiffi Henni sudah melakukan pengembangan pola pekarangan di setiap Rumah tangga miskin di wilayahnya, bahkan sudah ada yang dipanen dan sebagian sudah dijual,” jelas Adriyani.©Suardi/ Nasruddin

SKOR, Sulbar eprihatinan terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat dan masih tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak hanya menjadi khayalan dan impian semu sebagian besar masyarakat, rupanya menjadikan beberapa pemerhati pendidikan di daerah ini utnuk menelorkan beberap gagasan dan rencana Inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Seiring dengan terus berbenahnya Pemerintah Daerah, baik

Provinsi maupun Kabupaten untuk terus meningkatkan system pendidikan di Daerahnya, bukan hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta pun terus berbenah. Badan Musyawarah perguruan swasta (BMPS) Sulawesi Barat sebagai wadah peningkatan kualitas pendidikan swasta, yang menaungi pendidikan jenjang taman kanak kanak sampai dengan sekolah menengah umum da Pergurua tinggi, ditunjuk sebaga pelaksana rapat kerja nasional yang akan mengundang Menteri Pendidikan Nasional, pelaksanaannya direncanakan pada bulan Juli 2013 mendatang. saat ditemui di kediamannya,

Ketua BMPS Sulawesi Barat, Drs. H. Hasan Sulur yang juaga mantan Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan, bahwa rencaa pelaksanaan rapat kerja BMPS merupakan hajatan nasional di bidang pendidikan swasta yang ditempatkan di Sulbar, untuk itu kita butuhkan bantuan semua pihak untuk kegiatan tersebut baik Gubernur maupun DPRD, terangnya. senada dengan itu saat melakukan audiens antara pengurus BMPS Sulbar dengan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Drs. H. Hamsa Hapati Hasan. M.Si. sangat mendukung kegiatan tersebut. Ditambahkan bahwa Ketua

DPRD akan sangat membantu memfasilitasi setiap agenda yang dibuat oleh BMPS dalam memajukan sekolah swasta di Sulbar, terangnya. Saat ini BMPS memiliki kurang lebih lima ratusan sekolah swasta yang bernaung dibawah BMPS yang tersebar di lima kabupaten di Sulbar, Drs. H. Hasan Sulur bersama pengurus yang lain di BMPS mempunyai keyakinan suksesnya raker nasional dan akan berusaha mengembangkan sekolah swasta setara dengan sekolah negeri, baik kualitas pendidik maupun kesejahteraan guru. ©Sudirman Umar

K

ada dana yang telah diambil oleh bawahannya tersebut dengan mengatasnamakan dirinya, namun ketua PN berjanji akan memberikan sanksi terkait tindakan bawahannya yang telah mempermalukan dirinya dan telah mencoreng citra PN Bulukumba.©Dhany,Ismail


Kabar Daerah

Edisi 04/September 2012

15

Kakao, perbaikan tanaman kakao dari tanaman rusak menjadi lebih baik, produksi dan produktifitas kakao meningkat melalui program Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi. Secara umum pelaksanaan gernas Kakao di kabupaten mamuju berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan, bahkan dijadikan sebagai percontohan pelaksana program gernas terbaik di Sulawesi barat. Salah satu program yang sangat digemari Masyarakat Petani Kakao adalah program Rehabilitasi karena dari metode sambung samping, menghasilkan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhnya Entris yang cepat dan hasilnya bagus karena Klon yang diambil dari bibit yang unggul dan menghasilkan buah dan biji yang baik. Namun trikora mengakui bahwa dalam program Peremajaan cukup banyak tantangan yang dihadapi diantaranya dalam Pendistribusian Bibit Sumatif Embriogenesis dalam bentuk Plantet, tingkat kematiannya cukup tinggi Karena bibit yang digunakan adalah bibit Sumatif Embriogenesis (SE), bibit berupa Plantet (tanaman kecil) yang disalurkan kepada penangkar bibit di daerah, selanjutnya pembibitan

dilakukan dilokasi penanaman dan untuk menjaga mutu kualitas bibit SE, semua plantet yang disalurkan dan bibit siap tanam yang dibuat penangkar telah bersertifikasi. untuk bibit Sumatif Embriogenesis (SE) pihaknya (Pemda, Red) tidak mempunyai dana untuk mengganti bibit yang yang sudah mati, sehingga bibit yang tersisa saja yang dapat ditanam. Hasil pertumbuhan bibit SE yang sudah ditanampun pada umumnya hasil pertumbuhannya banyak yang mati bila tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang maksimal. Hal senada diungkapkan Kadis Perkebunan dan Kehutanan, Abraham Lati. Sejak dicanangkannya program Gernas pro kakao oleh pemerintah pusat di kabupaten mamuju sejak tahun 2009, sudah terlaksana secara maksimal dan untuk tahun 2012 sekitar 5.800 Ha. lahan kakao malalui progaram Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman dan secara keseluruhan lahan kakao yang sudah tersentuh Program gernas pro kakao sudah mencapai 33.850 Ha. dari sekitar 65.000 Ha. lahan kakao di kabupaten Mamuju, terangnya. Ditambahkan, Program Gera-

kan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu (Gernas) Pro Kakao sangat Membantu petani dalam meningkatkan Perekonomian. Menurutnya untuk pelaksanaan program gernas pro kakao, sudah Ratusan kelompok tani telah merasakan dan menikmati hasil dari program dan bantuan yang disalurkan Pemerintah, petani yang lahan kakaonya tersentuh merasa terbantu karena mampu meningkatkan produksi sehingga pendapatannya sebagai petani pun ikut meningkat, jelas Kadis Hutbun Kab. Mamuju.©Muh.Ilham/Nurfianti

SKOR, Aceh Timur Telah bertahun tahun persoalan tapal batas Desa Gajah Meuntah dengan PT. Patria kamoe belum ada kejelasan, hal ini diutarakan oleh Saifuddin (kepala Dusun Desa Gajah meuntah). Saat diundang oleh Abdullah sebagai seketaris Forum Komonikasi Petani Perkebunan Hutan Reformasi (FKPPHR) untuk hadir di Kantor Camat Sungai Raya, Jumat (31/08/12), dengan harapan yang diberikan sangat menggiurkan, Lanjutnya.

jelaskan, “dalam surat saya yang telah saya laporkan Kepada Bupati, jelas tercantum batas-batasnya, sehingga saya berani mengeluarkan sporadik kepada masyarakat, itu sudah sesuai dengan undang-undang pertanahan dan sejauh ini belum ada pihak-pihak yang keberatan, apabila ada pihak yang merasa keberatan silahkan tempuh jalur hukum”. tegasnya Ketua Tuha peut (ketua Adat, red) Desa Gajah Meuntah, Jumadi (45), mengutarakat, Desa Gajah Meuntah segera dikembalikan oleh PT. PK sesuai dengan surat Gubernur Aceh Yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur. “Bupati melimpahkan kepada camat Sungai Raya. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada kejelasan terkait permasalahan tersebut yang pasti tentang tapal batas tersebut, kami menunggu dari camat, harap Jumadi. Alamsyah Yusuf mengatakan, “HGU PT. PK dikeluarkan pada Tahun 60-an, sedangkan Desa Gajah Meuntah telah ada sebelumnya yang menjadi bahan pertanyaan kami, kok bisa dikeluarkan HGU PT dalam Desa, sehingga desa kami menjadi korban HGU PT yang dikeluarkan oleh pihak terkait”, ungkapnya. Kabag pertanahan Aceh Timur, Marzaini saat dihubungi via selulernya mengatakan, bahwa per-

soalan ini sudah lama berlarut-larut, camat harus menyelesaikan tapal batas Desa-desa yang ada di sekitar Desa Gajah Meuntah. Pasalnya, tanpa ada kesepakatan yang jelas dengan desa tetangga nanti timbul masalah baru, bukan dengan PT saja yang perlu diluruskan tetapi desa tetangga juga harus dilibatkan, agar ada kejelasan batas-batas desa. Kepada Skor, Sekretaris (LSM) LP3K RI Daerah Aceh, Kasmidi Panjaitan, S.Ip menerangkan (1/9), ”Tanah Desa Gajah Meuntah seharusnya sudah jauh-jauh hari dikembalikan kepada masyarakat, tunggu apa lagi? sudah 3 tahun masyarakat memohon kepada pemerintah tapi sampai saat inipun belum ada hasilnya. padahal bukti sangat kuat.” Kalau pemerintah tidak serius atau takut kepada pengusaha ya sudah, jangan lagi ada birokrasi serta struktur pemerintah desa, termasuk segala bantuan apapun, karena yang menikmati adalah pengusaha saja, bukan rakyat, pungkas Kasmidi. Selama 50 tahun, Desa gajah meuntah dikuasai PT tapi pemerintah diam saja. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan anggaran/dana desa tesebut, ujar kasmidi. ©TIM

SKOR, Mamuju rogram Gernas Kakao menyentuh langsung permasalahan utama yang dihadapi oleh petani Kakao di Kabupaten mamuju, sulawesi barat. Gernas kakao sangat membantu petani dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman kakao, dimana selama ini sebagian tanaman kakao milik petani kurang produktif akibat sebagian besar umur tanaman sudah tua, budidaya pemeliharaan masih cara tradisional dan serangan hama penyakit serta kebiasaan petani hanya menanam dan menunggu hasil buah namun tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin, Ungkap Ir. Trikora Wahab (Kabid Perkebunan Kab. Mamuju) Saat Ditemui di ruang Kerjanya. Lanjut Trikora, dampak Gernas bagi petani Kakao mengalami perubahan secara signifikan dengan adanya Pembinaan petani tentang Teknik budidaya tanaman

P

Namun pada kenyataannya, Masyarakat Desa Gajah Meuntah yang hadir pada saat itu telah dibohongi oleh Abdullah, sebagaimana isi SMS yang dikirim ke perangkat Desa, “kalau camat yang mengundang kami untuk hadir dalam pertemuan ini, sudah pasti kami ditunggu, namun sangat disayangkan juga, prilaku yang tidak disiplin saat jam kerja di kantor kecamatan Sungai Raya, diperlihatkan pada hari ini (Pada saat pertemuan, red). Abdullah mengaku “saya berbohong itu tujuan untuk menyatukan masyarakat Desa Gajah Meuntah, dengan orang FKPPHR, guna dapat menyatukan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena susah sekali kita ngajak mereka untuk berkumpul seperti hari ini” terang Abdullah kepada wartawan. Ditambahkan, yang perlu rekanrekan wartawan tau, memang bukan camat yang undang. Undangan SMS itu cuma kepada perangkat

Desa, yang lain saya tidak tau siapa yang undang, jelas abdulah. Senada dengan penjelasan Camat Sungai Raya, Abdullah Nyakben, Sp. MM. saat dihubungi Skor (2/9), bahwa Dia tidak mengundang. “Sepengetahuan saya, seketaris FKPPHR yang undang perangkat desa tersebut dan memang ada permintaan ijin untuk meminjam Aula Kantor Camat, untuk membahas permasalahan tersebut, ujar Abdullah. Camat dituntut serius dalam menyelesaikan batas desa dengan PT. Patrio Kamoe (PK), sebagaimana perintah Bupati Aceh Timur untuk secepatnya melakukan penyelesaan persoalan tersebut karena Desa Gajah Meuntah adalah desa defenitif, untuk itu, secepatnyalah perbatasan desa tersebut dilakukan pembuatan tanda batas dan bila tidak mampu menanganinya agar segera dilimpahkan ke Kabupaten, ungkap Saifuddin. Disinggung masalah tapal batas desa dengan PT. PK. Abdullah men-


16

Edisi 04/September 2012

Kabar Selebs

G

roup band Noah akan melakukan konser sehari di Lima Negara, Dua Benua dan Lima Kota mulai Minggu, 16 September 2012. Sementara vokalisnya, Ariel masih dalam status bebas bersyarat. Menanggapi hal itu, bos Berlian Entertaiment, Dino Hamid mengatakan, Nazriel Irham atau Ariel sudah mengantongi izin tertulis dari Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Musica Studio sudah menjalankan prosedur perizinan kepada seluruh pihak dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait seperti yang tersebut di dalam surat perizinan," kata Dino melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 September 2012. Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung itu, Ariel bebas bepergian ke luar negeri terhitung mulai tanggal 14 sampai 16 September 2012. Dino juga mengatakan, pihaknya bersama Musica Studio akan mengawal Ariel untuk mematuhi semua peraturan yang diberikan lapas selama melakukan konser. "Kami akan menjaga agar selama konser berlangsung tidak ada hal-hal yang melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya. Kepergian Noah ke lima negara: Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia; merupakan hajat untuk meluncurkan album terbaru mereka. Nanti, Ariel cs akan menggelar konser maraton di lima negara itu dalam waktu sehari.

S

alah satu rahasia wanita terletak pada bagian-bagian yang paling pribadi termasuk payudara. Hal ini sudah diketahui sejak lama. Terbukti rahasia-rahasia itu banyak tertulis dalam naskah-naskah kuno India. Namun, karena bahasanya menggunakan Sansekerta atau Pali, maka pengertiannya sering kali bersifat filosofis. Artinya, sulit dimengerti oleh masyarakat zaman sekarang. Meskipun begitu, cara-cara melihat karakter wanita versi India, ada baiknya kita intip.

Wanita berpayudara besar adalah wanita yang sulit dikekang kebebasannya, dan justru ingin mendukung kebebasan dan kemandirian. Wanita ini mudah memulai hubungan dengan pria. Maklum, wanita ini suka menyambut semua orang dengan hangat, ramah dan terbuka. Anda sebagai pria mudah akrab meski baru mengenalnya. Wanita ini juga luas pemikiran dan wawasan, rendah hati, dan baik hati. Biasanya, wanita ini memmpunyai motto, kehidupan ini sangat singkat. Kelebihannya lagi, wanita ini mudah memaafkan orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Uniknya, cita-citanya menikah dengan pria yang menghormati kebebasan serta suka gaya hidup aktif. Pria idolanya adalah pria bertanggung jawab, dan bersedia berbagi masalah bersama.

Wanita berpayudara montok adalah wanita yang tak tahan dengan ikatan serius. Meski terkadang tak peduli dengan perasaan orang dan bahkan emosinya meledak-ledak, jika sudah menjalin komitmen, wanita ini suka merawat keluarganya termasuk memenuhi kebutuhan materi keluarga dan jujur pada suaminya. Impian wanita ini adalah pria ‘macho’ berbadan tegap dan penurut.


Kabar SPORTs

Edisi 04/September 2012

17

Nenek moyang kita telah mempunyai peradaban yang tinggi, sehingga dapat berkembang menjadi rumpun bangsa yang maju. Daerah-daerah dan pulau-pulau yang dihuni berkembang menjadi masyarakat dengan tata pemerintahan dan kehidupan yang teratur. Tata pembelaan diri di zaman tersebut yang terutama didasarkan kepada kemampuan pribadi yang tinggi, merupakan dasar dari sistem pembelaan diri, baik dalam menghadapi perjuangan hidup maupun dalam pembelaan berkelompok.

W

alaupun di masa penjajahan Belanda Pencak Silat tidak diberikan tempat untuk berkembang, tetapi masih banyak para pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru Pencak Silat, atau secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan mencari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas Nasional. Melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencak Silat Indonesia maka pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Program utama disamping mempersatukan aliran-aliran dan kalangan Pencak Silat di seluruh Indonesia, IPSI mengajukan program kepada Pemerintah untuk memasukan pelajaran Pencak Silat di sekolah-sekolah. Usaha yang telah dirintis pada periode permulaan kepengurusan di tahun lima puluhan, yang kemudian kurang mendapat perhatian, mulai dirintis dengan diadakannya suatu Seminar Pencak Silat oleh Pemerintah pada tahun 1973 di Tugu, Bogor. Dalam Seminar ini pulalah dilakukan pengukuhan istilah bagi seni pembelaan diri bangsa Indonesia dengan nama Pencak Silat yang merupakan kata majemuk. Di masa lalu tidak semua daerah di Indonesia meng-

gunakan istilah Pencak Silat. Di beberapa daerah di jawa lazimnya digunakan nama Pencak sedangkan di Sumatera orang menyebut Silat. Sedang kata pencak sendiri dapat mempunyai arti khusus begitu juga dengan kata silat. Pencak, dapat mempunyai pengertian gerak dasar bela diri, yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan dan pertunjukan. Silat, mempunyai pengertian gerak bela diri yang sempurna, yang bersumber pada kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama, menghindarkan diri/ manusia dari bela diri atau bencana. Dewasa ini istilah pencak silat mengandung unsur-unsur olahraga, seni, bela diri dan kebatinan. Definisi pencak silat selengkapnya yang pernah dibuat PB. IPSI bersama BAKIN tahun 1975 adalah sebagai berikut : Pencak Silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela/mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencak Silat sebagai ajaran kerohanian Umumnya Pencak Silat mengajarkan pengenalan diri pribadi sebagai insan atau mahluk hidup yang pecaya adanya kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya, Pencak Silat sebagai ajaran kerohanian/kebatinan diberikan kepada siswa yang telah lanjut dalam menuntut ilmu Pencak Silatnya. Sasarannya adalah untuk meningkatkan budi pekerti atau keluhuran budi siswa. Sehingga pada akhirnya Pencak Silat mempunyai tujuan untuk mewujudkan keselarasan/ keseimbangan/keserasian/alam

sekitar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna mengisi Pembangunan Nasional Indonesia dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasilais. Pencak Silat sebagai seni Ciri khusus pada Pencak Silat adalah bagian kesenian yang di daerah-daerah tertentu terdapat tabuh iringan musik yang khas. Pada jalur kesenian ini terdapat kaidah-kaidah gerak dan irama yang merupakan suatu pendalaman khusus (skill). Pencak Silat sebagai seni harus menuruti ketentuan-ketentuan, keselarasan, keseimbangan, keserasian antara wirama, wirasa dan wiraga. Di beberapa daerah di Indonesia Pencak Silat ditampilkan hampir semata-mata sebagai seni tari, yang sama sekali tidak mirip sebagai olahraga maupun bela diri. Misalnya tari serampang dua belas

di Sumatera Utara, tari randai di Sumatera Barat dan tari Ketuk Tilu di Jawa Barat. Para penari tersebut dapat memperagakan tari itu sebagai gerak bela diri yang efektif dan efisien untuk menjamin keamanan pribadi. Pencak Silat sebagai olahraga umum Walaupun unsur-unsur serta aspek-aspeknya yang terdapat dalam Pencak Silat tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi pembinaan pada jalur-jalur masingmasing dapat dilakukan. Di tinjau dari segi olahraga kiranya Pencak Silat mempunyai unsur yang dalam batasan tertentu sesuai dengan tujuan gerak dan usaha dapat memenuhi fungsi jasmani dan rohani. Gerakan Pencak Silat dapat dilakukan oleh laki-laki atau wanita, anak-anak maupun orang tua/dewasa, secara perorangan/ kelompok.Šnn


18

Edisi 04/September 2012

Kabar Daerah

SKOR, Mamuju Mengingat sulawesi Barat adalah daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan Secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis, terutama pada pengembangan Ekonomi Wilayah yang terdiri dari Lima Kabupaten. yaitu; Majene, Mamuju. Mamuju Utara, Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

S

aat konfrensi Pers di ruang Kerjanya, Gubernur sulawesi barat, Drs. H. Anwar Adnan Saleh mengatakan, kegiatan pembangunan Infrastruktur berskala besar sudah dimulai. Pekerjaan ini untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, yakni Master Plan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana Sulawesi Barat berada pada koridor Ekonomi Wilayah IV. Lanjut gubernur, Hari ini (5 September 2012) telah dilakukan kontrak kerja antara Kementrian PU dengan Mitra Swasta dan BUMN yang memenangkan tender pekerjaan jalan dari Salubatu sampai ke Kabupaten Mamasa dan Perbatasan kabupaten Tanah toraja, sepanjang 60 Kilo Meter dengan Anggaran Sebesar Rp 370 Miliar yang bersumber dari dana APBNP Tahun 2012. Terdapat 10 Paket Pekerjaan jalan yang didesain dengan lebar Enam Meter dan bobot jalan maksimal

seberat 10 Ton dengan kekuatan jalan diatas 20 Tahun. Sejumlah rekanan pemenang tender pembangunan jalan Nasional dari SaluBatu hingga perbatasan Mamasa – Tanah Toraja (TATOR) tersebut, menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah provinsi sulawesi barat. Kepala Balai Besar Bina Marga Wilayah Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulawesi barat, Nurdin Maila menghimbau agar Kontraktor yang memenangkan Tender itu melibatkan Pengusaha Lokal, Menurutnya ada celah aturan yang membenarkan bahwa 20 % dari anggaran yang dimenangkan dapat diikutsertakan pada pengusaha/ kontraktor Lokal namun ditekankan ini sifatnya tergantung pada kebijakan rekanan pemenang tender yang bersangkutan. Menurut Gubernur, Pekerjaan Jalan Aspal Hotmix yang sudah selesai dikerjakan mulai dari kecamatan Kalukku, Kab. Mamuju hingga Salubatu sepanjang 30 Km, sedangkan dari Salu batu ke Mamasa dibangun dengan jalan Beton, apabila proyek jalan tersebut sudah rampung diperkirakan perjalanan dari Kota Mamuju ke Mamasa dapat ditempuh dalam waktu 2 Jam yang selama ini ditempuh 4-5 Jam Perjalanan. Pekerjaan pembangunan jalan nasional ini juga dalam

rangka mendukung kebijakan pemerintah yang menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Sulawesi barat. Pekerjaan jalan ini juga berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten Tanah Toraja (Tator), yang rencananya akan membuka akses jalan dari wilayahnya hingga ke Desa Malaqbbo kab. Mamasa. Akses kedua wilayah ini cukup penting karena memiliki kesamaan adat dan budaya yang pada gilirannya nanti pariwisata semakin maju dan ramai dikunjungi Wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, terang Anwar Adnan Saleh. (Muh.Ilham/Nurfianti). Berikut Daftar Rekanan Pemenang Tender, Proyek Jalan Nasional wilayah II, Provinsi Sulawesi Barat. 1. Pembangunan Jalan Salubatu Aralle I, panjang 7 Km. Nilai kontrak Rp. 31.378.886.499.23. (PT. KARYA MANDALA PUTRA) 2. Pembangunan jalan Salubatu Aralle II, panjang 7,15 Km. Nilai Kontrak Rp 42.265.264.197.64 (PT. NINDYA KARYA - PT. APHASKO UTAMA JAYA - PT. HUTAMA SURYA PERDANA, KSO.) 3. Pembangunan jalan Salubatu Aralle III, Panjang 8 Km. Nilai Kontrak Rp 38.713.561.712.03 (PT.

SKOR, Mamuju erkait beberapa permasalahan yang di temukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada RSUD Kab. Mamuju sulawesi Barat, atas kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD dan sejauh mana perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan RSUD Mamuju atas temuan tersebut. Skor menemui Direktur, Hj. dr. Titin Hayati di ruang Kerjanya. Menurutnya, ada beberapa yang menjadi temuan BPK saat melakukan pemeriksaan tersebut sama apa yang diklarifikasikan sebanyak kurang lebih Dua belas item persoalan terkait kinerja serta kualitas pelayanan. Diakuinya itu betul dan kede-

pan aka dibenahi dan dijadikan motifasi untuk lebih ditingkatkan karena masih menyangkut Kinerja dan sistem peningkatan dan penertiban Manegement administrasi karena untuk saat ini, belum ditemukan angka-angka yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan peningkatan komunikasi untuk tenaga kesehatan Se-Kabupaten Mamuju, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. dr. Titin Hayati mengatakan, bahwa jumlah tenaga Medis baik honorer, tenaga kontrak Maupun yang sudah PNS termasuk tenaga ahli.

Agar membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khusunya kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan atau masyarakat. Selama ini yang dikeluhkan masyarakat komunikasi pada saat pelayanan masih dianggap sangat kurang, terangnya. Diakuinya pula bahwa minimnya SDM dan Tenaga ahli serta sarana dan prasarana sehingga RSUD mamuju belum membuat daftar standar prosedur Operasional atas 16 pelayanan dan Renstra RSUD belum didukung dengan Target SPM disetiap Unit Pelayanan, saat ini baru terdapat 5 Unit Pelayanan yang terlaksana secara maksimal, tuturnya. Hakekat pemberian opini WDP untuk Kabupate Mamuju, merupakan pencerminan hasil penyajian LK dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan

T

WASKITA KARYA PT PASSOKKORANG) 4. Pembangunan jalan Aralle Mambi I, Panjang 9,75 Km. Nilai Kontrak Rp 42.175.400.063.27 (PT. WIDYA SATRIA PT. KENANGA JAYA, JO) 5. Pembangunan jembatan S. Salubatu, Panjang 74 Km. Nilai Kontrak Rp. 7.266.111.591.01. (PT TAUFAN KARYA MANDIRI) 6. Pembanguan Jalan Aralle Mambi II, Panjang 1 Km. Nilai Kontrak Rp. 8.486.574.677.55 (PT. SULINDO SURYA PERDANA) 7. Pembagunan jalan Mambi - Malabbo I, Panjang 9,15 Km. Nilai Kontrak Rp. 40.778.229.628 (PT. TUJUH WALI-WALI) 8. Pembangunan jalan Mambi Malbbo II, Panjang 8,95 Km. Nilai Kontrak Rp. 39.226.654.795 (PT. KARYA PARE/PT. USAHA SUBUR/PT. LATANINDO) 9. Pembangunan jalan Mambi Malbbo III, Panjang 8,65 Km. Nilai Kontrak Rp. 40.709.737.293 (PT. ANUGRAH KARYA ASTRA SENTOSA) 10. Pembangunan Jalan Malabbo – Mamasa, Panjang 9 Km. Nilai Kontrak Rp. 37.971.420.491 (PT. NUGROHO LESTARI).

pemerintah daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Tutur Hj. dr. Titin Hayati MARS. Dan berharap agar pelayanan yang diberikan petugas dapat dimaksimalkan, perlu adanya dukungan kepada seluru Stackholder serta kritikan dan saran dari masyarakat maupun legislatif , LSM dan Media yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar kedepannya Kinerja bisa lebih baik lagi, kucinya.ŠNurfianti / Muh.Ilham


Kabar Daerah

Edisi 04/September 2012

19

SKOR, Jatim-Kediri elaksanaan sejumlah Proyek pembangunan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kediri, terkait penggunaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 yang diduga tidak sesuai kontrak hingga Ratusan Juta Rupiah. tentang kebenaran permasalahan tersebut, Skor telah mengirimkan Surat klarifikasi kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Blitar, Provinsi jawa Timur dengan Nomor : 033/PU-PR/Skor/Konf/VIII/2012 (24/08/2012). Namun hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari Dinas PU terkait hal tersebut, sehingga patut diduga bahwa telah terjadi konspirasi antara Oknum Pejabat dinas PU dan Rekanan pelaksana proyek dan terkesan tutup mata. Beberapa Proyek yang dimaksudkan adalah; pembangunan Fasilitas Pendukung Convention Hall, sejumlah paket pekerjaan peningkatan jalan, Pembangunan Ruang Paviliun dan Ruang Hemodialisa RSUD Pare, dimana realisasi pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai ketentuan dan kontrak kerja.©S02

P

SKOR, Aceh Timur

Tidak transparannya proses pencairan dana kerahiman oleh oknum PT. Medco kepada 4 Ahli Waris (hasil kesepakatan damai antara masyarakat penggarap dengan ahli waris) menuai konflik berkepanjangan.

P

ara Ahli waris yang masih memegang akte (bukti hak milik,red) tahun 1982 atas tanah lokasi CPP, kecewa karena belum menerima dana kerahiman, 2 ahli waris tersebut telah menyampaikan kepada Tim Sembilan, namun tidak ditanggapi, sehingga dilakukan pemblokiran kegiatan pengeboran sumber mata air di lokasi CPP (Juli 2012). Pihak kepolisian, KPA Sagoe Alue ie mirah dan PT. Bina Nanggroe hadir menyaksikan aksi tersebut. Junaidi Puteh alias Amat Jenggo mengatakan, staff medco yang diwakili oleh Amni tidak melakukan koordinasi dengan Camat setempat yang merupakan bagian dari tim Sembilan, anehnya lagi, Camat tidak banyak

tahu tentang berbagai permasalahan yang ada, terangnya. Terkait permasalan itu, Bupati Aceh Timur, Hasballah melalui Sekdanya, Syaifannur, SH. MM. pada selasa (7/8) di Aula Sekdakab, berinisiatif melakukan mediasi antara pihak ahli waris dengan PT. Medco E&P Malaka. Hadir dalam acara tersebut Sekda, Assisten I, Kabag Pertahanan, beberapa Staff Medco, Ahli Waris (alm) G.Abdullah serta Ahli Waris (alm) Maimun. Terjadi perdebatan antara para ahli waris dengan staff medco (Amni dan Azzubaidi). Ahli Waris tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan oleh kedua Staff Medco tersebut. Menurut pihak Ahli Waris, Amni terlalu jauh ikut campur, Dia

SKOR, Jabar-Cirebon AK pendidikan yang dikucurkan Pemerintah Pusat, Tahun anggaran 2012 untuk pekerjan rehab berat Ruang kelas dilaksanakan secara swakelola, diharapkan kualitas bisa lebih baik daripada menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga masyarakat merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas terlaksananya program tersebut. Namun kenyataannya, program tersebut justru menjadi lahan basah bagi Oknum pejabat untuk berkorupsi ria dan bagi-bagi jatah, seperti yang terjadi di Kab. Cirebon Jawa Barat. Fenomena tersebut terlihat

saat Skor mengunjungi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sebanyak 3 Ruang kelas yang tidak memasang papan informasi. Ketika hal tersebut dipertanyakan, Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) atau Kepala sekolah dengan entengnya mengatakan “Papan Informasi belum dikirim Pak”, padahal waktu pelaksanaan program tersebut sudah berjalan lebih kurang 10 hari kerja. Kepala Sekolah menambahkan, papan data sudah dikondisikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan harga Rp 250.000/ unit dengan ukuran 80 x 120 Cm. keterangan berbeda disampaikan oleh penyedia jasa pembuatan

D

merekayasa Surat keterangan pencairan dana kerahiman ahli Waris (alm) Maimun. karena tidak puas, Ahli Waris meninggalkan ruang pertemuan. Menurut tokoh masyarakat desa blang nisam, Tgk. Imum Ma’nu yang juga mantan sekdes dan imam desa kepada wartawan (8/8) menjelaskan, 2 ahli waris yang sudah menerima dana kerahiman diduga sebagai perampas tanah milik 2 ahli waris lainnya. Keterangan tersebut diperkuat dengan bukti surat riwayat tanah tertanggal, 12 Agustus 1983, serta memuat testimony: Surat Penyanggahan/Pembatalan Total oleh (alm) Maimun anak angkat (alm) Geuchik Abdullah, dijelaskan (Alm) Geuchik Abdullah memiliki tanah kosong luasnya 82 Ha. cocok untuk perusahaan perkebunan, pertanian dan peternakan serta letaknya cukup strategis di blang nisam kecamatan Julok (kini kecamatan Indra Makmu)

Kab. Aceh Timur. Kemudian oleh T. Hussein cut (sebagai penghubung) mencari investor dengan ketentuan perjanjian kerja sama yaitu lokasi disediakan secukupnya oleh pihak I dan modal disediakan oleh pihak II. Akhirnya, T. Budiman yang berminat bersama adiknya, T. Raja Mahmud. Akan tetapi pada akhirnya proses kerja sama antara G. Abdullah dan T. Raja Mahmud batal terlaksana. Namun T. Raja Mahmud mendekati kembali G. Abdullah dan menawarkan modal untuk rencana tersebut. kemudian T. Raja meminta kepada G. Abdullah untuk membuat surat keterangan agar buku akte tanah hak miliknya diserahkan kepada T. Raja Mahmud untuk pengurusan rencana dimaksud dengan ketentuan membuat keterangan tanah milik G. Abdullah seluas 32 Ha. atas nama anaknya (T. Fakhruddin). ©KP,AG

lay out printing (papan informasi proyek), bahwa harga untuk ukuran 80x120 Cm sekitar Rp 50.000. Terkait hal tersebut, mengacu pada peratuaran Menteri Pendidikan Nasional No. 56 Tahun 2011 yang mengatur tentang Petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, Tahun anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/ SDLB, bahwa pembuatan papan informasi dilakukan oleh pihak sekolah sambil menunggu pencairan dana. ©Lan


12 20

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Khusus


Kabar Khusus

Edisi 03/Agustus 2012

21


22

Edisi 04/September 2012

Refleksi Religi

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan Rakyat dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno)

“Aku Lebih suka lukisan Samoedra yang bergelombangnya memukul, menggebu-gebu dari pada lukisan sawah yang adem ayem tentrem, “Kadyo siniram wayu sewindu lawase” (Pidato HUT Proklamasi 1964 Bung Karno) “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai ! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat.” (Pidato HUT Proklamasi, 1950 Bung Karno)

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.” (Pidato HUT Proklamasi 1966, Soekarno) “Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”


SKOR Edisi 004 [September 2012]  
SKOR Edisi 004 [September 2012]  
Advertisement