SKOR Edisi 009 [Feb-Mar 2013] by Noeh Nemen

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Lasman Siahaan, SH, MH H. Thamrin Pawani Pemimpin Umum: Arman Buraeri, SS Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia

ebuah pemandangan yang tak asing lagi, tatkala menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif, Sejumlah Kandidat sibuk membuat pencitraan positif dan mengumbar janji-janji untuk meraih simpati Publik dan berharapkan dukungan dari Masyarakat. Segudang janji-janji manis pun mengalir, kandidat baru dan Incumbent (telah menjabat sebelumnya, red) mulai pasang senyum dan bermuka manis bak “orang terbaik se-dunia”. Ha.. ha.. ha… salah seorang Warga tertawa lepas saat penulis menanyakan tentang Figur yang Ia dukung pada Pemilihan Legislatif sebelumnya, “dulu Dia murah senyum, sering mondar-mandir bak “setrikaan” saat berlalu kaca mobilnya dibuka lebar-lebar. Setelah Dia terpilih, dibayar untuk sekedar melihat senyumnya saja sepertinya begitu mahal” katanya sambil menerawang mengingat pemilihan sebelumnya. Ironis memang, para kandidat begitu intens

Staf Redaksi: Irvan, Haryadi, Abdullah Ganing, A. Nhella, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Hari Setiawan Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Ropaun Rambe, SH. MH Abdi Segara, SH Andi Azis Maskur, SH

berkunjung ke Masyarakat bahkan sampai ke pelosok untuk menyampaikan visi misinya. setelah terpilih, bukan lagi “hanya lupa daratan tapi juga lupa lautan” jangankan melihat senyum, ketemu pun tidak. seyogyanya instropeksi diri sebelum berjanji. Lebih baik menyampaikan apa yang telah diperbuat dari pada apa yang akan diperbuat, karena janji adalah hutang. Jika kinerja para politisi yang telah duduk di kursi empuk Anggota Dewan yang terhormat tidak sebaik saat Ia tebar pesona dan tidak melaksanakan visi misi sesuai janjinya, ada saatnya Masyarakat bosan dan jemu dengan pemilihan. Sebagaimana survei penulis pada 100 warga secara acak pada Bulan Januari 2013 dengan pertanyaan yang sama “apa pendapat anda tentang Pemilu dan Pileg 2013 dan kriteria kandidat yang akan anda pilih” 47% persen menjawab Bosan, 22% menjawab buang-buang waktu, 11 % menjawab tidak tau dan 20 % menjawab saatnya menentukan Pemimpin dan Legislatif tapi kita liat saja nanti siapa yang akan dipilih”.

Id Card baruuuuu

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

DKI: S. Hasan AL (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa Timur: Agus Budianto (Korwil), Adien, Wito, Sunaryo (Surabaya), Yudi (Blitar,Malang,Kediri), Jawa Barat: Yandi Arifiandi (Korwil), Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan & Cirebon), Safrudin, Irvan, Yadi (Bekasi) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulsel: Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Sulsel), Suardi, Nasruddin, Andi Haeril Akbar (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Dewan Lembah, Anhar Hatta, Masrul Santo (Mamuju, Mamuju Utara, Majene), Abdullah G, Nurdin, Yayat (Polman), Safri, SE. Gerzon, S.Th (Mamasa) Sulut: Andy Riadhy (Kepala Perwakilan Bolmong Raya,Kotamobagu,Bolsel,Bolmut,Bolmong Induk,Boltim), Randy Idrus (Biro Kotamobagu), Sandi Parasana (Biro Bolmong Induk,Boltim). Gorontalo/Sulteng: Juma Usman (Korwil) Sultra: Asmi (Pembina), Sarman, S.Ag (Biro Kolaka), Andi Mashar, SE (Bombana) NTB: Saridin (Korwil) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Basri (Koordinator Wartawan/Liputan Wil. Sumatera & Aceh)

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Medan-Sumut PT Perkebunan Nusantara IV bekerjasama dengan sejumlah pengrajin dan seniman yang juga merupakan binaan dari Perusahaan yang berada dibawah naungan BUMN tersebut, baru â&#x20AC;&#x201C; baru ini menyabet penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai lukisan terbesar dan terkreatif saat ini. lukisan di atas kain kanvas berukuran 4X12 Meter itu, selesai pada Tanggal 04 Januari 2013 yang dikerjakan selama 21 hari oleh Tujuh orang pengrajin dan seniman. Lukisan yang memperlihatkan hamparan kebun teh Sidamanik milik PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara tersebut, berbahan baku bubuk teh bekas pakai yang dikumpulkan pengrajin dari sejumlah kedai kopi di Medan. Pilosofi dari lukisan tersebut sebagaimana yang disampaikan Humas PTPN IV, Syahrul Aman Siregar saat berkunjung di Kantor Redaksi Skor (10/02/13), adalah menggambarkan kesungguhan PTPN IV dalam memegang komitmen, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil perkebunan, hingga keseriusan membina serta meningkatkan kreativitas pengrajin dan sejumlah seniman binaan perusahaan. Direksi serta seluruh jajaran dan staf PTPN IV, tentunya sangat senang dengan penghargaan itu. Hal tersebut dapat pula dimaknai sebagai upaya dari manajemen untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan membina serta memacu kretifitas pengrajin binaan. Lukisan yang menggambarkan suasana kebun teh di Kebun Sidamanik milik PTPN IV itu, menghabiskan sekitar 120 Kg bubuk teh bekas pakai dan dana berkisar Rp165 Juta.

SKOR, Jakarta ubernur Sulawesi Barat, Drs. H. Anwar Adnan Saleh didampingi Asisten I, Drs. Jamil Barambangi, Kepala Kantor penghubung di Jakarta, Drs Muh. Hamzih dan Sejumlah Petinggi Unsulbar, Prof. DR. Aksan Jalaluddin, Prof. DR. Makmun Hasanuddin serta rombongan lainnya, memenuhi undangan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab RI) di kantor Kemenseskab Jakarta, Selasa (19/2/2013). Agenda pertemuan tersebut untuk membicarakan perihal rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pendirian Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) yang saat ini hanya menunggu tandatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Tampaknya, cita-cita perjuangan Tokoh Pendiri, Pemerintah, Mahasiswa dan seluruh Masyarakat Sulbar untuk memiliki Universitas Berstatus Negeri akan segera terwujud pada Bulan Maret 2013 mendatang, setelah ditandatanganinya Perpres tersebut. ÂŠRed

SKOR, Manado

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional ke-27 di Manado (11/02/13), Provinsi Sulawesi Utara, SBY dijadualkan menandatangani prasasti Monumen dan Museum Mendur Bersaudara. sejumlah photo menjelang detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Nomor 56, Jakarta, yang merupakan buah karyanya.

"Kita membutuhkan pers yang merdeka, bebas, bertanggungjawab, berbudaya dan bermoral,"

endur bersaudara, Alex Impurung dan Frans Seomarto, menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada acara itu pula, Presiden dijadwalkan menyaksikan penandatanganan tujuh kerjasama dan nota kesepahaman. Antara lain, kerja sama tentang koordinasi penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers dan peningkatan hukum masyarakat antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung, kerja sama peningkatan kompetensi wartawan antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), peningkatan kualitas-kompetensi wartawan Indonesia dan sadar media antara pengurus pusat PWI dengan mitra-mitranya, yakni PT Bank Mandiri, PT Artha Graha, PT Garuda Indonesia, Trans Media, dan PT BRI. Dalam kesempatan tersebut, Yudhoyono didampingi beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Cicip Soetardjo, Kepala Kepolisian Indonesia, Timur Pradopo, Jaksa Agung, Basrief Arief, dan Menteri Komunikasi dan Informasi, Tiffatul Sembiring. Pada kesempatan itu juga, dihadiri Mantan Presiden BJ Habibie yang menerima penghargaan medali emas kemerdekaan pers yang diberikan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan didampingi Ketua PWI Pusat Margiono pada rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2013 di Grand Kawanua Internasional City, Manado, Sabtu. Margiono mengatakan, medali emas kemerdekaan pers adalah penghargaan tertinggi dari masyarakat pers kepada perorangan atau lembaga yang dinilai memiliki jasa sangat besar bagi kepentingan pers. "Prof DR BJ Habibie, ketika menjabat Presdien RI ketiga kala itu meletakkan dasar yang sangat kuat dan membuka kran kemerdekaan pers di Indonesia," ucap Margiono. BJ Habibe berterimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada insan pers Indonesia yang memberinya medali emas kemerdekaan pers itu. "Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menerima penghargaan tersebut pada perayaan HPN tahun 2013," kata Habibie. Dia mengatakan, kemerdekaan pers adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia. "Kita membutuhkan pers yang merdeka, bebas, bertanggungjawab, berbudaya dan bermoral," kata Habibie dengan semangat. Pada detik-detik peringatan HPN tersebut, Jurnalis Metro TV, Najwa Shihab, menerima penghargaan sebagai salah satu insan pers yang berperan penting dalam dunia jurnalistik Indo-

nesia. Penghargaan itu diterima Najwa dalam acara puncak perayaan Hari Pers Nasional. Penghargaan dalam dunia jurnalistik tak hanya kali ini diterima host program Mata Najwa itu. Pada 2005, Najwa mendapat penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya atas laporan-laporannya ketika bencana Tsunami Aceh, Desember 2004. Pada 2006, jurnalis kelahiran Makassar 16 September 1977 ini terpilih sebagai Jurnalis Terbaik Metro TV, dan masuk nominasi Pembaca Berita Terbaik Panasonic Awards. ÂŠTeam

Para Tokoh Agama Meminta Polda dan Kejati Sulut Untuk segera mengusut Raibnya Dana Bantuan Kaum Duafa yang saat itu dibawa kerumah Djaelantik Mokodompit

SKOR, Kotamobagu-Sulut antuan menteri sosial untuk pembangunan wisma kaum duafa pada tahun 2008, mulai dipertanyakan oleh tokoh-tokoh agama di bolaang mongondow raya. Pasalnya, proyek pembangunan wisma bagi fakir miskin, diduga sampai saat ini tidak ada bangunannya alias piktif. Proyek pembangunan wisma duafa yang diperuntukan bagi fakir miskin itu tidak ada bangunannya sampai saat ini. Hal ini di kritisi mantan ketua komisi 3 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kotamobagu, Deni Mokodompit, SE. Dia mendesak pihak Aparat Hukum Polda Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulut menseriusi dugaan raibnya dana pembangunan wisma duafa tersebut. Deni meminta dengan tegas kepada aparat hukum agar pembangunan wisma kaum duafa di kelurahan tumobuy, kecamatan kotamobagu timur segera diselidiki oleh aparat hukum. Masalahnya menurut dia, hingga kini dana pembangunan wisma duafa tersebut tidak jelas kemana

mengalirnya Karena Peletakan batu pertama sempat dilakukan oleh menteri sosial (pada saat itu) Bapak H. Bachtiar chamsyah, SE. Yang jelas sampai sekarang dana tersebut masih misterius keberadaannya," pungkas Deny. Letak dari lokasi pembangunan wisma duafa tersebut tepatnya di samping Polres Bolmong dan di depan mesjid al-hassan. Menariknya lahan yang digunakan untuk pembangunan wisma duafa tersebut, adalah milik ibu Sally Manoppo, isteri dari gubernur bank indonesia (BI) waktu itu, yang diwakafkan untuk pembangunan wisma kaum duafa. Anehnya lagi, proyek yang berbandrol ratusan juta rupiah tersebut tidak selesai dan dananya tidak tau kemana (Hanya peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir). Secara terpisah sumber kuat menjelaskan, pembangunan wisma untuk fakir miskin di bolmong bersatu itu disponsori oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat Totabuan), yang di prakarsai oleh bapak Mulyadi Mokodompit selaku Direktur LAZ. Menurut sumber “AM” bahwa yang menandatangani berita ac-

ara pencairan cek di Bank BNI Cabang Kotamobagu waktu itu adalah Awaludin selaku pengurus Lembaga Amil Zakat Totabuan. Pencairannya waktu itu sekitar jam 9 pagi tetapi hari serta bulannya saya sudah lupa." ungkapnya. Menurutnya, saat pencairan dana itu disaksikan oleh AM sendiri dan Ustadtz Mustafa dan Jumlah uang tersebut kurang lebih 750 jutaan. Setelah dana tersebut telah dicairkan di Bank BNI Cabang Kotamobagu, AM dan Ustadtz Mustafa sendiri yang membantu membawa uang tersebut (ada sekitar 3 buah kantung plastik yang berisi uang hasil pencairan). Kemudian 3 kantung plastik yang berisi uang tersebut dibawa kerumah pribadi papa Razky (salah seorang pejabat Kota Kotamobagu saat ini) di Kelurahan mogolaing Karena beliau waktu

itu menjabat sebagai ketua dewan pembina LAZ dan begitu tiba dirumah kediaman pak Djaelantik, di dalam rumahnya bapak Djaelantik, sudah ada 2 orang yang menunggu yakni Drs. Andy Ladu Manoppo dan bapak Muliadi Mokodompit." bebernya sambil meminta namanya jangan diexpose dan mengatakan bilamana kasus ini diungkap di ranah hukum, saya siap bersaksi demi kebenaran dan hak nya fakir miskin pungkasnya. Tabloid SKOR telah berusaha menkonfirmasi hal tersebut ke Walikota Kotamobagu, Drs Djaelantik Mokodompit. Namun hingga berita ini ditulis, walikota belum bisa ditemui “beliau masih sibuk nanti saya sampaikan" ungkap Fahri selaku Humas pemkot kotamobagu.

Di tempat terUntuk mengantisipasi pisah, Kepala Dipengerusakan dan pernas Kehutanan ambahan hutan demi keProvinsi, Ir. Herry sinambungan hidup umat Rotinsulu ketika dimanusia sampai ke anak hubungi wartawan, cucu. Pemerintah Provinsi, hanya mengarahKementrian Lingkungan kan wartawan ke Hidup, Kementrian Kesalah satu kepala hutanan, Presiden RI dan bidangnya, “Saya bahkan Perserikatan Bangkurang memahami sa-Bangsa (PBB), terus masalah Hutan melakukan pengawasan Atoga itu, tanya dan menciptakan peraturan saja sama Pak Perundang - Undangan demi Kadis” katanya Kamencegah maraknya penbid tersebut. jarahan dan pengrusakan Perambahan Huhutan yang juga merupakan tan Atoga tersebut membuat warselulernya terkait rekomendasi paru - paru dunia.

ikut angkat bicara, "Wajar kalau masyarakat mempertanyakan kejelasan dari ijin perusahaan tersebut, karena dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, Pasal 50 ayat 3 Poin (a) “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Ketentuan pidana Pasal 78 (2). “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf (a) atau (b) atau (c) diancam dengan pidana 10 Tahun penjara dan denda paling banyak 5 milliar". Ditambahkan, diharapkan Kementerian Kehutanan untuk turun melakukan pengawasan dan melihat keberadaan perusahaan kayu lapis PT. Sarana Hijau Bersemi dan bilamana terdapat pelanggaran undang-Undang tentang kehutanan, kami berharap Polda dan Kejati Sulut untuk menindak tegas semua oknum yang terlibat di dalamnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di Negara republik tercinta kita ini" terang Efendy. ©Andy

SKOR,Boltim-Sulut

Diduga kuat, oknum pelaku perambahan hutan Atoga di wilayah Kabupaten Boltim adalah “AB” yang juga merupakan pemilik perusahaan PT “SHB”. Oknum tersebut dalam menjalankan aksinya, diduga melibatan Oknum Pejabat kab. Boltim. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Boltim, Ir. Yahya M. saat dikonfirmasi via telepon

pemberian ijin perusahaan tersebut, terkesan menghindar dan kemudian menjawab "Bupati", kata kepala dinas melalui pesan singkat dari ponselnya. Bupati Boltim, Sehan Lanjar saat dikonfirmasi melalui nomor telepon pribadinya terkait hasil temuan Skor di wilayah HPT (Hutan Produksi Terbatas) atoga, "Kalau anda sudah punya bukti kenapa masih bertanya" jawabnya.

ga resah dan angkat bicara."Jika suatu saat terjadi bencana alam yang menelan nyawa manusia, pasti mereka lepas tanggung jawab “Para tokoh pemerhati lingkungan hidup, kami minta cegah pengrusakan ini sebelum hutan kami rusak", pinta salah satu warga yang tidak ingin namanya ditulis. Sementara itu, Ketua LSM-LPKEL REFORMASI, Efendy Abdul Kadir

©Andy/Randi

Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Jawa Timur

Dietapkannya Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak Tahun 2008, sehingga mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola keuangannnya. Tahun Anggaran 2011, RSUD Dr. Soetomo mengelola anggaran Pendapatan dan anggaran belanja Daerah hingga Ratusan Miliar Rupiah.

erdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/271/ KPTS/013/2011 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa telah dibuka rekening untuk menampung penerimaan dari GRIU. Dari data yang berhasil diperoleh Skor bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 masih terdapat saldo rekening sebesar Rp1 Miliar lebih yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan. Selain itu terdapat penggunaan langsung dari rekening Bendahara Penerimaan Pembantu untuk pembayaran tagihantagihan sebelum Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.3 Miliar lebih dan untuk talangan pasien Timor

Leste sebesar Rp 468 Juta lebih tanpa melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pencairan dana oleh Bendahara Penerimaan Pembantu tanpa melalui pengajuan SPP/SPM Fungsional. Terdapat transaksi penarikan tunai pada akhir tahun anggaran sebesar Rp 35.2 Miliar lebih yang digunakan untuk membayar kegiatan pada Instalasi Farmasi, atas penarikan tunai tersebut terdapat Ratusan transaksi pembayaran secara tunai yang melebihi ketentuan dengan nilai total transaksi sebesar Rp 31.544.224.890. Seharusnya untuk transaksi diatas 25 juta rupiah, proses administrasinya tetap sesuai dengan ketentuan LSyaitu pembayaran dilakukan dengan sistem pemindahbukuan atau transfer dan bukan secara tunai. Penelusuran Skor lebih lan-

Demi mendapatkan perpanjangan waktu kontrak (amandemen), diduga kuat adik kandung Sekprov Sulut palsukan dokumen hasil sosialisasi pemerintah desa,masyarakat dan pengguna irigasi Buko-Tuntung

SKOR,Bolmut-Sulut emerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 melalui dinas pekerjaan umum mengucurkan dana kurang lebih Rp 2 Miliar untuk pekerjaan Proyek Irigasi Buko - Tuntung di kabupaten Bolaang mongondow utara (Bol-Mut), Dimana untuk pekerjaan proyek irigasi tersebut, CV.GLOBAL selaku pemenang tender dengan kuasa direkturnya atas nama Neneng S Mokodongan dan Pelaksana Utama, Hardy Mokoagow. Menurut sumber yang dapat dipercaya mengatakan, bahwa hasil sosialisasi pemerintah, masyarakat dan pengguna irigasi Buko-Tuntung itu, hasil sosialisasinya dirubah lagi tanpa ada koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat pengguna irigasi yang terlibat langsung saat sosialisasi dilaksanakan. maka hasil sosialisasipun dirubah tanpa ditandatangani oleh Lima orang sangadi (Kepala desa,red), karena tanda tangan para sangadi telah dipalsukan (di scan).

jut, terdapat pinjamam RSUD Dr. Soetomo pada Bank Jatim dengan Surat Perjanjian Notaris No. 12 tanggal 8 September 2010 antara Bank Jatim dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang akan berakhir pada tahun 2018. Jumlah pinjaman disepakati sebesar Rp 20 Miliar dengan bunga pin-

jaman sebesar 10,75%. Pembayaran bunga pinjaman pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya sebesar Rp1.560.591.610 dengan mekanisme auto debet namun pembayaran tersebut tidak disertai dengan penerbitan SPP/SPM Fungsional sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. ©Team

Dari hasil investigasi SKOR, menemukan dari sekian tanda tangan, hanya tanda tangan Camat saja yang asli. Selain camat, tanda tangan para Sangadi itu telah discan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Para sangadi (kepala desa) yang jadi korban pemalsuan tanda tangan pada tanggal 16 Mei 2012 itu antara lain; Djonny Dj Pantouw Sangadi Buko Selatan, Ajis Alhasni Sangadi Tantulow Utara, Wanman S Sangadi Batu Bantayo, Mardan Umar Sangadi Busato dan Parman Baho Sangadi Kayu Ogu. Adapun oknum yang diduga kuat terlibat dalam pemalsuan tandatangan para sangadi (kepala desa) itu ialah pelaksana utama yakni “HM”dan diduga ada keterlibatan PPTK dalam hal ini “M” dan PPK Proyek irigasi tersebut yakni (Ir. “S”) Karena PPTK dan PPK yang lebih mengetahui hasil keputusan sosialisasi proyek irigasi tersebut. Sementara itu, PPK saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui kalau tanda tangan hasil sosialisasi itu palsu."Saya kalau PPTK bilang

sudah beres dan tinggal ditandatangan, pasti sudah beres itu". Ucap “S”. Sayangnya pejabat PPTK “M” saat di konfirmasi, terkesan menghidar dan membantah."Ah itu tidak benar, semua sudah sesuai prosedur", kataMuliadi setengah membentak. Di tempat terpisah, Oknum yang melakukan scan tanda tangan para sangadi itu sudah mengakui apa yang ditelusuri wartawan."Kalau tanda tangan camat, memang betul itu asli, akan tetapi tandatangan Lima sangadi itu, hanya saya scan", tuturnya. Atas temuan Ini, mewakili aspirasi keadilan dan kebenaran masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Ketua LSM-LPKEL REFORMASI, Efendy Abdul Kadir meminta, agar aparat hukum baik Polda dan Kejati Sulut, agar segera turun dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat didalam pemalsuan dokumen, karena ini adalah tindak pidana dan sesegera mungkin untuk menindak sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku. ©ANDY Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Bolmong-Sulut royek irigasi yang di kerjakan CV Persada Jaya dengan anggaran Rp 858.335.957 dari dana APBD, terindikasi banyak terjadi penyimpangan, ketebalan lantai irigasi diduga tidak sesuai spesifikasi, pondasi dibangun di atas lumpur dan campuran spesi yang digunakan 1:5 sampai 1:6 (1 semen berbanding 5 sampai 6 material pasir). Proyek yang dibiayai dari uang negara itu diduga kuat menyimpang dari petunjuk teknis yang sejak awal pekerjaan tersebut telah bermasalah. Pasalnya, pihak pengelola tidak menyelesaikan pekerjaannya yang kemudian dilanjutkan oleh Hj.Tanti. Hj. Tanti selaku direktur perusahaan itu, mengelak dengan dalih bahwa dirinya hanya menyelamatkan perusahaan saja."Saya hanya menyelamatkan perusahaan saja karena pelaksana awal Pak Kastur tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut", ujar wanita yang pernah diadili di Pengadilan Tipikor (masih dalam tahap penangguhan tipikor). Merespon skandal mafia proyek

tersebut, Ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Sulut, Calvin Castro SE, hal seperti ini marak terjadi karena selain lemahnya pengawasan pemerintah, juga diduga telah terjadi kerjasama antara pengawas pada dinas terkait dan pelaksana proyek tersebut. Disisi lain, Kordinator Liputan

(Korlip) Sulut Majalah HUKUM & HAM, John B R Simbuang SE.Ak berpendapat, pihak penegak hukum sebaiknya menelusuri benang merah daripada temuan wartawan tersebut. John B R Simbuang SE.Ak juga berjanji dirinya akan bawa tim dan turun memeriksa proyek irigasi tersebut."Kejati dan Polda harus tindak lanjuti berita seperti Ini sebab kita bicara uang negara yang sudah di kebiri oleh mafia - mafia proyek secara berjemaah. Kalau didiamkan saya akan turun survey bersama rekan - rekan wartawan media nasional dan meneruskan temuan ini ke ranah hukum di pusat", katanya. Lebih lanjut Simbuang meminta, aparat untuk menyelidiki instansi pemerintah yang mengijinkan kontraktor pelaksana yang masih dalam tahap penangguhan dalam tahanan Tipikor yang masih bermasalah namun masih diberi pekerjaan proyek. "Semoga itu hanya isu, tapi Jika benar oknum pengelolah proyek itu pernah dijerat hukum, otomatis mereka tidak boleh melakukan pekerjaan proyek yang menggunakan uang negara, itu sama

SKOR, Sulawesi Barat erlunya sanksi tegas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan kepada PPK dan Bendahara pengeluaran pada proyek sambung samping entres dan rehabilitasi tanaman kakao, pasalnya. Penyetoran PPN ke kas Negara belum atau terlambat dilaksanakan. Sebagaiman hasil investigasi Skor, bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Utara, Majene dan Kabupaten Polewali Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2011 melakukan kegiatan rehabilitasi sambung samping entres pada tanaman kakao melalui kontrak kerjasama dengan perusahaan sebagai pihak ketiga senilai lebih dari Rp 60 Miliar sudah termasuk pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp 11.588.711.982. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak entres terdiri komponen tidak kena pajak berupa entres (bahan utama), komponen kena PPh berupa biaya upah tenaga kerja/tenaga okulator, komponen kena PPN berupa bahan

saja memberi kesempatan pada mantan pencuri untuk mencuri lagi",sembur pentolan Barisan Wartawan Bela Sulawesi Utara (BWBSU) berdarah Kotobangon itu lantang. ÂŠAndi

pendukung/perlengkapan (raffia, plastik sungkup, zat pembasmi penyakit/hama) dan biaya lain-lain seperti biaya sertifikasi entres dan transportasi. Bahwa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) telah menyelesaikan pembayaran Pekerjaan tersebut dan telah dilakukan pemotongan langsung atas PPh pada SPM-nya namun belum dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 1.052.919.272. Nilai PPN pada empat Kabupaten masing-masing adalah: 1. 2. 3. 4.

Mamuju Utara Rp 459.485.727 Majene Rp 166.306.271 Polewali Mandar Rp 425.454.545 Mamasa Rp 1.672.727

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 Huruf c yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dilaksanakan pajak berdasarkan undang-undang ini; dan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa tarif PPN 10%. ÂŠS02 Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Jakarta etua Umum Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) yang juga Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Salim S. Mengga bersama sejumlah pengurus DPP KKMSB menyalurkan bantuan kepada Ratusan Warga Sulbar korban banjir di Jakarta pada Januari 2013 lalu. Tokoh Masyarakat Sulawesi barat ini merogoh kocek pribadinya cukup dalam demi untuk meringankan beban warga sulbar yang terkena musibah banjir, selain itu beberapa Tokoh Sulbar seperti Rudi Alponso juga ikut memberikan sumbangan meski tidak sempat mengunjungi korban banjir secara langsung karena kesibukannya. Sejumlah pengurus DPP KKMSB seperti Zulkipli Sunusi, Fadliah dan Puluhan pengurus lainnya juga turut mendampingi Ketua Umum dalam menyalurkan bantuan tersebut secara langsung, bantuan berupa uang tunai, obat-obatan dan makanan tersebut sangat membantu mengurangi beban warga, “kami sangat berterimakasih kepada KKMSB terutama Pak Jendral (Salim S Mengga,red), bantuan ini sangat membantu kami” kata Amma Icci (warga Kapuk) dengan wajah ber-

seri-seri seakan melupakan beban yang telah di alaminya. Aktivis LSM dan Tokoh Muda Mandar di Jakarta, Udin dan Hasan mengatakan “Kepadulian KKMSB yang diprakarsai Ketua Umumnya tersebut, seharusnya menjadi contoh bagi sejumlah Anggota DPR dan DPD asal Sulbar yang telah duduk manis di Senayan agar ikut memikirkan nasib warga yang tertimpa bencana, jangan pada saat mau kampanye saja mereka meminta dukungan warga tapi pura-pura “buta dan tuli” saat ada warga yang membutuhkan bantuan, katanya dengan nada ketus. Ditambahkan, saya bersama Aktivis lainnya akan menyampaikan kepada Masyarakat di Sulbar agar wakil dari Sulbar yang ada di Senayan saat ini (DPD dan DPR RI) agar tidak dipilih lagi pada pemilihan Legislatif 2014 nanti. Ucapnnya dengan nada tinggi. ©Team

Kepadulian KKMSB yang diprakarsai Ketua Umumnya tersebut, seharusnya menjadi contoh bagi sejumlah Anggota DPR dan DPD asal Sulbar yang telah duduk manis di Senayan..

..pura-pura “buta dan tuli” saat ada warga yang membutuhkan bantuan,..

Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Bolmong-Sulut

Kucuran dana dari pemerintah untuk membiayai Proyek Rehab Berat/Rekonstruksi Dua Ruang Kelas Baru (RKB) SMP PGRI Otam, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolmong Induk dengan nilai kontrak sebesar Rp 240.951.000, nomor kontrak 076/Kontrak-DAK//DIK III/2012, tanggal 02 Maret dengan waktu Pelaksanaan selama 120 hari Kalender. Proyek ini menyita perhatian beberapa LSM dan Media Massa, karena tidak selesai sesuai batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan (Juli 2012), bahkan mendapatkan PHO pada bulan Desember 2012 tanpa ada amandemen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Julens C Larono S.Pd, mengklaim bahwa proyek itu sudah selesai. "Proyek itu sudah aman dan sudah di PHO", kata Larono saat ditemui di ruanganya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Induk, Drs. Hamri Manoppo dengan gamblang mengaku tidak dapat berbuat banyak karena PPKnya (Julens C Larono S.Pd) adalah keluarga dekat salah seorang pejabat. "Saya tidak berani melawan keputusan PPK, soalnya PPK itu saudaranya bapak Salihi Mokodongan (bupati bolmong, red)", ungkap Manoppo yang saat

itu nampak tertekan. Dari hasil investigasi SKOR, Tampak terlihat pada penyelesaian proyek tersebut, beberapa item tidak dikerjakan secara maksimal. Contohnya di beberapa tempat nampak keramik banyak yang regang dan pecah-pecah sehingga terkesan tidak ditata derngan maksimal dan asal-asalan, Begitu juga dengan beberapa handel pegangan pintu sudah beberapa kali diganti karena rusak, pasalnya hanya menggunakan merek kwaci yang kualitasnya sangat rendah dan tidak sesuai dengan kontrak, begitupula Kaca Jendela yang

hanya menggunakan kaca dengan ketebalan 3 inci. Pekerjaan proyek itu juga molor dari batas waktu yang di tentukan tanpa ada sangsi dari dinas terkait, diduga ada konspirasi antara PPK dan Kontraktor pelaksana dan oknum pejabat terkait.

SKOR, Makassar Bukan pemandangan baru lagi jika seorang pejabat tiba-tiba sakit jika hendak diperiksa terkait penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan keuangan daerah. Wali Kota Palopo, Drs. HPA Tenriadjeng, MSi sedianya akan kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar pada Jumat, (08/02/13) tapi karena alasan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, akhirnya pemeriksaan ditunda.

catat sudah Tiga kali ia mangkir dari pemeriksaan dengan alasan serupa. Hal sama juga dilakukan saat akan diperiksa di Polres Palopo, 4 Februari lalu soal kasus Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 sebesar Rp 1,5 Miliar. Hingga kini, kejaksaan baru sekali memeriksa orang nomor satu Kota Palopo ini, (28 Januari 2013) lalu. Saat itu, Tenriadjeng diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana pendidikan gratis tahun 2011. Jaksa Subair yang memeriksa Tenriadjeng mengajukan 22 pertanyaan terkait alasan serta wewenang tersangka meminjam dana pendidikan gratis serta dana sertifikasi guru. Pada pemeriksaan tersebut, Tenriadjeng mengakui mengambil uang sekitar Rp 7,7 Miliar, dana pendidikan gratis Kota Palopo Tahun 2011 sebesar Rp 4,9 miliar, dana sertifikasi guru senilai Rp 1,8 miliar serta dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 1 miliar di Kantor Pelayanan Terpadu. Di depan jaksa, tersangka mengaku hanya meminjam uang tersebut dan berjanji akan mengembalikannya. ''Dia (Ten-

riadjeng) mengakui mengambil uang sekitar Rp 7 Miliar lebih tetapi dia tetap berkilah itu adalah pinjaman sementara. â&#x20AC;&#x153;Tetapi peminjaman tidak bisa dilakukan seperti itu, tanpa aturan yang jelas," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Nur Alim Rachim kepada wartawan. Disinggung tentang penggunaan dana senilai Rp 7,7 Miliar yang diambil Tenriadjeng tersebut, Nur Alim menjelaskan, berdasarkan keterangan tersangka, sebagian dana tersebut digunakan membayar serta melunasi utang pada sejumlah pihak saat Tenriadjeng bertarung pada Pemilihan Wali Kota Palopo untuk periode kedua tahun 2008 lalu. "Tenriadjeng beralasan, sebagian uang digunakan untuk membayar utang politiknya pada Pilkada Palopo 2008 lalu. Tetapi sebagian lagi penggunaan dana tersebut belum dibeberkan oleh Tenriadjeng," jelas Nur Alim yang menegaskan kembali posisi Tenriadjeng sebagai tersangka kasus korupsi pada sejumlah instansi di lingkup Pemkot Palopo. Nur Alim menjelaskan, pemeriksaan terpaksa dihentikan lantaran Tenriadjeng tidak mem-

epala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Nur Alim Rachim kepada wartawan di Makassar mengatakan, ketidak hadiran wali kota dua periode ini lantaran sakit. ''Iya, kita memang jadwalkan periksa tapi kami baru saja terima surat keterangan sakitnya,'' ujar Nur Alim. Ketidak hadiran Tenriadjeng dalam pemeriksaan kejaksaan dengan alasan sakit tersebut bukan yang pertama kalinya, ter-

Melihat hal itu, warga Desa Otam pun mengecam dan angkat bicara."Kalau dulu orang merasa malu dengan perbuatan yang melanggar hukum, sekarang malah sebaliknya. kami dengar kontraktornya itu adalah saudara kandung Sekprov Sulut. Emangnya Polda dan Kejati itu berani? mana berani Polda dan Kejati turun tangan", ujar warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Atas desakan LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesi (PAMI) SULUT dan kecaman masyarakat dalam dugaan penyimpangan pekerjaan proyek SMP PGRI Otam yang melibatkan beberapa oknum pejabat pada Dinas Pendidikan dan kontraktor pelaksana, diminta pihak penegak hukum Polda dan Kejati Sulut jangan tutup mata dan Sebaiknya sesegera mungkin untuk turun menyelidiki kasus ini dan menindak tegas semua oknum yang terlibat dilamnya. ÂŠAndy

bawa sejumlah dokumen yang diminta jaksa. Dalam kasus tersebut, diketahui Kejati Sulsel telah menetapkan Tenriadjeng sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp 7,7 Miliar pada Dinas Pendidikan. Proses peminjaman dilakukan dengan meminta kepada Kadis Pendidikan, Muhammad Yamin agar dicarikan uang untuk dipinjam sementara. Kendati menerima uang dari Muhammad Yamin, Tenriadjeng menegaskan kalau dia tidak mengetahui sumber uang tersebut. Pada kasus dugaan korupsi dana pendidikan gratis Kota Palopo yang telah merugikan negara sebesar Rp 5,3 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Kejari Palopo sudah mengajukan dua orang sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor Makassar yakni Kadis Pendidikan, Muhammad Yamin dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) program pendidikan gratis Kota Palopo, Ridwan A. Kasus lainnya yang menjerat Wali Kota adalah dana Bantuan Khusus Murid (BKM) dan dan BOS tahun anggaran 2011. ÂŠSuardi Edisi 09/Feb-Mar 2013

Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Jakarta Menindak lanjuti pemberitaan SKOR edisi sebelumnya dengan judul “Konspirasi PT KAI dan PT Pertamina Rampok Uang Negara” Tim Investigasi Tabloid Skor mendatangi Kantor Pusat PT KAI (Persero) di Bandung Jawa barat beberapa waktu lalu. Tim SKOR diterima Humas PT KAI, Suprapto dan Manager Publik Information Care, Suyono Syam mengatakan, berhubung Dirut dan Kabag Humas lagi tidak ditempat, Kami akan segera mengirimkan jawaban atas surat Saudara tentang dasar hukum PT KAI menerima uang sewa pembayaran dari PT Pertamina pada penanaman pipa BBM pada jalur keretaapi Tuban- Surabaya. Berikut adalah jawaban yang dikirim Pihak PT KAI (Persero) via email ke Redaksi Tabloid SKOR,

“ Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Pemerintah dan Kepmenhub tidak jelas mengatur tentang batas-batas hak milik Pemerintah dengan PT Kereta Api (Persero) terkait sarana dan prasarana Perkeretaapian “

Edisi 09/Feb-Mar 2013

Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan :

Serta Pengakuan dari PT Pertamina (Persero) â&#x20AC;&#x153;telah salah dalam melakukan pembayaran, hal itu disebabkan karena waktu yang mendesak untuk segera melakukan penanaman pipa guna manyalurkan BBM ke terminal transit utama (TTU) Tubanâ&#x20AC;? (sumber: hasil pemeriksaan BPK) Untuk lebih memperjelas ketidak pastian tersebut, Tim Skor masih terus berusaha untuk meminta tanggapan dari Kementerian perhubungan, Cq. Dirjen Perkeretaapian dan akan dipublikasikan pada terbitan Skor Edisi Mendatang. ÂŠBayu/Udin

Edisi 09/Feb-Mar 2013

ma Karo i h t San 992 nny mber 1 AS e F : H ap pte engk r: 23 Se ggris UN L a i n Nam gal Lah astra I Tang idikan: S Pend

SKOR, Wajo-Sulsel eluruh program kerja DPRD Wajo, Prov Sulsel Tahun 2013 akan segera diselesaikan. Yakni agenda Komisi, agenda mingguan, agenda bulanan dan agenda tahunan, kata Ketua DPRD, Yunus Panaungi saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menurutnya, semua telah dijadwalkan termasuk menyelesaikan rumusan Perda yang diajukan oleh Eksekutif maupun Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD itu sendiri. Ditambahkan, minimum 3 Perda yang akan diselesaikan dalam waktu dekat ini. Sebagaimana pengalaman pada tahun sebelumnya, bahwa terdapat kurang lebih 40 Perda yang diselesaikan oleh DPRD Wajo dan pada tahun 2013 ini sekitar 30 Perda yang akan diselesikan termasuk 3 perda inisiatif, terangnya pada Skor. Ketua DPRD dan Politisi dari Partai Golkar yang akrab dengan insan media ini juga menuturkan

bahwa sudah Tiga Tahun memimpin DPRD Wajo, Alhamdulillah tidak ada temuan pelanggaran dari BPK. Teman-teman Media juga silahkan melakukan pengawasan. Saat disinggung tentang Pilkada Wajo pada tahun 2014 mendatang, Ia mengatakan bahwa dirinya salah satu Kandidat yang siap untuk maju sebagai calon Bupati, tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturan main Partainya (Golkar, red). Golkar adalah partai yang sudah sangat dewasa dalam berpolitik, mengedepankan profesionalisme dan selalu mendorong kandidat yang memang memiliki kemampuan untuk diusung, salah satunya dengan melihat hasil survey internal partai. Saat ini baru ada Dua Kandidat kandidat yang mencalonkan yaitu Ketua DPRD dan Bupati Wajo yang mencalonkan kembali (Incumbent). Semua kita serahkan pada mekanisme partai dan apapun keputusan partai harus kita jalankan, kata Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Kab. Wajo. ©Suardi

SKOR, Mandailing Natal – Sumut Lebih dari satu tahun kepemimpinan Bupati Mandailing Natal, H. M. Hidayat Batubara tetapi geliat pembangunan belum juga dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga desa yang ada di kabupaten Mandailing Natal, banyaknya desa terpencil yang minim sarana dan prasarana seakan luput dari perhatian pemerintah. Hal inilah yang dirasakan oleh Warga desa Manambin, Kecamatan kotanopan. Jalan desa yang panjangnya 3,5 Km dengan lebar badan jalan 3 Meter tersebut adalah satu-satunya akses menuju desa Manambin yang saat ini sedang mengalami kerusakan parah, banyaknya lubang dan badan jalan yang amblas karena abrasi membuat para pengguna jalan merasa kesulitan saat melintasi jalan tersebut. Menurut salah seorang warga yang namanya tidak ingin disebutkan “dulu masa Bupati H. Amru Daulay, jalan ini diaspalnya, bahkan dia selalu berkunjung ke desa ini tetapi sekarang jalan desa ini rusak parah, terpaksa inisiatif warga desa yang menambalnya dengan semen” ucapnya dengan nada mengeluh. “Kami mengharapkan secepatnyalah jalan desa ini diperbaiki kalau nanti sudah tidak bisa dilalui mobil penumpang bisa tidak sekolah anak-anak desa ini” tambahnya. Untuk menjadi catatan Desa Manambin merupakan desa yang pernah mendapat penghargaan sebagai desa Teladan semasa kepemimpinan Bupati H. Amru Daulay. ©M. Juneidi Lubis

SKOR, Palopo-Sulsel Kinerja anggota Dewan, baik di DPR RI maupun DPRD terus menuai sorotan dari berbagai lapisan Masyarakat, sebagian besar DPRD Kabupaten/Kota belum menyelesaikan tugasnnya hingga berakhirnya Tahun berjalan, salah satu contohnya pada DPRD Kota Palopo Prov. Sulawesi Selatan belum menuntaskan target dalam membuat dan merumuskan Peraturan Daerah. Hal tersebut menurut salah Seorang Aktifis LSM yang meminta namanya tidak dipublikasikan, “ bagaiman bisa selesai tugasnya karena intensitas kehadiran anggota dewan di DPR sangat sedikit, silahkan dicek ke kantor DPR kalau mau buktikan” katanya dengan dialeg daerah yang kental. Dikonfirmasi terkait hal tersebut Ketua DPRD Kota Palopo, Tasik saat ditemui di Ruang kerjanya mengatakan bahwa menyangkut kerja di DPRD ada Dua hal yaitu, di Kantor dan di luar Kantor. Keberadaan Anngota DPRD tidak sep-

enuhnya di kantor kecuali ada agenda rapat tertentu yang memang diharuskan kehadirannya, perbandingannya adalah 60-40, Anggotta dianjurkan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung dengan persentase (60%) dan 40% nya berada di kantor. dengan harapan bahwa kegiatan di luar itu betul-betul dimanfaatkan untuk melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasinya, terang Ketua DPRD. Ditambahkan, mengenai Perda Miras yang belum selesai disebabkan faktor PILKADA beberapa waktu lalu yang menyita perhatian dan konsentrasi anggota dewan, katanya beralasan. Mengenai maraknya peredaran miras ini memang sangat meresahkan masyakat karena beberapa kasus di kepolisian itu diantaranya disebabkan karna pengaruh miras terutama ballo (Miras lokal,red). Sepanjang belum terbit Perda pengganti maka perda sebelumnya tetap dijalankan sambil menunggu revisi ,yakni perda No. 32 Tahun 2004, ungkapnya. ©Suardi Edisi 09/Feb-Mar 2013

Catatan Hitam Oknum Pejabat Lingkup Setwan

1. KORUPSI Pengadaan Printer dan Lemari Arsip 2. Ratusan Dokumen SPJ SILUMAN 3. Dugaan manipulasi Anggaran makan minum, pembelian alat-alat kebersihan, pembelian alat tulis kantor, pembayaran honor-honor pegawai tetap dan pegawai tidak tetap 4. Pada Tahun Anggaran 2011, Oknum (“M.Y”) menggunakan Tiga Rekening Pribadi sebagai rekening transit dana operasional Setwan

SKOR, Sulawesi Barat ebagaimana berita pada Edisi sebelumnya dengan judul “Sekretariat DPRD Sulbar sarang KORUPTOR” dengan dugaan Korupsi pengadaan Printer dan Lemari Arsip. Tim investigasi Tabloid SKOR kembali akan membongkar skandal penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan keuangan daerah yang notabene adalah uang yang berasal dari pembayaran pajak masyarakat Sulawesi Barat, pada Sekretariat DPRD Sulbar Tahun Anggaran 2011 lalu. Dari Bulan Mei hingga Desember 2011 sesuai data yang ada pada redaksi SKOR, tercatat Ratusan SPJ yang diduga Fiktif bernilai fantastic hingga Miliaran Rupiah, hal tersebut dapat diduga karena Dokumen tersebut tidak disertai nomor dan tanggal pada bukti pertanggungjawabannya. Menurut salah seorang sumber yang meminta namanya tidak disebutkan bahwa pada Tahun anggaran 2011 lalu, salah seorang Oknum pejabat berinisial (M.Y) di lingkup Sekretariat Dewan menggunakan Tiga Nomor Rekening Pribadinya pada Tiga Bank Cabang Mamuju sebagai rekening transit dana operasional Setwan yakni dana yang bersumber dari kas daerah Prov. Sulbar, hal tersebut tentu bertentangan dengan aturan terkait pengelolaan keuangan daerah (Permendagri nomor 59 Tahun 2007, Pasal 220) dan bercampurnya dana milik pribadi dan dana milik SKPD Setwan sehingga rentan disalahgunakan. ©Team

Edisi 09/Feb-Mar 2013

SKOR, Mamasa emuali kiprahnya sebagai seorang pendidik (Guru,red) Sosok Ramlan (Demikian Bupati Mamasa sering disapa) merupakan Figur yang penuh kesederhanaan dan mudah membaur dengan masyarakatnya, menjabat Bupati Mamasa meski baru seumur jagung, telah mampu mendatangkan sejumlah Mega Proyek untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mamasa, sebut saja satu diantaranya adalah Proyek pembangunan jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Provinsi di Mamuju melalui Kecamatan Mambi dengan Anggaran yang begitu fantastic hingga Ratusan Miliar Rupiah.

Dengan dibangunnya jalan tersebut, Bupati Mamasa berharap untuk lebih memudahkan Investor berkunjung dan menanamkan modalnya di Kabupaten Mamasa, dengan demikian Masyarakat akan lebih mudah meningkatkan kesejahteraannya dengan sokongan penuh dari sang Bupati. Kedekatannya secara emosional dengan Pejabat Provinsi, serta jaringannya yang luas dan telah terbangun dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, akan lebih memudahkan Calon Bupati Incumbent ini untuk mendatangkan sejumlah APBN di Mamasa demi terciptanya

kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Mamasa. Pembangunan sektor Pariwisata Mamasa yang juga merupakan tujuan Wisata andalan Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu program yang akan segera dituntaskan sang Bupati dalam waktu dekat ini, kedatangan wisatawan baik lokal maupun asing tentunya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, terutama pedagang kecil disekitar objek wisata, pengusaha Restoran dan penginapan. ÂŠS02

Edisi 09/Feb-Mar 2013

Hakekat suatu bangsa merupakan akumulasi dari individu manusia yang memasyarakat dan berproses membentuk institusi yang didasarkan pada adanya kesamaan orientasi politik yang dimotori kesadaran komprehensif bersama untuk hidup sebagai kekatuan yang pluralistik. Kesamaan orientasi berbangsa pada prinsipnya akan terbangun secara alamiah, bila terjalin dalam suatu sistem kemunikasi sosial yang dilandasi sikap dan perilaku jujur, adil dan beradab.Apabila nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud tidak terpelihara secara utuh dan konsisten bisa dipastikan sendi-sendi kebangsaan secara pasti akan terkoyak dan hancur secara otomatis.

enelaah hakekat nilai kejujuran dalam kehidupan manusia dalam konteks bermasyarakat maupun berbangsa mempunyai posisi sangat strategis, kareni dari kejujuran akan terbangun kepercayaan diantara berbagai komponen bangsa yang plural tersebut. Oleh sebab itu, kepercayaan akan pudar dalam kehidupan suatu bangsa bila nilai kejujuran telah sirnah.Berkaitan esensi kejujuran, Syaikh Khumais As-Sa'id bahwa. "Ketika nilai kejujuran pada individu runtuh, maka terputus pula hubungan yang lebih besar antara individu dan masyarakatnya". Seorang invidu yang berlaku tidak jujur akan meninimbulkan keresahan dalam masyarakatnya, karena satu tindakan dusta akan dilegitimasi oleh penipuan berikutnya, dan begitu seterusnya sampai akhir hayat. Suasana tragis akan meliputi suatu masyarakat bangsa apabila penyakit ketidakjujuran sudah menimpa para pemimpin umat. Kondisi seperti ini akan semakin menjauhkan umat dari pemimpinnya, sebagai konsekuensi adanya krisis kepercayaan akibat pathologi sosisal yang mananya "kebohongan publik" Dewasa ini kebohongan publik akibat krisis nilai kejujuran sebagai salah satu penyakit sosial telah mewabah dalam kehidupan bangsa Indonesia tercinta.Sampai-sampai para tokoh lintas agama di negeri ini beberapa waktu silam, tega mempublikasi 18 kebohongan pemerintah pada bangsanya. Terjadinya kejahatan sistematis berskala nasional di negeri ini, semuanya merupakan konsekuensi logis dari hancur leburnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai warga bangsa yang berbudi luhur hendaknya fenomena ketidakjujuran kompre-

hensif yang menimpa kepemimpinan bangsa saat ini tidak dieksploitir untuk kepentingan politik sesaat yang menyesatkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita bersikap arif dan sudah saatnya kita mampu mengolah konflik menjadi integrasi, bukan memanfaatkan konflik untuk kepentingan sempit yang bersifat primodial. Sebagaimana dimaklumi bila kita terus menerus berlaku eksploitatif pada diri bangsa sendiri akan mengakibatkan kita terjerembab pada kondisi dolimu li nafsi (menganiaya diri sendiri). Sudah barang tentu tata kelakuan demikian hanya akan menghancurkan integritas diri dan keutuhan bangsa ini. Rasulillah Muhammad SAW mengingatkan kita warga bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, melalui haditsnya dalam menjawab pertanyaan para sahabatnya tentang siapakah manusia termulia di dunia ini ? Rasulullah bersabda bahwa "Manusia yang paling mulia adalah "Setiap Makhmum Qolbi (berhati bersih) lisannya berkata jujur; yaitu orang yang bertaqwa, suci dari dosa kesesatan, kedengkian , dan hasud dalam dirinya". Apabila setiap individu warga bangsa ini sudi mengintegritaskan nilai kejujuran dalam kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bisa dipastikan bangsa ini akan men-

uai kehidupan yang harmonis, adil dan berabab, dan terhindar dari perilaku yang merendahkan martabat diri, masyarakat dan bangsa sendiri oleh sikap dan perilaku tidak bertanggungjawab dari semua, oleh semua dan untuk semua yang menghinakan. ÂŠnn

Pelajaran penting yang hendaknya kita petik adalah: 1. Jika kita jujur kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. 2. Jika kita berlaku jujur maka hati kita akan tenang, karena kejujuran adalah keketangan. 3. Jika kita jujur maka hidup kita akan memperoleh keberkahan dari Allah. 4. Kejujuran akan menjadikan kita manusia yang rendah hati.