__MAIN_TEXT__

Page 1


Bilik Redaksi

Edisi 05/Oktober 2012

03

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Jack Monang Napitupulu Lasman Siahaan, SH, MH Pemimpin Umum/Redaksi: Arman Buraeri. SS Wakil Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Usman Rauf Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irfan, Haryadi, Abdullah Ganing, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: DR. Eggi Sudjana, SH. MSi Ropaun Rambe, SH, MH Abdi Segara, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156

Di Era globalisasi dan informasi sekarang ini, menjadikan dunia seolah tak berjarak, peristiwa yang terjadi hari ini di belahan dunia yang jauh, dapat diakses dengan cepat di belahan dunia lain. Informasi demikian cepat terdengar, tak terbendung, melalui berbagai media yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Manusia hanya tinggal memilih jenis informasi yang diperlukan.

D

isinilah letak arti pentingnya norma dan etika sang pemilik pena, agar informasi tak menjadi bias. Keterampilan plus kesadaran menjunjung tinggi kebenaran menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kaitannya dengan sebuah sistem yang tengah ditata dalam lembaga Pendidikan, Baik formal maupun nonformal, kehadiran media pemberi informasi menjadi sangat penting. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang RI dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan Pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan Manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan Pers itu, Wartawan indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma Agama. Dalam Melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, Pers menghormati hak asasi setiap orang. karena itu, Pers dituntut Profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan Pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika Profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme yang terdapat dalan Kode Etik Jurnalistik. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, ketika ada Oknum yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di salah satu media, Lowongan : Redaksi SKOR membutuhkan Wartawan/Wartawati untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Bagi yang berminat, silahkan menghubungi; 0853-1116-6156 (RD. Darwis)

email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

namun prilakunya tidak menjunjung tinggi tugas, fungsi serta kode etik Jurnalistik. Pers adalah sebuah Organisasi yang memiliki peran dan fungsi sebagai kritik dan kontrol sosial yang dapat mempublikasikan segala bentuk peristiwa yang terjadi atas kebijakan pejabat pemerintah Melalui media dan sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah serta peran pers dalam mempublikasikan keberhasilan pembangunan infrastruktur, kepastian hukum dan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Akhir-akhir ini, banyak polemik yang muncul ditengah masyarakat, adanya oknum yang mengaku berprofesi sebagai Wartawan yang bermodalkan sebuah kartu Pers saja lalu melakukan investigasi, konfirmasi tapi kemudian beritanya tak kunjung ada yang kemudian dikenal dengan “Wartawan MUNTABER “ (Muncul Tanpa Berita).

Penulis Adalah Korwil Sulselbar Tabloid SKOR

1. S. Hasan (Tim Investigasi) 2. Andil Haeril Akbar (Wartawan Kab. Wojo, Palopo Sulsel) 3. Gerzon S. Th. (Wartawan Kab. Mamasa, Sulbar

Tim Investigasi: S. Hasan. DKI: Zulkipli Sukur, S.Sos (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa: Agus Budianto (Korwil). Yudi (Blitar) Jawa Barat: Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan, Wil. III Cirebon) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulawesi: Muhammad Ilham (Korwil). Sulsel/Sultra: Abdul Aziz, S.Pd, Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Wartawan Sulseltra), Muh. Saleh AR (Biro Pinrang, Sidrap, Pare-pare), Hardiana (Wartawan Pinrang), Suardi , Nasruddin (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali), Andil Haeril Akbar (Wartawan Kab. Wojo, Palopo) Sulbar: Abdullah G. (Kepala Perwakilan), Maenunis Amin (Biro Polman), Nurfianti (Biro Mamuju), Zainuddin (BiroMamuju Utara), Gerzon S. Th. (Wartawan Kab. mamasa) Sulteng: Hamka (Kepala Perwakilan) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Faisal Kelana (Koordinator Wilayah), Kasmidi Panjaitan, Andi Gunawan, Syarifuddin (Wartawan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa), Agusnin Arif, Saiful Bahri (Wartawan Aceh Besar), Eg. Yareng Susno (Wartawan Simeulue)

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber


04

Edisi 05/Oktober 2012

Kabar Utama

SKOR, Jakarta

Perselisihan antara POLRI - KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum, utamanya penanganan korupsi pengadaan simulator SIM yang terjadi di jajaran Korlantas Mabes Polri, akhirnya mendapatkan perhatian dari Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan melalui konfrensi Persnya di Istana Negara (8/10/2012) pukul 18.00 Wib, pasca pertemuan antara Pimpinan KPK dan Kapolri yang dipimpin Presiden didampingi Mensesneg, Sudi Silalahi.

POLRI dan KPK telah mengupayakan menyelesaikan perbedaan itu, merujuk pada undang-undang atau Memorandum Of Understanding (MOU) tapi tidak menghasilkan kata sepakat. “Saya harus berhati-hati untuk memasuki wilayah hukum dimana KPK sedang bekerja karena isunya sangat sensitif”, kata Presiden dalam keterang Persnya. Mensesneg telah memberikan penjelasan akibat kegaduhan tersebut, juga yang diberitakan oleh media dan melalui sms (pesan singkat, red) yang langsung saya terima, kata SBY. Dilanjutkan, untuk diketahui, bahwa pada Tanggal 5 oktober (sore hari) saya memanggil Kapolri sebelum terjadinya insiden dan pada malam harinya (pasca insiden, red) melalui Menkopolhukam, Joko Suyanto telah memberikan arahan agar Kapolri dan KPK segera membuat pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi tidak benar kalau Presiden hanya berdiam diri, terang SBY. Pertemuan antara Pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang Wijayanto), Kapolri (Timur Pradopo), mensesneg (Sudi Silalahi) yang dipimpin langsung Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, berjalan dengan baik dan konstruktif. solusi yang telah disepakati lebih lanjut agar dapat dijalankan oleh KPK dan POLRI, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kewenangan penyidikan, kapan KPK mengambil alih Penyidikan dan bagaimana caranya pengambil alihan tersebut. Terkait hal tersebut, Empat poin yang menjadi fokus perhatian Presiden, yaitu : 1. Terkait Siapa yang akan menangani kasus simulator SIM Korlantas Polri. Telah disepakati bersama, bahwa solusinya adalah penanganan kasus korupsi tersebut lebih tepat ditangani oleh satu lem-

baga yaitu KPK karena jika cukup bukti akan dituntut bersama sama, sebagaimana Undang-undang KPK No. 30 Tahun 2002 Pasal 50. 2. Terkait Penugasan penyidik POLRI di KPK. Solusinya adalah Pemerintah akan segera mengeluarkan aturan baru yang tepat untuk KPK dan POLRI dan akan diberikan waktu penugasan yang cukup lama, yaitu 4 Tahun dan dapat diperpanjng 4 Tahun lagi tapi dengan koodinasi Kapolri, tapi jika dianggap menghalangi kinerja KPK, dapat dilakukan alih status jika yang bersangkutan bersedia. 3. Terkait penegakan hukum atas Penyidik Polri yang bertugas di KPK, Kompol Novel Baswedan. sebagaiman Insiden Tanggal 5 oktober 2012, sangat disesalkan oleh Presiden karena dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh novel, tidak berkaitan dengan tugasnya di KPK dan kejadiannya pada 8 Tahun yang lalu. Menurut pandangan Presiden adalah sangat tidak tepat baik dari segi waktu maupun caranya. 4. Berkaitan dengan Revisi Undangundang KPK oleh DPR RI, merevisi sebuah Undang-undang adalah dilandasi dengan niat yang baik dan pemikiran yang tepat serta memberikan penjelasan kepada publik tentang alasan revisi tersebut. “prinsip saya adalah tidak setuju dan menolak setiap upaya untuk memperlemah KPK dan mendukung upaya untuk memperkuat KPK”, Kata Presiden SBY menegaskan. ©S02


Kabar Utama

Edisi 05/Oktober 2012

SKOR, Sulbar-Polman

P

enegakan Supremasi hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat seakan memasuki babak baru, kasus perdata antara Pengurus Besar Darud Da’wah Wal Irsyad (PB DDI) dengan Universitas Syariah Mandar (Unasman) terus bergulir. Ada sentilan dari sejumlah masyarakat bahwa kasus itu bak cerita Sinetron yang skenarionya seakan tak berkesudahan dan terus bersambung. Pasalnya, sejak Tahun 2008 lalu, PB DDI telah memenangkan kasus itu sampai pada tingkat peradilan tertinggi di Indonesia (Mahkamah Agung, red), namun penegakan Supremasi Hukum seakan membentur tembok konsfirasi kekuasaan di Eksekutif dan Yudikatif, bahkan dari penjelasan Ketua Umum PB DDI, Prof. KH. Muiz Kabry bahwa Surat permohonan Eksekusi telah berkali-kali dikirimkan Ke PN namun mental berkali-kali itu juga.

Sejalan dengan berita SKOR edisi sebelumnya dengan judul “Putusan PN Polman CACAT Hukum” serta penyataan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Polewali Mandar, Kadarisman Al Riskandar, SH MH bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan PK MA, Tanggal 21 Oktober 2008 masih menunggu hasil Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Putusan PN Polman Nomor : 01/Pdt.Plw/2011/PN.POL Tanggal 04 Juni 2011, karena ada perlawanan hukum dari Pihak tereksekusi (Unasman, red) atas putusan PK tersebut dan kita harus menunggu putusan bandingnya dari PT Makassar, kata Ketua PN saat ditemui Skor (5/9/2012). Bak sejalan dengan bunyi pepatah, “gayung bersambut” atau “kebenaran pasti terungkap”. Pada 20 September 2012 lalu, melalui sidang Majelis, Pengadilan Tinggi (PT) Makassar telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Polewali Mandar Nomor : 01/Pdt. Plw/2011/PN.POL Tanggal 04 Juni 2011, yang seakan mengisyaratkan, betapa sistem penegakan hukum di PN Polman perlu mendapatkan pengawasan dari berbagai elemen terkait, agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya

untuk menghilangkan troma Masyarakat akan ketakutannya berperkara di pengadilan karena seyogyanyalah bahwa Hakim di Pengadilan itu adalah mewakili Tuhan di Dunia. Dengan dibatalkannya Putusan PN Polman tersebut. sesuai hukum, dengan sendirinya kasus tersebut kembali pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI (MA) No. 357 PK/ Pdt/2008, Tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkra) dimana Eksekusi adalah rangkaian dari putusan tersebut, sejak keluarnya putusan PK MA Tahun 2008 lalu, Eksekusi belum pernah dilaksanakan hingga tuntas oleh PN Polman, pasca gagalnya eksekusi pada Januari 2011 lalu. Pasca pembatalan Putusan PN Polman, PB DDI melalui Tim Kuasa Hukumnya, H. Baharuddin Side, SH MH kembali mengirimkan surat permohonan Eksekusi pada 04 Oktober 2012. Surat permohonan eksekusi tersebut, tercatat sebagai surat permohonan ke- Enam yang dilayangkan PB DDI melalui kuasa hukumnya sejak bergulirnya kasus tersebut di ranah hukum. ©S.02


06

Edisi 05/Oktober 2012

Skandal Korupsi

SKOR, Jakarta

Nafas para koruptor sempat terhenti beberapa saat, setelah mendengar pidato bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya mendukung penuh sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi.

S

ulawesi Barat adalah Propinsi termuda dalam bingkai NKRI dan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2011, sulbar masuk kedalam daftar Propinsi terkorup se Indonesia. Itu terbukti dengan tidak pernahnya mendapat penghargaan dari BPK selama berdiri dan diakuinya sebagai salah satu Propinsi di Indonesia dan yang lebih membuat para koruptor panik dan ketakutan adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang ”pemeriksaan Gubernur atau Bupati atau Pejabat Negara yang tersandung kasus, baik kasus tindak Pidana Umum maupun Kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan tidak perlu lagi meminta izin Presiden untuk memeriksa dan atau menangkap mereka”. Pidato presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan angin segar bagi pejuang pemberantasan korupsi, sekaligus bom waktu bagi para koruptor, khususnya Sulawesi Barat. Apapun alasan dan argumen para pejabat sulbar tentang tudingan itu, yang pasti bahwa kasus yang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh aparat penegak hukum baik pusat (KPK) maupun Daerah (Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulselbar), adalah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulbar, antara lain Kasus Pengadaan Kapal Fiber, Pengadaan Moubiler, Kasus Bansos, Kasus Gernas, kasus Pembangunan Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Umum Regional Propinsi Sulawesi Barat,

Dana Pasca Bencana, Percetakan Sawah, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan dll. Zubair salah satu aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi, baru-baru ini di jakarta menyerahkan satu (1) bundle dokumen kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi Barat kepada KPK, usai menyerahkan dokumen tersebut kami sempat menanyakan kasus apa saja yang dilaporkan kepada KPK. Dalam wawancara singkat itu kami mendapat inpormasi bahwa kasus yang dilaporkan itu adalah kasus lama yang sudah ada di pihak Kepolisian dan Kejaksaan namun penangananya sampai sekarang belum jelas. Menurut zubair, bahwa KPK berhak mengambil alih kasus tersebut lewat kewenangan KPK yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2002, dengan alasan apabila ada laporan masyarakat bahwa kasus yang ditangani kepolisian atau kejaksaan tidak jelas atau berlarut-larut, maka KPK dapat mengambil alih kasus tersebut, sebagaimana kasus wali kota semarang dan yang terheboh adalah kasus simulator sim. Berikut pernyataan zubair sesaat setelah menyerahkan laporan kepada KPK, “saya melaporkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Barat yang sampai sekarang belum jelas rimbanya (proses), saya pun bersyukur karena dengan tergantinya penyidik polri yang ada di KPK, secara otomatis kasus-kasus yang dulu saya laporkan akan diangkat kembali bila terus dipertanyakan. Demikian pula halnya kasus yang saya

laporkan sekarang ini, mengingat ada isu dari orang dalam KPK bahwa pemberantasan korupsi kedepan akan lebih mengarah ke daerah, itu bisa saja terjadi untuk menghindari kisruh yang lebih parah antara KPK dengan polri serta DPR. Namun yang terpenting teman-teman perlu ketahui, bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sulbar, itu karena Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Keluarga dan Kroninya patut diduga terlibat dalam setiap kebocoran Keuangan Negara tersebut. Salah satunya adalah kasus Pengadaan Mobiler dan Kasus Pembangunan Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat.” Lebih lanjut zubair menjelaskan bahwa untuk sekarang ini dirinya fokus mengawal tiga kasus korupsi sulbar yang semuanya itu melibatkan Gubernur dan Bupati, dan terkhusus mengenai kasus Pembangunan Ponek dan Bank Darah RSUD sulbar, penyidik KPK berjanji dalam waktu dekat akan menetapkan tersangkanya. Saat ditanyakan sejauh mana keterlibatan Gubernur atau keluarganya atau Kroninya dalam kasus korupsi yang saudara laporkan, serta apa buktinya. Zubair tidak menjelaskan secara detail, namun dia memberi gambaran atau contoh terkait

pemeriksaan Gubernur atau Bupati atau Pejabat Negara yang tersandung kasus, baik kasus tindak Pidana Umum maupun Kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan tidak perlu lagi meminta izin Presiden untuk memeriksa dan atau menangkap mereka”. kasus Rumah Sakit Umum Daerah Sulbar dengan mengatakan “pernahkah saudara dengar atau lihat ada proyek yang dimenangkan lebih dari satu rekanan/perusahaan, mengapa hal itu bisa terjadi di sulbar, tanya sama gubernurnya, kata Zubair. Dilanjutkan, Kemudian kasus gernas, kasus rumah jabatan, ada apa itu semua”. Mengenai bukti permulaan yang saya laporkan, itu rahasia demi menjaga keamanan dan kerahasiaan saksi saya, yang jelas bukti itu ada berupa surat/dokumen dan ada pula dalam bentuk rekaman atau gambar, dan semua bukti terebut telah diterima oleh penyidik KPK sebagai Bukti Permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti kasus Tipikor.” Terpulang dari banyaknya kasus korupsi yang membelit sulbar selama ini, yang akibatnya sangat dirasakan masyarakat kecil, kedepan kita berharap ada upaya aparat penegak hukum memberi epek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sulbar, kuncinya. ©S02


Skandal Korupsi

SKOR, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberi kejutan kepada publik terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Perkembangan kasus Hambalang, mudah-mudahan akan ada yang mengejutkan kita semua," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta (9/10). Samad meyakinkan publik bahwa KPK masih terus mendalami kasus tersebut dari seluruh aspek yang berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. "Pada akhirnya kalian akan bisa mengupdate status ini dan mungkin yang ada dalam pikiran kalian akan terjadi," ujarnya. Hal tersebut karena rasa dan alur pikir KPK sama dengan rakyat Indonesia terhadap kasus Hambalang. "Dan itulah yang akan KPK lakukan dalam mengungkap kasus tersebut."

M

SKOR, Jakarta arkas Besar Polri menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan kasus dugaan korupsi di proyek pengadaan alat driving simulator kendaraan. Tindaklanjutnya dilakukan dengan pelimpahan berkas penyidikan tiga tersangka yang sebelumnya telah

Edisi 05/Oktober 2012

07

Menurut juru bicara KPK Johan Budi, tidak ada permintaan keterangan terkait Hambalang pada Selasa (9/10) hari ini. Terhadap tersangka yang ditetapkan oleh KPK, yakni Deddy Kusnidar juga belum ada rencana pemeriksaan. hal tersebut karena KPK tengah menghadapi persoalan lain (konflik KPK-Polri) yang cukup memeras energi, sehingga beberapa penyidikan kecepatannya berkurang, termasuk Hambalang. "KPK berharap polemik Polri-KPK ada jalan keluar sehingga energi bisa dikembalikan lagi ke proses pemberantasan korupsi. ŠS02

ditangani Polri ,yakni mantan Waka Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dan Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA). KPK akan menyidik dugaan suap dalam kasus tersebut. Sementara penyidikan dua tersangka lainnya Kompol Legimo dan AKBP TeDdy Rismawan akan tetap ditangani oleh Bareskrim. Di Bareskrim akan diusut mengenai penyelewengan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keduanya. Sedangkan, untuk mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, kata Suhardi, akan tetap ditangani KPK seperti kesepakatan awal. Sudah disepakati juga bahwa sebagaimana dijelaskan Pimpinan KPK bahwa tersangka DS (Djoko Susilo) kemudian tiga lagi tersangka BS, SB dan DP itu akan diserahkan KPK dengan mekanisme yang akan diatur kemudian," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Suhardi Alius saat jumpa pers di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/10). Permasalahan waktu penyerahan, belum dapat ditentukan karena Polri harus berkoordinasi ter-

lebih dahulu dengan Kejaksaan Agung. Pasalnya, berkas perkara tiga tersangka yang akan dilimpahkan, telah masuk ke Kejaksaan Agung dan diteliti oleh jaksa. Selain itu, Polri pun harus berkoordinasi dengan pengadilan terkait izin penahanan yang telah dilakukan Bareskrim terhadap para tersangka tersebut. Polri menjamin, meski dilimpahkan pada KPK, masa penahanan para tersangka tidak akan berpengaruh dan tetap sesuai aturan yang berlaku. "Ini akan segera kita koordinasikan dengan KPK, Kejaksaan Agung dan pengadilan untuk mekanisme penyerahannya, karena di sini kan juga sudah penyidikan. Kita betulbetul melaksanakan sinergi ini sesuai dengan koridor hukum, sehingga tidak dipersalahkan kemudian hari," ujar Suhardi. Seperti yang diketahui, sebelumnya memang terjadi sengketa kewenangan antara Polri dan KPK terkait penanganan kasus simulator. Dalam kisruh itu, bahkan terlihat rebutan penetapan tersangka. Mereka menetapkan tersangka yang sama yaitu Brigjen Didik Purnomo, AKBP Teddy Rismawan, Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. ŠS01


08

Edisi 05/Oktober 2012

R

SKOR, Jakarta akyat menunggu bukti sikap dan ketegasan KPK dalam memberantas korupsi. Rakyat akan melihat apakah semua keluhannya selama ini terhadap pemberantasan korupsi hanya wacana saja atau hanya untuk menutupi ketidakmampuan dan keseriusan lembaga super body itu dalam pemberantasan korupsi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh KPK-Polri adalah pidato yang dinanti-nantikan rakyat karena pidato itu benar-benar me-

Kabar Nasional

menuhi semua keinginan rakyat Indonesia. meski menuai banyak kritikan dari sejumlah Aktivis ataupun pengamat, Rakyat akan berada sepenuhnya di belakang SBY. Pidato itu memenuhi keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Semua poin yang disampaikan SBY sudah mencakup semua tuntutan rakyat,” kata Iberamsjah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (9/10). “Kita akan lihat nanti konsekuensi KPK, walau KPK selalu menegaskan dalam pemberantasan korupsi mereka tidak butuh dukungan presiden karena mereka lembaga independen, apakah serius atau cuma mengembangkan wacana-

wacana saja. KPK harus membuktikan bahwa kendala yang selama ini mereka keluhkan bukan hanya lempar tanggungjawab saja atas ketidakseriusan mereka memberantas korupsi,” tegasnya. KPK harus bisa membuktikan pemberantasan korupsi dengan fakta dan bukan dengan janjijanji atau alasan-alasan tidak bermutu. Jangan hanya bicara mau menangkap atau mau ada tersangka baru, tapi biang-biang koruptornya masih bebas. Kalau masih mengeluarkan alasan, maka tidak salah jika kemudian rakyat yang tadinya ada dibelakang KPK malah akan menuntut bubarkan KPK,” ujarnya.

Semua perkara korupsi yang sampai saat ini masih menggantung di KPK antara lain kasus korupsi pajak, Hambalang, Wisma Atlet dan Kasus PON Riau harus bisa dituntaskan oleh KPK. “Ini sudah pernyataan langsung dari SBY bahwa dia mendukung penuh langkah KPK. Maka jangan hanya fokus pada masalah korupsi simulator Sim, korupsi pajak, wisma atlet, Hambalang, rekening gendut. Semua perkara korupsi yang ditangani KPK harus tuntas. KPK jangan lagi mengembangkan isu bahwa ada campur-tangan penguasa dan partai politik besar hingga pekerjaannya tidak pernah tuntas," terangnya. ©S02

jadi p e nyidik untuk beberapa kasus besar yang ditangani KPK termasuk kasus korupsi di proyek simulator, sehingga publik menyalahkan Polri yang seakan sengaja menjerat Novel. Polri membantah hal itu dan menyatakan pengusutan kasus ini dan jeratan hukum pada Novel adalah murni proses penegakan hukum. Melihat kontroversi yang tak kunjung usai antarlembaga penegak hukum itu, akhirnya Presiden

ikut angkat suara. Presiden sesalkan kedatangan polisi saat itu di KPK. Termasuk, pengusutan kasus itu yang dianggap tiba-tiba. Meski demikian, Presiden tak meminta kasus itu dihentikan. Oleh karena itu, Polri hanya merasa perlu melihat waktu yang tepat untuk menangkap Novel dan mengusut kasusnya. Itu berarti, Novel belum bisa bernapas lega dan berpikir kasusnya akan selesai setelah pidato Presiden, Senin malam lalu. ©S03

SKOR,Jakarta

Pada Jumat (5/10) lalu di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, sempat riuh dengan kedatangan para perwira dari Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu. Wartawan yang bertugas meliput di KPK, mengira mereka datang untuk melakukan penjemputan paksa terhadap lima penyidik polisi di KPK yang menolak dilakukan rotasi oleh Institusinya. Terkait dengan pandangan Presiden SBY, Polri akan menunggu waktu yang tepat untuk mengusut keterlibatan Novel dalam kasus dugaan penganiayaan berat di Bengkulu, 2004 silam. "Sebagaimana Presiden sampaikan timing dan momentum tidak tepat, sehingga akan dirumuskan kembali waktu dan caranya yang lebih mengedepankan etika. Ya nanti kita lihat kembali, kapan waktu yang pas," ujar Suhardi dalam jumpa pers di kantor Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (9/10). Markas Besar Polri mengisyaratkan tetap akan mengusut kasus yang melibatkan penyidik polisi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisaris Polisi Novel Baswedan. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Suhardi Alius, sejauh ini Polri mematuhi arahan Presiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono yang menyebut insiden Jumat (5/10) pekan lalu untuk menangkap Novel di KPK sangat tidak tepat waktu. Namun, para perwira polisi tersebut mengaku, kedatangan mereka untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK, terkait rencana penangkapan Novel Baswedan. Novel diduga melakukan tindakan penganiayaan berat dengan menembak enam pelaku pencuri sarang burung walet di sebuah pantai, usai memeriksa enam pelaku itu. Dalam insiden yang terjadi Februari 2004 itu, salah seorang diantara pelaku bernama Mulyan Johani alias Aan. Peristiwa yang dianggap basi dan diungkap lagi itu sudah pasti mengundang pertanyaan publik. Tudingan bertubi-tubi pun dilayangkan pada Polri, yang dianggap melakukan kriminalisasi pada KPK. Apalagi, Novel saat ini men-


Kabar Nasional

SKOR, Jakarta

Sebagai Provinsi termuda di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat serta pembangunan Infrastruktur berkembang demikian pesatnya di Sulawesi barat. Tercatat pada tahun 2012-2013 ini, seabrek Mega Proyek dipastikan mengalir ke daerah hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Ditemui di Kantornya (10/10/2012), Drs. H. Ibnu Munzir menjelaskan, mengangkat dan memperkenalkan posisi Provinsi Sulawesi Barat agar mendapatkan perhatian pada tingkat nasional dan Internasional terus kita upayakan, bahwa Sulbar memiliki Sumber Daya alam dan Sumber daya Manusia yang tidak kalah dengan daerah lain, terang Ibnu. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Sulbar, seperti sarana perhubungan udara, perhubungan laut, perhubungan darat, peningkatan produksi perikanan kelautan, pertanian dan perkebunan serta koperasi, tentunya tidak terlepas dari kerjasama kami di DPR dengan Pemerintah Daerah, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik tentunya adalah hal penting yang sangat menunjang untuk mengupayakan serta mengawal bantuan dari pusat agar dialokasikan di Sulawesi Barat, terangnya. Hal tersebut saya lakukan untuk mencoba mem-

berikan komitmen, sebagai gambaran dari tanggungjawab saya sebagai wakil sulbar di DPR RI. Untuk kepentingan pembangunan sulbar, sebagai lokomotif ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Saat ini, Hampir semua pasar di Kabupaten yang ada di Sulbar, telah kami berikan bantuan. Untuk Tahun 2013, direncanakan bantuan untuk Pasar-pasar di kecamatan, petani nilam di Mamuju utara dan menjadikan Sulbar sebagai pusat Industri Rotan. Demikian juga kakao sebagai program inti gubernur, Drs. Anwar Adnan Saleh. Ditanyakan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI Tahun 2014 mendatang, “maju atau tidak itu urusan partai, kecenderungan elektabilatas melalui survei menjadi penilaian internal DPP Partai Golkar, kita lihat siapa yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi maka itu yang akan kita dorong dan tentu saja saya sebagi pengurus DPP, Korprov dan Wakil Sekjen juga berada didalamnya, berkompetisi dengan Kader-Kader lainnya, kata Ibnu. ŠS02

No. Anggota: A-275 FRAKSI: Partai Golongan Karya KOMISI: Perdagangan, Perindustrian, Investasi, UKM, Koperasi, BUMN, Standarisasi Nasional (Komisi VI)

Drs. H. Ibnu Munzir Daerah Pemilihan: Sulawesi Barat Tempat/ Tanggal Lahir: Jene'ponto, 11 november 1960 Alamat: Jl. Gaharu Terusan 1 Rt. 008 Rw. 011 No. 5B Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Jakarta Jenis Kelamin: Laki-laki Agama: Islam Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Nuraida Djamaluddin, SH c. Jumlah anak 4 (empat) orang Pekerjaan Sekarang: Direktur Utama PT Persada Duta Utama Pendidikan: S1 UNM (IKIP) Makassar, Lulus Tahun 1984 Perolehan Suara: 41.949


10

Edisi 05/Oktober 2012

Kabar Daerah

SKOR, Sulbar-Polewali

matang dalam melaksanakan program-programnya, terutama mutu dan kualitas siswanya baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan Extraqurikuler yang dilakukan disekolah seperti Kegiatan Olah Raga, Marchin Band Cilik serta Kegaiatan Seni Budaya Lainnya. Selain meraih Sepuluh besar terbaik hasil Ujian Akhir Nasional (UAN), serta Sejumlah prestasi yang diraih siswanya itu berkat adanya kerja sama pada semua Guru yang secara langsung mem-

berikan bimbingan belajar dan pelatihan bagi siswa, tyerangnya. Dilanjutkan, Kepala Sekolah Hj. Sukmawati Salam S.Sos yang sangat membaggakan sekolah adalah anak siswa kami atas nama “Theo Teguh Pramono “ yang meraih Juara Dua dan Juara harapan Satu pada Lomba Cipta Lagu dan cipta puisi, pada Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional dan mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, saat hari ulang tahun Republik Indonesia Tahun 2010 lalu. Prestasi lainnya yang diraih diantaranya adalah 1. Juara umum O2SN se-Kabupaten Poleawli Mandar Tahun 2012 2. Juara satu Lomba MIPA yang diraih siswa atas nama Abdillah Yahya. 3. Juara Satu Karate Kata Komite Per-

orangan Junior pada Kejuaraan Kapolda Cup Sesul-selbar Tahun 2012. 4. Juara Satu Polisi Cilik se-Sulawesi Barat. 5. Pentas Seni Terbaik sekabupten Polewali Mandar. 6. Meraih Penghargaan Nilai Karakter perilaku hidup Bersih, Karakter Religius dengan membudayakan Sholat Dhuha Setiap Pagi secara bergiliran di Mushollah sekolah yang dipimpin langsung Guru Agama, H. Akib S.Ag. Ditanyakan tentang adanya sumbangan dari siswa, Kepala Sekolah membenarkan hal tersebut namun dia menegaskan apa yang dilakukannya itu atas inisiatif orang tua Siswa sendiri, itu bukan atas kemauan pihak sekolah dan itupun dibebankan kepada orang tua siswa yang dianggap mampu, kita putuskan Sumbagan itu melalui rapat Komite sekolah. Hal senada juga disampaikan Ketua Komite Sekolah, bahwa Sumbangan sejumlah siswa di sekolah Dasar Rintisan berstandar International 066 Pekkabata Polewali Mandar dilakukan atas inisiatif orang tua siswa dan itupun hanya berlaku bagi siswa yang orang tuanya mampu secara ekonomi, ungkap ketua komite sekolah, DR. Anwar Sewang, M.Ag saat ditemui diruang kerjanya. ©Muh. Ilham

yang diduga dirahasiakan. Menurut keterangan salah seorang Guru di SD Ciniru yang meminta namanya tidak disebutkan, Dia tidak mengetahui adanya bantuan operasional pendidikan inklusif senilai 10 juta, “Saya baru tahu kalo ditahun 2011 ada dana BOPnya untuk inklusif”, ungkapnya. Penyelenggaraan program inklusif di SDN Ciniru yang dikabarkan sudah berjalan dari mulai tahun 2003/2004, sehingga sangat tidak wajar bilamana terjadi adanya ketidakpahaman antar guru dikegiatan inklusif, yang seharusnya mereka lebih menguasai dan lebih profesional jika asas keterbukaan dan jalinan kerjasama disekolah betul-betul diimplementasikan. Lemahnya daya tanggap para guru dalam memberikan pembelajaran dikarenakan tidak memiliki bakat, keterampilan, kemampuan dan kompetensi dipendidikan inklusif, sehingga dalam penyelenggaraannya dinilai kurang menyentuh ke pribadi

anak. Selain itu dari sisi pemanfaatan dana BOP yang dikucurkan oleh pemerintah kepada sekolah, juga dinilai kurang terserap untuk kepentingan/kebutuhan anak yang terdaftar dalam pendidikan inklusif, terbukti dengan kurangnya diberikan perhatian serius saat PBM berlangsung. Dengan munculnya persoalan yang terjadi dilapangan, tentu diharapkan

pihak pemerintah melalui para penanggung jawab programnya dapat turun tangan untuk meninjau keberadaannya dengan diberikan pemahaman yang serius, agar dalam penyelenggaraannya mereka dapat melakukan dengan baik melalui terwujudnya asas keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, berpotensi, efektif, efisien dan profesional. ©Lan

Sekolah Dasar Negeri rintisan bertaraf international 066 Pekkabata, Polewali Mandar yang dipimpin Hj. Sukmawati Salam S.Sos. dengan Jumlah Siswa 520 Orang dengan tenaga pengajar PNS sebanyak 26 Orang dan 4 Tenaga Honorer ditambah 2 Orang penjaga sekolah/ Satpol Pendidikan.

Dalam kepemimpinannya, SD 066 telah banyak kemajuan, sejumlah prestasi baik berskala lokal, regional dan skala Nasional yang telah dicapai. Hj, Sukmawati Salam Saat ditemui diruang kerjanya pada Media ini mengungkapkan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban seorang kepala sekolah harus memiliki perencanaan yang

P

SKOR, jabar-Kuningan enyelenggaraan program inklusif telah berjalan cukup lama di Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan oleh beberapa sekolah yang tersebar dibeberapa kecamatan, baik itu ditingkatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, namun proses pengusulan Siswa yang membutuhkan program pendidikan khusus tersebut diragukan efektifitasnya. Menurut keterangan sumber, jumlah peserta didik yang terdata pada tahun 2011 berjumlah 36 anak dan ditahun 2012 sekarangpun mengalami jumlah yang sama yakni 36 anak, yang latar belakangnya mereka rata-rata lamban dan berkesulitan belajar. Lanjutnya, jumlah penerima bantuan beasiswa ditahun 2011 yakni untuk 16 anak dengan nilai bantuan 750.000/Anak, namun disayangkan mengenai dana 10 juta untuk BOP dirinya tidak bisa menjelaskan alur penggunaannya


11

SKOR, Sulsel-Tana Toraja emperingati seabad Injil di Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menggelar seminar dan lokakarya (Semiloka) refleksi 100 tahun Injil masuk ke Tana Toraja dari tahun 1913-2013, yang akan digelar selama dua hari. Ketua Panitia Nasional Peringatan 100 Tahun injil masuk Toraja, Yunus Sirante mengatakan kegiatan ini mengangkat tema Sangtiangkaran Pakalebu Pa’inaan Umbangun Sangtorayan Lan Lili’na Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa apresiatif kritis hasil interaksi Injil dan Kebudayaan Toraja selama 100 Tahun dan mengupayakan sebuah strategi kebudayaan untuk masa 100 Tahun

M

SKOR, Sulsel-Tana Toraja Setelah beberapa pekan menjadi buronan Polisi, akhirnya Delapan orang pelaku pengeroyokan dan pembunuhan terhadap warga Desa To Kulu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang akhirnya menyerahkan diri ke Polres Tana Toraja. Sebelumnya, Dua orang pelaku sudah terlebih dahulu ditangkap aparat Kepolisian Polres Tana Toraja, mereka adalah Calvin alias Capping dan Riser Laurance alias Tua yang ditangkap di Kolaka, Sulawesi Tanggara. Saat ini keduanya sudah mendekam di sel Polres Tana Toraja. Wakapolres Tana Toraja, Kompol Novly F Pitoy yang dikonfirmasi Wartawan membenarkan hal etrsebut. Novly menjelaskan saat ini para pelaku tengah diperiksa penyidik, katanya. dilanjutkan, “Setelah peristiwa

berdarah tersebut para pelaku melarikan diri bahkan ada yang sampai ke Kalimantan,” kata Novly. Novly menambahkan saat ini masih ada Empat orang pelaku yang belum menyerahkan diri dan masih dalam pengejaran aparat Kepolisian. “Masih ada empat orang DPO, namun kami sudah mengantongi identitasnya,” ujarnya. Sebelumnya terjadi perkelahian antar kelompok di Tana Toraja, peristiwa ini menyebabkan seorang warga bernama Rusmin (20 Thn) meninggal dunia akibat terkena hantaman benda keras di kepala bagian belakang, selain itu tiga orang warga laiinya juga mengalami luka tikaman. Akibat dari pertikaian itu, jalur transportasi darat dari Enrekang ke Toraja dan Makassar sempat tertutup karena warga di perbatasan Kabuapaten Enrekang dan Toraja memblokir jalan. Satu Pleton Brimob dari Pare-Pare langsung d i t u r u n kan untuk mengamankan situasi di perbatasan pasca bentrokan tersebut. ©Nasruddin

yang akan datang. Kegiatan ini, menurut Yunus akan melibatkan sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, bersama Masyarakat Toraja, Masyarakat Seko, Masyarakat Suppiran , Masyarakat Enrekang, Masyarakat Kalumpang dan Masyarakat Luwu. “Adapun pembicara yang akan kita hadirkan diantaranya Mgr. John Liku Ada’, Pdt Zakaria J Ngelow, Jonathan L Parapak, Henrietta H Lebang, Stanislaus Sandarupa, Pdt C Parintak, Muhammad Husni, Yakobus Mayong Padang dan Abdon Nababan, ujar Yunus. ©Nasruddin DM

SKOR,Makassar Video mesum yang menampilkan adegan tidak senonoh antara oknum guru dan seorang siswi SMU di Kecamatan Belawa, menggemparkan warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Warga setempat geram dan merusak rumah sang guru. Video tersebut terbagi dalam dua file video berdurasi 18 menit 25 detik dan 15 menit 46 detik. Tampak, oknum guru senior berinisial JM (50 tahun) sedang bercumbu dengan siswi yang baru saja lulus. Akibat peredaran video mesum ini, warga Belawa pun murka dan merusak rumah sang guru cabul tersebut yang berada di Desa Menge, Kecamatan Belawa, namun sang guru cabul tersebut selamat karena sudah diamankan oleh anggota Polsek Belawa. Camat Belawa Ahmad Jahran yang dihubungi wartawan, mengutuk aksi cabul antara oknum guru dan siswanya tersebut. Ia meminta sang guru ditindak tegas oleh atasannya dan dipidanakan sesuai Undang-undang yang berlaku. Ahmad mengaku mengetahui kehebohan peredaran video mesum guru dan murid di daerahnya sejak Selasa. "Kami warga Belawa sangat malu atas adanya perbuatan asusila antara guru dan muridnya di Belawa, kalau guru itu bukan warga asli Belawa, ia merupakan pendatang yang membuat malu daerah kami, guru itu harus dipecat!" ujar Ahmad. ©Suardi


12

Edisi 05/Oktober 2012

Liputan Khusus

Sederhana namun meriah, begitulah gambaran suasana pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Provinsi Nusa Tenggara Barat pimpinan Edy Muhlis S Sos. Kehadiran IPJI di Nusa Tenggara Barat bukanlah kali pertama, sebab sebelumnya IPJI Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Farid H sejak tahun 2007 yang lalu. Dalam kesempatan itu hadir Ketua Umum IPJI Taufiq Rachman SH SSos beserta kolektifnya, diantaranya Sekretaris Jenderal Joseph Hutabarat SE SH MH, Ir HM Salam Bendahara Umum. Sedang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir Asisten I Provinsi NTB Drs H Ridwan Hidayat mewakili Gubernur NTB didampingi oleh Staf Ahli Walikota Bima Drs Jufri MSi yang mewakili Walikota Bima. hadir pula Wakapolres Bima.


Liputan Khusus

Edisi 05/Oktober 2012

13


14

Skandal Korupsi

Edisi 05/Oktober 2012

P

SKOR, Jakarta enyusunan APBD Kota Bitung, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi setiap tahunnya berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan. Pemerintah Kota Bitung berupaya terus meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah karena merupakan potensi dan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Kota Bitung. Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja. Sedangkan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan, yaitu apabila diperoleh surplus akan ditentukan pemanfaatan surplus dalam pengeluaran pembiayaan, namun apabila diperoleh defisit akan ditentukan sumber-sumber pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan. Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi malah sebaliknya, dana APBD yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak yang diselewengkan oleh pejabat di jajaran Kota Bitung. Banyak penyelewengan yang tejadi mulai pembangunan Gudang Sawmill Terminal Kayu hingga Penyaluran Biaya

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri Pembangunan Sawmill Terminal Kayu yang dikerjakan oleh CV MS diduga telah terjadi banyak penyimpangan. Mulai dari proses tender yang tidak transparan hingga pengerjaannya yang asal jadi. Dengan demikian pembangunan tersebut berpotensi untuk dikorup, Walikota Bitung Hanny Sondakh agar dapat mempertanggungjawabkan penyelewengan dana tersebut. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak Nomor: 198/KONTRAK/ INDG/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 dengan addendum kontrak Nomor: 01/ADD.I/KONTRAK/INDAG/IVIV/2010 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp 999.388.000,00. Dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 108 hari terhitung mulai tanggal 25 Februari s.d 26 Juli 2010. Pembayaran 100 % dengan SP2D terakhir Nomor: 8167/PERINDAG/2010 tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 99.928,800,00 memuat Berita Acara Serah Teria Pekerjaan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) No-

Tabel 2. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gudang Sawmill Terminal Kayu Tahap Kedua

NO

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME PEKERJAAN SATUAN

PERHITUNGAN REALISASI FISIK

ADD KONTRAK

KEKURANGAN VOLUME

HARGA SATUAN

NILAI KEKURANGANAN

PEKERJAAN PASANGAN BETON DAN PLESTERAN

I 1

Pasangan Pondasi Batu Belah

M3

106,75

145,08

38,33

449.150,00

17.213.898.33

2

Beton Bertulang Pondasi dan Tiang

M3

7,12

8,2

1,08

843.105,16

913.925,99

3

Besi Beton Telapak dan Tiang SNI

M3

7.780,43

8.083,00

302,57

11.535,00

3.495.568,00

PEKERJAAN TIANG DAN ATAP

II 1

Kuda-kuda WF 250x125

Kg

3.204,71

3.262,50

57,79

21.750,00

1.257.028,00

2

Kuda-kuda WF 150x75

Kg

2.194,48

2.705,70

511,22

21.750,00

11.118.948,00

3

Ikat Angin

kg

331,44

334,00

2,56

15.000,00

38.400,00

4

Spandek Atap

M3

925,20

946,00

20,80

78.992,50

1.643.044,00

JUMLAH

35.680.812,62

mor: 02/PHO/INDAG/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Tahap kedua Pekerjaan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pembangunan Sawmill Terminal Kayu dilaksanakan juka oleh perusahaan yang sama yaitu CV MS. Pekerjaaan ini dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor: 460/KONTRAK/INDAG/VII/2010 tanggal 27 Agusutus 2010 dengan Addendum Kontrak Nomor: 249/ADD.I/KONTRAK/INDAG/ IX/2010 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Diketahui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 108 hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2010 s.d 13 Desember 2010. Pekerjaan tersebut sudah dibayar 100% dengan SP2D terakhir nomor: 12728/ PERINDAG/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 memuat PHO Nomor: 02/PHO/INDAG/ XII/2010 tanggal 08 Desember 2010. Pada saat dilakukan investigasi dilapangan pada tanggal 17 Maret 2011 menunjukkan adanya perbedaan antara fisik hasil pekerjaan dengan laporan hasil pekerjaan yang dipergunakan sebagai dasar pencairan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa pekerjaan. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek ini merupakan salah satu bukti ketidakmampuan Walikota Bitung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Padahan Kota Bitung memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembang disegala sector, yang bertujuan untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat. ŠTim


Kabar Nasional

15

pan Ribu Rupiah)

SKOR, Jakarta

P

embangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluatau suatu korruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berporasi; adadasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. lah bahwa Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berdasardan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan kan bukti usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Penawaran PT. MiDalam Undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan pula secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Semangat pembeberantasan korupsi yang tertuang dalam UU Pemberantasan Korupsi bila dikatkan dengan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur 2 periode. Salah satu contoh kasus adalah Pembangunan Ponek dan Bank Dara RSUD Prov. Sulawesi Barat, yang menunjuk PT. Mitra Aiyangga sebagai pemenang dengan melanggar Kepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Presiden secara tegas menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang masuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai dengan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, agar melaksanakan Kepres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara. Maka patut diduga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat Sdr. dr. H. Suparman berkolusi (lihat Pasal 1 angka 4 UU No. 28/1999), dengan Muslimin,D., Muh. Adnan Daming, ST., Muh. Nur Dajwi, ST. Masingmasing sebagai Anggota Panitia Pembangunan Gedung Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat, telah melakukan Tipikor atau Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crimes) yang dapat merugikan keuangan negara, dengan modus membuat Surat Pengumuman No. 008/PAN-FISIK/RSUD-SB/ VII/2012, tertanggal 07 Agustus 2012, yang mememaksakan Perusahan Kroninya, PT. Mitra Aiyangga dengan Penawaran Rp. 3.664.738.000,00 mengerjakan

Edisi 05/Oktober 2012

Proyek Pembangunan Gedung Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat, (DAK) APBN 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.8 milyar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagai berikut : 1. Unsur Setiap orang; adalah dr. Suparman, Muslimin,D. Muh. Adnan Daming, ST. Muh. Nur Dajwi, ST. Merupakan subjek hukum, yang karena perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi; 2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum; adalah bahwa dr. Suparman, Muslimin,D. Muh. Adnan Daming, ST. dan Muh. Nur Dajwi, ST. Telah melanggar ketentuan Kepres Nomor 54 tahun 2010, dan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memenangkan PT. Mitra Aiyangga yang cacat hukum untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ponek dan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat, (DAK) tahun anggaran 2012, dengan Penawaran Rp. 3.664.738.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dela-

tra Aiyangga sebesar Rp. 3.664.738.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), bila diperbandingkan dengan Penawaran PT. Prapudma Indo Raya hanya sebesar Rp. 3.247.646,000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Terdapat selisih sebesar Rp. 417.092.000,00 yang menguntungkan secara langsung PT. Mitra Aiyangga, sebagaimana diatur dalam Kepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; adalah bahwa adanya potensi terjadinya suatu kerugian (Potential Loss) telah cukup untuk dikategorikan telah memenuhi unsur ini, potensi kerugian Negara berapapun besarnya akibat suatu perbuatan melawan hukum merupakan pemenuhan unsur yang sempurna. Selain sudah sangat terang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, juga telah ditegaskan kembali oleh pemerintah dan DPR ketika dimintakan keterangan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006. Rangkaian kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh dr. Suparman, Muslimin,D. Muh. Adnan Daming, ST. dan Muh. Nur Dajwi, ST beserta PT. Mitra Aiyangga dapat merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 3.8 milyar. 5. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; adalah bahwa seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini, dr. Suparman Selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar berkolusi dengan Anggota Panitia, memaksakan PT. Mitra Aiyangga yang cacat hukum, dan melanggar Peraturan Perundang-undanan

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Ponek dan Bank Darah RSUD Prov. Sulawesi Barat, DAK Tahun Anggaran 2012. Menurut Zubair salah satu pemerhati korupsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi RI, menyatakan bahwa Kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Suparman Cs. Patut pula diduga karena tekanan dari Pemprov. dan DPRD Provinsi Sulbar sebagaimana keterangan atau pengakuan yang disampaikan kepada kami, Oknum Pemprov dan DPRD Sulbar dapat pula dijerat dengan pasal yang sama tersebut diatas serta pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHPidana Dengan banyaknya kasus korupsi terungkap atas partisipasi masyarakat secara luas, dan untuk menjaga hal tersebut, DPR RI komisi II, Menteri Sekertaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB. Akan memberikan perlindungan khusus kepada Pejabat Penyelenggara Negara/ PNS, yang memberikan data atau informasi tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa tindak pidana korupsi. Disamping perlindungan kepada pelapor juga akan memberikan sanksi kepada Pejabat Penyelenggara Negara/ PNS yang melakukan Intimidasi dan diskriminasi terhadap Pelapor. Ditempat terpisah Menteri Sekertaris Negera mempertegas hal tersebut,dengan lebih menekankan kepada seluruh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, agar dalam mengambil tindakan atau keputusan tentang Mutasi, Promosi/Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pemberian sanksi atau pemeberhentian, wajib mengacuh pada UU Pokok Kepegawaian, lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila ada oknum yang menyalagunakan/ atau melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, atas nama Pemerintah Pusat, Menteri Sekertaris Negara tidak segan-segan memberikan sanksi baik sanksi Administrasi maupun sanksi Pidana. ŠTeam


16

Edisi 05/Oktober 2012

X-PosE

Satu lagi band Indonesia berprestasi di ajang internasional. Namanya SIMPONI (Sindikat Musik Penghuni Bumi). Band ini menjadi pemenang kedua di kompetisi video musik Anti Corruption Music Competition tingkat dunia. Pemenang pertama jatuh kepada Youssra El Hawary asal Kairo, Mesir) dan juara ketiga adalah S3 dari Goma, Rep. Demokratik Kongo. Sementara videoklip favorite pilihan supporters jatuh kepada Dr. Sley & Da Green Soljas dari Buea, Kamerun. 75 video dari 35 negara masuk ke meja penyelenggara Fair Play Global Music Video Competition yang kali ini sudah yang ketiga diadakan. Syaratnya adalah lagu karya asli dari band yang personilnya harus berusia 18-35 tahun, dengan tema lagu anti korupsi. Acara ini diselenggarakan oleh JMI Foundation, The Global Youth Anti-Corrution Network, dan World Bank Institute . Sebagai pemenang, Youssra El Hawary, SIMPONI, dan S3 akan bergabung dengan lebih dari 1,500 aktivis anti korupsi dari penjuru dunia yang akan berkumpul di 3rd Voices Against Corruption Forum (5-6 November 2012) yang di organized oleh the Global Youth Anti-Corruption Network dan 15th International Anti-Corruption Conference

(7-10 Nov) organized oleh Transparency International. Ketiga pemenang juga akan tampil live pada 10 November di Ulysses Guimarães Convention Center (CCUG) in Brasilia, Brazil. Dalam kompitisi itu SIMPONI membawa "Vonis (Verdict)" sebagai lagu yang dinilai videoklipnya. Lagu ini sendiri adalah anthem dari 'Indonesia Without Corruption Tour' yang akan tour keliling ke 90 sekolah di 9 propinsi, mulai bulan September dan berakhir pada 9 Desember 2012 bertepatan dengan 'the 9th International Anti-Corruption Day' Videoklip "Vonis (Verdict)" yang dilantunkan Rendy Ahmad dkk itu diproduksi oleh WatchdoC Indonesia dan disutradarai oleh Dandhy D.Laksono. Majulah terus Musik Indonesia!. Šnn

Wanita berpayudara datar adalah wanita yang sangat menghargai kebebasan dan percaya pada teori individual. Wanita ini kerap mengalami pertentangan dengan diri sendiri atau orang. Namun begitu, wanita ini dengan mudah mampu mencari penyelesaian dari masalah yang menerpanya. Wanita ini berbakat di bidang seni, seperti dekorasi interior, kerajinan tangan, masak, dan memelihara binatang. Pria idola wanita ini adalah pria yang sabar dan tak banyak bicara. Maklum, wanita ini lebih suka banyak bekerja. Hebatnya, wanita ini mampu menghangatkan cinta dan bisa dipercaya.

Wanita berpayudara naik ke atas adalah wanita yang sangat mudah diatur, setia, waspada, dan menyukai pria yang bicara apa adanya. Wanita ini cenderung memilih pria sesuai kriterianya, karena sekali jatuh cinta maka wanita ini akan setia pada Anda. Ikhlasnya, wanita ini siap menjadi ibu rumah tangga yang merawat anak di rumah. Pria ideal yang diinginan wanita ini adalah pria berhumor tinggi dan terbuka, bukan pria yang kaya harta semata.

Wanita berpayudara kecil ini adalah wanita yang tidak pernah bisa menolak permintaan orang lain. Sifat terbukanya mampu memahami orang lain. Wanita ini sabar, baik hati dan suka menolong. Mungkin kebaikan ini muncul karena wanita ini suka mencampuri urusan orang lain. Membanggakannya, wanita ini bercita-cita menjadi ibu rumah tangga bijak bagi anakanaknya, wanita ini tak tahan stres berkepanjangan. Jika stres ia mudah sakit.

Wanita berpayudara kerucut adalah wanita penuh semangat pantang menyerah. Hobinya olahraga, baca buku untuk literatur dan seni, sehingga wanita ini sangat bernafsu berpetualangan demi menambah pengalamannya. Wanita ini cocok dengan pria yang bisa memahami dirinya, karena dia memang mempunyai sifat alami egois dan bebas melakukan apa saja.


Kabar SPORTs

Edisi 05/Oktober 2012

17

S

epak takraw juga merupakan salah satu olahraga asli Indonesia. Pada era 1940-an permainan bola keranjang ini mulai menggunakan jaring dan peraturan angka, serta para pemain tidak lagi berdiri membentuk lingkaran tetapi dimainkan di lapangan ganda badminton. Dan pada masa sekarang bola yang digunakan tidak lagi yang terbuat dari rotan tetapi yang terbuat dari fiber. Dalam Permainan sepak takraw, dimainkan oleh dua regu (satu regu ada 3 pemain) yang berhadapan dan dipisahkan oleh jaring (net) pada bagian tengah Lapangan yang berbentuk persegi empat panjang dan rata seperti dalam permainan badminton. Tangan adalah bagian tubuh yang tidak boleh tersentuh bola, dan bagian tubuh yang terutama digunakan untuk menyentuh bola adalah kaki dan kepala. Tujuan dari setiap regu adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran.

PERMULAAN PERMAINAN Sebelum permainan dimulai, wasit melakukan undian (Toss) dengan mempergunakan uang logam (toss of coin) untuk memilih bola atau tempat. Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan seorang pembantu wasit (wasit II) dengan dibantu oleh 6 orang penjaga garis (lines man) yang duduk di 4 penjuru lapangan. Regu yang memilih bola yang pertama memulai permainan (set) pertama, selanjutnya pemenang game (set) pertama memulai permainan set kedua.

SEPAKAN PERMULAAN (Service) a. Tekong (Server) itu hendaklah sebelah kakinya berada dalam lingkaran. b. Apit Pelambung bola haruslah berdiri dalam lingkaran (dibagian tengah lapangan). c. Apit yang seorang lagi haruslah berada di dalam lingkaran penjuru lainnya. d. Regu yang menerima service boleh berdiri di mana saja di dalam lapangannya. e. Service dianggap sah walaupun bola menyentuh jaring. KESALAHAN, PELANGGARAN (FAULTS) Untuk regu yang melakukan service: a. Tekong tidak menyepak bola pada lambungan pertama. b. Tekong tidak meletakan sebelah kakinya dalam lingkaran sewaktu melakukan service. c. Kedua kaki pelambung bola dan pemain depan lainnya (Apit kiri/Apit kanan) tidak berada di dalam garis seperempat lingkaran, atau Apit kiri / Apit kanan mengangkat kaki sewaktu melambungkan bola untuk sepakan permulaan (service). a. Menginjak garis (walaupun seorang).

Kepada Yth, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Terkait progaram pemerintah untuk bantuan siswa miskin yang saat ini sedang berjalan, saya mau menanyakan: 1. Berapa nilai Rupiahnya untuk setiap Siswa 2. Berapa siswa yang diberikan bantuan dalam Satu Sekolah 3. Apakah dibenarkan dilakukan pemotongan oleh Oknum Kepala Sekolah/Guru dengan alasan siswa yang bersangkutan memberikan dengan Ikhlas sebagai tanda terima kasih. Mohon jawabannya, Terimakasih. Dari Andi, di Kec. Matakali

b. Tempat pemain-pemain bertukar. c. Mati bagi regu yang melakukan service, JIKA bola tidak masuk lapangan lawan, karena bola menyangkut di jaring atau bola jatuh diluar lapangan. KESALAHAN, PELANGGARAN (FAULTS) Untuk regu yang menerima service: a. Berada di luar lapangan. b. Berjalan, menggertak, mengejek dengan tujuan mengganggu pihak lawan. KESALAHAN, PELANGGARAN (FAULTS) Untuk Kedua regu dalam permainan : a. Menginjak garis tengah. b. Bola jatuh di dalam lapangan sendiri atau di luar lapangan. c. Bola menyentuh jaring dan tidak masuk lapangan lawan. d. Bola mengenai tangan atau lengan. e. Mengepit bola. f. Memegang jaring atau tiang jaring. g. Memainkan bola lebih dari 3 kali berturu-turut. h. Memasuki lapangan lawan. i. Menahan kawan dan menyentuh jaring, tiang jaring, bangku wasit. Šnn


18

Edisi 05/Oktober 2012

Edisi 01/Juni 2012 SKOR, Sulbar-Polman

Berdasar informasi dari Seorang Narasumber yang menelepon ke Redaksi SKOR di Jakarta, terkait adanya pemotongan dana Siswa miskin di SDN 009 Makkombong, Kabupaten Polman provinsi Sulawesi Barat yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk membantu Siswa berprestasi yang kurang mampu. Dana yang seharusnya menjadi hak Siswa, seyognya diberikan secara utuh kepada Siswa yang memenuhi kriteria sebagaiman petunjuk teknis penggunaan dana tersebut tanpa ada potongan dengan alasan apapun.

M

enanggapi tudingan dari berbagai pihak, terkait adanya pemotongan dana Siswa miskin, Kepala sekolah SD Negeri 009 Makkombong, Hj. Nurhayati Fattah Membantah hal ter sebut saat ditemui Skor. “siswa yang bersangkutan diantar Ke kantor Pos untuk menerima langsung uangnya Sebesar Rp 360.000/ siswa didampingi guru, terang kepala sekolah. Hj. Nurhayati menambahkan bahwa yang benar adalah anak siswa didik bersama orang tuanya setelah menerima dana terse-

but datang ke Sekolah menemui guru dan saya, kalaupun ada yang menitipkan sejumlah uang, itu mereka lakukan dengan ikhlas dan jumlahnya berpariasi, maksimal Rp 50.000, alasan Orang tua murid karena menurutnya telah dibantu mengurus berbagai surat keterangan Keluarga Miskin Di Desa/Kelurahan, biaya Foto Copy Berkas, Transport dari sekolah ke kantor Pos Wonomulyo serta biaya makan siang saat antri di Kantor Pos menunggu pencairan, terangnya. Di tempat terpisah, Anwar (Orang tua siswa, Israndi) yang

duduk dikelas Dua, saat ditemui di kediamannnya mengaku sengaja datang kesekolah untuk memberikan ucapan terimakasih kepada guru dan kepala sekolah karena telah membantu dan memberikan perhatian lebih terhadap anak-anaknya, kata Anwar. Dipertanyakan tentang bagaimana proses belajar mengajar di sekolahnya, “Alhamdulillah saya banyak bersyukur pada Allah SWT, atas partisipasi dan dorongan para Orang tua/Wali Murid, tak Lupa pula pada Ketua Komite Sekolah, Sulaiman serta seluruh tenaga pengajar, baik Guru PNS,

SKOR, Sulbar-Pasangkayu atuan Narkoba Polres Mamuju Utara telah menangkap seorang Oknum Anggota DPRD Kabuapten Mamuju Utara Provinsi sulawesi barat, Senin (30 Juli 2012) lalu, sekitar pukul 15.30 wita di Desa Pajalele Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara, terkait penggunaan dan kepemilikan Narkoba Jenis Sabu. Dari tangan oknum angota DPRD tersebut, didapatkan 2 (dua) paket kecil jenis sabu-sabu dan satu pucuk airsoft gun jenis pistol bersama dengan peluru kaliber 38 mm sebanyak 6 (enam) butir, korek api, ponsel, sendok dan kendaraan Dinas R4 jenis Toyota Avanza dengan Nomor DC 98 E. Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi, S.Ik membenarkan penangkapan terhadap oknum anggota DPRD, H. Saparuddin S.Pdi Alias Bapak Sery Bin Muh Daali (55 Thn). Kapolres Matra mengungkapkan bahwa Pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka kasus Narkoba sebelumnya. Setelah melakukan pengintaian dan penye-

S

Honorer dan Staf yang selama ini ikut memberikan pemikiran dan motifasi demi terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dan kondunsif, terang kepala sekolah. Lebih Lanjut, Hj. Nurhayati Fattah mengungkapkan bahwa untuk tahun 2012 ini, Sekolahnya akan medapat bantuan Dana Alokasi Khusus Untuk Rehab gedung sebanyak empat Ruang Kelas Belajar dan ruangan guru, ini semua berkat kerjasama dengan pemerintah dan semua stockholder yang ada dijajaran Dinas Pendidikan Kabupaten. ©Muh. Ilham

lidikan pelaku tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu pada saat melintas di jalan poros trans sulawesi, Desa Pajalele Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara. Soal kepemilikan senjata jenis airsoft gun, Kapolres Matra menyampaikan saat ini kasusnya masih terus dikembangkan, terutama terkait masalah legalitas kepemilikan senjata tersebut. Pelaku yang merupakan Ketua DPC Partai Hanura Mamuju Utara ini kini berada di Tahanan Polres Matra untuk proses Hukum lebih lanjut, tersangka dijerat UU Narkotika. ©Zainuddin/Verdi subaghumas


Kabar Daerah

SKOR, Sulbar-Mamuju Utara danya laporan dari Kapospol Kec. Tikke Raya, Bripka Murdang ke Polres Matra terkait Pembunuhan yang terjadi di Bulu Kampilo, Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang Kec.Tikke Raya Kab. Mamuju Utara Provinsi sulawesi barat pada hari selasa (17/7/2012) sekitar pukul 11.30 wita. Menindak lanjuti Laporan tersebut Kapolres Matra, AKBP Adri Irniadi, S.IK memerintahkan jajarannya untuk

A

segera mendatangi TKP dan melakukan olah TKP, korban Ramli Alias Nohong (42) ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam Rumahnya, selanjutnya Anggota Polres Matra segera mengamankan Tersangka Dahlan Bin Latang yang sebelumnya sudah diamankan dirumah Kapospol Tikke Raya, Bripka Murdang. Dari hasil Penyidikan diketahui bahwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Ramli Alias nohong yang dilakukan oleh tersangka Dahlan Bin Latang terjadi karena persoalan sepele, dimana korban pada saat itu melarang Pelaku untuk tidak boleh memakai mobil kedalam kebun tetapi Pelaku tidak mengindahkan perkataan korban yang pada akhirnya memancing kemarahan Korban hingga terjadilah perdebatan mulut yang berlanjut

perkelahian dan berujung tewasnya korban. Dari hasil pemeriksaan Korban, ditemukan Luka Tusuk pada perut sebelah kanan akibat tusukan benda tajam (Badik) milik Korban yang dirampas oleh tersangka dari pinggang korban, selain itu juga terdapat luka sobek pada kepala bagian belakang yang diduga terkena parang (Golok) milik tersangka. Dari hasil Olah TKP berhasil diamankan senjata tajam jenis Badik milik korban dan sebilah Parang panjang milik tersangka. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Matra. ŠZainuddin/Verdi Humas Polres Matra

SKOR, Sulbar-Mamuju

Target Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, Tahun 2012 Sebesar Rp 36 Miliar, dari 21 SKPD dalam struktur pemerintahan Kab. Mamuju yang mengelola PAD, hingga 31 Agustus Hanya 11 diantaranya yang capaiannya masih dibawah 50 Persen, 11 SKPD yang dimaksud adalah dinas pekerjaan Umum (PU), dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas kebersihan dan tata ruang, Dinas perhubungan komunikasi dan informatika, Dinas pertanian dan peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertambangan dan energi, Dinas kebudayaan dan pariwisata, dan Sekertaria Daerah serta Kantor Kecamatan.

D

inas pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju tetap mendukung optimisme Bapak Bupati yang tetap dapat mengamankan target PAD tahun 2012 sebesar Rp 36 Miliar, pada dasarnya potensi yang tersebar pada masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah itu ada, hanya saja pada beberapa SKPD masih menghadapi kendala, membedah dan mengelola Potensi yang dimiliki sehingga terkesan ada SKPD yang merasa pesimis. terang Kadispenda, H. Hamzah Sula Saat Ditemui diruang kerjanya. Lanjut Hamzah, walaupun diakui kalau pada penetapan target PAD pada APBD Pokok Tahun 2012, ada target SKPD yang memang potensinya kurang memadai atau tidak mendukung tetapi pada APBD perubahan pihaknya telah melakukan rasionalisasi struktur target pajak dan retribusi pada semua SKPD dan berharap agar semua SKPD yang potensial kita angkat targetnya seperti

pada Dinas Pendapatan Daerah, semula target PAD hanya Rp 9,5 Miliar, dinaikkan menjadi Rp 12,5 Miliar. Sementara untuk dinas Perhubungan Capaian Target awalnya Sebesar Rp 1,3 Miliar diturunkan menjadi Rp 916 Juta yang pada intintinya terdapat Lima SKPD yang dinaikkan capaian targetnya dan 10 SKPD yang kita turunkan target PAD nya. sehingga target Rp 36 Miliar dapat diamankan sampai pada Tanggal 31 Desember 2012. Meskipun diakui sampai dengan minggu ketiga September 2012 realisasi penerimaan baru mencapai Rp 19,2 Miliar, hal ini disebabkan masih terdapat Dua jenis pendapatan yang dikelola langsung Dinas Pendapatan Daerah, efektif realisasinya akan kelihatan pada Triwulan ke-Empat Tahun 2012 yang menyisahkan potensi sebesar Rp 8 Miliar dari sektor jenis pajak Minerba pada tambang galian C dan BPHTB. Khusus pajak Minerba sangat terkait dengan kemajuan fisik

proyek yang memanfaatkan kekayaan daerah berupa material tabang galian C. Kinerja Dispenda bila dibandingkan dengan satu tahun kemarin hanya mampu mecapai realisasi target pajak sebesar Rp 16,9 Miliar, sementara sampai minggu ketiga september 2012 realisasi pencapaian sebesar Rp 19.2 Miliar. ŠNurfianti

SKOR, Makassar Kapolres Wajo AKBP MASRUR, S.H,. S.Ik, telah bentuk Tim Khusus untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan guna pengungkapan kasus curanmor yang terjadi di Wilayah kab. Wajo, dan telah berhasil mengungkap dan menangkap Lel . MS, Umur 38 Thn , Pekerjaan Petani, Desa Talumae Kec. Watam Sidenreng Kab. Sidrap, yang diduga telah melakukan Pencurian Sepeda Motor pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 16.00 Wita, di halaman Mesjid Impaimpa Desa Pakkannna Kec. Tanasitolo Kab. Wajo , Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, , No. Pol : DD 3360 QN, Nomor Rangka : MH32P20078K891082, Nomor Mesin : 2P2968350, Tahun Pembuatan 2008, Pelaku ditangkap di Talumae Desa Talumae Kec. Watam Sidenreng Kab. Sidrap, pada tanggal 15 September 2012, bersama barang bukti sebuah Sepeda Motor, selanjutnya dibawa ke Polres Wajo untuk dilakukan proses Penyidikan. Šsuardi


20

Edisi 05/Oktober 2012

Kabar Khusus

SKOR, Sulbar

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, bahwa Direktur RS. Regional Sulbar, dr. H. Suparman telah memanipulasi pemenang tender pembangunan Poliklinik dan Bank darah Rumah Sakit Regional Provininsi Sulawesi Barat. Pasalnya, pemenang tender proyek tersebut yang saat ini pekerjaannya telah dilaksanakan atas nama PT. Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.646.860.000 diduga CACAT HUKUM. Sedangkan menurut Ketua Panitia Tender, pemeneng yang tender yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Prapudma Indo Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.247.646.000.

S

aat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua panitia tender, Ramadhan, S.Si menjelaskan bahwa Dokumen PT. Mitra Aiyangga Nusantara tidak lolos saat dilakukan evaluasi administrasi sehingga tidak perlu lagi dilakukan evaluasi tekhnis, terangnya. Ditambahkan lagi bahwa beberapa dokumen yang menggugurkan tersebut adalah; 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) nya tidak berlaku lagi (mati) 2. Viscal Sudah Tidak Berlaku terhitung tanggal 02 Juli 2010 3. Surat permohonan penawaran cacat hukum karena yang bertandatangan bukan atas nama pemilik sesuai yang tertera dalam Akta pendirian, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam proses pelelangan. Ramadhan mengatakan, bahwa saya beserta panitia lainnya sudah didelegasikan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 323.RSUD-SB/ TU-1/IV/2012. Tentang pembentukan panitia pembangunan gedung PONEK dan Bank Darah Rumah

Sakit (BDRS) dan Jasa Konsultan pengawasan pada RSUD Prov. Sulbar Tahun 2012 dan saya beserta anggota lainnya telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan mekanisme yang ada, namun yang mengherankan adalah mengapa pimpinan saya (dr. H. Suparman, Red) ngotot memenangkan rekanan yang perusahaannya memiliki dokumen cacat hukum, jelasnya. Ditambhkan, bahwa kasus ini saya sudah laporkan pada pak Gubernur dan berpesan bahwa kalau panitia sudah bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang ada maka kamu akan pasti aman, pesan pak gubernur dan berharap agar kisruh yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan kembali pada aturan dan mekanisme yang ada jangan kita memaksakan melaksanakan kebijakan yang malabrak aturan karena ada beban moral dan tekanan dari rekanan, menurutnya itu salah besar, ungkap Ramadhan. Direktur Rumah Sakit Regional, dr. H. Suparman saat dihubungi SKOR menjelaskan, bahwa Pemenang tender atas nama PT. Mitra Aiyangga Nusantara telah ses-

uai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku karena didukung oleh Tiga Panitia dari Lima Panitia Tender yang berarti keputusan tersebut mencapai Kuorum meskipun Ketua Panitia dan sekretaris tidak bertandatangan, dimana dijelaskan jika tidak dapat dilakukan dengan jalan mufakat maka panitia dapat melakukan voting untuk menentukan pemenang, terangnya. Polemik tersebut mendapat perhatian serius dari aktivis Aliansi Anti Korupsi Sulawesi barat, Zubair. Menurutnya, Direktur RS Regional memaksakan pemenang tersebut karena berkas penawaran PT. Mitra Aiyangga Nusantara tidak dapat lagi diproses untuk mengikuti tender karena dokumen penawarannya tidak

memenuhi persyaratan dan cacat hukum, “Saya telah melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) nomor : 2012-10-000027 dengan menyerahkan bukti Satu Bundel Kronologis dan satu bundel Penawaran yang akan segera ditindaklanjuti oleh KPK�, terang zubair saat mendatangi Kantor Redaksi Skor di jakarta.Š Tim


Kabar Khusus

Edisi 05/Oktober 2012

21

Taufiq Rachman ( Ketua Umum IPJI);

Kriminalisasi pers sudah ketinggalan zaman dan tidak diberlakukan di negara beradab, sebab wartawan/pers tidak membunuh, tidak merusak lingkungan, sehingga tidak ada alasan untuk memidana mereka, jurnalis adalah pewarta bukan pembawa petaka

SKOR, Jakarta

Revisi UU Pers hanya dapat terwujud jika semua insan pers memiliki satu suara bahwa revisi itu memang harus dilakukan. Kalangan pers harus mampu menyamakan visi dan misi terlebih dahulu terkait rencana revisi UU Pers.

M

enteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan UU Pers memang butuh perbaikan. “ UU Pers belum cukup melindungi kebebasan pers. Faktanya, Pers mudah sekali diserang gugatan bahkan Pers bahkan bisa dibikin bangkrut. Saya mendorong revisi UU Pers, saya yakin bisa” paparnya. dalam acara diskusi memperingati 13 tahun lahirnya UU Pers, Di Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta. Sejak pertama UU Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers, kali diteken oleh Presiden BJ Habibie, banyak kalangan pers yang memuji undang-undang ini. Dibandingkan dengan UU Pers sebelumnya, UU Nomor: 11 Tahun 1966 yang kemudian ditambah dengan UU Nomor: 4 Tahun 1967 serta diubah dengan UU Nomor: 21 Tahun 1982, UU Nomor: 40 Tahun 1999 dinilai jauh lebih baik. Meski dianggap terbaik, bukan berarti UU Pers yang berlaku saat ini ‘kebal’ dari usulan revisi. Walaupun terkesan muncul-tenggelam, wacana revisi UU Pers selalu saja ada yang melontarkan, termasuk dari kalangan pers sendiri. Kini, gagasan itu kembali dihangatkan oleh Dewan Pers. Dalam kesempatan itu, Amir yang juga dikenal sebagai advokat senior beranggapan jika UU Pers yang sekarang ini belum memberikan perlindungan yang cukup bagi kalan-

gan pers situ sendiri dan juga masyarakat Soal substansi, Amir mengusulkan agar substansi kode etik jurnalistik diserap untuk revisi UU Pers. Menurut Amir, substansi kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini sudah cukup bagus. Dibandingkan dengan substansi UU Pers yang sumir dan tidak jelas, kode etik jurnalistik dinilai sempurna. “Saya pikir pasal-pasal dalam kode etik dapat dimasukkan dalam revisi UU Pers,” ujarnya. Dalam acara yang sama, Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengusulkan agar revisi UU Pers mengatur tentang persyaratan untuk menjadi wartawan. Menurut dia, UU Pers yang berlaku sekarang belum mengatur tentang kualifikasi apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wartawan. Persyaratan ini, kata Andi, penting agar wartawan yang bertugas di lapangan adalah wartawan profesional. Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) sebagai salah satu organisasi Pers yang memiliki 25 perwakilan di tingkat Provinsi mendukung dan siap membuat draft revisi UU Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers jika diperlukan oleh Dewan Pers. “Demi peningkatan fungsi dan kedudukan Dewan Pers, dalam revisi undang-undang nanti perlunya penambahan bab dan pasal. Diharapkan Dewan Pers bisa menjadi lembaga yang super bodi, lepas dari kepentingan manapun. Dengan begitu Dewan Pers lebih terfokus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan professional wartawan”, pungkas Taufiq Rachman, Ketua umum IPJI. setiap UU pasti terkait dengan waktu termasuk UU Pers yang dibuat tahun 1999 sehingga isi UU itu mencerminkan jiwa yang terjadi pada tahun 1999. "Apakah konteks tahun 1999 itu masih berlaku tahun 2007 ini. Yang bisa menjawab adalah insan pers sendiri,"

katanya. Ia menegaskan, kalau mau berfikir jernih, maka harus ada penyempurnaan dari UU. Menurutnya, pembahasan mengenai revisi undang-undang pers idealnya dilakukan usai pemilu 2014, karena dia berpendapat bahwa saat ini belum menguntungkan karena banyak anggota DPR yang kesal dengan media. Dia mengaku prihatin wartawan kerap menjadi sasaran bullying. ”Pemberitaan wartawan yang terkadang tidak terkendali, membuat individu jurnalis sering menjadi sasaran bullying narasumber yang berkaitan dengan berita atau pembaca,” katanya. kriminalisasi pers sudah ketinggalan zaman dan tidak diberlakukan di negara beradab, sebab wartawan/pers tidak membunuh, tidak merusak lingkungan, sehingga tidak ada alasan untuk memidana mereka, jurnalis adalah pewarta bukan pembawa petaka. Tegasnya. Beberapa kecemasan terhadap perevisian UU Pers itu antara lain dengan adanya beberapa rancangan ketentuan yang memungkinkan pers tersebut dapat dibredel oleh pemerintah. Namun untuk sampai pada tahapan itu pemerintah harus berusaha keras, karena UU 40/99 tersebut anti pembredelan, berarti lagi pasal tentang pelarangan pembredelan (pasal 2 ayat 2) serta ancaman pidana terhadapnya (pasal 18) harus dicabut terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu yang lama, pers bisa berlega hati karenanya. Selamat berjuang pers nasional! ©n0e


22

Edisi 05/Oktober 2012

Refleksi Religi

Sebagai Negara dengan Penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, Indonesia memiliki banyak bangunan sejarah yang menunjukkan kebesaran agama Islam itu sendiri. Salah satu bangunan bersejarah yang banyak terdapat di Indonesia adalah masjid.

terletak di Desa Cikakak Kecamatan Wangon dibangun pada tahun 1288, sebagaimana terukir di Guru Saka (Pilar Utama) masjid. Tapi dalam membuat masjid ini lebih jelas ditulis dalam buku-buku kiri oleh para pendiri masjid ini adalah Kyai Mustolih. Tapi buku-buku ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Setiap tanggal 27 rajab diadakan ziarah di masjid dan membersihkan makam Kyai Jaro Mustolih. Masjid ini terletak Âą 30 km dari kota purwokerto.

Dibangun pada tahun 1288 M. Masjid yang menempati urutan kedua dalam masjid tertua di Indonesia dibangun pada tahun 1414 H. Masjid ini terdapat di desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Awalnya, masjid ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng gunung Wawane. Namun Belanda, yang datang ke tanah Maluku pada tahun 1580, mengganggu kenyamanan beribadah di sana. Pada tahun 1614, karena kefleksibilitasan struktur bangunannya, akhirnya masjid ini dipindahkan ke Kampung Tehala, yang terletak 6 kilometer dari Wawane.

Adalah sebuah masjid kuno yang berada di bagian utara Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel, dan didekatnya terdapat kompleks makam Sunan Ampel. Saat ini Masjid Ampel merupakan salah satu daerah tujuan wisata religi di surabaya. Masjid ini dikelilingi oleh bangunan berarsitektur tiongkok dan arab. Disamping kiri halaman Masjid Ampel, terdapat sebuah sumur yang diyakini merupakan sumur yang bertuah, biasanya digunakan oleh mereka yang meyakininnya untuk penguat janji atau sumpah.

Masjid Agung Demak termasuk dalam kelompok masjid Jamik yang berfungsi sebagai masjid resmi Kesultanan Demak. Masjid yang juga merupakan masjid tertua di pulau Jawa ini memiliki 4 tiang penyangga utama yang konon menurut sejarah, tinga tiang tersebut dibuat dari serpihan kayu. Yang tidak kalah menarik, di dalam lokasi Masjid Agung Demak ini juga terdapat makam para Raja Demak dan para abdi dalemnya. Banyak hal menarik yang bisa kita temukan dari sejarah dibangunnya Masjid Agung Demak ini. Diantaranya adalah legenda dibangunnya Masjid Agung Denak ini yang diselesaikan dalam waktu 1 malam saja. Walaupun demikian, terdapat beberapa versi tentang kapan dibangunnya Masjid Agung Demak ini. Diantaranya adalah menurut versi Babad Demak dimana menurut Babad Demak, Masjid Agung Demak ini didirikan pada 1477 Masehi yang ditandai sebuah Candrasengkala yang isinya berbunyi, �Lawang Trus Gunaning Janma"


Profile for Noeh Nemen

SKOR Edisi 005 [Oktober 2012]  

SKOR Edisi 005 [Oktober 2012]  

Profile for noehnemen
Advertisement