Karawang Bekasi Ekspres, 7 Februari 2023

KARAWANG BEKASI

FIKIH BERUBAH

KETIKA belum ada negara, alangkah bebasnya manusia. Bisa pergi ke mana saja. Orang Bugis sampai ke Afrika Selatan. Orang Fujian sampai ke Sumbawa.

Ketika ditanya akan ke mana, kakek Karmaka Suryaatmaja hanya menjawab: “xia nan yang”. Artinya: turun ke laut selatan. Tidak ada suatu negara yang dituju. Kapalnya terus berlayar ke Selatan. Sampailah ke pelabuhan yang lantas dikenal sebagai Sunda Kelapa. Karmaka, yang masih bayi hampir dibuang ke

Oleh: Dahlan Iskan

laut. Bayi Karmaka menderita sakit parah. Takut menular. Akhirnya Karmaka disembuhkan di dalam kapal. Baru bisa ke daratan Jawa. Akhirnya sampai ke Bandung.

1 ABAD HUMOR NU: KIAI WAHAB UBAH TRAGEDI JADI KOMEDI

Ketika negara dibentuk, ia jadi warga negara Indonesia. Lalu berjuang untuk bisa hidup di rantau. Sukses. Jadi pemilik bank NISP –kini OCBC NISP. Ketika dunia dikapling-kapling jadi negara, mulailah aturan hidup berubah total. Ketika ‘’kapling’’ itu masih dalam bentuk kerajaan atau kekaisaran, batas-batasnya masih lentur. Tapi begitu menjadi negara manusia terkurung di kurungan-kurungan negara. Apalagi setelah ada batas negara. Ada paspor. Ada visa. Ada

Kisruh Penetapan Tersangka

Korupsi Kandang Kambing ‘Sultan’

KOTA BEKASI- Sampai saat ini pemeriksaan saksisaksi atas kasus dugaan adanya kerugian Negara pada Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang

dan Jasa Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Budidaya Kambing/Domba Tahun Anggaran 2021 di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Kota Bekasi masih berjalan. Kejaksaan Negeri Kota

Bekasi (Kejari) dinilai lamban dalam menyingkap kasus ini dan diminta untuk mencari pelaku yang sesungguhnya dan bukan asal tangkap.

Kejari Kota Bekasi diketahui sudah menetapkan

WR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AMN selaku Direktur CV. Karya Imanuel Utama  sebagai tersangka dugaan korupsi pada “Kegiatan

Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Budidaya

Domba/Kambing pada 3 Januari 2023 lalu.

Total anggaran pengadaan itu sebesar Rp 4.301.220.000 dan bersumber dari Anggaran APBD

Tahun 2021. WR dan AMN diduga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1.118.987.000. Penasehat Hukum (PH) tersangka Wadi Rimal (WR)

dari LBH Firma Aura Keadilan, Fery Lumban Gaol, SH. MH menilai bahwa Kejari Bekasi sangat lamban dalam menetapkan kesimpulan terhadap kasus ini. “Sangat prihatin melihat kinerja para penyidik yang diturunkan dalam kasus ini, terkesan lambat untuk menetapkan kesimpulan”, ungkap Fery Lumban Gaol.

PARLEMENTARIA

Pemda Harus Serius

Jalankan UHC

KARAWANG- Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang mendorong Pemkab Karawang segera mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Sebab, dengan terwujudnya program UHC oleh Pemkab Karawang diharapkan bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh dalam memberikan jaminan layanan kesehatan. Begitu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani.

“Program UHC ini merupakan sistem penjaminan yang pasti untuk setiap warga, agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini patut kami dorong, agar Pemkab Karawang segera memastikan program tersebut bisa terwujud nyata dalam menunjang akses layanan kesehatan yang adil bagi setiap populasi warga,” ungkap Indriyani.

Pasalnya, kata dia, setiap populasi warga memiliki akses layanan kesehatan yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bermutu tinggi dengan biaya yang terjangkau.

“Ini merupakan program yang memastikan untuk masyarakat secara luas. Tentunya agar masyarakat memiliki akses jaminan dari pemerintah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus menghadapi kesulitan finansial yang ditunjang dengan pelayanan kesehatan berkualitas,” jelasnya.  Diakui Indiryani, pihaknya telah menyampaikan hal terse-

Penyidik Polres Purwakarta terus mengumpulkan barang bukti kunci untuk melengkapi perkara dugaan korupsi di PMI Purwakarta naik ke tingkat penyidikan. Ditaksir anggaran hibah sebesar Rp 1,8 miliar telah disalahgunakan.

*) HAMZAH SAHAL, Sekretaris LTN PBNU, penulis dua buku humor

SETELAH dilahirkan di Surabaya 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama membentuk Komite Hijaz. Yakni, panitia yang mengemban misi pembebasan Kota Suci Makkah dan Madinah dari monokultur bermazhab menjadi multikultur, banyak mazhab. Utusan NU yang akan bertemu Raja Ibnu Sa’ud akan mengusul

kan bahwa Kota Suci tidak boleh dimonopoli satu mazhab saja. Makkah dan Madinah harus menerapkan kebebasan tata cara beribadah sesuai mazhab-mazhab yang berkembang. Siapa yang diutus? Menurut keterangan Didin Ahmad Zaenudin, sejarawan dari Lesbumi, NU mengutus seorang ulama dari

Main-Main Duit Hibah Lembaga Kemanusiaan

Netty Masih di Bawah Bupati Cellica

KARAWANG - Net -

ty Prasetiyani yang kini menjabat Anggota Fraksi PKS DPR RI menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat sebagai calon perwakilan dari

figur perempuan. Hanya saja elektabilitas Netty masih sangat minim. Bahkan di bawah elektabilitas Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana tang menempati elek tebilitas tertinggi

dari figure perempuan di Jawa Barat hasil survei terbaru versi Charta

Mentori 12 Ribu Banser: Baru Lulus SMA Hingga yang Beruban

Selain dibantu 12 pelatih, Denny Malik menerapkan sistem mentor untuk melatih para anggota Banser. Tutup rapat gerakan apa saja yang disiapkan agar bisa menghadirkan kejutan di acara puncak hari ini (7/3/2023)

DENNY  Malik sudah biasa menangani pertunjukan tari kolosal. Tapi, tetap saja yang dia kerjakan

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE

untuk meramaikan puncak perayaan Seabad Nahdlatul Ulama (NU) besok (7/2) menghadirkan tantangan baru. Selain jumlah orang yang terlibat jauh di atas pembukaan Asian Games 2018 yang juga dia pegang, rentang usia para penari di acara NU sangat berbeda.

Saat Asian Games yang melibatkan 5 ribu penari, semuanya merupakan pelajar.

Sebagian di antaranya merupakan profesional, sebagian lainnya amatir. Nah, kali ini yang dia latih adalah para anggota Banser dengan rentang usia yang dia perkirakan 20 tahun sampai 60 tahun. Jumlah total mencapai 12 ribu orang. ”Saya perkirakan mulai lulus SMA sampai ada yang beruban,” tutur ko-

LATIHAN SPARTAN: Denny Malik melatih para anggota Banser yang menjadi mentor. Para mentor ini yang dikemudian diminta melatih para Banser lain di kabupaten/kota tempat mereka berasal.

Denny Malik dan Tantangan Menyiapkan Pertunjukan Kolosal di Seabad NU

Eks Ketua PKB Loncat ke NasDem

KABUPATEN BEKASI- Abdul Kholik ini tidak lagi memegang posisi sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah kursi ketua tidak lagi, POLISTISI Yang akrab disapa Iik merapat dengan Partai Nasional Demokrat atau NasDem Iik, sapaan dia, bakal maju kembali sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 Februari mendatang. Menyebutkan alasannya hengkang dari

PKB karena tidak cocok dengan kepengurusan baru partai tersebut.

“Banyak sekali keluhan yang disampaikan ke saya, dari para pengurus, para bacaleg, maupun badan otonom. Itu artinya situasi yang mundur. Kalau di dalam balapan formula 1, itu kan harus kompak. Kompak mesin partainya, kompak ngurus spare part, dan kompak team worknya,” ujarnya.

“Sebelumnya jadi ketua, saya sudah optimis di empat Dapil itu menang. Nah ini caleg-caleg sudah imigrasi, sudah pindah. Menurut saya ini situasi yang tidak menguntungkan menghadapi pemilu,” sambung dia.

Iik menyebutkan caleg yang sudah direkrut berpindah partai sehingga tidak keuntungan jika terus bertahan di partai tersebut.

Iik beralasan kepindahannya ke NasDem pada

Pemilu 2024 sudah ia pikirkan matang. Dia tak menampik bahwa ada beberapa partai besar yang justru memintanya bergabung.

“Alasan saya pindah ke NasDem, karena ingin 2024 berada di partai yang memang saya yakin menang di pemilu,” katanya. (bbs/mhs)

Satpol PP Polisikan Pengelola Diskotek

Sengaja Rusak Segel, Pemda Disepelekan

KABUPATEN BEKASI –Salah satu pengelola diskotek atau tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran diduga

merusak segel yang dipasang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten

Bekasi, Deni Mulyadi mengatakan dugaan perusakan segel itu telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan teregistrasi dengan nomor LP/B/321/II/2023/SPKT/

POLRESMETROBEKASI/ POLDAMETROJAYA. “Iya benar, udah saya laporin hari ini,” kata Deni Mulyadi, Senin (6/2).

Kerja Bersama Tangani Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting

Evaluasi Kinerja Sekda Bekasi Dedy Supriyadi Saat Pimpin Apel Pagi Pegawai

SEKILAS: Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi, Dedy Supriyadi menekankan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi untuk bersamasama menangani secara serius terkait kemiskinan ekstrem, inflasi, pengganguran dan stunting.

lebih fokus melakukan upaya buhan ekonomi agar inflasi ih melakukan upaya kondisi menjaga inflasi berjalan dengan aman dan baik,”

Tantangan lainya, lanjut gka pengangguran yang cukup tinggi di Kabupaten Bekasi. Di man, Pemkab Bekasi sudah melakukan kerjasama dengan ber

Inflasi Daerah (TPID) agar

bagai pihak baik melalui para HRD, ataupun owner dari perusahaan agar dapat mengupayakan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Penanganan pengangguran juga tentu harus diperhatikan dengan cara melakukan kerjasama berbagai pihak baik dari HRD, serta owner perusahaan agar mereka bisa mengupayakan penyerapan tenaga kerja asli Kabupaten

Bekasi,” beber dia. Selain itu, Pemkab Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan juga telah melakukan program prioritasnya dengan baik, diantaranya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Job Fair terbuka bagi para pencari kerja.

“Lowongan kerja sekarang lebih terbuka, bisa melalui Job Fair jadi tidak hanya melalui dinas. Data pencari kerja pun

harus kita validasi kembali, terutama dari BPS ada yang asli Kabupaten Bekasi, ada yang tidak. Karena kita dunia industri terbesar juga ya,” tandasnya. Terakhir, dirinya juga akan terus mendorong dinas terkait dalam pencegahan dan penurunan stunting, salah satunya dengan melalukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari adanya kasus yang meningkat terkait stuning. (adv/yud)

SEKILAS: Salah satu pengelola diskotek atau tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran diduga merusak segel yang dipasang Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

Abdul Kholik

Vaksin Dosis Empat Baru 20 Persen

Plt Kadinkes:

Stok Vaksin

Masih Minim

KABUPATEN BEKASI –

Hingga awal Februari 2023, capaian vaksin dosis ke empat di Kabupaten Bekasi mencapai 20 persen. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi capaian ini masih tergolong rendah. Sebab, stok vaksin dosis ke empat ini masih sangat minim.

“Memang kalau ketersediaan vaksinnya banyak, mencukupi, vaksinasi bisa lebih gencar. Tapi karena stoknya sedikit, jadi belum benar-benar maksimal,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah belum lama ini.

Menurutnya, secara keseluruhan target vaksinasi warga di Kabupaten Bekasi, sebanyak 2,4 jiwa. Mereka merupakan warga dengan usia 18 tahun ke atas. Dengan capaian 20 persen,

maka vaksinasi dosis keempat ini telah diberikan kepada sedikitnya 480 ribu orang.

“Untuk ukuran tiga hari vaksinasi, ini sebenarnya terbilang cukup baik. Ini diluar dari tenaga kesehatan (nakes) yang sudah 100 persen, sebanyak 28.000 orang,” tuturnya. Peningkatan vaksin keempat didukung oleh capaian vaksin dosis ketiga. Alamsyah menjelaskan, hingga awal Februari ini, sebanyak 90 persen warga Kabupaten

Bekasi, telah mendapatkan vaksin ketiga. Sehingga mereka tinggal memenuhi kebutuhan vaksin pada dosis keempat. “Sedikitnya 2,2 juta warga yang sudah divaksin ketiga. Dan ini menjadi modal untuk mengikuti vaksin keempat,” beber Alamsyah.

Mantan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi ini mengakui, kesadaran warga untuk memperoleh vaksin keempat tetap terjaga kendati penyebaran kasus

landai. Apalagi, Covid-19 bukan lagi isu yang diperhatikan. Namun demikian, kesadaran masyarakat harus kembali ditingkatkan, khususnya di wilayah pedesaan.

“Kalau dilihat memang tergantung segmen masyarakatnya. Kalau masyarakat yang sudah educated, mereka mencari, karena belajar dari sebelumnya vaksin itu efeknya bagus. Kalau wilayah pelosok, untuk mendapatkan vaksin keempat belum terlalu banyak,” ujar Alamsyah.

Alamsyah mengakui, vaksin dosis keempat tidak dilakukan dengan cara jemput bola atau penyuntikan massal. Namun demikian, vaksinasi tetap digelar ke seluruh puskesmas dan rumah sakit.

Tidak adanya vaksinasi massal, disebabkan karena ketersediaan jumlah vaksin.

Alamsyah mengatakan, saat ini ketersediaan vaksin di Kabupaten Bekasi hanya sebanyak 70 boks. Jumlah tersebut hanya untuk sekitar 28 ribu orang. Alamsyah berharap, kebutuhan vak-

sin dapat segera dipenuhi untuk mempercepat proses vaksinasi. “Vaksinnya Pfizer, sama dengan dosis ketiga. Tapi memang jumlahnya terbatas, sehingga tidak bisa dilakukan gebyar vaksin seperti sebelumnya. Sekarang ada 70 boks, nanti katanya hari Jumat tambah lagi, tapi belum tahu berapa,” kata Alamsyah. “Jika jumlahnya mencukupi, kami bisa bekerja dengan cepat untuk meningkatkan vaksinasi,” harapnya. (bbs/ wyd)

Puskesmas Sukadami Launching Poskestren Perdana di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI - Unit Pelayanan Teknik

Daerah (UPTD) Puskesmas Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan launching Inovasi Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestern). Inovasi Poskestern ini pengembangan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dalam launching Poskestern ini turut dihadiri Kemenag Kabupaten Bekasi, Pimpinan Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang, Camat Cikarang Selatan, Kepala Desa Serang, Kepala Puskesmas Sukadami, PT Kayaba, Forum Anak Cikarang Selatan, serta para santri di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang.

Kepala Seksi Pondok Pesantren dari Kemenag Kabupaten Bekasi, H. Nedi mengapresiasi Inovasi Poskestern di Kecamatan Cikarang Selatan ini. Menurutnya, Poskestern ini yang pertama di Kabupaten Bekasi.

“Mudah-mudahan Poskestern di Cikarang Selatan ini bisa ditularkan di seluruh kecamatan di kabupaten Bekasi,” kata H. Nedi usai menghadiri Launching Poskestern di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang, Senin (6/2/23).

Pihaknya berharap, adanya inovasi Poskestern ini bisa meningkatkan kesejahteraan para santri maupun para pengajarnya.

Satpol PP Polisikan ....

“Sehingga aspek kesehatan di pesantren betul-betul terperhatikan, sehingga output nya adalah santri-santri yang sehat dan santri yang kuat kemudian melahirkan generasi-generasi yang hebat ini lebih cepat tercapai,” katanya.

Camat Kecamatan Cikarang Selatan, Agus Dahlan berharap dengan adanya inovasi Poskestern ini bisa menyeimbangkan pembentukan kesehatan jasmani dan rohani, khususnya di pesantren yang ada di wilayah kerja puskesmas sukadami.

“Mudah-mudahan inovasi Poskestren di Sukadami bisa menjadi contoh bagi pusk-

esmas yang lain, termasuk puskesmas cibatu,” kata Agus. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukadami, dr Adi Pranaya berharap dengan pengembangan UKS ke Poskestren para santri dan pada guru di pesantren ini sehat, dan dapat menjadi tolak ukur baik pesantren maupun pendidikan pormal bisa terpantau.

“ Kami sangat antusias sekali karena Poskestren ini di bawah kemenag. Jadi ketika ada dukungan dari kemenag Poskestren ini sangat diperlukan. Mudahmudahan Poskestren ini bisa di terapkan di enam ponpes yang ada di bawah uptd puskesmas sukadami,” pungkasnya. (mil/wyd)

AL MUJAMIL/CIKARANG EKSPRES

LAUNCHING: Dalam launching Poskestern Sukadami dihadiri Kemenag Kabupaten Bekasi, Pimpinan Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang, Camat Cikarang Selatan, Kepala Desa Serang, Kepala Puskesmas Sukadami, PT Kayaba, Forum Anak Cikarang Selatan, serta para santri di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang.

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

Dirinya mengakui banyak pengelola tempat hiburan malam yang membandel karena sudah mengetahui usahanya dilarang berop -

erasi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2016 namun nekat beroperasi secara diam-diam. Bahkan tidak sedikit yang tergolong nekat dengan sengaja membuka segel yang

telah dipasang,  seperti yang dilakukan salah satu pengelola diskotik yang berada di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan belum lama ini.

“Konsekuensinya kalau mereka dengan sengaja merusak segel akan kita laporkan. Dan ini sudah kita buktikan,” kata Deni. Pelaporan ini, sambung Deni, sekaligus menjadi per-

ingatan bagi para pengusaha hiburan di Kabupaten agar mentaati regulasi yang ada, sekaligus menghormati tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP selaku aparatur penegak Perda.

Pasalnya, perusakan segel yang dipasangan pemerintah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 232 KUHP. “Intinya bagi yang lain kalau ada tindakan dari

dari halaman Cikarang Ekspres ADVERTORIAL

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini melalui Satpol PP agar dihormati tindakannya, jangan sekali-kali merusak ataupun merobek segel yang kita tempelkan,” tegas dia. (mil/mhs)

Dani Ramdan Hadiri Raker APDESI Kabupaten Bekasi

Lima Desa Presisi

Muaragembong

Jadi Percontohan

Nasional

GARUT - Para kepala desa di Kabupaten Bekasi, diharapkan bisa mengikuti data desa presisi yang sudah berjalan di lima desa wilayah Kecamatan Muaragembong sebagai proyek percontohan implementasi “Data Desa Presisi” secara Nasional.

Pasalnya, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan pemerintah daerah dapat terencana, terukur dan tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ram -

dan saat hadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa

Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi di Kampung Sampireun Resort, Garut, Jawa Barat, pada Minggu (5/2).

Dani menilai, proyek data presisi ini dilakukan guna mengoptimalkan digitalisasi monografi desa berbasis peta digital, yang akan memperkuat kinerja desa sekaligus memberikan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Data program desa presisi yaitu monografi desa akan memperkuat kinerja desa karena data yang dihasilkan berasal dari masyarakat sekitar desa tersebut, dan sudah dilakukan pengawasan oleh instansi terkait.

Hal ini dapat memudahkan pemberian bantuan kepada

masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia.

Salain itu, Dani juga memberikan arahan khusus kepada kades agar lebih memperhatikan pemba -

gian tugas terkait infrastruktur ditingkat desa yang memang sangat perlu perbaikan. Langkah itu sebagai bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan

desa, terutama pemerintah dan masyarakat desa.

“Ini mungkin menjadi terobosan kepada kepala desa, pertama terkait pembagian tugas untuk infra -

struktur ditingkat desa agar bisa lebih diperhatikan oleh kepala desa. Ini sebagai kebijakan untuk kemajuan desa itu sendiri,” ujar Kepala BPBD Jabar ini.

Dani juga turut mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui kelengkapan jaminan-jaminan sosial, yakni berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, maupun jaminan hari tua. Hal tersebut dilakukan agar cakupan jaminan sosial di Kabupaten Bekasi dapat terpenuhi seratus persen.

“Kita juga ingin mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui jaminan sosial, ada hari tua, kesehatan, ketenagakerjaan agar mereka bisa bekerja dengan tentram dan damai. Ini akan bertahap dilakukan, dan semoga cakupannya bisa seratus persen di Kabupaten Beka -

si,” tukasnya. Terkait prosedur penyusunan APBDesa, Dani mengatakan APBDesa agar segera diimplementasikan dan ditambahkan pula beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

“Fokusnya juga terkait penyiapan APBDesa 2023, untuk segera diimplementasikan. Disamping itu kami juga memberikan input-input menyangkut beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan tahun ini,” tambah dia.

Ia pun berharap, agar rapat kerja yang sudah dilakukan ini mampu menghasilkan komitmen dalam pembangunan desa yang harus segera berjalan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (yud/ adv)

RAKER APDESI: Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat hadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi di Kampung Sampireun Resort, Garut, Jawa Barat, pada Minggu (5/2).

Migor Kemasan Minyakita Langka di Karawang

KARAWANG – Minyak goreng rakyat kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, sedang langka dan harga naik di pasar. Hal tersebut dikeluhkan masyarakat Kabupaten Purwakarta, pada Senin (6/2/2023).

Menurut seorang pedagang eceran di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Ningsih mengatakan, harga Minyakita naik setiap minggu. Menurut informasi yang ia dapat, stoknya juga langka. Minggu ini harga Minyakita sampai di pengecer dengan harga sekitar Rp 16.000 per liter dan Rp 32.000 per dua liter. “Pertama beli Rp 155.000 per dus, saat ini sekitar Rp 178.000 per dus. Tiap dus

isi 6 buah untuk kemasan 2 liter dan 12 buah untuk kemasan 1 liter,” ujar Sani. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang tengah menyelidiki penyebab kenaikan harga Minyakita di tingkat pengecer. “Kita masih melakukan upaya penelusuran. Tadi kita sudah ke lapangan, apa yang menyebabkan kenaikan Minyakita,” jelasnya Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Karawang Ahmad Rifai saat dihubungi, Senin (6/2/2023).  Ahmad menyebutkan, saat ini harga Minyakita di Karawang naik menjadi Rp16.500 hingga Rp 17.000 ribu per liter. Pada -

hal, pemerintah meminta harga minyak kita harus dijual sebesar Rp14. 000 per liter. Pihaknya, kata Ahmad, curiga ada penimbunan Minyakita yang membuat harganya naik. “Kita juga masih terus mendalami tersumbatnya ini dimana. Takutnya ada penimbunan,” ungkapnya.  Meski demikian, kata dia, keberadaan Minyakita di Karawang masih normal. Artinya tidak langka dibanding wilayah lain. “Saya minta masyarakat untuk tetap bersabar. Pemerintah tengah berupaya untuk mencarikan solusi. Supaya harga Minyakita ini menjadi normal kembali,” pungkas Ahmad. (bbs/rie)

ISTIMEWA

Perluas Lini Produksi, Daihatsu Tambah Investasi Rp2,9 Triliun

INDONESIA masih dipandang sebagai negara yang ideal untuk berinvestasi, tercermin dari terus tumbuhnya penanaman modal di Tanah Air, salah satunya pada subsektor industri otomotif. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah yang terus proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha, sehingga bisa menarik minat para investor nasional maupun global agar menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pemerintah mengapresiasi langkah yang dilakukan

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) atas pengembangan perusahaan industri yang semakin besar dengan memperluas kapasitas produksinya. Hal ini menunjukkan insentif pemerintah, khususnya untuk industri otomotif, bekerja dengan baik,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Doddy Widodo.

PT ADM menambah investasi dalam bentuk pabrik baru dengan nilai investasi sekitar Rp2,9 triliun. Pabrik baru tersebut mengadopsi

konsep Evolution, Simple, Slim, Compact (E-SSC). Pabrik dengan kapasitas produksi sebesar 140 ribu unit per tahun tersebut memenuhi berbagai aspek aktivitas produksi, seperti teknologi yang modern, lingkungan dan tempat kerja yang lebih aman dan nyaman bagi karyawan, kualitas dan tingkat pengiri man yang lebih cepat, serta ramah lingkungan. “Kami sebagai pemerintah sangat mengapresiasi Dai hatsu yang terus berkomit men untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan basis ekspor di luar Jepang,” tutur Dody. Dody menyampaikan, PT ADM memiliki kontribusi yang besar bagi pertum buhan industri otomotif di Tanah Air. Pada tahun 2022, perusahaan tersebut mam pu mengekspor 473 ribu unit kendaraan. Jumlah tersebut setara hampir 30 persen total ekspor otomotif yang berbasis di Indonesia, dan menyebar ke 80 negara di dunia.

“Ini prestasi yang sangat luar biasa. Yang lebih hebat lagi, Daihatsu sudah merekrut 13 ribu tenaga kerja,

serta melibatkan lebih dari 800 ribu tenaga kerja dari perusahaan pemasok tier 1 dan 2. Dengan penambahan

investasi ini, diharapkan terus meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, terutama tenaga kerja lokal,” ung -

kapnya.

PT ADM juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pengembangan

industri komponen yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan Research and Development (R&D).

Sehingga dapat meningkatkan nilai kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri komponen dalam negeri. Selain itu, dapat menjadi jembatan bagi sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk masuk ke dalam global supply chain

Daihatsu.

“Kami berharap ke depannya, PT ADM mampu terus berinovasi dan berkontribusi secara aktif dalam pengembangan industri otomotif Indonesia serta dapat memantapkan posisinya sebagai salah satu produsen kendaraan bermotor roda empat terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan di dunia,” tuturnya.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda menyampaikan, penambahan lini produksi Daihatsu di Indonesia tersebut memiliki konsep ramah lingkungan dan sustainability (keberlanjutan) guna merealisasikan usaha peru-

sahaan dalam memenuhi target karbon netral sesuai dengan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s untuk Indonesia di masa depan.

Fasilitas pabrik baru yang akan dibangun ini nantinya akan memanfaatkan energi terbarukan yang dapat mengurangi kadar emisi karbon hingga 20%. Pabrik tersebut merupakan pembaruan dan akan menggantikan pabrik yang sebelumnya berlokasi di Sunter, tepatnya Lini 1, yang telah beroperasi selama 27 tahun. Pembangunan ini sekaligus merupakan kelanjutan dari pembangunan pabrik sebelumnya di Karawang, yaitu Karawang Assembly Plant Line 1 pada tahun 2011 lalu. “Seremoni groundbreaking ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh pihak, khususnya kepada pemerintah Indonesia, mitra Daihatsu, serta seluruh pelanggan setia. Pembaruan pabrik ini merupakan tonggak penting kami untuk menuju masa depan, serta wujud komitmen kami untuk kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia,” pungkasnya. (bbs/rie)

KETERSEDIAAN : Minyak goreng rakyat kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, sedang langka dan harganya naik di pasar.

ISTIMEWA

INDUSTRI : PT Astra Daihatsu Motor (ADM) atas pengembangan perusahaan industri yang semakin besar dengan memperluas kapasitas produksi sebesar 140 ribu unit per tahun tersebut memenuhi berbagai aspek aktivitas produksi.

Sosok Bripka Madih Dikenal Arogan di Lingkungan

Pemkot Bekasi Didesak Putus

PKS dengan Pengembang

Revitalisasi Pasar Kranji

KOTA BEKASI - Pedagang Pasar Kranji, Bekasi

Barat, Kota Bekasi terus mendesak Pemerintah

Kota Bekasi segera mengambil kesimpulan untuk memutus perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengembang terkait revitalisasi.

"Kami pedagang sudah tahu, jika pihak kedua yang ditunjuk dalam revitalisasi Pasar Kranji tidak akan mampu meneruskan pembangunan Pasar Kranji jika tidak ada investor yang mendukung,"ungkap Sri Mulyono tokoh pedagang Pasar Kranji kepada KBE, Senin (6/2/2023).

Dikatakan bahwa pedagang resmi yang telah membayar down payment (DP) sudah tidak percaya bahwa pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji mampu meneruskan revitalisasi Pasar Kranji. Bahkan pedagang resmi yang telah membayar DP terus mendesak untuk segera menggelar aksi.

Namun, jelasnya masih ditahan dan dikoordinasikan sambil menunggu kinerja pemerintah bersama BPKP dalam menyelesaikan proses investigasi menyuruh. Saat ini BPKP tengah bekerja dan akan turun ke pedagang langsung.

"Kami pedagang sudah menyiapkan semua dokumen, seperti pembayaran, kondisi TPS dan lainnya untuk diserahkan ke pihak BPKP, " tegas Sri Mulyono. Untuk itu Sri Mulyono menginginkan untuk tidak ada intervensi kepada pihak BPKP oleh siapapun. Biarkan BPKP menyelesaikan tugasnya secara maksimal jangan ada campur tangan apalagi tekanan.

"Ga ada rumusnya, ga ada modal mau untung besar, " ucap Sri Mulyono mengibaratkan pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji.

Pasalnya siapa pun investor yang masuk tidak akan ada yang mau melanjutkan revitalisasi jika skema bagi hasilnya seperti yang diminta pihak kedua sekarang.

"Mana ada investor yang mau membantu jika dari hasil penjualan sepertiganya didapatkan pemodal. Sementara yang hanya duduk manis mendapatkan bagian 2/3, " ungkapnya meminta pemerintah secepatnya mengambil keputusan.

Dikonfirmasi kapan pedagang resmi akan melaksanakan aksi mendesak pengembang dalam revitalisasi diganti ke Pemkot Bekasi. Sri Mulyono mengatakan masih menunggu kerja Pemkot Bekasi dengan pihak BPKP Perwakilan Jabar.

"Intinya para pedagang Pasar Kranji, ingin pasar dibangun. Pedagang sudah tidak percaya satu persen pun jika pengembang sekarang mampu melanjutkan. Dan jelas dalam PKS jika pihak pertama bisa memutuskan sepihak jika pengembang tidak mampu," pungkasnya menyesalkan sikap Pemkot Bekasi terkesan mengulur-ulur.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bekasi Lintong Dianto Putro menyebut persoalan kelanjutan Revitalisasi Pasar Kranji Baru dalam penanganan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. (amn)

Kropos, Marka Jalan

Roboh di Jalur A Yani

KOTA BEKASI - Papan marka atau Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang berada di depan Mega Bekasi Hypermall, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, roboh.

Ambruknya rambu di Jalan A.Yani itu diduga korosi akibat banyaknya sampah dan sedimentasi. Untung tidak ada korban dalam peristiwa itu.

Kabid Lalin Dishub Kota Bekasi, Teguh Indrianto membenarkan ada satu papan marka roboh di Jalan A Yani. Dikatakan kejadian itu terjadi pada Minggu (5/2/2023) kemarin.

“Ya memang sekitar jam 10-an papan marka di Jalan A Yani roboh,” kata Teguh, sapaan akrabnya kepada awak media, Senin (6/2/2023).

Dia menduga penyebab robohnya rambu itu karena tumpukan sampah dan sedimentasi dari saluran air. Sampah itu ditumpuk di tiang marka sehingga marka berkarat dan merobohkan tiang.

“Sampah selokan om, jadi pembersihan saluran terus sedimennya ditumpuk di lahan yang kebetulan ada pondasi tiang RPPJ. Alhamdulillah tidak ada korban saat marka roboh,” ucapnya.

Ke depannya, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap marka di sejumlah jalan yang ada di Kota Bekasi. Pihaknya akan menugaskan tim di lapangan untuk mengecek base plate dan pondasi semua marka atau RPPJ yang ada.

“Yang pasti marka posisinya pondasinya harus ada di permukaan tanah. Kalau yang roboh kemarin sudah dirapikan dengan mobil crane Dishub. Saya akan minta dicek petugas marka atau RPPJ yang ada,” tukasnya. (amn)

KOTA BEKASI - Pengakuan Bripka Madih 'polisi peras polisi' terkait klaimnya saat melaporkan penyerobotan tanah milik orang tuanya terus bergulir.

Semua pihak di lingkungan tempat tinggal atau lokasi tanah yang di klaim milik Keluarganya telah dipanggil kepolisian. Termasuk pihak aparatur keluarah di Jatiwarna Pondok Melati, Kota Bekasi.

Kekinian Ketua RW wilayah Jatih Nur Asiah Syafris, ketua RW di Jatiwarna yang ikut dipanggil untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait pengakuan Bripka Madih soal kasus polisi peras polisi tersebut menyebutkan sosok Bripka Madih dilingkungan dikenal arogan oleh warga. Ketua RW Nur Asiah mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui pasti persoalan penyerobotan tanah dan kasus polisi peras polisi yang sekarang terus bergulir dan trending.

Ketua RW Nur Asiah Syafris hanya menyebutkan bahwa, Bripka Madih dikenal di lingkungannya arogan dan meresahkan warga di lingkungannya.

Nur mengatakan, Bripka Madih pernah membawa sejumlah orang dalam hal penyerobotan tanah.

"Warga mengadu bahwa Madih jam 2 siang bawa rombongan sekitar 10 orang, bukan warga kami, tidak kenal. Kemudian masang patok depan rumah warga kami," kata Asiah di Polda Metro Jaya, Minggu 5 Februari 2023.

Asiah mengatakan, kelakuan Madih sangat meresahkan warga sejak lama.

"Sebelum jadi RW, saya pernah menjabat sebagai

RT selama empat tahun. Selama periode tersebut, kelakuan Pak Madih boleh dibilang sangat mengganggu aktivitas warga," ujar Nur.

"Pernah suatu waktu kami mengadakan rapat, tetapi dia (Mahdi) malah membakar sampah. Asapnya begitu mengepul dan mengganggu aktivitas kami bermusyawarah," sambungnya. Menurut dia, warga selama ini hanya bisa bersabar dan menghormati Madih, yang adalah anggota kepolisian.

"Kami juga pernah mencium bau anyir di sekitar rumahnya. Kami memang tidak tahu letak persisnya, tetapi itu dari dalam rumah Pak Mahdi yang

Jelang Mukot Koni Bekasi, Baru Dua Calon Resmi Mendaftar

KOTA BEKASI - Jelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot)

KONI Kota Bekasi sejumlah kandidat mulai bermunculan menyatakan siap menjadi ketua dengan membuat janji manis memajukan dunia olah raga di Kota Patriot. Kandidat mulai bermunculan seperti Sekretaris PDI Perjuangan Kota Bekasi Faishal Hermawan, dan sejumlah nama lainnya. Semuanya menyatakan siap memajukan dan siap menjadi Ketua Koni Kota Bekasi.

Melihat fenomena itu Ketua Koni Kota Bekasi Abdul Rosyad Irwan memberikan apresiasi. Dia mengatakan bahwa Muskot Koni Kota Bekasi digelar pada 22 Februari 2022.

"Sampai saat ingin baru dia calon yang resmi mendaftar, " tegas Bang Yan sapaan akrabnya Ketua

Koni Kota Bekasi dia periode itu, Senin (6/3/2023) .

Dikatakan makin banyak calon yang mendaftarkan maka makin bagus sehingga bisa banyak pilihan. Artinya untuk Ketua Umum KONI

Kota Bekasi berikutnya harus orang-orang yang memiliki kompetensi dibidang olahraga.

"Saya mempersilahkan ke-

pada siapapun yang berminat. Namun yang terpenting harus melakukan pendekatan yang baik terhadap Cabang Olahraga (Cabor) yang ada saat ini,"katanya," Abdul Rosyad Irwan pun menyatakan, saat ini baru ada dua sosok calon yang diketahui dirinya, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Ekowati dan Riad Osca Chalik yang siap menggantikannya dalam memimpin KONI Kota Bekasi.

"Jadi gini, baru dua orang yang baru menyampaikan keinginan untuk maju menggantikan saya dalam memimpin KONI Kota Bekasi,"pungkasnya.

Menurut orang nomor satu di KONI menjabat dua periode menegaskan, tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Kota Bekasi kembali.

"Pokoknya untuk para calon harus memiliki kompetensi dibidang olahraga, tapi nanti pun akan terseleksi dari syarat yang dilihat para Cabang Olahraga yang ada saat ini. Dan tantangan kedepan, tuan rumah untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada 2026 mendatang,"ungkapnya. (amn)

jelas," lanjutnya. Terkait pernyataan Madih yang mengaku terzalimi, Ketua RT bilang justru warga yang merasa terzalimi dengan kelakukan Madih yang arogan. "Jangan sampai hanya dia yang terdzolimi. Kami mohon keseimbangan juga dari rekan-rekan media. Tolong lihat juga sikap arogansi beliau. Insya Allah warga kami benar dan mereka memiliki fakta yang sebenarbenarnya," pungkas Asiah. Anggota provost Bripka Madih sebelumnya mengaku diperas oleh oknum penyidik di Polda Metri Jaya ketika dia melaporkan kasus dugaan penyero -

botan tanah ibunya. Laporan kasus penyerobotan tanah itu terjadi tahun 2011. Dia diminta oknum penyidik Rp100 juta dan bidang tanah 1000 meter persegi. Terkait itu, Bripka Madih akhinya ajukan pengunduran diri dari Polri. Alasannya karena laporannya tidak diproses. "Saya ingin melaporkan penyerobotan tanah ke Polda Metro Jaya, malah dimintai biaya penyidikan sama oknum penyidik dari Polda Metro," ungkap Madih, Kamis 2 Februari 2023. Madih mengatakan, knum penyidik meminta Madih untuk memberikan tanahn-

ya sebagai bentuk 'hadiah'. "Dia berucap Rp 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter persegi. Saya sakit dimintai seperti itu," ungkap Madih.

Pengakuan ketua RW Nur Asiah Syafris dibenarkan warga lingkungan lainnya. SW tinggal di dekat rumah Bripka Madih, membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua RW dengan mengatakan bahwa warga menghormati sebagai anggota Polri.

"Ini saja plang dipasang sudah lama padahal ini Lahab warga yang telah berdiri rumah sudah lama. Tapi warga tidak berani merobohkan, " ujarnya. (amn)

Karyawan Daekyung Indonesia Dirikan Tenda Perlawanan di Depan Perusahaan

KOTA BEKASI - Puluhan massa buruh yang tergabung dalam Perwakilan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL.FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Daekyung Indonesia Jalan Cipendawa - Jati Asih Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa lumbu, Kota Bekasi. Pantauan di lokasi, Senin (6/2/2023), tampak massa melakukan aksi unjuk rasa dengan menempel beberapa spanduk, mereka juga membuat gubuk di depan PT Daekyung Indonesia sebagai salah satu bentuk protes akan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. "Kami Hanya Ingin Hak Kami" demikian salah satu tulisan salah satu spanduk massa aksi. Aksi ini dilakukan sebagai

bentuk protes karyawan atas perlakuan perusahaan yang mem-PHK secara sepihak kepada seluruh pengurus (PUK SPL.FSPMI) dengan alasan Efisiensi tanpa melakukan langkah atau tahapan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Aksi ini dikepalai oleh ketua Perwakilan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL.FSPMI), Dasik Sonjaya. Menurut Dasik Sonjaya, bahwa aksi tersebut menuntut hak karyawan yang di PHK seperti menerima gaji sesuai UMK Kota Bekasi. "Kegiatan aksi ini kami lakukan untuk menuntut hak-hak kami sebagai karyawan yang di PHK berupa dipekerjakan kembali, membayarkan gaji sesuai UMK Kota Bekasi dan

membayarkan penetapan kekurangan yang dikeluarkan berdasarkan nota penetapan Nomer 560/4084/UPTDWIL.II/X/2022 pertanggal 13 Oktober 2022,"tegasnya. Menurutnya, biarpun mereka tidak di kerjakan kembali mereka menuntut perhitungan pesangon sesuai dengan perundanganundangan yang berlaku Adapun tuntutan yang mereka berikan kepada PT Daekyung Indonesia yaitu,

1. Pekerjakan kembali Ketua dan seluruh pengurus PUK SPL.FSPMI PT Daekyung Indonesia

2. Pekerjaan kembali seluruh karyawan yang terkena PHK di PT Daekyung Indonesia

3. Bayar kekurangan upah sejak adanya hubungan kerja

4. Bayar upah sesuai UMK Kota Bekasi. (amn)

TIDAK BERANI BONGKAR: Papan pengumuman dan Posko yang dibuat Bripka Madih di depan rumah warga yang di klaimnya sebagai lahan keluarga tepat di belakang pasar Kecapi. Warga tidak berani membongkarnya sampai sekarang, Senin (6/2/2023) masih terpasang.

ISTIMEWA

PENDIDIKAN & OLAHRAGA

Menkeu: Anggaran

Pendidikan Tahun Ini Yang

Terbesar Dalam Sejarah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus mematuhi aturan undang-undang yang berlaku dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja APBN.

Menurut dia, total dana edukasi yang disebar pemerintah ke seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp612 triliun dari rencana belanja APBN 2023 yang berjumlah Rp3.061,2 triliun.

“Anggaran pendidikan tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah,” kata Menkeu belum lama ini.

Bendahara negara ini menyebutkan dana pendidikan tersebut bahkan di atas total anggaran APBN pada 2006 lalu. Saat itu, keseluruhan belanja negara hanya mencapai Rp550 triliun.

“Saya menjadi menteri keuangan pada 2006 waktu itu total APBN Rp550 triliun, sekarang belanja pendidikan saja mencapai Rp612 triliun,” imbuhnya.

Lanjutnya, ini adalah bukti bahwa APBN hadir untuk memajukan Indonesia dengan tujuan membangun kualitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, anggaran pendidikan juga cukup besar mencapai sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara.

“Karena negara bisa maju mencapai adil dan makmur apabila manusianya berkualitas, berpendidikan, sehat,” pungkasnya.

Sementara, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilansir laman resmi pemerintah disebutkan bahwa Kemendikbud Ristek akan memfokuskan perhatian pada Program Prioritas Nasional, Prioritas Kementerian, dan pendanaan wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program-program antara lain Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, aneka tunjangan guru, dosen/guru besar, BOPTN (Matching Fund & Competitive Fund), kampus merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, dan merdeka belajar,” sebut RKA Kemendikbud Ristek 2023.

Dijelaskan bahwa dari output prioritas tersebut, terdapat output yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2023 antara lain integrasi pelaksanaan program antara pusat dan daerah melalui program DAK Fisik dan Non Fisik bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Lalu, penguatan pendanaan melalui satker BLU, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Pendidikan, serta efisiensi dalam pengalokasian anggaran.

Sebagai informasi, pada 2023 anggaran Kemendikbud Ristek direncanakan sebesar Rp80,2 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari 2022 yang sebesar Rp77,9 triliun. Selain ke Kemendikbud Ristek, alokasi anggaran pendidikan tahun ini juga tersalurkan melalui pemda dengan skema Transfer ke Daerah (TKD) dan juga belanja kementerian/ lembaga lain. (bbs/wyd)

90 Sekolah Sudah Gabung SSA

Upaya Tekan Kekerasan

Pada Anak

KARAWANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang tengah fokus mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menjalankan program Sekolah Sahabat Anak (SSA). Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak pada DP3A Karawang, Hesti Rahayu menjelaskan, program SSA sebenarnya sudah ber jalan sejak tahun 2022 lalu. Namun di tahun ini, DP3A

Karawang bakal lebih intens melakukan sosialisasi program SSA ke sejumlah sekolah.

“SSA merupakan program kerjasama kami dengan pihak sekolah (guru dan perangkat sekolah) dalam sosialisasi serta kegiatankegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak,” kata Hesti, saat diwawancara, Senin, (6/2) kemarin.

Hingga saat ini, sudah ada 90 sekolah mulai dari PAUD hingga SMA telah bergabung dalam program SSA ini. Dari tahun ke tahun, program ini terus mendapatkan respon yang positif dari sekolah. Sebab, kata Hesti, pencegahan kekerasan pada anak dapat dimulai dari lingkup sekolah.

“Saat ini sudah ada sebanyak 90 sekolah yang bergabung dalam program tersebut.

Mulai

dari

ting -

PAUD sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA. Respons dari pihak sekolah, baik dan positif,” tambahnya. Pihaknya, lanjut Hesti, memiliki target zero violence untuk kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Ia mengaku belum ditentukan batas waktu pencapaian target tersebut. Pasalnya, masih terdapat keterbatasan utamanya pada Sumber Daya Manusia (SDM). Dia pun mengakui jika kerjasama dengan lintas sektor pun belum berjalan secara maksimal. “Untuk target zero violence belum ditentukan, karena ini program baru berjalan. Nanti diperjalanan setelah ada evaluasi, baru kita bisa menentukan target tahun berapa bisa dicapa -

Festival Anniversary BRSA Ajang Pembinaan Pemain

KARAWANG - Bina Rosada Soccer Academy (BRSA) tepat berusia lima tahun pada 8 Februari 2023. Merayakan anniversary ke-5 tersebut, BRSA menggelar kegiatan tasyakur binni’mah dan festival sepak bola usia dini sebagai ajang pembinaan pemain pada 4-5 Februari 2023.

CEO BRSA, Rosada mengatakan, perayaan anniversary diawali dengan kegiatan tasyakur binni’mah di Lapang Futsal 212 Galuh Mas, Telukjambe Timur, Karawang, Sabtu (4/2).

“Kegiatan tasyakur diwarnai dengan game yang

diikuti siswa, pelatih dan orang tua siswa. Kemudian acara inti yaitu potong tumpeng dan tiup lilin,” ujar Rosada, kepada KBE, Senin (6/2). Selain tasyakur, BRSA juga menggelar festival sepak bola usia dini yang berlangsung di Lapangan Yonif 305, Telukjambe Timur, Karawang, Minggu (5/2).

Rosada menyebutkan, sebanyak 54 tim terlibat dan bersaing dalam empat kelompok usia yaitu kelahiran 2010 (13 tahun), 2012 (11 tahun), 2013 (10 tahun) dan 2015 (8 tahun).

“Kategori kelahiran 2010 diikuti 24 tim, kelahiran

2012 dan 2013 dimeriahkan 12 tim, sedangkan kelahiran 2015 sebanyak enam tim,” tuturnya. Rosada menegaskan, digelarnya festival merupakan bentuk komitmen BRSA untuk ikut berkontribusi dalam memajukan sepak bola Indonesia. Yang mana festival digelar sebagai wadah pembibitan dan pembinaan para pemain usia dini.

“Festival ini bisa dijadikan oleh SSB atau akademi yang terlibat sebagai ajang evaluasi dari hasil latihan, sekaligus meningkatkan kemampuan anak didik baik skill mau -

pun mental bertanding,” ucapnya.

Lebih lanjut Rosada berharap, memasuki usia kelima BRSA, para pengurus dan jajaran pelatih bisa lebih solid dalam membina pemain usia dini agar bisa melahirkan pesepak bola berkualitas yang diandalkan baik oleh Karawang, Jawa Barat bahkan Timnas Indonesia di masa yang akan datang.

“Kami juga berharap anak-anak yang menimba ilmu di BRSA bisa lebih semangat dalam berlatih. Sehingga nantinya mereka bisa mewujudkan mimpi menjadi pese -

pak bola profesional,” harapnya. Sekadar informasi, BRSA yang juga fokus membentuk attitude (sikap) yang baik dan karakter islami dengan menerapkan pendidikan di lapangan seperti membaca doa, minum dengan posisi duduk, serta sikap positif lainnya, saat ini aktif membina pemain mulai usia 6-15 tahun dengan home base di Lapangan Poponcol Karawang. Dari tangan dingin sang CEO Rosada juga telah banyak terlahir pesepak bola berkualitas yang mentas baik di Porprov Jabar, Liga 3, hingga Elite Pro Academy. (ayi)

Hesti Rahayu

Rawan Korupsi, Polisi Awasi Pengelolaan DD

PURWAKARTA – Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan untuk melakukan tindakan korupsi. Sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain saat menghadiri undangan dalam rangka “Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR

dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” Di Harper Purwakarta, Senin (6/2/2023).

Menurut Edwar, dana desa merupakan salah satu program pemerintah, dalam upaya menciptakan desa yang mandiri. Untuk meningkatkan pembangunan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

“Melalui prioritas penggunaan Dana Desa, diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah desa, dalam mengelola dana desa yang manfaat serta tepat sasaran,” ujarnya. Edwar berpesan kepada para kepala desa, serta pemerintah desa di Kabupaten Purwakarta, agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang

Warga Gerudug Kantor Perhutani

PURWAKARTA – Puluhan warga Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang mendatangi Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Purwakarta, Senin (6/2/2023).

Kedatangan warga Karawang ini menuntut pihak KPH Purwakarta untuk menjelaskan status kepemilikan tanah seluas sembilan hektare di desanya. Diduga tanah yang sudah ditempati warga Karawang selama puluhan tahun ini diserobot oleh pihak Perhutani.

Elyasa Budiyanto selaku kuasa hukum warga menerangkan, permasalahan ini sudah dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tinggi Karawang dan Pengadilan Tinggi Jawa

Barat pada tahun 2021. Demi menjaga tanahnya, warga pun sampai membawa permasalahan ini Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2022.

Disebutkannya, pada persidangan di Pengadilan Tinggi

Karawang warga memenangkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang no-

mor 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021.

Lalu warga juga menang pada persidangan di Pen -

gadilan Tinggi Jawa Barat

melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 682/ Pdt/2021/PT.Bdg.

Keputusan majelis hakim memenangkan warga yakni berdasar pada sejumlah

bukti seperti validasi Girik/ Kikitir oleh kepala desa Mulyasari dan camat Ciampel

tahun tanggal 8 April 2013.

Kemudian pernyataan kepala desa dan camat soal status tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 17

Mei 2013. Selain itu, pada persidangan ditunjukan juga

bukti keterangan riwayat pembayaran pajak hingga

tahun 2022 dan keterangan

penguasaan tanah/sporadik selama 60 tahun lebih.

Namun demikian, warga

kalah pada gugatan di MA

melalui Putusa Mahkamah

Agung RI no 1810 K / Pdt /

2022 tanggal 16 September

2022 yang kemudian pihak kuasa hukum meminta Pen-

injauan Kembali atau PK pada putusan MA tersebut.

“Kalau kami tidak melakukan PK, maka warga melalui putusan tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merusak dan merugikan tanah negara dan mereka dikenakan denda sebesar Rp. 5 juta perhari dan denda imateriil Rp 1,9 miliar terhadap empat orang warga, Ingat, putusan MA tersebut hakim ditangkap KPK Lho,” jelas Elyasa. Elyasa juga mengatakan bahwa dalam aksi hari ini puluhan warga turun langsung untuk menanyakan sejauh mana bukti yang dapat menjamin kepemilikan tanah bahwa tanah tersebut adalah milik Perhutani.

Pantauan media di lokasi, tak lama saat berjalannya aksi, perwakilan massa dan kuasa hukum diizinkan untuk masuk menemui perwakilan Perhutani KPH Purwakarta untuk berdiskusi. Dalam aksi yang berlangsung damai ini, massa akhirnya membubarkan diri setelah

di amanahkan.

“Ingat harus hati-hati, jangan sampai salah dalam pengelolaan dana desa, karena semua ada pertanggung jawabannya dan selalu dalam pengawasan,” jelasnya. Edwar meminta, untuk para kepala desa di Kabupaten Purwakarta agar menjalin hubungan silaturahmi antara Polri dengan

masyarakat dan menggunakan dana desa sesuai dengan sasarannya dan tidak menyalahgunakannya.

“Jalin hubungan yang baik antara kepala desa, masyarakat dan gunakan dana desa sebaik mungkin,” ungkapnya. Edwar menyampaikan, komitmen jajarannya untuk tetap mengawasi pengelolaan dana desa di Kabu -

paten Purwakarta. “Selama ini Polres Purwakarta juga punya kewenangan untuk mengawasi dana desa, karena itu ada tim yang dibentuk untuk mengawasi dana desa,” imbuhnya. Tujuannya,  untuk mengatasi penyelewengan dana desa dan memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Karena itu Edwar mem -

inta, jika masyarakat mengetahui ada kepala desa yang memakai dana desa tidak sesuai peruntukan, agar segera melaporkan. “Kita akan kedepankan persuasif, jika terjadi penyimpangan kita akan luruskan, namun jika dana desa itu digunakan tidak sesuai program maka kita akan lakukan penindakan,” pungkasnya. (bbs/rie)

UNJUK RASA : Kedatangan warga Karawang ini menuntut pihak Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Purwakarta untuk menjelaskan status kepemilikan tanah seluas sembilan hektare di desanya.

berdiskusi dengan perwakilan Perhutani KPH Purwakarta. Sementara itu, Kaur Hukum dan Agraria Perhutani KPH Purwakarta Yayat Sudrajat mengatakan, bahwa dalam

aksi ini masyarakat menanyakan bukti kepemilikan tanah dari pihak Perhutani.

“Mereka mempertanyakan bukti-bukti katanya sertifikat, namun itu bukan sertifikat, tapi

bukan itu, kalau perhutani itu adanya berita acara tata batas (BATB), kita udah kasus dari tahun 2020,” ujar Yayat Sudrajat. Dia juga mengatakan bahwa lahan yang di sengketakan

ini luasnya sekitar 16 hektare, adapun, lanjut dia, buktibukti kepemilikan tanah dari warga tersebut diantaranya adalah letter C, AJB dan surat keterangan desa. (bbs/rie)

Pemkab Targetkan Seluruh Desa di Purwakarta Berstatus Mandiri

PURWAKARTA - Saat ini, Kabupaten Purwakarta telah mengalami kemajuan tipologi desa. Sejak tahun 2022 lalu, di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal. Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelola Dan Dana Desa di Hotel Harper, Bungursari, Senin 6 Februari 2023.

GERAK JALAN: Ketua DPC Partai Gerindra Karawang, Ajang Sopandi bersama anggota DPRD Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat, saat membuka jalan santai dalam acara HUT Partai Gerindra ke 15 di Jalan Siliwangi Karawang.

Partai Gerindra Rayakan HUT ke 15

DPC Karawang Target 10 Kursi Pada Pemilu 2024

KARAWANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Karawang, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke 15 dengan meriah. Seluruh pengurus partai dan masyarakat tumpah ruah dalam perayaan yang dibalut acara jalan santai dan bagi-bagi doorprize yang hadiah utamanya umroh. Pada Minggu, (5/2).

Ketua DPC Partai Gerindra Karawang

Ajang Sopandi mengatakan, di hari spesial ini. Pihaknya berharap agar Partai Gerindra semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang.

Ajang mengaku punya target besar dalam

Pemilu tahun 2024 mendatang. Selain memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menjadi Presiden. Pihaknya juga punya target 10 kursi untuk DPRD Kabupaten Karawang.

“Saya berharap Partai Gerindra semakin dicintai masyarakat, hingga pada Pemilu 2024 nanti Gerindra mampu mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Dan kami di Karawang bisa mendapatkan target 10 kursi di DPRD Karawang,” ungkap Ajang saat diwawancara KBE, Senin, (6/2) kemarin.  Ajang mengatakan, target 10 kursi di DPRD Karawang optimis bisa diraih. Pasalnya, untuk pemilihan legislative tahun 2024 Partai Gerindra telah memiliki Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Saya target di dapil 4, 5, dan 6 dua kursi. Disana kita punya bacaleg yang hebat, selain punya kapasitas dan kualitas, mereka

tentu saja memiliki elektabilitas yang sangat bagus,” kata Ajang. “Saya berharap, Pemilu 2024 nanti Partai Gerindra akan berjaya,” harapnya. (wyd/adv)

“Di Purwakarta, desa yang berstatus mandiri ada sebanyak 25 desa, desa maju sebanyak 81 desa, desa berkembang sebanyak 77 desa, desa tertinggal 0 desa, dan desa sangat tertinggal 0 desa. Tahun ini kita targetkan desa berstatus mandiri harus mencapai 40 desa,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, sosialisasi ini dalam rangka memperluas wawasan dan peningkatan pemahaman penggunaan dana desa, khususnya mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintahan pusat maupun daerah, adanya peran penting dari stakeholder dalam hal pengawasan dimana bahwa bpk akan memanfaatkan hasil pengawasan APIP.

“Dimana BPKP dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pemeriksaan, untuk memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ambu Anne. Dengan kegiatan tersebut, Bupati Purwakarta juga berharap akan terdapat kesepahaman pemahaman terhadap pelaksanaan dana desa, sehingga nanti dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintahan Desa juga diharapkan terus meningkatkan tentang pengelolaan anggaran, yang berdampak untuk pembangunan,” kata Ambu Anne. Dalam giat tersebut, tampak hadir unsur BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Anggota Komisi XI DPR RI, Unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, para Kades dan Sekdes

se-Kabupaten Purwakarta.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta juga menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, di Bale Nagri. Kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran ini sejalan dengan penyelenggaran SPIP terutama dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

“Dalam penyusunan perencanaan ini diharapkan semua Perangkat Daerah sudah menyusun perencanaan yang berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis serta selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang kedua kalinya di Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memastikan keselarasan perencanaan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan.

“Sektor strategis pembangunan meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terutama isu kemiskinan yang menjadi fokus perhatian baik ditingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi, penguatan ekonomi ini menjadi perhatian semua pihak terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” beber Ambu Anne.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta

ISTIMEWA

yang ketiga yaitu mewujudkan perekonomian masyarakat yang kokoh, misi tersebut ditunjang dengan 4 sasaran yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, diantaranya meningkatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, berkembangnya sentra industri unggulan dan perdagangan, terciptanya iklim investasi yang kondusif, serta terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan perternakan.

“Keempat sasaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Pangan dan Pertanian dalam menyusun perencanaan anggaran harus memperhatikan sasaran yang akan dicapai dan sudah ditetapkan dalam RPJMD,” kata Ambu Anne. Dalam agenda tersebut, hadir juga Tim dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu Jaya Rahmad selaku koordinator kegiatan, beserta pengendali teknis dan anggota tim yang akan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Purwakarta tahun 2023. “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar membantu memberikan data yang dibutuhkan oleh tim evaluator, terutama yang saat diminta data atau dokumen untuk bahan evaluasi yaitu Bappelitbangda, Disporaparbud, Dispangtan, dan DKUPP. Diharapkan Kepala Perangkat Daerah agar bersikap kooperatif dan proaktif dengan tim evaluator,” ujar Ambu Anne. (bbs/rie)

OPTIMALISASI : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelola Dan Dana Desa di Hotel Harper, Bungursari, Senin 6 Februari 2023.