Sosok Bripka Madih Dikenal Arogan di Lingkungan

Pemkot Bekasi Didesak Putus

PKS dengan Pengembang

Revitalisasi Pasar Kranji

KOTA BEKASI - Pedagang Pasar Kranji, Bekasi

Barat, Kota Bekasi terus mendesak Pemerintah

Kota Bekasi segera mengambil kesimpulan untuk memutus perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengembang terkait revitalisasi.

"Kami pedagang sudah tahu, jika pihak kedua yang ditunjuk dalam revitalisasi Pasar Kranji tidak akan mampu meneruskan pembangunan Pasar Kranji jika tidak ada investor yang mendukung,"ungkap Sri Mulyono tokoh pedagang Pasar Kranji kepada KBE, Senin (6/2/2023).

Dikatakan bahwa pedagang resmi yang telah membayar down payment (DP) sudah tidak percaya bahwa pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji mampu meneruskan revitalisasi Pasar Kranji. Bahkan pedagang resmi yang telah membayar DP terus mendesak untuk segera menggelar aksi.

Namun, jelasnya masih ditahan dan dikoordinasikan sambil menunggu kinerja pemerintah bersama BPKP dalam menyelesaikan proses investigasi menyuruh. Saat ini BPKP tengah bekerja dan akan turun ke pedagang langsung.

"Kami pedagang sudah menyiapkan semua dokumen, seperti pembayaran, kondisi TPS dan lainnya untuk diserahkan ke pihak BPKP, " tegas Sri Mulyono. Untuk itu Sri Mulyono menginginkan untuk tidak ada intervensi kepada pihak BPKP oleh siapapun. Biarkan BPKP menyelesaikan tugasnya secara maksimal jangan ada campur tangan apalagi tekanan.

"Ga ada rumusnya, ga ada modal mau untung besar, " ucap Sri Mulyono mengibaratkan pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji.

Pasalnya siapa pun investor yang masuk tidak akan ada yang mau melanjutkan revitalisasi jika skema bagi hasilnya seperti yang diminta pihak kedua sekarang.

"Mana ada investor yang mau membantu jika dari hasil penjualan sepertiganya didapatkan pemodal. Sementara yang hanya duduk manis mendapatkan bagian 2/3, " ungkapnya meminta pemerintah secepatnya mengambil keputusan.

Dikonfirmasi kapan pedagang resmi akan melaksanakan aksi mendesak pengembang dalam revitalisasi diganti ke Pemkot Bekasi. Sri Mulyono mengatakan masih menunggu kerja Pemkot Bekasi dengan pihak BPKP Perwakilan Jabar.

"Intinya para pedagang Pasar Kranji, ingin pasar dibangun. Pedagang sudah tidak percaya satu persen pun jika pengembang sekarang mampu melanjutkan. Dan jelas dalam PKS jika pihak pertama bisa memutuskan sepihak jika pengembang tidak mampu," pungkasnya menyesalkan sikap Pemkot Bekasi terkesan mengulur-ulur.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bekasi Lintong Dianto Putro menyebut persoalan kelanjutan Revitalisasi Pasar Kranji Baru dalam penanganan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. (amn)

Kropos, Marka Jalan

Roboh di Jalur A Yani

KOTA BEKASI - Papan marka atau Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang berada di depan Mega Bekasi Hypermall, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, roboh.

Ambruknya rambu di Jalan A.Yani itu diduga korosi akibat banyaknya sampah dan sedimentasi. Untung tidak ada korban dalam peristiwa itu.

Kabid Lalin Dishub Kota Bekasi, Teguh Indrianto membenarkan ada satu papan marka roboh di Jalan A Yani. Dikatakan kejadian itu terjadi pada Minggu (5/2/2023) kemarin.

“Ya memang sekitar jam 10-an papan marka di Jalan A Yani roboh,” kata Teguh, sapaan akrabnya kepada awak media, Senin (6/2/2023).

Dia menduga penyebab robohnya rambu itu karena tumpukan sampah dan sedimentasi dari saluran air. Sampah itu ditumpuk di tiang marka sehingga marka berkarat dan merobohkan tiang.

“Sampah selokan om, jadi pembersihan saluran terus sedimennya ditumpuk di lahan yang kebetulan ada pondasi tiang RPPJ. Alhamdulillah tidak ada korban saat marka roboh,” ucapnya.

Ke depannya, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap marka di sejumlah jalan yang ada di Kota Bekasi. Pihaknya akan menugaskan tim di lapangan untuk mengecek base plate dan pondasi semua marka atau RPPJ yang ada.

“Yang pasti marka posisinya pondasinya harus ada di permukaan tanah. Kalau yang roboh kemarin sudah dirapikan dengan mobil crane Dishub. Saya akan minta dicek petugas marka atau RPPJ yang ada,” tukasnya. (amn)

KOTA BEKASI - Pengakuan Bripka Madih 'polisi peras polisi' terkait klaimnya saat melaporkan penyerobotan tanah milik orang tuanya terus bergulir.

Semua pihak di lingkungan tempat tinggal atau lokasi tanah yang di klaim milik Keluarganya telah dipanggil kepolisian. Termasuk pihak aparatur keluarah di Jatiwarna Pondok Melati, Kota Bekasi.

Kekinian Ketua RW wilayah Jatih Nur Asiah Syafris, ketua RW di Jatiwarna yang ikut dipanggil untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait pengakuan Bripka Madih soal kasus polisi peras polisi tersebut menyebutkan sosok Bripka Madih dilingkungan dikenal arogan oleh warga. Ketua RW Nur Asiah mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui pasti persoalan penyerobotan tanah dan kasus polisi peras polisi yang sekarang terus bergulir dan trending.

Ketua RW Nur Asiah Syafris hanya menyebutkan bahwa, Bripka Madih dikenal di lingkungannya arogan dan meresahkan warga di lingkungannya.

Nur mengatakan, Bripka Madih pernah membawa sejumlah orang dalam hal penyerobotan tanah.

"Warga mengadu bahwa Madih jam 2 siang bawa rombongan sekitar 10 orang, bukan warga kami, tidak kenal. Kemudian masang patok depan rumah warga kami," kata Asiah di Polda Metro Jaya, Minggu 5 Februari 2023.

Asiah mengatakan, kelakuan Madih sangat meresahkan warga sejak lama.

"Sebelum jadi RW, saya pernah menjabat sebagai

RT selama empat tahun. Selama periode tersebut, kelakuan Pak Madih boleh dibilang sangat mengganggu aktivitas warga," ujar Nur.

"Pernah suatu waktu kami mengadakan rapat, tetapi dia (Mahdi) malah membakar sampah. Asapnya begitu mengepul dan mengganggu aktivitas kami bermusyawarah," sambungnya. Menurut dia, warga selama ini hanya bisa bersabar dan menghormati Madih, yang adalah anggota kepolisian.

"Kami juga pernah mencium bau anyir di sekitar rumahnya. Kami memang tidak tahu letak persisnya, tetapi itu dari dalam rumah Pak Mahdi yang

Jelang Mukot Koni Bekasi, Baru Dua Calon Resmi Mendaftar

KOTA BEKASI - Jelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot)

KONI Kota Bekasi sejumlah kandidat mulai bermunculan menyatakan siap menjadi ketua dengan membuat janji manis memajukan dunia olah raga di Kota Patriot. Kandidat mulai bermunculan seperti Sekretaris PDI Perjuangan Kota Bekasi Faishal Hermawan, dan sejumlah nama lainnya. Semuanya menyatakan siap memajukan dan siap menjadi Ketua Koni Kota Bekasi.

Melihat fenomena itu Ketua Koni Kota Bekasi Abdul Rosyad Irwan memberikan apresiasi. Dia mengatakan bahwa Muskot Koni Kota Bekasi digelar pada 22 Februari 2022.

"Sampai saat ingin baru dia calon yang resmi mendaftar, " tegas Bang Yan sapaan akrabnya Ketua

Koni Kota Bekasi dia periode itu, Senin (6/3/2023) .

Dikatakan makin banyak calon yang mendaftarkan maka makin bagus sehingga bisa banyak pilihan. Artinya untuk Ketua Umum KONI

Kota Bekasi berikutnya harus orang-orang yang memiliki kompetensi dibidang olahraga.

"Saya mempersilahkan ke- pada siapapun yang berminat. Namun yang terpenting harus melakukan pendekatan yang baik terhadap Cabang Olahraga (Cabor) yang ada saat ini,"katanya," Abdul Rosyad Irwan pun menyatakan, saat ini baru ada dua sosok calon yang diketahui dirinya, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Ekowati dan Riad Osca Chalik yang siap menggantikannya dalam memimpin KONI Kota Bekasi.

"Jadi gini, baru dua orang yang baru menyampaikan keinginan untuk maju menggantikan saya dalam memimpin KONI Kota Bekasi,"pungkasnya.

Menurut orang nomor satu di KONI menjabat dua periode menegaskan, tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Kota Bekasi kembali.

"Pokoknya untuk para calon harus memiliki kompetensi dibidang olahraga, tapi nanti pun akan terseleksi dari syarat yang dilihat para Cabang Olahraga yang ada saat ini. Dan tantangan kedepan, tuan rumah untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada 2026 mendatang,"ungkapnya. (amn) jelas," lanjutnya. Terkait pernyataan Madih yang mengaku terzalimi, Ketua RT bilang justru warga yang merasa terzalimi dengan kelakukan Madih yang arogan. "Jangan sampai hanya dia yang terdzolimi. Kami mohon keseimbangan juga dari rekan-rekan media. Tolong lihat juga sikap arogansi beliau. Insya Allah warga kami benar dan mereka memiliki fakta yang sebenarbenarnya," pungkas Asiah. Anggota provost Bripka Madih sebelumnya mengaku diperas oleh oknum penyidik di Polda Metri Jaya ketika dia melaporkan kasus dugaan penyero - botan tanah ibunya. Laporan kasus penyerobotan tanah itu terjadi tahun 2011. Dia diminta oknum penyidik Rp100 juta dan bidang tanah 1000 meter persegi. Terkait itu, Bripka Madih akhinya ajukan pengunduran diri dari Polri. Alasannya karena laporannya tidak diproses. "Saya ingin melaporkan penyerobotan tanah ke Polda Metro Jaya, malah dimintai biaya penyidikan sama oknum penyidik dari Polda Metro," ungkap Madih, Kamis 2 Februari 2023. Madih mengatakan, knum penyidik meminta Madih untuk memberikan tanahn- ya sebagai bentuk 'hadiah'. "Dia berucap Rp 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter persegi. Saya sakit dimintai seperti itu," ungkap Madih.

Pengakuan ketua RW Nur Asiah Syafris dibenarkan warga lingkungan lainnya. SW tinggal di dekat rumah Bripka Madih, membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua RW dengan mengatakan bahwa warga menghormati sebagai anggota Polri.

"Ini saja plang dipasang sudah lama padahal ini Lahab warga yang telah berdiri rumah sudah lama. Tapi warga tidak berani merobohkan, " ujarnya. (amn)

Karyawan Daekyung Indonesia Dirikan Tenda Perlawanan di Depan Perusahaan

KOTA BEKASI - Puluhan massa buruh yang tergabung dalam Perwakilan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL.FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Daekyung Indonesia Jalan Cipendawa - Jati Asih Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa lumbu, Kota Bekasi. Pantauan di lokasi, Senin (6/2/2023), tampak massa melakukan aksi unjuk rasa dengan menempel beberapa spanduk, mereka juga membuat gubuk di depan PT Daekyung Indonesia sebagai salah satu bentuk protes akan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. "Kami Hanya Ingin Hak Kami" demikian salah satu tulisan salah satu spanduk massa aksi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karyawan atas perlakuan perusahaan yang mem-PHK secara sepihak kepada seluruh pengurus (PUK SPL.FSPMI) dengan alasan Efisiensi tanpa melakukan langkah atau tahapan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Aksi ini dikepalai oleh ketua Perwakilan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL.FSPMI), Dasik Sonjaya. Menurut Dasik Sonjaya, bahwa aksi tersebut menuntut hak karyawan yang di PHK seperti menerima gaji sesuai UMK Kota Bekasi. "Kegiatan aksi ini kami lakukan untuk menuntut hak-hak kami sebagai karyawan yang di PHK berupa dipekerjakan kembali, membayarkan gaji sesuai UMK Kota Bekasi dan membayarkan penetapan kekurangan yang dikeluarkan berdasarkan nota penetapan Nomer 560/4084/UPTDWIL.II/X/2022 pertanggal 13 Oktober 2022,"tegasnya. Menurutnya, biarpun mereka tidak di kerjakan kembali mereka menuntut perhitungan pesangon sesuai dengan perundanganundangan yang berlaku Adapun tuntutan yang mereka berikan kepada PT Daekyung Indonesia yaitu,

1. Pekerjakan kembali Ketua dan seluruh pengurus PUK SPL.FSPMI PT Daekyung Indonesia

2. Pekerjaan kembali seluruh karyawan yang terkena PHK di PT Daekyung Indonesia

3. Bayar kekurangan upah sejak adanya hubungan kerja

4. Bayar upah sesuai UMK Kota Bekasi. (amn)