Karawang Bekasi Ekspres, 15 Juni 2023

KERRY KUCUR INVESTASI RP 482 M DI KARAWANG

KERRY , penyedia solusi rasa dan nutrisi terdepan di dunia, telah secara resmi meresmikan pabrik terbarunya Kerry Karawang Teste Faculty di kawasan KIIC Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Pabrik dengan investasi senilai 30 juta Euro atau setara den

ISTIMEWA

SEKILAS: Kerry, penyedia solusi rasa dan nutrisi terdepan di dunia, telah secara resmi meresmikan pabrik terbarunya Kerry Karawang Teste Faculty di kawasan KIIC Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

PUSTAKA PREDIKSI HAKIM TOLAK PRAPERADILAN FEE POKIR DPRD

KARAWANG - Penghentian penyelidikan kasus fee pokokpokok pikiran DPRD Karawang yang dihentikan Kejaksaan Negeri Karawang kembali disoal. Kini kasus tersebut sedang ramai disorot, karena dipraperadilkan warga Karawang.

SKANDAL KORUPSI RP 6,5 M GEDUNG UNSIKA KARAWANG

Pokja Lelang Dituntut

6,5 Tahun Penjara

Isak tangis mewarnasi siding

tuntutan Kasto, terdakwa kasus korupsi

Pembangunan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom), Gedung G5 dan Labolatorium

Komputer di Kampus Universitas

Singaperbangsa (Unsika) Karawang di Pengadilan Tipikor Bandung. Ia dijatuhi tuntutan kurungan penjara 6,5 tahun dan denda Rp 500 juta.

TUNTUTAN JPU & VONIS

MAJELIS HAKIM:

l Dedi sudah lebih awal dijatuhi vonis oleH Majels Hakim Pengdailan Tipikor Bandung. Ia divonis 5 TAHUN

PENJARA DAN DENDA RP 400 JUTA SUBSIDER

4 BULAN.

l Ketua Pokja Lelang proyek Pembangunan Fakultas

Ilmu Komunikasi (Fasilkom), Gedung G5 dan Labolatorium Komputer di Kampus Universitas

Singaperbangsa (Unsika), Kasto baru saja mengikuti siding tuntutan oleh JPU. Ia dijatuhi tuntutan

KURUNGAN PENJARA 6,5 TAHUN DAN DENDA RP 500 JUTA.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Karawang permohonan praperadilan dimohonkan Cahyadi Hidayat dan Termohon Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal

Gawat! Puan Semprot Anne Segera Bereskan Masalah PDAM

PURWAKARTA - Kesulitan air bersih yang menimpa 6.000 warga di Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Diketahui,

“Sudah satu bulan warga di Purwakarta terus mengantre air bersih. Pemerintah harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Ini masalah darurat!”

Ketua DPR RI, Puan Maharani

12 Juni dengan pokok perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Nomor Perkara 5/ Pid.Pra/2023/PN.Kwg. Rencana sidang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023. Dian Suryana, Direktur Pusat

KASUS:

l Korupsi Pembangunan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom), Gedung G5 dan Labolatorium Komputer di Kampus Universitas Singaperbangsa (Unsika)

l Negara ditaksir rugi Rp 6,5 miliar

l Menyeret pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Dedi dan ketua Pokja Lelang

KCIC Belum Tetapkan Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Stasiun di Karawang Beroperasi Oktober

KARAWANG- Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dijamin bakal beroperasi pada pertengahan Agustus 2023. Namun tahap awal naikturun KCJB masih berlangsung di Stasiun Halim, Jakarta Timur dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menjelaskan, tahap awal operasional uji coba KCJB berlangsung Agustus dan September. Harapannya KCJB dapat beroperasi normal pada Oktober.

“Jadi Agustus tetap bisa beroperasi dan sampai September, dan dilanjutkan sampai Oktober diharapkan beroperasi secara normal. Jadi Agus-

DPPKB Gelar Pelayanan Satu Juta Akseptor

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang melaksanakan program pelayanan Satu Juta Akseptor dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2023.

SEJUMLAH pelayanan dilakukan mulai dari pemasangan implan, IUD, suntik KB, distribusi kondom dan pil, hingga operasi

vasektomi (MOP) dan tubektomi (MOW). Kepala DPPKB Karawang Sofiah mengatakan, pelayanan satu juta akseptor ini bisa diakses masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan secara gratis. Nantinya, mereka akan dilayani oleh tenaga medis yang sudah bekerjasama dengan DPPKB Karawang mulai dari bidan desa, puskesmas, hingga rumah sakit.

“Pelayanan satu juta akseptor ini dilaksanakan serentak mulai dari tanggal 14 Juni 2023. Bagi warga yang ingin melakukan pelayanan KB bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi PLKB kami di kantor Satpel PPKB di tiap kecamatan,” jelas Sofiah, saat diwawancarai KBE, Rabu, (14/6). Sofiah mengatakan, pelayanan satu juta akseptor ini ber-

Nyabup Bekasi Tunggu Hasil Pileg

BN Holik Berharap

Sistem Pemilu Terbuka

KABUPATEN BEKASI- BN Holik Qodratullah merupakan satu di antara sejumlah politisi yang memiliki misi ganda dalam mengarungi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Ya, Holik yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tak ingin kontestasi politiknya nanti hanya sekadar merebut kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebab Holik juga memandang pertarungan -

PILPRES

nya di Pileg nanti layaknya laga “Pramusim” sebelum dirinya ikut terjun ke arena Pemilihan Bupati Bekasi. “Ya hitung-hitung mengukur diri dan tahu diri juga untuk ke depan,” ujar politikus asal Partai Gerindra itu kepada awak media. Pada Pileg 2019, Partai Gerindra berhasil mengantarkan dua wakilnya, yakni Syahrir dan Irpan Haeroni menjadi legislator Provinsi Jawa Barat. Keduanya juga kembali mencalonkan diri pada Pileg nani. Situasi ini tentu saja meningkatkan tensi persaingan dalam perebutan kursi. Dan kondisi ini justru memacu

Nasdem Klaim Koalisi

Perubahan Solid

KARAWANG - Partai Nasdem menjawab perihal isu pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid, guyub, dan kompak.

“Apalagi kita sudah sepakat bahwa persoalan calon wakil presiden kita serahkan kepada Mas Anies untuk menentukan siapa dan kapan akan diumumkan,” kata pria yang akrab disapa Tobas itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (14/6).

Tobas mengaku, bahwa pihaknya sudah mendengar juga informasi dari berbagai pihak soal upaya menjegal Anies, tapi pihaknya tidak ingin terlalu fokus pada isu itu dan lebih menunjuk kan kekompakan.

“Jadi kita mendengar informasi tersebut tapi tetap kita dengan kekompakan, kita yakin siapa pun yang ingin menjegal Mas Anies untuk menjadi capres itu mudah-mudahan tidak akan pernah berhasil,” ujarnya.

Menurut Tobas, PKS sendiri merasa tidak pernah tertarik atau pun terganggu dengan upaya terse but, yang dapat membuat PKS menarik dukungan untuk Anies. Untuk itu, pihaknya berharap bahwa informasi itu tidak benar dan sekadar diskusi wa rung kopi semata.

“Jadi sejauh ini tidak ada dari PKS yang menyam paikan hal tersebut kepada kita. Oleh karena itu, kita menganggap informasi bahwa ada penugasan khusus untuk mengganggu koalisi ini dengan cara mencoba-coba menarik PKS ya mudah-mudahan kita berharap informasi itu adalah informasi yang sekadar menjadi diskusi warung kopi ya, dan tidak benar, atau pun jika ada gerakan-gerakan itu hara pannya tetap mudah-mudahan tidak akan mencapai keberhasilan,” terangnya.

“Kita hanya mendapat informasi dan ketika kita kaitkan dengan kekompakan kita di koalisi, kita merasa bahwa dia sejauh ini tidak ada pengaruh apa pun jika pun ada tapi kita berharap itu tidak ada,” terang Tobas.

Terkait rencana pertemuan AHY dan Puan, menu rut Tobas, komunikasi politik antar partai politik hal yang bagus. Artinya, ketika Demokrat membuka komunikasi dengan PDIP itu merupakan bagian dari perjalanan politik yang wajar.

“Kita percaya komitmen yang udah dibangun bersama-sama antara Nasdem, Demokrat, PKS itu akan terus terjaga dan tentunya Demokrat dan PKS pun tidak akan kemudian salah langkah atau gegabah ya untum keluar dari kesepakatan kita bersama ini.

Saya yakin Partai Demokrat dan PKS juga partai yang memegang teguh komitmen yang telah diberikan,” tandas Tobas.

semangat juang Holik untuk tampil maksimal dalam kontestasinya nanti.

“Saya pikir ini merupakan lawan-lawan berat yang pada akhirnya kita harus relevan, apa adanya saja. Tapi kita tetap berjuang untuk membesarkan partai. Terpilih apa tidaknya, itu tergantung nasib kita,” ucapnya.

Terkait langkah politiknya di Pilbup Bekasi, Holik mengaku dirinya belum mengkomunikasikannya secara serius dengan pengurus partainya. Itulah sebabnya, sambung Holik, ia akan menjadikan torehan pilegnya nanti sebagai tolok ukur

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan partai untuk langkahnya ke depan. “Kalau misalkan pemilu tertutup, ya wallahualam. Saya berdoa semoga nggak tertutup. Target saya kalau memang tadinya dua kursi. Ya kita nggak usah mulukmuluk, mempertahankan dua kursi itu saja,” tuturnya. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Irpan Haeroni justru merasa khawatir suasa Gerindra untuk perebutan kursi DPRD Kabupaten Bekasi anjlok pasca ditinggal dua legislator petahana, yakni Holik dan Anden, yang naik ke

tingkat provinsi. “Dengan naiknya dua orang hebat itu naik ke provinsi. Mampukah besok mempertahankan ketua dewan, dengan dewan-dewan yang ada. Itu yang sangat saya khawatirkan,” tuturnya. (bbs/mhs)

SOROT: BN Holik Qodratullah merupakan satu di antara sejumlah politisi yang memiliki misi ganda dalam mengarungi Pemilihan

PKS Pede Jabar dan Bekasi Jadi Lumbung Suara

karena sudah punya pengalaman memimpin Kota

“Sebelunya, kami pernah mempunyai Wakil Wali Kota Bekasi. Jadi, Kota Bekasi akan menjadi tolak ukur. Kami akan berjuang untuk memenangkan Pilkada di Kota Bekasi, dan harus menang,” tegas dia.

Senada, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyatakan, seluruh pengurus dan kader PKS di Kota Bekasi siap dan solid dalam menghadapi kontestasi demokrasi Tahun 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya juga terus bekerja dalam membangun struktur PKS yang solid, sehat, dan tidak mempunyai permasalahan.

Kota Bekasi dan Jawa Barat,” kata Syaikhu. Lebih lanjut, ia mengatakan, Pileg dan Pilpres 2024, akan menjadi awal kemenangan PKS di kontestasi Pilkada Jabar dan Kota Bekasi. Karenanya, dia meminta seluruh kader dan fungsionaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS untuk bekerja sungguh-

sungguh. “Selain kemenangan Anies, saya bertekad untuk memenangkan Pilkada Jabar dan Kota Bekasi. Sebab, basis PKS berasal dari Jawa Barat dan Kota Bekasi.

Saat ini, sudah kita punya perahunya,” tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Jabar, Haru Suandharu menambahkan,PKS telah

ISTIMEWA

memetakan dan menargetkan memenangkan sejumlah kontestasi Pilkada, di antaranya Pilkada Kota Bekasi. Pihaknya optimis memenangkan kontestasi Pilkada di Kota Bekasi,

“Konsolidasi, penguatan struktur, terus kami lakukan. Insya Allah kami mampu mrngemban amanah Presiden PKS dan Ketua DPW PKS Jawa Barat,” ujar Herkos, sapaan Heri Koswara. Pileg 2019 lalu, sambung dia, PKS sukses menjadi pemenang Pemilu dan meraih sebanyak 12 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Pileg 2024 nanti, kami menargetkan sebanyak 25 kursi Dewan, atau lima kursi dari di masing-masing (lima) daerahpemilihan (dapil) di Kota Bekasi,” tandasnya. (bbs/mhs)

Panwaslu Cilebar Buka Posko Pengaduan di Gebyar Paten

KARAWANG - Panitia

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cilebar gencar melaksanakan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Posko Pengaduan di Acara Gebyar Paten Kecamatan Cilebar, Rabu (14/6). Panwaslu Cilebar Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Saepudin menegaskan hadirnya posko pengaduan pada saat gebyar paten merupakan momen yang sangat tepat karena pada saat itu banyak masyarakat yang datang. Pengawasan akan terus inten dilakukan agar semua masyarakat dapat memiliki hak pilih pada saat pemilu tahun depan. “Hak pilih merupakan elemen vital dalam berde -

mokrasi. Sehingga kami berkomitmen tinggi agar dalam pemilu serentak pada tahun depan, seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dapat haknya,” ujar Saepudin sapan akrabnya. Saepudin menambahkan selain rangkaian kegiatan patroli pengawasan di tempat umum seperti gebyar paten, pihaknya juga telah menyediakan posko pengaduan kawal hak pilih di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilebar.

“Yang mau datang ke kantor juga kami persilahkan, kami terbuka. Ini demi kepentingan masyarakat agar pada saat pemilu semua warga punya hak pilih,”tambahnya.

Panwaslu Cilebar saat ini terus melakukan upaya Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih khususnya pemilih rentan yang berpotensi di salah gunakan hak pilihannya. Khususnya pemilih disabilitas, masyarakat yang

tidak sesuai domisili KTP ataupun masyarakat yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam hak pilih.

“Data kan dinamis, jadi kita harus teliti dan mencermati satu persatu,”pungkasnya.

Tak hanya itu saja, dalam rangka meningkatkan pengawasan pemilu di masyarakat, Panwaslu Cilebar juga menyediakan fun game permainan ular tangga yang isinya tentang keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Panwaslu Cilebur Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Siti Nadzuroh mengakatan kegiatan ini bagian untuk mengajak keterlibatan masyarakat untuk pemilu.

“Ini bagian dari mengajak masyarakat untuk awasi pemilu. Tadi siswa banyak yang datang besar kemungkinan dengan game mereka senang dan ikut terlibat mengawasi,” kata Nadzuroh. (bbs/mhs)

Umum Legislatif (Pileg) 2024.

SEKILAS: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cilebar gencar melaksanakan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

SEKILAS: Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS akan membantu pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kota Bekasi.

Dinkop UKM Bentuk Koperasi Desa untuk Perangi Bank Emok

Rutin Lakukan Sosialisasi dan Pembinaan

KARAWANG – Praktik

rentenir berkedok bank emok masih menjamur di desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang. Guna

mengurangi dampak negative dari bank emok, Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah (Dinkop) UKM

Kabupaten Karawang tengah fokus melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi hingga ke tingkat desa.

Pasalnya, sejak pandemic hingga pasca pandemic sekarang, masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari bank emok.

Atas dasar tersebut, Dinkop UKM Karawang gencar melakukan pembinaan dan sosialisasi pembentukan koperasi baru sebagai bentuk memerangi bank emok di desa-desa.

Kepala Dinkop UKM Karawang, Rochman melalui

Sub Koordinator Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan, Yeni Maryani mengatakan,

KOTA BANDUNG —

Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat akan optimalisasi pendapatan asli daerah dari

sektor Badan Usaha Milik

Desa (BUMD) dalam rangka

menyikapi UU Nomor 1 Tahun 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengumpulkan pimpinan BUMD Jabar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Hal ini dilakukan menyika-

pemahaman masyarakat tentang koperasi di tingkat desa perlu ditingkatkan.

Tujuannya agar mereka bisa membentuk dan mengelola koperasi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Dengan hadirnya koperasi di tengah masyarakat desa tentu akan memiliki manfaat untuk mengurangi pinjaman dari bank emok atau bank keliling yang memiliki bunga besar dan sudah banyak menjerat masyarakat,” ujar Yeni, usai melakukan sosialisasi peraturan perkoperasian di Desa Warung Bambu belum lama ini.

Sebagai kota industri yang memiliki upah minimum kabupaten tertinggi di Jawa

Barat, kata Yeni, Kabupaten Karawang memiliki lebih dari seribu unit koperasi yang beroperasi di 30 kecamatan dan 309 desa/kelurahan. Setiap tahun, jumlah koperasi di Karawang terus bertambah. Dinkop UKM Kabupaten Karawang mencatat, sepanjang tahun 2022 saja muncul sebanyak 66 koperasi baru di Karawang. Guna memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi tentang azaz-azaz

perkoperasian, pihaknya rutin melakukan pembinaan hingga ke desa. “Semakin banyak lahir koperasi baru yang diinisiasi oleh masyarakat, harapannya akan menurunkan jumlah kredit kepada bank emok dan bank keliling,” tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut Yeni, agar pengelolaan koperasi

di tingkat des aini bisa berjalan dengan baik sesuai peraturan perkoperasian. Pihaknya akan mewajibkan pengurus koperasi baru untuk rutin melakukan dan melaporkan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai kewajiban sekaligus pertanggungjawaban pengelola koperasi. Yeni mengungkapkan, Ka-

bupaten Karawang memiliki

1.711 koperasi berdasarkan Data Online Sistem (DOS) Kementrian Koperasi. Namun, hanya setengahnya yang rutin melakukan dan melaporkan RAT kepada Dinkop UKM Karawang. Padahal, pelaksanaan RAT itu hukumnya wajib sebagai laporan pertanggung jawaban klepada anggota.

Dia menjelaskan, sesuai

Pasal 20 ayat 3 Permenkop nomor 19 tahun 2015. Setiap koperasi yang tidak melaksanakan RAT akan dijatuhi sanksi. Diantaranya, bagi koperasi yang tidak melaporkan RAT selama satu kali dalam satu tahun anggaran bakal dijtuhi sanksi surat teguran. Sementara yang tidak melaksanakan dua kali

Terapkan HKPD, Pemprov Jabar Optimalkan BUMD

pi hadirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan segera diberlakukan.

Terbitnya UU tersebut, kata Setiawan, merupakan situasi yang membutuhkan pemahaman baru dan perlu disikapi dengan tepat karena sedikitnya UU tersebut mengubah struktur terkait dengan pendapatan pemda provinsi.

“Undang-Undang ini

akan berlaku efektif Januari 2024, namun ada beberapa item yang sejak tahun 2023 sudah berlaku,” sebut Setiawan. “Oleh karena itu kami memandang bahwa ini harus terinformasi semua. Kurang lebih pendapatan provinsi diatur dalam salah satu pasal. Jadi ada sekitar 16 sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh provinsi,” tutur Setiawan. Adapun salah satu sum -

ber pendapatan provinsi, ucapnya, di antaranya berasal dari aset yang dipisahkan. Oleh karena itu BUMD menjadi salah satu yang perlu dioptimalkan untuk pendapatan. Dengan demikian perlu strategi jitu agar BUMD di Jabar tidak mendapati kerugian. Lebih jauh lagi dapat menghadirkan dividen yang berarti bagi Pemda Provinsi Jabar. “(Akan dibahas) seperti apa isu dan antisipasi yang

akan kita lakukan,” ujar Setiawan. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menyebut bahwa seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka diperlukan kajian agar potensi pendapatan daerah Jabar tetap dapat dioptimalkan. “Di masa transisi kita sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Kita juga ingin mencoba mencari solusi, bentuknya kajian,

kita mengekspos bagaimana keterkaitan kontribusi dari kekayaan yang dipisahkan yang di-create langsung BUMD,” tambah Dedi. Sementara itu Asda 2 Pemdaprov Jabar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik BS mengatakan, dividen bisa dialokasikan apabila perusahaan untung. “Adapun laba yang didapat BUMD tentunya berkolerasi kepada pendapatan Provinsi Jabar terkait dengan bagi hasil,” tutur Taufik. (rls/rie)

berturut-turut dalam satu tahun, akan diberikan teguran keras yang ditembuskan langsung ke Kemenkop RI. “Sementara bagi koperasi yang tiga tahun erturut-turut atau lebih tidak melaporkan RAT, Dinkop UKM Karawang akan memberikan surat penertiban sekaligus rencana pembubaran koperasi,” tegasnya. (wyd/rie)

Foto : Wahyudi/Karawang Bekasi Ekspres

PEMBINAAN : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop) UKM Kabupaten Karawang tengah fokus melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi hingga ke tingkat desa.

Kemendikbudristek Kampanyekan Gerakan Sekolah Sehat

JAKARTA - Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Muhammad

Hasbi menyatakan kampanye Gerakan Sekolah

Sehat merupakan upaya dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter.

“Fokus utama dari kampanye Gerakan Sekolah

Sehat adalah sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi,” ujarnya.

Hasbi mengatakan untuk sehat fisik dapat dilakukan dengan berolahraga dan bermain permainan tradisional sedangkan sehat bergizi dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat.

Penerapan pola makanan sehat dilaksanakan melalui konsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang, serta mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan air.

Kampanye Gerakan Sekolah Sehat sudah berlangsung di berbagai sekolah yakni salah satunya di Kabupaten Gianyar, Bali, dan telah mendapat kunjungan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin serta anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) pada Jumat (9/6).

Kegiatan kunjungan termasuk dilakukan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Manukaya, Gianyar, Bali, yang meliputi kegiatan seperti demo cuci tangan pakai sabun, bermain bersama, menonton video edukasi dan sebagainya.

Kampanye Gerakan Sekolah Sehat yang berfokus pada revitalisasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan menerapkan 3S yaitu Sehat Fisik, Sehat Gizi, dan Sehat Imunisasi ini selaras dengan fokus Bidang 1 OASE KIM yaitu Pengasuhan dan Pendidikan Karakter.

“Kegiatan Bidang 1 OASE KIM tahun ini mendukung program pemerintah yaitu kampanye

Gerakan Sekolah Sehat. Pada kunjungan kerja di Bali ini,” kata Ketua Bidang 1 OASE KIM Franka Makarim.

Franka menjelaskan pemerintah mendorong anak-anak untuk aktif bergerak, baik secara individu ataupun kelompok melalui penerapan berbagai permainan tradisional sehingga fisik, mental, dan karakter dari peserta didik dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penerapan permainan tradisional turut melatih kebugaran, sportivitas, kemampuan berinteraksi, bekerja sama antarpelajar, serta meningkatkan kepercayaan diri anak.

“Sehingga dari generasi sehat, akan tercipta generasi yang cerdas dan berkarakter,” ujar Franka. (*)

Marketplace Guru

Dinilai Tak Cocok di Indonesia

JAKARTA - Pakar pendidikan yang juga Ketua Majelis Guru Besar (MGB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Suyanto menilai ide marketplace guru yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak cocok diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Suyanto, kondisi infrastruktur teknologi informasi atau internet di Indonesia yang belum merata bisa menjadi salah satu kendala besar penerapan marketplace guru.

“Marketplace guru baik jika didukung infrastruktur internet di seluruh Indonesia sehingga semua sekolah bisa mengakses ke aplikasi tersebut. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu, sehingga nanti bakal terjadi ketimpangan,” ujar Suyanto.

Marketplace guru, kata Suyanto, bisa saja diterapkan di daerah-daerah yang sudah maju dengan akses internet yang mudah serta fasilitas sekolah memadai, seperti di Jakarta. Namun, marketplace guru ini sulit diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kemudian dari aspek profesionalisme guru juga perlu dikaji secara mendalam dengan adanya marketplace guru ini. Karena guru ini kan profesi yang memiliki kriteria tertentu dari berbagai aspek. Kecuali kalau guru-guru yang mengajar soal keterampilan tertentu, bisa saja masuk di marketplace, tetapi yang benar-benar profesional, tidak bisa dimasukkan ke marketplace,” jelas dia.

Menurut Suyanto, seharusnya fokus pemerintah saat ini adalah mendistribusikan guru secara merata di seluruh Indonesia. Karena itu, kata dia, perlu merekrut guru sebanyakbanyaknya dengan tetap memperhatikan kualitasnya.

“Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK juga harus diselesaikan karena masih banyak persoalan di lapangan, seperti guru yang sudah diangkat, tetapi belum ditempatkan,” katanya.  (*)

Makin Diminati, Smanesta Sediakan

Kuota 360 Siswa

PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024

KARAWANG - SMAN 1 Rawamerta (Smanesta) semakin dipercaya dan diminati masyarakat Kabupaten Karawang. Sekolah yang beralamat di Jalan Garunggung, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta ini terus mengalami peningkatan jumlah siswa dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Alhamdulillah, masyarakat semakin antusias dengan keberadaan SMAN 1 Rawamerta. Terbukti, jumlah siswa kelas sepuluh saat PPDB terakhir pada tahun pelajaran 2022/2023 mencapai 270 atau naik lebih dari 100 persen dari tahun pelaja ran 2021/2022 yakni 118

siswa,” ujar Kepala SMAN 1 Rawamerta, Epul Saepul, kepada KBE, Rabu (14/6).

Epul mengatakan, dalam PPDB tahun pelajaran 2023/2024, sekolah yang dipimpinnya menyediakan kuota lebih banyak lagi yaitu 360 siswa untuk mengisi sepuluh rombongan belajar (rombel).

“Kami targetkan jumlah kelas terus meningkat, dari empat kelas di tahun pelajaran 2021/2022 menjadi delapan kelas di tahun pelajaran 2022/2023, kemudian menjadi sepuluh kelas di tahun pelajaran 2023/2024,” ucap pria yang mulai memimpin SMAN 1 Rawamerta sejak Desember 2021. Kuota 360 siswa, jelas

nyediakan kuota 180 siswa. “Tahap pertama yang dibuka untuk jalur ABK, KETM, kondisi tertentu, perpindahan tugas/anak guru, prestasi kejuaraan, dan prestasi rapor telah selesai dilaksanakan pada 6-10 Juni. Sedangkan tahap kedua untuk jalur zonasi akan berlangsung pada 2630 Juni mendatang. Kami optimis kuota yang kami sediakan bisa terpenuhi,” katanya. Sekadar informasi, SMAN 1 Rawamerta yang memiliki sederet prestasi dilengkapi berbagai fasilitas seperti 23 ruang kelas, lab kimia, lab biologi, lab komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga masjid. Bahkan, untuk menundang melakukan rehabilitasi beberapa ruangan etahuan, tapi komitmen untuk bisa melahirkan lu lusan yang memiliki akhlak baik dengan menggelar erti salat duha dan Jumat

871 Siswa MA Bersaing di Ajang POSISMA

KARAWANG - Sebanyak 871 siswa madrasah aliyah (MA) se-Kabupaten Karawang bersaing dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Siswa Madrasah (POSISMA) 2023 yang digelar di Madrasah Aliyah (MA) Al-Ahliyah, Kecamatan Kotabaru, Karawang, Rabu (14/6).

Kompetisi antar siswa MA yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Karawang dibuka secara langsung oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Yakub Lubis

Al Pauji.

“Selamat bertanding dan jaga sportifitas,” ujar Yakub saat membuka acara, Rabu (14/6). Sekretaris Panitia POSISMA, Adrian Yudabangsa mengatakan, 871 siswa berasal dari 26 MA. Mereka akan bertanding dalam 12 cabang perlombaan

yang terdiri dari empat cabang olahraga (badminton, tenis meja, futsal dan voli) dan delapan cabang seni (pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, storytelling, qosidah, pop singer, kaligrafi dan MTQ).

“POSISMA bertujuan memberikan wadah bagi

siswa yang memiliki bakat dalam bidang olahraga dan seni untuk dapat mengikuti perlombaan atau pertandingan secara sportif. Sehingga siswa dapat menyalurkan minat dan bakatnya dengan harapan dapat meraih prestasi yang optimal,” kata Adrian Yudabangsa. (rul)

Epul Saepul, M.Pd Kepala SMAN 1 Rawamerta

SEKILAS: 871 siswa MA se-Kabupaten Karawang bersaing dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Siswa Madrasah (POSISMA) 2023 yang digelar di Madrasah Aliyah (MA) Al-Ahliyah, Kecamatan Kotabaru, Rabu (14/6).

Camat Pondok Melati Janji Bawa

Pengurusan Makam Kedondong ke Badan Hukum

KOTA BEKASI - Kecamatan Pondok Melati, Kota

Bekasi akan membawa polemik sengketa lahan

makam Kedondong di Jatiwarna ke Badan Hukum

Pemerintah Kota Bekasi.

Hal itu termasuk terkait struktur kepengurusan

makam melalui surat penunjukkan oleh kelurahan

Jatiwarna.

"Saat ini proses klaim lahan makam Kedondong sudah berproses di ranah hukum, bahwa hasilnya sudah ditetapkan meskipun belum inkrah tapi pengurusan makam tetap diakui seperti sebelumnya,"ungkap Heni Setiowati Camat Pondok

Melati saat menerima kunjungan dua orang Kuasa hukum dari Nasam Bin Ramin di ruang kerjanya pada Selasa (13/6/2023).

Dikatakan bahwa data proses hukum terkait

makam Kedondong di Jatiwarna akan dibawa ke

Badan hukum. Nanti setelah dimediasi setelah kemudian dilakukan proses pertimbangan hukum maka akan disampaikan terkait pengurusan makam.

"Apakah surat pak lurah ini dibuat sebelum menjabat apakah masih dianggap legal karena masa berlaku tidak disebut dalam surat penunjukan itu,"jelasnya menjawab wartawan.

Dia menegaskan soal pengurusan makam juga akan dibawa ke Badan Hukum Pemkot Bekasi, apakah secara justifikasi bisa diturunkan maka akan berlanjut proses lagi akan diikuti sesuai mekanisme prosedur berlaku.

"Saat ini pastinya dari posisi ranah hukum sendiri inikan masih berproses,"tegasnya lagi. Diketahui sebelumnya sebagaimana dilansir dari Tapos bahwa Kuasa hukum pemilik Tanah Makam Kedondong yang sedang dipersoalkan menyampaikan bukti-bukti hak Tanah milik kliennya atas nama Nasam Bin Ramin.

Kuasa Hukum Advokat H. Dede Supardi, SH, dari kantor Law Firm Hade Seno, SE, SH & Partners mengatakan bahwa semua berkas aslinya ada, dan sudah diregistrasi menjadi alat bukti dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi.

"Saya kuasa hukum dari Nasam Bin Ramin, pemilik dan pemegang hibah tanah Makam kedongdong dan sekitarnya seluas 29.600 meter persegi. Kami belum bisa membeberkan semua data, karena masih berproses," katanya, di Kota Bekasi, Sabtu (10/6/2023).

Dijelaskan, Alas Hak kepemilikan kliennya adalah surat Letter C / Girik Desa No. 294 Persil 14 kelas S.II

luas 29.600 meter persegi, dan IPEDA No.149340

Nomor Urut 24 atas nama Ramin Miloen.

Untuk berkas lainnya adalah Keterangan Riwayat Tanah Nomor 35/Pem/Jtr/XII/1973 Kepala Desa Jatirangon Kecamatan Pondok Gede tanggal 17 Desember 1973.

"Untuk foto bukti surat, mohon maaf belum bisa dipublikasi,"ujarnya menegaskan, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak di atas tanah tersebut.

Menurutnya dalam Fakta Persidangan, pihak penggugat tidak bisa membuktikan alat bukti alas hak kepemilikan tanahnya sebagai dasar alas hak dalam surat wakafnya.

Secara perdata dengan jelas Dede juga menegaskan, semestinya pihak penggugat harus menyadari, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Hal itu dikatakan Dede atas dasar Salinan Putusan

PN Bekasi dan Surat Keterangan Inkrah yang menjadi dasar untuk tidak lagi mengganggu gugat kliennya

Lebih lanjut Dede mengatakan, Niat baik ahli waris terlihat kepada pengurus makam dan masyarakat yang keluarganya sudah dimakamkan di situ.

Ahli waris tidak akan pernah mengganggu gugat dalam bentuk apapun, dan akan meluruskan legalitas wakaf supaya resmi dan sah demi hukum.

Selain itu juga, masih Dede memaparkan, ahli waris akan membangun fasilitas ibadah mushola dan tempat pemandian jenazah serta taman wisata religi, agar tumbuh dan berkembang perekonomian lingkungan, sehingga menjadi income (pendapatan) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dirinya berharap proses hukum pidana atas pengrusakan bangunan dan pencurian milik kliennya segera berjalan sebagaimana mestinya.

Dan lanjut Dede mengatakan, untuk penyelesaian pengelolaan makam selanjutnya bisa melalui musyawarah. "Semua bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan baik-baik demi kepentingan umum, dan kepentingan semua pihak,"tukasnya.

"Kami iimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berita dan informasi yang tidak jelas dan tidak benar dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," pungkas Dede. (amn/bbs)

Sengketa Lahan Makam Kedondong Jatiwarna, Warga Mulai Resah

KOTA BEKASI - Sekre -

tariat RW di RT 08/06 Kelurahan Jatiwarna, Jalan Melati Tengah, Pondok Melati, Kota Bekasi, dipenuhi warga hingga depan areal Pemakaman Kedondong, pada Selasa (13/6/2023).

Mereka merupakan warga ada juga pengurus RT, tokoh masyarakat setempat, pengurus makam dan para pemuda berkumpul di Sekretariat RW. Hal itu puncak dari keresahan warga atas kehadiran sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) pada Sabtu 10 Juni 2023 lalu. Warga mengaku resah atas tindakan Ormas yang dibawa kelingkungan mereka karena dengan melakukan pemasangan bendera dan mencoretkan pilox di beberapa titik di lingkungan rumah warga. Adu klaim antara pengurus makam kedondong di lingkungan RW 06 dengan salah seorang warga yang mengklaim sebagai ahli waris telah terjadi sejak 2021 lalu. Namun sekarang klaim itu meluas hingga ke pemukiman warga.

"Polemik soal areal makam Kedondong di Jatiwarna ini muncul sejak Oktober 2021. Kemarin (sabtu-ed) ada sejumlah Ormas datang seenaknya memasang bendera dan mencoret pilox di beberapa titik milik warga. Ini sebenarnya garis besar masalahnya, warga resah atas kehadiran Ormas yang dibawa oleh keluarga Nasam,"ungkap Dondiet pengurus makam kepada KBE, Selasa (13/6/2023).

Dodo sapaan akrab salah satu pengurus makam tersebut memaparkan lebih lanjut terkait persoalan tanah

makam Kedondong tersebut mengakui bahwa daerah tersebut sudah ada sejak jaman belanda. Namun jelasnya pengurusan memang terbentuk medio 20 tahun lebih lalu.

Menurutnya sejarah keberadaan makam kedondong pertama ada 2 bagian, awalnya luas lahan pemakaman sekitar 6500 meter persegi, itu adalah tanah adat yang telah ada sejak jaman Belanda. Kemudian berjalan waktu kepengurusan pemakaman terdahulu berusaha mencari tambahan.

"Akhirnya mendapatkan tambahan wakaf seluas 1500 meter persegi ďan 1000 meter persegi dari dua pewakaf berbeda hal itu buktinya jelas dan ada legalitas,"tegas Dodo.

Namun kemudian datang lah pihak keluarga bapak Nasam CS yang dikatakan Dodo awal konflik itu muncul sekira 2021 lalu. Pertama ada penguasaan dengan melakukan pembabatan pohon tujuannya untuk

menguasai lahan kuburan mengatasnamakan sebagai ahli waris dari tanah makam yang lama. Saat itu jelasnya, warga tidak ingin ada perpecahan apalagi masalah lahan kuburan. Sehingga diberikan kesempatan mereka mengelola tapi dengan aturan. Namun seterusnya tidak lagi sesuai aturan pengurus. Berjalan waktu areal lahan pemakaman lama terjadi kepenuhan dan tidak memungkinkan isi lagi, kita pindah ke lahan wakaf yang sudah ada masih kosong setelah memakai lahan 1000 meter persegi wakaf ternyata mereka melarang diklaim tanah keluarganya. Hal itu pun berujung ke ranah hukum dan diproses hasilnya 'NO'.

Berjalan waktu pihak Nasam tetap keukeuh mendirikan warung di lahan tanah wakaf yang notabene suratnya ada. Sudah di somasi dua kali, tapi tidak ada tanggapan, lisan tidak ada tang-

gapan kemudian warung itu pun dirobohkan. "Sekarang muncul persoalan baru dengan percaya diri membawa salah satu ormas datang mengakui tanah itu lahan mereka dengan bukti girik itu juga belum ditentukan kebenarannya. Hal itu memicu keresahan warga,"jelas Dodo. Salah seorang Ibu RT bernama Nenti, pun membenarkan bahwa warga merasa diresahkan dengan kedatangan Ormas ke lingkungan mereka dengan memasang bendera dan mencoret pilox di lahan miliknya sebagai tanda.

"Lahan yang saya tempati resmi milik saya, dari warisan orang tua. Ini suratnya lengkap ada sertifikat dari BPN, ini sudah meresahkan,"ungkap Nenti. Sementara itu Ketua RW 06 Jatiwarna, Asriadi berharap semua pihak bisa menghormati proses hukum karena sengketa ini sudah masuk ke ranah hukum dan

keputusan pun sudah keluar keputusan NO. Diakuinya bahwa selama ini diketahui bahwa sengketa dalam pembicaraan itu hanya tanah makam. Tapi akhir akhir ini sudah melebar ke area warga dengan mengklaim luas lahan 29.600.

"Lahan itu itu termasuk RT 01. Mungkin kalo diukur 29.600 meter persegi itu lahannya mencapai satu RT kena semua. Oleh karena itu dengan kejadian kemarin Sabtu membuat warga merasa resah kenapa mereka mempunyai hak. Hak mereka adalah sah, mereka punya sertifikat yang dikeluarkan BPN,"ujar Ketua RW menyebutkan kehadiran Ormas itu membuat resah warganya. Dikonfirmasi apakah akan melaporkan ke Polisi, Ketua RW mengaku saat ini belum. Namun jika terjadi sekali lagi, maka akan dilaporkan ke Polisi karena kenyamanan terganggu. Asriadi berharap warga tidak terprovokasi akan hal ini. "Karena ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Jika memang itu diklaim silahkan ke pengadilan warga juga tidak takut mereka punya dasar kuat sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN,"tegas Asriadi. Sementara itu Camat Pondok Melati Heni Setiowati saat menerima perwakilan dua orang Kuasa hukum dari Nasam Bin Ramin di ruang kerja mengakui bahwa persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Ia pun tidak bisa memberi pernyataan sepihak harus mengacu pada aturan berlaku. (amn/bbs)

Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Masuk TKK di Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI - BH alias

Tolet (49) dibekuk Polisi dari Polsek Bekasi Selatan terkait dugaan penipuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi. Hal itu berdasarkan laporan SM (33) selaku korban.

"Korban diimingi janji masuk TKK, hingga menyerahkan uang Rp20 juta. Tapi berjalan waktu tidak ada bukti hingga akhirnya kor-

ban melaporkan,"ungkap Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono kepada media pada Rabu (14/06/23). Dikatakan bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dengan 2 alat bukti permulaan. Sedangkan uang sebesar 20 juta digunakan pelaku untuk keperluan sehari-hari. Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya dengan modus

yang sama. Saat ini baru salah satu korban yang melaporkan. "Jika ada korban-korban lain yang pernah dilakukan oleh pelaku BH diimbau untuk melaporkan ke Polsek Bekasi Selatan. karena saat ini pelaku sudah kita amankan dan proses penyidikan di Polsek Bekasi Selatan,” imbuhnya. Antara korban dengan pelaku dikenalkan melalui

salah satu teman pelaku, kemudian oleh temannya ini langsung diarahkan ke pelaku untuk menyerahkan uangnya secara langsung. Sedangkan uang yang diterima pelaku dari korban sebesar Rp20 juta dipakai sendiri oleh pelaku dan belum diserahkan kepada orang lain, untuk keperluan janji masuk TKK itu. “Untuk sementara belum ada. Pengakuan uang itu

akan diserahkan ke siapa, belum ada Pengakuan seperti itu. Jadi habis untuk keperluan sehari hari si pelaku sendiri,” katanya. “Kejadian di bulan september 2021. Dia menjanjikan 2 bulan kemudian bisa diterima. Jadi kalo ditunggu tunggu 2 bulan ternyata tidak terealisasi juga makanya korban itu lapor ke polsek Bekasi selatan,” tandasnya. (amn/bbs)

Ribuan Data Orang Meninggal Masih Masuk DPSHP di Pondok Gede

KOTA BEKASI - Bawaslu

Kota Bekasi menemukan ribuan data orang meninggal masih masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Terkait temuan itu Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan agar KPU segera ada upaya khusus, untuk melakukan perbaikan data dengan menghapus data tersebut.

"Itu adalah hasil temuan Pengawas Panwascam Pondok Gede. Dari temuan itu ada 2000 nama orang me -

ninggal masih masuk DPT," ungkap Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail, Selasa (13/6/2023).

Dikatakan Bawaslu telah melakukan langkah antisipasi data pemilih invalid. Dia menegaskan hal ini menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Kota Bekasi untuk mendiskusikannya dengan partai politik peserta pemilu yang ada di Kota Bekasi. Terpisah Pedro Purnama Kalangi, Kadiv Perencanaan Datin KPU Kota Bekasi

menanggapi hal tersebut, "Yang dimaksud 2000 data meninggal masuk DPSHP saya sendiri belum ketahui by name by addresnya, mungkin bisa dishare," kata Pedro kepada media ini. Menurutnya, dengan adanya soal seperti ini harus menjadi pemahaman bersama, bahwa ketaatan masyarakat meng-update status kependudukan sangat rendah, (Datang, keluar dan meninggal dunia). Diakuinya beberapa kasus terdapat keluarga almarhum

tidak melaporkan karena merasa tidak penting.

Pedro menjelaskan, sesuai UU pemilu 7 Tahun 2017, KPU memperoleh data potensial pemilih dari Kemendagri yang diberikan ke KPU RI, kemudian diturunkan hingga KPU kota dan kabupaten untuk dilakukan Coklit (cocok penelitian) oleh Pantarlih hingga tingkat bawah. Walaupun secara fakta petugas Pantarlih menemukan ada warga masyarakat Meninggal Dunia, namun

belum melakukan pengurusan dokumen (Akta Kematian), menurut Pedro menambahkan, maka sesuai asas De Jure, pihaknya belum bisa mencoret yang bersangkutan dari daftar pemilih.

Maka itu Dirinya menghimbau kepada keluarga dan ahli waris untuk mengurus dokumen akta kematian. Pedro juga mengingatkan, sebelum pleno DPSHP Bawaslu dilakukan, Bawaslu pernah menyebut ada data 14 ribu orang meninggal

masuk Daftar Pemilih. "Soal data 14 ribu temuan Bawaslu juga pernah kami minta datanya. Tapi kami undang untuk bersama-sama mengecek data tersebut, namun tidak kunjung (bawaslu-red) memberikan data yang disebut dalam Jumpa pers," Kata Pedro.

Sedangkan, Terkait desakan bawaslu agar KPU segera menghapus data tersebut, KPU membutuhkan data itu segera. "Datanya aja gak dikasih bagaimana kita cek," Pungkasnya.***

Perangi Pungli, PA Cikarang

Batasi Ruang Gerak Calo

KABUPATEN BEKASI

Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengimbau ma syarakat tidak menggunakan jasa makelar saat mengurus dokumen sebagai upaya pemberan tasan pungutan liar sekaligus mempersempit ruang gerak oknum yang kerap dikenal dengan calo itu.

Kepala Pengadilan Agama Cikarang Erpi Des rina Hasibuan mengatakan pihaknya berkomit men memberantas praktik pungutan liar, suap, korupsi dan sejenis dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

"Kami terus berbenah memperbaiki layanan dari masyarakat salah satunya yaitu dengan ti dak menerima tip, sogokan atau suap, dan janji dalam bentuk apapun," katanya di Cikarang, kemarin, (14/6).

Dia memastikan biaya perkara yang dikeluarkan jauh lebih ringan dengan proses lebih mudah apabila masyarakat mengurus sendiri dokumen yang dibutuhkan dibandingkan melalui jasa makelar.

Pihaknya meminta masyarakat tidak menanggapi tawaran oknum calo yang bersedia mengurus dokumen berkaitan pengadilan agama dengan iming-iming cepat dan tanpa proses sidang sebagai upaya mempersempit ruang gerak oknum tersebut.

"Jadi untuk masyarakat yang berperkara atau berurusan dengan Pengadilan Agama Cikarang, kami pastikan tidak ada pungutan selain biaya resmi yang ditetapkan ketua pengadilan," ucapnya.

Desrina juga meminta masyarakat melapor kepada Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Pengadilan Agama Cikarang apabila menemukan indikasi praktik pungutan liar dimaksud. "Silakan hubungi kontak yang tersedia jika menemukan ada hal menyangkut calo atau pungutan liar dalam berperkara di Pengadilan Agama Cikarang," katanya. Selain melayani persidangan perceraian, Pengadilan Agama Cikarang juga melayani kepengurusan harta bersama, sengketa waris, penetapan isbat nikah, dispensasi kawin, dan peristiwa serupa. "Khusus perkara perceraian, hingga pertengahan tahun 2023 ini Pengadilan Agama Cikarang sudah menerima sebanyak 2.026 perkara. Kami terus berupaya agar angka perceraian di Kabupaten Bekasi menurun dengan melakukan mediasi," kata dia. (bbs/wyd)

Ditipu Travel, ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Setelah itu, kata Irwan, JS beberapa hari kemudian meminta uang lagi sebesar Rp 15 juta. Uang tersebut disebut untuk keperluan gelar perkara kasus penipuan umroh yang dilaporkannya dengan terlapot M Yasin. Bahkan, kata Irwan, kuasa

Program 'Bekasi Senyum' Bikin Warga Happy

Baznas Bagikan

Ratusan Paket

Sembako Gratis

KABUPATEN BEKASI

- Ratusan warga di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi mendapat program 'Bekasi Senyum' dari Baznas berupa paket sembako. Penyaluran sembako ini berlangsung di kantor kecamatan setempat, Rabu (14/5).

Camat Kecamatan Cika -

rang Selatan, Muhamad Said mengatakan, penyaluran sembako dari Baznas ini dinilai sangat baik. Menurutnya melalui Baznas ASN di Kabupaten Bekasi bisa berbagi. "Saya mewakili masyarakat Kecamatan Cikarang Selatan menyampaikan terimakasih kepada Pj Bupati dan ASN yang sudah dengan ikhlas membantu, menyumbang untuk masyarakat," kata Camat Said, Rabu (14/6).

Ia mengatakan, dengan adanya program Bekasi Senyum, Bekasi Cerdas dan

juga Bekasi Mandiri dengan menyalurkan gerobak ini bisa memicu dan memacu masyarakat lebih kreatif dan mandiri. Sementara itu, Wakil Ketua IV Baznas, Agus Usamah Zahid mengatakan, untuk bantuan paket sembako ada 300 paket, bantuan bekasi cerdas ada 30 siswa SD, SMP 30 dan SMA 30 siswa adapun bantuannya berupa uang saku dan tas. "Sedangkan untuk bantuan gerobak ada 2 unit dan diambil di kantor baznas Adapun data-datanya

sudah ada dari kecamatan setempat," katanya.

Ia mengatakan, Bekasi Senyum ini adalah program sembako sampai ke rumah dan ini program dadi baznas. Dimana anggarannya dari ASN di kabupaten bekasi. "Iya kita (baznas) hanya menghimpun kemudian mendistribusikannya melalui program-program dan untuk saat ini yang sudah berjalan ada program bekasi senyum yaitu sembako nyampe ke rumah, bekasi cerdas bantuan pendidikan .untuk anak

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

hukumnya itu menjanjikan terlapor segera ditangkap jika sebelum gelar perkara sudah disediakan uang Rp 15 juta. Dia menyebut, JS masih meminta uang lagi Rp 10 juta ketika Yasin sudah ditangkap dan dipenjara. "Ngomongnya, sampai 24 jam pelaku akan ditangkap.

Tawuran Berdarah, ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Chalid mengatakan, se -

belumnya korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Budi Asih. Namun, nyawa

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Nanti setelah pelaku sudah masuk barulah dikasih Rp 10 juta," kata Irwan.

Dia memastikan, yang meminta uang itu adalah pengacaranya, bukan penyidik Polres Metro Bekasi. Tetapi, JS selalu mengaku, uang tersebut diperuntukkan bagi penyidik. "Jadi, yang Rp 5 juta dan Rp 15 juta sudah.

korban tidak dapat diselamatkan karena kehabisan darah. “Kita sudah melaku-

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani -

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Suhendrik Direktur : Tohiri Alam

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto. Komisari: Mohamad Fauzi. S.Ag

Diberi ke polisi atau tidak saya tidak tahu yang jelas lawyer-nya yang pegang," kata Irwan. Adapun Irwan dan jamaah mengaku sudah rugi sekitar Rp 400 juta atas batalnya berangkat umroh karena wanprestasi travel AS Sahlani. Hal itu karena setiap jamaah sudah menyetor uang Rp

25 juta sebagai syarat bisa menunaikan ibadah umroh. Karena itu, Irwan merasa keberatan jika masih harus memenuhi permintaan yang yang diminta kuasa hukumnya. Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Bekasi Kombes Benediktus Twedi Aditya Bennyahdi meminta infor-

masi itu dibuktikan. Jika memang ada warga pelapor dimintai uang oleh penyidik, Twedi mengajak warga untuk melaporkan hal itu kepada Propam Polrestro Bekasi.

Twedi berjanji siap menindak tegas anggotanya jika terbukti melakukan perbuatan tersebut. "Jika memang ada aduan anggota penyi -

sekolah, ada bekasi mandiri bantuan biaya untuk UMKM yang mungkin lagi butuh dana," terangnya. Selain itu, beberapa program lagi seperti bekasi peduli seperti pembangunan rutilahu, bekasi sehat dan lain sebagainya. "Prinsipnya semua program baznas itu harus melalui kecamatan, jadi semua harus dari kecamatan termasuk proposal harus ada kecamatan mengetahui. karena kita hanya pelaksana," pungkasnya. (mil)

kan pengecekan lokasi dan meminta keterangan dari lokasi kejadian,” jelas Dia.

Diketahui, tambah Chalid, aksi tawuran tersebut berawal dari Janjian di dunia

Maya sehingga terjadinya aksi tawuran pelajar tersebut. Sementara, kasusnya

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

Kantor Karawang Bekasi Ekspres

dik silakan bawa ke Kasie Propam. Biar saya sekalian bersih-bersih. Jangan isuisu dan langsung kita buktikan," katanya. Hingga berita ini ditulis, pengacara Irwan yang sudah membawa uang sebesar Rp 20 juta itu belum bisa dimintai keterangan. (bbs/ wyd)

sedang didalami pihak kepolisian Cikarang Selatan. (har)

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No.

Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres

Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi

Kepala Pengadilan Agama Cikarang Erpi Desrina Hasibuan

AL MUJAMIL/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BANTUAN SEMBAKO: Ratusan warga di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi mendapat program 'Bekasi Senyum' dari Baznas berupa paket sembako. Penyaluran sembako ini berlangsung di kantor kecamatan setempat, Rabu (14/5).

Tawuran Berdarah, Satu Pelajar Tewas

KABUPATEN BEKASI - Seorang pelajar SMK tewas dalam tawuran pelajar di Cikarang, pada Selasa (13/06) sore. Diketahui, Tawuran antar pelajar ini yang melibatkan SMK 1 Pasar Ranji Cikarang Pusat, dengan SMK Taruna Bakti Cikarang Selatan, pecah di Jalan Raya Kodam, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibatnya satu orang pelajar meninggal Dunia.

Salah seorang warga Rifki Alifio mengatakan tawuran di lokasi tersebut baru kali pertama terjadi. “Iya baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya mah nggak ada,” katanya, Rabu (14/6).

Kendati demikian, tidak ada satupun warga yang berani membubarkan aksi tawuran tersebut lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Pasalnya kedua kelompok saling serang menggunakan berbagai senjata tajam.

“Harapannya ya diproses hukum sajalah, biar ada efek jera. Kalau cuman dinasehati sepertinya enggak mempan ke mereka. Harus dibuat ada efek jera, biar enggak berbuat lagi dan sadar kalau ini (tawuran-red) itu nggak ada guna buat mereka para pelajar,” kata dia.

Sementara itu, Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Chalid Thayib aksi tawuran tersebut terjadi pada Selasa sore, sekira pukul 15.22 WIB (13/06/2023). Korban yakni, berinisial R yang merupakan pelajar dari SMK 1 Pasir Ranji.

“Korban terkena sabetan senjata tajam di bagian paha kaki kiri korban sehingga mengalami pendarahan,” kata Chalid saat dihubungi, Rabu (14/6) kemarin.

Ditipu Travel, Dibohongin Pengacara

Nasib Korban Penipuan Calo Umroh Makin Tragis

KABUPATEN BEKASIKasus penipuan travel Umroh yang merugikan keluarga Muhammad Irwan Maulana dan 16 jamaahnya hingga ratusan juta rupiah masih belum jelas kelanjutan. Hingga kini status hukum pemilik Travel Umroh yang diduga melakukan penipuan itu juga belum jelas.

Disisi lain, Irwan dan para korban penipuan justru kembali mengalami nasib sial setelah pengacara mereka JS juga diduga melakukan penipuan. Kata Irwan, sebelum melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi pekan lalu. Pihaknya menggunakan jasa pengacara berinisial JS. Dalam

menggunakan jasanya, Irwan mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp. 20 juta untuk proses pelaporan travel umroh yang gagal memberangkatkan jamaahnya. Namun, belum juga jelas duduk perkara kasus ini. JS justru terus-terusan meminta uang kepada para korban travel Umroh den -

gan dalih untuk kebutuhan pelaporan. Alhasil, saat ini Irwan mengaku sudah tidak lagi menggunakan jasa pengacara tersebut. "Saat ini saya berjuang sendiri," ujar Irwan belum lama ini.

Irwan mengaku, sudah diminta JS uang sebanyak Rp 20 juta untuk keperluan penanganan perkara di Polres

Metro Bekasi. Perinciannya, sebanyak Rp 5 juta untuk membuat laporan ke polisi dan Rp 15 juta untuk gelar perkara. "Paginya kita laporan ke polres. Nanti untuk ke kepolisian kita kasih Rp 5 juta kata lawyer dimasukkan ke amplop. Saya kasih Rp 5 juta paginya," ujarnya.

DLH Dalami Kasus Pencemaran Oli di Kampung Poponcol

KABUPATEN BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan air limbah yang terkandung oli di beberapa titik saluran drainase di Kampung Poponcol, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (14/6). Sebelumnya, Pada tanggal 6 Juni 2023 beredar Video yang Viral terkait pencemaran air yang di duga Oli atau minyak pelumas bekas yang terjadi di Kampung Poponcol Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan. Kemarin, Rabu (14/06), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menggelar Konferensi Pers di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk Klarifikasi terkait viralnya Video tersebut. Dalam Konferensi Pers tersebut

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa empat jam selang kejadian sekitar jam 20.00 WIB tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah turun ke lapangan. Kemudian keesokan harinya tim GAKKUM

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sidak ke dua Perusahaan Pengelola Limbah B3. Lebih lanjut dalam keterangan Persnya Donny Sirait mengatakan bahwa saat ini perekam Video sudah kami mintai keterangan dan Dinas Lingkungan Hidup sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi sebagai Koordinator Pengawas Lingkungan.

"Bahwasanya (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi langsung mengunjungi ditiap titik lokasi. Namun, tidak menemui apa yang telah beredar dalam video dise-

babkan curah hujan, serta debit air yang tinggi. Sehingga dugaan pembuangan air limbah ataupun oli pada drainase itu terhanyut," katanya. Ia menjelaskan, keesokan harinya, Rabu (7/6), pihaknya melakukan pengawasan insidental terhadap dua perusahaan pengelola oli bekas yang dekat sekitaran titik lokasi drainase yang beredar. Masih menjelaskan, pada Senin (12/6) kemarin pihaknya telah memanggil kedua perusahaan tersebut untuk memproses dugaan pencemaran dengan aturan yang berlaku. Serta pihaknya meminta keterangan dari perekam video untuk didalami. "Untuk meminta informasi terkait kejadian atas dugaan pencemaran air tersebut," tandasnya. (har)

KONFERENSI PERS: Kemarin, Rabu (14/06), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menggelar Konferensi Pers di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk Klarifikasi terkait Viralnya Video tersebut.

ISTIMEWA

KORBAN TRAVEL UMROH: Kasus penipuan travel Umroh yang merugikan keluarga Muhammad Irwan Maulana dan 16 jamaahnya hingga ratusan juta rupiah masih belum jelas kelanjutan.

ILUSTRASI