MEMORANDUM EDISI 26 MEI 2023

MuhammadiyahNU Imbau Politik Bermoral

Jakarta, Memorandum Seiring dinamika politik jelang Pilpres 2024, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan. Pertemuan itu diharapkan mampu menjadi penyejuk suhu politik yang kini mulai meningkat.

Tak hanya itu, pertemuan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini menjadi harapan seluruh elemen masyarakat agar pemilihan presiden dan legislator tahun depan terkontrol dan berakhir dengan happy ending

Seperti diberitakan KompasTV, Kamis (25/5) pukul 19.27, pertemuan antarpetinggi kedua ormas itu mengingatkan semua pihak yang berkompetisi dalam pilpres nanti mampu mewujudkan politik yang bermoral dan

Sophia Latjuba

ba sudah hampir 9 tahun memilih

untuk tak memiliki suami

Ia bahkan terlihat cukup menikmati kesendiriannya bersama kedua buah hatinya, Eva Celia dan Manuella Aziza Villareal. Menariknya, usai

Eva menikah dengan Demas

Salah Sasaran

10 Pembacok Supeltas Kebraon Diringkus

Surabaya, Memorandum Puluhan remaja yang membacok sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) di Kebraon, ternyata salah sasaran. Mereka yang terdiri dari gabungan tiga geng dan saat ini meringkuk di tahanan Mapolsek Karangpilang mengaku berencana perang menghadiri geng Bhezek yang mengirimkan undangan online via Instagram tersebut.

Para terduga pelaku dari WESTAVIA, SETIM (Selatan Timur), dan

 Bersambung ke halaman 2

Kapolsek Karangpilang Kompol A Risky Fardian menunjukkan barang bukti dan terduga pelaku.

Surabaya, Memorandum

Ratusan anggota DPRD Jatim dilanda rasa ketakutan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Sahat Tua P Simandjuntak (STPS).

Terlebih para wakil rakyat ini yang menyetujui dana hibah pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8 triliun lebih untuk tahun anggaran (TA) 2020-2023. Merasa masuk dalam pusaran itu, tidak sedikit wakil rakyat yang mengganti nomor HP.

“Ada yang ganti nomor ponsel (HP, red),” ujar sumber Memorandum, Kamis (25/5).

Merasa Cemas

pasangan muda ini justru memilih untuk tinggal bersama dirinya serta sang anak bungsu. Alih-alih membawa

Eva keluar dari rumah

Narawangsa, “Tapi kan

setelah menikah, Demas justru diboyong oleh perempuan 30 tahun itu untuk tinggal bersama keluarganya. kan sekarang Eva udah nikah,

a HP. Me Tipik d Lemba hu o

menjadi faktor para anggota DPRD Jatim yang tiba-tiba mengganti nomor HP. Mereka merasa stres dengan adanya sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait dana hibah pokir di mana ikut terlibat dalam perkara tersebut. Dikatakan Antony, dari Lembaga Psikologi Dr Soetomo, bahwa ada lima fase yang ada hubungannya dengan kecemasan yang saat ini dirasakan oleh wakil rakyat tersebut.

Gandeng Polsek Mulyorejo, Samsat Surabaya Timur Tertibkan Calo

Surabaya, Memorandum

Kantor Sistem Administrasi Manunggal

Kantor Sistem Admin Su memberanta meresahkan. Untuk memak berbagai cara dilakukan petug spandu

Satu Atap (Samsat) di Surabaya Timur berkomitmen memberantas keberadaan calo meresahkan. Untuk memaksimalkan upaya itu, berbagai cara dilakukan petugas. Selain pemasangan spanduk imbauan, petugas

Kalau dibandingkan gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan IV-a atau laba bersih pemilik stan terbesar di pasar, rezeki Dundung yang diberikan kepada Maya masih lebih besar.

Kalau dibanding aparatur sip golon atau laba bers lik stan terbes sar, rezeki D yang diber May leb

Maya mengaku bersyukur andai pendapatan itu benar-benar

Petugas kantor bersama Samsat Surabaya Timur dan Polsek Mulyorejo berkoordinasi tertibkan calo.

Aksi demo dari lembaga antikorupsi Jaka Jatim di depan Gedung Negara Grahadi beberapa waktu lalu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam pertemuan silaturahmi di Kantor PBNU, Kramat Raya Jakarta Pusat.

Wabup Sumenep Lepas 686 Jemaah Calon Haji

Sumenep, Memorandum

Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dewi Khalifah bersama

Forkopimda melepas 686 jemaah calo haji (JCH) kloter 7 dan 8 asal Kabupaten Sumenep di GOR A Yani Pangligur, Kamis (25/5) siang.

Dalam sambutannya, Nyai

Eva, sapaan akrabnya, berdoa agar seluruh JCH Sumenep mendapat keselamatan, kesehatan, dan memperoleh predikat haji mabrur.  “Tahun ini ada 686 JCH

Sumenep, 445 orang masuk keloter 7, dan 241 orang masuk keloter 8. Bersyukurlah yang bisa berangkat ke Baitullah tahun ini karena sudah mendapat panggilan Allah,” kata Nyai Eva. Wabup yang menjadi Ketua PC Muslimat NU Sumenep itu meminta seluruh jemaah saling menjaga persaudaraan, dan kekeluargaan sesama JCH baik di perjalanan sampai di tanah suci dan kembali ke Sumenep.

“Cuaca di Saudi cukup panas jaga kesehatan dengan banyak makan buah dan minum air zamzam,” harap Nyai Eva.

Sementara itu, Bupati Achmad Fauzi mengatakan, iklim di tanah suci Makkah berbeda dengan kondisi di Indonesia. Di sana, kondisinya sangat panas

terkadang sangat dingin, sehingga membutuhkan kondisi fisik prima dalam menjalankan rangkaian ibadah haji.

Oleh sebab itu, Bupati Fauzi meminta para jemaah calon haji untuk memantapkan niat semata-mata lillahi taala, serta senantiasa sabar dan tawakal.

Bupati Fauzi juga meminta kepada tim medis agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melayani jemaah calon haji dengan memperhatikan segala kelengkapan dan prosedur. Agar seluruh JCH dapat menunaikan ibadahnya dengan perasaan tenang, senang dan bahagia.

Sesuai jadwal, jemaah calon haji berangkat dari Sumenep

menuju asrama haji Sukolilo

pada Kamis 25 Mei 2023 pukul

14.00 WIB di GOR A Yani Pangligur. Untuk jadwal pemberangkatan dari Juanda Surabaya menuju Madinah, untuk keloter

7 tanggal 26 Mei 2023 pukul

20.25, dan kloter 8 pada 26 Mei

2023 pukul 22.25. (aan/ono)

Pengedar SS Sapeken Dibui

Sumenep, Memorandum  Memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu (SS) Moh

Nasir (49) beralamat Dusun Korma, Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ditangkap aparat Polsek Sapeken Polres setempat.

Informasi

masyarakat menyebutkan yang

bersangkutan

diketahui seorang pengedar barang haram di wilayah kecamatan Sapeken.

Proses penyelidikan

dilakukan aparat

kepolisian untuk

mengungkap aksi

tersangka.  Setelah proses

penyelidikan, dan

gerak-gerik dilakukan dilakukan, Rabu (24/5), sekira pukul 03.00 tersangka ditangkap di teras rumahnya di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken.

“Saat dilakukan penangkapan tersangka tidak bisa berbuat banyak karena beberapa barang bukti ditemukan,” kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Kamis, (25/5).

Dari tangan tersangka, barang bukti (BB) yang diamankan, empat poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis SS dengan berat kotor 0,43 gram dengan rincian  masing-masing 0,11gram, 0,11gram, 0,11 gram, dan 0,10 gram.

Juga satu buah masker kain, satu unit Hp. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka

dikenakan pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) UU

RI Nomor 35 tahun 2009.(uri/ono)

Gelombang Aksi di Demo

Madura Meningkat

Pamekasan, Memorandum

Pamekasan diduga menjadi lumbung peredaran rokok ilegal, Dewan

Energi Aspirasi Rakyat (Dear) Jatim

menggelar aksi kedua kalinya didepan

Kantor Bea Cukai Madura, Jalan Panglima Sudirman, Barurambat Kota, Kabupaten Pamekasan, Kamis ( 25/5 ). Dalam aksi yang diikuti puluhan

orang tersebut, selain membentangkan poster melambangkan gaya

hedon Kepala Bea Cukai Madura

Mohammad Sakhirul Alim, juga menaruh sebuah papan ucapan yang

bertuliskan ‘Turut Berduka Cita atas

Matinya Supremasi Hukum, di Tubuh

Bea Cukai Madura’ serta menaburkan bunga sebagai simbol kematian.

Sanksi

Tegas Menan

ti Larang Anggota Masuk ke Tempat Hiburan Malam

Sumenep, Memorandum

Kapolres Sumenep melarang anggotanya masuk ke tempat hiburan malam atau ke kafe-kafe. Larangan itu sebagai pencegahan, dan antisipasi hal-hal tidak pantas dilakukan oleh anak buahnya di tempat hiburan malam.

Selain melalui instruksi kepada anak buahnya, sejumlah hiburan malam atau cafe-cafe dipasangi banner bertuliskan

“Stop Anggota Polri Dilarang Memasuki Tempat Hiburan Malam tanpa Dilengkapi Surat Perintah Tugas”.

Pemasangan banner tersebut dipimpin langsung Waka Polres Sumenep Kompol Soekris Trihartono dengan didampingi Kasi Propam. Pemasangan banner tersebut, kata Wakapolres Sumenep, dilakukan melalui bentuk operasi gabungan bersama POM TNI.

Pemasangan banner dalam rangka menindaklanjuti himbauan Kapolres Sumenep Akbp Edo Satya Kentriko terkait larangan anggotanya mendatangi atau melakukan hiburan tempat hiburan

malam.  Tujuan himbauan maupun instruksi anggota Polres Sumenep mendatangi tempat hiburan malam mengantisipasi hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri. Waka Polres Sumenep menambahkan, jika ditemukan anggota Polres mendatangi tempat hiburan, Propam akan memanggil anggota yang bersangkutan.

“Baik jika ada laporan yang masuk ke Propam, ataupun memanggil berdasarkan adanya temuan,” katanya.

“Kami tidak main-main jika ditemukan anggota kami masuk ke tempat hiburan malam akan diberi tindakan tegas, “ tegasnya.  Berikut kafe atau tempat hiburan malam yang diberi banner larangan antara lain, Cafe n Bilyard Mr Ball Jalan Arya Wiraraja lingkar timur Desa Gedungan, Sumenep, Cafe JBL Jalan Seludang Desa Kolor, Sumenep serta Cafe Lotus Jalan KH Mansyur Desa Pabian, Sumenep.(uri/ono)

Satgas TMMD 116 Berikan Sosialisasi Bahaya Narkoba

Sumenep, Memorandum Satgas TMMD 116 Kodim 0827/ Sumenep melaksanakan kegiatan nonfisik yaitu sosialisasi bahaya narkoba dari Polres Sumenep kepada warga di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Kamis (25/5).  Upaya itu untuk memberi wawasan kepada masyarakat desa Tanjung dalam pencegahan bahaya narkoba.  Kasat Narkoba Polres Sumenep AKP Sugiarto dalam sosialisasinya mengatakan, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah dari individu, lingkungan, dan faktor lainnya yang mudah dipercaya oleh sindikat.  “Imbauan saya hindari, dan cegah jika itu terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita tinggal dan segera

berkoordinasi dengan kepolisian agar dilaksanakan rehabilitasi. Namun jika tertangkap tangan maka dilakukan proses pidana,” paparnya.  Sementara, Pjs Pasiter Kodim 0827/Sumenep Lettu Chb Achmad Suyanto mengatakan bahwa, saat ini Indonesia tengah berada di situasi yang memprihatinkan bila dikaitkan dengan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba.

“Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini generasi penerus bangsa khususnya di Desa Tanjung dan Saroka ini, harus lebih peka dengan lingkungan sekitarnya agar tidak mendekati barang haram tersebut, tanamkan dalam hati, untuk mengatakan tidak pada narkoba,” harapnya. (aan/ono)

Ilegal

“Kami curiga ada kongkalikong

antara Bea Cukai Madura dengan Produsen rokok ilegak, karena tidak satupun mengungkap pabrik produksi rokok ilegal di Madura,” tegas koordinator Dear Jatim Faisol. Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa keberhasilan Bea Cukai Madura dalam mengungkap hasil penangkapan rokok ilegal hanya formalitas saja, karena sampai saat ini yang menjadi sasaran untuk dijadikan tersangka hanya sopir saja, tidak mampu mendalami dari mana, dan akan kemana rokok tersebut akan dikirim. ”Aneh tapi nyata kan, dari dulu hasil pengungkapannya cukup sampai sopir saja, tanpa dilakukan penyelidikan dari mana, dari siapa, dan akan dikirim kemana rokok tersebut, selain itu selama ini Bea Cukai sangat tertu-

tup tidak pernah melakukan pers rilis secara resmi, padahal ini sudah jelas merugikan negara,” tambah Faisol.

Diketahui, munculnya gelombang aksi terkait rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan bermula setelah Bea Cukai melalui Polres Bangkalan berhasil mengamankan satu truk fuso rokok ilegal.

Bahkan, munculnya aksi dukungan terhadap perusahaan rokok di Madura juga berawal dari aksi penangkapan besar pada bulan April lalu dengan jumlah 2,8 juta batang rokok, yang diamankan dari truk bernomor polisi B 9581 UPA dengan kerugian negara sekitar Rp 985 juta lebih.

Ditanya terkait penandatanganan tuntutan massa aksi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, dan Penyuluhan Zainul Arifin menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan instruksi untuk

menandatangani kesepakatan atau tuntutan yang dibawa Dear Jatim. pihaknya mengatakan bahwa sementara ini bekerja sesuai SOP.

“Kita belum mendapatkan instruksi untuk kesepakatan iya apa tidak, tanda tangan apa tidak, jadi sementara ini kita bekerja sesuai SOP dan ketentuan-ketentuan yang ada di kita,” imbuhnya.

“Kami dalam menjalankan tugas di BC madura ini berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, tetap memperhatikan berbagai pertimbangan dalam hal kebijakan bea cukai pusat,” jelasnya.

Pertama, pertimbangan penerimaan negara, pertimbangan tenaga kerja, yang ketiga pertimbangan atas peredaran barang ilegal, dan yang keempat pertimbangan tes kesehatan. (sjk/ono)

Terduga pelaku dan BB diamankan ke Polsek Sapeken.

Wabup Sumenep mengibarkan bendera start melepas JCH Sumenep.

Pemasangan banner di tempat hiburan malam di Sumenep.

Satgas TMMD 116 Kodim 0827/Sumenep dan Kasat Narkoba Polres Sumenep AKP Sugiarto sosialisasi bahaya narkoba.

Viral Kematian Istri Anggota TNI di Tulungagung

Pembuluh Darah Otak Pecah

Tulungagung, Memorandum

Meninggalnya Titik Nurhayati

(48), warga Desa Wates, Kecamatan Campurdarat pada Rabu (24/5) menjadi perbincangan warganet. Pasalnya sebelum meninggal, pada pukul 09.00, ibu empat anak itu masih menghadiri hajatan di rumah saudaranya. Namun sekitar pukul 11.00, Titik dilaporkan meninggal dunia usai pulang ke rumah karena dipanggil suaminya.

Meninggalnya Titik yang tiba-tiba itu pun menjadi viral dan diperbincangkan warganet. Bahkan tak sedikit akun yang mengunggah adanya dugaan kekerasan. Guna memastikan penyebab kematiannya, pada Rabu sore jenazah Titik dibawa ke RSUD dr Iskak untuk menjalani visum luar.

Berdasarkan pantauan wartawan, usai dilakukan visum, jenazah Titik dimakamkan pada Kamis dini-

hari sekitar pukul 02.30. Dari hasil visum luar dipastikan tidak ada tanda penganiayaan. Dan dari hasil CT scan bagian kepala, dipastikan istri Sertu ID itu meninggal karena pecah pembuluh darah pada bagian otak karena hipertensi.

Pasiintel Kodim 0807/Tulungagung Kapten Mulyanto membenarkan hal tersebut. Pihaknya meminta masyarakat tidak asal percaya dengan kabar yang belum jelas kebenarannya. “Kita pastikan tidak ada

Dinsos Tulungagung Gelar Sosialisasi

Pelaksanaan BLT DBHCHT 2023

Tulungagung, Memorandum

Guna mempersiapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023, pada Kamis (25/5), Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung menggelar sosialisasi.

tanda kekerasan dan penganiayaan di tubuh almarhumah. Yang bersangkutan meninggal karena hipertensi,” terangnya.

Siti, salah satu warganet yang mengunggah dan mengomentari berita bohong penyebab meninggalnya almarhumah langsung menyampaikan permintaan maaf melalui video singkat. “Saya memang mengaku salah, ibu Tinik ini meninggal karena hipertensi, bukan karena hal lain,” ucapnya. (fir/mad/yok)

Dua ASN dan Satu Pejabat Publik Ikut Pilkada 2024

Tulungagung, Memorandum

Kontestasi politik pada Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung sudah terasa hangat dari sekarang ini. Tidak hanya perang banner di sejumlah lokasi strategis di wilayah Kota Marmer, disusul unggahan di media sosial, serta kegiatan lainnya, ternyata ada beberapa nama pejabat yang hendak bertarung dalam Pilkada 2024, sudah terang-terangan meminta restu kepada Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Maryoto Birowo saat ditemui wartawan. Bupati Maryoto mengatakan, sampai saat ini sudah ada tiga nama yang mendatanginya untuk meminta restu. Ketiganya ingin maju dalam Pilkada 2024 mendatang.

“Sudah ada yang meminta restu langsung, ada tiga orang, dua ASN dan satu pejabat publik,” ucap Bupati Maryoto. Maryoto menjelaskan, dua ASN

itu adalah pejabat eselon II dan sampai saat ini masih menjabat. Namun demikian, Bupati Maryoto tidak mau menyebutkan nama mereka. Pihaknya meminta, pejabat publik maupun ASN yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada maupun pileg, agar memenuhi ketentuan yang ada, sehingga tidak melanggar aturan. Termasuk mengurus pengunduran diri dari jabatannya saat ini. Supaya tidak mengganggu kinerja organisasi, serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. “Kalau harapan dari saya yang penting patuhi aturan yang ada. Kalau harus mengurus pengunduran diri ya silakan mengurus, sesuai aturan yang ada saja,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Dalam sosialisasi kali ini, 120 undangan dari perwakilan Disnakertrans, Dinas Pertanian, Satpol PP Tulungagung, dan perwakilan kades, serta perwakilan perusahaan rokok nampak hadir mengikuti dengan antusias.

Di hadapan peserta sosialisasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan semua pihak yang berpotensi menjadi penerima BLT DBHCHT tahun 2023.

“Tahun ini kita bisa melaksanakannya sejak awal tahun. Kita berharap bisa lebih maksimal dibandingkan tahun kemarin. Pada tahun 2022 kita ada Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang bisa kita manfaatkan untuk penyaluran tahun ini,” ujarnya. Selain itu, Wahiyd juga meminta semua yang terlibat dalam penyaluran BLT dapat melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga, sasaran dalam BLT DBHCHT tahun 2023

tepat sasaran, tepat waktu, dan tersalurkan dengan baik.

“Harapan kita seperti itu. Sehingga pak Kades yang hadir di sini bisa menyusun nama warganya yang masuk dalam potensi penerima BLT DBHCHT,” ucapnya. Wahiyd memastikan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada BLT DBHCHT tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Oleh karena itu diperlukan kesiapan semua pihak, guna memastikan bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran. Masih menurut Wa-

Waduk dan Embung Diprediksi Kering

hiyd Masrur, tidak hanya pekerja pabrik yang berhubungan dengan proses produksi rokok saja, namun pekerja sebagai satpam hingga cleaning service yang ada di pabrik rokok juga bisa mendapatkan BLT DBHCHT. Begitu pula dengan petani, tidak hanya petani tembakau saja. Sebab dinsos juga menyasar petani sektor lain yang dalam kondisi ekonominya rentan miskin. “Jumlah KPM nya mengalami peningkatan. Dari yang awalnya 7.099 KPM, kemudian naik sampai 9.200 KPM di tahun ini,” jelasnya. Wahiyd berharap, se-

luruh peserta sosialisasi bisa mendapatkan materi yang akan dijadikan dasar untuk memasukkan nama warganya. Begitu juga bagi pekerja pabrik rokok dan petani, yang akan mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2023.

“BLT ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran dalam penyaluran. Tentu kami berharap, peserta sosialisasi bisa memasukkan nama-nama yang valid by name by address kepada kami untuk ditetapkan dan mendapatkan penyaluran BLT DBHCHT,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Pemkab Ingatkan Petani

Jangan Tanam Padi

Magetan, Memorandum Waspada bagi petani, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan memprediksi sejumlah waduk dan embung akan mengalami kekeringan pada musim kemarau ini.

Kepala Bidang SDA Dinas

PUPR Kabupaten Magetan

Yuli Karyawan Iswahyudi merinci, ada sebanyak 16 embung serta 2 waduk diperkirakan akan menyusut di bulan Juni atau saat mu-

sim tanam ketiga. “Bisa jadi mulai bulan akhir Juni yang agak keras nanti,” kata Yuli Karyawan, Kamis (25/5).

Yuli mewanti-wanti para petani untuk tidak menanam jenis tanaman yang butuh banyak air seperti tanaman padi, namun beralih palawija demi mencegah terjadinya gagal panen. “Kami

Warga Tak Punya HP Spek Khusus

Magetan, Memorandum

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Magetan mengaku

kesulitan menerapkan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) digital kepada masyarakat. Sebab masih banyak masyarakat Kabupaten

Magetan yang belum mempunyai perangkat handphone (HP) yang memiliki spesifikasi khusus

untuk menunjang penerapan

Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut.

“Kebanyakan penduduk Magetan banyak yang tidak pegang

HP dengan spesifikasi khusus

untuk IKD tersebut,” kata Yuliana Wahyu Rachmawati, Analis

Kebijakan Ahli Muda, Bidang Pe-

layanan Pendaftaran Penduduk

(Ladafduk) Dukcapil Magetan, Kamis (25/5).

Dibeberkan Yuliana, KTP digital mulai diperkenalkan kepada masyarakat bulan Juli 2022 lalu, dan hingga saat ini baru 20.107 penduduk yang terdaftar. “Target dari pemerintah itu 25 persen, dan ini tercapai baru sekitar 4 persen,” ungkapnya. Disisi lain, Disdukcapil Kabupaten Magetan saat ini kehabisan stok blangko elektronik-Kartu

Tanda Penduduk (e-KTP) sejak

Senin (22/5) kemarin, dan telah mengajukan blanko tersebut ke pusat namun belum ada kabar pasti kapan kedatangannya. Nahasnya, dengan kondisi tersebut, apabila masyarakat tidak mempunyai perangkat HP

bersinergi dengan Dinas Pertanian, dan paling tidak petani sudah kita ingatkan, kalau tahun ini kemaraunya agak panjang,” tegasnya. Terpisah, Sudibyo (45) salah satu petani warga Karangmojo berharap, Pemerintah setempat tidak berpangku tangan dengan krisis air yang diperkirakan terjadi akhir Juni mendatang. Pasalnya butuh solusi untuk kelangsungan musim tanam. “Begini ya, kami butuh solusi jika terjadi krisis air pertanian, karena kami juga tidak ingin gagal panen,” ungkapnya. (sep/rik/yok)

Wahiyd Masrur (di podium) menyampaikan materi sosialisasi.

Bupati Maryoto Birowo memberikan keterangan kepada wartawan.

Jenazah Titik dibawa ke ambulans.

dengan spesifikasi khusus maka terpaksa belum mempunyai identitas kependudukan. “Kalau masalah halangan HP kita tidak

bisa berbuat banyak, untuk saat ini statusnya belum daftar IKD,” pungkas Yuliana Wahyu Rachmawati. (sep/rik/yok)

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ladafduk Dukcapil Magetan Yuliana Wahyu Rachmawati.

Kendala IKD di Magetan

Pelayanan di Kantor Disdukcapil Magetan.

Embung di Desa Ringin Agung Kecamatan Magetan.

Saidatul Ummah menyampaikan langkah bawaslu merespons undangan Camat Tarokan kepada seluruh kades untuk silaturahmi bacaleg.

Undang Kades Silaturahmi dengan Bacaleg Tertentu

Koordinasi dengan

Inspektorat, Bawaslu

Batalkan Acara Camat

Kediri, Memorandum Bawaslu Kabupaten Kediri menindaklanjuti undangan dari Camat Tarokan yang ditujukan kepada kepala desa (kades) di wilayahnya untuk silaturahmi dengan salah satu bakal calon legislatif partai politik (parpol).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Ummah menyampaikan, telah mengkoordinasikan hingga jajaran panwascam untuk bergerak cepat. Hasilnya, acara itu batal digelar. “Kita sudah berkoordinasi dengan salah satu pihak yang akan melaksanakan kegiatan itu terutamanya Camat Tarokan,” katanya, Kamis (25/5).

Menurut Saidatul, bawaslu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pencegahan-pencegahan. Jajarannya di kecamatan sudah memberikan imbauan terlebih dahulu kepada camat bahwa kegiatan tersebut termasuk yang tidak diperbolehkan pada tahapan pemilu karena ada keterlibatan ASN di dalamnya.

“Kalau terkait pemanggilan ASN tidak ada dalam pasal yang mengatur tersebut dan kita sudah melakukan pencegahan kegiatan itu karena berpotensi ada pelanggaran,” ungkapnya.

Selanjutnya, bawaslu berkoordinasi dengan inspektorat selain memberikan imbauan kepada mereka. Pada tahapan ini, bawaslu mempunyai jajaran di tingkat kecamatan dan tingkat desa serta jejaring untuk diperluas agar mengetahui bilamana ada dugaan maka akan diantisipasi atau dicegah.

“Kami sudah di awal tahapan menyongsong pemilu menerbitkan surat imbauan kepada bupati yang diteruskan ke camat seluruh Kabupaten Kediri,” tutup Saidatul Ummah. (mon/epe)

Bobol Kotak Amal Musala Al Ikhlas

Sandal Gunung Menguak Aksi Warga Jambi

Kediri, Memorandum Aksi pembobolan isi kotak amal terjadi di Musala Al Ikhlas di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem pada 23 Mei 2023. Sandal gunung menjadi petunjuk aksi terduga pelaku berinisial AS (24), warga asal Kelurahan Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Sebelum dipergoki warga, AS sebenarnya sempat bersembunyi di kamar mandi musala.

Selain untuk menghilangkan jejak, momen itu juga untuk memindahkan uang hasil pencurian ke dalam tas.

Kapolsek Ngasem Iptu Dyan Purwandi mengatakan, AS kini masih dalam pemeriksaan intensif penyidik. “Sebab, ada indikasi dia juga beraksi di tempat lain,” katanya, Kamis (25/5).

Tertangkapnya AS berawal dari kecurigaan Ambang Fitrianto (52), takmir musala yang melihat sandal gunung tak bertuan di pelataran masjid.

Padahal jarang warga setempat

memakai alas kaki milenial itu. Saat itu, kecurigaan Ambang bertambah karena sebelumnya juga sempat melihat kendaraan mondar mandir saat malam dan berhenti di musala.

“Saksi kemudian menuju ke musala yang berada di belakang rumahnya. Saat itu saksi melihat kotak amal di musala tidak ada,” terang kapolsek.

Penasaran dan curiga, Ambang lantas mengajak tetangganya, Agung Purnomo untuk mengecek ke seluruh tempat di musala. “Pelaku pada saat itu berada di kamar mandi. Saat saksi masuk ke kamar mandi memergoki pelaku sedang me-

masukan uang kotak amal ke dalam tasnya,” tambah Dyan. Kapolsek menyampaikan, saksi berhasil memergoki adanya maling kotak amal akhirnya berteriak meminta tolong warga sekitar

untuk mengamankan terduga pelaku. Beruntung, warga masih berkepala dingin dan memilih melaporkan kejadian it uke aparat.

Hasil penggeledahan, ditemukan uang sebesar Rp

2.685.150, 1 kotak amal, 1 kunci gembok, 1 tas ransel warna hitam, 1 tang besar, 1 kunci pas segitiga ukuran 8, 10, 12, sepasang sandal gunung warna hitam, dan 1 ponsel. (mon/epe)

JCH Kabupaten Kediri Berangkat 4 Juni

Kediri, Memorandum Jemaah Calon haji (JCH) asal Kabupaten Kediri dijadwalkan berangkat menuju Asrama Haji Sukolilo di Kota Surabaya pada

4 Juni 2023. Terdapat empat kelompok terbang (kloter) JCH Kabupaten Kediri. Meskipun berangkat ke Surabaya pada hari yang sama, keempat kloter tersebut memiliki jadwal masuk asrama haji pada jam yang berbeda. Kloter 29 menjadi kloter pertama yang dijadwalkan masuk asrama haji yakni pukul 08.00. Disusul kloter 30 pukul 17.00, kloter 31 pukul 19.00, dan terakhir kloter 32 pada pukul 21.00.

“Karena jadwal masuk asrama yang berbeda kloter 29 akan kita berangkatkan lebih pagi. Sementara 3 kloter lainnya akan kita berangkatkan belakangan. Namun nanti jemaah kita undang sesuai dengan waktu yang kemarin sudah kita rapatkan bersama,” tutur Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi kemarin.

Pemberangkatan menurut rencana akan dipusatkan di halaman komplek Pemerintah Kabupaten Kediri. Kloter 29 sendiri dijadwalkan berisi 395 orang jemaah haji Ka-

bupaten Kediri. Begitu juga dengan kloter 30 dan 31 yang akan berisi 445 orang jemaah haji Kabupaten Kediri. Sementara, kloter 32 berisi gabungan jemaah haji asal Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar dan Sidoarjo. Di kloter terakhir ini jemaah haji kabupaten Kediri berjumlah 44 orang. Total ada 1.329 JCH Kabupaten Kediri yang berangkat tahun ini. Jika nanti muncul jemaah tambahan atau cadangan yang masuk, Kemenag Kabupaten Kediri akan menyampaikan hal tersebut ke provinsi. “Biasanya akan dipanggil ses-

uai dengan adanya seat kosong atau mungkin ditambahkan pada kloter kloter berikutnya,” tambahnya lagi. (mon/epe)

PENGUMUMAN RALAT

1. Pengumuman Sertifikat Hilang di Koran Memorandum Tanggal 3 Maret 2023

Nomor: HP.01/1336-35.06.300/II/2023

Yang Benar adalah

Nomor : HP.01/1336-35.06.300/III/2023

2. Pengumuman Sertifikat Hilang di Koran Memorandum Tanggal terbit 13 Maret 2023

Nomor: HP. 01/2441-35.06.300/IV/2023

Yang Benar tanggal terbitnya adalah tanggal 13 April 2023

Demikian Pengumuman telah dibetulkan

BOJONEGORO-TUBAN

Kakek Cabul Diringkus ketika Pimpin Doa

Bojonegoro, Memorandum Polres Bojonegoro meringkus terduga pelaku berinisial IS (55), dalam kasus pencabulan. Ironisnya, IS yang diektahui berasal dari Kecamatan Baureno, gelap mata hingga nekat mencabuli korban yang masih duduk di bangku TK.

Kelanjutan Pelebaran Jalan

Nasional Mulai Disosialisasikan

Bojonegoro, Memorandim

Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga (DPUBM) Bojonegoro bersama PT Mandiri

Agung Abadi-PT DiWongso

Agung Konstruksi, KSO sebagai pelaksana, mulai sosialisasikan pelebaran jalan nasional di wilayah Bojonegoro 74 sampai 87 Km di Desa Ngemplak hingga Kalisari, Kecamatan Baureno,

Kamis (25/5).

Sosialisasi itu juga dihadiri Forkopimcam Babat beserta pihak terkait lainnya. Mereka

hadir bersama tokoh masyarakat di Pendopo Kecamatan Baureno. Jalan nasional sepanjang 14 km

itu, rencananya akan dilebarkan menjadi 10 meter dengan anggaran dari APBD Bojonegoro 2023 sebesar Rp 77 miliar. (top/epe)

Penangkapan itu dilakukan usai polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban. Beberapa sumber koran ini menyebutkan, modus yang dilakukan IS terhadap korban yang masih berumur 6 tahun, berawal ketika meminta tolong untuk membelikan voucher pulsa handphone. Kemudian, korban diajak masuk ke dalam rumah hingga akhirnya dicabuli oleh kakek tersebut.

“Setelah itu korban merasa kesakitan dan trauma,” ujar salah satu tetangga yang enggan disebut namanya.

Selanjutnya, orang tua korban melaporkan ke Polsek Baureno, sehingga dilakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya saat terduga pelaku usai memimpin pengajian rutin.

Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto membenarkan peristiwa tersebut. “Saat ini pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses hukumnya,” terangnya.

Namun, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan lebih lanjut, terkait perkembangan kasus tersebut. (top/epe)

Bojonegoro, Memorandum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPMD Bojonegoro mengadakan sosialisasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan). Ini merupakan program pemberdayaan BUMDes dan desa berdaya tahun anggaran 2023. Acara sosialisasi digelar di Lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro. Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menyampaikan, sosialisasi itu bagian dari strategi Provinsi Jawa Timur untuk menuntaskan kemiskinan. Selain itu juga menjadi bagian dari peningkatan status kesejahteraan desa. “Jatim Puspa merupakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)

yang sudah keluar/graduasi dari PKH (program keluarga harapan), sebagai sasaran penerima program,” tandasnya.

Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 2,5 juta untuk modal usaha KPM dan modal usaha BUMDes Rp 100 juta yang dimulai provinsi sejak 2020. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro sudah mengawali satu tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Machmuddin menjelaskan acara yang juga dalam upaya pembinaan BUMDes ini memberikan dukungan modal di desa dan tidak mematikan usaha-usaha yang ada di desa. Apabila potensi itu sudah dimulai, maka BUMDes bertugas mengembangkan dan memberdayakan mereka serta

memberi motivasi agar menumbuhkan semangat.

“Kami menguatkan hal ini untuk ketahanan pangan mudah-mudahan sama dengan program Pemkab, Desa Berdaya merupakan bentuk apresiasi di mana desa telah berstatus mandiri. Di antaranya 155 desa yang diberikan suport oleh Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Ia mencontohkan, di Kecamatan Sugihwaras terdapat desa konveksi, desa kuliner, dan desa ekowisata. Tujuannya, dengan desa tematik ini adalah suatu pembiasaan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. “Dengan adanya desa tematik ini bisa membangun dari bawah, potensi yang ada di desa benar-benar diberday-

akan,” ungkapnya. Tiga program yang kini sedang berjalan, di antaranya program Jatim Puspa di tiga desa, program pemberdayaan BUMDes di enam desa, serta program Desa Berdaya di tiga desa. “Semoga program ini bisa tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, pemkab akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan. “Penurunan angka kemiskinan ekstrem lebih cepat dibanding provinsi dan nasional. Yaitu mencapai angka 1,10 persen (nasional 0,10 persen dan provinsi 0,43 persen),” terangnya. (top/epe)

Kabiro: Sutopo, S. H. I Telepon: 082244621416

Kabiro:Andhi Montera. Alamat:komplek Taman Bunga Residency Blok 2 Gor JayaBaya Kota kediri-Jatim. No.Hp:081335773232

AS, terduga pelaku pembobolan kotak amal di Musala Al Ikhlas diamankan di Mapolsek Ngasem.

Sosialisasi pelebaran ruas jalan Baureno.

Ilustrasi pencabulan.

Narasumber dari DPMD Jatim saat memberikan materi sosialisasi Jatim Puspa.

GRESIK-LAMONGAN

Tilang Manual Tekan Kasus Curanmor

Gresik, Memorandum

Sesuai kebijakan Mabes Polri, Polres Gresik kembali menerapkan tilang manual terhadap pelanggar lalu lintas. Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menyebut pelaksanaan tilang manual selain menekan pelanggaran lalu lintas juga mereduksi tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Selama pemberlakuan ETLE atau tilang elektronik setahun belakangan, kehadiran polisi di jalan raya otomatis semakin berkurang. Hal ini ternyata juga memicu peningkatan kasus curanmor. “Artinya, keberadaan

polisi di pos-pos atau jalan raya berpengaruh terhadap turunnya aksi kriminalitas,” katanya saat audiensi bersama PWI Gresik kemarin. Pihaknya berharap, penerapan kembali tilang manual bisa

PAW Didik Widodo Tinggal Tunggu SK Gubernur

Gresik, Memorandum Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Gresik dari Fraksi PAN, Didik Widodo terus bergulir. Didik yang pindah ke PKB akan digantikan nama baru. Tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Didik Widodo sebelumnya merupakan wakil rakyat dari

PAN. Namun, dia memilih mundur dan bergabung PKB sebagai bakal calon kegislatif (bacaleg) di Pemilu 2024. “Proses PAW sudah diajukan. Tinggal menunggu SK Gubernur turun untuk melantik penggantinya,” tutur Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir Qodir kemarin.

Tidak hanya PAN, Demokrat juga sedang memproses PAW

Eddy Santoso yang pindah ke Partai NasDem. Mantan Ketua

DPC Demokrat Gresik itu memilih pindah partai untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jatim.

Berbeda dengan Didik Widodo yang tinggal menunggu

SK Gubernur Jatim, proses PAW Edy Santoso baru dikirim

Sekretariat DPRD Gresik. Termasuk, melengkapi persyaratan berkas yang diperlukan. “Sepertinya masih diproses di internal partai,” imbuh Qodir.

Nantinya, kursi yang ditinggalkan Didik akan diisi oleh Mubin. Pria yang menempati urutan suara kedua PAN pada Pileg 2019. Proses administrasi diperkirakan rampung dalam waktu dekat. “Surat pengunduran diri yang bersangkutan sudah kami terima,” beber Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usman. (and/har/epe)

menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan untuk beraksi di Kota Pudak. “Apalagi Polri juga ada program polisi RW yang mencakup wilayah terkecil,” tandas lulusan Akpol 2002 itu. Tidak berhenti di situ, untuk terus menekan angka kriminalitS Polres Gresik juga bakal mengoptimalkan kembali pos di sejumlah titik. Mulai dari pos yang berada di GKB, KIG, simpang empat Barata, dan sejumlah pos yang lain. “Terkait pos nanti akan kami evaluasi bisa diberdayakan kita maksimalkan ditempati oleh personel,” ujarnya.

Wakapolres Gresik Kompol

Erika Purwana Putra menuturkan, memang benar ada beberapa pos yang dulunya menjadi pos tetap 1 x 24 jam, anggotanya ada. Dulu waktu ramai fenomena teroris, pos tetap ditarik menjadi satu di pos 9.0 GKB.

Pihaknya akan evaluasi lagi jumlah personel komposisinya seperti apa menjadikan pos tetap ditempatkan lagi. Seperti pos yang berada di perum GKB masuk wilayah Kecamatan Manyar merupakan pos Resmob. Pos tersebut akan kembali diaktifkan menjadi pos tetap.

“Wilayah GKB Manyar malam hiruk pikuk ramai terus,” pungkasnya. (and/har/epe) Kapolres Gresik AKBP

Curi 2,1 Ton Bijih Plas k

Rencana Dijual untuk Dugem

Gresik, Memorandum Tiga pria asal Kecamatan Balongpanggang dan Cerme diamankan polisi usai mencuri 2,1 ton bijih plastik di gudang Desa Dadapkuning. Niat hati ingin foya-foya dengan uang hasil penjualan barang curian itu, justru berujung menginap di hotel prodeo. Isnadi (42), asal Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang. Kemudian Fahmi Mohammad Fadlurrahman (34) dan Kokok Yasin (38) asal Desa Dadapkuning, tidak berkutik saat diringkus jajaran Unit Reskrim Polsek Kebomas dan Unit Pidum Satreskrim Polres Gresik. Kapolsek Cerme AKP Musihram menjelaskan, aksi pencurian itu dilakukan ketiga pelaku saat malam. “Modus operandinya, pelaku masuk ke dalam gudang milik korban Gohwangping dengan cara memanjat tembok. Lalu membuka pintu dan mencuri sebanyak 2.100 kg bijih plastik,” bebernya, Kamis (25/5).

Butiran bahan baku peralatan plastik itu lalu dimasukkan ke dalam karung

dan disembunyikan di rumah salah satu pelaku. Akibat kejadian tersebut,

POLITIK-SURABAYA

60 Persen Diisi Caleg Milenial

PKB Ingin Ulang Memori Indah 2014

bangkitan Bangsa (PKB) Surabaya berkeyakinan tinggi akan meraih kesuksesan besar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Partai berkelir hijau tua ini optimistis memperoleh 11 kursi DPRD Surabaya. Capaian tersebut pernah diraih pada Pileg 2004 silam.

“Kita bersama-sama ingin mengembalikan PKB ke era kejayaan. Kita optimistis pada Pileg 2024 mendatang dapat merebut 11 kursi DPRD Surabaya, capaian yang pernah kita raih pada tahun 2004,” ucap ketua PKB Surabaya Musyafak Rouf, Rabu (24/5).

Saat ini, PKB Surabaya menguasai 5 kursi parlemen. Rencana melipatgandakan kursi tersebut dinilai Cak Syafak, sapaan karib Musyafak Rouf, bukan hal yang mustahil. Pihaknya akan memaksimalkan ceruk suara dari kalangan milenial, dan generasi Z.

“Suara dari kalangan milenial dan generasi Z mendominasi Pemilu 2024. Karena itu, 60 persen bacaleg kita merupakan anak muda. Diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara,” tandasnya. Soal strategi, PKB Sura-

baya masih menimbang. Pihaknya masih menunggu keputusan MK soal pemilu tertutup atau terbuka. Sebab menurut telaah Cak Syafak, ada perbedaan yang mendasar mengenai strategi yang akan diaplikasikan.

“Sistem pemilu masih belum ditetapkan sama MK. Strategi seperti apa yang akan kita gunakan itu nanti berbeda. Kalau pemilu terbuka, maka barometernya caleg, bergantung pada kekuatan 1 sampai 10 bacaleg yang kita terjunkan di setiap dapil,” beber mantan

Hani Fidyanto Wakili Dapil

1

Gohwangping mengalami kerugian hingga Rp 18.900.000. Korban akhirnya membuat laporan ke kantor polisi. Usai melakukan penyelidikan, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap tiga terduga pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Mereka tidak bisa mengelak setelah polisi menemukan barang bukti 2,1 ton bijih plastik.

“Menurut keterangan pelaku, bijih plastik itu akan dijual kemudian uangnya dipakai foya-foya. Tapi sebelum berhasil dijual, mereka kami amankan terlebih dahulu. Ketiganya langsung kami bawa ke Mapolsek Cerme,” tandas AKP Musihram.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana. Ancamannya, hukuman penjara maksimal 7 tahun. (and/har/epe)

wakil ketua DPRD Surabaya ini.

Cak Syafak berpesan kepada bacaleg-bacalegnya agar rajin turun di tengah masyarakat. Kemudian memanfaatkan jejaring media sosial untuk mendongkrak elektabilitas. Terutama bacaleg muda.

“Bacaleg kita banyak yang masih muda. Paling muda itu usia 23 tahun. Kita harap mereka bisa berkomunikasi dengan milenial dan gen Z melalui medsos,” tuntas Cak Syafak. (bin/ono)

Pejuang Sejati Itu Pantang Menyerah

memutuskan terjun langsung ke dunia politik, Hani Fidyanto, termasuk orang yang pantang menyerah. Ia merupakan pejuang sejati yang semata mata ingin memperjuangan aspirasi masyarakat.

Dua kali menjadi calon legislatif ( caleg ) dan gagal, tidak membuat pria 41 tahun tersebut putus asa. Namun justru tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap bertarung menjadi caleg di periode berikutnya.

“Saya kembali menjadi caleg pada periode 2024. Prinsip saya

Misi Penting Gandeng Gen Z

PEMILIHAN Legislatif (Pileg) 2024, baru tahap verifikasi berkas administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang didaftarkan partai politik (parpol) peserta kontestasi demokrasi akbar serentak itu. Namun, parpol-parpol sudah menyusun strategi jauh-jauh hari untuk mendulang suara.

DPC PKB Kota Surabaya bahkan tidak lagi mengandalkan tokoh-tokoh berpengaruh yang sudah memasuki usia senja. Generasi muda atau Gen Z bahkan dijadikan mesin utama dalam pileg. Khususnya untuk masuk ke Yos Sudarso, Gedung DPRD Kota Surabaya. Sekretaris DPC PKB Kota Surabaya Ma-

kalau ingin memperjuangkan suara, dan aspirasi rakyat, kita harus masuk ke dalam sistem. Salah satu caranya menjadi anggota DPRD Kota Surabaya,” kata Hani.

Pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 mendatang, Hani merupakan satu dari beberapa caleg DPRD Kota Surabaya. “Ini yang ke tiga kalinya saya mencalonkan diri sebagai caleg,” kata Hani.

Hani Fidyanto maju sebagai bakal calon legislatif dari PKB mewakili daerah pemilihan Surabaya 1 yang meliputi Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Krembangan. “Jika diberi amanah me-

wakili rakyat, maka InshaAllah akan bersama-sama serta membawa aspirasi masyarakat Surabaya,” kata Hani. Pihaknya berkomitmen untuk mengusung misi PKB. Misalnya Mabda Siyasi PKB. “Visi misi saya tidak jauh dengan visi misi partai. Misal jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas,” jelasnya. Ternasuk slogan yang diusung yakni “Berfikir, Berjuang, Bertindak” yang semata-mata hanya untuk memberikan yang

zlan Mansur mengatakan, dari 50 bacaleg yang didaftarkan komposisinya mengakomodir unsur-unsur pemilih. “Mulai dari kalangan nahdliyin, akademisi, hingga tokoh masyarakat,” katanya. Namun, khusus untuk bacaleg milenial ada misi penting lain yang diapungkan. “PKB juga memfasilitasi caleg milenial atau Gen Z karena ada misi penting lain. Yakni, selain menyampaikan agar generasi muda melek dan paham politik,

terbaik kepada masyarakat Surabaya. “Berkomitmen menjadi anggota legislatif yang dekat dengan masyarakat, memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Menjadikan dapil 1 khususnya mendapatkan pendidikan layak, dan berkualitas, mendapatkan layanan kesehatan yang prima, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga,” paparnya.

Selain itu menjadi wakil yang dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka. Termasuk progran ekonomi kerakyatan seperti UMKM.

“Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung

bacaleg milenial PKB juga harus memberi pemahaman kepada generasi muda lainnya agar paham politik juga,” sebut Mazlan Mansur yang juga terbilang tokoh muda PKB Surabaya. Karena itu, dari 50 bacaleg yang didaftarkan komposisinya nyaris 60-40 persen.

“Sebanyak 60 persen itu bacaleg milenial. Kami berharap, generasi muda tahu jika PKB tidak selalu generasi tua yang maju mencalonkan diri,” tambahnya.(epe/ono)

Musyafak Rouf

jawab,” jelasnya. Diketahui pria 41 tahun ini tercatat sudah dua kali mengikuti kontestasi pemilihan legislatif. Meski begitu, Hani tak patah semangat dan terus mencoba untuk ke tiga kalinya. Semangatnya itu didasari masalah kesejahteraan masyarakat Surabaya. “Keputusan saya terjun di duna politik ini semata mata untuk masyarakat. Dukungan keluarga dan rekanrekan memantapkan langkah maju sebagai anggota dewan,” jelasnya. (alf/ono)

MISI PENTING PKB DI PEMILU 2024

1. Memfasilitasi generasi milenial berpolitik.

2. Generasi milenial melek dan paham politik.

3.Sebanyak 60 persen caleg dari kaum muda.

4. Target 11 kursi mengulang capaian 2019.

PAHING, 26 MEI 2023

Supardi

Hani Fidyanto

Adhitya Panji Anom.

Para terduga pelaku diamankan di Mapolsek Cerme.

KOTA SURABAYA

Siapkan Klinik Sahabat

Agar Siswa Aman dan Nyaman Bercerita

Surabaya, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya tengah menyiapkan Klinik Sahabat di seluruh

Gerak Cepat Layani Kebutuhan Pasokan Listrik Kawasan Industri Sidoarjo

1. Untuk anak-anak mencurahkan keinginannya serta keluh kesahnya.

2.Ada Duta Trantibum, FAS, OSIS, ORPRES, dan PMR.

3. Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup siap memfasilitasi curhatan anakanak.

4. Penanggung jawab Guru BK

SD dan SMP Negeri maupun Swasta se-Surabaya. Klinik Sahabat merupakan ruang untuk bercerita atau curhat antara anak-anak, serta tenaga pendidik.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menyampaikan bahwa Klinik Sahabat akan dibuka mulai tahun ajaran baru 2023/2024. Saat ini, Dispendik Surabaya telah bertemu dengan per-

PLN Sigap Kuatkan Sinergitas dengan

Maspion Group

wakilan Organisasi Pelajar Surabaya (ORPRES), Forum Anak Surabaya (FAS), Duta Trantibum, serta Pangeran dan Putri Lingkungan untuk

Bersambung ke halaman 10

Surabaya, Memorandum

Kebutuhan pasokan kelistrikan menggerakkan PLN untuk sigap penuhi kebutuhan pelanggan. Dimulai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan PT New Asia International pada Mei 2019, dan dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima lahan dari PT Kawasan Industri Sidoarjo sebesar 15.000 m2 pada September 2019.

Dalam pelaksanaannya, berita acarapun ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pinjam pakai dari lahan selama kurun waktu 20 tahun yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV kawasan industri Sidoarjo.

Pengerjaan pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV kawasan industri Sidoarjo ini dilaksanakan sejak

September 2020, dan berlangsung selama satu tahun serta berhasil diberikan tegangan pertama (energize) pada akhir Agustus 2021.

Siap beroperasi, PLNpun kerap eratkan sinergisitas dengan PT Kawasan Industri Sidoarjo, ditandai dengan mengadakan pertemuan koordinasi pada Minggu ketiga Mei 2023. Pertemuan yang dihadiri General Manager, dan tim PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur, dan Bali (UIP JBTB), perwakilan dari PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur serta Manager Kontrak Jawa Timur Kantor Pusat berlangsung lancar. Dalam pertemuan, dibahas mengenai rencana pengoperasian untuk memasok kebutuhan kelistrikan di kawasan industri Sidoarjo.

Dalam pertemuan, Eska Kanasut, Direktur PT Kawasan Industri Sidoarjo mengapresiasi usaha PLN dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan usaha penyediaan kelistrikan di Kawasan Industri Sidoarjo.

Pihaknya mengatakan bahwa, pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV yang berujung pada pasokan kelistrikan di kawasan industri Sidoarjo ini, nantinya sangat penting dalam pelaksanaan arus bisnis di kawasan ini.

General Manager PLN UIP JBTB Anang Yahmadi menyampaikan bahwa, PLN UIP JBTB sudah menyelesaikan pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV kawasan industri Sidoarjo pada Agustus 2021, dan telah melakukan penandatanganan berita acara serah terima lahan sebesar 15.000 m2 pada September 2019 yang juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pinjam pakai selama 20 tahun.

Diakui Anang bahwa pihaknya telah menyelesaikan tepat waktu pembangunan GI 150 kV kawasan industri Sidoarjo yang nantinya akan memasok kebutuhan kelistrikan untuk Kawasan Industri Sidoarjo.

Lebih lanjut Anang menjelaskan bahwa setelah ini untuk pengoperasian Gardu Induk (GI) 150 kV KIS ini akan diserahterimakan kepada unit pengusahaan.

“PLN bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait telah berhasil melakukan pemberian daya pertama (energize) terhadap Gardu Induk (GI) 150 kV kawasan industri Sidoarjo pada Agustus 2021. Segera akan diserahkan kepada unit pengusahaan untuk dioperasikan. Tentu saja dengan sinergisitas PLN Group, dan PT Kawasan Industri Sidoarjo serta seluruh pihak terkait akan melancarkan, dan PLN optimis akan segera beroperasi dengan andal demi pelayanan kebutuhan kelistrikan untuk Kawasan Industri Sidoarjo.

Andalnya listrik dapat menjadi pendorong keberhasilan perekonomian di Kawasan ini yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Kami berharap dengan penyediaan pasokan listrik ini dapat menjadi penggerak bagi perekonomian Kawasan ini,” ucapnya. (day/ono)

Klinik Sahabat nantinya merupakan salah satu ruang terbuka untuk anak-anak dalam mencurahkan keinginannya, serta keluh kesahnya.

UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Pelatihan Peningkatan SDM

Surabaya, Memorandum

Kepala UPT Pelatihan Dinas Koperasi, dan UKM Provinsi Jawa Timur Erwin

Indra Widjaja SE MAP didampingi Fendi

Agung Nugroho AKs MAP, selaku Kepala

Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil

Malang membuka secara resmi pelatihan

“Peningkatan SDM Talent dalam Rangka

Mendukung Millenial Job Center (MJC) di Hotel Tychi Kota Malang 22-24 Mei 2023.

Dalam sambutannya Erwin menyampikan bahwa, Millenial Job Center (MJC)

merupakan program pengembangan

kompetensi bagi talenta Jatim untuk memberikan proyek/tugas profesional dari klien dunia usaha, dan organisasi, ini selaras dengan perwujudan program

Nawa Bakti Satya dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Pelatihan ini merupakan kolaborasi

sinergis antara Bakorwil Malang dengan

UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Jawa Timur yang berpengalaman menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengembangan skill, dan SDM pelaku UKM di Jawa Timur.

Pelatihan yang berlangsung tiga

hari ini diikuti 51 peserta / talent yang tergabung dalam Millenial Job Center (MJC) di lingkungan Bakorwil Malang yaitu Pasuruan, Sidoarjo, Blitar, Kota/ Kabupaten Malang serta Kota Batu. Para talent ini banyak bergelut di industri kreatif seperti fotografi, videografi, dan desain grafis.

Banyak sekali materi yang disampaikan dalam pelaitihan ini baik yang bersifat soft skill/motivasi maupun praktek langsung. Di hari pertama materi tentang bagaimana mengenal kemampuan diri, dan melakukan komunikasi intraperso-

nal yang disampaikan oleh Bretya Pati Anoraga di sesi kedua Lalu Mahendra dari Obee Creatives memaparkan tentang bagaimana seorang talent harus mampu bekerja dan meng-organize sebuah tim untuk mendukung produktivitas.

Di hari ke-2 materi financial planning yang disampaikan oleh Deni Andis dari Funvita Indonesia pada sesi ke-2 giliran Endrita Agung Prime Time Digital menyampaikan materi tentang personal branding.

Pada hari terakhir pelatihan ditutup dengan materi praktik tentang bagaimana melakukan fotografi produk yang menarik calon konsumen, materi ini dipandu langsung oleh Andhi Prasetyo dari Obee Creatives. (*/iku/ono)

Job Center

Erwin Indra Widjaja, S.E., M.A.P (Kepala UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur), didampingi Sutoyo (Kasi Penyelenggara Pelatihan UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur), Fendi Agung Nugroho, A.Ks., M.A.P (Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Malang), para pemateri dan peserta Millenial Job Center se Bakorwil Malang.

Para pemateri Pelatihan memberikan paparan untuk peserta MJC se Bakorwil Malang.

Para peserta Pelatihan Millenial Job Center (MJC) se Bakorwil Malang, langsung diajak praktek belajar untuk foto produk, agar lebih menarik ketika dipasarkan.

Sutoyo (Kasi Penyelenggara Pelatihan), Erwin Indra Widjaja, S.E., M.A.P (Kepala UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur), Fendi Agung Nugroho A.Ks., M.A.P (Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Malang) membuka Pelatihan Millenial Job Center (MJC) se Bakorwil Malang. Peserta Pelatihan Millenial Job Center (MJC) se Bakorwil Malang, terlihat antusias dengan bertanya ke pemateri diklat.

KLINIK SAHABAT DISDIK

Penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan PT di kawasan industri Sidoarjo.

Perkuat Juleha dan RPH untuk Perlindungan Konsumen

Surabaya, Memorandum Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur serius dalam mewujudkan industri halal. Untuk itu, upaya percepatan industri halal di Jatim salah satunya diwujudkan dengan penguatan juru sembelih halal (Juleha) dan juga Rumah Potong Hewan (RPH) halal.

Gubernur Khofifah menegaskan, penguatan Juleha dan RPH halal ini sangat penting untuk mendukung percepatan industri halal yang ada di Jatim. Sebab keberadaan Juleha maupun RPH halal merupakan bagian dari ikhtiar memberikan perlindungan halal bagi konsumen.

“Kita ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan konsumen, bagaimana masyarakat muslim mendapatkan perlindungan kehalalan dari produk yang dikonsumsinya,” kata Gubernur Khofifah, Kamis (25/5).

Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ekonomi Jawa Timur didukung ekonomi syariah salah satunya dukungan dari industri halal. Oleh sebab itu, terjaminnya produk yang halal menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Bukan hanya mendapat atensi dari negara-negara muslim di dunia, bahkan saat ini menjadi isu global yang terus berkembang. Tak hanya itu, jaminan produk halal sekarang telah mendapat pengakuan dari World Trade Organization (WTO).

Berdasar data Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, ternyata ekonomi syariah Indonesia menempati posisi setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Penguatan industri halal melalui penguatan juru sembelih halal dinilai penting oleh Gubernur Khofifah lantaran ia menemui masih banyak proses penyembelihan hewan, rumah potong hewan, dan tempat penggilingan daging yang masih belum memenuhi persyaratan untuk menjaga kehalalan.

Sementara untuk memastikan halalnya suatu produk, lanjut Gubernur Khofifah, tidak hanya dilihat dari bahan yang secara syariat memang halal, tetapi juga proses yang dilakukan hingga makanan atau produk itu tersaji.

“Bagaimana mendapatkan ayam yang aslinya halal tapi sebetulnya disembelih tidak dengan cara yang halal maka yang dikonsumsi masyarakat menjadi tidak halal,” katanya.

Selain proses penyembelihan yang halal, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya proses penyembelihan yang tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan sembelihan. Ia menuturkan bahwa dalam syariat pun hal tersebut juga sudah dijelaskan.

“Kalau itu tidak dilakukan dengan tata cara penyembelihan yang halal, saya khawatir bahwa apa yang sudah kita ikhtiari ini kemudian terjadi bias di lapangan, karena menurut saya tidak sekedar halalnya sebuah proses penyembelihan tetapi ada kategori animal walfare,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa jaminan produk halal bagi konsumen memang harus benar-benar diperhatikan. Menurutnya meskipun seseorang telah mendapatkan rizki dengan pekerjaan yang halal, tetapi butuh asupan yang masuk dalam tubuh yang halal pula.

Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah menilai penting untuk dilakukan pengutan terhadap industri halal di Jatim yang salah satunya melalui penguatan terhadap Juleha dan RPH halal dilakukan dengan peningkatan kapasitas tenaga Juleha dan RPH.

Penguatan tersebut dilakukan dengan sosialisasi pentingnya Juleha dan mendesiminasikan upaya-upaya percepatan industri halal di Jawa Timur dan perlunya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. (bin/ono)

Minta ASN Pegang Prinsip Kehati-hatian

Surabaya, Memorandum Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Jawa Timur memegang prinsip kehati hatian. “Prinsip good government menuju clean government,” kata Freddy Poernomo.

Politisi Golkar ini menyebutkan, meski masih jauh dari tahapan pemilu. Namun netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi sangat penting. “Memang tidak melanggar. Tetapi menuju pemerintahan yang baik, dan bersih, menjaga netralitas ASN sangat perlu,” tandas Freddy.

Freddy juga mengingatkan netralitas juga harus di jaga ASN dilingkup Pemprov Jawa Timur. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik.

“Kami mengingatkan agar menjaga keteduhan Jawa Timur,” urai dia.

Sebelumnya, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menggelar rapat dengar

pendapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal 9 pejabat Pemkab Jember yang dinyatakan melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu), Rabu (24/5). Anggota dewan mendesak Bawaslu Jember untuk membuka nama-nama pejabat yang diduga telah menyalahgunakan wewenang melalui kegiatan Jember Berbagi saat Ramadan 1444 Hijriah.

Sunardi, anggota Fraksi Partai Gerindra meminta Bawaslu tidak menutup-tutupi hasil pemeriksaan terhadap 66 orang yang telah dimintai keterangan, 55 pejabat yang disangka, tapi hanya ada 9 pejabat yang dinya-

“

Kami mengingatkan agar menjaga keteduhan Jawa Timur.

FREDDY POERNOMO Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur

takan patut diduga bersalah.

“Karena ini adalah kepentingan rakyat, jangan pernah takut pada pihak-pihak tertentu. Sehingga dalam kegiatan ini, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. DPRD merupakan lembaga resmi pemerintah. Kami juga harus tahu untuk dasar memanggil para ASN tersebut,” kata Sunardi.

Menurutnya, dari desakan yang telah dilakukan oleh anggota dewan, Bawaslu pun memberitahukan nama pejabat yang diduga melanggar netralitas ASN dalam Pemilu.

DPRD Jember mendorong para pengawas Pemilu bisa bersikap netral dan independen. “Alhamdulillah, Bawaslu sudah membuka posko pengaduan, takutnya ada yang masih ketinggalan. Hasilnya nanti bisa kami tidak lanjuti juga,” urainya.

Imigrasi Surabaya Kolaborasi Lintas Instansi

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menambahkan, dalam rapat ini sebetulnya ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh 9 pejabat Pemkab Jember dalam program J-Berbagi. Sementara itu, Devi Aulia Rohim sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Jember menjabarkan, ada peraturan yang disangkakan dilanggar dalam dugaan tersebut yakni undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait Pemerintah daerah pasal 76, ayat 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga dan Kroni-kroninya atu golongan/kelompok tertentu (politik nya) yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan. (day/ono)

Wujudkan Penegakan Hukum Keimigrasian yang Optimal

Surabaya, Memorandum Demi mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang optimal, Kantor Imigrasi Surabaya menggandeng instansi lain untuk berkolaborasi. Dalam acara desiminasi bertajuk “Law Enforcement 2023: Innovate, Collaborate, and Empower” itu mengangkat topik tentang hukum keimigrasian serta sosialisasinya kepada masyarakat yang juga menjadi wilayah kerja dari Imigrasi Surabaya. Acara kemarin digelar di The Westin Surabaya, Kamis (25/5). Selain dari pihak Imigrasi Surabaya, yang turut

Agar Siswa Aman dan Nyaman Bercerita

merumuskan keinginan dan kebu-

tuhan anak-anak di Kota Pahlawan. “Kami telah menggelar pertemuan dengan ORPRES, FAS, Duta Trantibum, serta Pangeran dan Putri Lingkungan. Nantinya tidak hanya difasilitasi oleh Dispendik saja, melainkan juga ada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB). Jadi sekolah memiliki motivator untuk anak, membuat mereka merasa aman dan nyaman bercerita kepada sesama teman sebayanya maupun guru yang ada di sekolah,” kata Yusuf, Kamis (25/5).

PENGUMUMAN

Yusuf menjelaskan, Klinik Sahabat merupakan salah satu ruang terbuka untuk anak-anak dalam mencurahkan keinginannya, serta keluh kesahnya. “Disana ada teman-teman Duta Trantibum, FAS, OSIS, ORPRES, PMR (Palang Merah Remaja), serta Pangeran dan Putri Lingkungan yang siap memfasilitasi curhatan anak-anak. Tentunya yang menjadi penanggung jawab adalah Guru BK (Bimbingan Konseling) yang ada di sekolah,” jelasnya. Tak hanya itu saja, Yusuf mengaku bahwa Pemkot Surabaya tengah memberikan per-

Terhitung tanggal 10 Mei 2023 PT. PERDANA ORDER INDONESIA

telah dibubarkan, berdasarkan Akta BARUPS Luar Biasa PT.

PERDANA ORDER INDONESIA No : 53 tanggal 10 Mei 2023, yang

dibuat dihadapan SRIWATI, SH,M.Hum Notaris di Sidoarjo.

Para Kreditur dapat mengajukan keberatan-keberatan/ tuntutantuntutan mengenai pembubaran tersebut dalam waktu 60 hari terhitung dari tanggal pengumuman ini.

DIREKSI PT. PERDANA ORDER INDONESIA Likuidatur : Nama WILSON MANDALAPUTRA Alamat : Jalan Semeru Industri Nomor 678, RT 000, Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur

hatian serius terhadap kesehatan mental anak-anak di Kota Pahlawan. Ia mencontohkan, langkah tersebut dimulai dari etika penggunaan media sosial. Termasuk pemberian pembekalan materi dalam bidang hukum dengan menggandeng Polrestabes Surabaya.

“Kita bertemu anak-anak dan memberikan pendampingan psikologi. Ada relawan yang mau ikut, seperti dari  RS Menur ikut mendampingi. Karenanya, saya berharap akan muncul pembiasaan (perilaku) positif dan bijak da-

menjadi pembicara dalam acara ini adalah Kasi Pidum Kejari Sidoarjo, Hafidi dan Wakasatreskrim Sidoarjo, Edy Iskandar. Sementara yang menjadi pembicara utama adalah Koordinator Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi, Hajar Aswad. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan inovasi, kolaborasi, dan kerjasama yang menjadi landasan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia.

Sambungan dari halaman 9

lam menggunakan media sosial,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dispendik Surabaya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya dalam penyiapan Klinik Sahabat. “Ini kami sedang persiapan, saya juga terus koordinasi karena model dan bentuknya menyesuaikan setiap sekolah,” pungkasnya. (rio/ono)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun

1996, Soecindro Halim akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

(KPKNL) Surabaya, terhadap aset jaminan debitur Samudera Prima

Kencana, PT, sbb :

1.Tanah dan Bangunan, SHM No. 922, Lt. 246 M2, an. Nyonya

Sumiasih, terletak di Kel. Bendulmerisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. ( Harga Limit : Rp. 1.500.000.000,- ; Uang Jaminan : Rp. 350.000.000,- ) Keterangan :

Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening “ VA” (Virtual Account)

harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan.

Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Syarat Lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Tata Cara dan Prosedur” dan Panduan Penggunaan” pada domain tersebut di atas.

3. Barang yang dilelang menurut keadaan apa adanya (as is where is basis) pada saat ini, kami menganjurkan peminat untuk melihat obyek lelang sebelum mengikuti pelelangan.

4. Apabila terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang karena suatu hal maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Surabaya dan Soecindro Halim. Info Hubungi : 082131877470 . Pelaksanaan Lelang :

1.Cara Penawaran : Closed Bidding.

2.Hari : Jumat.

3.Tanggal : 09 Juni 2023.

4.Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.00 Waktu Server (sesuai WIB).

5.Alamat Domain : https://lelang.go.id.

6.Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

7.Pelunasan harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah lelang.

8.Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang.

9.Tempat Lelang : KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya.

Apalagi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga berdampak pada peningkatan lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia. Sehingga potensi pelanggaran keimigrasian oleh orang asing juga ikut meningkat.

“Tak hanya bagi instansi, namun juga supaya diketahui oleh dunia industri melalui perusahaan-perusahaan untik dapat melaksanakan penegakan hukum secara bersama-sama,” ucap Kadiv Hendro dalam sambutannya.

Imigrasi Surabaya berko-

mitmen untuk memegang teguh catur fungsi imigrasi yaitu, fungsi pelayanan, penegakan hukum, penjaga pintu gerbang, dan fasilitator pembangunan negara dan menjalankannya secara seimbang dan konsisten. (mik/ono)

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo memberikan cendera mata kepada Kasi Pidum Kejari Sidoarjo, Hafidi.

ASN Pemprov halalbihalal dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak.

Polisi Amankan Empat Penyerang Perguruan Silat di Balai Desa Wonokupang

Sidoarjo, Memorandum

Sebuah perguruan silat yang sedang berlatih di Balai Desa Wonokupang, Balongbendo diserang kelompok perguruan silat lain yang sedang melintas menuju Mojokerto Kota, Rabu (24/5) malam.

Beberapa dari mereka turun dari motor lalu melempari batu ke arah balai desa tempat latihan silat. Kemudian MKB (21), sebagai korban penyerangan yang sedang melatih silat mendatangi kelompok pesilat yang berbuat ulah tersebut.

“Di saat MKB mengamankan seorang dari kelompok silat yang menyerang tiba-tiba datang lainnya mengeroyok MKB. Ada yang memukuli dengan tangan kosong, tongkat bambu, serta ada yang melempari kembang api ke arah korban hingga mengakibatkan luka pada mata kiri, telinga kanan, lecet di lengan kanan dan kirim serta punggung,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombespo Kusumo Wahyu Bintoro, Kamis (25/5). Dalam kejadian ini, polisi berhasil mengamankan empat

terduga pelaku. Mereka adalah AM, tertangkap di lokasi kejadian berperan memukuli korban sebanyak lima kali di dada, perut, dan lengan. Terduga pelaku kedua yakni AMA, tertangkap di Kabupaten Mojokerto berperan memukul punggung korban menggunakan bambu dan melempari tempat latihan silat dengan batu. Selanjutnya penggerak penyerangan adalah R (21), asal Geluran, Taman berhasil ditangkap polisi di Kabupaten Jombang. Sebelumnya R pernah mendekam di penjara karena kasus serupa di Kabupaten Gresik. Dari pengakuan R, aksi penyerangan ini dilakukan spontanitas bersama rombongannya saat perjalanan menuju Jetis, Mojokerto Kota.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menunjukkan terduga pelaku dan barang bukti dalam rilis di mapolres setempat.

“R inilah yang memprovokasi teman-teman dalam rombongannya untuk menyerang sebuah perguruan silat yang

Humas Polresta Sidoarjo Gandeng Netizen, Edukasi Warga Bijak Bermedsos

Sidoarjo, Memorandum

Maraknya tindak kriminalitas maupun kenakalan remaja dalam penggunaan media sosial (medsos), Si Humas Polresta Sidoarjo masifkan edukasi ke masyarakat agar lebih bijak bermedsos.

Sejumlah pihak pun digandeng polisi guna mensosialisasikan penggunaan medsos secara tepat dan tidak mudah menyebar berita bohong atau hoaks. Termasuk berkolaborasi dengan netizen “Kali ini kami menggandeng netizen Sidoarjo harapannya dapat masif mengedukasi masyarakat untuk bijak bermedsos.

Nantinya kami juga akan turun ke sekolah-sekolah dan instansi terkait, agar generasi muda kita terselamatkan dari dampak negatif medsos bila tidak tepat sasaran,” jelas Ps Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono, Kamis (25/5).

Upaya masif polisi dalam mengedukasi masyarakat bijak bermedsos ini tentu berpijak dari sejumlah kasus kriminalitas yang bermula dari medsos.

Seperti ajakan tawuran, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), penipuan, hingga bahaya perkenalan melalui aplikasi jejaring.

Ia menambahkan bijak penggunaan medsos pun sebagai upaya mewujudkan kondusifitas kamtibmas menghadapi tahun politik Pemilu 2024. “Jangan mudah masyarakat terpecah belah karena kepentingan kelompok, jangan mudah terhasut atau terprovokasi akan informasi yang belum tentu benar dan sebagainya,” tambahnya.

Amel, salah satu netizen Sidoarjo mengaku siap bersinergi dengan pihak kepolisian guna turut menjaga kondusifitas kamtibmas. Gandeng netizen, edukasi masyarakat bijak bermedsos. Maraknya tindak kriminalitas maupun kenakalan remaja dalam penggunaan media sosial, Si Humas Polresta Sidoarjo masifkan edukasi ke masyarakat agar lebih bijak bermedsos. Sejumlah pihak pun digandeng polisi guna mensosialisasikan penggunaan medsos secara tepat dan tidak mudah menyebar

berita bohong atau hoaks.

Termasuk berkolaborasi dengan netizen

“Kali ini kami menggandeng netizen Sidoarjo harapannya dapat masif mengedukasi masyarakat untuk bijak bermedsos.

Nantinya kami juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, agar generasi muda kita terselamatkan dari dampak negatif medsos bila tidak tepat sasaran,” jelas Tri, Kamis (25/5). Upaya masif polisi dalam mengedukasi masyarakat bijak bermedsos ini tentu berpijak dari sejumlah kasus kriminalitas yang bermula dari medsos. Seperti ajakan tawuran, ujaran kebencian, hoaks, penipuan, hingga bahaya perkenalan melalui aplikasi jejaring.

Ia menambahkan bijak penggunaan medsos pun sebagai upaya mewujudkan kondusifitas kamtibmas menghadapi tahun politik Pemilu 2024. “Jangan mudah masyarakat terpecah belah karena kepentingan kelompok, jangan mudah terhasut atau terprovokasi akan informasi yang belum tentu benar dan sebagainya,” pungkasnya. (jok/nov)

sedang berlatih di Balai Desa Wonokupang dengan melemparkan kembang api ke arah korban,” tambah Kusumo.

Kapolresta menyampaikan ada satu lagi terduga pelaku di bawah umur yang ditangkap di Kabupaten Jombang. Penyidik

satreskrim juga terus melakukan pendalaman terkait dugaan adanya terduga pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Terhadap

ke empat terduga pelaku dikenakan ancaman hukuman penjara tujuh tahun sesuai pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. (aw/jok/nov)

Pemkab Sidoarjo Gelar Bimtek SP4N-Lapor

Sidoarjo, Memorandum Salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N)-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor) ada pada kecepatan respons terhadap laporan yang masuk.

Semakin cepat respons pengaduan akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan SDM pengelola SP4NLapor yang handal. Rabu (24/5), Pemkab Sidoarjo melalui dinas komunikasi dan informatika menggelar bimtek peningkatan kapasitas pengelola SP4NLapor di OPD Pemerintah Sidoarjo.

Bimtek dibuka Pj Sekretaris Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto di Hotel Aston, Sidoarjo. Andjar juga menjadi salah satu narasumber kegiatan. Bimtek dilaksanakan mulai tanggal 24 hingga 25 Mei 2023.

Andjar menyampaikan kapasitas pengelola SP4NLapor di OPD Pemkab Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya pentingnya bimtek ini digelar. Disampaikannya SP4N Lapor lahir sejak beberapa tahun yang lalu dari pemerintah pusat. Kanal aduan tersebut lahir untuk mengkanalisasi atas kebutuhan feedback bagi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

“SP4N-Lapor merupakan upaya positif bagi penyelenggaraan pelayanan publik dalam mengelola pengaduan dari masyarakat secara cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. SP4N-Lapor

merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik,” bebernya.

Andjar berharap dengan pelaksanaan bimtek ini mampu untuk lebih memantapkan pengetahuan tentang petunjuk teknis dan tata kelola sistem SP4NLapor. Sehingga nanti terdapat persamaan persepsi dalam mengimplementasikan dan mewujudkannya dengan baik.

“Dalam rangka mencapai pelaksanaan SP4NLapor secara optimal, para petugas di masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar terus berkomitmen dalam menindaklanjuti dengan cara respons cepat setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor. Komitmen saudara ini

Desa Ketimang Budi Daya Ikan dan Buah Melon

Sidoarjo, Memorandum

Peraturan Presiden nomor

104 tahun 2021 tentang

Rincian APBN TA 2022 terkait pengaturan penggunaan dana desa paling sedikit 20 persen penggunaan digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Ini diterapkan Pemerintah

Desa (Pemdes) Ketimang, Kecamatan Wonoayu. Pemdes Ketimang merealisasikan program ini dengan pembudidayaan ikan dan perkebunan buah melon di bidang pertanian. Dalam pelaksaan kegiatan tersebut pemdes menerapkan sistem

pengelolaan dengan budi daya ikan dan penanaman melon di

Dusun Ketimang Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat yang kurang mampu dalam semangat penanganan percepatan perekonomian nasional.  Kepala Desa Ketimang

H Abdul Wahab mengatakan, program ketahanan pangan yang dilakukan di Desa

Ketimang ini telah berhasil memanfaatkan dana desa untuk budi daya ikan dan penanaman melon. Dikatakan, pemerintah telah memberikan alokasi dana

desa untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen.

“Kami berharap masyarakat dapat berinovasi melahirkan program yang bermanfaat,” ujarnya.

Sekretaris Desa Ketimang Moh Dicky Firmansyah menjelaskan, dana desa 20 persen melalui ketahanan pangan tersebut masyarakat mampu mengembangkan dan menjaga ketersediaan pangan.

Minimal dalam keluarga sudah tercukupi melalui cadangan makanan, keberagaman konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan amanat 4 pilar ketahanan pangan.

“Kami Pemdes Ketimang bersama tenaga ahli, pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola dana desa supaya lebih tepat sasaran dan tepat guna demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (zam/jok/nov)

dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik lagi,” paparnya.  Dalam kesempatan itu, Andjar mengimbau kepada seluruh OPD atau aparatur pemerintah untuk senantiasa memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Mampu memahami dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyelarasan perencanaan dan tugas-tugasnya.  “Sesuai dengan Permen PANRB no 46/2020 tentang Roadmap SP4N tahun 20202024 bahwasannya setiap instansi pemerintah daerah didorong menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan,” urainya.  Andjar juga meminta adanya publikasi dan sosialisasi SP4N-Lapor kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu publikasi dan sosialisasi

perlu juga diberikan kepada level admin instansi maupun pejabat penghubung.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Didik Tri Wahyudi menyampaikan bahwa pengaduan melalui SP4N-Lapor berbasis online. SP4N-Lapor merupakan pengaduan masyarakat yang terdigitalisasi yang akan direspons cepat sehingga nantinya melahirkan public trust (kepercayaan masyarakat).

“Salah satu kunci keberhasilan SP4N-Lapor ada pada kecepatan respons terhadap laporan yang masuk. Semakin cepat tentu kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat,” katanya.

Ia juga sampaikan beberapa hal yang menjadi tujuan dari kegiatannya kali ini. Di antaranya pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mewujudkan kepastian da-

lam penyelesaian tindak lanjut dalam pengaduan,  mensosialisasikan rencana kerja SP4N-Lapor di tingkat instansi atau K/L/D. Selain itu mewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan di Kabupaten Sidoarjo dan menjalin komunikasi dan aktualisasi admin atau pejabat penghubung SP4N-Lapor di Kabupaten Sidoarjo. “Mewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan nasional juga menjadi tujuan bimtek ini digelar,” urai Didik.  Selain Pj Sekda Sidoarjo yang hadir sebagai narasumber, juga dihadirkan Kapuspen Kemendagri RI Benny Irwan, Analis Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB Hasan Bisri Nur Faiz S.Psi, serta Prahum Diskominfo Provinsi Jatim Ria Amalia, S.Sos. Bimtek tersebut diikuti seluruh admin SP4N-Lapor pada OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. (jok/nov)

KEPALA BIRO: Budi Joko Santoso. WARTAWAN: Akhmad Junaidi, Ahmad Zaenal Abidin, Agus Waluyo. PEMASARAN/IKLAN: Keristion, Suprianto, Afin Mauludin. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN

Pembukaan bimtek SP4N-Lapor di Hotel Aston yang dibuka Pj Sekretaris Daerah Andjar Surjadianto.

Si Humas Polresta Sidoarjo gandeng netizen untuk masif mensosialisasikan masyarakat untuk bijak bermedsos dan tak mudah menyebar berita hoaks.

MOJOKERTO-JOMBANG

Anggarkan Insentif

untuk 6.510 Guru TPQ

Jombang, Memorandum

Sosialisasi insentif guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di Pendopo Pemkab Jombang (24/5), jadi penegas kebijakan Bupati Hj Mundjidah Wahab. Ia menyampaikan bahwa guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi guru ngaji, pemkab pada tahun anggaran 2023 akan memberikan insentif kepada para guru ngaji dan guru TPQ.

“Terima kasih kepada para guru ngaji dan guru TPQ yang sudah turut memberikan tenaga dan pikirannya guna mengajarkan anak-anak kita di Kabupaten Jombang menjadi anak yang saleh untuk bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing,” tuturnya.

Nilai insentif memang tidak seberapa besar di banding pengabdian dan pengorbanan para guru

TPQ. Bahkan banyak di antara mereka tetap mengajar meskipun tanpa adanya imbalan. “Mudah-mudahan insentif yang diberikan mampu menjadikan semangat dan manfaat bagi seluruh guru ngaji

TPQ di Kabupaten Jombang,” tutur bupati.

Bagian Kesra Sekdakab Jombang mendata

ada 1.825 TPQ yang sudah diverifikasi dan berhak menerima insentif. Maka, total guru yang mendapat insentif sebanyak 6.510 orang. Masing-masing menerima Rp 600 ribu, yang akan diberikan dalam 2 tahap. Tahap I diperkirakan diserahkan Juli dan tahap II Oktober.

“Insyaallah, insentif ini akan kita naikkan secara bertahap setiap tahunnya. Harapannya dari Rp 600 ribu bisa naik menjadi Rp 750 ribu,” tutup bupati. (wan/war/epe)

Buntut Konvoi Ricuh di Ploso

Ratusan Anggota Perguruan Silat Diamankan

Jombang, Memorandum Polres Jombang menangkap 119 pesilat yang konvoi dan berujung perusakan sejumlah fasilitas di Kecamatan Ploso. Delapan di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat dengan pasal berbeda-beda. Bagi yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Komplotan Maling Pikap

Terekam CCTV Warga

Mojokerto, Memorandum

Komplotan yang menggasak pikap milik warga Dusun Ngerambut, Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo Sabtu (20/5), disinyalir berjumlah 5 orang. Mereka beraksi menggunakan mobil jenis Avanza.

Aksi pencurian ini terekam CCTV milik warga yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Tampak tiga pelaku mendorong pikap L 300 milik Farid (32), pada pukul 03.13. Dari rekaman CCTV lain milik pedagang pakan burung sekitar 500 meter di selatan rumah korban, pikap terlihat dibawa melaju. Di belakangnya, Avanza warna putih mengikuti.

Warga mengatakan, aksi pencurian pikap bernopol L 9144 WE itu ditengarai berlangsung sekitar pukul 03.00. Pelaku datang menggunakan mobil dari arah selatan. Mereka lantas membobol pintu kendaraan yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar tersebut. “Sekitar pukul 03.30, mas Farid, pemilik pikap teriak-teriak kalau kendaraannya hilang,” kata Diana, warga setempat.

Akibat pencurian itu, Farid merugi sekitar Rp 120 juta. Pemilik juga langsung memeriksa CCTV milik warga sepanjang jalan sebagai bahan laporan ke Mapolsek Jatirejo. Selain itu, komplotan tersebut ternyata sempat mengincar pikap milik juragan barang bekas, sekitar 700 meter dari rumah Farid. “Di CCTV terlihat sekitar pukul 02.00. Tapi mereka gagal ambil karena ada suara alarm jadi langsung kabur,” kata Farid. (no/war/epe)

“Tadi Polres Sidoarjo juga mengambil tiga tersangka yang kita amankan. Karena tiga orang tersebut juga memicu kerusuhan di Sidoarjo,” ujar Kasatreskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto, Kamis (25/5).

Aldo merinci, dari 119 yang diamankan, rinciannya terdiri dari 98 pria dan 9 perempuan anggota IKSPI

Kera Sakti. Sedangkan dari PSHW 7 laki-laki. “Mereka kita amankan di Kecamatan Kudu dan Ploso Kamis dini hari,” ujar Aldo.

Hasil penyelidikan, polisi akhirnya menerbitkan enam laporan polisi. Sebanyak 8 orang akhir ditetapkan sebagai tersangka.

“Selain dari Jombang, ada sejumlah tersangka berasal dari Kediri,” katanya. Usia mereka yang ditetapkan bervariasi. Antara 15 hingga 20 tahun. Ironisnya, tujuh tersangka berstatus pelajar. Polisi juga

mengamankan 3 ruyung (senjata pemukul), sebilah pedang, dan 45 motor. “Pemeriksaan masih terus kita lakukan. Artinya, tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru,” tegas Aldo. Aldo menjelaskan, keributan itu dipicu oleh arogansi komplotan pesilat

yang melakukan konvoi. Selain menggeber motor sepanjang jalan, mereka juga melempari rumah warga menggunakan batu. Nah, dari situlah emosi warga terpantik. Ratusan pesilat dari dua perguruan silat ini melakukan konvoi dari arah Mojokerto menuju Jombang.

Pada saat sampai di wilayah Kecamatan Kudu, rombongan konvoi itu berulah melakukan penganiayaan terhadap warga.

Selain melakukan pengeroyokan, mereka juga merusak motor warga yang tengah melinta. Tidak cukup, mobil patroli Polsek Kudu juga disasar hingga kaca depan pecah. Dua personel Polres Jombang bahkan turut dilukai. Kini kedua personel Polri itu yang satu di antaranya dilindas motor, menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang.

“Keduanya mengalami luka parah. Satu polisi merupakan anggota Polsek Kudu, satu lagi anggota Resmob Polres Jombang,” tutup kasatreskrim. Kamis dini hari me-

mang cukup mencekam di Ploso. Ratusan pemuda itu seperti beringas dan menyasar siapapun yang ditemui. Yamaha Aerox milik warga bahkan dibakar hingga menyisakan kerangka besi saja. Bangkai motor itu turut dijadikan barang bukti oleh polisi. Berawal ketika ratusan anggota IKSPI dan PSH konvoi dari Sidoarjo, kemudian mampir ke Mapolsek Jetis untuk menanyakan kasus penganiayaan anggotanya oleh orang tidak dikenal pada 23 Mei 2023. Setelah itu, konvoi berlanjut ke Jombang. Rutenya melintasi Kecamatan Ngusikan, Kudu, dan Ploso. Kericuhan pecah di Desa Jatigedong dan Daditunggal di Kecamatan Ploso. (war/epe)

Ning Ita Sosialisasikan Kenaikan Bosda

Mojokerto, Memorandum Pemkot Mojokerto akan menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk SD/ MI dan SMP/MTs pada 2024. Hal itu disampaikanWali Kota Ika Puspitasari saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bosda Tahun 2023 di Ruang Sabha Mandala Madya (24/5). Ning Ita sapaan akrab wali kota, menjelaskan bahwa dana bosda tingkat SD/MI yang semula Rp 30 ribu akan ditingkatkan menjadi Rp 75 ribu. Sementara untuk jenjang

Bupati Awali Pembangunan Gedung 4 Lantai RSUD Mojosari

Mojokerto, Memorandum Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti groundbreaking ceremony pembangunan gedung poliklinik dan IGD terpadu RSUD Prof dr Soekandar Mojosari, Kamis (25/5). Pada kesempatan itu, bupati berkesempatan meletakkan batu pertama sebagai tanda pelaksanaan pembangunan dimulai. Kegiatan ini merupakan acara puncak rangkaian peringatan HUT ke-23 RSUD Prof dr Soekandar. Pada kesempatan ini, Bupati Ikfina juga meresmikan anjungan pendaftaran mandiri (APM) yang akan menunjang pelayanan rumah sakit pelat merah tersebut.

Bupati Ikfina menyam-

paikan, pembangunan itu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin baik. “Semoga gedung ini

nanti bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin prima,” tuturnya.

Menurutnya, RSUD Prof dr Soekandar merupakan salah satu rumah sakit tipe B dengan pelayanan terbaik dan alat tercanggih di Kabupaten Mojokerto. “Saya berharap RSUD tidak hanya memberi pelayanan prima dan terjangkau, tetapi tetap ada satu keuntungan yang tujuannya dipakai lagi untuk mengembangkan kebutuhan rumah sakit, bisa mempunyai alat-alat yang canggih sehingga pelayanan bisa semakin cepat,” harapnya. Direktur RSUD Prof dr Soekandar, dr Djalu Naskutub menyampaikan, gedung IGD terpadu dibangun dengan luas 18 x 44,3 meter. Sementara gedung poliklinik terpadu dibangun dengan luas 18 x 56

meter. Masing-masing terdiri dari empat lantai.

“Kami mohon dukungannya dari semua pihak, kami juga mohon dibantu doa agar pelaksanaan pembangunan selama tujuh bulan kedepan

ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan bisa selesai tepat waktu. Sehingga di akhir tahun nanti bisa kami gunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. (war/epe)

SMP/MTS semula Rp 70.900 naik menjadi Rp 92 ribu. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penentuan kenaikan sudah melalui kajian khusus. Mengingat pemberian dana bosda berdampak pada pendidikan.

“Kami melakukan suatu kajian menggandeng perguruan tinggi untuk membuat analisa bahwa selama ini dana bosda yang sudah kita alokasikan melalui APBD baik untuk jenjang SD maupun SMP sejauh mana efektivitasnya bagi dukungan untuk pelaksanaan pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan tersebut,” te-

rangnya. Ning Ita juga menegaskan bahwa sosialisasi yang berlangsung 2 hari (24-25 Mei), merupakan forum yang sangat strategis bagi setiap sekolah. “Narasumber akan memberikan materi bagaimana menggunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Di mana itu penting, kita bekerja tentu ingin aman, karena kadang-kadang aman menurut kita namun kadang-kadang terselip, belum detail dalam pelaksanaannya. Dan akhirnya berpotensi untuk menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh lembaga lain,” jabarnya. (war/epe)

Rombongan konvoi pesilat yang berujung keributan.

Jaksa Kabupaten

Madiun Dicopot

Madiun, Memorandum

Kejaksaan Agung mengambil langkah cepat dan tegas terkait kasus dugaan pungli (pungutan liar) dialami sejumlah pejabat dan pengusaha oleh tiga oknum Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun. Ketiga oknum jaksa tersebut kini dicopot dan dipindah.

Pemindahan ini untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut soal dugaan pungli tersebut. Tiga oknum

dari Korps Adhyaksa tersebut adalah

Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara serta satu Kasubsi.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun

Andi Irfan Syafruddin membenarkan hal itu. “Dipindahnya kemana saya belum tahu, tapi ketiganya ditarik ke Kejaksaan Agung,” katanya.

Telan Anggaran Rp 10 Miliar

Ngawi, Memorandum Proyek pembangunan gedung

Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr Soeroto Kabupaten Ngawi yang sempat terhenti pada tahun lalu akhirnya dilanjutkan kembali pada 2023 ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp 10 miliar.

“Untuk proyek gedung instalasi bedah sentral kembali dilanjutkan tahun ini dengan pagu anggaran senilai Rp 10 miliar dan masih tahap lelang,” kata Direktur RSUD dr Soeroto Agus Priyambodo, Kamis (25/5).

Agus menjelaskan, proyek tahap II gedung IBS nantinya meliputi pekerjaan eksterior, pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan instalasi hydrant dan sprinkler , pekerjaan instalasi air bersih dan instalasi gas medis.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung rencananya akan dilanjutkan pada tahap III. Sebab, ini bedah sentral dan paling vital dengan kebutuhan paling mahal yakni Modular Operating Theatre (MOT).

MOT merupakan salah satu ba-

gian dalam rumah sakit yang memiliki fungsi penting. Sehingga perlu penanganan khusus mulai dari atap ruangan, dinding ruangan, penerangan maupun lainnya. “Komponen MOT tersebut paling vital dalam pelaksanaan pembangunan gedung IBS,” ujarnya.

Pada tahap III nanti, untuk sarana dan prasarana pendukung gedung IBS masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 30 miliar. “Total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek gedung IBS

RSUD dr Soeroto mencapai Rp 60 miliar,” jelasnya. Perlu diketahui, proyek gedung IBS tahap I dengan anggaran senilai Rp 12,6 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi 2021 itu dikerjakan PT Sumber Alam Berkarya dan PT Rama Sukses Makmur, KSO. Gedung bedah sentral terdiri empat lantai meliputi basemen untuk parkir kendaraan, lantai pertama untuk ruang rawat inap sebelum dan sesudah operasi. Kemudian, lantai kedua dan ketiga untuk ruang bedah. (aa/lis)

Belum Tera Ulang, Puluhan Pertashop di Madiun Beroperasi

Madiun, Memorandum

Keberadaan pertashop atau penyalur bahan bakar minyak (BBM) skala kecil dari Pertamina, mulai menjamur di Kabupaten Madiun. Namun, puluhan stasiun pengisian BBM mini tersebut diketahui belum mengajukan tera atau tanda uji pada alat ukur.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM), ditemukan 40 pertashop yang sudah beroperasi, namun baru 4 pertashop yang sudah mengajukan tera ulang. Sementara 36 lainnya, belum mengajukan tera ke dinas terkait sampai saat ini.

“Kita sudah mengikatkan pengusaha pertashop agar melakukan tera ulang,” ujar Agus Suyudi, Sekretaris Disperdagkop UM Kabupaten Madiun, Kamis (25/5).

Dia juga menerangkan, puluhan pertashop yang enggan mengajukan tera ulang tersebut, beresiko merugikan konsumen. Sebab, bisa jadi alat yang belum dilakukan tera ulang

akan salah takar dalam menghitung volume BBM.

“Risikonya di konsumen, karena konsumen tidak mendapatkan yang mereka harapkan. Misalnya, mereka

beli 1 liter BBM, karena alatnya tidak diuji ulang bisa jadi kurang dari 1 liter,” tutur Agus.

Kewajiban tera ulang dilakukan satu tahun sekali. Untuk mendesak pengusaha agar segera melakukan uji ulang, pihaknya bakal melakukan sosialisasi di akhir bulan ini. Namun jika pemilik pertashop bandel, maka akan dilakukan penyegelan alat.

“Kita sudah ingatkan. Pertashop yang tidak tera ulang, kita ada kewenangan untuk menyegel alatnya,” pungkas Agus.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat meminta pengusaha pertashop tidak hanya mengambil keuntungan saja, namun juga mematuhi aturan yang berlaku. Sebab, tera ulang menjadi salah satu syarat untuk mendapat izin beroperasi. (rap/dry/lis)

Pihaknya menyerahkan hasil dari pemeriksaan dan sanksi terhadap oknum jaksa tersebut, kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Kejagung RI. “Tindakan internal pimpinan untuk mengamankan situasi agar tetap kondusif, yang bersangkutan juga akan diberikan hukuman kalau memang posisinya nanti terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Pun, disinggung mengenai adanya pejabat yang diduga menjadi korban pungli, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Namun, dirinya membenarkan adanya pemeriksaan Kejagung RI di Kejari Kota Madiun beberapa waktu lalu terhadap sejumlah jaksa Kejari Kabupaten Madiun atas laporan masyarakat tersebut. Wallahu alam, saya tidak sampai masuk ke situ, saya melihat kalau me-

mang ada pemeriksaan. Bahkan saya pun sekarang diperiksa juga sebagai saksi,” pungkasnya. Diketahui, kasus itu menjadi atensi Kejagung RI setelah adanya laporan dari aktivis LSM Pentas Gugat Madiun Heru Kuncahyono. Tim Kejagung RI selain memeriksa pegiat antikorupsi di Kabupaten Madiun tersebut sebagai saksi, juga sejumlah pejabat lingkup Pemkab Madiun dan pengusaha yang menjadi korban di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Selasa (16/5). Kemudian pemeriksaan terhadap pejabat di internal Kejari Kabupaten Madiun. (dry/lis)

Bawaslu Kabupaten Madiun Temukan

Satu Keluarga Belum Masuk DPS

Madiun, Memorandum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun menemukan data satu keluarga yang belum masuk daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Padahal sudah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas di desa setempat. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Madiun, Khoirul Mualim mengatakan, satu keluarga tersebut adalah pasangan suami istri atas nama Wairan (58) dan Suparni (54) berdomisili di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan. Mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum masuk dalam DPS online Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu diketahui setelah jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) mengumpulkan tokoh masyarakat setempat, kemudian ada laporan kendala tersebut. “Satu keluarga itu mengaku sudah dicoklit yang dibukti-

kan dengan stiker dipasang di rumah dan tanda terima coklit. Namun, setelah dicek di DPS online KPU ternyata belum masuk,” kata dia, Selasa (23/5).

Pihaknya khawatir, ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja. Sebab, hal ini berisiko hilangnya hak pilih. Jika ada pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPS, maka yang bersangkutan akan masuk menjadi daftar pemilih khusus (DPK). “Jadi ketika yang bersangkutan hendak menggunakan hak suaranya, harus membawa KTP dan waktunya setelah jam 12. Tergantung juga ketersediaan surat suara ketika nanti waktu pemungutan suara,” tuturnya.

Bawaslu turut mengingatkan petugas KPU, agar lebih cermat dan lebih berhati-hati saat berhadapan dengan data. Juga memastikan pemilih yang memenuhi syarat telah masuk dalam DPS online KPU. Begitu pula jika ada pemilih yang tidak memenuhi syarat harus ditegaskan dengan surat pendukung. (rap/dry/lis)

Pemkot Madiun segera Susun Perda Penataan Kabel

Madiun, Memorandum Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun membersihkan kabel jaringan utilitas udara yang semrawut terus direalisasikan. Setelah menggandeng pihak rekanan untuk membangun wadah kabel bawah tanah, pemkot juga diajak investor asal Jepang untuk mendukung salah satu upaya penataan Kota Madiun itu.

“Hari ini (kemarin, red), perusahaan dari Jepang menanamkan investasi serta membantu penataan kabel bawah tanah,” ungkap Wali Kota Madiun Maidi, Kamis (25/5).

Maidi menyebutkan, penanaman kabel utilitas udara tidak hanya menyasar jantung kota. Kawasan pinggiran kota tak luput disentuh. Pun, proses menggali sebagian aspal di sejumlah ruas jalan sebagai infrastruktur wadah jaringan kabel terus berprogres. Setelah pengerjaan wadah rampung, kabel utilitas bakal ditanam dengan sistem ducting

“Realisasi secepatnya. Kabel utilitas yang masih di atas (udara, red) harus ditaman semua,” pintanya.

Bersamaan, lanjut Maidi, pihaknya akan menyusun hingga menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum penataan kabel utilitas udara yang semrawut itu. Rencananya, penanaman kabel tahap

pertama sepanjang 30 kilometer diproyeksi

tuntas Desember tahun ini.

“Investor sudah siap. Paling tidak Desember nanti semua kabel harus tertanam,’’ ucapnya.

Sementara, Direktur Utama PT Fiber Teknologi Nusantara (FTN) Widyawati Farah Imelda, selaku pihak rekanan mengaku akan membantu program penanaman kabel jaringan di wilayah Kota Pendekar. Pun, pihaknya sengaja membawa investor dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan kabel.

Tak main-main, President Direktur PT Furukawa Optical Solutions Indonesia, Nakajima akan menanamkan investasi senilai puluhan miliar rupiah. “Kurang lebih Rp 50 miliar,” ungkapnya.

Menurut Widyawati, penanaman kabel

utilitas udara linier dengan program pemkot dalam mempercantik wajah kota. Termasuk mendukung Kota Madiun menuju smart city. Pihaknya menggali sebagian jalan sepanjang 30 kilometer di 33 ruas jalan Kota Madiun. “Banyak kota dan kabupaten yang berminat menjalin kerja sama. Namun,karena Kota Madiun menjadi pilot project, kami tuntaskan terlebih dahulu,’’pungkasnya.

KEPALA BIRO: Andhika Abdillah, SH. WARTAWAN: Aris Purniawan, Feby Dian Nurrahayu, Radifa Aliya Putri. ALAMAT: Jl. Ronggolawe No. 6 Pelem Ngawi. TELP: (0351) - 4477338

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafruddin.

Pembangunan gedung IBS RSUD dr Soeroto Ngawi yang akan dilanjutkan Pemkab Ngawi.

Satu di antara puluhan Pertashop di Kabupaten Madiun yang belum tera ulang dan berisiko rugikan konsumen.

Bacaleg Gerindra Dapil III dengan

Segudang Prestasi

Niken Nurma Yunita

Wakili Kaum Perempuan

Blitar, Memorandum Salah satu dari 50 nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang didaftarkan DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar ke KPU, terdapat nama Niken Nurma Yunita. Dia maju sebagai bacaleg di Dapil III, yang meliputi Kecamatan Wonodadi, Udanawu, dan Ponggok. Tak hanya memiliki paras menawan, ia juga memiliki segudang prestasi. Dirinya terjun ke dunia politik untuk mengabdi pada masyarakat Kabupaten Blitar. Baginya, ini merupakan tempat untuk mengambil peran lebih banyak di masyarakat. “Terjun ke dunia politik bagi saya merupakan kehormatan atas tanggung jawab kepada Allah SWT dan pada masyarakat. Sebab, itu merupakan amanah yang diberikan dari masyarakat. Jadi harus dilaksanakan dengan penuh integritas,” ungkapnya pada wartawan, Kamis (25/5).

Niken yang juga lulusan SMUN 2 Blitar ini, terkenal aktif dalam keorganisasian. Sebelumnya ia juga akif sebagai Paskibraka. Pengalaman keorganisasian yang matang ini lah yang membuatnya menjadi pribadi yang supel dan ramah.

“Alhamdulillah saya dulu matang dalam organisasi, kini saya ingin mengaplikasikannya langsung ke masyarakat,” terangnya.

Niken Nurma Yunita yang juga Wakil Bendahara DPC

Partai Gerindra Kabupaten Blitar ini menjelaskan, dirinya siap menyuarakan kepentingan perempuan dan keberpihakannya kepada isu-isu yang menyangkut perempuan.

“Jika terpilih, dirinya akan terus bekerja keras dan berjuang demi kepentingan rakyat, serta memastikan bahwa suara milenial dan ibu-ibu didengar dan diwakili dengan baik di tingkat Kabupaten Blitar,” ujar mantan Gus Jeng Kabupaten Blitar ini. (zan/nus/lis)

Pimpinan Dewan Terima Kunjungan Mahasiswa

Blitar, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Wahidiyah Kediri, Rabu (24/5). Kunjungan tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Mujib SM dan Susi Narulita.

Pimpinan dewan mengajak diskusi para mahasiswa di ruang kerja DPRD Kabupaten Blitar. Para mahasiswa ingin mempelajari proses pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari perancangan, persiapan, pengesahan hingga penyebarluasan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib mengatakan, kunjungan mahasiswa ini dalam rangka mendalami terkait dengan mata kuliah Syariah di bidang hukum terkait dengan proses pembuatan peraturan daerah. “Secara teori, mereka sudah mendapatkan materi, tapi implementasinya itu seperti apa,

maka tadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, kenapa peraturan daerah itu apa dan kenapa harus ada,” katanya kepada awak media usai menerima kunjungan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa peraturan daerah itu ada karena ada beberapa hal. Pertama, karena ada

peraturan di atasnya, sehingga diperlukan peraturan daerah untuk mengimplementasi Undang-Undang di atasnya sebagai dasar pedoman pemerintah daerah untuk melaksanakan UU di atasnya. Selanjutnya, untuk melindungi warga masyarakat ketika daerah itu memang perlu dilindungi. Ada kearifan lokal

di situ, maka daerah bisa membuat peraturan daerah sehingga peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya.

“Itulah substansi yang tadi kami sampaikan kepada para mahasiswa, disamping memang banyak pertanyaan dari mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam

forum juga muncul pertanyaan peraturan daerah terbit atau diusulkan oleh siapa, maka pihaknya menjawab, peraturan daerah bisa diinisiasi oleh legislatif dan eksekutif.

“Misalkan peraturan daerah terkait tarif kenaikan retribusi, dimana harus dilakukan penyesuaian, maka harus didahului dengan peraturan daerah sebagai dasar tarif pengenaan retribusi yang dibebankan pada masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir dalam forum tadi, pimpinan juga menberikan pesan, para mahasiswa merupakan generasi muda yang diharapkan nanti dari ilmunya yang telah didapat dari bangku kuliah itu bisa diimplementasikan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapan kami, disamping bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Karena kami-kami ini juga harus mengakhiri dan berganti ke generasi-generasi penerus yang juga menjadi harapan masyarakat luas,” pungkasnya. (nus/zan/lis)

Pemkot Raih Penghargaan Terbaik II dalam Jatim PR Award 2023

Blitar, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Kominfo dan Statistik menorehkan prestasi membanggakan dalam Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023 yang diselenggarakan portal media online beritajatim.com. Dalam ajang tersebut, Kota Blitar menerima penghargaan silver atau terbaik kedua kategori government. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar Mujianto pada puncak perin-

gatan HUT ke-17 Tahun beritajatim.com di Surabaya, Senin (23/5) lalu.

JPRA 2023 diselenggarakan oleh beritajatim.com bersama DPC Perhumas Surabaya Raya, untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja program public relationship di Jawa Timur. Hal itulah yang mendorong semangat Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar untuk ikut menyemarakkan perayaan ini.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar Mujianto men-

jelaskan, dalam ajang tersebut pihaknya mengangkat kampanye komunikasi event BEN Carnival, sebagai salah satu isu strategis kebangkitan pascapandemi Covid-19. Untuk menggaungkan agenda akbar itu, pihaknya secara khusus membuat strategi komunikasi dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari OPD, pemerintah daerah samping, KIM hingga pegiat influencer di Blitar Raya.  “Selain membuat konten-konten kreatif, kemarin kita juga menggandeng KIM dan

pegiat media sosial untuk ikut memviralkan BEN Carnival,” katanya. Mujianto mengaku bersyukur karena kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak mendapatkan apresiasi dari penyelenggara. Penghargaan yang berhasil diraih juga patut dibanggakan, mengingat Kota Blitar harus bersaing dengan lima nominator lain yang memiliki potensi cukup kuat. Seperti Dinas Kominfo Provinsi Jatim, dan Diskominfo Kabupaten Mojokerto yang

berhasil mendapat penghargaan gold.

“Kemarin kita berangkat itu tidak ada target yang muluk-muluk, karena keikutsertaan kita ini memang untuk mengukur seberapa jauh kinerja pranata humas yang sudah berjalan,” terangnya. Mujianto berharap keberhasilan Dinas Kominfo dan Statistik di ajang JPRA 2023 ini, dapat menambah semangat seluruh jajaran terkait untuk ikut mensukseskan event akbar yang digelar pemerintah daerah. (nus/zan/lis)

Sopir Lengah, Mobil Terguling di Mlawang

Lumajang, Memorandum

Anggota Polsek Klakah mendatangi lokasi kejadian mobil terguling di jalan raya nasional Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Rabu (24/5). Sesampainya di lokasi petugas kepolisian mengevakuasi mobil terguling dan mengatur

arus lalu lintas agar tidak macet.

Kapolsek Klakah Iptu Khoirin Hariyanto mengatakan, setelah mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan tunggal mobil terguling, anggota langsung mendatangi lokasi kejadian.

“Kecelakaan tunggal tersebut akibat mobil mengalami ban

pecah sehingga oleng dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatlantas

Polres Lumajang AKP Radyati

Putri Pradini melalui Kasihumas

Ipda Novandy Helda Prasetya mengatakan, kejadian berawal

saat kendaraan minibus Daihatshu Grandmax putih nopol B-9401-NCI dikendarai Relo Gemayel Nur Muhammad (40), warga Kecamatan Kaliwates, Jember, berjalan dari arah selatan ke utara.

Namun tepatnya di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba ban belakang sebelah kanan mengalami pecah (meletus) kemudian hilang kendali dan mengalami selip sendiri out off controle, sehingga terjadi kecelakaan.

“Dari analisa kejadian pengemudi kendaraan minibus Daihatsu Grandmax kurang waspada dan kurang hati-hati terhadap kondisi kendaraan (ban), sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan,” terang Ipda Novandy. (gus/lis)

Bupati Lumajang Sampaikan Nota Penjelasan 5 Raperda

Lumajang, Memorandum

Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Indah Amperawati menghadiri Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (24/5). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Eko Adis Prayoga, dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap 5 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dan Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 oleh Pimpinan Bapemperda.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, lima raperda yang diajukan untuk dibahas pada masa persidangan kesatu DPRD tahun 2023 yakni, pajak daerah dan retribusi daer-

ah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2022 – 2042, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas

perumahan dan permukiman, serta pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam (SDA). Diungkapkan, pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan konsep

pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keadilan sosial. Namun, di sisi lain pemerintah juga dibatasi oleh kewenangan, maka sebagai terobosan dalam pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam pada sektor lingkungan hidup, lalu lintas angkutan jalan, penanaman modal, sosial, dan aspek lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Atas pengajuan lima Raperda dalam rapat paripurna DPRD hari ini agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya,” pungkasnya. (gus/lis)

Niken Nurma Yunita

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib menerima cendera mata dari mahasiswa.

Personel Polsek Klakah bantu evakuasi mobil terguling.

Petugas Keamanan FORDA I Ja m Siaga Penuh

Bung Edi Sampaikan Kerawanan Dua Agenda

Malang, Memorandum

Personel gabungan pengamanan event Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) I Jatim 2023 akan bersiaga penuh menjaga ketertiban dan kelancaran gelaran yang dipusatkan di Kota Malang ini pada Sabtu-Selasa (27-30/5).

Ketua Komite

Olahraga Rekreasi

Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Malang

Sofyan Edi Jarwoko

memimpin langsung apel pasukan pengamanan FORDA I Jatim 2023 di Stadion Gajayana Kota Malang, Kamis (25/5). Apel diikuti personel dari jajaran TNI, Polri dan Satpol PP Kota Malang.

Sofyan Edi Jarwoko yang juga Wakil Wali Kota Malang mengharapkan adanya cegah dini, sehingga dapat mengantisipasi persoalan keamanan agar semua kontingen maupun masyarakat yang mengikuti event ini merasa aman dan nyaman.

“Yang diprediksi ada kemungkinan rawan dan sebagainya terhadap keamanan ketertiban yaitu acara pembukaan open ceremony dilaksanakan tanggal 27 Mei malam hari dan kedua saat penutupan pada tanggal 30 Mei di gedung MCC,” kata Bung Edi, sapaan akrabnya, saat memimpin apel pasukan.

Disampaikan, Pembukaan FORDA di Graha Cakrawala UM pada

Sabtu (27/5), rencananya dihadiri

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua KORMI Nasional Hayono Isman, bupati dan wali kota

Anies Baswedan Hadiri Selawat Qubro di Ponpes Darul Muttaqin

Malang, Memorandum Ratusan masyarakat sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Muttaqin yang berada di Jalan Pendowo RT 05/RW 02, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melakukan doa bersama mendoakan keselamatan bangsa dan negara RI dengan membaca selawat Qubro, Rabu (24/5).

Hadir dalam kegiatan tersebut Anies Rasyid Baswedan bersama beberapa simpul-simpul relawan se-Malang Raya.

Pengasuh Ponpes Darul Muttaqin KH Ahmad Ridwan menyampaikan adanya acara ini. “Di samping mendoakan keselamatan bangsa dan negara, kami juga mendoakan Bacalon Presiden Anies R Baswedan agar nantinya dapat terpilih sebagai Presiden RI,” terangnya, Rabu (24/5).

Dikatakan selain doa bersama, warga juga menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI. Masyarakat juga berharap pada mantan Gubernur

DKI Jakarta ini mampu membawa perubahan di negeri ini.

Hadir dalam acara doa bersama, selain ribuan simpatisan dan kader pendukung, juga ada anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jatim serta pengurus

DPW Nasdem Jawa Timur serta DPD

Nasdem Malang Raya. Juga hadir para ulama di Malang Raya.

“Saya atas nama pengasuh ponpes mengucapakan terima kasih atas kehadiran semuanya. Terutama pada bapak Anies Baswedan yang mau silaturahmi ke pondok kami,” katanya.

Pengasuh ponpes ini mengha-

rapkan silaturahmi yang dilakukan bersama akan membawa keberkahan dan kebaikan. Dan doa yang dilakukan secara bersama tersebut dapat mengantarkan Anies Baswedan pada tahun 2024 terpilh memimpin Republik Indonesia.

Kedatangan Anies R Baswedan disambut hangat ratusan masyarakat, simpatisan dan pendukungnya. Bahkan mereka rela berdesak-desakan serta berebut untuk foto bersama dengan Anies.

Sementara itu, dalam konferensi pers, Anies menjelaskan mengenai hasil yang dilakukan sejumlah lembaga survey bakal calon Presiden RI. Terkait elektabilitas para bakal calon Presiden yang menempatkan dirinya berada di posisi ketiga alias paling buncit, Anies menanggapi dengan santai dan menganggap masih ada waktu yang panjang sebelum Pilpres digelar. “Perjalanan masih panjang, masih ada 8 bulan. Banyak hal yang bisa terjadi,” ujar Anies. Anies menambahkan menjelang pesta demokrasi seperti sekarang, intensitas survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei begitu masif dilakukan dan hasil survei pun bisa saja berubah setiap waktu. “Banyak hal yang bisa terjadi dan kalau teman-teman memantau, hasil survei yang berbulan-bulan sebelum pelaksanaan itu masih fluktuatif,” imbuhnya. Namun tidak menutup kemungkinan hasil survei saat ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun strategi yang lebih baik agar elektabilitasnya bisa terdongkrak naik. (kid/ari/lis)

se-Jatim serta ribuan pegiat olahraga kontingen FORDA dari 20 kabupaten/ kota.

Sedangkan, dalam pelaksanaan penutupan FORDA akan digelar wayang kulit, di MCC Kota Malang, Selasa (30/5). Kedua acara tersebut tentunya akan menarik perhatian kontingen dan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan FORDA sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan kegiatan yang baru pertama kali digelar di Provinsi Jatim ini.

Disampaikan, FORDA ini diikuti sekitar 2.200 pegiat olahraga dari 31 Cabang Organisasi Olahraga Masyarakat (COOM) yang terbagi pada 108 jenis olahraga (jenor). Mereka akan berkompetisi pada 17 venue di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. (ari/lis)

Batas Waktu Kejelasan Tenant Malang Plaza 10 Juni

Malang, Memorandum Para tenant di Malang Plaza memberikan batas waktu hingga 10 Juni 2023, kepada manajemen Malang Plaza. Batas waktu tersebut, terkait kepastian dan kejelasan status tenant, selaku pemilik tanah dan bangunan berdasarkan akta jual beli.

Hal itu disampaikan kuasa hukum pemilik tenant, Gunadi Handoko usai pertemuan dengan manajemen Malang Plaza di Javanine, Kota Malang, Kamis (25/5).

“Batas waktu 10 Juni itu kami sampaikan, dikarenakan bahwa pada tanggal 7 Juni, pihak manajemen masih akan melakukan RUPS luar biasa. Agedanya, pergantian susunan pengurus. Jadi hari ini, belum ada yang memastikan. Tapi ada pertemuan selangkah lebih maju,” terang ketua tim kuasa hukum pemilik tenant, Gunadi Handoko didampingi William Surya Putra Handoko dan Malvin Hariyanto ditemui usai pertemuan.

Ia menambahkan, dalam per-

temuan tersebut Yudo Susanto selaku pemegang saham (sebanyak 225) pada PT Hakim Sentausa didampingi kuasa hukumnya dari kantor Ridwan Rachmat & Partners, Ridwan Rachmat serta Rihantoro Bayuaji serta Rohmad Amrulloh.

“Pak Yudo itu Direktur Utama.

Tapi kedatangannya kali ini berkapasitas sebagai salah satu pemegang saham. Karena tidak bisa mewakili badan hukum PT, maka menunjuk

kuasa hukumnya,” lanjut Gunadi yang mendapat kuasa dari 12 pemilik tenant Jadi, lanjut Gunadi, sebagai salah satu pemegang saham, hanya bisa menyampaikan, mengusulkan dan menampung usulan. Tapi, menurut Gunadi, ada satu hal yang bisa digarisbawahi. Bahwa pihak Yudo tetap akan memberikan apa yang menjadi tenant dan mengakomodir.

“Hari ini memang belum ada kesepakatan. Namun, satu hal bisa

digrarisbawahi, bahwa Pak Yudo akan mengakomodir hak daripada pemilik tenant . Namun, untuk kepastian status dan jika memungkinkan, termasuk ganti rugi, masih menunggu RUPS luar biasa,” pungkasnya. Disinggung langkah apa yang diambil jika pada 10 Juni nanti juga masih ada kesepakatan, Gunadi megaku tidak mau berandai andai. Pihaknya, akan terus memantau perkembangan termasuk antisipasi 10 Juni mendatang. Sementara itu, kuasa hukum dari manajemen, Ridwan Rahmad and Partners menyebut bahwa pihaknya membuka diri untuk beriktikad baik. “Ya, hati ini menyamakan persepsi. Karena, masih ada urusan internal dulu, yakni RUPS tanggal 7 Juni. Intinya, menyelesaikan dengan baik dan benar,” terangnya.

Disinggung apabila ada tuntutan hukum dari pemilik tenant, menjawab dengan singkat. “Mudah-mudahan tidak ada dan tidak sampai terjadi,” pungkasnya. (edr/lis)

Anggota Polresta Makota Dibekali Pelayanan Kelompok Rentan

Malang, Memorandum Polresta Malang Kota memberikan pelatihan kepada personel bagian pelayanan publik. Mereka dipersiapkan untuk tugas pelayanan bagi kelompok rentan. Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) dalam etika pelayanan publik, kepada kelompok rentan ini diikuti 80 personel. Terlibat langsung dalam pelayanan bagian SKCK, SPKT, dan SATPAS.

Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto menerangkan, harapan dengan pelatihan tersebut bisa memberikan manfaat dan edukasi untuk seluruh personel.

“Terima kasih kepada tim yang membantu sarana prasana pelayanan publik. Sebelumnya berfokus secara general. Namun kali ini, bisa mendapatkan ilmu terkait etika pelayanan publik Kepada kelompok rentan,” terang Mapolresta Malang Kota, usai membuka acara di Ballroom Sanika Satyawada, Rabu (24/5).

Selain itu, lanjut Budi Hermanto, ucapan terima kasih juga disampai-

kan kepada staf disabilitas Polresta Malang Kota. Karena, telah memberikan saran dan masukan untuk optimalisasi pelayanan publik.

Pemateri yang dihadirkan memiliki segudang pengalaman terkait inklusivitas. Pada sesi pertama Dewi Anggraini dari Yayasan Bhakti Luhur menyampaikan materi terminologi dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Penyampaiannya Dewi, tak hanya terkait etika dan terminologi dalam memberikan pelayanan

kelompok rentan. Namun, tidak terkecuali penyandang disabilitas dari berbagai ragam.

Pada sesi pertama, diberikan roleplay yang melibatkan peserta dari perwakilan pelayanan publik memperagakan bagaimana memberikan pelayanan yang inklusi kepada kelompok rentan.

“Sedang sesi kedua, fokus kepada Tuli. Menghadirkan Fathzefa Samodra, Jaepry Minaka. Kemudian diterjemahkan oleh Meilisa Trisetya

Arum sebagai Juru Bahasa Isyarat

(JBI). Ketiga pemateri dari komunitas Akar Tuli Malang. Di sesi ini materi yang disampaikan terkait Deaf Awareness yang juga diberikan latihan bahasa isyarat untuk seluruh peserta. Pelatihan tersebut di antaranya mempelajari huruf abjad dan beberapa komunikasi dasar. Seluruh rangakaian pelatihan, memberikan manfaat dan nilai yang positif serta peserta. yanh mendapat ilmu baru terkait pelayanan publik terhadap kelompok rentan dan disability awareness (edr/lis)

Wujudkan Polri Presisi, Kapolres Malang Semangati Aris

Malang, Memorandum

Semua aparat kepolisian harus bisa menjadi polisi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi). Ini sesuai dengan arah kebijakan Kapolri Jendral Listyo Sigit.

Dalam mewujudkan hal ini Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana tidak hanya sekadar mengajak, namun secara langsung memberikan contoh pada seluruh anggota Polres Malang untuk melakukan hal yang bermanfaat.

“Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama untuk saling berbagi,” katanya, Kamis (25/5).

Saat mendatangi rumah Mohamad Aris (35), warga Dusun Jatisari, Desa/Kecamatan Ngajum,

Kabupaten Malang dalam rangkaian kegiatan bakti sosial dan anjangsana ke penyandang disabilitas tersebut, Kapolres Malang didampingi Ketua Bhayangkari Ny Ujik Putu Kholis dan Kasatlantas AKP Agnis Juwita Manurung. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya bersilaturahmi, namun juga menyalurkan bantuan pada Aris, berupa satu unit genset dan bantuan usaha untuk meningkatkan dan memperlancar usahanya.

“Polisi bukan hanya fokus kepada penegakan hukum, namun harus bisa menumbuhkan sisi humanis dan peduli kepada sesama, termasuk kepada penyandang disabilitas,” kata Kholis. Diketahui, Aris merupakan salah satu warga difabel Kabupaten Malang

yang berprestasi. Keterbatasan tidak membuatnya menyerah, namun semakin membangkitkan semangat untuk produktif dan terus berkarya. Beberapa karya yang dihasilkan dari kemampuannya antara lain,

sablon kaos, percetakan undangan, hingga taplak meja. Selama ini hasil karya tersebut dilakukan secara manual dan merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi Aris. Kholis menambahkan Polres Ma-

lang akan terus mendukung kegiatan positif yang berkaitan dengan program kemanusiaan. Apalagi yang berhubungan dengan kaum disabilitas. Semoga dengan diterimakan bantuan tersebut dapat memperlancar usaha yang dilakukan. “Polres Malang berkomitmen akan terus memberikan dukungan dan memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas,” katanya. Dalam kesempatan sama, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Malang, Ny Ujik Putu Kholis juga memberikan bingkisan berupa paket sembako kepada Aris dan keluarga. Pihaknya bersama Bhayangkari terus mendukung Aris dengan karya-karya yang dihasilkan dan pengembangan ke-

mampuan yang dilakukannya. “Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam melanjutkan usahanya,” harapnya. Sementara itu, Mohamad Aris menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolres Malang atas kepeduliannya terhadap kaum difabel yang telah berkunjung dan melakukan silaturahmi.

Menurutnya, kegiatan silaturahmi dapat memberikan motivasi kepada dirinya dan warga difabel lain untuk terus melanjutkan perjuangan dan terus maju itu merupakan suatu bentuk dukungan yang luar biasa. “Kami sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada Kapolres Malang atas kepedulian dan bantuan yang diberikan,” tuturnya. (kid/ari/lis)

KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

Ketua KORMI Kota Malang yang juga Wawali Sofyan Edi Jarwoko memimpin apel pasukan keamanan.

Pelaksanaan pelatihan untuk layanan kelompok rentan.

Anies R Baswedan saat berada di Ponpes Darul Muttaqin.

Para tenant di Malang Plaza dan kuasa hukum Gunadi Handoko.