“

Kami mengingatkan agar menjaga keteduhan Jawa Timur.

FREDDY POERNOMO Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur takan patut diduga bersalah.

“Karena ini adalah kepentingan rakyat, jangan pernah takut pada pihak-pihak tertentu. Sehingga dalam kegiatan ini, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. DPRD merupakan lembaga resmi pemerintah. Kami juga harus tahu untuk dasar memanggil para ASN tersebut,” kata Sunardi.

Menurutnya, dari desakan yang telah dilakukan oleh anggota dewan, Bawaslu pun memberitahukan nama pejabat yang diduga melanggar netralitas ASN dalam Pemilu.

DPRD Jember mendorong para pengawas Pemilu bisa bersikap netral dan independen. “Alhamdulillah, Bawaslu sudah membuka posko pengaduan, takutnya ada yang masih ketinggalan. Hasilnya nanti bisa kami tidak lanjuti juga,” urainya.

Imigrasi Surabaya Kolaborasi Lintas Instansi

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menambahkan, dalam rapat ini sebetulnya ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh 9 pejabat Pemkab Jember dalam program J-Berbagi. Sementara itu, Devi Aulia Rohim sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Jember menjabarkan, ada peraturan yang disangkakan dilanggar dalam dugaan tersebut yakni undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait Pemerintah daerah pasal 76, ayat 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga dan Kroni-kroninya atu golongan/kelompok tertentu (politik nya) yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan. (day/ono)