1 minute read
Ilegal
“Kami curiga ada kongkalikong antara Bea Cukai Madura dengan Produsen rokok ilegak, karena tidak satupun mengungkap pabrik produksi rokok ilegal di Madura,” tegas koordinator Dear Jatim Faisol. Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa keberhasilan Bea Cukai Madura dalam mengungkap hasil penangkapan rokok ilegal hanya formalitas saja, karena sampai saat ini yang menjadi sasaran untuk dijadikan tersangka hanya sopir saja, tidak mampu mendalami dari mana, dan akan kemana rokok tersebut akan dikirim. ”Aneh tapi nyata kan, dari dulu hasil pengungkapannya cukup sampai sopir saja, tanpa dilakukan penyelidikan dari mana, dari siapa, dan akan dikirim kemana rokok tersebut, selain itu selama ini Bea Cukai sangat tertu- tup tidak pernah melakukan pers rilis secara resmi, padahal ini sudah jelas merugikan negara,” tambah Faisol.
Diketahui, munculnya gelombang aksi terkait rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan bermula setelah Bea Cukai melalui Polres Bangkalan berhasil mengamankan satu truk fuso rokok ilegal.
Advertisement
Bahkan, munculnya aksi dukungan terhadap perusahaan rokok di Madura juga berawal dari aksi penangkapan besar pada bulan April lalu dengan jumlah 2,8 juta batang rokok, yang diamankan dari truk bernomor polisi B 9581 UPA dengan kerugian negara sekitar Rp 985 juta lebih.
Ditanya terkait penandatanganan tuntutan massa aksi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, dan Penyuluhan Zainul Arifin menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan instruksi untuk menandatangani kesepakatan atau tuntutan yang dibawa Dear Jatim. pihaknya mengatakan bahwa sementara ini bekerja sesuai SOP.
“Kita belum mendapatkan instruksi untuk kesepakatan iya apa tidak, tanda tangan apa tidak, jadi sementara ini kita bekerja sesuai SOP dan ketentuan-ketentuan yang ada di kita,” imbuhnya.
“Kami dalam menjalankan tugas di BC madura ini berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, tetap memperhatikan berbagai pertimbangan dalam hal kebijakan bea cukai pusat,” jelasnya.
Pertama, pertimbangan penerimaan negara, pertimbangan tenaga kerja, yang ketiga pertimbangan atas peredaran barang ilegal, dan yang keempat pertimbangan tes kesehatan. (sjk/ono)
