Jaksa Kabupaten

Madiun Dicopot

Madiun, Memorandum

Kejaksaan Agung mengambil langkah cepat dan tegas terkait kasus dugaan pungli (pungutan liar) dialami sejumlah pejabat dan pengusaha oleh tiga oknum Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun. Ketiga oknum jaksa tersebut kini dicopot dan dipindah.

Pemindahan ini untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut soal dugaan pungli tersebut. Tiga oknum dari Korps Adhyaksa tersebut adalah

Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara serta satu Kasubsi.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun

Andi Irfan Syafruddin membenarkan hal itu. “Dipindahnya kemana saya belum tahu, tapi ketiganya ditarik ke Kejaksaan Agung,” katanya.

Telan Anggaran Rp 10 Miliar

Ngawi, Memorandum Proyek pembangunan gedung

Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr Soeroto Kabupaten Ngawi yang sempat terhenti pada tahun lalu akhirnya dilanjutkan kembali pada 2023 ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp 10 miliar.

“Untuk proyek gedung instalasi bedah sentral kembali dilanjutkan tahun ini dengan pagu anggaran senilai Rp 10 miliar dan masih tahap lelang,” kata Direktur RSUD dr Soeroto Agus Priyambodo, Kamis (25/5).

Agus menjelaskan, proyek tahap II gedung IBS nantinya meliputi pekerjaan eksterior, pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan instalasi hydrant dan sprinkler , pekerjaan instalasi air bersih dan instalasi gas medis.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung rencananya akan dilanjutkan pada tahap III. Sebab, ini bedah sentral dan paling vital dengan kebutuhan paling mahal yakni Modular Operating Theatre (MOT).

MOT merupakan salah satu ba- gian dalam rumah sakit yang memiliki fungsi penting. Sehingga perlu penanganan khusus mulai dari atap ruangan, dinding ruangan, penerangan maupun lainnya. “Komponen MOT tersebut paling vital dalam pelaksanaan pembangunan gedung IBS,” ujarnya.

Pada tahap III nanti, untuk sarana dan prasarana pendukung gedung IBS masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 30 miliar. “Total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek gedung IBS

RSUD dr Soeroto mencapai Rp 60 miliar,” jelasnya. Perlu diketahui, proyek gedung IBS tahap I dengan anggaran senilai Rp 12,6 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi 2021 itu dikerjakan PT Sumber Alam Berkarya dan PT Rama Sukses Makmur, KSO. Gedung bedah sentral terdiri empat lantai meliputi basemen untuk parkir kendaraan, lantai pertama untuk ruang rawat inap sebelum dan sesudah operasi. Kemudian, lantai kedua dan ketiga untuk ruang bedah. (aa/lis)

Belum Tera Ulang, Puluhan Pertashop di Madiun Beroperasi

Madiun, Memorandum

Keberadaan pertashop atau penyalur bahan bakar minyak (BBM) skala kecil dari Pertamina, mulai menjamur di Kabupaten Madiun. Namun, puluhan stasiun pengisian BBM mini tersebut diketahui belum mengajukan tera atau tanda uji pada alat ukur.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM), ditemukan 40 pertashop yang sudah beroperasi, namun baru 4 pertashop yang sudah mengajukan tera ulang. Sementara 36 lainnya, belum mengajukan tera ke dinas terkait sampai saat ini.

“Kita sudah mengikatkan pengusaha pertashop agar melakukan tera ulang,” ujar Agus Suyudi, Sekretaris Disperdagkop UM Kabupaten Madiun, Kamis (25/5).

Dia juga menerangkan, puluhan pertashop yang enggan mengajukan tera ulang tersebut, beresiko merugikan konsumen. Sebab, bisa jadi alat yang belum dilakukan tera ulang akan salah takar dalam menghitung volume BBM.

“Risikonya di konsumen, karena konsumen tidak mendapatkan yang mereka harapkan. Misalnya, mereka beli 1 liter BBM, karena alatnya tidak diuji ulang bisa jadi kurang dari 1 liter,” tutur Agus.

Kewajiban tera ulang dilakukan satu tahun sekali. Untuk mendesak pengusaha agar segera melakukan uji ulang, pihaknya bakal melakukan sosialisasi di akhir bulan ini. Namun jika pemilik pertashop bandel, maka akan dilakukan penyegelan alat.

“Kita sudah ingatkan. Pertashop yang tidak tera ulang, kita ada kewenangan untuk menyegel alatnya,” pungkas Agus.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat meminta pengusaha pertashop tidak hanya mengambil keuntungan saja, namun juga mematuhi aturan yang berlaku. Sebab, tera ulang menjadi salah satu syarat untuk mendapat izin beroperasi. (rap/dry/lis)

Pihaknya menyerahkan hasil dari pemeriksaan dan sanksi terhadap oknum jaksa tersebut, kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Kejagung RI. “Tindakan internal pimpinan untuk mengamankan situasi agar tetap kondusif, yang bersangkutan juga akan diberikan hukuman kalau memang posisinya nanti terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Pun, disinggung mengenai adanya pejabat yang diduga menjadi korban pungli, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Namun, dirinya membenarkan adanya pemeriksaan Kejagung RI di Kejari Kota Madiun beberapa waktu lalu terhadap sejumlah jaksa Kejari Kabupaten Madiun atas laporan masyarakat tersebut. Wallahu alam, saya tidak sampai masuk ke situ, saya melihat kalau me- mang ada pemeriksaan. Bahkan saya pun sekarang diperiksa juga sebagai saksi,” pungkasnya. Diketahui, kasus itu menjadi atensi Kejagung RI setelah adanya laporan dari aktivis LSM Pentas Gugat Madiun Heru Kuncahyono. Tim Kejagung RI selain memeriksa pegiat antikorupsi di Kabupaten Madiun tersebut sebagai saksi, juga sejumlah pejabat lingkup Pemkab Madiun dan pengusaha yang menjadi korban di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Selasa (16/5). Kemudian pemeriksaan terhadap pejabat di internal Kejari Kabupaten Madiun. (dry/lis)