
2 minute read
BOJONEGORO-TUBAN Kakek Cabul Diringkus ketika Pimpin Doa
Bojonegoro, Memorandum Polres Bojonegoro meringkus terduga pelaku berinisial IS (55), dalam kasus pencabulan. Ironisnya, IS yang diektahui berasal dari Kecamatan Baureno, gelap mata hingga nekat mencabuli korban yang masih duduk di bangku TK.
Kelanjutan Pelebaran Jalan
Advertisement
Nasional Mulai Disosialisasikan
Bojonegoro, Memorandim
Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga (DPUBM) Bojonegoro bersama PT Mandiri
Agung Abadi-PT DiWongso
Agung Konstruksi, KSO sebagai pelaksana, mulai sosialisasikan pelebaran jalan nasional di wilayah Bojonegoro 74 sampai 87 Km di Desa Ngemplak hingga Kalisari, Kecamatan Baureno,
Kamis (25/5).
Sosialisasi itu juga dihadiri Forkopimcam Babat beserta pihak terkait lainnya. Mereka hadir bersama tokoh masyarakat di Pendopo Kecamatan Baureno. Jalan nasional sepanjang 14 km itu, rencananya akan dilebarkan menjadi 10 meter dengan anggaran dari APBD Bojonegoro 2023 sebesar Rp 77 miliar. (top/epe)
Penangkapan itu dilakukan usai polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban. Beberapa sumber koran ini menyebutkan, modus yang dilakukan IS terhadap korban yang masih berumur 6 tahun, berawal ketika meminta tolong untuk membelikan voucher pulsa handphone. Kemudian, korban diajak masuk ke dalam rumah hingga akhirnya dicabuli oleh kakek tersebut.

“Setelah itu korban merasa kesakitan dan trauma,” ujar salah satu tetangga yang enggan disebut namanya.
Selanjutnya, orang tua korban melaporkan ke Polsek Baureno, sehingga dilakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya saat terduga pelaku usai memimpin pengajian rutin.
Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto membenarkan peristiwa tersebut. “Saat ini pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses hukumnya,” terangnya.
Namun, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan lebih lanjut, terkait perkembangan kasus tersebut. (top/epe)
Bojonegoro, Memorandum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPMD Bojonegoro mengadakan sosialisasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan). Ini merupakan program pemberdayaan BUMDes dan desa berdaya tahun anggaran 2023. Acara sosialisasi digelar di Lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro. Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menyampaikan, sosialisasi itu bagian dari strategi Provinsi Jawa Timur untuk menuntaskan kemiskinan. Selain itu juga menjadi bagian dari peningkatan status kesejahteraan desa. “Jatim Puspa merupakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang sudah keluar/graduasi dari PKH (program keluarga harapan), sebagai sasaran penerima program,” tandasnya.

Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 2,5 juta untuk modal usaha KPM dan modal usaha BUMDes Rp 100 juta yang dimulai provinsi sejak 2020. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro sudah mengawali satu tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Machmuddin menjelaskan acara yang juga dalam upaya pembinaan BUMDes ini memberikan dukungan modal di desa dan tidak mematikan usaha-usaha yang ada di desa. Apabila potensi itu sudah dimulai, maka BUMDes bertugas mengembangkan dan memberdayakan mereka serta memberi motivasi agar menumbuhkan semangat.
“Kami menguatkan hal ini untuk ketahanan pangan mudah-mudahan sama dengan program Pemkab, Desa Berdaya merupakan bentuk apresiasi di mana desa telah berstatus mandiri. Di antaranya 155 desa yang diberikan suport oleh Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di Kecamatan Sugihwaras terdapat desa konveksi, desa kuliner, dan desa ekowisata. Tujuannya, dengan desa tematik ini adalah suatu pembiasaan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. “Dengan adanya desa tematik ini bisa membangun dari bawah, potensi yang ada di desa benar-benar diberday- akan,” ungkapnya. Tiga program yang kini sedang berjalan, di antaranya program Jatim Puspa di tiga desa, program pemberdayaan BUMDes di enam desa, serta program Desa Berdaya di tiga desa. “Semoga program ini bisa tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, pemkab akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan. “Penurunan angka kemiskinan ekstrem lebih cepat dibanding provinsi dan nasional. Yaitu mencapai angka 1,10 persen (nasional 0,10 persen dan provinsi 0,43 persen),” terangnya. (top/epe)
