1 Laporan Pelatihan Kota Pintar
I.
Pengantar
Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bersama dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia telah sukses menyelenggaraan pelatihan kota pintar di Kabupaten Sidoarjo yang diadakan di Kantor Setda Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21-22 Desember 2016.
II.
Overview Materi Pelatihan
Pelatihan kota pintar di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan dalam delapan sesi. Sesi pertama membahas mengenai urgensi kota pintar. Sesi ini mendiskusikan mengenai apa, mengapa dan bagaimana kota pintar dapat bekerja dan meningkatkan kinerja pelayanan perkotaan. Smart City hadir sebagai solusi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan potensi setiap kota yang memiliki ciri khas masing-masing. Sebab itu pengembangan kota pintar harus disadari atas kebutuhan setiap kota. Pada sesi kedua, membahas mengenai tahapan-tahapan yang dapat dilalui setiap kota untuk menuju kota pintar yang optimal. Adapun tahapan ini terdiri dari 7 tahapan yaitu, (1) Pelajari teori kota pintar; (2) Rumuskan kebutuhan dan prioritas di kalangan masyarakat dan pihak swasta; (3) Rumuskan rencana dan komunikasi visi kota pintar dan upayakan pemangku kepentingan mendukungnya; (4) Pertimbangan untuk memanfaatkan teknologi cloud; (5) Tetapkan model pelaksanaan (build own, operate; build, operate, transfer; open business model; dan public private partnership); (6) Rancang pelaksanaan; (7) Mulai dengan proyekproyek awal. Adapun sesi ketiga membahas mengenai kerangka ISO 18091:2014 mengenai Kota Pintar. Sesi ini memaparkan bahwa implementasi kota pintar telah memiliki ketentuan yang terstandar dan diakui secara internasional. Kerangka ini penting, bukan hanya sebagai acuan namun juga untuk memastikan bahwa konsep kota pintar yang dikembangkan memiliki standar keamanan, kredibilitas, dan inklusiďŹ tas. Secara umum kerangka ISO kota pintar dipetakan menjadi empat kluster yaitu (1) Pengembangan institusi pemerintahan yang baik; (2) Pengembangan Sosial yang Inklusif; (3) Pengembangan Ekonomi yang berkelanjutan; dan (4) Pembangunan lingkungan berkelanjutan.