Majalah HALAL REVIEW edisi 06/Juni/2024

From The Editor

Alhamdulillah majalah HALAL REVIEW edisi Juni telah terbit di tengah pembaca. Bulan Juni ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 H. Pada kesempatan ini redaksi HALAL REVIEW mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan di Hari Raya Idul Adha ini.

Pada edisi Juni ini HALAL REVIEW mengulas tentang Tantangan Penyediaan Daging Halal di Indonesia sebagai topik utama. Kita tahu, daging adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus cukup dipenuhi. Oleh karena itu penyediaan daging yang cukup harus dijaga dan menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dagingnya.

Di Indonesia penyediaan daging dipasok dari produksi dalam negeri dan luar negeri (daging impor). Dalam peredaran daging di tengah masyarakat, Pemerintah menetapkan bahwa daging yang beredar adalah daging yang aman dikonsumsi dan halal. Menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah dalam penyediaan daging halal. Hal ini mengingat masih banyak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang belum memiliki sertifikat halal. Belum lagi hewan yang dipotong di luar RPH/RPU.

Sehubungan dengan hal itu, dalam topik utama ini diulas bagaimana usaha Pemerintah dalam mendorong RPH/RPU yang belum tersertifikasi halal untuk segera mendapat sertifikat halal. Apa saja tantangan dan kendala yang ada dalam usaha sertifikasi halal di RPH/RPU. Selain itu, diulas juga bagaimana strategi RPH/RPU dan perusahaan penyedia daging dalam menjaga kehalalan daging yang diproduksinya. Hal ini mengingat RPH/RPU dan perusahaan penyedia daging merupakan hulu dari mata rantai peredaran daging di tengah masyarkat.

Selain topik utama, kami juga menyajikan topik lain yang tak kalah menarik. Topik tersebut diantaranya survei tentang tingkat keyakinan konsumen terhadap pembelian daging halal. Selain itu menarik disimak ulasan tentang Kolesterol di Sistem Pemasaran Kita. Topik berikutnya adalah Peran Penting Juleha dan Penyelia Halal di Sertifikasi Halal di RPH. Semoga bermanfaat.

Anang Ghozali Editor in Chief

PEMIMPIN UMUM

PEMIMPIN REDAKSI

REDAKTUR AHLI

Evrin Lutfika

Anang Ghozali

Prof. Irwandi Jaswir, M.Sc., Ph.D.v

Prof. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc.

Dr. Wahyu T. Setyobudi, MM., ATP., CPM.

Ir. Nur Wahid, M.Si Purwono, S.IP

REDAKTUR

Audia Ari Anidah

Mohammad Andika Priyandana Syauqi Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI RISET

Tiara Aprilia Rizky

Fachruddin Putra Jaya

FOTOGRAFER DESAIN & LAYOUT

KEUANGAN IT

PEMASARAN

Tri Hadi Prayitno

Novia Putri Sari

Feby Sabrina Agisna Gusti Ainun

Dinda Yunita

Berlian Dwi Ayu

M. Risal Abdilah

Diterbitkan oleh IHATEC Publisher (PT Insan Halal Cendekia)

Alamat:

@HALALREVIEW_

HALAL REVIEW HALAL REVIEW

Bogor Icon Central Office Lt. 3, Bukit Cimanggu City, Jl. Sholeh Iskandar No.1, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor 16168

+62811-1145-060 (Whatsapp)

E-Mail : publisher@ihatec.com ISSN 3032-1964

Majalah HALAL REVIEW mengulas tentang potensi halal dalam pengembangan bisnis di pasar Indonesia maupun pasar global, untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi pembaca maupun pelaku bisnis dalam menangkap peluang potensi pasar halal dan terbit satu bulan sekali.

Majalah ini dapat diperbanyak sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan dan non komersial lainnya dengan tetap mencantumkan sumbernya.

HALAL REVIEW / JUNI 2024

Penyediaan Daging Halal di Indonesia: Tantangan dan Kebijakan

Terhadap Pembelian Daging Halal 14

Keyakinan Konsumen

10 18 21 24 28 32 36

Usung Prinsip Pelayanan Cepat dan Mudah

Jamin Ketenteraman Batin Masyarakat

Mengedepankan Integritas

Menggapai Ibadah Kurban Lebih Berkah

Bangun Point dari Hulu Hingga

Hilir, Cara JAPFA Kuasai Pasar

Bangun Kepercayaan

dengan Sertifikasi Halal

Bagaimana pemerintah menghadapi tantangan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin kehalalan daging di Indonesia?

04

Perspektif Anton Apriyantono untuk Industri Halal Indonesia

HALAL STRATEGY

Kolesterol di Sistem Pemasaran Kita

HALAL ISSUE

Peranan Penting Juleha dan Penyelia Halal Pada Sertifikasi Halal RPH

HALAL BRAND

Sudah Halal Sedari Awal

HALAL UPDATE

The 2nd European Halal Congress di Sarajevo

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Hingga 2026

Minangkabau Halal Festival 2024

Menyasar Sektor Hulu, BPJPH Edukasi Sertifikasi Halal Jasa Penyembelihan Serentak di 11 Provinsi

HALAL LIFESTYLE

Masih Perlu Edukasi

08

40

51 53 50 52

46 58

42

HALAL GLOBAL

Menjejak Penyediaan Daging Halal di Arab Saudi

54

HALAL KNOWLEDGE

Kiat Memilih Daging yang Halal & Thoyyib

Perspektif Anton Apriyantono untuk Industri Halal Indonesia

Anton Apriyantono, mantan Menteri

Pertanian RI periode 2004-2009 dan juga salah satu tokoh penggerak halal di Indonesia menuturkan ada hal-hal

yang lebih realistis untuk dicapai dalam

penyediaan produk halal di Indonesia.

Seperti apa pandangan beliau, menarik untuk disimak.

Kesadaran konsumen terhadap produk halal di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan edukasi yang signifikan.

Anton Apriyantono, Menteri

Pertanian periode 2004-2009, mengungkapkan bahwa meskipun banyak produk yang belum bersertifikat halal, masyarakat tetap antusias mengonsumsinya. Menurut Anton, sikap kurang peduli masyarakat terhadap sertifikasi halal ini bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi juga karena asumsi bahwa produk yang dijual di negara mayoritas muslim pasti halal. “Mungkin juga merasa karena Indonesia adalah negara yang mayoritas

beragama Islam, jadi semuanya ya rasanya halalhalal saja,” ujarnya. Namun, asumsi semacam ini bisa kurang baik, terutama karena banyak produk konsumsi yang sebenarnya belum terjamin kehalalannya.

Anton juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang halal kepada masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam gerakan sosialisasi halal sejak tahun 1960-an, ia melihat langsung betapa awamnya masyarakat mengenai kehalalan produk. “Saya berusaha melakukan sosialisasi halal sudah sejak lama sampai saya menjadi Menteri, sudah sejak tahun 60an.

Sebagian dari usaha saya melakukan sosialisasi halal adalah melalui tulisan-tulisan, yang akhirnya bisa dibukukan. Buku tersebut, sekitar 20032004, terpilih oleh pemerintah untuk keperluan sosialisasi halal dan dicetak sebanyak 100 ribu eksemplar.” ujarnya.

Wajib Halal Dahulu, Baru Sertifikat Halal

Konsep “wajib halal” sebelum mendapatkan sertifikasi halal menjadi salah satu usulan penting dari Anton Apriyantono. Ia berpendapat bahwa semua produk harus memenuhi standar halal terlebih dahulu sebelum diberikan sertifikat halal. “Pertama kan, kalau wajib halal itu memang

sudah seharusnya. Sertifikasi halal itu untuk mendukung klaim halal,” tegasnya.

Pendekatan ini dianggap lebih realistis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya dalam skala jutaan di Indonesia. Anton menjelaskan bahwa tidak mungkin semua UMKM langsung melakukan sertifikasi halal karena prosesnya yang kompleks dan memakan waktu. Bagi Anton, daripada pemerintah menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga di hilir, sebaiknya meletakkan fokus di hulu yang produknya sudah pasti mengalir ke hilir.

Foto: Dok. Liputan6

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.S,

Jikalau hilir, atau UMKM, tetap ingin pemerintah perhatikan, Anton mengusulkan bahwa UMKM bisa mendapatkan pembinaan terlebih dahulu untuk memastikan mereka memproduksi yang halal, yang berarti menjalankan konsep “wajib halal”. Setelah terbukti halal dan mampu, barulah UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal. Namun, tentu perlakuan untuk usaha menengah besar harus berbeda karena mereka secara umum lebih mampu dan yang lebih mudah diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal daripada terlalu menekan UMKM seperti level pedagang pasar.

Tantangan dalam Rantai Pasokan Daging Halal

Rantai pasokan daging halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemotongan hewan yang masih memerlukan pembelajaran dan fasilitasi signifikan demi memenuhi standar halal. Anton mengungkapkan kekhawatirannya tentang praktik pemotongan hewan yang masih jauh dari ideal. Bentuk kekhawatiran dan perhatiannya antara lain adalah apakah dagingdaging sembelihan untuk konsumsi seperti ayam, kambing, dan sapi, benar-benar terjamin kehalalannya. Kemudian, Anton juga menekankan pentingnya mengetahui proses pemotongan dari A hingga Z. Anton mempertanyakan hal tersebut

berbasis pengalaman dan observasinya selama puluhan tahun.

Kekhawatiran Anton dapat dipahami karena hingga kini, kita masih bisa menemukan pemberitaan mengenai daging oplosan hingga daging sapi gelonggongan. Khusus daging sapi gelonggongan, kandungan air yang tinggi pada daging membuatnya menjadi tempat favorit berkembang biak berbagai macam bakteri, seperti Salmonella typhosa . Bakteri ini bisa menyebabkan penyakit demam tifoid atau yang lebih dikenal dengan tipes. Apalagi, daging sapi gelonggongan juga dibuat dengan cara menyiksa binatang.

Lalu, pengalaman Anton dalam mengamati langsung kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah potong hewan (RPH) yang belum sepenuhnya dapat memenuhi standar halal secara ideal. Anton kemudian menceritakan pengalamannya sekitar satu hingga dua tahun yang lalu saat berkunjung ke salah satu RPH di Jawa Barat. Anton berpandangan bahwa RPH tersebut masih memerlukan perbaikan meski sudah mendapatkan sertifikat halal.

Untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan di RPH, Anton mengusulkan perlunya bimbingan dan pengawasan yang ketat. “Mereka itu perlu

Dr. Ir. Anton Apriyantono Menyampaikan Materi pada Seminar Nasional Kefarmasian Islam

Foto: Dok. Republika

dibimbing, diawasi kuncinya. Ini yang kurang,” jelasnya. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara rutin dan dadakan, sebagai contoh bisa tiap satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun sekali.

Anton juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi modern yang dapat membantu memastikan kehalalan proses pemotongan, seperti penggunaan sinar UV untuk menenangkan ayam sebelum disembelih. Anton berpandangan bahwa penggunaan sinar UV untuk menenangkan ayam lebih baik dibandingkan dengan penggunaan air berlistrik untuk memingsankan ayam.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Industri Halal

Pemerintah memegang peran krusial dalam membenahi industri halal, terutama pada sektor hulu. Anton Apriyantono menekankan bahwa pemerintah harus fokus untuk memperbaiki rantai pasokan halal dari awal. “Pemerintah harus fokus untuk membenahi rumah potong RPH kita, dan juga rumah potong ayam,” ungkapnya.

Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengawasan yang ketat dan regulasi yang mendukung industri halal. “Harus diatur. Orangnya siapa, tempatnya di mana, orangnya harus punya sertifikat kompetensi untuk menyebelih secara halal. Ini pekerjaan yang cukup besar,” tegas Anton. Ia juga menyarankan agar ada aturan yang jelas mengenai tempat pemotongan hewan, agar tidak ada lagi pemotongan hewan di sembarang tempat yang kehalalan dagingnya menjadi meragukan. Anton memandang masih terjadi pemotongan hewan yang kurang baik, misal saat hari raya dan acara khusus seperti akikah.

Anton juga menyampaikan bahwa Indonesia sebaiknya fokus pada perbaikan internal dulu dan tidak perlu menetapkan target terlalu jauh, contohnya ekspor daging halal. Kemudian menjelang berakhir wawancara, Anton kembali menegaskan pentingnya pengawasan hulu. “Ujungnya hulunya lagi ya. Makanya benahi hulunya dulu. Kalau hulunya dibenahi, enak ke sininya,” ujarnya. (Andika Priyandana)

Foto: Dok. PKS Pandeglang

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.S

Menyampaikan Perspektif Industri Halal Indonesia

Kolesterol di Sistem Pemasaran Kita

Setahun sekali, aroma daging akan menguar ke mana-mana. Hari raya Idul Qurban, salah satu ritual penting tahunan bagi umat Islam. Di hari itu, semua berpesta merasakan daging kurban yang walaupun bentuknya sama dengan daging biasa, namun lain dikecap lidah, karena dirasai dengan iman, dirayai dengan takwa. Di fajar Idul Adha, semenjak takbir memecah langit bersama dengan terbitnya matahari, kaya miskin larut dalam kegembiraan. Silaturahmi antar tetangga yang nampaknya mahal di hari biasa, hari ini cair. Bapak-bapak berkhidmat di pos masing-masing, sementara ibu-ibu berbekal pisau dapur seadanya, membantu mencincang daging, memasukkannya dalam plastik, untuk kemudian diantar kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan.

Saya sendiri biasanya ikut juga meramaikan acara kurban. Hanya saja untuk konsumsi daging tentu dibatasi sesuai usia. Semenjak menginjak usia empat puluhan, nampaknya perlu lebih bijak memilih makanan yang masuk ke tubuh ini. Bukan rahasia umum, bahwa salah satu zat yang perlu diwaspadai adalah kolesterol. Si lemak yang berada di pembuluh darah ini sejatinya dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Masalah akan timbul jika kadar kolesterol melewati ambang batas. Ia dapat memicu penyakitpenyakit fatalistik lainnya. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kadar kolesterol tinggi akan memicu darah tinggi, jantung, stroke, hingga diabetes, yang merupakan penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia.

Dalam tulisan ini, saya tak hendak membahas panjang lebar tentang penyakit. Dalam perspektif manajemen, tidak aneh kiranya, apabila kita menganalogikan organisasi dengan tubuh manusia. Jika manusia yang sehat dicirikan oleh kebugaran, kelincahan dan bertumbuh

Dr. Wahyu T. Setyobudi, MM., ATP., CPM. Peneliti Global Business Marketing Binus Business School

dengan baik, maka kebugaran organisasi dilihat dari kemampuannya untuk mendulang revenue dan menumbuhkan aset secara berkesinambungan. Pemasaran sebagai ujung tombak, yang bersinggungan dengan pelanggan, tentu memiliki peran yang krusial. Di sinilah, seringkali kita mendapati banyak hambatan, saya menyebutnya kolesterol pemasaran.

Dari berbagai pengalaman, saya mengamati hambatan yang sering ada di pembuluh darah pemasaran kita dapat diringkas dalam akronim KOLESTEROL. Pertama, KO adalah singkatan dari “KOmunikasi antar bagian yang tidak sinkron”. Ibarat kapal layar yang mengarungi samudera, tim pemasaran perlu memiliki komunikasi yang sefrekuensi. Ketika layar dikembangkan ke timur, roda kemudi mesti diputar ke barat. Sauh diangkat dan buritan dikosongkan ke kanan atau ke kiri. Kru kapal merupakan satu tubuh yang satu. Tim pemasaran yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif cenderung mengalami banyak konflik. Tim seperti ini tidak bisa memfokuskan perhatian kepada pelanggan dan pesaing, malah justru banyak menyelesaikan permasalahan internal yang tidak perlu, sebagai akibat miskomunikasi yang sering terjadi. Untuk mendapatkan sistem pemasaran yang efektif, komunikasi merupakan fondasi utamanya.

Berikutnya “LE” singkatan dari “LEbih mementingkan birokrasi”. Sistem pemasaran modern memang dicirikan dengan matangnya Standar Operation Procedures (SOP). Namun menjalankan SOP yang panjang, dengan banyak pihak terkait, serta kewenangan yang terkadang redundan menjadikan keputusan pemasaran tidak dapat dilakukan dengan cepat dan fleksibel.

Organisasi yang mengutamakan birokrasi sering terlambat mengambil tindakan dan pada akhirnya kehilangan kesempatan. Penerapan birokrasi perlu ditimbang dengan kecepatan dan fleksibilitas.

Selanjutnya, S merupakan singkatan dari “Sistem manual yang kurang efektif”. Di jaman digital seperti sekarang ini, sistem manual membuka peluang untuk kesalahan, proses tumpang tindih, dan data yang hilang atau tercecer. Digitalisasi adalah keharusan yang merupakan tuntutan jaman. Megatrend yang tidak dapat dilawan. Oleh karenanya, investasi untuk membangun sistem digital perlu menjadi perhatian utama. Berikutnya, TER merupakan singkatan dari “TERjebak rutinitas, lupa inovasi”. Dalam praktek sehari-hari, target mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan seakan-akan menjadi momok yang menghantui para pemasar. Sehingga usaha maksimal ditunjukkan untuk mengejar target. Dalam kondisi ini, inovasi menjadi nomor dua. Padahal, inovasi sangat penting untuk membuat kerja kita smarter, bukan harder.

Akronim O merujuk pada “Online tapi tidak terintegrasi”. Banyak perusahaan memiliki fenomena gagap digital, yaitu ketika tiap unit kerja berinisiatif untuk membuat aplikasinya sendiri. Walhasil dalam perusahaan terdapat banyak aplikasi yang tidak terkait satu sama lain. Data tidak dapat dipadankan, dan biaya maintenance membengkak. Integrasi menjadi kunci. Terakhir, huruf L merupakan singkatan dari “Lemah mental tim pemasaran”. Motivasi adalah segalanya saat kita menghadapi kompetisi. Tak jarang suatu tim lemah dan underdog, mampu mengalahkan raksasa yang diunggulkan, karena motivasi dan semangat juang anggotanya. Oleh karenanya, tim pemasaran perlu memiliki jiwa macan, yang siap bersaing, tidak mudah rontok dan menyerah dihantam tantangan.

Demikianlah beberapa kolesterol, hambatan yang bisa menghambat aliran darah dalam sistem pemasaran kita. Seperti prinsip kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya mengajak para manajer untuk memasang radar penginderaan bisnis kita, mewaspadai munculnya kolesterol ini. Salam semangat, bersinergi.

Keyakinan Konsumen Terhadap

Pembelian Daging Halal

Daging adalah salah satu kebutuhan pokok pangan manusia. Daging diperlukan sebagai sumber protein hewani yang penting bagi manusia. Pemenuhan konsumsi daging yang cukup akan berdampak baik terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu penyediaan daging yang cukup harus dijaga dan menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhannya.

Di Indonesia penyediaan daging dipasok dari produksi dalam negeri dan luar negeri (daging impor). Menurut data Badan Pangan Dunia (FAO), konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia rata-rata sebanyak 2,57 kg per kapita per tahun. Sehingga kebutuhan nasional terhadap daging

diperkirakan mencapai 700.000 ton. Namun selama ini kebutuhan daging Indonesia lebih banyak dipasok dari daging impor, karena daging produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan daging nasional.

Sebagai penanggung jawab penyediaan daging nasional, Pemerintah melalui Kemeterian Pertanian telah menetapkan kriteria daging berkualitas yang boleh beredar di masyarakat. Kriteria daging berkualitas tersebut adalah Aman, Sehat, Utuh tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan-bahan lain berdasarkan informasi kandungan yang ditetapkan. Dan terkahir adalah Halal.

Sebagai konsumen, memilih daging yang berkualitas sangatlah penting. Namun, hal yang tak kalah penting adalah memperhatikan

kehalalan daging. Tahapan penyembelihan merupakan aspek penting dalam menentukan kehalalan daging. Apabila proses tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka daging yang dihasilkan dapat menjadi haram. Tak hanya proses penyembelihan, proses pengemasan dan distribusi daging juga harus dijaga agar tidak ada kontaminasi dari hal-hal yang tidak halal, najis, atau kotor. Oleh karena itu, proses tersebut harus memenuhi standar kehalalan sebagaimana yang diatur dalam regulasi kehalalan. Regulasi ini mengatur segala proses, mulai dari prapenyembelihan hingga distribusi daging hasil sembelih, untuk menjamin bahwa produk daging memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan.

IHATEC Marketing Research melakukan survei untuk mengetahui pandangan konsumen terkait keyakinan mereka terhadap kehalalan produk daging yang dibeli. Survei ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret tahun 2024 kepada lebih dari 450 responden di Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Dalam survei tersebut, responden diminta untuk menyebutkan tempat pembelian daging sapi, kambing, maupun ayam yang biasa mereka kunjungi. Hasil survei menunjukkan bahwa pasar tradisional menjadi tempat pembelian daging yang paling banyak dikunjungi oleh responden,

baik itu saat hari raya Lebaran, puasa Ramadhan, maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar modern seperti hypermarket, supermarket, atau minimarket menduduki posisi kedua. Saat ini, sudah banyak pasar modern yang telah menyediakan daging potong kemasan dengan label halal pada kemasannya.

Responden juga diminta untuk menyatakan tingkat keyakinan terhadap kehalalan produk daging yang mereka beli. Sebanyak 75% dari mereka menyatakan yakin dan sangat yakin akan kehalalan daging yang mereka beli. Namun, ternyata ada juga konsumen yang tidak merasa yakin bahkan sangat tidak yakin terhadap kehalalan daging yang mereka beli (9%).

Untuk lebih meyakinkan konsumen akan kehalalan produk daging yang hendak mereka beli, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Sebagian besar responden cenderung bertanya langsung kepada penjual mengenai kehalalannya. Cara lainnya adalah dengan mencari logo halal yang tertera pada kemasan daging. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan logo halal dalam memberikan jaminan halal kepada konsumen. Temuan terbesar ketiga menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung membeli daging ke pasar modern yang telah memiliki sertifikat halal.

Penjualan daging dengan disertai keterangan halal telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar konsumen. Dengan kios-kios daging yang telah mencantumkan logo halal resmi, konsumen dapat merasa aman dan yakin bahwa daging yang mereka beli telah terjamin kehalalannya. Meskipun demikian, hasil survei IHATEC Marketing Research menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden yang mengalami kesulitan dalam

menemukan penjual daging yang menyertakan keterangan dan dokumen halal. Sebanyak 34% responden menyatakan mudah dan sangat mudah menemukan keterangan halal, sementara 45% menyatakan biasa saja, dan 21% mengalami kesulitan menemukan keterangan halal.

Kemudian responden juga ditanyai terkait tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataanpernyataan terkait dengan ketersediaan dan keterjaminan kehalalan produk daging yang dijual di pasaran. Pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah melalui lembaga berwenang (BPJPH) memastikan seluruh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang ada di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, memperoleh persentase tertinggi sebesar 96,7%. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap upaya pemerintah dalam menjamin kehalalan produk daging di pasaran. Selain itu, persentase yang cukup tinggi dari persetujuan terhadap pernyataan lainnya juga menunjukkan bahwa

konsumen peduli terhadap kehalalan produk daging yang mereka konsumsi.

Hasil survei yang dilakukan oleh IHATEC Marketing Research memberikan insight yang sangat penting mengenai kesadaran dan kebutuhan konsumen terhadap kehalalan produk daging. Konsumen begitu peduli terhadap

kehalalan produk daging yang mereka konsumsi. Meskipun sudah banyak penjual daging yang mencantumkan logo halal resmi, tetapi masih ditemukan kesulitan dalam mengakses informasi tersebut. Kehadiran logo halal dapat memberikan rasa aman dan yakin kepada konsumen terhadap produk daging yang akan mereka beli.

Penyediaan Daging Halal di Indonesia: Tantangan dan Kebijakan

Bagaimana pemerintah menghadapi tantangan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin kehalalan daging di Indonesia?

Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Dokter Kementerian Pertanian RI

Daging halal memiliki peran penting bagi umat muslim di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Permintaan akan daging halal terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi umat Islam dan kesadaran akan pentingnya konsumsi produk halal. Kementerian Pertanian RI dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki peran krusial dalam memastikan kehalalan produk pangan di Indonesia, termasuk daging.

Sertifikat halal adalah jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah terjamin kehalalannya. Proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang harus dipenuhi oleh produsen daging. BPJPH bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap tahap, dari penyembelihan hingga distribusi, memenuhi standar halal. Siti Aminah, Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH, menekankan pada FGD yang diselenggarakan oleh IHATEC Publisher pada 30 Mei 2024, “Proses sertifikasi halal harus dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar halal.”

Penyediaan daging halal di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi penting, seperti UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi-

regulasi ini membentuk kerangka hukum yang mengatur proses penyembelihan dan penyediaan daging halal di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Permentan No. 11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Permentan No. 13/2010 tentang Pedoman RPH memberikan pedoman teknis bagi RPH untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ASUH ( Aman, Sehat, Utuh dan Halal) . Sertifikasi NKV menjadi bukti pemenuhan persyaratan tersebut, yang menjadi syarat utama dalam proses penyembelihan halal.

Distribusi, Pengawasan, Fasilitasi, dan Sertifikasi

Mekanisme distribusi daging halal melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga distributor, untuk memastikan bahwa daging yang sampai ke konsumen tetap terjaga kehalalannya. Rumah Potong Hewan (RPH), mengingat letaknya di hulu distribusi daging baik ayam, sapi, kambing, dan lainnya untuk keperluan konsumsi, memainkan peran penting dalam memastikan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Untuk menjamin kualitas daging halal, RPH harus mengikuti standar ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) terus memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana RPH melalui Dana Alokasi Khusus. Selain itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memudahkan proses sertifikasi halal RPH. “Kami telah melakukan sinkronisasi data RPH untuk memudahkan proses sertifikasi dan memastikan setiap RPH memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif pada FGD yang diselenggarakan oleh IHATEC Publisher pada 30 Mei 2024.

Pengawasan terhadap higienitas dan sanitasi di RPH menjadi prioritas utama. Sertifikasi NKV digunakan sebagai bukti bahwa RPH telah memenuhi persyaratan ASUH. Selain itu, pelaksanaan penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan syariat Islam. “Pengawasan yang ketat dan standarisasi ini

Foto: Istimewa

penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk daging halal,” tambah Syamsul Ma’arif.

BPJPH juga memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan kehalalan sepanjang rantai pasok. Siti Aminah menyatakan, “Distribusi dan pengawasan merupakan tantangan besar, tetapi dengan sistem yang tepat, kita dapat memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar adalah halal.”

Tantangan dalam Penyediaan Daging Halal

Beberapa tantangan dalam penyediaan daging halal termasuk keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dapat memastikan kehalalan produk secara efisien. Tantangan logistik dan distribusi di berbagai wilayah Indonesia juga menjadi kendala yang harus diatasi. Siti Aminah mengakui, “Kami menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur hingga logistik, namun BPJPH terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.”

Syamsul Ma’arif berkata, “Tantangan teknis dalam penyediaan daging halal meliputi pemenuhan persyaratan teknis dan prosedur penyembelihan halal, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan RPH.” Persyaratan tersebut, ujar Syamsul, seringkali menuntut perubahan signifikan dalam praktik operasional RPH. Tantangan sosial dan ekonomi mencakup upaya meningkatkan kesadaran dan kapasitas petugas RPH, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan memperbaiki relasi sosial di sekitar RPH. Kesadaran masyarakat akan pentingnya daging halal juga perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan edukasi.

Solusi dan Inovasi

Salah satu strategi utama memastikan ketersediaan daging halal adalah pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya daging halal juga menjadi bagian dari upaya ini. “Kami terus berupaya meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan yang komprehensif,” ujar Syamsul Ma’arif.

Pengembangan dan modernisasi fasilitas RPH menjadi fokus utama untuk meningkatkan

efisiensi dan kebersihan dalam proses pemotongan hewan. Penerapan teknologi modern diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala teknis yang ada dan meningkatkan kualitas daging halal yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi semua pihak, diharapkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RPH bersertifikat halal di Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan daging halal yang semakin meningkat di negara ini.

BPJPH terus mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi sertifikasi dan pengawasan halal. Penerapan teknologi baru seperti sistem pelacakan digital membantu memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Siti Aminah mengungkapkan, “Teknologi memainkan peran penting dalam memastikan kehalalan produk. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat juga sangat penting untuk suksesnya penyediaan daging halal.”

Satu hal pasti, penyediaan daging halal di Indonesia memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, dengan Kementerian Pertanian dan BPJPH memainkan peran sentral dalam memastikan kehalalan produk. Siti Aminah menjelaskan, “Kerja sama yang baik antara semua pihak sangat dibutuhkan, mulai dari peternak, pengolah, hingga distributor, untuk menjaga integritas kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.” Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, solusi inovatif terus dikembangkan untuk memastikan setiap produk yang sampai ke konsumen adalah halal. (Andika Priyandana)

Foto: Istimewa

Hj. Siti Aminah, M.Pd.I

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikat Halal BPJPH

Usung Prinsip Pelayanan Cepat dan Mudah

Berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar, Rumah Pemotongan Hewan Bubulak mampu beroperasi hingga 24 jam. Sesuai dengan visinya, RPH ini siap menjadi yang terbaik dengan pelayanan prima.

Didong Suherbi, SPt, MM

Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)

Terpadu Bubulak Bogor

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Terpadu Bubulak Bogor dikenal sebagai salah satu RPH yang telah berfungsi secara optimal karena ditunjang sarana dan prasarana yang dimiliki cukup baik. RPH ini dilengkapi dengan kandang penampungan, pasar hewan, klinik, dan  meat shop , selain sarana penyembelihan dan pembuangan limbah. Seperti diketahui, di RPH ini terdapat banyak RPH, yaitu RPH sapi, kerbau, kambing domba, ayam, pasar hewan dan dilengkapi kandang penampungan. Adapun kapasitas RPH Bubulak mampu menampung sebanyak 100 ekor hewan dalam 24 jam.

Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Didong Suherbi, menjelaskan bahwa ada tiga fungsi dan lima pelayanan yang dilakukan RPH. “Saya kira penjelasan ini harus disampaikan agar masyarakat mengetahui fungsi RPH dengan baik dan tepat,” ujar Didong kepada Halal Review.

Didong menjelaskan, tiga fungsi tersebut yakni fungsi sosial, teknis dan pemeriksaan post mortem dan lima pelayanan berupa penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Foto: Istimewa

RPH Bubulak Menjamin Kehalalan dalam Pelayanan Pemotongan Sapi

“Sebagai RPH, kami berkewajiban memberikan kepastian rasa aman dan nyaman sebagai fungsi sosial pada masyarakat terhadap hewan atau daging yang berasal dari sini,” kata Didong.

“Yang paling ditekankan bahwa setiap hewan dari sini harus mutlak mengandung syarat ASUH, aman sehat dan halal. Lalu RPH berperan sebagai semacam pengawas guna menjalankan fungsi teknis yang berfokus pada pemeriksaan kesehatan hewan baik untuk bibit, bakalan atau hewan yang mau dipotong”, lanjut Didong

Adapun terkait dengan fungsi yang ketiga, lebih kepada pemeriksaan post mortem. Artinya, hewan harus melalui proses pemeriksaan setelah disembelih dan berpegang pada pola yang sama yakni, ASUH. “Kami benar-benar melakukan pemeriksaan zat zat yang terdapat dalam kandungan dan kesehatan hewan tersebut, tanpa ada penambahan zat aditif, dan  halal menurut syariat Islam,” Didong menjelaskan secara detail.

RPH Bubulak Bogor memang merupakan rumah potong hewan yang telah mendapatkan sertifikasi halal sejak tanggal 21 April 2022 lalu. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka RPH berperan sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar mulai dari sapi, domba, hingga unggas sesuai persyaratan kesehatan masyarakat veteriner dan syariat Islam.

Tidak berhenti di situ, RPH juga secara total melakukan pemantauan dan surveilan penyakit hewan guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan. Utamanya, untuk mencegah penularan penyakit ke manusia.

Nah, soal konsep halal di RPH ini menurut Didong sejatinya masyarakat masih banyak yang belum paham. “Di lapangan, masih banyak masyarakat berfikir sederhana, yaitu pemotongan ternak dan proses daging dilakukan asal halal menurut syariat Islam. Padahal, dalam proses

Foto: Istimewa

pemotongan, ternak perlu diistirahatkan dengan waktu yang cukup dan perlakuannya tidak boleh dilakukan “penyiksaan”, ungkap Didong.

Didong mengatakan, pemotongan hewan yang dilakukan di luar RPH resmi atau yang telah bersertifikat halal, masih sering didapati proses yang kurang baik, dan perlakuan semena-mena pada hewan. Dampaknya daging yang dihasilkan jadi berkualitas rendah.

Saat ini daya potong atau kapasitas potong di RPH Bubulak bisa mencapai 100 ekor perhari. “Namun semenjak Covid-19 ada penyesuaian sementara ini kita masih memotong 20 ekor per hari,” urai Didong. Jumlah hewan yang dipotong di RPH setiap bulan rinciannya Sapi (600 ekor), Domba (70 ekor) dan Ayam kampung (5000 ekor) sehingga dalam sebulan RPH Bubulak bisa menyembelih hewan total mencapai 5.670 ekor.

Dengan luasan area mencapai 5,5 ha, RPH Bubulak memiliki bangunan yang cukup lengkap. Terdapat ruangan penyembelihan atau ruang jagal, kemudian tempat mencuci jeroan atau bagian dalam tubuh hewan, ruang distribusi instalasi pengolahan limbah, ruang mencuci

tangan, ruang pemotongan daging dan berbagai ruangan perlengkapan lainnya.

Selain itu di dalam bangunan utama juga dilengkapi dengan sistem rel ( railling system ) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk mempermudah proses pemotongan, dan menjaga agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding.

Didong mengatakan bahwa sejak didirikannya RPH, semua perlengkapan dan desain bangunan dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan standar rumah potong hewan.

“Setiap bagian ada ruangannya, untuk mengangkat daging dan memindahkan daging yang sudah disembelih kita gunakan mesin mekanikal dan ada ralling system,” katanya.

RPH Bubulak juga dilengkapi dengan dokter hewan dan juru sembelih halal atau pemotongan hewan sesuai syariat. “Total juru sembelih halal kita ada enam orang,” sebut Didong.

“Selain bangunan utama,  RPH kami juga dilengkapi dengan tempat penampungan hewan dan pasar hewan,” tutupnya. (Syauqi Ahmad)

Foto: Istimewa

Penyembelihan Kambing untuk Aqiqah oleh RPH Bubulak

Jamin Ketenteraman Batin Masyarakat

RPH Ruminansia Cibinong menyediakan daging yang aman, sehat, dan halal untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat, karena jelas asal dan statusnya dalam pengolahan.

Rdrh. Ade Kusniawati, M.Si, Kepala Rumah Potong Hewan Cibinong

umah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Cibinong memegang peranan penting dan strategis sebagai titik awal dalam proses suplai dan distribusi daging di daerah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. RPH yang mulai dibangun tahun 1993, dengan dana bantuan Jepang (NAEP) ini melayani penyembelihan hewan ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau.

Kepala Rumah Potong Hewan Cibinong, drh. Ade Kusmiawati, menyebutkan, sampai saat ini hewan yang dipotong hanya sapi (99,9%) yang

berasal dari penggemukan ( feedlot ) yang berada di Lampung, Bandung, Subang, Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Tangerang.

“Daging yang dihasilkan merupakan milik pedagang daging yang ada di sekitaran Bogor, mulai dari pemasok daging ke horeka (hotel, restoran, dan kafe), pedagang daging besar, maupun pedagang di lapak-lapak Pasar Cibinong, Pasar Cikema, dan Pasar Ciluer,” terangnya.

Kehalalan daging dipengaruhi oleh jenis hewan, tata cara penyembelihan, serta penanganan produk setelah penyembelihan hingga produk sampai di tangan konsumen. Maka sebagai bentuk jaminan keamanan terkait pelayanan dan produk, RPHR Cibinong sudah mendapatkan sertifikat halal sejak 2011.

Kala itu sertifikat halal masih dikeluarkan LPPOM MUI dan bersifat suka rela (voluntary). Inisiatif sertifikasi halal RPHR Cibinong didasari pertimbangan untuk memenuhi tuntutan pasar konsumen muslim. “Dulu pengajuan sertifikasi halal dilakukan dua tahun sekali oleh LPPOM MUI

Provinsi Jawa Barat,” kenang Ade.

Sertifikat halal memudahkan RPHR Cibinong memenuhi permintaan pasar, baik pasar tradisional maupun ke ritel pasar bersih dan horeka. “Pengelola RPH, pedagang daging dan

Foto: Istimewa

konsumen merasakan ketentraman batin akan produk pangan asal hewan yang dihasilkan, karena sudah jelas statusnya, baik bahan baku maupun proses telah diaudit dan bersertifikat halal dari lembaga yang kompeten di bidangnya,” imbuh Ade.

Keuntungan lainnya, RPHR Cibinong lebih mudah mempromosikan Pangan Asal Hewan (PAH) ke konsumen baik skala rumah tangga, ritel dan horeka. Dampaknya pun cukup besar, terbukti dari peningkatan permintaan, yang otomatis membantu meningkatkan volume pemotongan hewan. “Rata-rata sapi yang kami potong sekitar 23 ekor per hari atau sekitar 690 ekor per bulan,” beber Ade.

Menurut Ade kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan pada RPH mulai Oktober 2024 sangat baik dan diperlukan, sehingga produk daging dan olahan yang beredar akan lebih mudah ditelusuri kehalalan bahan bakunya. Namun, bagi RPH Cibinong yang notabene milik Pemerintah Kabupaten Bogor, masih mengalami

sejumlah kendala dalam proses sertifikasi halal dan penerapannya.

“Saat ini kendalanya lebih kepada kemampuan IT petugas UPT RPH menginput dokumendokumen pendukung pengajuan sertifikat halal. Kendala lain, adanya kendala pengajuan pengiriman peserta Diklat dan Ukom juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Begitu pula dengan perpanjangan masa berlaku sertifikat Juleha dan penyelia halal,” ungkapnya.

Sesuai Standar Halal yang Ditetapkan

Tak hanya menyediakan tempat dan fasilitas pemotongan, RPH Ruminansia Cibinong menyediakan juru sembelih dan tim pemotongan yang merupakan mitra dan tergabung dalam Paguyuban Pemotong RPHR Cibinong. Meski paguyuban tidak ada dalam manajemen RPH, tapi sebagai mitra kerja mereka berada dalam pembinaan dan bimbingan RPHR Cibinong.

Proses pemotongan hewan RPHR Cibinong, dimulai dengan menerima kedatangan ternak setelah melalui perjalanan darat. Lalu, dilakukan

Foto: Istimewa

Penyembelihan Sapi

dengan Pengawasan Juleha

pengecekan kesehatan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan (sapi). Setelah diistirahatkan di kandang penampungan dan diberikan pakan dan air minum halal, sapi akan dipilih oleh pedagang daging sesuai dengan kebutuhan daging pada hari yang bersangkutan.

Dari kandang penampungan, sapi melalui gang way menuju ruang produksi. Sapi masuk ke dalam restraining box (RB) atau killing box, dan dipingsankan. Sebelum 20 detik sejak stunning efektif, sapi disembelih oleh juleha dengan memperhatikan syariat Islam.

“Juleha memastikan bahwa sapi yang disembelih sudah mati dengan melakukan pemeriksaan fisik, berupa hilangnya reflek mata, jantung dan nafas. Setelah sapi mati, baru dilanjutkan proses pemotongan selanjutnya berupa pemisahan kepala, kaki, jeroan, kulit,” jelas Ade.

Distribusi daging penyembelihan dilakukan penyedia jasa transportasi, yang dipilih oleh pedagang daging, dan biasanya sudah menjadi pelanggan tetap. Peran RPHR Cibinong dalam

pengawasan kebersihan mobil pengangkut, melakukan edukasi bahwa penyedia jasa tidak mencampur penggunaan kendaraan pengangkut dengan bahan yang bersifat najis atau haram.

Lantas bagaimana RPHR Cibinong dalam menjaga kehalalan produk? Ade menyebutkan ada beberapa strategi yang dijalankan untuk menjaga kehalalan daging yang dihasilkan, antara lain pembuatan SOP pemotongan hewan, pembinaan paguyuban dalam teknis penyembelihan, dan pengawasan penyembelihan halal yang dilakukan oleh petugas RPH.

Selanjutnya melakukan pemeriksaaan periodik praktek penyembelihan halal, mulai proses pemingsanan, terputusnya tiga saluran dengan efektif, memeriksa kerusakan tulang dahi, sampai pelepasan kepala. “RPHR Cibinong membentuk tim halal dalam melayani penyembelihan ruminansia guna memastikan setiap proses  penyembelihan  sesuai dengan standar  halal  yang telah ditetapkan,” pungkas Ade. (Mohamad)

Foto: Istimewa

Tim Halal RPH Cibinong Penjaga Kehalalan dan Kualitas

Mengedepankan Integritas

Irwan Nusyirwan

Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya

Dalam sebulannya, Rumah Potong Hewan Dharma Jaya mampu memotong hingga 2.600 ekor sapi guna memenuhi pasar daging Jakarta dan sekitarnya. Angka tersebut masih bisa meningkat mengingat RPH yang berlokasi di Cakung ini telah menerapkan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Terletak di daerah Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rumah Potong Hewan Dharma Jaya berada di bawah naungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya yang memiliki unit bisnis lainnya seperti bisnis logistik, unit bisnis protein swalayan, unit bisnis penggemukan (fattening) sekaligus unit bisnis rumah potong hewan.

Khusus untuk Rumah Potong Hewan Dharma Jaya, fasilitas atau sarana pelayanan yang dilakukan adalah pemotongan hewan utuh menjadi karkas atau daging dan bagian-bagian lainnya untuk dikonsumsi masyarakat.

“Penyediaan daging yang kami lakukan melalui jasa RPH ini semuanya sudah dengan prosedur pemotongan yang benar serta sesuai prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal),” kata Irwan Nusyirwan, Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya.

Selain itu, RPH Dharma Jaya juga dengan detail memperhatikan kesejahteraan hewan pada saat sebelum dilakukan proses pemotongan. Itu semua didukung kuat dengan sumber daya manusia (SDM) yang sudah terlatih untuk menangani pemotongan hewan yang tepat, benar dan higienis.

Foto: Istimewa

Kegiatan Perumda Dharma Jaya

Saat Menyediakan Sembako Rumah

Berisi Daging pada Kegiatan yang

Diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta

Saat ini, ada tiga lokasi RPH yang dikelola

Perumda Dharma Jaya, yakni: RPH Cakung yang khusus untuk pemotongan sapi dan kerbau. Lalu ada RPH Pulogadung untuk hewan potong sapi dan domba, serta Rumah Potong Hewan Kapuk, Jakarta Barat yang hanya khusus hewan potong babi.

“Untuk RPH Cakung ini kami sudah mendapatkan sertifikasi halal pada 9 November 2023. Sementara untuk yang RPH Kapuk tentu tidak ada sertifikat halalnya ya,” seru Irwan.

Nah mengenai halal ini, seperti dijelaskan Irwan, RPH Cakung secara serius memperhatikan betul segala aspek yang terkait penerapan konsep halal di RPH Cakung ini mulai dari alat potong, ruangan jagal, ruangan pemotongan karkas, ruang cuci bagian dalam hewan (jeroan), pembuangan limbah, sampai kegiatan post mortem.

“Khusus di kegiatan ini sangat penting karena setelah hewan disembelih harus melalui proses pemeriksaan dan berpegang pada prinsip ASUH, serta melakukan detail pemeriksaan hewan dan pasti halal,” terang Irwan.

Dengan total jumlah penyembelihan hewan mencapai 2.600 ekor per bulannya, jumlah juru sembelih halal di RPH Cakung sebanyak 10 orang dan proses penyembelihan dilakukan pada dini hari sampai subuh.

RPH Cakung sedari awal berkomitmen menjadi perusahaan pangan protein hewani yang memiliki peran penting untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan ketahanan pangan masyarakat, serta mendorong perekonomian berkelanjutan di Indonesia maupun global.

Sebagai bagian dari nilai-nilai perusahaan, RPH Cakung sangat concern terhadap integritas.

Foto: Istimewa

Kata Irwan, setiap insan di RPH Dharma Jaya harus memiliki kejujuran, dapat dipercaya dan taat peraturan serta disiplin, konsisten dan bertanggung jawab.

Lalu profesionalisme yang dimaknai mampu meningkatkan kompetensi serta dapat bekerja cerdas, handal dan memberikan hasil yang terbaik. “Termasuk harus adanya sikap kebersamaan, kolaborasi dan sinergi sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif dan terarah,” lengkapnya.

RPH Dharma Jaya sudah beroperasi cukup lama sejak tahun 1966 dan terbilang sukses berperan sebagai rumah potong di Jakarta. Seiring waktu Perumda Dharma Jaya tidak hanya berfokus pada RPH saja tapi juga merambah bisnis lain seperti sektor perdagangan. Di sisi inilah yang kemudian sumbangsih terhadap pendapatan Dharma Jaya

cukup tinggi yakni mencapai 30% dari total aktivitas bisnis Dharma Jaya.

“Daging yang sudah dipotong lalu dibagi empat kemudian dimasukan ke dalam mesin pendingin dan dikemas untuk dikirim atau diambil oleh konsumen baik B to B maupun B to C,” jelas Irwan.

Melalui RPH Dharma Jaya, Perumda Dharma Jaya terbilang sukses mendistribusikan daging layak konsumsi kepada masyarakat Jakarta karena telah menerapkan konsep halal yang menyeluruh dan substansial. Selain itu, kata Irwan bahwa kunci utama yang menentukan eksistensi RPH Dharma Jaya adalah integritas yang dijunjung tinggi sebagai bagian penting dalam memberikan layanan yang prima kepada konsumen. (Syauqi Ahmad)

Foto: Istimewa

Perumda Dharma Jaya Menyajikan Stok Hewan Kurban Sehat untuk Idul Adha

Menggapai Ibadah Kurban Lebih Berkah

Berbekal pengalaman dalam industri makanan kaleng, Mitra Tani Farm

melakukan terobosan baru, dengan mengemas daging hewan kurban dalam kemasan kaleng, sehingga lebih luas dan tahan lama dalam penyalurannnya.

RBudi Susilo Setiawan

Pemilik dari Usaha Peternakan

Mitra Tani Farm

Foto: Istimewa

Pertimbangan masyarakat memilih untuk menyembelih hewan kurban di RPH dan TPH. Lantaran, higienis baik dari sisi fasilitas maupun peralatan yang digunakan untuk penanganan daging karena senantiasa dijaga kebersihannya dan memenuhi persyaratan teknis. Apalagi di RPH dan TPH diberlakukan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah disembelih.

umah potong hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan (TPH) kini banjir permintaan penyembelihan hewan kurban setiap Idul Adha. Sebelum RPH dan TPH menjadi pilihan baru masyarakat, biasanya setiap tahun penyembelihan hewan kurban diselenggarakan di masjid dan lapangan tempat shalat Ied, kemudian dagingnya akan dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kerabat dan tetangga sekitar.

Perusahaan peternakan terpadu, Mitra Tani Farm (MT Farm) pun melihat peluang tersebut, dengan menyediakan penjualan hewan kurban dan pengolahannya, serta TPH yang memadai. “Pemotongan hewan di RPH dan TPH dapat menjamin kualitas dan kebersihan daging yang dihasilkan mulai dari proses pemotongan hingga pengolahan. Termasuk jaminan kehalalannya, karena penyembelihan hewan dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (Juleha) sesuai tata cara syariat Islam,” kata Budi Susilo Setiawan, Owner CV Mitra Tani Farm (MT Farm).

MT Farm yang dirintis Budi beserta beberapa alumni IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tahun 2002 dan dilegalkan tahun 2004, mulanya hanya fokus menjual hewan kurban. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar, lini bisnisnya kian berkembang ke bidang peternakan hewan untuk kurban, akikah, dan produk daging olahan yang dikemas dalam kaleng dan kantung plastik tahan panas.

Mitra Tani Farm Menyediakan kebutuhan perihal formulasi, produksi dan perizinan produk

Budi melihat peternakan hewan untuk kurban yang menargetkan pasar individu sudah banyak digarap oleh peternak konvesional yang bermain lebih lama. Sebagai diferensiasi MT Farm lebih memilih berorientasi ke pasar korporasi. Pasalnya, selain berkurban korporasi juga membutuhkan corporate branding . Hal inilah yang coba diwujudkan MT Farm dengan penyematan label korporasi dikemasan daging kurban yang disalurkan ke masyarakat.

“Kami melayani penyembelihan dan penyaluran hewan kurban untuk korporasi mulai tahun 2014. Hewan yang disembelih nantinya disalurkan dalam bentuk daging maupun produk olahan. Daging olahan dalam kemasan MT Farm diproduksi dengan berbagai varian rasa, mulai dari rendang domba, gulai domba, hingga tongseng, kari, dan tengkleng,” sebutnya.

MT Farm ingin mengajak para korporasi untuk menjalankan program smart qurban. Tujuannya menggapai kurban yang lebih berkah, dengan menjangkau penerima kurban lebih jauh dan daging bertahan lebih lama karena diolah dan dikemas dengan teknologi sterilisasi, sehingga

bisa bertahan selama 3 tahun meski tanpa bahan pengawet.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan cara kurban konvesional, dimana daging kurban hanya disalurkan kepada penerima yang terdekat dengan orang yang menjalankan ibadah kurban. Selain itu daging kurban yang diterima harus segera dimasak di hari yang sama, mengingat tidak semua penerima memiliki lemari pendingin untuk mengawetkan dagingnya. Ironisnya daging kurban yang disalurkan rentan terkontaminasi bakteri akibat kemasan dan proses distribusi yang tidak steril.

Tidak hanya untuk penyaluran kurban saja, produk daging olahan dalam kemasan yang diproduksi MT Farm juga dapat dimanfaatkan para korporasi untuk kebutuhan komersil, CSR perusahaan dan program instansi pemerintah. “Jika permintaan daging olahan dalam kemasan rata-rata hanya 1.300 kemasan per bulan, maka selama Idul Adha permintaan mengalami lonjakan hingga 200 ribu kemasan. Sepanjang tahun 2023 kami menyalurkan 500 ribu kemasan, baik untuk kurban, CSR maupun program pemerintah,” beber Budi.

Foto: Istimewa

Selain penyaluran di dalam negeri, daging olahan dalam kemasan juga disalurkan ke luar negeri sesuai permintaan pelanggan, salah satunya Bangladesh. Saat ini sebanyak 70% masih diperuntukkan di dalam negeri dan sebanyak 30% dikirim ke luar negeri.

Jadikan Peternak Sejahtera

Hewan ternak yang disembelih dan diolah, didapat MT Farm dari peternakan mitranya, yang saat ini memiliki kurang lebih 300 mitra di beberapa daerah di Indonesia. Untuk domba dan kambing, biasa berasal dari peternak di Jawa Barat dan Jawa Timur, sedang sapi diperoleh dari peternak di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Budi mengemukakan, konsep kemitraan yang dijalankan oleh MT Farm adalah dengan model inti-plasma. Sebagai inti, MT Farm memiliki tugas utama sebagai  market regulator, system support dan pembinaan. Sementara, plasma memiliki tugas utama melaksanakan produksi secara optimal.

Mitra peternak yang ternaknya berasal dari MT Farm jumlahnya sekitar 10% dari total mitra, sementara untuk mitra yang ternaknya milik sendiri, tapi SOP dan penjualnya dilakukan MT Farm ada sekitar 40%. “Selebihnya 50% hanya menggunakan SOP dari MT Farm. Namun, bila kami ada kebutuhan bisa ambil dari mereka. Kami memiliki visi menjadi peternakan yang mandiri dan sejahtera,” bebernya.

Halal Harus Dibuktikan

Bukan cuma penerapan teknologi untuk menjamin kualitas produksi. MT Farm juga sangat peduli terhadap kehalalan dan keamanan pangan dari daging dan produk olahan yang dihasilkannya. Terbukti dengan perizinan yang dimiliki, meliputi sertifikat halal, BPOM RI MD, HACCP, SKE Pangan serta perizinan lainnya.

Budi menegaskan halal wajib bagi perusahaan dan sudah menjadi bagian penting dari proses produksi di MT Farm, terkait dengan penyembelihan, proses pengolahan hingga produknya sendiri.

“Sejak 2015 kami sudah memiliki sertifikat halal karena untuk masuk segmen korporasi, kehalalan produk tidak bisa diklaim sepihak, tapi harus bisa dibuktikan secara tertulis sesuai aturan,” ucapnya.

Dalam penyembelihan, MT Farm menyediakan juru sembelih yang telah tersertifikasi halal, dan tim pemotongan yang berada dalam pembinaan dan bimbingan MT Farm, yang diberi nama Juseset (juru sembelih seset). Sebab selain menyembelih dan menguliti mereka juga harus bisa memisahkan daging dari tulang secepat mungkin.

“Juseset ini berasal dari lingkungan sekitar yang dilatih untuk membantu pemotongan hewan harian. Jika sudah terlatih mereka akan diikutkan untuk mengikuti sertifikasi juru sembelih halal (Juleha),” ungkap Budi.

Demi menjaga konsistensi kehalalan produk, MT Farm juga memiliki penyelia halal yang memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya . Penyelia halal ini bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh bahan dan proses yang dilakukan memenuhi kriteria jaminan produk halal.

“Kami memiliki satu orang penyelia halal, dan tim manajemen halal yang terdiri dari dua orang, untuk memastikan sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan,” sebut Budi . (Mohamad)

Foto: Istimewa

Produk Sop Domba Mitra Tani Farm

Bangun Point dari Hulu Hingga Hilir, Cara JAPFA Kuasai Pasar

53 tahun sudah JAPFA berkontribusi nyata terhadap industri agribisnis di Indonesia. Menguasai hampir semua lini bisnis terkait, perusahaan ini bertekad menjadi yang nomor satu di negeri sendiri.

Rachmat Indrajaya Corporate Affairs Director JAPFA

Diskusi hangat tersaji di gedung perkantoran JAPFA di bilangan MT Haryono, Jakarta, awal Juni lalu. Majalah Halal Review mendapatkan kesempatan berharga bisa mendengar langsung kesuksesan JAPFA sebagai perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia.

Berdiri sejak tahun 1971, perusahaan ini mengawali kiprahnya sebagai perusahaan produsen pakan ternak unggas (pelet) yang kemudian berkembang dan memiliki lini bisnis pembibitan unggas, peternakan komersial, pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, budidaya perairan, perdagangan dan lain-lain.

“Kami ini merupakan perusahaan agrobisnis terkemuka di Indonesia dengan lini bisnis produksi pakan ternak, peternakan ayam, budidaya perikanan, serta produksi vaksin dan obat-obatan hewan sejak tahun 1971 dan sudah cukup lama,” ujar Rachmat Indrajaya, Corporate Affairs Director JAPFA.

Selain itu, diiringi juga dengan programprogram kegiatan sosial yang berkontribusi dalam pengembangan masyarakat, JAPFA, aku Rachmat terus mendukung pengembangan kualitas hidup, sesuai dengan nilai perusahaan “Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama”.

Mengusung visi dan misi menjadi perusahaan yang menyediakan makanan berprotein terjangkau dan terkemuka serta dapat diandalkan di Indonesia, JAPFA secara fundamental sukses

Foto: Istimewa

membangun fondasi kerja sama tim yang sangat baik dan berpengalaman.

Dengan modal kuat seperti itu, langkah JAPFA tergolong mulus dan lancar. Di luar dari terpaan, cobaan, serta tantangan seperti saat masa krisis ekonomi tahun 1998, JAPFA sejak beroperasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan usaha yang fantastis.

Pada tahun 1979 usaha pakan ternak mulai beroperasi, lalu di era 89-an JAPFA terdaftar di bursa efek. Tahun 1990 Java Palletizing Factory (JAPFA) Ltd mengambil alih aset PT Comfeed Indonesia dan berganti nama menjadi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Berturut-turut sejak itu JAPFA terus melebarkan kiprah bisnisnya melalui akuisisi perusahaan peternakan dan pengolahan ayam (PT Multibreeder Adirama Indonesia dan PT Ciomas Adisatwa) dan perusahaan tambak dan pengolahan udang, PT Suri Tani Pemuka pada tahun 1992.

Termasuk pada tanggal 15 Januari 2008, Perusahaan mengakuisisi PT Santosa Agrindo diikuti pada tanggal 3 September di tahun yang sama, PT Ciomas Adisatwa, anak perusahaan Perseroan, mengakuisisi PT Vaksindo Satwa Nusantara.

“Di tahun 2022 kemarin, perseroan mengakuisisi PT So Good,” seru Rachmat.

Proses Pengemasan:

Daging Dikemas

dengan Standar Halal dan Kebersihan

Singkatnya, JAPFA telah berhasil membangun poin-poin penting semenjak dari hulu hingga hilir sebagai perusahaan agribisnis yang kemudian menginspirasi Indonesia.

“Yang paling penting dari semuanya adalah kita senantiasa berkembang untuk kesejahteraan bersama semua tim yang terlibat di JAPFA,” tegas Rachmat lagi.

Menjadikan Halal Sebagai Pakem Utama

Bicara halal, JAPFA adalah salah satu contoh perusahaan terbaik dalam penerapan konsep halal di Indonesia. JAPFA selalu memastikan proses halal sebagai critical point . Sebagai contoh, di Ciomas Adisatwa, anak perusahaan JAPFA yang berkonsentrasi sebagai rumah pemotongan hewan unggas, pengendalian halal critical point biasanya dilakukan pada proses pemingsanan (pengecekan voltase) serta proses penyembelihan harus sekali potong dalam satu gerakan dan langsung memutus 3 saluran.

“Tiga saluran tersebut antara lain; pembuluh darah, saluran nafas, dan saluran pencernaan, serta pengucapan bismillah dengan arah ke kiblat, dan yang terakhir pada “bleeding time” memastikan semua darah keluar dengan sempurna,” timpal Indra Hary Putra, Head of FP Production. Indra melanjutkan, sebelum masuk ke pemotongan, pihaknya juga harus memastikan

Foto: Istimewa

budidaya seluruh ternak telah memenuhi kriteria halal, baik dari sisi pakan, pengobatan maupun vaksinasi. “Kami juga memperhatikan kesejahteraan hewan pada saat pemeliharaan, di perjalanan hingga waktu tunggu di RPHU,” Indra menegaskan.

Saat ini JAPFA memiliki 16 Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) dengan kapasitas yang berbeda di setiap unitnya.

JAPFA sendiri sebelum adanya UndangUndang No 33 tahun 2014, sudah melakukan sertifikasi halal sejak tahun 1998 melalui LPPOM MUI. Setelah terbit regulasi kewajiban sertifikasi halal pada industri, Perusahaan melakukan registrasi halal melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan nomor daftar urutan ke 3 (No Daftar 00000003) yang merupakan gelombang pertama proses registrasi halal melalui BPJPH.

Diakui Rachmat dalam proses menuju sertifikasi halal, perusahaannya pernah menemui beberapa kendala yang muncul saat proses registrasi seperti persoalan biaya registrasi baru, ataupun pengembangan yang cukup tinggi. Kemudian cukup tingginya biaya untuk mendapatkan sertifikasi BNSP bagi syarat Juru Sembelih Halal.

Selain itu, terdapat kendala nomor sertifikat halal selalu berganti setiap registrasi ulang atau registrasi pengembangan, sehingga kemasan lama tidak bisa terpakai. “Karenanya, dukungan dan insentif dari pemerintah sangatlah dibutuhkan oleh para pelaku usaha,” harap Rachmat.

Namun itu semua telah ditempuh oleh JAPFA dengan lancar serta membawa dampak yang positif. Kata Rachmat , sertifikat halal sesuai dengan nilai perusahaan, dimana pihaknya berkomitmen untuk memberikan produk-produk berkualitas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Selain itu yang tak kalah pentingnya, sertifikat halal juga merupakan kewajiban bagi perusahaan yang ber-NKV.

Termasuk, dengan adanya sertifikat halal, JAPFA bisa membuka peluang ekspor yang lebih luas dan menargetkan negara-negara berpenduduk muslim.

“Dengan adanya sertifikasi halal, kami semakin yakin dalam memberikan kenyamanan pada konsumen. Selain itu dapat menjaga kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar,” kata Rachmat.

Strategi Menjaga Halal

Halal yang telah menjadi kunci bagi JAPFA kini benar-benar dijaga dan diperhatikan oleh perusahaan sehingga aneka strategi diusung dalam menjaga kehalalan produknya.

Yang dilakukan JAPFA dalam menjaga kehalalan produk-produknya beragam mulai dari sosialisasi Kebijakan halal dan sosialisasi bahwa unit pabrik telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). “Nah menariknya, bukan hanya kepada karyawan di unit pabrik tetapi juga kepada semua tamu yang datang ke unit pabrik, kepada pada vendor yang berbisnis dengan kami, dan juga kepada calon vendor yang akan berbisnis dengan kami,” pungkas Rachmat.

“Kami menjamin semua bahan baku yang kami gunakan adalah bahan yang terjamin

Foto: Istimewa

Indra Hary Head of FP Production

kehalalannya, bukan hanya saat akan digunakan tetapi dimulai dari tahap pengembangan produk. Sebelum disetujui, vendor bahan baku yang akan berbisnis dengan kami harus melalui serangkaian screening baik syarat mutu, harga, ketepatan waktu, dan tentunya jaminan kehalalan bahan baku yang akan di- supply ,” Rachmat menambahkan.

Tidak kalah penting pula adalah perusahaan mampu menjamin semua produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam, bahkan dimulai dari penamaan produk itu sendiri, proses produksi yang halal sesuai persyaratan SJPH dan menjamin fasilitas yang tidak digabung dengan fasilitasi lain yang non halal.

“Sampai ke tim juru sembelih pun sebelum bergabung kami tanyakan bagaimana sholat lima waktunya? Sendiri atau jamaah? Di masjid atau di rumah? Bisa baca Al quran atau tidak? Kalau bisa, berapa sering baca qur’annya?,” timpal Indra.

Perusahaan juga melakukan audit internal di setiap unit pabrik dan hasil dari audit internal tersebut, baik temuan beserta perbaikannya dilaporkan ke LPH dalam hal ini LPPOM MUI.

“Kami juga selalu melakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan SJPH yang kami laporkan pada rapat Management Review setiap tahunnya,” Rachmat melengkapi.

Wujud keseriusan JAPFA menjaga kehalalan produknya juga terlihat dari adanya tim khusus yang bekerja untuk memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal berjalan dengan baik, yaitu Tim Manajemen Halal.

Di setiap unit pabrik akan dibentuk tim khusus yang diangkat oleh Plant Manager masingmasing unit. Tim tersebut terdiri dari setiap kepala departemen yang terkait dengan penerapan SJPH. Pada tim tersebut akan diketuai oleh Plant Manager agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan segera, tepat dan cepat.

Minimal salah satu anggota tim di tiap unit pabrik diwajibkan untuk mengikuti training SJPH eksternal pada Lembaga Pelatihan yang diakui oleh BPJPH dan bertahap training tersebut dilakukan bergantian pada setiap anggota tim. Kemudian hasil training eksternal tersebut di training ulang kepada tim internal perusahaan untuk semua lini departemen yang terkait dengan SJPH.

Well , dengan totalitas yang luar biasa dari JAPFA wajar akhirnya jika produk JAPFA telah didistribusikan di dalam maupun luar negeri, baik itu untuk end consumer maupun untuk layanan B2B. “Kami mengekspor karkas dan olahan ayam, serta yang terbaru adalah kami mampu mengekspor Live Bird ke Singapura pada 2023 lalu,” tutup Rachmat. (Syauqi Ahmad)

Foto: Istimewa

JAPFA Memastikan Kehalalan Daging Ayam yang Diproses

Bangun Kepercayaan dengan Sertifikasi Halal

Grup Sido Agung menetapkan standar dalam industri pangan dengan menghadirkan produk ayam potong berkualitas tinggi yang halal dan higienis.

Asrokh Nawawi

Director of Business and Marketing

PT Sido Agung Agro Prima

Grup Sido Agung berawal dari seorang peternak di desa Sidoagung, kecamatan Tempuran, daerah Magelang, di lereng Borobudur, pada tahun 1982. Nama desa tersebut kemudian menjadi nama grup usaha. Dari populasi awal 500 ekor di tahun 1982, kemudian tembus lebih dari satu juta ekor per 1999, telah menunjukkan usaha Grup

Sido Agung untuk terus berkembang. Dari yang awalnya hanya peternakan ayam, kemudian semakin terintegrasi dengan merambah pabrik pakan ternak, pembibitan ayam, rumah potong ayam (RPA), dengan bentuk kepemilikan sendiri, hingga kerja sama, dan tersebar nasional dari Sumatera hingga Sulawesi. Proses Produksi Ayam Potong yang Higienis dan Terkontrol

Grup Sido Agung memastikan bahwa setiap tahap produksi ayam potong dilakukan dengan higienis dan terkontrol. Proses dimulai dengan memastikan bahwa ayam yang dipotong adalah ayam yang sehat. Ayam-ayam yang telah dinyatakan sehat oleh dokter hewan kemudian dikirim ke lokasi pemotongan dan diistirahatkan minimal selama 30 menit untuk mengurangi stres. Setelah itu, ayam memasuki tahap penyembelihan yang dilakukan di Rumah potong ayam yang telah tersertifikasi NKV 1, HACCP serta Halal. Proses penyembelihan diawali proses stunning (pemingsanan), kemudian dilakukan penyembelihan secara manual dengan posisi ayam digantung dalam conveyor dan dilakukan oleh juru sembelih halal yang telah terlatih dan bersertifikat.

Foto: Istimewa

Ayam yang telah disembelih kemudian memasuki proses penirisan darah selama 3 menit, dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam air panas, lalu masuk mesin cabut bulu, pengeluaran jeroan ( eviscerating) , dan terakhir proses pencucian. Asrokh Nawawi, Direktur Bisnis dan Pemasaran Grup Sido Agung, menjelaskan, “Ayam yang telah disembelih lalu masuk ke pencucian dengan desinfektan khusus yang aman, yang tidak membahayakan untuk mencegah supaya bakteri dan virus itu tidak tumbuh.” Setelah tahap pencucian, ayam kemudian direndam dalam bak air dingin dan melalui proses chilling menggunakan screw chiller untuk memastikan pendinginan yang merata.

Proses selanjutnya adalah grading (pengelompokan) berat ayam sebelum dilakukan pengepakan. “Setelah grading, masuk ke pengepakan di ruang bersih. Jadi, antara ruangan bersih dan ruangan kotor ini juga dipisahkan,” tambah Asrokh. Ayam yang telah dibersihkan dan dipak kemudian dibekukan

dalam mesin pendingin ( blast freezer) dengan suhu hingga minus 48 derajat Celsius selama 8 jam untuk memastikan produk benarbenar beku. Setelah itu, ayam dipindahkan ke ruang penyimpanan berpendingin dengan suhu minus 20 derajat Celsius. Selama proses penyembelihan hingga masuk cold storage, proses ini diawasi ketat oleh QC dan tim halal produk juga secara periodik kita ambil sampel untuk diperiksa di laboratorium untuk memastikan produk tersebut aman dari kontaminasi bakteri juga mutu sesuai standar. Distribusi produk juga dilakukan menggunakan mobil dengan ruang berpendingin untuk menjaga kualitas tetap terjaga hingga sampai ke konsumen.

Pentingnya Sertifikasi Halal dalam

Meningkatkan Kepercayaan Pasar

Pada tahun 2017, Grup Sido Agung memperoleh sertifikat halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang merupakan tonggak penting dalam perjalanan perusahaan. Asrokh menjelaskan, “Waktu itu kami nyewa RPA-RPA yang tidak dipakai, kemudian kami operasionalkan. Semua operasional juga pegawai kami semuanya. Itu tahun 2017 kami sudah punya sertifikat halal dan NKV.” Sertifikat halal ini memberikan dampak positif bagi perusahaan, tidak hanya dari sisi kepercayaan konsumen, tetapi juga dalam peningkatan penjualan.

Dengan adanya sertifikat halal, Grup Sido Agung dapat memasuki pasar modern, industri, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang mempersyaratkan produk halal. Proses audit oleh calon pembeli juga menjadi bagian penting dalam menjaga standar ini. “Auditor internal kami juga melakukan audit, serta calon buyer kami juga melakukan audit,” kata Asrokh. Audit ini untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi sesuai dengan standar halal, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli benar-benar halal.

Foto: Istimewa

Proses Packing Karkas

di Sido Agung Group, Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk

Training Tim Halal untuk

Memastikan Keselarasan dalam

Jaminan Produk Halal

Sebelum mendapatkan sertifikat halal, Grup Sido Agung mengalami keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, pasca mendapatkan sertifikat halal, perusahaan dapat memasuki segmen industri olahan, hotel, restoran, dan kafe berskala nasional maupun internasional. “Begitu kami sudah ada RPA, kami sudah ada sertifikat halal, ini meningkat. Kami bisa masuk ke segmen hotel, restoran, kafe-kafe yang berskala nasional atau internasional,” ujar Asrokh. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat pengakuan terhadap jenama. Namun, mendapatkan sertifikasi halal bukan tanpa tantangan. Ketika mencoba masuk pasar ekspor seperti Singapura, Grup Sido Agung menghadapi tantangan terkait potensi Salmonella dan persaingan harga dengan Brasil dan Malaysia. “Singapura ini sebetulnya yang berat bukan halalnya, tapi potensi atau kekhawatiran mereka atas Salmonella, walaupun sebetulnya produk kita aman dari Salmonella ,” ungkap Asrokh. Meskipun demikian, fokus utama perusahaan tetap pada pasar domestik, mengingat potensi konsumsi ayam di Indonesia masih sangat besar.

Strategi Pemasaran dan Edukasi Konsumen

Sertifikat halal digunakan sebagai salah satu strategi utama dalam promosi dan pemasaran

produk. Grup Sido Agung menyampaikan kepada calon pelanggan bahwa produk mereka telah bersertifikat halal, memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan. “Kami sampaikan bahwa produk kami sudah bersertifikat halal, kami punya tim halal, kami punya tim juru sembelih halal yang memang sudah bersertifikat,” kata Asrokh. Ini memberikan nilai tambah tersendiri dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk lokal.

Grup Sido Agung juga fokus pada edukasi konsumen mengenai pentingnya memilih produk halal. “Ini adalah proses edukasi kepada masyarakat kita supaya lebih mencintai produk Indonesia dan produk yang betul-betul halalnya bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Asrokh. Edukasi ini penting untuk memperkuat jenama halal lokal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Dengan strategi pemasaran yang tepat dan komitmen terhadap standar halal, Grup Sido Agung terus berupaya memperluas pasar domestik. Fokus pada pasar lokal Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang berkualitas. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi Grup Sido Agung dalam menghadapi persaingan global di industri pangan yang semakin ketat. (Andika Priyandana)

Foto: Istimewa

Peranan Penting Juleha dan Penyelia

Halal Pada Sertifikasi Halal RPH

Jelang kewajiban halal tahap 1 pada 17 Oktober 2024, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan hewan merupakan satu diantara produk/jasa yang wajib disertifikasi halal. Sebagai upaya mempercepat sertifikasi halal produk makanan, sektor ini sangat krusial karena berada di hulu sebagai penyedia bahan baku daging halal untuk industri makanan. Namun beberapa kendala masih dihadapi, seperti belum adanya Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Penyelia Halal yang memiliki sertifikat kompetensi di tempat usaha penyembelihan.

Sertifikasi Halal Usaha Penyembelihan (UP)

Konsumsi protein hewani merupakan satu dari kebutuhan pangan yang perlu dicukupi. Mengutip data Badan Pangan Nasional (BPN), total kebutuhan rumah tangga akan protein hewani pada tahun 2023, mencapai 139,47 ribu ton daging sapi segar, dan 2,08 juta ton daging ayam ras. Kebutuhan daging ayam dipenuhi dari produsen lokal, sementara daging sapi selain dari lokal juga berasal dari impor.

Sertifikasi halal Rumah Potong Hewan/RPH maupun Rumah Potong Unggas (RPU) memegang peranan penting dalam penyediaan daging halal dari dalam negeri. Selain aspek kehalalan, RPH/RPU juga merupakan tempat yang rawan dan berisiko cukup tinggi dari paparan mikroba patogen. Oleh

karenanya aturan dasar mengenai sanitasi dan higenitas serta keamanan pangan sangat dipantau ketat oleh pemerintah melalui kewajiban sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Daging hewan sembelihan merupakan produk yang kritis dari sisi kehalalan maupun keamanan pangan. Aspek keamanan pangan produk daging segar maupun olahannya sentiasa dikawal dengan banyak regulasi. Mulai dari tingkat Undang-undang hingga Peraturan Menteri terkait. Produk daging segar merupakan kewenangan dari Kementerian Pertanian, sedangkan produk olahannya menjadi wewenang BPOM, kedua instansi tersebut diamanatkan untuk mengawasi mutu dan keamanannya. UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melengkapi regulasi dari sisi kehalalan produk. Regulasi tersebut saling terkait untuk menjaga produk daging sampai ke tangan konsumen dalam kondisi aman, bermutu, dan halal. Kendala Sertifikat Kompetensi Pada UP Berskala Mikro.

Selain RPH/RPU penyembelihan hewan saat ini juga banyak dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan/TPH dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU), yang dimiliki per orangan atau swasta skala UMK.

Permasalahan yang dihadapi TPH/TPU dalam proses sertifikasi halal diungkap dalam Online FGD Kendala dan tantangan Sertifikasi halal RPH RPU Di Indonesia, yang diadakan oleh IHATEC Publisher pada 30 Mei 2024. Ir. Elvina A. Rhayu, MP, salah satu narasumber yang juga sekaligus Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI), mengungkapkan salah satu kendala sekaligus tantangan pada TPH/TPU berskala UMK adalah sertifikasi kompetensi untuk Juleha dan Penyelia Halalnya.

Permasalahan yang diangkat terkait kesulitan pemenuhan persyaratan Kepkaban 77/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem JPH Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan

Foto: Istimewa

Ir. Elvina Agustin Rahayu, MP, Ketua ALPHI (Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia) Saat Menjadi Pembicara di FGD IHATEC Publisher

Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc, Kepala Pusat Sains Halal IPB University

Saat Menjadi Pembicara di FGD IHATEC Publisher

Unggas, yang mengharuskan sertifikasi kompetensi untuk Penyelia Halal dan Juleha. “Bagaimana memberlakukan (Kepkaban 77/2023-red) bagi TPU yang masih kecil kalau misalnya Penyelianya harus tersertifikasi kompetensi dan trainingnya, ini harus kita perhatikan”, ungkap Elvina.

Keberadaan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Penyelia Halal merupakan dua diantara persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal RPH/RPU. Juleha pada setiap RPH/RPU disyaratkan minimal 2 orang dan telah memiliki keahlian menyembelih serta memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal. Sementara Penyelia Halal, selain dipersyaratkan memiliki sertifikat kompetensi, juga bertugas mengawal proses produksi halal dari awal hingga akhir.

Peran Penting Juru Sembelih Halal dan Penyelia Halal

Penyembelihan halal didefinisikan sebagai menyembelih hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran makan sesuai dengan syariat Islam. Proses penyembelihan halal sangat penting untuk memastikan hasil sembelihan yang halal.

Sertifikasi halal jasa penyembelihan tidak hanya mengatur proses tata laksana penyembelihan saja. Hal itu dikarenakan terdapat juga titik kritis lain di sepanjang prosesnya. Titik kritis dimulai dari bahan baku termasuk hewan yang disembelih, proses pra penyembelihan, proses penyembelihan, proses pasca penyembelihan, dan seluruh fasilitas yang digunakan. Titik kritis ini harus dipastikan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), selain juga comply terhadap aspek sanitasi dan higienitas.

Juleha secara umum memiliki kemampuan teknis penyembelihan hewan, namun dalam bahasan sertifikasi kompetensi diperlukan kesamaan acuan untuk menilai sekaligus menjamin pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar. Penilaian kompetensi mengacu pada standar tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Demikian halnya dengan Penyelia Halal. Untuk memastikan Juleha dan Penyelia Halal berkompeten, terlebih dahulu diperlukan pemberian pelatihan berbasis SKKNI yang terkait tugas dan fungsinya. Pasca pelatihan, pemahaman Juleha dan Penyelia Halal akan diuji oleh Lembaga Sertifikasi Personil (LSP). Setelah dinyatakan lulus, maka personil Juleha dan Penyelia Halal akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku 3 tahun (Juleha) dan 4 tahun (Penyelia Halal).

Pelatihan dan sertifikasi personil tentu membutuhkan pembiayaan yang kontinyu mengingat terdapat masa berlaku dari setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan. Pembiayaan ini yang nampaknya masih menjadi kendala, khususnya pada RPH/RPU maupun TPH/TPU berskala UMK.

Percepatan sertifikasi halal RPH/RPU dilakukan melalui peningkatan jumlah Juleha dan Penyelia Halal bersertifikat kompetensi, “Ini peran yang bisa dilakukan halal science perguruan tinggi”, ungkap Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc - Halal Science Center IPB ketika menjelaskan peranan halal science center dalam menghadapi kendala dan tantangan sertifikasi halal RPH/RPU.

Lebih lanjut Prof. Khaswar juga menyinggung dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran pelatihan dan sertifikasi Juleha dan Penyelia Halal pada RPH/RPU. “Untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi untuk Juleha dan Penyelia Halal maka perlu dukungan alokasi anggaran baik dari pusat maupun daerah”, ujarnya.

Alhasil, standarisasi terkait faktor mutu, keamanan pangan, dan kompetensi personil merupakan hal yang penting dan tidak bisa dikompromi. Pemenuhannya merupakan jaminan keberlangsungan penyediaan daging halal tak hanya di Indonesia namun juga di tingkat global.

(Anidah)

Foto: Istimewa

Menjejak Penyediaan

Daging Halal di Arab Saudi

Di tengah gurun pasir yang luas dan tradisi yang mendalam, proses penyediaan daging halal di Arab Saudi berkembang menjadi simbol kepercayaan dan kualitas yang melampaui batas-batas geografis.

Kabah yang menjadi kiblat umat Islam sedunia terletak di Arab Saudi. Maka dipahami jika proses penyediaan daging halal di Arab Saudi menjadi perhatian dan rujukan sesama negara yang memiliki banyak penduduk Muslim. Daging halal tidak hanya merupakan komponen esensial dalam diet masyarakat Arab Saudi, tetapi juga simbol dari pemenuhan kewajiban religius dan kualitas hidup.

Di kerajaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, standar halal menjadi penentu utama dalam industri pangan. Saudi Arabian Standards Organization (SASO) memainkan peran kunci dalam menetapkan standar ini, yang mencakup semua tahap produksi mulai dari bahan baku hingga pengolahan dan penyimpanan (saso.gov.sa). Standar ini menjamin bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya mematuhi syariat Islam, tetapi juga memenuhi ekspektasi kualitas dan keamanan pangan yang tinggi.

Sejarah dan Latar Belakang

Sejak dekade 1970-an, Arab Saudi telah memainkan peran penting dalam industri halal global dengan fokus pada sertifikasi produk makanan. Otoritas Makanan dan Obat-obatan Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority - SFDA) melalui Saudi Halal Center, telah mengembangkan proses aplikasi sertifikasi halal yang terstruktur. Proses ini dimulai dengan pengiriman permintaan sertifikasi halal, diikuti oleh peninjauan kelayakan pemohon oleh tim administrasi halal. Pemohon yang memenuhi syarat akan menandatangani kontrak yang mencakup biaya audit, dan tim audit akan memverifikasi kepatuhan fasilitas dengan standar halal (SFDA).

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi komite halal, sertifikat halal dikeluarkan bagi pemohon yang disetujui. Meskipun seluruh produksi di Arab Saudi dianggap halal, tidak semua produk secara eksplisit distempel dengan label ‘Halal’. Namun, SFDA memastikan bahwa standar yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dan standar kualitas serta keamanan pangan internasional (Ai-Kinani, 2024).

Pengakuan internasional terhadap standar halal Saudi, termasuk kerja sama dengan Indonesia, telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk halal. Ini menegaskan posisi Arab Saudi sebagai pemimpin dalam memberikan jaminan halal, yang tidak hanya mencakup makanan tetapi juga berkembang ke berbagai aspek lain dari kehidupan sehari-hari (Kemenag RI, 2024).

Proses Penyediaan Daging Halal

SFDA menyediakan informasi yang baik mengenai bagaimana proses penyediaan daging halal di Kerajaan Arab Saudi. Proses penyediaan daging halal di Arab Saudi mengikuti standar yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam dan kualitas produk. Tahapan produksi dimulai dengan pemilihan hewan yang sehat dan sesuai dengan kriteria halal. Proses penyembelihan halal di Arab Saudi diatur dengan sangat ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam. Penyembelihan harus dilakukan oleh juru sembelih yang memiliki sertifikat kompetensi halal, yang menunjukkan bahwa mereka telah dilatih dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas halal Saudi. Sebelum penyembelihan, juru sembelih harus mengucapkan “Bismillah” untuk menegaskan niat bahwa penyembelihan dilakukan untuk Allah swt. Ini adalah bagian penting dari proses yang membedakan daging halal dari non halal.

Selama penyembelihan, juru sembelih harus memastikan bahwa hewan tidak menderita. Ini melibatkan penggunaan alat yang tajam untuk memastikan penyembelihan yang cepat dan efisien, serta menghindari penderitaan yang tidak perlu pada hewan. Hewan juga harus diarahkan ke arah kiblat (arah Kabah di Mekah) saat penyembelihan. Setelah penyembelihan, darah harus dibiarkan mengalir keluar sepenuhnya, karena darah dianggap najis dalam Islam dan tidak boleh dikonsumsi. Proses ini juga membantu dalam menjaga kualitas daging dan memperpanjang masa simpan. Setelah itu, proses pengolahan meliputi pengulitan, pengeluaran jeroan, dan penanganan karkas dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi.

Pemisahan lokasi penampungan hewan dan pemotongan dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang dan memastikan kehalalan produk. Setiap langkah dalam proses ini diawasi

oleh Saudi Halal Center, yang berada di bawah naungan SFDA, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Proses pengemasan produk halal di Arab Saudi diatur dengan standar yang sangat ketat untuk memastikan bahwa setiap produk yang mencapai konsumen memenuhi kriteria halal yang ditetapkan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan bahan yang telah mendapatkan sertifikasi halal, yang menjamin bahwa bahan tersebut tidak mengandung unsur haram atau najis. Informasi produk yang disajikan pada kemasan harus jelas dan akurat, mencakup detail seperti nama produk, daftar bahan, tanggal kadaluwarsa, dan informasi nutrisi. Informasi ini harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SFDA, guna memastikan informasi tersebut dapat dipercaya dan mudah dipahami konsumen.

Setelah proses pengemasan, produk halal didistribusikan ke pasar melalui sistem distribusi yang telah dirancang khusus untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk. Sistem ini mencakup transportasi yang sesuai, yang memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi yang baik dan tidak terkontaminasi selama perjalanan dari fasilitas produksi hingga ke tangan konsumen. Distribusi juga diawasi untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke pasar benar-benar sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.

Dengan proses yang terintegrasi dan diawasi secara ketat, Arab Saudi menjamin bahwa daging halal yang disediakan tidak hanya memenuhi standar religius tetapi juga standar kesehatan dan keamanan pangan yang diakui secara internasional.

Tantangan dan solusi

Dalam upaya mempertahankan standar halal, Arab Saudi menghadapi tantangan seperti konsistensi dalam penerapan standar dan pengakuan internasional. Solusi yang diterapkan termasuk kerja sama dengan Indonesia untuk saling pengakuan standar halal, memperkuat hubungan perdagangan dan memudahkan akses pasar (Kemenag RI, 2024).

Inovasi terkini seperti daging yang dihasilkan di laboratorium juga menjadi topik penting. Para ulama seperti Sheikh Abdullah AlManea, Abdullah al-Mutlaq, dan Saad Al-Shathry telah memberikan pandangan bahwa daging yang dibudidayakan dapat dianggap halal jika memenuhi kriteria tertentu, seperti sumber sel induk yang halal, daging yang dibudidayakan dapat dimakan dan tidak membahayakan kesehatan manusia, serta terkonfirmasi oleh spesialis seperti agen regulasi makanan negara (Gulfood, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam mengintegrasikan inovasi dengan prinsip-prinsip halal, memastikan bahwa produk halal tetap relevan di era modern. (Andika Priyandana)

Sudah Halal Sedari Awal

KOKO KRUNCH adalah sebuah merek yang sukses meraih pasar sereal sarapan di Indonesia. Selain kepiawaiannya dalam strategi pemasaran, hal lain yang menjadi kunci keberhasilan adalah komitmen KOKO KRUNCH terhadap jaminan produk halal.

Kalau belum makan nasi, berarti belum sarapan. Itulah persepsi yang sudah lama terbangun di kebanyakan masyarakat Indonesia. Meski sudah makan mie atau roti yang cukup banyak, tetap saja mengaku belum sarapan apabila belum makan nasi.

Itu semua terjadi karena faktor kebiasaan kebanyakan masyarakat Indonesia yang memang tidak bisa meninggalkan makanan utama berupa nasi. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi produk sereal sarapan, KOKO KRUNCH yang pertama kali hadir pada 1993. Liena Desbi Fryandika, Brand Manager Nestlé Breakfast Cereals menceritakan, “Kami menyadari bahwa minat menu sarapan masyarakat di Indonesia yang masih terfokus pada nasi. Untuk itu, kami fokus untuk menyampaikan tentang keunggulan atau nilai lebih yang bisa didapatkan dari menu sereal sarapan seperti KOKO KRUNCH”.

Desbi mengungkapkan bahwa pada saat pertama kali KOKO KRUNCH diluncurkan cukup mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena saat itu belum banyak pilihan menu sereal sarapan di Indonesia. “Kehadiran KOKO KRUNCH memberikan alternatif menu sarapan yang baru,” imbuh Desbi.

Tantangannya, tentunya, adalah bagaimana strategi KOKO KRUNCH dalam memasarkan produknya dengan tepat dan baik, diimbangi edukasi bagi masyarakat tentang pilihan menu sarapan dengan pilihan gizi yang lebih baik.

Foto: Istimewa

Liena Desbi Fryandika

Brand Manager Nestle Breakfast Cereals

Dari situ, KOKO KRUNCH mulai mendapatkan feedback yang bisa dibilang sangat baik dari masyarakat. “KOKO KRUNCH yang pertama kali hadir dengan rasa cokelat, sukses merebut hati konsumen pada waktu itu,” terang Desbi.

Pengawasan Produk Halal yang Ketat dan Terperinci

Menyadari pasar Indonesia merupakan salah satu konsumen halal terbesar di dunia, Nestlé Indonesia dalam hal ini salah satu merek kami, KOKO KRUNCH benar-benar memerhatikan produksi halal bagi KOKO KRUNCH.

Seluruh bahan dan material yang digunakan dalam pembuatan produk dipastikan dan dijamin halal. “Bahkan jaminan halal ini tidak hanya untuk produk yang saat ini saja, tapi juga untuk produk yang dikembangkan untuk masa mendatang. Selain bahan baku, proses pembuatannya juga dipastikan halal,” jelas Desbie.

Sementara itu, Valerie Donna Rotarie, Regulatory & Scientific Affairs Specialist PT Nestlé

Indonesia menambahkan bahwa semua produk Nestlé yang dipasarkan di Indonesia adalah halal. Pondasi dasar yang dianut PT Nestlé Indonesia adalah kepatuhan. Salah satunya diaplikasikan berupa pengurusan sertifikasi halal sebelum produk dipasarkan.

“Satu hal yang dapat saya tekankan ialah PT Nestlé Indonesia menerapkan sistem halal yang sangat komprehensif, yaitu Kebijakan Halal dan Sistem Jaminan Produk Halal untuk semua produk yang dipasarkan di sini baik yang dihasilkan dari pabrik dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri,” seru Donna.

Secara rinci, Donna menjelaskan tentang tahapan-tahapan produksi halal yang diterapkan di PT Nestlé Indonesia. “Pada saat kami ingin mendapat supply dari pabrik tertentu, kami selalu memastikan terlebih dulu apakah fasilitas dan lini produksi tersebut dapat dihalalkan. Apabila iya, selanjutnya kami akan memulai proses pengembangan Sistem Jaminan Produk Halal di pabrik tersebut, termasuk pelatihan terhadap

Foto: Istimewa

Valerie Donna Rotarie Regulatory & Scientific Affairs Manager

tim yang akan bertanggung jawab untuk halal,” detailnya.

Baru setelah itu, kebijakan halal disosialisasikan ke seluruh stakeholder, termasuk pemasok bahan baku, kemasan dan semua bahan yang digunakan untuk menjamin semua bahan yang digunakan selalu halal. Tidak sampai di situ, pihaknya juga selalu memastikan kehalalan dalam setiap proses kritis yaitu pembelian bahan, penerimaan bahan, pemilihan bahan, pengembangan produk sampai proses produksi produk hingga didistribusikan ke pasar.

“Dengan adanya Sistem Jaminan Produk Halal serta kolaborasi bersama seluruh stakeholders terkait, kami memastikan bahwa produk yang dipasarkan adalah produk yang aman, berkualitas serta halal,” tegas Donna.

Perlu diketahui, KOKO KRUNCH yang saat ini dipasarkan di Indonesia merupakan produk impor dari tiga pabrik Nestlé yang berada di Malaysia, Filipina dan Polandia.

Lalu, bagaimana pihak Nestlé Indonesia bisa memastikan jika produksi negara lain tersebut halal? Tim Regulatory & Scientifc Affairs Nestlé

Indonesia secara teliti dan terperinci akan membantu pengembangan tim halal luar negeri mulai dari membentuk sistem jaminan produk halal, kebijakan halal, pelatihan halal, hingga audit internal sampai dipastikan produk tersebut halal sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal Nestlé Indonesia dan siap untuk dikirim ke Indonesia.

Untuk pabrik yang berada di negara lain, Donna berperan sebagai advisor yang melatih dan menjamin sistem pengembangan halal, utamanya untuk pasar Indonesia yang dikenal paling ketat.

“Semua tahapan kami laksanakan sebagai bagian dari kepatuhan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Kami menyadari bahwa halal merupakan salah faktor penting yang menjadi alasan para konsumen di Indonesia. Untuk itulah, halal menjadi prioritas kami dalam berbisnis,” timpal Desbie.

Komitmen dan kejelian Nestlé dalam memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, menjadikan KOKO KRUNCH sukses menjadi market leader untuk kategori sereal sarapan di Indonesia.

Foto: Istimewa

Karyawan Nestle Indonesia Mengikuti Pelatihan Halal bersama IHATEC

Temukan Jawabannya di BAGAIMANA MEREK ANDA BISA

BAGAIMANA MEREK ANDA BISA

MERAIH TOP HALAL AWARD ?

MERAIH TOP HALAL AWARD ?

Survei yang melibatkan responden milenial di 5 kota

Prilaku dan preferensi milenial dalam pembelian

Persepsi milenial terhadap produk halal

Merek halal yang paling diingat milenial

0812 9059 4266

ihatecmr

besar indonesia

Dapatkan laporan lengkap hasil survei TOP Halal Index 2024, seperti :

Merek halal yang paling banyak dibeli milenial

Loyalitas milenial terhadap merek halal

Dan informasi penting lainnya

HUBUNGI KAMI!

Bogor Icon Center O ce 3rd Floor, Bukit Cimanggu City Jl. Sholeh Iskandar No.1, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor 16168

The 2nd European Halal Congress di Sarajevo

The 2nd European Halal Congress diadakan di Sarajevo pada 28 dan 29 Mei 2024. Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Agency for Halal Quality Certification bekerja sama dengan Halal Certification Body Halal Control GmbH dari Jerman, Fakultas Ilmu Islam Universitas Sarajevo, Fakultas Teknologi Universitas Tuzla, Asosiasi Nutrisi dan Dietetika “Food for Health ” , dengan dukungan dari Institute for Standardization and Metrology of the Organization of Islamic Cooperation (SMIIC/OIC). Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 150 perwakilan lembaga komunitas Islam di Bosnia dan Herzegovina, otoritas legislatif dan eksekutif, direktur lembaga negara, kedutaan besar di Bosnia dan Herzegovina, dekan dan perwakilan komunitas akademik, perwakilan perusahaan, lembaga sertifikasi halal dan media, serta tamu undangan lainnya dari dalam dan luar negeri.

Kongres ke-2 dibagi menjadi 6 sesi yang berlangsung selama dua hari. Pembicara dan panelis dari 15 negara di seluruh dunia mempresentasikan karya dan temuan mereka. Terdapat 24 presentasi lisan dan 8 presentasi poster. Topik presentasi mencakup berbagai aspek industri halal seperti sertifikasi halal, akreditasi, kebersihan, pariwisata, gastronomi, inovasi, keuangan Islam, dan tantangan dalam sertifikasi dan perdagangan.

The 2nd European Halal Congress di Sarajevo adalah pertemuan utama di bidang industri halal di Eropa, bertujuan mengumpulkan dan menyatukan para ahli dari industri halal global untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Kongres

ini menonjol dengan pengaruh ilmiah dan sosialnya, menampilkan berbagai pencapaian dalam produksi, pengolahan, standarisasi kualitas, dan inovasi di industri halal. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, kongres ini berupaya memajukan standar kualitas halal di tingkat domestik dan internasional. Dr. Hfz. Mensur Malkić, yang meresmikan kongres sebagai Utusan Mufti Besar Bosnia dan Herzegovina, menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, lembaga penelitian, sektor keuangan, dan industri untuk memastikan standar halal diakui secara global.

“Acara seperti ini penting untuk menghubungkan lembaga sertifikasi halal, badan akreditasi, produsen, lembaga pendidikan dan peneliti, organisasi pemerintah, dan pemimpin dari berbagai sektor. Ini adalah kesempatan untuk berbagi inovasi, penelitian, dan pengalaman yang dapat membantu memajukan misi bersama kita. Ini memungkinkan kita mengidentifikasi tantangan yang kita hadapi dan menemukan solusi bersama yang akan membawa kita menuju pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan,” kata Dr. Damir Alihodžić, Ketua Komite Penyelenggara European Halal Congress (BiH).

The 2nd European Halal Congress diperkaya dengan publikasi Book of Abstracts and Papers serta Juornal of Halal Quality and Certification (edisi ketiga), yang memuat 29 abstrak dan 8 makalah lengkap, memberikan nilai khusus pada acara ini. Dr. Jašić, Pemimpin Redaksi, menekankan bahwa kongres ini bertujuan mempromosikan halal melalui profesi dan ilmu pengetahuan, dengan 28 makalah dipresentasikan secara lisan atau poster, memberikan karakter pendidikan bagi perwakilan komunitas Islam, lembaga negara, akademisi, dan produsen yang hadir. Acara ini didukung oleh sponsor utama seperti BBI Banka Sarajevo dan perusahaan bersertifikat halal, dengan sponsor media dari Pusat Media Komunitas Islam di Bosnia dan Herzegovina serta platform profesional “WASABIH”.

Foto: Istimewa

The 2nd European Halal Congress

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi

Halal UMKM Hingga 2026

Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dari semula 17 Oktober 2024 menjadi 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri yang digelar pada Rabu, 15 Mei 2024. Sementara itu, kewajiban sertifikat halal tetap berlaku bagi usaha berskala besar hingga 17 Oktober 2024 mendatang. Presiden Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) untuk mengatur perubahan tersebut.

Kendala Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam kesempatan yang sama, Menteri

Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM ditunda lantara targetnya tidak mungkin terkejar hingga Oktober tahun ini. Teten menjelaskan, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag baru mensertifikasi 44,4 juta dari total UMKM di Indonesia. Artinya, masih ada 15,4 juta UMKM yang perlu disertifikasi.

Menurutnya, jika dipaksakan berlaku pada Oktober 2024, BPJPH perlu mengeluarkan 102 ribu sertifikat per hari, jauh dari kemampuan rerata BPJPH saat ini yang hanya sekitar 2.678 sertifikat per hari. UMKM akan terjerat hukum lantaran produknya belum tersertifikasi halal jika kebijakan tetap dilaksanakan tahun ini. Sehingga penundaan ini juga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada usaha rakyat tersebut.

Respon Kemenag Terkait Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal

Sejalan dengan Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan,

kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026.

Adapun bagi selain produk UMK yang terkategori self declare, misalnya produk usaha menengah dan besar, menurut Menag, kewajiban sertifikasi halalnya tetap diberlakukan mulai 18 Oktober 2024. Lebih lanjut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Muhammad Aqil mengatakan, seiring adanya penundaan kewajiban sertifikasi halal, pihaknya akan segera membahas hal teknisnya dengan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM, lainnya.

“Penundaan kewajiban sertifikasi halal ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) serta para stakeholder terkait untuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, pendataan, layanan yang terintegrasi, dan pembinaan serta edukasi sertifikasi halal”, sambung Aqil.

Teten Masduki Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Foto: (Dok. Kementerian Koperasi dan UKM)

Minangkabau Halal Festival 2024

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat memberi angin segar bagi pengembangan ekonomi syariah di Ranah Minang. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat otonomi daerah, namun juga menetapkan nilai-nilai syariah sebagai karakteristik dan pedoman pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang (UNP), dan Event Organizer Nasional Syakaa Organizer kembali menyelenggarakan Minangkabau Halal Festival (MHF) 2024 di Gedung Auditorium UNP pada hari Kamis (30/5/2024).

Festival ini berlangsung dari 30 Mei hingga 3 Juni 2024 sebagai sarana edukasi halal dan untuk mendukung perkembangan industri halal serta ekonomi syariah di Sumatera Barat.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Serta, Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P beserta istrinya H. Harneli Bahar, Rektor UNP yang diwakili oleh Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat

Ahmad Wira, Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP) UNP Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D, serta Ketua Industri Halal Prof. Irwandi Jaswir.

Dalam sambutannya, Mahyeldi mengungkapkan harapannya agar program dan produk ekonomi Sumatera Barat dapat berkembang lebih baik. Serta, mendorong

agar retail modern yang dikelola oleh masyarakat Minang dapat tumbuh lebih baik, sehingga tenaga kerja dan produk-produknya dapat mendukung program yang ada di Sumbar, baik melalui acara Minangkabau Halal Festival ini maupun event lainnya.

Ahmad Wira menyatakan kehadirannya di MHF ini untuk menunjukkan bagaimana masyarakat ekonomi syariah turut berperan dalam perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Ia juga menambahkan bahwa Mahyeldi bercita-cita menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal di Indonesia dan dunia. Dengan penyelenggaraan Minangkabau Halal Fest, diharapkan percepatan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat branding produk UMKM halal dari Sumatera Barat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Minangkabau Halal Festival 2024 Sukses

Digelar pada 30 Mei 2024 hingga 03 Juni 2024

Foto: Youtube Wapres RI

Menyasar Sektor Hulu, BPJPH

Edukasi Sertifikasi Halal

Jasa

Penyembelihan Serentak di 11 Provinsi

BPJPH Terus Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Sertifikasi Halal kepada Para Pelaku Usaha

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama terus mendorong pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya dengan kembali membuka layanan sertifikasi halal on the spot di 11 provinsi. Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa tim layanan telah diturunkan untuk mendatangi lokasi pelaku usaha sektor hulu yakni penyedia daging hasil sembelihan berdasarkan jumlah konsumsi daging serta ketersediaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) terbanyak.

Aqil, menegaskan pentingnya kegiatan ini mengingat jasa penyembelihan dan hasil sembelihan adalah sektor hulu yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa produk pangan asal hewan yang harus terjamin kehalalannya, serta mengingat jasa penyembelihan dan hasil sembelihan berperan penting dalam rantai nilai industri makanan halal di Indonesia. Sektor penghasil produk berupa

daging tersebut merupakan bahan dengan titik kritis kehalalan yang tinggi.

Pemberlakuan

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menunjukkan pentingnya RPH bersertifikat halal. Produk makanan mendapat prioritas untuk disertifikasi halal, dan RPH memegang peranan penting dalam industri pangan asal hewan yang halal dan sehat. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah, menjelaskan bahwa kegiatan edukatif bertajuk ‘Halal dari Hulu, Yuk Kita Mulai Dulu’ digelar di 11 provinsi pada 29-30 Mei 2024 sebagai rangkaian kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) dengan melibatkan para stakeholder terkait.

Kegiatan ini berupa bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi halal jasa dan hasil sembelihan, dengan sasaran peserta kegiatan yaitu pimpinan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas, Juru Sembelih Halal (Juleha), Penyelia Halal, pelaku usaha daging, asosiasi Juleha dan asosiasi RPH Indonesia. Adapun provinsi yang dipilih berdasar jumlah konsumsi daging dan ketersediaan RPH-R/U ber-NKV terbanyak menurut provinsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan teknis bagi pelaku usaha sektor hulu penghasil daging dalam melaksanakan sertifikasi halal. Selain sebagai wadah edukasi bersama dengan stakeholder terkait, kegiatan ini juga menyediakan bimbingan teknis sertifikasi halal, bahkan layanan sertifikasi halal on the spot agar pelaku usaha dapat langsung mengajukan pendaftaran sertifikasi halal, bertepatan dengan momentum menyambut hari raya Idul Adha.

Foto: BPJPH

Kiat Memilih Daging yang Halal & Thoyyib

Konsumsi protein hewani sangat penting bagi tubuh kita. Protein hewani memiliki kelebihan dibanding protein nabati karena memiliki digestible indispencable amino acid score (DIAAS) > 100, artinya protein hewani lebih optimal diserap oleh tubuh. Selain itu kandungan asam amino esensial pada protein hewani lebih lengkap dibanding protein nabati. Kandungan mikronutrein seperti Vitamin B12, Vitamin D, DHA, zat besi dan zinc pun banyak terdapat pada protein hewani. Zat-zat tersebut sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan sel-sel di dalam tubuh.

Daging sapi dan unggas adalah 2 jenis sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Meski demikian mengonsumsi daging sapi dan daging ayam tak selalu aman. Beberapa hal perlu diperhatikan seksama oleh konsumen ketika hendak mengonsumsinya. Risiko dapat muncul karena penanganan hewan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan dapat menurunkan kualitas daging yang berdampak pada keamanan dan kehalalannya. Belum lagi dengan kerap ditemukannya kasus pemalsuan/pengoplosan khususnya pada daging sapi, atau kasus daging ayam ras yang berasal dari ayam bangkai (mati sebelum disembelih).

Sebagai muslim terdapat dua aspek penting yang perlu senantiasa diperhatikan, yaitu aspek Halal dan Thoyyib. Halal berhubungan dengan status hukum dalam Islam. Daging sapi dan ayam merupakan 2 jenis daging yang dihalalkan untuk dikonsumsi, namun proses penyembelihannya ikut menentukan kehalalannya. Adapun Thoyyib

bermakna aman untuk dikonsumsi, bersih dari kotoran dan najis, serta bermutu. Kedua aspek tersebut menjadi rambu bagi umat muslim ketika memilih daging untuk dikonsumsi.

Standar Mutu & Keamanan Daging

Daging yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, dimulai pada waktu hewan masih hidup. Pada tahap pemeliharaan ini, pemberian pakan, tata laksana pemeliharaan hewan, hingga perawatan dan kesahatan menjadi faktor penentu. Faktor kedua adalah setelah penyembelihan atau pemotongan, yaitu pada saat pengeluaran darah dan risiko kontaminasi sesudah hewan dipotong.

Untuk menjaga mutu daging dan keamanannya, kualitas daging sapi maupun ayam ras telah distandarisasi di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar mutu karkas dan daging

ayam ras diatur dalam SNI 3924:2023. Sedangkan standar mutu karkas dan daging sapi tertuang dalam SNI 3932:2008.

Kedua standar tersebut mengklasifikasikan jenis daging menjadi 3 kelas atau mutu, dan menetapkan persyaratan fisik, mikrobiologi, dan kimia untuk masing-masing kelas atau mutunya.

Pada daging sapi, penggolongan potongan daging berdasarkan kelasnya terdiri atas 3 kelas yaitu golongan kelas I, II dan III. Kelas I meliputi has dalam (tenderloin), has luar (sirloin) dan lamusir (cube roll). Kelas II meliputi tanjung (rump), kelapa (round), penutup (topside), pendasar (silverside), gandik (eye round), kijen (chuck tender), sampil besar (chuck) dan sampil kecil (blade). Dan Kelas III meliputi sengkel (shin/shank), daging iga (rib meat), samcan ( thin flank) dan sandung lamur (brisket).

Pada daging ayam ras dibagi menjadi menjadi 3 level mutu; Mutu I, Mutu II, dan Mutu III, ketiganya didasarkan pada kualitas dagingnya. Ketiga tingkatan kelas dan mutu tersebut kemudian ditetapkan persyaratan fisik, mikrobiologi, hingga kimianya.

Pada daging sapi persyaratan fisik yang ditetapkan diantaranya warna daging dari merah terang untuk kelas I (skor 1-5), kelas II berwarna merah kegelapan (skor 6-7), kelas III berwarna merah gelap (skor 8-9). Warna lemak kelas I memiliki warna putih, sedangkan kelas II dan III berwarna putih kekuningan serta warna kuning dengan skor 7-9. Sedangkan tekstur daging pada kelas I, II dan III berturut-turut halus, sedang dan kasar.

Pada daging ayam ras, persyaratan fisik meliputi: faktor keutuhan karkas (tulang patah atau hilang, persendian lepas, kulit sobek, daging sobek maupun hilang); Perubahan warna (selain memar); dan Kebersihan (ada/tidak adanya bulu tunas, bulu halus hingga kotoran dan darah).

Persyaratan kimia ditetapkan untuk residu antibiotik pada daging ayam ras yang meliputi residu antibiotik golongan beta lactam, tetrasiklin, aminoglikosida, dan makrolida. Keempat jenis antibiotik tersebut harus negatif.

Terakhir persyaratan mikrobiologi yang ditetapkan secara terpisah dalam SNI 9159:2023 tentang Kriteria Mikrobiologis Pangan Asal Hewan. Di dalamnya termasuk untuk produk daging sapi, ayam ras, dan hewan konsumsi lainnya. Persyaratan yang ditetapkan secara umum meliputi Angka Lempeng Total (ALT) dan keberadaan bakteri patogen bawaan daging.

ALT menunjukkan banyaknya mikroorganisme yang terdapat pada produk daging. Semakin tinggi ALT maka mikroorganismenya pun semakin banyak. Daging merupakan media pertumbuhan yang baik bagi mikroorganisme, sehingga secara alami akan ditemukan sejumlah tertentu bakteri pada daging. Umumnya bakteri tersebut akan mati dengan pengolahan/pemasakan yang benar. Namun jika daging tidak diproses dengan baik pasca pemotongan, bakteri akan tumbuh semakin banyak berakibat pada penurunan mutu daging.

Keberadaan bakteri patogen pada daging juga perlu mendapat perhatian, karena jenis bakteri

ini dapat membahayakan kesehatan manusia apabila masuk ke dalam tubuh. Pada daging sapi dan daging ayam, patogen yang perlu diwaspadai seperti Staphylococcus aureus dan Salmonella spp. Sementara bakteri patogen pada bagian jeroannya yaitu Enterobacteriaceae.

9 Cara Memilih Daging yang Berkualitas dan Halal

Kesesuaian mutu dan keamanan daging memang telah ditetapkan, namun belum berkorelasi dengan pengawasannya di lapangan. Sebagai konsumen kita tetap perlu memilih produk daging yang akan dibeli. Hal tersebut karena masih sering ditemui produk daging yang tidak berkualitas beredar khususnya di pasar tradisional. Belum lagi dengan adanya oknum tak bertanggung jawab yang kerap mengoplos daging sapi misalnya, dengan daging celeng.

1. Warna Daging. Daging sapi yang berkualitas dan fresh berbeda dengan daging yang sudah busuk. Cara paling mudah membedakannya

melalui warnanya. Daging sapi yang masih fresh berwarna merah dan segar, tidak pucat dan tidak kotor. Tingkatan warna merah pada daging sapi juga berbeda-beda tergantung dari kelas dagingnya. Variasi warna daging sapi juga ditentukan dari jenis hewan secara genetik dan usianya. Misalnya warna daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah, daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Daging berkualitas baik mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap.

Warna daging ayam segar yang baru dipotong biasanya putih kemerahan atau merah muda. Penampakan lain yang dapat diamati selain warna pada daging ayam, adalah kondisi lubang pori bekas pencabutan bulu yang masih tertutup, menandakan baru dicabuti bulunya sehingga ayam masih segar. Pada daging ayam yang sudah tidak segar kondisi porinya sedikit terbuka karena tekstur daging yang mengeras dan tidak elastis.

2. Tekstur Daging. Daging sapi yang fresh memiliki tekstur yang terasa kenyal. Jika setelah

adalah

ditekan sedikit daging kembali ke posisi semula berarti daging tersebut masih baru dan segar. Sementara daging sapi yang mulai mengalami pembusukan akan terasa lembek dan tidak kembali ke bentuk semula saat ditekan.

Pada daging ayam segar teksturnya akan elastis dan tidak terlalu keras. Sifat elastisitasnya bisa diketahui dengan menekan dagingnya, daging akan kembali seperti semua sesaat setelah ditekan. Sebaliknya daging ayam yang sudah busuk teksturnya akan lembek, berair, serta mudah hancur saat ditekan. Jika saat ditekan muncul bercak darah pada permukaan daging, menandakan proses penanganan ayam dilakukan dengan kasar. Adanya darah pada daging ayam menjadikannya berisiko terkontaminasi bakteri dan berbahaya untuk dikonsumsi.

3. Bau/Aroma daging. Daging sapi yang segar memiliki aroma yang segar dan bau khas “sapi”. Sementara daging yang busuk akan menimbulkan aroma tidak sedap atau bau busuk, dan tercium sedikit asam. Untuk daging ayam segar akan mengeluarkan aroma khas, tidak bau amis, atau bau busuk yang menyengat. Pedagang nakal seringkali mengelabui dengan menyuntikan formalin pada daging ayam yang tidak segar agar terlihat segar. Cara membedakannya bisa dengan membaui daging ayam, jika terdapat aroma menyengat seperti obat maka dipastikan telah disuntik formalin.

4. Pastikan daging tidak berair. Daging sapi segar tidak berair dan relatif kering permukaannya, sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme. Adapun cairan berwarna merah mirip darah pada daging bukanlah darah melainkan “sari” yang dikeluarkan dari daging tersebut. Jika menemui daging sapi yang mengeluarkan banyak air dipastikan daging tersebut sudah cukup lama berada di udara bebas. Daging dengan permukaan yang relatif kering juga mempengaruhi daya simpannya menjadi lebih lama.

Demikian halnya pada daging ayam perlu dipilih yang tidak mengeluarkan cairan. Jika didapati cairan yang keluar dari karkas ayam dengan tekstur bertepung atau berpasir sebaiknya dihindari. Tekstur tersebut bisa jadi

sisa bahan kimia yang tidak terbilas. Biasanya bahan kimia tertentu ditambahkan dengan cara direndam bersama dengan karkas ayam.

5. Keempukan . Keempukan daging sapi ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Susunan jaringan ikat akan semakin banyak pada hewan yang tua usianya, efeknya daging yang dihasilkan semakin alot. Daging yang segar akan memiliki konsistensi yang kenyal, tidak keras, dan tidak lembek, saat ditekan.

6. Kandungan lemak ( Marbling ) adalah lemak yang terdapat diantara serabut otot ( intramuscular ). Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging pada wkatu dipanaskan. Kandungan lemak inilah yang berpengaruh terhadap cita rasa daging saat diolah.

7. Serat daging pada permukaan daging sapi menentukan hasil olahan daging. Jika menginginkan daging yang cepat empuk saat dimasak, pilihlah daging sapi dengan serat kecil pada permukaannya. Daging sapi dengan serat yang besar mungkin membutuhkan ekstra waktu memasak untuk membuatnya empuk.

8. Kulit ayam dapat menjadi indikator kesegaran daging. Daging ayam segar biasanya memiliki kulit ayam berwarna kuning muda segar, teksturnya halus dan lembut. Kulit ayam dari daging tiren akan cenderung berwarna putih kelabu kusam dan jika diusap terasa kasar.

9. Cek sertifikat halal dari penjual daging. Penjual atau supplier daging yang telah tersertifikasi halal pasti dapat menunjukkan sertifikat halalnya, atau dipajang sehingga konsumen dapat melihatnya. Sertifikat halal tak hanya sebagai penanda daging telah dipotong sesuai syariat Islam, tetapi juga menjamin daging berasal dari hewan yang sehat, dan memperhatikan sanitasi dan higienitas produk dagingnya. Pemenuhan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi salah satu syarat dalam pengujuan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan (RPH). NKV merupakan standar basic dalam pemenuhan aspek sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan. Dengan demikian aspek halal dan thoyyib akan terpenuhi. (Anidah)

Masih Perlu Edukasi

Informasi seputar halal sangat bermanfaat bagi masyarakat awam. Sebagai

pegiat halal, Aisha Maharani berkomitmen mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan produk yang halal dikonsumsi dan digunakan, serta penerapan standar halal yang sesuai syariat Islam.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan gaya hidup halal terus tumbuh. Namun, informasi seputar halal belum banyak tersedia. Apalagi promosi, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang halal masih jauh dari kata maksimal. Alhasil, pemahaman masyarakat terhadap produk halal masih kurang, terutama terkait sumber bahan baku, proses pembuatan, dan pengemasannya.

Saat ini sebagian besar masyarakat masih mengandalkan para pegiat halal sebagai tempat bertanya dan mencari informasi halal. Salah satu diantaranya, Aisha Maharani, pegiat halal yang rajin membangun literasi halal masyarakat dan mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi halal.

“Tren halal saat ini cukup meningkat, dengan adanya penggiat-penggiat halal muda yang juga ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya halal,” ungkap Aisha Maharani, Direktur Halal Corner Consulting dan Founder Halal Corner Foundation.

Aisha menilai animo konsumen muslim yang tinggi terhadap produk halal menjadikan halal sebagai prioritas dalam konsumsi makanan & minuman.

Tak hanya itu, halal juga mencakup pula segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Diantaranya; kosmetik, obat-obatan, pakaian, dan

Aisha Maharani, Founder Halal Corner

Foto: Istimewa

seluruh barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari aksesori rambut hingga alas kaki. Alhasil segala sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya sebaiknya dihindari.

Seiring berkembangnya kesadaran dan kebutuhan tentang produk halal ini pula yang mendorong Aisha mendirikan lembaga swadaya masyarakat “Halal Corner”. Bermula dari sebuah sosial media yang menginformasikan tentang produk halal, ia kemudian mendirikan komunitas halal pertama di Bandung pada 4 desember 2011. Kini, komunitas yang digagasnya punya perwakilan di hampir tiap daerah di Indonesia.

Aisha mengemukakan, Halal Corner bertujuan memberikan edukasi halal kepada masyarakat Indonesia pada khususnya, dan masyarakat luar negeri pada umumnya dengan memberikan informasi dan melakukan sosialisasi, konsultasi, dan advokasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyebarluaskan edukasi halal, Halal Corner bekerjasama dengan institusi pemerintahan atau lembaga resmi terkait

informasi pemberian fatwa halal dan penerbitan sertifikasi halal, aparat pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, komunitas halal, dan pegiat halal baik dalam maupun luar negeri.

“Menyelenggarakan kegiatan halal sebagai sumber rujukan ( Key Opinion Leader ) dalam pemberian informasi halal. Target besar Halal Corner lebih berdaya lagi bagi umat Islam di Indonesia maupun di dunia,” ucap Aisha.

Tingkatkan Daya Saing

Kendati awareness produk halal meningkat, kenyataannya masih kerap didapati konsumen muslim yang terjebak mengonsumsi kuliner yang belum jelas kehalalannya, bahkan makanan nonhalal karena kurangnya informasi dari restoran. Di sini masyarakat harus lebih berhati-hati memilih restoran dan menu makanan, serta pentingnya memiliki ilmu agar tahu mana halal dan mana haram.

Aisha menegaskan tak ada masalah bila restoran menjual menu non halal kepada konsumen non muslim. Tetapi menjadi masalah, jika dipromosikan kepada konsumen muslim. “Selama tidak mempromosikan pada muslim

Aisha Maharani menjadi Salah Satu Narasumber di Acara Halal is My Way yang diselenggarakan oleh Hijabers Community Medan

Foto: Berita Karya

tidak masalah karena Indonesia, penduduknya beragam agama,” ucapnya.

Agar menghindari kesalahan, sebaiknya restoran non halal memasang pemberitahuan produknya secara terbuka kepada konsumen muslim. Selanjutnya klaim halal sepihak dari restoran yang belum memiliki sertifikat halal sebaiknya dihindari. Klaim halal hanya bisa dilakukan dengan pembuktian berupa sertifikat halal.

Klaim halal tidak bisa sembarangan, harus berdasarkan sertifikasi halal produk sebagaimana yang diatur dalamUU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Apalagi sebagai penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, restoran diwajibkan memiliki sertifikat halal yang tenggatnya pada 17 Oktober 2024.

Selain restoran, menurut Aisha rumah potong hewan (RPH) yang menjadi mata rantai pertama dalam rantai pasok daging dan produk turunannya, harus memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks produk makanan halal dan restoran halal, RPH harus menjamin penyembelihan yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam.

“Faktanya RPH yang sudah disertifikasi halal jumlahnya masih sedikit. Angkanya harus terus ditingkatkan karena selain bahan pokok bagi masyarakat, pelaku usaha yang ingin produknya disertifikasi halal harus jelas proses dan sumber memperoleh daging dan produk turunnya yang menjadi bahan paling krusial,” jelas penulis buku Halal is my Way ini.

Terkait kewajiban sertifikasi halal, Aisha mengemukakan, persyaratan ini sangat penting sebab memberikan ketenangan, dan jaminan produk memiliki kualitas terbaik. Tak sebatas itu, sertifikasi halal juga dapat mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

“Kewajiban sertifikasi halal sudah bagus, namun masih perlu ada perbaikan dalam aturan dan implementasinya. Apalagi setelah adanya program Halal Self Declare , didapati kasus-kasus kesalahan dalam pelaksanannya. Perlu ada perbaikan dan keinginan pemerintah untuk menerima masukan agar pelaksanaannya semakin optimal, sekaligus menjaga kualitas sertifikasi halal di Indonesia tidak semakin menurun,” terangnya. (Mohamad)

Aisha Maharani Aktif Dalam Kegiatan Halal Foto: Istimewa