Edisi 50

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

1

EDISI 50 l II l Tanggal 4 - 10 Desember 2014

.

UTAMA

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

Juniardi: Informasi Pelaksanaan Proyek Bukan Rahasia Negara

Menanggapi pernyataan Eko Sunarto, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, pada proyek air bersih tahun 2013 lalu, saat dikonfirmasi wartawan dia menyatakan bahwa proses pelaksanaan proyek yang ada pada dinas tersebut merupakan rahasia negara mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Juniardi, SIP.MH. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Juniardi menilai, pernyataan tersebut menandakan bahwa kinerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sengaja menutupi proses pelaksaan proyek bernilai miliaran rupiah dilingkungannya, dan itu bertentangan dengan misi dan visi Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, dalam menuju open dan goodgovermance, dengan melakukan perintah Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu transparansi. “Jika yang terjadi seperti hasil investigasi pers, dan menemukan tidak transparansnya informasi anggaran proyek pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

terhadap proyek air bersih senilai Rp1,9 miliar (bukan Rp1,3 miliar), menunjuk kan dinas-dinas itu tidak transparan dalam PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Dan jika dinas tidak transparan itu ada kecendrungan korup,” kata Juniardi, saat dimintai tanggapan terkait pelaksaan proyek pembangunan sarana air bersih dengan pagu anggaran sebesar Rp1,9 miliar, di Pekon Sinar Sekampung, Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, masih menurut Juniardi, proyek dikeluhkan warga Sinar Sekampung tersebut, dikerjakan asal jadi itu, terindikasi merugikan negara. Pasalnya, selain mubazir karena tidak bermanfaat bagi warga sekitar, yang juga di-

Penerbit : PT. Multidaya Prima Abadi Pemimpin Umum : Suprapto Pemimpin Redaksi/ Perusahaan : Benny Faizal Dewan Redaksi : Arifin Nur, SH, Drs. Sobirin, Drs. Hi. Hariyanto, M.Si,

Drs. Manan Zami Usman Tino Sudjadi, Triadi Pramono, Mahmudi Staf Redaksi : Ibnu Hajar, Wagiman, Taufik Hidayat,Teddy Irawan, Hadi Pramono, Rinmah Yuni, Jauhari. AH Bandar Lampung : Veliyan Sentosa, Biro Lampung Selatan : Sholahuddin (Kabiro), Bambang Suprapto Biro Lampung Timur : HS. Raja Bandar (Kabiro), Fauzi Iskandar, Abdul Mutholip, Muhyin Biro Pesawaran : Khaidir Biro Tulang Bawang : Edi Kanter Biro Tuba Barat : Mad Zainudin (Kabiro), Sahadi (Wakil Kabiro) Biro Tanggamus : Harjasa (Kabiro), Juanda (Wakabiro) Biro Lampung Utara : Djunaidi. TH (Kabiro) Biro Pringsewu : Wagiman, SE (Kabiro) Biro Way Kanan : Fery, Teddy Heriyanto Divisi Pemasaran dan Iklan : Parman Keuangan : Novita Desain : Orsan Rekening : Bank Mandiri No. 1140004932813 an. Benny Faizal ; Bank BRI No. 009801049311502 an. Benny Faizal Alamat : Perum Way Kandis Jl. Pulau Raya 3 No. 46.

Telp: 0721 9914027 ; E-mail : fokuslampung@yahoo.co.id Percetakan : Media Tanjung Karang (Isi di luar tanggung jawab percetakan) Wartawan Fokus Lampung dilengkapi kartu ID Card/ Surat Tugas serta terdaftar dalam box redaksi.

mintai iuran Rp300 hingga Rp400 ribu perkepala keluarga. “Seharusnya dari rencana pembangunan, siapa pelaksana, peruntukan, hingga sumber anggaran dan realisasi anggarannya diumumkan kepada publik, ada pada papan nama dilokasi proyek, karena itu merupakan informasi publik.

Disisi lain Juniardi menegaskan, bahwa RKA, DPA, itu bukan rahasia negara. “Saya kira Gubernur akan melakukan evaluasi terhadap dinas itu,” kata Juniardi.

Menurut dia, cara sederhana transparansi proyek adalah adanya papan informasi berisi data proyek wajib dipasang di lokasi tersebut agar publik mengetahui dan bisa mengawasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Papan informasi antara lain harus mencantumkan nama proyek/paket pekerjaan, sumber dana/anggaran, jumlah anggaran, volume pekerjaan (untuk proyek jalan), identitas rekanan pelaksana, masa pekerjaan, dan lainnya.

Kata Juniardi, jika papan hanya bertuliskan, “maaf sedang proyek” bukanlah papan informasi, sebab tidak ada data tentang proyek tersebut. “Kesannya tata kelola pengadaan barang dan jasa dinas seakan-akan bukan kepentingan publik, tapi punya keluarga dan kroni pejabat pemerintah. Sangat tidak tepat jika ada oknum dinas berpola pikir seperti itu,” ujar Juniardi.

Dalam hal ini, Juniardi mensinyalir selama ini banyak dinasdinas berupaya mengelabui publik dengan “jurus yang sudah basi”.

Buktinya, kata dia, dinas dan jajarannya berpura-pura tidak tahu bahwa di lokasi proyek yang tengah dikerjakan.

“Penjelasan tidak tahu, lalu mengatakan informai rahasia negara itu suatu bentuk kebohongan gaya lama. Seharusnya dinas itu bisa belajar dari kasus-kasus dinas lainnya yang menjadi terdakwa korupsi,” ujarnya.

Juniardi juga meminta aparat penegak hukum tidak mandul, dan jangan melakukan pembiaran

2

Juniardi terhadap hal-hal tersebut. kejaksaan dan kepolisian berwenang dan memiliki program pencegahan korupsi. “Kejaksaan dan kepolisian harus turuntangan untuk mencegah, jangan membiarkan potensi penyimpangan terjadi. Karena, membiarkan hal seperti itu terjadi, maka dinas-dinas berani mengabaikan prinsip transparansi, sehingga cuma fokus pada proyek dan ada fee. Jaman sudah berubah, bukan jamannya lagi pola-pola demikian dipraktek kan,” ujar Juniardi.

Transparan dan akuntabilitas Juniardi menegaskan, dalam menjalan kan pemerintahan terkait anggaran ada dua hal yang wajib dilakukan, yaitu akuntabilitas dan transparan menjadi kunci penting dalam menuju pelayanan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

“Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban,” kata Juniardi Sementara, yang disebut transparansi anggaran adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. “Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah,” katanya.

Juniardi menambahkan dalam penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas termasuk laporan keuangan, dan adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Bahkan dalam ranah keuangan publik, UU No. 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. (bf)

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa opini, artikel, tulisan ilmiah dan tulisan lainnya.

Panjang tulisan maksimal tiga halaman kertas ukuran quarto dengan disertai identitas diri (bila perlu disertakan juga pas foto). Redaksi berhak mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa merubah isinya. Setiap tulisan yang masuk tidak akan dikembalikan.

UTAMA

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

3

n Kasus Proyek Air Bersih Senilai Rp.1,9 Miliar

Dinas Pengairan dan Pemukiman Terkesan Buang Badan

Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung terkesan buang badan terkait kasus proyek air bersih yang di keluhkan warga Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus.

LAMPUNG (Fokus Lampung) – Pasalnya saat pertama kali di konfirmasi Koran ini terkait proyek air bersih yang dikeluhkan warga Pekon Sinar Sekampung, Eko Sunarto, selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, yang juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek tersebut tidak mau mengakui bahwa proyek tersebut merupakan proyek Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. “Saya nggak tau mas itu proyek siapa,” kilah Eko Sunarto kepada koran ini saat pertama kali melakukan konfirmasi.

Namun selang 1 hari, melalui via teleponnya, Eko Sunarto menghubungi wartawan Fokus Lampung untuk merapat kekantornya.

Diruang kerjanya, kepada koran ini, Eko Sunarto mengakui bahwa memang proyek air bersih yang ada di Pekon Sinar Sekampung itu merupakan proyek garapannya.

Kepada wartawan Fokus Lampung Eko Sunarto berdalih ketidak tauan dirinya mengenai proyek yang di tanyakan kemarin karena proyek yang ditanyakan merupakan proyek air bersih tahun 2014 dengan anggaran Rp.1,3 miliar, padahal Eko Sunarto mengakui proyek tersebut merupakan proyek tahun 2013 dengan pagu anggran Rp.1,9 miliar, yang dikerjakan

oleh PT. Bangun Cipta Sarana berdasarkan usulan warga Sinar Sekampung, bukan proyek tahun 2014 seperti yang dilangsir di media Fokus Lampung edisi 48 lalu.

Lebih lanjut Eko Sunarto mengatakan kekecewaan dirinya atas pemberitaan terkait proyek tersebut yang dinilai tidak berimbang, karena menurutnya itu semua tidak benar. Seharusnya, sambung dia, pihak media Fokus Lampung melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas kebenaran proyek tersebut. “Proyek sudah kita kerjakan dengan baik. Bahkan pada saat dilakukannya berita acara serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO), air mengalir lancar. Jadi kalau memang menurut warga airnya ngak ngalir itu merupakan faktor alam. Begitu juga kalau ada warga yang mengatakan proyek itu ngak ada manfaatnya itu ngak bener,” kilahnya lagi.

Saat ditanya soal rincian besaran anggaran pada proyek tersebut, Eko Sunarto dengan nada tinggi mengatakan bahwa wartawan tidak berhak untuk mengetahui soal dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena itu merupakan rahasia Negara, ujar Eko Sunarto.

Bukan itu saja, menurut pengakuan Eko Sunarto proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2013,

namun lain halnya pengakuan dari warga Sinar Sekampung yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut di kerjakan pada tahun 2014 ini.

Perlu kita ketahui, awal pemberitaan ini di muat berdasarkan laporan Warga Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus, yang menyesalkan adanya proyek air bersih di pekon mereka, akan tetapi proyek tersebut tidak ada manfaatnya bagi warga Pekon Sinar Sekampung.

Bukan itu saja, warga Sinar Sekampung menilai proyek air bersih selain tidak ada manfaatnya bagi warga setempat, pekerjaannya pun dikerjakan rekanan tersebut terkesan asal-asalan.

Lain halnya dengan warga yang mengaku telah di pungut biaya untuk mengalirkan air kerumahnya. Ia mengaku bayar uang tersebut hanya sia-sia saja karena airnya tidak mengalir sesuai harapan warga.

Perlu kita ketahui juga, alangkah tidak masuk akal, bila suatu proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp.1,9 miliar (bukan Rp1,3 miliar seperti yang di langsir pada edisi 48 lalu) hanya untuk membangun sebuah penampungan air bersih dengan ukuran 1X 1.5 meter. Sudah tentu penampungan dengan ukuran tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih tersebut.

Ironisnya lagi, beberapa pejabat dan instansi terkait pada saat pertama kali tim Fokus Lampung melakukan penelusuran, mereka saat di konfirmasi menyatakan tidak tau menau, begitu juga dengan kepala pekon Sinar Sekampung Asrari yang tidak mau menjelaskan siapa yang mengerjakan proyek tersebut. Seakan-akan ini sengaja di tutup-tutupi. Padahal berdasarkan izin pelaksanaan pekerjaan No. 690/2182/111.10/2013 yang mengetahui proyek ini yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus, Kadis PU Kabupaten Tanggamus, Dirut PDAM Way Agung, Camat Airnaningan. Sehingga hal ini membuat warga Sinar Sekampung bertanya, Ada apa dengan proyek

air bersih di Pekon Sinar Sekampung? Warga berharap kiranya proyek tersebut benar-benar dapat menjadi perhatian serius dari aparat terkait, yakni kepolisian dan kejaksaan. Karena proyek tersebut terindikasi adanya dugaan korupsi yang

dilakukan rekanan karena jumlah nilai anggaran Rp1,9 miliar tidak sesuai dengan hasil pekerjaan. Apa lagi dengan nilai anggaran yang besar, proyek tersebut tidak ada manfaatnya bagi warga.

(Harjasa/Juanda)

GAKIN: Usut dan Tangkap Semua Yang Terlibat

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Menanggapi adanya dugaan korupsi terhadap proyek air bersih di Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus, yang dikerjakan oleh PT. Bangun Cipta Sarana, menurut salah satu tim Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKIN) Lampung, itu merupakan suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang harus diusut tuntas.

Selain itu, ia juga mengatakan, dalam hal ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukan rekanan. Karena, masih menurutnya, setiap pekerjaan yang dikerjakan rekanan, itu merupakan tanggung jawab dari PPTK, setelah itu baru Direktur CV atau PT selaku pemenang tender proyek, kemudian rekanan.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan mengumpulkan bukti-bukti dilapangan serta meminta keterangan warga terkait proyek air bersih tersebut. Setelah berkas dan temuan telah lengkap, kita akan menyerahkan berkas tersebut kepada pihak Kejati Lampung, dan mendesak kepada kejati Lampung untuk mengusut dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek air bersih di Pekon Sinar Sekampung tersebut,” ujarnya.

Namun menurutnya, sebelum melaporkan hal ini secara tertulis ke Kejati Lampung serta Tipikor, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan investigasi ulang untuk menghitung kerugian Negara yang telah ditimbulkan.

Dikatakannya, pihak GAKIN akan terus melakukan monitoring setiap proyek yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Dan tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, bila ada data dan berkas yang valid, setiap proyek yang bermasalah akan mengalami nasib yang sama seperti kasus proyek jembatan Way Sekampung beberapa waktu yang lalu. Yang mana PPTK, Rekanan, menjadi tersangka dan saat ini sedang menjalankan masa hukuman karena melakukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi korupsi, ungkapnya. (bf)

PEMERINTAHAN Sebanyak 612 PNS Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandar Lampung menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN bagi pegawai yang jujur, disiplin dan telah mengabdi lebih dari 10 tahun.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – “Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, serta tidak pernah mengambil cuti,” ujar Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Dijelaskannya, bahwa penghargaan diberikan karena pegawai tersebut tidak mengambil cuti tanggungan negara sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Disisi lain ia mengungkapkan, bahwa pemberian penghargaan

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

n 612 PNS Bandar Lampung

4

Terima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

ini sebagai bentuk pemerintah terhadap pegawai yang dinilai telah menunjukkan loyalitas kesetian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan serta pengabdian dalam bertugas.

“Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan kinerja pegawai dapat lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan publik,” kata orang nomor 1 di Kota Bandar Lampung ini.

Te r p i s a h , K e p a l a B a d a n Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Muhammad Umar mengatakan, pemberian penghargaan ini diberikan bagi pegawai yang disiplin, jujur dan teliti dalam bekerja. Pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya ini, sambung dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Kemudian, penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan

Walikota Bandar Lampung Nomor 37/III.25/2014 tertanggal 15 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS di lingkup Pemkot Bandar

Lampung tahun 2014.

“Bagi PNS yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun berjumlah 71 orang, 20 tahun sebanyak 245 orang, dan 30 tahun sebanyak 296 orang.

Jadi, jumlah total yang menerima penghargaan sebanyak 612 orang pegawai, yang terdiri dari tenaga fungsional, pejabat struktural, dan unsur staf,” jelasnya. (hp)

Pemkot Siap Lanjutkan Program Bedah Rumah

Walikota Bandar Lampung Herman HN saat memberikan sambutan Musda MPAL di RM Begadang Resto Sabtu (29/11).

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Herman HN mengatakan tahun 2015 akan memberikan bantuan stimulan perumahan

swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah untuk 500 rumah yang kurang layak huni di Bandar Lam-

pung. “Rencananya sebanyak 500 rumah akan dibantu diperbaiki dengan program bedah rumah di tahun 2015,” ucapnya usai acara Musyawarah Daerah I Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan di Begadang Resto Jl Pangeran Diponegoro Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Sabtu (29/11).

Herman menuturkan dirinya akan turun langsung meninjau kondisi rumah yang akan menjadi peserta program bedah rumah. “Saya akan lihat langsung bagaimana kondisi rumah warga yang memang selayaknya menjadi peserta program bedah rumah. Setiap rumah akan dibantu dengan dana sebesar

Rp15 juta,” ujarnya.

Menurutnya program bedah rumah diperlukan guna membantu masyarakat Bandar Lampung untuk memiliki rumah yang layak dihuni. “Diharapkan dengan bantuan dana sebesar Rp15 juta tersebut bisa memperbaiki kondisi rumah warga yang sebelumnya rusak, atau kurang layak dihuni menjadi rumah yang lebih layak untuk dihuni sehingga keluarganya bisa hidup lebih nyaman,” tuturnya.

Herman HN mengungkapkan, program BSPS sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat.

“Secara umum program BSPS tahun lalu sudah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan baik dari masyarakat. Oleh karena itu, tahun 2015 mendatang, kami akan

lanjutkan program BSPS tersebut,” kata dia.

Dia menjelaskan, adanya program BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah perumahan, khususnya rumah masyarakat miskin dan kurang mampu. Apalagi, sebagian besar masyarakat miskin kebanyakan tinggal di rumah kurang layak huni.

Lebih lanjut Herman HN menambahkan, salah satu tujuan program BSPS adalah meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu secara swadaya. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan dan masyarakat secara gotong royong melaksanakan pembangunan rumah yang akan di bedah. (tim)

Atur Waktu Lampu Lalin Jarak Jauh BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Guna mengatasi kemacetan lalulintas (Lalin), selain membangun fly over, pemkot Bandar Lampung juga juga tengah melakukan pembangunan gedung kendali area traffic control system (ATCS) di kompleks Terminal Induk Rajabasa.

Fungsi gedung kendali ATCS tersebut yakni untuk mengontrol lalu lintas dari jarak jauh yang terkomputerisasi melalui server induk.

Dari gedung ini nantinya petugas Dinas Perhubungan (Dishub) bisa melakukan pemantauan kemacetan di beberapa titik traffic light yang telah dipasang CCTV (closed circuit television). Hal tersebut di sampaikan Kadishub Kota Bandar Lampung, Rifa’i kepada wartawan beberapa waktu lalu.

n Upaya Pemkot Atasi Kemacetan

Dikatakannya, petugas Dishub tersebut bisa mengatur waktu traffic light. Yang mana pada saat terjadi kemacetan, maka waktu untuk lampu merah menyala dapat dipercepat.

Begitu juga sebaliknya, jika arus lalu lintas lancar, maka traffic light dinormalkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Disisi lain, Rifa’I juga mengatakan, bahwa pembangunan gedung kendali tersebut sudah mencapai 80 persen. Sehingga pihaknya menargetkan pada 25 Desember 2014 nanti, proses pembangunannya selesai. “Sekarang sudah hampir selesai pasang atap. Kami sudah minta kepada kontraktornya untuk lebih dahulu memfokuskan tahap finishing di lantai 2. Sebab, ruangan tersebutlah yang nantinya dijadikan sebagai ruang kendali,” ujarnya kemarin.

Setelah lantai 2 selesai, pi-

haknya akan memasang alat-alat kendali seperti layar-layar besar untuk memantau rekaman kamera CCTV di titik-titik persimpangan yang sudah terpasang kamera.

“Untuk lantai bawah kan masih bisa sambil jalan. Tetapi tetap 2014 ini sudah harus selesai,” jelasnya.

Rifa’i menambahkan, dana yang sudah digelontorkan dalam pembangunan gedung kendali tersebut mencapai Rp.900 juta. ’’Perkiraan awal kami Rp.1 miliar. Pastinya kami sudah minta kontraktornya untuk cepat menyelesaikan pembangunan, karena ini kan memakai APBD 2014,” tukasnya.

Ke depan, lanjut Rifa’i, pihaknya menyiapkan 18 operator yang semuanya merupakan staf Dishub Bandarlampung. Mereka bertugas menjalankan sistem ATCS

ini agar berjalan baik. “Operator kita ambil dari Dishub, tidak akan merekrut lagi. Tetapi sebelumnya akan kita adakan pelatihan agar mengerti tentang IT (information and technology),” paparnya.

Dia berharap dengan adanya ATCS di Bandarlampung, bisa mengatur lampu lalu lintas di setiap persimpangan secara otomatis dengan dikendalikan langsung dari menara kontrol.

“Jadi nanti secara otomatis kita bisa lihat volume kendaraan di traffic light. Kalau dilihatnya kendaraan ramai, maka lampu hijau akan lebih lama, tapi kalau sudah sepi atau volume kendaraan sedikit, baru kita nyalakan lampu merah. Ini juga selain bisa meminimalisir tingkat kemacetan, kita jadi punya rekaman data lalu

lintas kalau terjadi kecelakaan atau kejadian lainnya,” jelasnya.

Rifa’I menambahkan, pemasangan kamera CCTV sudah dilakukan di empat titik persimpangan Kota Bandar Lampung, di antaranya di traffic light simpang Jl. Pramuka, simpang Unila, simpang Jl. Teuku Umar depan Mal Boemi Kedaton, dan simpang Makorem 043/Gatam arah ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM). ”Rencananya tahun depan kami pasang 5 titik lagi. Jadi semakin banyak, rencananya 5 titik ini mengarah ke arah Tanjungkarang sampai Telukbetung. Kita prioritaskan pemasangan di jalan-jalan protokol dulu, sebelum nantinya kita teruskan ke jalan-jalan daerah,” pungkasnya. (tim)

PEMERINTAHAN

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

5

Lampung Rawan Konflik Sosial Sejak tahun 2012 hingga kini, 2014 Lampung Tengah selalu dilanda koflik horizontal. Hal itu membuktikan terjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat selama hanya dijadikan objek kepentingan proyek.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Politik, pembinaan, pelayanan hanya jorgan, sehingga masyarakat prustasi, terlebih pupusnya kepercayaan terhadap aparat dan penegak hukum. “Hendaknya kasus kasus kerusuhan komplik antar etnis, suku, sara, tidak terjadi jika perlakuan terhadap kearipan lokal, dan pengayoman terhadap masyarakat. Di kampung

benar-benar tersentuh,” kata Ketua Informasi Provinsi Lampung, Juniardi SIP, MH, belum lama ini.

Menurut Juniardi, komplik komplik antar suku di Lampung bukan kali pertama, dan daerah Lampung Tengah itu seperti api dalam sekam, dan yang terjadi di Lampung Tengah diselesaikan dengan pendekatan persuasif.

Yakni dengan melibatkan tokoh-

tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. “Selain mendorong ke arah perdamaian, pendekatan persuasif juga dapat mencegah meluasnya konflik dan jatuhnya korban lebih banyak,” katanya.

Juniardi, juga berharap, masyarakt tidak terpancing upaya provokatif, dan menyebar. Informasi yang menyesatkan dan memperkeruh suasana,karena konflik seringkali ditimbulkan karena kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat.

Informasi yang simpangsiuran ini menyebabkan masyarakat sangat mudah ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga kemudian masyarakatlah yang menjadi korban.

Juniardi menyebutkan, tidak hanya di Lampung Tengah, yang rawan konflik sosial, beberapa titik lainnya di Lampung juga sangat berpotensi timbul konflik horisontal, seperti Mesuji, Tulangbawang, Kota Bumi, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan tempat lain.

“Seharusnya ini sudah bisa dicegah sehingga potensi-potensi konflik tidak menjadi letupan-letupan,” ujar Juniardi.

Lebih lanjut Juniardi memaparkan, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat setempat,

maupun tokoh agama. “Mereka harus duduk bersama. Kemudian menganalisa dan menggali kearifan lokal yang bisa dijadikan sarana pemersatu di antara mereka. Sehingga peristiwa seperti di Lampung Selatan tidak terulang di daerah lain,” kata Juniardi.

Juniardi menyambut positif apa jika segera dilakukan Pemda, para tokoh, dan para pejabat segera mengumpulkan berbagai tokoh untuk membicarakan permasalahan di Lampung Tengah. Namun, hendaknya forum-forum dialog lintas ormas dan tokoh tersebut dimaksimalkan untuk dapat mencegah letupan dari potensi konflik di daerah lain. (tim)

n Ombudsman RI Perwakilan Lampung

Mediasikan Warga Garuntang & PDAM Way Rilau alasan warga harus membayar Rp800 ribu/bulan. Inilah awal dari akar permasalahan antara PDAM dan warga karena yang dibayarkan seharusnya Rp700 ribu, namun yang di tagih Rp800 ribu, dan hal ini minimnya diskomunikasi antara

kedua belah pihak.

Lebih lanjut, David mengatakan bahwa mediasi antara pihak PDAM dengan warga saat itu sudah mendapatkan jalan keluar, sehingga warga mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran. Hal

senada juga dilontarkan pihak Dede Sulaiman, selaku ketua SPRI Kota Bandar Lampung. “Kami sudah mencapai kesepakatan dengan pihak PDAM, sehingga warga bisa kembali menggunakan akses air bersih,” katanya. (yan, Erni)

n Pemkab Lamteng

Diminta Terus Kawal Transparansi Publik

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Ombudsman RI Perwakilan Lampung kembali menggelar mediasi antara warga Garuntang dan PDAM Way Rilau yang dilaksanakan di kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung, yang beralamat di jalan Way Ketibung No. 15 Pahoman Bandar Lampung.

Mediasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari Dede Sulaiman, salah seorang ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kota Bandar Lampung, ke Kantor Ombudsman. Sebagai pihak pelapor, Dede mendampingi 17 warga Jalan Balok, RT 20 LK II, Garuntang, Bumi waras, Bandar Lampung, yang melaporkan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang dinilai telah memutuskan saluran air secara sepihak.

Menurut Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, SH,MH menjelaskan, bahwa Kasus antara warga Garuntang dengan PDAM Way Rilau ini berawal dari pelaporan warga ke Ombudsman Perwakilan Lampung tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu. Dalam laporan tersebut, warga mengadukan pelayanan di kantor PDAM Way Rilau atas dugaan perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh petugas penagihan PDAM Way Rilau.

Lebih lanjut dijelaskannya, akar permasalahan ini terjadi sejak tahun 2010 lalu. Yang mana warga Jalan Balok Garuntang ini

mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui PNPM (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dengan membangun infrastruktur tower. Lalu, dengan memasang saluran dari PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, warga sepakat untuk membayar tagihan melalui iuran per bulan.

Pada September 2013, masih menurut David, saluran warga diputus secara sepihak oleh PDAM Way Rilau karena terjadi penuggakan tagihan selama 24 bulan dengan total tunggakan Rp.7.000.100.

Setelah terputus, pada tanggal 25 Agustus 2014 lalu, perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Silaturahmi warga mengirimkan surat permohonan kepada Direktur PDAM Way Rilau, Bapak A.Z.P Gusti Mego untuk melakukan pemasangan kembali.

Namun, sebelum menyambungkan kembali, warga bertemu dengan petugas PDAM, yang bernama Ekawati. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan secara lisan dengan syarat membayar tunggakan sebesar Rp.7.000.100 selama 10 bulan. Sehingga pada tanggal 26 Agustus 2014, warga membayar biaya pemasangan baru sebesar Rp1.375.000 dan menyerahkan hasil iuran sebesar Rp2.092.120 untuk membayar angsuran tunggakan yang pertama.

Alhasil pada tanggal 15 Oktober 2014, warga kembali membayar tunggakan sebesar Rp700 ribu.

Namun petugas menolak dengan

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) harus terus berkelanjutan mengawal transparansi di satuan kerja, maupun lembaga badan public yang ada di lingkungan pemkab setempat.

“Pemkab harus mengawal keterbukaan informasi public, mulai dari sistem hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Karena transparansi dan penjelasan yang baik ke publik adalah cara menjauhkan pemda dari kerugian dan membawa kemajuan daerah,” kata Juniardi, usai menjadi pembicara, pada sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, dan Pembentukan PPID, dilingkungan Pemkab Lamteng, di Badiklat Kota Gajah, Lamteng, Jum’at (20/11).

Menurut Juniardi, informasi harus mudah diakses dan diketahui seluruh masyarakat dimanapun berada. “Saatnya pemerintah di Lamteng ke depan tetap konsisten dan solid untuk menjaga dan memajukan kinerja dan pelayanannya, serta membuat program yang bisa dinikmati masyarakat,” kata Juniardi, yang diminta memaparkan tentang UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan PP 61 Tahun 2010, tentang standar Layanan Informasi Publik.

Dia menyatakan apresiasi terhadap jajaran Pemda Lamteng, yang mulai reaksi terhadap implementasi UU KIP di Lamteng. “Ya meski terkesan lambat, tapi ini patut diapresiasi, Lamteng kini punya PPID, bahkan sudah menyusun SOP, terkait pelayanan informasi public, dan tertuang dalam Peraturan Bupati. Ini bagian dari

bentuk komitmen,” kata Juniardi.

Apalagi, kata Juniardi, secara normatif UU KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara.

Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari pemerintah karena merupakan badan publik.

Sebagaimana diketahui, tujuan UU KIP, seperti tercantum dalam Pasal 3 UU KIP, antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Kemudian, mewujudkan penyelenggaran negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Yang dimaksud informasi publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU KIP, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

katanya.

Peran Strategis PPID Salah satu rencana strategi yang telah disusun di tingkat Open Governance Indonesia (OGI) untuk optimalisasi implementasi UU KIP adalah mendorong percepatan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan untuk mendorong pembentukan PPID Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang memiliki fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah.

Agar keterbukaan informasi publik tidak sekedar menjadi konsep, maka substansinya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, sedangkan untuk tataran yang lebih implementif, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

“PPID merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana. PPID ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan BadanPublik. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi serta memiliki kompetensi dalam mengelola informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional lainnya,” ujar Juniardi. (tim)

PEMERINTAHAN Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kampung (BPMPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang (Tuba) kembali menganggarkan dana sebesar Rp30 miliar untuk kelanjutan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) pada tahun 2015 mendatang.

MENGGALA (Fokus Lampung) - Kepala BPMPK Tulangbawang Hamami Ria, S.sos,MM mengatakan, tahun 2015 mendatang pihaknya memastikan program GSMK akan tetap berlanjut. Menurut dia, berdasarkan

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

6

2015, Pemkab Tuba Anggarkan Rp.30 Miliar Untuk GSMK

keputusan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang melalui hasil kesepakatan program-program pembangunan tahun 2015.

Pemkab Tulangbawang juga telah menganggarkan dana sebesar Rp30 miliar yang diperuntukan kelanjutan program GSMK kedepannya.”Dan programnya akan tetap berlanjut sesuai dengan anggaran serta keputusan bersama, karena programya memang benar-benar untuk membangun kampong,” jelasnya.

Mengenai pelaksanaan dan realisasi program GSMK tahun 2015 kedepannya, sambung Hamami, akan sangat berbeda dengan pelak-

sanaan maupun realisasi program GSMK sebelumnya.

Hamami meneruskan, selama dua tahun terakhir program GSMK diperuntukan guna pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan. Tetapi dari sebagian anggaran ini, nantinya akan digunakan untuk pembinaan terhadap para guru mengaji dan keagaaman di seluruh kampung dan kelurahan se Tulangbawang,” ujarnya.

Hamami menegaskan, dengan adanya pembinaan terhadap para guru mengaji ke agamaan tersebut, akan dapat membentuk karakter dan kepribadiaan saling tolong

menolong antar sesama masyarakat. “Tujuan program ini untuk meningkatkan gotong-royong antar sesama masyarakat. Jadi, de­

ngan adanya pembinaan ini maka sangat berkaitan sekali terhadap keberlangsungan program GSMK kedepan,” cetusnya. (ek)

Tuba Kembangkan Energi Alternatif

TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Kabupaten Tulangbawang memiliki potensi besar dalam pengembangan energi alternatif (terbarukan) melalui pemanfaatan kekayaan sumberdaya peternakan yang menyimpan potensi energi terbarukan yaitu biogas dengan menggunakan bahan baku kotoran ternak baik ternak besar maupun ternak kecil.

Dalam rangka mengenalkan teknologi reaktor biogas kepada para peternak Kelompok Tani Mekar Asri Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang yang pada tahun 2014 mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dipergunakan untuk budidaya ternak sapi sebanyak 60 ekor.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Tulangbawang mengadakan kegiatan study banding ke Desa Adi Jaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan Study Banding

diikuti peternak Kelompok Tani Mekar Sari sebanyak 25 orang pengurus HKTI Kabupaten Tulangbawang sebanyak 3 orang dan BP4K Kabupaten Tulangbawang sebanyak 6 orang.

Sekretaris HKTI Tulangbawang Ir. Sumarno, MP mengatakan kegiatan studi banding bertujuan untuk mengenalkan kepada peternak terhadap teknologi reaktor biogas yang menggunakan bahan baku kotoran sapi, selanjutnya teknologi ini diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi yaitu dengan mengurangi biaya pembelian gas elpiji disamping itu limbah biogas merupakan pupuk organikyang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian organik dan program pembangunan Indonesia Hijau “Go Green” yang sedang digalakan pemerintah.

Lebih lanjut Sekretaris HKTI Kabupaten Tulangbawang Ir. Sumarno mengatakan untuk mengembangkan teknologi reaktor biogas di Kabupaten Tulangbawang, HKTI

Kabupaten Tulangbawang akan membangun I unit reaktor biogas di Kelompok Tani Mekar Asri Desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Agung. Masyarakat diharapkan dapat mengembangkan secara swadaya serta penyuluh akan membimbing dan mendampingi kelompok tani tersebut.

Salah seorang peternak di Desa Adi Jaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur Pujianto menceritakan bahwa dia mendapat bantuan reaktor biogas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2014 sebanyak satu unit.

Lebih lanjut beliau menjelaskan dengan memelihara dua ekor sapi dewasa mampu menghasilkan biogas untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap harinya sebagai pengganti elpiji yang satu bulannya sebanyak 2 tabung ukuran 3 Kg. Selain itu teknologi ini juga menghasilkan limbah berupa pupuk organik yang dipergunakan untuk memupuk sayuran dan padi. (ek)

JOC Audensi dengan Pemkab Tuba

MENGGALA (Fokus Lampung) - Bertujuan memajukan bidang otomotif sekaligus memperkenalkan potensi wisata di Sai Bumi Nengah Nyappur keluar daerah, Team Adventure Off - Road yang tergabung dalam JOC (Jeep Owner Community) Tulangbawang melakukann audensi dengan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang di Rumah Dinas Wakil Bupati setempat. Selasa (25/ 11).

Ketua JOC Tulangbawang Agil Jumaryanto menjelaskan, audensi dengan Pemkab Tulangbawang bertujuan untuk memajukan bidang otomotif sekaligus mengenalkan Potensi wisata keluar daerah.

“Maka kami menggelar kegiatan ini agar supaya bidang otomotif menjadi lebih maju, dan mengenalkan potensi wisata yang ada di Tulangbawang khususnya Rawa Pacing atau tempatnya habitat burung-burung langka,” katanya.

Dilanjutkan Agil, selain aktif dalam Adventure Off - Road, pihaknya juga beberapa kali menjuarai perlombaan di Provinsi Lampung. Seperti juara formula 3

dan 1 di Tubabarat belum lama ini, juara 1 dan 3 di Pringsewu, Juara 3 di Lampung Timur, serta juara 2 di Provinsi Lampung. Namun walaupun aktif dalam perlombaan sambungnya, dari 32 peserta yang ada di JOC Tulangbawang tidak lupa juga menggelar Bhakti Sosial dengan PMI,” ujarnya.

Masih ditempat yang sama, Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo.SH menyambut baik audensi ini. Dia berencana ikut serta dalam gabungan Adventure Off

- Road dimaksud. “Melaporkan ini dalam rangka mengenalkan diri, dan menyambutnya dengan baik.

Maka itu terus Heri, dia berencana bergabung dalam kegiatan ini.

Heri berharap, kedepanny Event Off - Road dapat dilaksanakan di Kabupaten Tulangbawang. “Sementara awal Desember, kami akan melakukan rapat kecil dengan panitia JOC guna pembentukan wadah IOF, dan saya berharap kedepannya Event Off - Road ini dapat terlaksana,” katanya. (ek)

Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wrdoyo.SH, Ketua JOC Tulang Bawang Agil Jumaryanto dan Pesertanya melakukan foto bersama, usai melakukan Audensi di Rumah Dinas Wakil Bupati setempat, kemarin Selasa (25/ 11). Foto Jon

Hamami Ria, S.sos,MM

n Diskes Tuba Menilai

Kesadaran Warga Saat Persalinan ke Bidan Masih Rendah

Dr. Heri Novrizal MENGGALA (Fokus Lampung) - Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang menyayangkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanganan bidan atau tenaga medis dalam proses persalinan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Tulangbawang Dr. Heri Novrizal mengatakan, proses persalinan yang tidak ditangani langsung oleh bidan atau tenaga medis dapat berakibat fatal bagi bayi.

Hal itu terbukti dengan adanya bayi yang meninggal akibat penyakit Tetanus Neonatorum.

“Ini diakibatkan penanganan proses persalinan yang tidak aman dan sterill, karena bukan ditangani oleh ahlinya yakni bidan atau tenaga medis,” kata Heri saat melakukan Sidak ke Puskesmas Penawar Jaya, beberapa hari yang lalu Diteruskannya, Kasus penyakit Tetanus Neonatorum ini dialami oleh bayi dari pasangan suami istri Dodo dan Arum, warga Kampung Tri Darma, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten setempat yang meninggal pada Selasa (18/11).

Sebelumnya, kasus penyakit Tetanus Neonatorum ini juga terjadi di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas pada Januari 2014.

“Sebenarnya penyakit Tetanus Neonatorum ini sudah lama tidak terjadi di Tulangbawang sejak 4 tahun lalu, namun pada tahun 2014 ini kembali terjadi 2 kasus,” ujarnya.

Heri menambahkan, penyakit Tetanus Neonatorum tersebut merupakan penyakit dengan resiko kematian tinggi. Penyebab penyakit ini yakni Closidium Tetani, maka itulah penyakit Tetanus Neonatorum merupakan penyakit resiko kematian tinggi.

Dia berharap, seluruh masyarakat di Sai Bumi Nengah Nyappur, dapat serius dalam menanggapi proses persalinan melalui bidan atau yenaga medis. “Kami mengharapkan seluruh komponen masyarakat Tulangbawang dapat berperan serta dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akan pentingnya bidan dan tenaga medis, baik dalam menangani proses persalinan maupun penyakit,” ujarnya. (ek)

PEMERINTAHAN Madu Way Kanan, binaan Pimpinan Cabang GP ANSOR, Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Way Kanan berpartisipasi meramaikan Jogja Tourism, Trade, and Investment Expo Tahun 2014 mulai tanggal 20 hingga 23 November 2014 di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta.

WAY KANAN (Fokus Lampung) - Sekretaris Dekranasda Way Kanan, Madio, di Yogyakarta saat dihubungi melalui ponselnya dari Way Kanan, Minggu (23/11) silam mengatakan, selain madu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga memamerkan batu akik khas daerah tersebut.

“Madu binaan ANSOR, PKK dan Dekranasda, kopi bubuk, keripik dan produksi olahan makanan dan barang dari Way Kanan seperti batu akik kita tampilkan pada pameran ini,” ujar Madio.

Madu Way Kanan tersebut, demikian Madio menjelaskan, diluncurkan pada Kamis (13/11) di areal Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau Rumah Inspirasi di kilometer 5 kelurahan dan Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan oleh Ketua Dekranasda

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

7

Way Kanan Pamerkan Madu di Jogja Expo 2014

Ketua Dekranasda Rina Marlina, Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Solihin VI Kiai Iskandar saat peluncuran Madu Waykanan beberapa waktu lalu.

Rina Marlina, Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Solihin VI Kiai Iskandar dan Ketua PC GP ANSOR setempat Gatot Arifianto.

“Dekranasda sangat tertarik untuk bekerjasa sama dengan GP ANSOR Way Kanan. Ketertarikan ini kami wujudkan dengan memberikan pinjaman lunak Rp10 juta untuk bekerjasama dan membuat usaha,” ujar Rina yang juga dosen STAI Al Ma’arif Baradatu, Way Kanan itu pula.

Istri Bupati Way Kanan Bustami

Zainudin itu mengaku, sering sedih melihat banyaknya pemuda menyodorkan berbagai kegiatan tapi tidak ada usahanya.

“Saya telah berkomunikasi, mendengar, melihat kiprah GP ANSOR Way Kanan, ada yang lain dari ANSOR Way Kanan.

Saya merasa organisasi yang aktif ini ialah wadah untuk berkreativitas bagi pemuda. Karena itu, kami tertarik bekerjasama dengan organisasi pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ini,” ujar Rina lagi.

Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur Aan Anshori merespon positif atas upaya peluncuran madu Way Kanan itu. “Keren euy!” Cuitnya melalui akun twitter @aananshori pada 11:50 PM - 13 Nov 14. Senada Aan, penggiat Gusdurian Kota Malang Anas Ahimsa juga mengapresiasi positif upaya pemuda NU di Way Kanan. Anas berpendapat, pemberdayaan warga NU melalui ekonomi perlu dilakukan.

“Rejeki tidak datang begitu

saja, harus ada upaya nyata. Dan sejauh upaya mendapatkannya halal, jelas GP ANSOR Way Kanan akan bergerak demi kelancaran organisasi. Ikhtiar kami dengan berjualan madu jelas sangat bermoral, tidak merugikan negara sebagaimana dilakukan para pejabat korup,” ujar Gatot.

Harga jual madu per botol sirup besar Rp75.00 . 2,5 persen hasil dari harga jual madu itu nantinya akan disumbangkan atau menjadi hak milik anak yatim yang salah satunya dititipkan melalui Panti Asuhan Mandiri Yayasan Shufah Blambangan Umpu yang memiliki nomor rekening Bank Mandiri 11400-0943439-3 itu.

Pemilik gelar adat Lampung Ratu Ulangan dan Batin Bangsawan itu menuturkan, usaha madu tersebut merupakan langkah awal GP ANSOR Way Kanan menumbuhkan semangat wirausaha.

“Selain untuk menggelorakan semangat wirausaha pada kader, kami juga melihat manfaat baik dari madu terkait kesehatan. GP ANSOR Way Kanan sedang mengkaji pembentukan koperasi usaha selain memasarkan madu asli hutan Sumatera. Semoga secepatnya bisa terealisasi,” kata Gatot.

(Teddy)

GP ANSOR Gelar Pelatihan Guru Ngaji Bustami Zainudin yang dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas guru ngaji dan dewan hakim serta silaturahim antarguru ngaji, yang berlangsung dua hari di Pondok Pesatren Tahfidzul Quran, yakni pada Senin (17/11) dan Rabu (19/11).

“Sudah menjadi kewajiban bagi

pemuda NU atau Nahdlatul Ulama terlibat aktif dalam kegiatan seperti ini. ANSOR harus dekat dengan ulama,” ujar Ketua PCNU Way Kanan KH Nur Huda didampingi Ketua PC GP ANSOR Way Kanan Gatot Arifianto menanggapi pernyataan Taufik. (Teddy)

Lima Kecamatan di Way Kanan Jadi Langganan Banjir Anggota Banser Satkoryon Blambangan Umpu berpose bersama ustadz Muslih di sela kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Guru Ngaji serta Dewan Hakim MTQ Tingkat Kabupaten Way Kanan”.

WAY KANAN (Fokus Lampung) - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemerintah Kabupaten Way Kanan Taufik mengaku senang bisa bersinergi dengan Pimpinan Cabang (PC)

Gerakan Pemuda ANSOR setempat, dalam kegiatan pendidikan dan guru ngaji diselenggarakan pemkab setempat di Pondok Pesatren Tahfidzul Quran, belum lama ini.

“Saya bersyukur sahabat-sahabat

dari ANSOR bisa terlibat dalam kegiatan ini sehingga kita bisa lebih saling mengenal lewat silaturahim ini,” ujar Taufik.

GP ANSOR menggelar Pendidikan dan Pelatihan Guru Ngaji serta Dewan Hakim MTQ Tingkat Kabupaten Way Kanan” untuk menyongsong Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2015.

Taufik menambahkan, dirinya sudah akrab dan sering berkomunikasi dengan pengurus GP ANSOR setempat, namun baru kali pertama kali bisa bekerjasama. “Ini yang pertama kali kita bekerjasama dengan ANSOR. Itu pun setelah ada masukan dari sejumlah pihak yang akhirnya bisa kami akomodir.

Kami senang ANSOR bisa bersinergi dengan kami,” ujar Taufik.

Sejumlah anggota Banser Satuan Koordinator Rayon (Satkoryon) Blambangan Umpu diterjunkan untuk pengamanan kegiatan yang dibuka dan akan ditutup oleh Bupati

WAY KANAN (Fokus Lampung) – Sedikitnya terdapat lima kecamatan di kabupaten Way Kanan menjadi langganan banjir akibat meluapnya sungai Way Kanan di musim hujan. Lima Kecamatan tersebut yakni; Blambangan Umpu, Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin dan Kecamatan Negari Besar.

Setiap musim hujan tiba, warga di lima kecamatan di sepanjang Way Kanan tersebut resah. Pasalnya, rumah yang mereka huni bakal terkena bencana banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan Alimin,S.Pd,MM mengatakan, untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya di kabupaten ini. Instansi yang ia pimpin telah membentuk sebuah Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana tingkat kecamatan dengan anggota lima orang setiap kampungnya yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. “ Walaupun tim reaksi cepat penanggulangan bencana tingkat kecamatan dibentuk tanpa ada anggaran, namun tim ini akan bekerja dengan se-maksimal mungkin untuk menanggulangi bencana banjir,” ujar Alimin.

Alimin menambahkan, bahwa tim tersebut nantinya akan mendapat kan pelatihan khusus penanggulangan bencana dari tim Sar Provinsi Lampung.

Dijelaskannya, selain pembentukan tim reaksi cepat penggulangan bencana, BPBD Kabupaten Way Kanan juga telah menyiapkan logistik dan sarana yang memadai untuk digunakan dalam penanggulangan bencana banjir.

Menanggapi pemukiman masyarakat yang hampir habis tergerus banjir, Alimin mengatakan bahwa Ia dan instansi terkait telah mengusulkan ke pemerintah pusat , agar daerah yang rawan erosi di akibatkan banjir, agar dipasang talut penahan longsor. (Teddy)

EKSKLUSIF

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

n Musprov Perbakin Lampung 2014 Sabtu (22/11) pekan silam, Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Lampung mengadakan Musyawarah Provinsi (Musprov) Pengurus Perbakin Lampung tahun 2014.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Acara yang bertema “Profesionalisme Perbakin Lampung Menuju Prestasi Nasional” tersebut dilaksanakan di Hotel Emersia, Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Ketua Koni Lampung Sjahrazad ZP, Ketua Umum (Ketum) Perbakin Lampung Irham Japar Lan Putra, perwakilan seluruh anggota Club Perbakin Lampung, serta tamu undangan lainnya.

Dalam Musprov tersebut, Irham Jafar Lan Putra di percaya kembali memimpin Ketum Perbakin Lampung untuk yang kedua kalinya pada periode 2014-2018.

Terpilihnya kembali secara aklamasi Irham Jafar Lan Putra sebagai Ketum Perbakin Lampung berdasarkan hasil musyawarah dari tujuh klub menembak yang ada di Lampung, yakni Saburai Shooting Club; Matama Shooting Club;

Siger Shooting Club; Nusantara Shooting Club; Krakatau Shooting Club; Metro Shooting Club; serta Ganesha Shooting Club. “Setiap klub memiliki utusan. Dari utusan tersebut, mereka sepakat menunjuk Bapak Irham Jafar Lan Putra untuk kembali memimpin Perbakin Lampung ini,” ungkap Ketua Pelaksana Musprov Perbakin Lampung, H.M. Janjan Suja, S.E., M.M., A.K.P, beberapa waktu lalu.

Selain itu menurut Janjan Suja,

8

Irham Kembali Pimpin Perbakin Lampung Dandim 0410 Bandar Lampung yang telah memfasilitasi anggota Perbakin selama ini untuk turut serta dalam pelatihan menembak.

Sedangkan mengenai permintaan dari masing-masing club, Irham Jafar Lan Putra berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua permintaan para anggota club Perbakin Lampung demi memajukan organisasi Perbakin Lampung kedepan.

Terpisah, Ketua Koni Lampung Sjahrazad ZP dalam sambutannya yang dibacakan Kabid Organisasi AKBP (Pur) AM. Harahap, berharap, kiranya pengurus terpilih dapat lebih aktif lagi dalam menyumbangkan prestasi.

Dikatakannya, Perbakin Lampung dibeberapa pekan olah raga nasional (PON) lalu, khususnya para atlet menembak telah menyumbangkan beberapa medali.

dalam Musprov tersebut ada beberapa aitem yang diminta dari masing-masing club, diantaranya mereka meminta agar Ketum lebih meningkatkan lagi koordinasi ke setiap club Perbakin, lalu segera menindaklanjuti rehabilitasi lapangan tembak Perbakin dan menetapkan cabang Perbakin kota dan kabupaten. Selain itu Ketum juga diminta untuk meningkatkan kegiatan berburu tembak sasaran dan tembak berburu,

itudidari ma-

lah beberapa aitem yang m i n t a masingsing club, ujarnya.

Sementara itu, Ketum Perbakin Lampung terpilih, Irham Jafar Lan Putra sangat berterima kasih kepada Danbrigif 3 Marinir, Danyon 9 marinir, Danyon 7 marinir, serta

“Tolak ukur sebuah prestasi para atlet kita saat ikut di PON yakni di raihnya sebuah medali,” ungkapnya. (bf)

EKSKLUSIF

Dalam rangka memperingati hari disabilitas, RRI Bandar Lampung menggelar acara jalan sehat yang digelar di Lapangan Saburai Bandar Lampung, pada Minggu (30/11) kemarin.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Acara yang diikuti sekitar 150 peserta penyandang disabilitas tersebut, merupakan kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Korem 043/ Gatam, serta Polda Lampung. Hal tersebut disampaikan Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Sophia Endang Widowati belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa kegiatan Jalan Sehat disabilitas bersama RRI tersebut, digelar serentak di seluruh Indonesia. “Alhamdulillah anak-anak penyandang disabilitas tampak antusias mengikuti acara jalan sehat ini,” ujar Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Sophia Endang Widowati.

Selain itu menurut Sophia Endang Widowati, bahwa RRI sangat peduli dengan para penyandang disabilitas, dan juga merasa memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak bangsa.

Disisi lain Sophia Endang Widowati mengatakan, bahwa selain

n Peringati Hari Disabilitas Internasional

RRI Bandar Lampung Gelar Jalan Sehat

acara jalan sehat dalam rangka memperingati hari disabilitas International tersebut, RRI Bandar Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, juga menggelar acara seminar dan deklarasi pendidikan inklusif. “RRI Bandar Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga menggelar seminar pendidikan inklusif di Gedung Olahraga Saburai Bandar Lampung, pada Minggu (30/11) kemarin,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, RRI Bandar Lampung juga melaksanakan louncing program sekolah udara Bela Negara Pro 4 RRI Bandar Lampung. Peresmian tersebut, ditandai dengan penekanan sirine oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dengan didampingi oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Heri Suliyanto, Bunda PAUD Provinsi Lampung, Ny. Yustin Ridho Ficardo, dan Kepala LPP RRI Bandar Lampung Sophia Endang Widowati.

Disela-sela acara, Gubernur

Lampung M. Ridho Ficardo mengaku menyambut baik di lounching-nya sekolah udara Bela Negara Pro 4 RRI Bandar Lampung ini yang merupakan kerjasama RRI dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Menurut Gubernur, program ini kiranya dapat membantu masyarakat di daerah terpencil dalam menerima informasi yang dapat dijangkau oleh siaran radio, apalagi RRI memiliki jangkauan siaran yang luas di Indonesia terutama di Lampung, pungkasnya.

Oleh karena itu, Gubernur berharap, program ini setidaknya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah terpencil.

“Perlu kita ketahui, RRI Bandar Lampung memiliki jangkauan yang luas, hal itu yang harus kita optimalkan, dengan adanya program sekolah udara Bela Negara ini, kita harapkan paling tidak dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerah ter-

pencil,” ujar Gubernur.

Terpisah, Kepala LPP RRI Bandar Lampung Dra. Sophia Endang Widowati mengatakan, sekolah udara Bela Negara ini merupakan wujud komitmen RRI Bandar Lampung dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

“Rencananya program itu akan diluncurkan pada awal tahun 2015 mendatang. Namun pada bulan Desember nanti, LPP RRI Bandar Lampung akan melakukan tahapan

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

9

Gubernur Lampung, Ridho Ficardo didampingi kepala LPP RRI Bandar Lampung Sophi Endang Widowati, Kadisdik Provinsi Lampung Heri Suliyanto, dan Bunda PAUD Provinsi Lampung ,Ny. Yustin Ridho Ficardo meresmikan sekolah udara pro 4 RRI di stand RRI Bandar Lampung, Minggu (30/11).

siaran uji coba program pendidikan tersebut,” ungkapnya.

Selain menghadirkan guru sebagai narasumber sekaligus tenaga pengajar melalui siaran, dalam program sekolah udara Bela Negara tersebut, LPP RRI Bandar Lampung akan menghadirkan pengajar dari TNI, yang akan memberikan materi tentang bela negara dan budi pekerti guna membentuk karakter bangsa, jelasnya. (bf)

Para peserta disabilitas dengan antusias mengikuti jalan sehat yang digelar RRI Bandar Lampung bekerja sama dengan Disdik Provinsi Lampung, Korem 043 Gatam serta Polda, Minggu (30/11).

Gubernur Lampung, Ridho Ficardo melakukan dialog dengan kepala RRI Bandar Lampung Sophia Endang Widowati di sela-sela peninjauan Stand RRI Bandar Lampung terkait dengan program kerja RRI, Minggu (30/11).

10 Bupati Geram, Banyak PNS Lamsel Tidak Disiplin dalam Bertugas PEMERINTAHAN

Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Rycko Menoza SZP geram.

Pasalnya, tingkat kedisiplinan jajaran pegawai di masingmasing satuan kerja (Satker) di lingkup pemkab Lamsel dinilai masih kurang.

KALIANDA (Fokus Lampung) - Hal tersebut diungkapkan Rycko Menoza saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bulanan pemerintah setempat di Aula Krakatau perkantoran Pemda Lamsel, Selasa (28/11).

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemkab Lamsel yang dinilai Rycko kurang kordinasi seperti acara turnamen bulutangis dan poly bal, Bupati Cup, hingga puncak penyelenggaraan upacara peringatan sumpah pemuda yang berlangsung di lapangan Raden Intan.

“Saya masih melihat kelemahan-kelemahan dalam kegiatan yang digelar satker, seperti halnya awal persiapan kegiatan masih kurang siap. Seperti upacara peringatan sumpah pemuda, para pesertanya dari kalangan pegawai masih acak-acakan dan sulit diatur dalam hal berbaris, kalah sama disiplinnya dengan anak-anak sekolah,” ujarnya.

Menurut Rycko, tingkat kedis-

iplinan pegawai merupakan tugas dan kewajiban para pimpinan satker untuk mengaturnya. Karenanya setiap kepala satker harus tegas dalam memberikan pembinaan terhadap bawahannya.

“Ini tugas dan kewajiban atasan, kepala satker harus mampu membina bawahan. Jika perlu ditegur bawahan yang tidak disiplin, kalaupun sulit untuk dibina usulkan untuk dimutasi.

Jangan jadi pengecut,” tegas Rycko dengan nada geram.

Rycko berharap kedepan tidak ada lagi pegawai mulai dari staf hinnga asisten, termasuk juga staf ahli yang tidak disiplin. Karena menurutnya kedisiplinan adalah

modal utama dalam dunia kerja.

Meski Rycko merasa kesal saat memberikan sambutan pada rakor tersebut. Disisi lain, ia juga merasa bangga dan mengapresiasi tiap satker dalam hal penyelesaian pemerikasana LKPJ yang dilakukan Badan Pemerikasaa Keungan (BPK) Provinsi Lampung. “Saya, apresiasi tiapsatker, karena minggu lalu saya diundang BPK dalam rangka rekomendasi hasil pemeriksaan, atas upaya penyelesaian pemeriksaan. Kabupaten Lamsel dapat peringkat ke-2 setelah Lambar dalam hal penyelesaian pemeriksanaan oleh BPK,” akunya.

(Slh)

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

Bupati Lamsel Dukung UKW Ke-X

KALIANDA ( Fokus Lampung) - Pelaksanaan Uji Kopetensi Wartawan (UKW ) yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) perwakilan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang bertempat di Aula Rajabasa Perkantoran pemkab Lamsel, berjalan dengan lancar.

Pelaksaanaan UKW yang dihelat selama dua hari tersebut diikuti oleh 31 peserta dari masing-masing media yang bertugas di Lamsel, diantaranya 4 peserta madya, 27 peserta muda dari 31 peserta.

Dalam pelaksanaan UKW ke-x tersebut, panitia menyatakan, bahwa dari 31 peserta yang ikut tes, hanya 28 peserta yang dinyatakan berkompeten, sedangkan 3 peserta lainnya belum berkompeten.

Bupati Lamsel Rycko Menoza SZP menyambut baik dengan diadakannya UKW di kabupaten Lamsel. “Kami merasa bangga dan terbantu serta dipercaya menjadi tuan rumah untuk pelaksaan acara tersebut.

Pelaksanaan UKW ini tentunya bertujuan untuk menciptakan wartawan yang berkompeten. Disamping itu juga peran Pers sangat lah perlu guna menyampaikan informasi pembangunan yang ada di Lampung khususnya yang ada di Kabupaten Lamsel.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UKW PWI Pusat Dr. Usman Yatim menyampaikan apresiasi atas kinerja ketua PWI Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian, yang mana dari seluruh provinsi, Provinsi Lampung merupakan daerah yang paling banyak memiliki wartawan yang telah menyandang predikat kompeten, dan itu harus dihargai. ”Saya mewakili ketua PWI Pusat menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya atas kinerja PWI Lampung,” katanya.

Selain itu, ketua PWI Cabang Lampung Supriadi Alfian memberikan semangat dan dukungan kepada seluruh peserta UKW. Dia mengharapakan dengan UKW ke - X ini, kiranya bisa menambah kembali wartawan yang berkompeten, kredibilitas, dan proporsional.

“Saya berharap dengan UKW ini bisa menambah wawasan cakrawala berfikir dan wawasan para wartawan yang bertugas di Lamsel,” harapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan berdasarkan aturan Dewan Pers yang telah ditetapkan, kedepan pemerintah harus menanyakan apakah wartawan tersebut sudah memiliki sertifikat, SIM yang dibuktikan wartawan tersebut sudah kompeten, serta perusahaan Pers-nya sudah memiliki badan hukum PT apa belum. Karena kalau badan hukumnya belum PT, maka surat kabar yang diterbitkan tersebut, berdasarkan aturan Dewan Pers bukan merupakan prodak jurnalis,” ucapnya.

(Slh)

Yabima Sosialisasikan UU Desa di Lampung

METRO (Fokus Lampung) - Yayasan Bimbingan Mandiri (Yabima) Indonesia melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa bagi sejumlah pihak di Provinsi Lampung, untuk mendorong partisipasi warga setempat dalam pembangunan.

Pegiat Yabima, Praja Wiguna, di Metro, Minggu (30/11), menjelaskan bahwa sosialisasi UU Desa itu dilatarbelakangi kenyataan bahwa data dari BPS menunjukkan persentase penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan di daerah ini sebesar 15 persen, lebih tinggi dibanding ratarata nasional (kota dan desa) yang sebesar 11,2 persen tahun 2013.

“Melalui UU desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, sehingga perlu upaya untuk menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa,” katanya.

Praja menambahkan, lemahnya daya saing sektor pertanian mengakibatkan perubahan struktur ekonomi pada banyak daerah di Indonesia yang telah terjadi pergeseran sektor utama di sejumlah provinsi dari pertanian menjadi non-pertanian.

Ade Arif Firmasyah, penel-

iti dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa salah satu tujuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna mencapai kesejahteraan bersama. “Hal ini tentu saja membuka ruang partisipasi bagi rakyat di desa untuk mendorong berbagai inisiatif dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” katanya.

Saat pelaksanaan sosialisasi UU Desa di Wisma Centrum, Rabu (26/11), Kabid Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur Joko menjelaskan perbedaan penting dalam UU Desa dibandingkan dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu masa jabatan kepala desa maksimal tiga periode, dan tata cara pemerintahan kepala desa yang dilaksanakan serentak dalam lingkup satu kabupaten.

“Di Lampung Timur sebelum ada aturan ini, 264 desa di sini sebenarnya sudah menjalankan pemilihan kepala desa secara serentak,” ujarnya.

Menurut Mursaidah Lukitowati, Kabid Sosial Budaya Bappeda Lampung Tengah, UU Desa

mengatur soal dana desa dengan sumber-sumber pendapatan desa juga akan bertambah dari APBN. “Hal ini harapannya akan menjadi stimulan bagi proses pemberdayaan masyarakat desa,”ujarnya lagi.

Yabima Indonesia berharap, UU Desa akan memperkuat du-

kungan terhadap sektor pertanian yang kini menghadapi tekanan, ditambah dengan berbagai permasalahan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin tertekan kondisi petani di pedesaan.

Sebagian petani itu harus kehilangan lahan dan menjadi buruh tani,

atau bermigrasi ke perkotaan, sehingga jumlah rumah tangga petani semakin lama semakin berkurang.

Peserta sosialisasi itu berasal dari kelompok-kelompok dampingan Yabima Indonesia, perwakilan pemerintah desa di Lampung Timur dan Lampung Tengah. (tim)

n Pemkab Pringsewu

Prioritaskan Pembangunan Pertanian

PRINGSEWU (Fokus Lampung) - Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan nasional melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengembangan sumber daya dan kelembagaan petani.

Hal tersebut dikatakan Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Pringsewu Ir. Junaidi Hasyim saat membuka rakor Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida serta Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diikuti para kepala UPT, penyuluh, serta

distributor pupuk di Balai Proteksi Pertanian Tanaman Pangan Wates, Pringsewu, Senin (24/11).

Menurutnya, penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk merupakan prioritas utama pemerintah dalam pembangunan pertanian. Karena itulah, pemerintah hingga saat ini tetap memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Hal ini dimaksudkan agar para petani mampu membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya, serta dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga penyediaan pangan dalam negeri melalui peningkatan produksi pertanian dapat tercapai.

Sementara agar penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran kepada petani sesuai dengan enam tepat yakni jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan

harga yang terjangkau oleh petani, diperlukan upaya pengamanan melalui pengawasan secara terkoordinir dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

Terkait hal tersebut, ia mengungkapkan di Kabupaten Pringsewu telah dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati No. B/441/KPTS/D.07/2013, tertanggal 30 Desember 2013.Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu juga telah mengesahkan Surat Keputusan No.800/39/ KPTS/2014 tentang susunan tim pengawas, dan tim verifikasi penya­ luran pupuk di tingkat kabupaten dan kecamatan. (Tri/Isn)

PEMERINTAHAN

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

11

n Tak Memiliki Badan Hukum

Perusahaan Pers Bisa Dikatakan Ilegal Saat ini di Lampung banyak penerbitan media cetak maupun online, namun belum semua perusahaan pers yang memenuhi ketentuan peraturan dewan pers yakni setiap media cetak harus memiliki badan hukum PT (Perseroan Terbatas).

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Hal tersebut di sampaikan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian disela-sela acara seminar sehari PWI Lampung dengan tema “Sinergi PWI dan Humas Pemerintah Dalam Menunjang Ekspos Pembangunan di Provinsi Lampung, Selasa (02/12) kemarin.

Supriyadi menambahkan, selain perusahaan pers harus berbadan hukum PT, persyaratan lainnya adalah wartawan harus memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi.

Yang mana menurut Supriyadi, hal ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/PeraturanDP/III/2008, dimana ada 17 poin

yang harus diperhatian perusahaan pers agar mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

“Kami berharap humas SKPD dapat memberikan layanan kepada media yang berbadan hokum maupun wartawan yang kompeten,” kata Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian.

Dalam seminar tersebut, menghadirkan juga pembicara Hendri CH Bangun (Sekjen PWI Pusat), Juniardi (Ketua KIP Lampung), Chrisna Putra (Dinas Kominfo Lampung), Junaidi Johan (PWI Lampung).

Lebih lanjut dikatakannya, dari

17 poin itu, terpenting adalah lega­ litas perusahaan pers sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan, perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yakni Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Ko­ perasi. Jika tidak, maka perusahaan pers tersebut dinyatakan ilegal.

Sehingga setiap karya jurnalistik yang diterbitkan perusahaan pers tidak bisa dilindungi UU Pers kalau terjadi persoalan hukum akibat pemberitaan, ungkapnya.

Supriyadi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima PWI Lampung, pejabat di pemerintahan maupun swasta, akhirakhir ini kerap kali mengeluhkan keberadaan pers, bukan karena jumlahnya yang terus menjamur, tapi dari sudut profesionalisme dan etika yang di permasalahkan, jelasnya.

Oleh karena itu, Supriyadi mengatakan, PWI Lampung terus berupaya melakukan penataan

terhadap wartawan baik cetak maupun elektronik, salah satunya yakni dengan melaksanakan Uji Kopetensi Wartawan (UKW), sehingga

dapat melahirkan wartawan yang perofesional sesuai harapan kita semua, tukasnya. (bf)

Supriyadi Alfian

Kepala SDN 1 Tekad Diduga Selewengkan Dana BOS

TANGGAMUS (Fokus Lampung) – Kepala Sekolah dasar (SD) Negeri 1 Tekad, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus Widodo diduga mengelapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014.

Menurut salah seorang dewan guru yang tidak mau ditulis namanya mengatakan, penggunaan dana BOS di sekolah tempatnya bekerja dinilai tidak transparan. Sebab para dewan guru tidak pernah dikasih tahu atau diajak untuk musyawarah tentang peruntukkan uang tersebut.

“Kami tidak ada yang tau, Tugas kami hanya mengajar di dalam kelas. Itu saja,” akunya, belum

lama ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa para dewan guru tau tentang tupoksinya masing-masing.

Tugas guru mengajar siswa di dalam kelas, tugas kepala sekolah mengatur jalannya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dan lain sebagainya.

Sementara itu, salah seorang wali murid yang tidak mau ditulis namanya mengatakan mustinya untuk menghindari kecurigaan tentang penggunaan dana BOS, sebaiknya sebulan atau tiga bulan sekali laporan pertanggungjawaban penggunaannya ditempel pada papan pengumuman didepan

sekolah. Sehingga transparansi keterbukaan penggunaan dana BOS benar-benar terlaksana. “Kalau sekolah tidak salah, kenapa harus takut untuk menempelkan laporan tentang penggunaan dana BOS,” cetusnya.

Terkait penggunaan dana BOS tersebut, saat dikonfirmasi, Widodo, kepala SDN 1 Tekad spontan marah-marah kepada wartawan.

Dia dengan tergas mengatakan tidak akan memeberikan keterangan kepada wartawan. “Saya tidak akan memberikan keterangan penggunaan dana BOS kepada wartawan. Saya hanya akan memberikan keterangan kepada Inspek­ torat saja,” cetusnya.

Dia mengaku tersinggung dengan kehadiran wartawan. Saat itu juga Widodo bangun dari tempat duduknya dan pergi entah kemana.

Hal itu menunjukkan sikap seorang kepala sekolah yang tidak pro aktif memberikan keterangan dalam bentuk transparansi penggunaan anggaran Negara. Sehingga sifat leadershipnya masih diragukan.

Kedewasaan berprilaku dalam menghadapi tamu, seolah tidak santun.

Sementara itu Ketua LSM Lem-

baga Informasi Publik Mistorani menilai bahwa pengelolaan dana BOS di SDN 1 Tekad belum transparan karena diduga tidak melibatkan orang tua siswa dalam mengambil keputusan. Sehingga program BOS rawan akan manipulasi. “Sudah banyak anggota komite sekolah, yang terdiri dari orang tua murid mengeluhkan ketidaktransparan pengelolaan dana BOS yang SDN 1 Tekad.

Mistorani juga mengatakan bahwa pihak sekolah turut andil dalam menciptakan iklim ketidaktranspa-

ranan. “Selama ini, komite sekolah hanya diminta tanda tangan tanpa tahu untuk apa saja uang tersebut. Kepala sekolah terpaksa menuruti permintaan oknum tersebut karena memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sehingga kerap menyebabkan pihak sekolah rentan pemerasan oleh oknum wartawan dan LSM,” ujarnya.

Karena itu, Mistorani menegaskan adanya keterbukaan pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap berkelanjutan kegiatan operasional sekolah. (Juanda/Harjasa)

WIDODO kepala sekolah SD NEGERI 1 TEKAD

SDN 3 Mulyo Asri TBT Kabupaten Tulang Bawang Barat

SDN 1 Margo Mulyo Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Ponco Nugroho

Ponco Nugroho

Sebagai Wakil Ketua II DPRD Tulang Bawang Barat

Sebagai Wakil Ketua II DPRD Tulang Bawang Barat

Sukarmin, S.Pd Kepala Sekolah

Sukijo, S.Pd Kepala Sekolah

Atas Dilantiknya

Atas Dilantiknya

12 Bupati Sampaikan Pandangan Umum Raperda RPJMD PEMERINTAHAN

Dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara menyampaikan pandangan umum atas penyampaian Raperda tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)Lampung Utara Tahun 20142019 di gedung DPRD setempat.

KOTABUMI (Fokus Lampung) – Dalam kesempatan itu, bupati menyatakan bahawa kita semua memiliki keseriusan dan visi yang sama untuk membangun Kabupaten Lampung Utara menuju arah yang lebih baik.

Berdasarkan pandangan umum dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Utara, bupati berjanji akan memperbaiki mengenai cover dan judul, perbai������� kan dan penyempurnaan, seiring dengan proses pembahasan di Pansus.

Selain itu bupati juga mengatakan, bahwa untuk penandatanganan dokumen, akan dilakukan setelah adanya persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif, dan setelah mendapatkan Nomor Register Perda dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa penyusunan naskah akademik Raperda RPJMD, Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019, itu dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dijelaskan, RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019 secara fundamental telah disusun, untuk mengakomodir harapan segenap komponen masyarakat guna melakukan pembenahan menuju Lampung Utara kearah yang lebih baik lagi, melalui rumusan program pembangunan daerah yang bersifat implementatif, bersamaan dengan pembentukan kesadaran personil PNS untuk senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas dan

bekerja ikhlas.

Berkenaan dengan pandangan, impor pegawai besar-besaran, yang akan menambah beban daerah dalam alokasi anggaran belanja pegawai, bupati mengatakan pada dasarnya terdapat keseimbangan antara jumlah pegawai yang masuk dengan jumlah pegawai yang keluar, sehingga sesungguhnya tidak terjadi penambahan beban terhadap alokasi anggaran belanja pegawai.

Sehubungan terjadinya penumpukan pegawai di Kabupaten Lampung Utara, bupati mengatakan pada hakekatnya yang terjadi adalah rasionalisasi jumlah

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

pegawai per satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara.

Kemudian tentang kesehatan gratis dan berkualitas, pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMA serta program di sektor pertanian, pelaksanaan program-program tersebut akan dilaksanakan secara terencana, bertahap, berjenjang dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan dana.

Terkait pemerataan pembangunan yang belum merata, pemerataan pembangunan akan diwujudkan

seoptimal mungkin dalam interval waktu 5 tahun ke depan, tentunya melalui pendekatan membangun desa dan menata kota (70% desa dan 30% kota). Kemudian mengenai masukan, penerapan konsep MRV (Monitoring Reporting Verifiable) pada semua SKPD. Pemerintah Lampung Utara sedang memproses turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berupa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten Lampung Utara.

Bupati menjelaskan, bahwa produk perencanaan pembangunan daerah mengacu pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan pandangan tentang perumusan peluang, dan tantangan yang akan dihadapi, termasuk perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah serta proyeksi kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya, berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.

Lebih lanjut bupati menyatakan bahwa penyusunan RPJMD Lampung Utara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi 34 urusan berupa 26 urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. (tim)

Ribuan Warga Tanggamus Pesisir Tengah Pilot Belum Bisa Menikmati Listrik Project Sanitasi

TANGGAMUS (Fokus Lampung) – Pada zaman perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, masih banyak masyarakat Tanggamus yang belum juga bisa menikmati terangnya listrik alias gelap gulita. Ribuan warga Tangamus sampai sekarang belum juga bisa menikmati terangnya aliran listrik.

Hingga Desember 2014, baru 51 persen masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang terlayani dan teraliri listrik. Sementara sebanyak 49 persennya, sama sekali belum menikmati penerangan yang bersumber dari energi listrik.

Hal ini diakui Kasi Pengusahaan Energi dan Kelistrikan, Ahmad Edwin mewakili Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tanggamus M Gilas Kurniawan Bastari, belum lama ini. “PekonPekon di Kabupaten Tanggamus yang telah menikmati jaringan listrik dari PLN sampai Oktober 2014 tercatat baru mencapai 51 persen,” katanya.

Dikatakannya, jika persentase tersebut tidak termasuk di kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat. Dia mengaku belum menerima data mengenai elektrifikasi dari dua kecamatan tersebut dari PLN Tanjung Karang.

“Kita sudah mencoba untuk

meminta data itu dari pihak PLN Tanjung Karang mengenai dua kecamatan itu, jika kita sudah terima datanya, maka mungkin daerah Kabupaten Tanggamus yang sudah teraliri listrik bisa mencapai 60 persen,” ujarnya.

Dilanjutkannya, jika Pemkab Tanggamus akan terus berupaya agar seluruh Pekon di daerah itu dapat teraliri listrik, sampai sekarang pihaknya masih mengalami kendala dalam melakukan pemasangan Listrik, Ditambahkannya, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, sehingga sambungnya masih perlu izin terlebih dulu pada pihak Kementerian Kehutanan, agar tiang listrik dapat terpasang, selain itu kendala lainnya masalah infrastuktur jalan yang masih sulit dilewati.

“Hampir setiap tahun kami sering mengajukan kepada pihak PLN agar jaringannya dapat masuk ke daerah yang belum teraliri listrik, tapi tampaknya PLN masih ragu, lantaran wilayah yang masuk ke dalam wilayah hutan kawasan, selain itu juga PLN tentu menghitung soal cost, sebab mereka ini kan orientasinya bisnis, tentu ada hitung-hitungan untuk untung ruginya, tambah lagi saat ini pihak PLN masih mengalami devisit listrik,” jelasnya.

Diterangkannya, bila dalam peraturan yang baru saat ini, pemasangan jaringan listrik harus melalui Pemprov Lampung, sementara Pemkab hanya sebatas mengusulkan. “Kalau sekarang kan kewenangan pemasangan jaringan listrik ada di pihak Provinsi Lampung, bukan di Kabupaten lagi, itu berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, makanya kita mau koordinasikan lagi dengan pihak kementerian ESDM. Dan untuk tahun ini untuk pemasangan jaringan listrik PLN ada di Pekon Simpang Bayur, Kecamatan Bandar Negeri Semuong (BNS),” ucapnya.

Dolanjutkannya, sambil menunggu giliran pemasangan jaringan listrik, Pemkab Tanggamus telah memasang jaringan listrik non PLN yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya(PLTS).

Selain itu juga Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hydro (PLTPH).

“Bantuan listrik non PLN itu ada yang dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan dari Pusat.

Memang listrik yang dihasilkan tidak semaksimal listrik dari PLN,” ungkapnya. (tim)

PESISIR BARAT (Fokus Lampung) - Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembangunan dibidang sanitasi, sebagai bentuk komitmen di Tahun 2015 ditetapkan kecamatan Pesisir Tengah sebagai Pilot Project program persampahan dan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Salah satu kegiatan tahun ini adalah dilakukan penyusunan buku putih sanitasi dan strategi sanitasi Kabupaten Pesisir Barat.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Barat, H.Kherlani, SE, MM., melalui Asisten II, Bidang Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah KPB, Audi Marpi, MM., dalam sambutannya pada acara penyusunan buku putih sanitasi dan strategi sanitasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014.

“Penyusunan buku putih ini merupakan rangkaian kegiatan dari program percepatan pembangunan sanitasi pemukimanPer (PPSP) mengenai potret kondisi sanitasi pada saat ini. Sektor yang dijelaskan dalam buku sanitasi mencakup sektor air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan penyediaan air minum, selain itu juga dijelaskan tentang kondisi kesehatan lingkungan secara umum, penanganan limbah medis, limbah industri dan program PHBS,” papar Audi sesuai rilis yang dikirimkan Saibumi.com Jumat (28/11).

Diharapkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat, kata dia, dapat lebih terarah untuk dapat menciptakan kondisi sanitasi yang baik bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kabupaten Pesisir Barat, tercapai target PPSP. “Konsultasi publik penyusunan buku putih sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), sebagai tindak lanjut dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP),” ungkapnya.

Kegiatan penyusunan buku putih sanitasi dan strategi sanitasi ini yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), yang dihadiri oleh Tim Pokja BPS, sekaligus menyampaikan pemaparan PPSP yang disampaikan oleh sanitasi yang disampaikan Fasilitator Provinsi, Ir.Hernando Peso dan pemaparan dari Dinas terkait yakni Dinas Kesehatan Pesisir Barat, oleh Nasir Ramdhan, SKM, MKes. (tim)

PENDIDIKAN

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

13

Implementasi HOTS Untuk Pembelajaran Yang Bermakna n Hasil Program Pelatihan Guru IPA di RECSAM, Penang Malaysia, 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) bekerja sama dengan SEAMEO ( Southeast Asian Ministers of Education Organisation), RECSAM (Regional Center for Education Science and Mathematics) yang berada di Penang Malaysia, sebagai pusat Science dan Mathematics di Asia Tenggara, mengadakan kegiatan yang bertajuk ‘Overseas Training Program’ yaitu sebuah program pelatihan dan pendidikan bagi guru IPA dan Matematika di luar negeri.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Diawali dengan seleksi tertulis serta wawancara mengenai Pendidikan dan Pengajaran IPA/Matematika menggunakan Bahasa Inggris, terpilihlah Maya Trisia Wardani, S.Si.MM, guru IPA SMPN 12 Bandar Lampung, untuk mewakili Propinsi Lampung mengikuti pelatihan “So excited!

It’s unimaginary experience being the one of participant from this Overseas Training Program.” ujar Maya, belum lama ini.

Pelatihan diadakan selama 28 hari di Penang Malaysia, sebelumnya diawali dengan 4 hari bimbingan teknis 2 hari pembekalan, dan 3 hari pembuatan pelaporan dan rencana tindak lanjut di Jakarta. Kegiatan di Penang Malaysia dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober sampai 7 November 2014 lalu. Pelatihan ini berlangsung dengan sangat efektif, sistematis, dan bermakna, sesuai dengan misi SEAMEO RECSAM yaitu ‘memajukan dan

Implementasi PBL dan penerapan Aktivitas Kreatif (C4)

meningkatkan pendidikan science dan matematika’ dan visi ‘menjadi pusat pelatihan dan pembimbingan untuk meningkatkan kualitas guru science dan matematika.

Beberapa strategi dan metode pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan pengajaran abad 21 di implementasikan dalam setiap sesi pelatihan. High Order Thinking Skills (HOTS), Problem Based Learning (PBL), Kemudian, Inquiry Based Science Education (IBSE), ocio-Scientific Model, Basic Experiments with Common Materials. Lalu, penggunaan internet dan beberapa sumber multimedia merupakan beberapa pendekatan metode pengajaran yang baik dilakukan untuk mempersiapkan para siswa menghadapi tantangan di abad 21, yang menekankan pada kemampuan keterampilan siswa untuk dapat berpikir kreatif dan mampu memecahkan permasalahannya di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kata Maya para guru, sebagai ujung tombak pendidikan dan pengajaran seyogyanya harus sudah mau belajar, berusaha, dan kelak mengaplikasikan hal ini dalam proses pembelajaran IPA,” ujarnya.

Pada pelatihan di RECSAM tersebut, peserta menghadiri Symposium yang membahas hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yaitu sebuah program penilaian internasional untuk mengukur kemampuan siswa atau pelajar berusia 15 tahun dalam bidang Membaca, Matematika, dan IPA serta beberapa kompetensi dalam hal pemecahan masalah (Problem Solving).

Dalam simposium tersebut dipaparkan bahwa para guru SMP

sudah harus lebih berkomitmen dan berfokus pada peningkatan kemampuan siswa dalam; aplikasi (C3), analisis (C4), dan valuasi (C5) pada domain kognitif dari taksonomi bloom dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya penerapan hal-hal tersebut, diharapkan para siswa dapat terlatih dalam berpikir kreatif sehingga semua ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat dalam pemecahan masalah di kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, peserta pelatihan juga harus mampu merancang aktivitas penelitian dan pengembangan bagi kemampuan pedagogi guru dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan CAR (Class Action Research) atau PTK (Penelitian Tindakan Kelas).

Selain meningkatkan kemampuan pedagogi guru, pembuatan PTK juga mampu meningkatkan proses maupun hasil pembelajaran melalui evaluasi dari hasil penelitian tersebut, serta menjadi materi

penunjang dalam pengembangan karier guru. Dalam pelatihan di RECSAM ini, peserta dilatih untuk dapat membuat PTK yang baik serta mampu mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah Internasional.

Tindak lanjut pelatihan ini adalah diadakannya Implementasi pada pembelajaran siswa di sekolah, serta Diseminasi bagi rekan sejawat dan unsur terkait. Hal ini telah dilakukan oleh Maya, yaitu Implementasi pada siswa SMPN 12 Bandar Lampung dengan menerapkan Problem Based Learning dan Aktivitas pembelajaran mengacu pada kemampuan C3 dan C4 pada domain kognitif.

Kemudian kegiatan Diseminasi bagi guru-guru IPA se - Kota Bandar Lampung, pada hari Sabtu, 22 November 2014, di Aula SMPN 16, sekretariat MGMP IPA SMP Kota Bandar Lampung. Kegiatan Diseminasi ini diikuti oleh 92 orang peserta yang berasal dari beberapa sekolah negeri dan swasta di Bandar Lampung. (hp)

Implementasi Penilaian Kurikulum 2013

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Penilaian (assessment) adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada standar nasional pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan salah satu standar bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsipprinsip penilaian pelaksanaan penilaian peserta didik secara professional, terbuka, eduktif, efektif, efisiensi dan sesuai dengan konteks social budaya dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, actual dan informatif.

Kepala SMA Negeri 6 Bandar Lampung Mansurdin, S.Pd belum lama ini mengatakan kriteria mengenai mekanisme prosedur dan instrument penilaian hasil belajar anak didik kurikulum 2013 mencakup penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komperhensif untuk menilai mulai dengan memasukan (Input) proses

nilai ulangan tulis harian (UH) nilai ulangan lisan dan nilai tugas, merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik selama berkelanjutan.

Intput nilai ketrampilan, nilai unjuk kerja, nilai projek dan forto polio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan proses ulangan atau kelompok di dalam atau diluar kelas khususnya pada peserta sikap/perilaku dan ketrampilan meliputi observasi guru.

“Penilaian diri, penilaian antar teman, pada input nilai sikap yang pada prinsipnya hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada jenjang pendidikan terpadu.

Lalu, menyatu dengan kegiatan belajar da bekesinambungan, ekonomis, transparan, akuntabel, dan eduktif,” tandas Mansurdin.

Lebih lanjut Mansurdin mengatakan untuk tingkat SMA di Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan kurikulum 2013

dibentuk induk-induk elaster yang pembagianya elaster SMA Negeri 2 mengadakan pendamping pada 19 sekolah negeri/swasta. Elaster SMA Negeri 9 mengadakan pendamping pada 17 sekolah negeri/swasta, elaster SMA 10 mengadakan pendamping pada 14 sekolah negeri/swasta dan elaster SMA Negeri 6 mengadapan pendamping pada 11 sekolah negeri/ swasta yang dalam h a l ini

masing-masing elaster memberikan pendampingan pada delapan mata pelajaran yang disebut dengan ini guru yang sudah mendapat pelatihan setingkat profinsi akan mengadakan pendampingan pada 11 sekolah negeri/ swasta sesuai dengan jumlah pendamping pada masing-masing elaster.

Untuk ketentuan kerja kompetensi pada katagori pengetahuan belajar kompetensi peserta didik ti-

dak di perkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Memandang penilaian dan pembelajaran secra terpadu.

“Penilaian otentik harus mencerminkan dunia nyata tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik berkesinambungan untuk mendapat gambaran yang mengenai perkembangan hasil peserta didik, mengutamakan proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dalam bentuk penilaian proses pada berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Kemudian, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan yang pada dasarnya teknik penilaian menggunakan variasi berupa tes tertulis, lisan prosedur, forto folio unjuk kerja, proyek, pengamatan dan penilaian diri,” ungkap Mansurdin. (hp)

PENDIDIKAN Pada tahun pelajaran 2014/2015, Herman HN akan menambahkan kuota siswa Bina Lingkungan (Biling) yang semula 30 persen menjadi 70 persen pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatang.

BANDAR LAMPUNG (Fokuis Lampung) - “Perda akan dievaluasi mengenai program siswa Biling yang awalnya 30 persen akan menjadi 70 persen,” ucapnya saat diwawancarai wartawan usai peletakan batu pertama di Masjid Jami Al Ishlah Jl Putri Dibalau Kedamaian, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Jumat (28/11).

Sesuai ayat 4 pasal 35 Peraturan Daerah no1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan kuota untuk daya tampung SD-SMA adalah 70 persen masuk melalui jalur reguler dan 30 persen masuk melalui jalur Bil-

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

14

Herman HN Bakal Tambah Kuota Biling Menjadi 70 Persen

ing. Namun pada pelaksanaannya hal ini tidak sesuai dengan Perda.

Bukan 30 persen kuota siswa Biling yang diterima di sekolah negeri Bandar Lampung tapi hingga mencapai 50 persen.

Banyaknya siswa Biling yang masuk sekolah negeri tanpa tes, ini, dianggap sebagai penyebab sepinya siswa di sekolah swasta di Bandar Lampung. “Sekolah swasta mana yang sepi? Banyak sekolah swasta yang banyak siswanya se­perti Al Azhar, Al Kautsar, Xaverius, dan Fransiskus,” ujarnya Herman HN. Menurut Herman HN, Biling bukan penyebab sekolah swasta menjadi sedikit siswanya.

“Bukan saya yang bikin sekolah swasta itu bangkrut. Sekolah yang sepi siswa itu karena kualitas

Walikota Bandar Lampung Herman HN saat melihat market masjid Al-Ishlah di Kedamaian, Bandar Lampung, Jumat, 28 November 2014.

pendidikannya kurang. Memang dari dulu sudah sepi siswa, jangan malah menyalahkan program Biling,” pungkasnya.

“Saya hanya mau membantu siswa miskin untuk bisa bersekolah agar menjadi orang yang berpendidikan lebih baik daripada kedua

orang tuanya. Sehingga bisa bermanfaat dan berguna di masyarakat,” tuturnya.

Dalam hearing dengan Komisi III DPRD Bandar Lampung, sebelumnya, Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung Jumadi Suparman berharap ada perbaikan sistem peneri-

maan siswa di Kota Bandar Lampung yang selama ini didominasi siswa Biling. “Kita berharap sesuai Perda yang mengatakan 30 persen dari siswa itu berasal dari bina lingkungan. Lakukan itu, jangan melebihi hingga semua diterima dari biling sehingga menyebabkan sekolah keluar dari standar pela­ yanan minimal,” ucapnya.

Menurutnya satu kelas yang biasanya diisi maksimal 35 siswa, kini bisa lebih dari 40 siswa. Hal ini yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan di Bandar Lampung. “Kalau semua siswa bi­ ling ditempatkan di sekolah negeri tanpa seleksi. Hanya keterangan tidak mampu itu tentu menurunkan kualitas pendidikan di Bandar Lampung,” ungkapnya. (tim)

n Kepala SLB Sukarame Enden,S.Pd

Apresiasikan Acara Seminar Pendidikan Inklusif BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame, Enden,S. Pd, memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang telah mengadakan Seminar Nasional Deklarasi Pendidikan Inklusif Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan tema Lampung Peduli Pendidikan.

Menurut Enden saat memberikan keterangan disela-sela acara seminar, kegiatan tersebut sangatlah baik khususnya bagi para siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sehingga mereka nantinya

dapat melanjutkan sekolah hingga keperguruan tinggi. Bukan itu saja, dengan diadakannya seminar ini setidaknya para siswa yang memiliki kebutuhan khusus tidak perlu harus bersekolah di sekolah khusus seperti SLB melainkan mereka dapat sekolah di sekolah negeri lainnya, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Ria Andari, yang mengatakan Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Dengan adanya pendidikan inklusif tersebut, Enden berharap seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mengerti bahwa anakanak berkebutuhan khusus perlu diterima dan diperhatikan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat, ujar Enden.

Selain itu, Enden juga mengatakan, bahwa pendidikan inklusif sangat diperlukan demi mewujudkan harapan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Apalagi penciptaan sekolah inklusif bertujuan memberikan kesempatan seluasluasnya bagi semua peserta didik yang istimewa untuk memperoleh

SMAN 15 Balam, Adakan Donor Darah

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - SMAN 15 Bandar Lampung beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut melibatkan siswa SMAN 15 Bandar Lampung, yang mana tercatat 100 siswa dari kelas XII. Karena salah satu persyaratan siswa dapat mendonorkan darahnya yakni telah berusia minimal 17 tahun. Hal tersebut di katakan oleh Hi. Teguh Budi Santoso, M.Pd, selaku kepala SMAN 15 Bandar Lampung.

Dijelaskannya, peserta donor darah yang diadakan oleh anggota PMR SMAN 15 seharusnya berjumlah lebih dari 100 siswa.

Namun sangat disayangkan dari pihak PMI hanya menyediakan lima puluh kantong darah saja. Jadi hanya sebatas jumlah kantong yang tersedia saja, ujar Teguh.

Namun demikian, Teguh merasa cukup bangga karena anak didik-nya secara tidak langsung peduli dengan jiwa kemanusiaan yakni dapat membantu orang lain yang membutuhkan. “Program donor darah ini akan terus berkelanjutan,” tukasnya.

Disisi lain Hi. Teguh Budi Santoso menyoroti tentang indikasi tujuan afektif dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang perlu melibatkan diri dalam mengembangkan afektif yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum 2013.

Pendidikan menurut Teguh memang penting. Akan tetapi proses pendidikan yang berlangsung pada saat ini masih banyak mengabaikan persoalan kreativitas anak didik yang akibatnya banyak orang terdidik masa kini yang tidak mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri. “Ratusan ribu sarjana yang saat ini menganggur lantaran disebabkan karena mereka tidak memiliki kreativitas. Mereka lebih suka menggantungkan diri pada orang lain dengan cita-cita menjadi pegawai negeri. Padahal pemerintah telah memberikan kebijakan zero growth dalam rekruitmen pegawai negeri,”ungkapnya.

Disisi lain Teguh menilai, bahwa proses pendidikan saat ini terlalu mementingkan perkembangan aspek kognitif pada tataran pengetahuan dengan mengabaikan persoalan kreativitas. Proses pengajaran di sekolah lebih mementingkan target pencapaian kurikulum secara imajinatif dan kreatif. Gejalan ini

tampak sejak proses pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai pada perguruan tinggi yang sejak kecil anak di kondisikan untuk mencapai hasil belajar dalam arti kognitif setinggi mungkin dengan mengharuskan anak untuk mengikuti les privat agar mereka memiliki prestasi kognitif yang menonjol, tambahnya lagi.

Ditambahkannya, padahal metode tersebut sangat merugikan perkembangan kreatifitas anak karena model pembelajaran yang mementingkan pencapaian target prestasi kognitif atau model pembelajaran yang terstruktur yang tidak membuka peluang bagi anak untuk berfikir secara divergen dan non konvensional yang berakibat, anak secara kognitif banyak mengetahui teori, namun tidak tau untuk apa kemampuan berfikir.

Divergen dapat dilatih dengan melakukan pendekatan problem solving discovery dan inguiny.

Proses pembelajaran seperti itu harus segera di ubah. Kreativitas memungkinkan orang keluar dari mental set dan gejala function fixity yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang tidak kreatif, jelasnya. (hp)

pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. “Memang banyak warganegara yang bisa masuk sekolah reguler, tapi jangan lupa masih ada diantara mereka yang memiliki keterbatasan.

Pemerintah sebagai penyelenggaraan pendidikan harus menghargai keanekaragaman,” jelasnya.

Kita ketahui, bahwa kegiatan seminar ini merupakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2014 yang diselenggarakan di Gedung Olah

Raga Saburai Bandar Lampung, Minggu (30/11).

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Lampung Ridho Ficardho, Bunda Paud Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Heri Suliyanto, Kepala RRI Bandar Lampung Sophia Endang Widowati, para siswa-siswi berkebutuhan khusus tingkat SD dan SMP se-Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya. (hp)

Bupati Buka Lomba LCT

MENGGALA (Fokus Lampung) - Bupati Tulangbawang Ir. Hanan A Razak, MS membuka kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCT) sekolah tingkat SMP/ MTS dan SMA/ MA se Kabupaten Tulangbawang, di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, beberapa hari yang lalu.

Hanan mengatakan, era globalisasi dan modern saat ini, pendidikan sekolah di tingkat dasar, menengah maupun lanjut, dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi bagi siswa-siswi di sekolah.

“Hal ini seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, yang menginginkan anak-anak sekolah secara umum dan khususnya generasi muda, agar memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai kemampuan akademik maupun keterampilan lain, sehingga kedepan dapat bersaing secara profesional baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional,” ucapnya.

Untuk mendukung hal itu kata Hanan, dibutuhkan penerapan sistem pendidikan yang baik, persuasif dan terampil bagi siswa-siswi di sekolah.

“Selain itu, adanya kompetisi materi belajar antar sekolah. Tentunya dapat semakin menunjang kemampuan pelajar, khususnya untuk mengukur sejauh mana efektifitas kegiatan belajar mengajar yang diterapkan oleh para guru di sekolah.

Oleh karenanya lanjut Hanan, kegiatan LCT ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif bagi para pelajar SMP/MTs dan SMA/MA dalam mengasah disiplin keilmuan maupun dalam berkompetisi secara sehat dan professional,” ungkapnya.

Hanan berharap, kegiatan dimaksud dapat terus terlaksana secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kuantitas peserta hingga keseluruh sekolah di Tulangbawang.

“Dengan begitu, siswa/i baik sekolah tingkat SD. SMP dan SMA dapat merasakan kompetisi belajar yang baik bagi pengembangan kemampuan akademiknya guna mengenal para pelajar berprestasi dari luar sekolahnya. Sekaligus juga bagi para dewan guru yang ada di kabupaten Tulangbawang, untuk terus mengasah kemampuan akademiknya, berikut dengan kemampuan akademik para pelajar di sekolah,” cetusnya. (ek)

OPINI

EDISI 50/II Tanggal 4 - 10 Desember 2014

Generasi Tua Pengacau “Kita, generasi kita, ditugaskan untuk menghancurkan generasi tua yang mengacau” –Soe Hok Gie Kutipan kalimat diatas saya ambil dari buku “Catatan Harian Seorang Demonstran” karya Soe Hok Gie yang diterbitkan tahun 1983, Gie sendiri merupakan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 66’ yang juga seorang penulis di berbagai harian ibukota saat itu. Sosok Gie dikenal begitu berani dalam melakukan sejumlah aksi demonstrasi dan mengecam para penguasa lewat tulisan – tulisannya guna menggulingkan penguasa saat itu yang dinilai gagal menjalankan pemerintahan pasca kemerdekaan. Dalam kutipan kalimat diatas terdapat kata yang selintas begitu menyeramkan yaitu kata “menghancurkan”, kata “menghancurkan” disini tidak berkonotasi negatif seperti membunuh, memusnahkan dan lain sebagainya, kata “menghancurkan” lebih tepat dipakai untuk meruntuhkan suatu konstruksi yang telah dibangun sejak lama. Jadi, dalam kalimat “menghancurkan generasi tua yang mengacau” yang ditujukan untuk generasi muda atau generasi saat ini, lebih terfokuskan untuk meruntuhkan konstruksi – konstruksi faham pemikiran atau idealisme serta tindak tanduk yang telah dibangun lama oleh generasi – generasi tua pengacau yang akhirnya menimbulkan dampak buruk yang diwariskan atau harus diemban generasi setelahnya.

Sepertinya memang benar apa yang dituliskan oleh Gie, kaum tua di negri ini sudah terlalu ban-

15

Oleh: Julian Adeputra yak merusak tatanan serta kredibilitas negara dengan ulah mereka. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mereka wariskan telah mendarah daging ke setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Pastinya tidak hanya itu, mereka juga membuat berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang akhirnya merugikan industri dalam negri serta berdampak laten pada produktifitas dan potensi anak bangsa, tak mau kalah, mereka juga membuat berbagai kebijakan di bermacam sektor, yang jika dilihat pada implementasinya di lapangan, kebijakan-kebijakan itu ternyata sangat kontradiktif dengan kata kebijakan yang berkata dasar bijak.

Ditambah kelakuan para legislatif di gedung DPR yang tak kunjung mampu membuat sebuah tatanan peraturan yang bisa dijalankan dengan baik namun selalu meributkan hal-hal yang tidak substansif bagi kemakmuran rakyat.

Belum lagi masalah sosial yang ada, masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri terjadi banyak masalah social yang tidak kunjung terselesaikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat

tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Ada juga masalah pendidikan, mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000.

Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.

Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Seko-

lah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Tentunya itu semua hanya sebagian kecil masalah yang di wariskan oleh generasi tua kepada kita generasi penerus, ketidakberdayaan saing, tindak amoral dan minimnya kesadaran berbangsa inilah yang menjadi pekerjaan utama generasi muda. Embrio kerusakan mental yang turun temurun dipahami sebagai sebuah pedoman harus segera diputus rantai hidupnya, generasi tua harusnya sadar akan hal ini dan bukan malah mati-matian mempertahankan jabatan dan status sosial agar mereka mampu meraup kekayaan yang lebih lagi dari keringat rakyat dan bangsa mereka sendiri, mengi­ ngat merekalah biang kehancuran

bangsa. Kalau mereka sudah sadar akan ketidakmampuan mereka memperbaiki bahkan makin membuat kekacauan di negri ini, maka jauh lebih baik jika mereka menyerahkan kewenangan menjalankan pemerintahan kepada generasi muda yang bersih dan tidak terprovokasi kepentingan perorangan, instansi atau partai. Namun jika kaum tua ini tak kunjung sadar akan kebodohan mereka, maka sekali lagi, generasi muda berkewajiban menghancurkan generasi tua yang mengacau demi terwujudnya kehidupan berbangsa yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita pendiri bangsa ini serta keinginan luhur seluruh lapisan masyarakat Indonesia. ***( Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.

Disdik Kucurkan Subsidi Mahasiswa Itera Berprestasi

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tetap berkomitmen membantu mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) asal Lampung untuk angkatan 2012 dan 2013 yang berkuliah di kampus ITB dengan subsidi, meskipun terbentur Peraturan Presiden yang mengesahkan Itera sebagai PTN per Oktober 2014 lalu. Demikian diungkapkan oleh Mufti Salim, Anggota Komisi V DPRD Lampung selepas agenda hearing di ruang komisi beberapa waktu lalu.

Mufti mengungkapkan berdasarkan penuturan dari pihak Disdik bahwa dengan perpres tersebut, konsekuensi Itera sebagai PTN adalah pembiayaan PTN berasal dari APBN, sehingga subsidi dari Pemda melalui APBD pada Disdik Provinsi Lampung tidak berlaku.

“Artinya dengan kejadian ini potensi drop outnya mahasiswa Itera asal lampung menjadi terbuka,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS asal Kecamatan Sendang Agung, LampungTengah itu.

Namun demikian, Mufti juga mengungkapkan bahwa komitmen bantuan subsidi bagi mahasiswa Itera asal Lampung akan tetap dilakukan oleh Disdik Provinsi

Lampung, meski dengan catatan mahasiswa tersebut berprestasi secara akademis, berasal dari kalangan yang kurang beruntung dan yang masih menyelesaikan perkuliahan di ITB. Sebagaimana yang diketahui bahwa persoalan diatas muncul setelah adanya pemberitaan di media terkait 88 mahasiswa Itera terancam drop out karena tagihan biaya pendidikan dari Rektor Itera yang cukup besar senilai Rp40 juta kepada masing-masing mahasiswa melalui surat bernomor 174/ I1.B04.4/0T/2014.

Mufti menambahkan jika kedepan begitu penting untuk diadakan dialog antara Pemda, DPRD dengan orang tua mahasiswa dan mahasiswa Itera dalam satu forum, sehingga tercipta harmoni antara pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Rektor Itera Ofyar Z. Tamin menegaskan memang sangat besar biaya kuliah mahasiswa Itera dibandingkan mahasiswa perguruan tinggi di Lampung. Karena mereka disamaratakan dengan mahasiswa mandiri di ITB yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah pusat,” jelas dia.

Ofyar tidak dapat berbuat

banyak mengatasi permasalahan tingginya BPP mahasiswa Itera.

Meskipun Itera sudah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun mahasiswanya belum mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat seperti mahasiswa asli ITB. ”ITB sudah pakai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga biaya perkuliahan mereka mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Paling mereka membayar sekitar Rp13 juta. Sedangkan Itera baru ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri 6 Oktober 2014 lalu,” ucap rektor yang juga guru besar ITB ini.

Sistem UKT sendiri baru dilakukan Itera di Tahun Ajaran 2015/2016, sehingga mahasiswa Itera mendapat keringanan saat membayar BPP karena sudah disubsidi pemerintah pusat melalui Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). ”Awal April pihak rektorat Itera baru mengajukan besaran UKT. Penerimaan mahasiswa baru Itera sudah mengunakan UKT sehingga BPP yang harus dibayarkan tidak sampai Rp20 juta,” ucap dia.

Ofyar juga berencana di 2015/2016 menarik mahasiswa

Itera yang berada di ITB untuk melanjutkan kuliah di kampus aslinya, mengingat pembangunan gedung perkuliahan mahasiswa ditargetkan akhir Desember tahun ini sudah selesai.

”Rencananya mahasiswa TA ajaran baru akan ditarik kembali ke Lampung yang BPP jauh lebih murah dibandingkan dengan ITB, atau sebesar Rp10 juta per semester,” kata dia. (tim)

Unila Kedepan, Tingkatkan Program Riset dan Teknologi

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Universitas Lampung pada tahun mendatang akan meningkatkan pengembangan dalam bidang riset dan teknologi. Hal itu disampaikan rektor Universitas Lampung Prof. Sugeng P Haryanto pada saat mewisuda 749 mahasiswa Universitas Lampung (Unila) Rabu (26/11).

Menurut Sugeng P Haryanto pengembangan riset dan teknologi baik bagi para dosen maupun mahasiswa tersebut, menyesuaikan dengan perubahan nomenkelatur kementrian pendidikan, dimana saat ini untuk pendidikan tinggi masuk kedalam kementrian riset dan teknologi.

Dengan adanya perubahan tersebut maka menurut Sugeng P Haryanto, menjadi tantangan tersendiri bagi para dosen Unila, karena ditahun mendatang dosen harus dapat memberikan ilmunya kepada mahasiswa tidak hanya berdasarkan buku pelajaran, melainkan harus lebih mengedepankan pengajaran melalui riset dan teknologi.

“Karena nomenkelatur kementrian pendidikan berubah, maka Unila akan memperbanyak riset dan teknologi. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Unila dimasa mendatang,” jelas Sugeng.

Sugeng berharap, seluruh lulusan Unila juga dapat lebih berperan dalam pembangunan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

Menurutnya dengan diwisudanya 749 orang mahasiswa tersebut, maka hingga saat ini Unila telah meluluskan lebih dari 82 orang mahasiswa.

(Tri/Indra)

EDISI 50 l II l Tanggal 4 - 10 Desember 2014

n Ciptakan Rasa Aman dan Kondusif Kapolsek Tulangbawang Timur (TBT), Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) AKP. Drs. Utana Yusuf tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dengan cara rutin turun kelapangan untuk melakukan pembinaan terhadap kalangan pemuda yang rentan akan gesekan.

TUBABARAT (Fokus Lampung) - Menurut kapolsek, sosialisasi tersebut dilakukan guna terciptanya suasana yang aman dan konduksif. “Dengan adanya sosialisasi penyuluhan kantibmas di masyarakat sekitar, dengan cara rutin turun kelapangan tuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya bagi para remaja, maka,akan tercipta suasana yang konduksif,” ujar Kapolsek.

Selain itu Kapolsek juga menambahkan, selain menciptakan rasa aman dan kondusif, setidaknya sosialisasi tersebut juga dapat menekan angka kejahatan yang

saat ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Setiap ada acara, kami selalu hadir ditengah-tengah masyarakat,” kata kapolsek kepada Koran ini beberapa waktu lalu.

Selain melakukan sosialisasi di tengah masyarakat, setiap sekolah pun menjadi target dalam rangka memberikan pengarahan kepada siswa-siswi agar tidak mudah terpropokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga dalam melakukan aktifitasnya mereka (para siswa) tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. “Bukan itu saja yang kami sampaikan kepada para

Kapolsek TBT Rutin Turun Kelapangan

siswa-siswi, namun dalam tertib berlalulintas pun, harus taat dan mematuhi aturan yang berlaku.

Semuanya itu diciptakan sejak dini,” ujar kapolsek Selain itu, Kapolsek TBT yang low profil itu pun dikenal masyarakat sebagai seorang yang taat akan agama, seperti melakukan Sholat Jumat keliling dari masjid ke masjid yang lain-nya yang ada disetiap kampung tempat wilayah kerjanya.

Disana dia memberikan Tausiah agar antar umat beragama saling menghormati satu sama lainnya.

Bukan hanya di Masjid saja, namun Kapolsek TBT Kabupaten Tuba Barat Drs. Sutana Yusuf pun berkunjung untuk melakukan Roud Show ke pura dan ke gereja.

Setelah memberikan pencerahan, keagamaan, kapolsek juga memberikan arahan tentang kantibmas agar umat beragama saling

bahu membahu dalam menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif.

Dia juga menekankan kiranya antar umat beragama untuk rutin saling bersilaturahmi. “Kalau kita sudah menjalin hubungan baik

dengan cara rutin melakukan silaturahmi, maka mudah-mudahan tidak akan muncul perselisihan yang berdampak kepada kerusuhan. Yang mana nantinya akan merugikan kita semua,” ujaranya.

(Mad Zainudin)