Edisi 45

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

1

EDISI 45 l II l Tanggal 24 - 30 September 2014

.

UTAMA

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

n Kantor BNN Lamsel

2

Pertama Dibangun di Lampung

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) Komjen Pol. DR. Anang Iskandar, SH, MH meresmikan Gedung Baru Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) ditandai dengan penandatanganan prasasti bersama H. Rycko Menoza. SZP, SE, SH, MBA. KALIANDA (Fokus Lampung) - Acara peresmian yang dipusatkan di Kantor BNN Lamsel tersebut turut dihadiri Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH, Fokorpimda Kabupaten Lam­ sel, Kepala BNN Provinsi Lampung Kombes Pol. Drs. Zulkifli, SH, MH, Kepala BNN Kabupaten Lamsel Aryadi, SE, serta para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel.

Kepala BNN Kabupaten Lamsel Aryadi, SE, dalam laporanya men­ gatakan, BNN Lamsel berdiri sejak tanggal 6 Oktober 2011, dimana dahulunya berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, menempati sebuah bangunan yang disewa dari masyarakat.

Dijelaskannya, pada tahun angg­ aran 2013, BNN Lamsel mendapat­

kan anggaran pembangunan gedung kantor yang bersumber dari APBN, yang tertuang dalam Dipa BNN Lamsel tanggal 5 Desember 2012.

Kemudian Pemkab Lamsel mem­ berikan bantuan hibah pengadaan tanah untuk dipergunakan sebagai tempat pembangunan kantor yang berlokasi di Jalan Raden Intan Lin­ tas Sumatera, Desa Merak Belan­ tung, Kecamatan Kalianda. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati H. Rycko Menoza yang telah memberikan bantuan hibah pen­ gadaan tanah untuk pembangunan Kantor ini, sehingga gedung kantor BNN dapat berdiri dengan megah dan merupakan satu-satunya BNN yang vertikal diantara 14 kabu­ paten/kota di Provinsi Lampung,” tuturnya.

Sementara, Kepala BNN RI, Komjen Pol. DR. Anang Iskan­

Penerbit : CV Multidaya Prima Abadi Pemimpin Umum : Suprapto Pemimpin Redaksi/ Perusahaan : Benny Faizal Dewan Redaksi : Arifin Nur, SH, Drs. Sobirin, Drs. Hi. Hariyanto, M.Si,

Drs. Manan Zami Usman Ariyono, Tino Sudjadi, Triadi Pramono Staf Redaksi : Ibnu Hajar, Wagiman, Taufik Hidayat,Teddy Irawan, Hadi Pramono, Rinmah Yuni, Jauhari. AH Bandar Lampung : Veliyan Sentosa Biro Lampung Selatan : Sholahuddin (Kabiro), Bambang Suprapto Biro Lampung Timur : HS. Raja Bandar (Kabiro), Fauzi Iskandar, Abdul Mutholip, Muhyin Biro Pesawaran : Khaidir Biro Tulang Bawang : Edi Kanter (Non Aktif) Biro Tanggamus : Andri Yuspeni Biro Lampung Utara : Djunaidi. TH (Kabiro) Biro Pringsewu : Wagiman, SE (Kabiro) Biro Way Kanan : Tedy Divisi Pemasaran dan Iklan : Parman Keuangan : Novita Desain : Orsan Rekening : Bank Mandiri No. 1140004932813 an. Benny Faizal ; Bank BRI No. 009801049311502 an. Benny Faizal Alamat : Perum Way Kandis Jl. Pulau Raya 3 No. 46.

Telp: 0721 9914027 ; E-mail : fokuslampung@yahoo.co.id Percetakan : Media Tanjung Karang (Isi di luar tanggung jawab percetakan) Wartawan Fokus Lampung dilengkapi kartu ID Card/ Surat Tugas serta terdaftar dalam box redaksi.

Bupati Lampung Selatan (Almsel) H. Rycko Menoza. SZP, MBA bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. DR. Anang Iskandar, SH, MH disaksikan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH menandatangani Prasasti Peresmian Gedung Baru Kantor BNN Kabupaten Lamsel. Acara peresmian tersebut berlangsung di Kantor BNN Kabupaten Lamsel di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Rabu (10/09).

dar, SH, MH mengatakan, ke­ datangannya tersebut selain untuk meresmikan Gedung Kantor BNN Lamsel tetapi juga sekaligus untuk menyampaikan paradigma baru tentang penanganan penyalahguna Narkoba.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah mengubah kebijakan terkait para pengguna Narkoba dari Publik Security menjadi Publik Health, artinya seorang penyalahguna Nar­ koba dapat dihukum penjara atau rehabilitasi, namun kebijakan saat ini lebih diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.

“Sejak tanggal 26 Agustus, pe­ merintah telah menciptakan para­ dig­ma baru, jadi apabila selama ini para pengguna Narkoba diposisi­ kan sebagai pelanggar hukum dan me­masukannya ke penjara tidak menye­lesaikan masalah. Oleh kare­ nanya angka pengguna narkoba terus meningkat, sedangkan peng­

guna narkoba ini merupakan orang yang sakit dan perlu mendapatkan direhabilitasi, para bandar dan pengedar yang seharusnya ada di penjara” tandasnya.

Disisi lain, H. Rycko Menoza.

SZP, MBA mengungkapkan, Na­ koba merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, karena menurutnya saat ini jumlah peng­ guna narkoba semakin hari semakin bertambah apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Selain itu, dirinya menyambut baik dengan dibangunnya kantor BNN di Lamsel, mengingat sebagai Kabupaten Serambi Sumatera mo­ bilitas pergerakan manusia dan ba­ rang dari Pulau Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni pasti akan melintasi Kabupaten Lamsel.

“Pemerintah daerah sangat serius memerangi penyalahgunaan dan

peredaran Narkoba, oleh kare­ nanya pemerintah memberikan hibah lahan untuk pembangunan kantor BNN Lamsel ini. Kita juga patut berbangga karena kantor ini satu-satunya yang pertama diban­ gun di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukan keseriusan Pemkab Lamsel dalam mengantisipasi pe­ nyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut Rycko mengatakan, Pemkab Lamsel berencana akan menghibahkan eks lahan pemban­ gunan rumah sakit di Dusun Lubuk Timbangan, Kalianda sebagai lokasi pembangunan rumah sakit rehabili­ tasi bagi penyalahguna narkoba.

“Kami mempunyai areal yang selama ini tidak termanfaatkan, dimana dahulunya akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, harapan kami juga tempat tersebut dapat dijadikan rumah sakit reha­ bilitasi,” kata Rycko. (Slh/hms)

Bupati Lampung Selatan (Almsel) H. Rycko Menoza. SZP, MBA bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. DR. Anang Iskandar, SH, MH serta Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH saat meninjau gedung yang akan dibangun menjadi rumah sakit rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang berada di eks lahan pembangunan rumah sakit di Dusun Lubuk Timbangan, Kecamatan Kalianda, Rabu (10/09).

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa opini, artikel, tulisan ilmiah dan tulisan lainnya. Panjang tulisan maksimal tiga halaman kertas ukuran quarto dengan disertai identitas diri (bila perlu disertakan juga pas foto). Redaksi berhak mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa merubah isinya.

Setiap tulisan yang masuk tidak akan dikembalikan.

UTAMA

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

PWI Lampung Gelar Diskusi “Pilkada Di Persimpangan Jalan”

3

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilaksanakan antara pemilihan langsung dan tidak langsung terus menuai kontrofersi diantara beberapa elit politik.

Oleh karena itu, menyikapi hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, pada Sabtu siang (20/09) kemarin menggelar acara diskusi atau Bicang Sabtu dengan mengambil tema Pilkada di Persimpangan Jalan.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Adapun diskusi terse­ but bertujuan untuk mencari solusi terbaik pelaksanaan Pemilukada tahun 2015, dan guna meminimali­ sir terjadinya konflik vertikal dan horizontal baik antara partai politik maupun masyarakat umum.

Dalam acara tersebut, sebagai narasumber yakni berasal dari ber­ bagai unsur, diantaranya dari partai

politik, pengamat politik, akademisi, kalangan legislatif, Bawaslu, serta penyelenggara pemilu yakni KPU. Lalu apa saja tanggapan maupun pendapat dari beberapa narasum­ ber terkait pelaksanaan pemilihan langsung dan tidak langsung yang sedang diperdebatkan. Berikut petikan pendapat dari beberapa narasumber pada acara Bincang Sabtu kemarin;

(Ismet Roni)

Pemilukada Tidak Langsung Dapat Menekan Biaya Partai Golkar, yang dalam hal ini DPD Lampung tetap bersi­ kukuh bawasanya Pemilihaan Kepala Daerah (Pemilukada) harus dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu pemilihan yang dipilih oleh Lembaga Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Karena menurut politisi asal partai golkar tersebut, bahwa proses tidak langsung ini sudah menjadi wacana sejak tahun 2012 lalu. Dan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung bisa menekan biaya anggaran dari penyelenggara pemilu dan dari calon, juga dapat menghindari konflik horizontal dan vertikal baik di internal partai, maupun umum. “Saya sudah mengikuti Litbang Partai Golkar di Pusat dan ikut mengkaji dari Pemilukada itu sendiri, karena setiap kebijakan pasti ada yang tidak memuaskan,”

ujarnya.

Ismet yang propemilihan tidak langsung menambahkan, Golkar tetap memperjuangkan hak konstitusi yang sesuai dengan Undang Undang Tahun 1945.

“Dengan adanya pemilhan tak langsung, dapat memperkecil juga para Kepala Daerah terjerat kasus-kasus, akibat dari pemili­ han langsung,” imbuhnya.

Ditambah lagi biaya dari calon kandidat, proses tersebut pastinya memakan banyak biaya. Ia juga menuturkan, evaluasi pemilukada tidak langsung juga merupakan kajian dari KementeriN Dalam Negeri.

“Nantinya para calon Indepen­ den bisa di atur atas rujukan dari RUU, serta KPU dan Bawaslu juga akan mengikuti hal yang sama. Saya tetap berkeyakinan bahwasanya Pemilukada tak lang­ sung akan jadi dalam RUU.***

(Watoni Nurdin)

Pemilihan Langsung Tingkatkan Elektabilitas Indonesia Di Mata Dunia Partai Demokrasi Perjuangan In­ donesia (PDIP) Lampung, bersama partai koalisinya, tetap memegang teguh bahwasanya kedaulatan berada langsung di tangan rakyat.

Dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dilakukan secara langsung. Karena di mata Dunia Internasional, Indonesia menjadi Negara rujukan atau laboratorium Demokrasi bagi negara lainnya.

Meskipun bersebrangan pen­da­ pat dengan Partai Golkar dan Koa­ lisi Merah Putih yang di tungga­ngi oleh Ketua Umum Partai Gerin­dra Pra­b owo Subianto, te­t a­p i pada prin­sip-nya demi tercip­tanya tujuan yang baik untuk rakyat. Dengan begitu PDIP yang dalam hal ini Wi­layah Lampung tetap mem­per­

tahankan pemilihan secara lang­ sung. Pemilihan langsung menu­ rutnya memiliki banyak nilai-nilai positif, dimana hak politik masih dipegang oleh masyarakat.

“Dengan pemilihan Kepala Dae­ rah secara langsung, si Calon ini dapat lebih dekat dengan masyara­ kat, dan akan berlomba lomba untuk membangun suatu wilayah,” paparnya.

Masih kata Watoni, jika pemili­ han melalui lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau DPRD, maka kesepakatan ma­ syarakat kepada Calon tidak akan terjalin. Maka dari itu, pemilihan langsung dapat menjadikan para Partai Politik (Parpol) untuk lebih memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat.

“Dengan begitu akan terjalin kerja sama antara Kepala Daerah­ nya dengan warga itu sendiri. Jadi peran parpol hanya mengantarkan si calon,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk masalah cost (biaya) di Pemilukada, PDIP tetap menekankan biaya seminimal mungkin. “Basis PDIP ini kan ratarata masyarakat menengah kebawah yakni berpihak pada wong cilik, jadi kami sudah memilik platform tersebut,” tukasnya.

Dengan demikian, peran Per­ satuan Wartawan Indonesia (PWI) dan seluruh jajaran akan menjadi sangat penting, untuk memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, tutup Watoni. ***

(Dedy Mawardi)

Pemilihan Secara Langsung Melahirkan Pemimpin Sesuai Pilihan Rakyat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Ke­ pala Daerah (Pemilukada) terus mendapatkan sorotan yang ber­ beda. Calon Independen Walikota Bandar Lampung Dedy Mawardi, melihat pemilihan secara langsung dapat melahirkan para pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.

Dalam waktu kurang dari 10 ta­ hun, semenjak pemilukada secara

langsung dilaksanakan, Indonesia melahirkan sosok pemimpin yang berbeda dari zaman orde baru lalu.

Seperti Jokowi mantan Walikota Solo, Risma, Walikota Surabaya, Walikota Bandung Ridwan Ka­ mil dan yang paling nyata adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang langsung di pilih oleh rakyat.

“Jika Pemilukada tidak langsung

di sahkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, yang lebih parah lagi bisa menimbulkan konflik bagi calon independen yang tidak mempunyai parpol.,” kata Dedy.

Dedy yang juga Ketua Sekre­ tariat Nasional Jokowi Lampung menambahkan, untuk masalah biaya, Lampung adalah daerah per­ contohan bagi daerah yang ada di

Indonesia, dengan cara menggelar serentak Pemilukada tahun 2015 mendatang. “Dengan begitu, biaya akan menjadi lebih murah dengan aturan-aturan yang efektif, dengan begitu kita juga dapat melahirkan produk pemimpin muda pilihan,” pungkasnya.

Diakhir acara Bincang Sab­ tu PWI Lampung, serta menilik pendapat dari beberapa narasumber,

maka disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan baik lang­ sung maupun tidak langsung kita harus menghormati keputusannya nanti. Yang terpenting adalah semua keputusan tersebut me­ mang benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan suatu golo­ngan atau kelompok tertentu demi meraup keuntungan semata. (bf)

PEMERINTAHAN

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

n UU No.6/2014 tentang Desa

4

Pemda Harus Massif Implementasikan Keterbukaan Informasi Pemerintah Daerah (Pemda) harus massif dalam menerapkan Keterbukaan Informasi, menyongsong pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penerapan Undang-undang tersebut kepala desa terhindar dari praktik-praktik korupsi.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - “Alokasi anggaran kepada desa potensial menyubur­ kan praktik korupsi. Bisa karena memang penyalahgunaan atau ketidaktahuan aparatur pemerin­ tahan di desa. Ini menjadi pe er bagi pemerintah daerah. Pemda harus massif terapkan keterbukaan infor­ masi, hingga ke pelosok desa,” kata Ketua Forum Komunikasi Komisi Informasi se-Indonesia (FORKIP), Juniardi, di Bandar Lampung, yang baru kembali dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Infor­ masi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Komisi Informasi merupakan

lembaga penyelesaian sengketa informasi. Setelah diberlakukan­ nya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Badan Publik baik lembaga pemerintah pusat maupun daerah harus me­ nyampaikan atau memberikan in­ formasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi. Anggaran, merupakan salah satu informasi yang harus disampaikan bahkan sebelum adanya permintaan dari masyarakat.

“Penyampaikan informasi ang­ garan sebagai salah satu bagian dari implementasi UU KIP ini dapat mencegah korupsi. Mengapa?. Ma­

syarakat bisa mengontrol penggu­ naan anggaran, Badan Publik juga akan merasa diawasi sehingga lebih berhati-hati agar tidak melanggar aturan perundang-undangan atau­ pun penyelewengan,” kata Juniardi menambahkan.

Juniardi mengkritik, bahwa selama empat tahun UU KIP diber­ lakukan, Badan Publik masih belum secara maksimal menerapkannya.

Sehingga, masih banyak sekali terjadi sengketa informasi di daerah akibat tidak diberikannya informasi publik kepada masyarakat.

Selain mendorong maksimalisasi implementasi UU KIP di daerah, Rakornas Komisi Informasi seIndonesia 2014 juga menghasilkan rekomendasi antara lain ditujukan untuk pPemerintahan Nasional, DPR RI periode 2014-2019, dan Mahkamah Agung. Komisi Infor­ masi merekomendasikan pemer­ intah dapat melakukan pengaru­ sutamaan dalam seluruh kebijakan publik, pembuatan regulasi, keter­

bukaan informasi sebagai indika­ tor gagal atau berhasilnya sebuah badan publik, serta terkait rekruit­ men dan promosi pejabat publik.

Kemudian, kata Juniardi tanggal 30 April dapat ditetapkan sebagai Hari Keterbukaan Informasi Na­ sional, yang dimulai pada 2015.

Rekomendasi lainnya, adalah ber­ bagai upaya pencegahan korupsi melalui implementasi UU KIP dan penguatan implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2014, tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pember­ antasan Korupsi (ANPPK).

“KI juga meminta pemerin­ tah dapat memastikan pembentu­ kan Komisi Informasi di seluruh provinsi, sebagaimana amanat UU, serta menetapkan regulasi tentang tata kelola lembaga dan Rakornas KI se-Indonesia 2014 yang digelar di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sejumlah rekomendasi, setelah ber­ sidang selama tiga hari, mulai 12-14 September 2014.

Rakornas resmi ditutup oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Minggu (14/9). Sebelumnya, pada Jum’at (12/9) Rakornas dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisyahbana.

Acara tersebut dihadiri pembicara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan Ketua Pem­ berantasan Korupsi (KPK) Abra­ ham Samad, Hadir pula Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenk­ ominfo RI, Freddy H.Tulung, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi, dan seluruh Komisioner Komisi Informasi dari 26 provinsi se-Indonesia. Sebelum Rakornas ditutup, digelar papat Pleno untuk mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat para peserta. (bf)

n Disdukcapil Bandar Lampung

Terbitkan Akta Kelahiran Warga Lamtim BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung diduga menerbitkan akta kelahiran Heti Kusmiati, warga Desa Pakuan Aji, RT 050 RW 011, Kecamatan Su­ kadana, kabupaten Lampung Timur.

Heti Kusmiati lahir di Pak­ uan Aji, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur pada tanggal 17 Oktober 1995. Namun ironisnya berdasarkan KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Timur pada 15 Agustus 2013, kelahiran Heti Kusmiati berubah yakni lahir di Pakuan Aji pada tanggal 17 Feb­ ruari 1989. .

Yang lebih mengherankan lagi, Disdukcapil Kota Bandar Lampung turut menerbitkan akta kelahiran pada tanggal 9 September 2013

yang ditandatangani Kadisdukcapil Bandar Lampung Syahrir, SH, den­ gan nomor induk kependudukan NO. AL.619.003132816.

Diketahui, Disdukcapil Kota Bandar Lampung menerbitkan akta kelahiran anak ke tiga dari ayak Sukaji dan ibu Jamitun itu berdasarkan akta kelahiran nomor 1871-LT.09092013-00220.

Usia Heti Kusmiati pada akta kelahiran juga berbeda dengan ijazah SDN 3 Pakuan Aji, ke­ camatan Sukadana, kabupeten Lampung Timur. Di Ijazah Heti Kusmiati lahir di Pakuan Aji, 17 Oktober 1995, tapi pada akta kela­ hiran lahir 17 Februari 1989.

Terkait hal itu, saat dikonfir­ masi Mastuah, Kasi Penerbitan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikdukcapil) Kota Ban­ dar Lampung mendampingi Kadis

Syahrir mengatakan bahwa akta kelahiran Heti Kusmiati asli tapi palsu (aspal). Sebab, kata Mas­ tuah, begitu dibuka di computer oleh salah satu setafnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak keluar. Itu membuktikan bahwa akta kerlahiran Heti Kusmiati palsu karena tidak terdaftar sebagai warga Bandar Lampung.

Dalam hal ini, dia menegaskan, bahwa warga di luar Bandar Lam­ pung tidak bisa membuat akta kelahiran Bandar Lampung karena NIK nya berbeda. Apalagi Heti Kusmiati memiliki KTP dan masuk KK Lampung Timur. “Itu tidak bias mas, karena dia bukan warga Bandar Lampung,” tegas Mastuah.

Lebih lanjut Mastuah men­ gatakan, bisa saja warga diluar Bandar Lampung dibuatkan akta kelahiran Bandar Lampung asal

Kantor pelayanan Disdukcapil Bandar Lampung

dia lahir di Bandar Lampung.

Yang mengusulkan pembuatan akte kelahiran pihak rumah sakit, rumah bersalin atau bidan yang membantu proses persalinan. “Kalau sudah be­ sar, mempunyai KTP dan KK kabu­ paten lain ya tidak bisa,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, peru­ sahaan penyalur tenagakerja wanita (TKW) ke luar negeri PT. Suma Jaya Cabang Lampung diduga memberangkatkan salah satu TKW dibawah umur.

Heti Kusmiati, warga Desa Pakuan Aji, RT 050 RW 011, Keca­ matan Sukadana, Kabupaten Lam­ pung Timur (Lamtim) tahun 2013 diberangkatkan ke Taiwan dengan merubah data demi meloloskan persyaratan yang ada.

Sindikat tersebut diduga meli­ batkan oknum pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Timur dan Bandar Lampung.

Berdasarkan Ijazah Heti Kus­ miati lahir di Pakuan Aji pada tang­ gal 17 Oktober 1995. Pada Kartu keluarga dan KTP yang dikeluarkan kantor Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lam­ pung Timur dirubah menjadi Hetik Kusmiati lahir tanggal 17 Februari 1989.

Anehnya lagi, anak ke tiga dari pasangan Sukaji dan Jamitun itu dibuatkan akta kelahiran di Disduk­ capil Bandar Lampung pada tanggal 9 September 2013.

(Tim)

Usut Tuntas Pemalsu Data TKW Lamtim

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Menanggapi adanya dugaan pemalsuan data salah seorang TKW di Lamtim yang mengarah kepada Human Trafiking atau penjualan anak yang di duga dilakukan oleh oknum eks Kepala Cabang PT Suma Jaya membuat salah satu anggota LSM yang ada di Lampung angkat bicara.

Menurut dia, dalam hal ini Polres Lamtim harus sigap dalam menelu­ suri adanya dugaan pemalsuan data yang dilakukan eks Kepala Cabang PT Suma Jaya terhadap warga Lamtim tersebut, apa lagi pemalsuan data ini sudah mengarah kepada Human Trafiking atau penjualan anak di bawah umur yang di pekerjakan ke Taiwan dengan cara merubah data demi mengeruk keuntungan semata.

“Sudah cukup para pahlawan devisa tersebut menjadi korban ke­ kerasan dari negara lain. Jangan sampai Heti Kusmiati ini jadi korban kekerasan seperti yang lainnya. Nanti kalau sudah terjadi akhirnya yang dipersalahkan pemerintah juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak semua oknum yang terlibat dalam pemalsuan data tersebut, dan dalam waktu dekat ini, akan melaporkan Suaji eks Kepala Cabang PT Suma Jaya selaku penyalur Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Polres Lamtim atas dugaan pemalsuan data. (tim)

5 Bandar Lampung Raih WTP dan Piala WTN

PEMERINTAHAN Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali meraih penghargaan, yakni predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2013, dan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Menteri Perhubungan.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Walikota Bandar Lam­ pung Herman HN melalui Kabag Humas Paryanto mengatakan, dari 136 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan opini WTP, lima diantaranya di­ berikan untuk daerah di Provinsi Lampung. Salah satunya Pemkot Bandar Lampung. Opini WTP ini merupakan capaian standar terting­ gi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

“Kita patut bersyukur, penghar­ gaan opini WTP dari Kementerian Keuangan ini cukup membang­ gakan Kota Bandar Lampung, khususnya di bidang keuangan,” kata Paryanto, Minggu (14/9).

Paryanto mengatakan, pembe­ rian penghargaan ini merupakan bagian dari acara Rakernas Akun­ tansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2014 di Kemen­

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

terian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/9) lalu.

Acara bertemakan ‘Dengan Semangat WTP, Sukseskan Imple­ mentasi Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Basic) Tahun 2015’ itu di­ hadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Boediono, yang sekaligus bertindak sebagai pembuka acara.

Hadir pula Menteri Keuangan M. Chatib Basri dan beberapa menteri lainnya.

“Untuk kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan opini WTP, termasuk untuk Kota Bandar Lampung, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan. Kalau penghar­ gaan untuk provinsi, kementerian atau lembaga lainnya, diserahkan oleh Wapres,” ungkapnya.

S el a in WT P, P em k o t p u n mendapat penghargaan Piala Wa­ hana Tata Nugraha (WTN) yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan di Smesco Convention Hall Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan RI No.747/ 2014 tentang penetapan kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sebagai penerima peng­ hargaan WTN. Dalam hal ini, Kota Bandar Lampung memperoleh penghargaan di dua kategori, yakni kategori lalulintas (lalin) dan kat­ egori angkutan.

“Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat piala WTN di dua kategori, yakni lalu lintas dan ang­ kutan. Tahun lalu, kita mendapat penghargaan piala WTN pada kategori angkutan,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Rifa’i.

Menurut Rifa’i, dalam penilaian yang dilakukan tim penilai dari Kementerian Perhubungan, ada beberapa komponen yang menjadi tolak ukur. “Misalnya infrastruktur jalan di Bandar Lampung yang sudah bagus, pemasangan ramburambu lalu lintas yang cukup leng­ kap dan tepat guna, penjagaan lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal angkutan, ketersediaan armada yang cukup memadai. Sep­ erti armada BRT dan angkot yang berjalan sesuai jalurnya,” paparnya.

Selain itu, sambung Rifa’i, tim penilai meminta agar ke depan warga Bandar Lampung dapat mening­ katkan kesadarannya menyeberang menggunakan jembatan penyeberan­ gan orang (JPO). (tim/hms)

n HUT Perhubungan Nasional

Gubernur Berharap Transportasi Semakin Baik

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Memperingati hari Perhubungan Nasional 2014 di­ harapkan pembangunan sektor transportasi, baik di sektor per­ hubungan darat, laut, udara maupun perkeretaapian. Kedepan tidak sedikit pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada perkembangan lingkungan strategis dalam pem­ bangunan nasional.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2014 kita tingkat­ kan pembangunan sektor transpor­ tasi untuk menuju Indonesia yang makin maju dan sejahtera. Mengin­ gatkan kembali kepada kita bahwa pembanguan perhubungan harus betul-betul menjadi sarana yang dapat menyejahterakan masyara­ kat. Diharapkan juga perhubungan bisa terus memantapkan komitmen untuk bekerja lebih keras dan cer­ das dalam melaksanakan program pembangunan, “ ujar Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo usai upacara memperingati Hari Per­ hubungan Nasional di Lapangan Korpri, Rabu (17/9).

Masih kata dia, sejumlah per­ masalahan yang dihadapi sektor

transportasi dari waktu ke waktu semakin kompleks. Permasalahan tentang aksesibilitas dan keterjang­ kauan, permasalahan transportasi massal, kelanjutan reformasi di sek­ tor perhubungan, dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan transportasi telah menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

“Sementara itu masyarakat akan perubahan layanan jasa transpor­ tasi terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi tranporta­ si.Sselain itu kita juga menghadapi adanya arus globalisasi yang sema­ kin masif dan komprehensif serta diperlukan kesiapan transportasi dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015,” jelasnya.

Ridho mengatakan pembangu­ nan dan pengembangan transportasi yang terintegrasi dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pemban­ gunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum dapat diwujudkan sepenuh­ nya. Program MP3EI merupakan program stra­tegis untuk menjamin kesinambungan pembangunan trasnsportasi.

Lebih lanjut, melalui program MP3EI akan memperkuat aspek

konektivitas, keselamatan aksesibil­ itas serta keterjangkauan domestik sekaligus untuk mendukung pem­

bangunan ekonomi berkelanjutan dan kesinambungan. “MP3EI di­ harapkan akan memperkuat sistem

M. Ridho Ficardo

logistik nasional dalam menghadapi persaingan bebas,” tutupnya. (tim)

PEMERINTAHAN Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali memberikan bantuan seragam sekolah, untuk siswa bina lingkungan (biling) tahun ajaran 2015.

“Tahun 2015 siswa akan kembali mendapatkan baju seragam sekolah dari pemerintah kota (pemkot),” kata Walikota Bandar Lampung Herman HN, di Bandar Lampung, belum lama ini.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Dia mengatakan, baju seragam yang diberikan akan me­ nyesuaikan sekolah. Sebab selama ini hanya baju OSIS saja. Seperti baju batik yang ada di salah satu sekolah, itu akan dipenuhi oleh pemkot.

Pihaknya pun, baru mengetahui bahwa ada baju sekolah lain yang harus dipakai seperti batik dan untuk tahun ini hal tersebut belum masuk anggaran pemerintah kota (pemkot). “Tahun 2015 saya ang­ garkan baju untuk siswa seperti baju batik, itu pun baru diketahui dan siswa biling tahun ini belum mendapatkannya,” katanya.

Dia menjelaskan, itu sudah termasuk baju olah raga jadi untuk tahun depan para siswa biling akan

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

Walikota Kembali Berikan Bantuan Seragam Sekolah

6

Dirjen Cipta Karya Bangun 119 Sumur Bor

Herman HN mendapatkan seragam lengkap.

Jangan sampai, orang tua siswa biling diberatkan dengan biaya tam­ bahan lain sebab mereka sekolah pun telah dibayarkan oleh pemkot.

“Siswa biling ini kan mempunyai semangat sekolah tinggi tetapi su­ lit biaya, oleh sebab itu kita bantu semua dan jangan sampai dipersulit terlebih anaknya pintar,” ujarnya.

Herman HN pun meminta ke­ pada wali murid agar dapat mem­ berikan pelajaran lebih di rumah ke­ pada anaknya, bukan hanya belajar

tentang mata pelajaran melainkan budi pekerti. “Orang tua di rumah harus bisa memberikan pelarajan lebih contohnya salim tangan jika ingin sekolah dan pulang sekolah,” katanya.

Selain itu, memberikan salam pada saat ingin ke sekolah dan pu­ lang sekolah, hal seperti itu sudah mulai luntur. “Jangan sampai siswa biling ini dicap yang kurang baik di mata sekolah maupun guru,” kata dia. (hp/hms)

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun ini telah membangun sebanyak 119 sumur bor di Lampung guna keperluan air bersih di daerah itu. “Kami membangun sumur bor sebanyak itu untuk keperluan air bersih warga di 15 kabupaten dan kota se-Lampung,” kata Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung Sunandar Rachman di Bandar Lampung, Sabtu (20/9) kemarin.

Kendati pembuatan sumur bor itu untuk kabupaten dan kota seLampung telah terealisasi, menurut dia, sebarannya belum merata mengingat air baku yang terbatas. Ia mengatakan bahwa pembuatan sumur bor tersebut merupakan usulan atau permintaan masyarakat yang daerahnya terbatas akan air baku.

“Dilihat dari jumlah pembuatan sumur bor, turun dibandingkan tahun lalu. Pembuatan sumur bor merupakan pilihan terakhir mengingat dapat merusak lingkungan,” katanya. Sunandar mengatakan bahwa kebutuhan air baku di Lampung saat ini terbatas, apalagi Sungai Waysekampung yang selama ini sebagai penyuplai air baku, volumenya berkurang pada musim kemarau ini. Oleh karena itu, lanjut dia, pembangunan sumur bor sebagai pilihan terakhir untuk keperluan air bersih masyarakat.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum meru­ pakan instansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.Kegiatan itu, kata dia, diselaraskan dengan pertumbuhan dan keserasian pertumbuhan regional, termasuk pemban­ gunan infrastruktur perdesaan, kawasan tertinggal, pulau-pulau terpencil dan kawasan perbatasan, dalam rangka keterkaitan antara kota dan desa.

“Dalam pelaksanaan kegiatannya, Ditjen Cipta Karya melakukan berbagai kegiatan publikasi program dan kerja,” katanya. (tim)

n Pemerasan Dengan Modus Meminta Informasi

Dapat Dijerat Dengan Pasal 51 UU KIP

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Pemerasan melalui mo­ dus meminta informasi dapat dijerat dengan pasal Pidana. Badan Publik, yakni pihak atau lembaga yang dimintai informasi dapat melapor­ kannya ke Kepolisian disertai den­ gan bukti-bukti upaya pemerasan tersebut. Hal ini disampaikan Ketua ForKIP, Juniardi menanggapi pem­ beritaan di beberapa media massa nasional mengenai pernyataan Di­ rektur Migrant Care, Anis Hidayah yang mengatakan bahwa ada pihak yang sewenang-wenang berbekal Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor­ masi Publik (UU KIP) melakukan pemerasan terhadap Migrant Care.

“Kalau memang ada pemerasan, sebaiknya dilaporkan saja kepada

Kepolisian sebagai delik pidana.

Tentu saja harus disampaikan juga bukti-bukti pemerasan tersebut. In­ formasi merupakan bagian dari hak asasi, ini adalah semangat dalam UU KIP. Kalau memang kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, ya sebaiknya harus ditin­ dak sesuai kaidah hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 51 UU KIP yang menyebut­ kan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Meski demikian, ForKIP meng­

ingatkan Badan Publik untuk mengimplementasikan undangundang yang telah diberlakukan sejak April 2010. UU KIP mengatur mengenai informasi apa saja yang harus disampaikan kepada masyara­ kat sebagai Informasi Publik, dan apa yang tidak bisa disampaikan atau rahasia sebagai Informasi Dikecualikan. Sebelum adanya per­ mohonan informasi, Badan Publik harus sudah menyampaikan atau menyediakan Informasi Publik.

“Untuk memudahkan, Badan Publik harus menyusun daftar in­ formasi publik dan daftar informasi dikecualikan. Jadi, penolakan atau tidak memberikan informasi juga harus ada dasar atau landasannya.

Bukan karena dugaan-dugaan dan semacamnya,” tambah Juniardi

KI Lampung Mantapkan Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Komisi Informasi Provinsi Lampung terus membena­ hi diri dan memaksimalkan strategi penyelesaian sengketa informasi.

Kamis, 25 September 2014 Komisi Informasi akan menyelenggarakan Diskusi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia dengan tema “Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi yang Independen”.

Hal ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dan menyongsong akan semakin massifnya penerapan ket­ erbukaan informasi dengan disah­ kannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Komisi Informasi juga harus se­

makin berbenah dengan akan semakin massifnya keterbukaan informasi.

Sebagai lembaga quasi peradilan, Komisi Informasi perlu membenahi diri dengan meningkatkan kualitas pu­ tusan,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, Senin (22/9) kemarin.

Menurutnya, pemberlakukan Un­ dang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi salah satu titik terang bagi terwujudnya tata pemer­ intahan yang baik (good governance).

Namun, dibutuhkan komitmen penuh dari pimpinan Badan Publik untuk mengimplementasikannya.

Undang-undang ini juga menjadi alat yang efektif bagi pencegahan ko­

rupsi. Sebab, keterbukaan informasi membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebijakan publik maupun mengontrol penggunaan anggaran sehingga tidak sampai disalahgunakan.

“Jangan sampai karena Desa mendapat alokasi pendanaan besar, kemudian KPK membuka cabang di desa-desa karena terdesentral­ isasinya kasus-kasus korupsi. Bisa karena ketidaktahuan dalam peng­ gunaan anggaran, atau karena niat yang tidak baik,” tambahnya.

Diskusi ini rencananya akan dihadiri oleh Komisi Informasi dari seluruh Indonesia. Saat ini Komisi Informasi sudah terbentuk di 26 Provinsi di Indonesia. (tim)

yang juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan peny­ elenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Kepada pemohon informasi yang mengalami penolakan atau tidak puas dengan jawaban dari Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang diben­ tuk berdasarkan UU KIP. Komisi informasi yang akan menindaklan­ jutinya dengan mediasi dan/atau ajudikasi. (tim)

PWNU Lampung Tolak Wacana Penghapusan Kemenag RI

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Pengurus Wilayah Nah­ dhatul Ulama (PWNU) Lampung menolak wacana penghapusan Kemen­ terian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf oleh Jokowi-JK. Sebab menurutnya, jika wacana tersebut direalisasikan, dikhawatirkan akan terjadi pengingkaran terhadap konsesus atau kesepakatan pendiri bangsa.

Ketua PWNU Lampung Kiai Haji Soleh Bajuri mengatakan, Kementerian Agama adalah kementerian yang memiliki sejarah luar biasa, karena ke­ menag merupakan bagian tak terpisahkan dari konsesus bangsa untuk men­ jadikan negara Indonesia menjadi negara Pancasila. Itu sebabnya, menurut Soleh Bajuri, Kemenag sebaiknya tetap ada dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang.

Lebih lanjut Soleh Bajuri mengatakan, meskipun pada prinsipnya Ke­ menag memang fokus mengurusi Haji, Zakat dan Wakaf, namun selama ini Kemenag juga fokus dalam dunia pendidikan islam serta pembinaan sebuah agama. “Kami kurang sependapat kalo begitu. Memang subtan­ sinya tiga hal itu. Tapi pendidikan agama juga menjadi tugas Kementerian Agama,” tegasnya.

Meski menolak keras wacana penghapusan Kementerian Agama, namun sejauh ini PWNU Lampung belum mengeluarkan sikap resmi. Pasalnya, PWNU Lampung harus tetap berkoordinasi dengan PBNU terkait dengan wacana penghapusan tersebut.

Sebelumnya diketahui, wacana penghapusan Kementerian Agama, akhir-akhir ini ramai diberitakan di media massa pasca pengumuman Kementerian oleh Jokowi-JK. (Tri/Ikhwan)

PEMERINTAHAN

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

n KI Lampung Menilai

7

Pemerintah Kurang Transparan Dalam Pengelolaan APBD

Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dinilai setengah hati melaksanakan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2008 yang lalu.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Pasalnya, sampai saat ini tidak ada satupun pemerintah daerah di Lampung yang mau secara transparan mengumumkan secara terbuka kondisi APBD-nya di website. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi men­ gatakan, selama ini keterbukaan informasi yang berkaitan dengan APBD hanya dilakukan secara

internal antara eksekutif dan leg­ islatif.

Juniardi

Padahal masyarakat juga berhak mengetahui informasi yang berkai­

tan dengan pengelolaan keuangan.

Sebab, dengan mudahnya mengak­

ses informasi termasuk yang berkai­ tan dengan pengelolaan keuangan, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah.

Juniardi menegaskan, transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah bisa mencegah praktek korupsi yang marak akhirakhir ini.

“Kalau untuk di Lampung seka­ rang ini terkait APBD, tidak ada sat­ upun yang berani mempublis APBD di website. Tingkat keterbukaan APBD baru di kalangan eksekutif dan legislatif,” tegas Juniardi Senin (15/09). Komisi Informasi Provinsi Lampung berharap, Gubernur Lam­ pung Muhammad Ridho Ficardo bisa memulai gebrakan dengan mengumumkan secara terbuka kon­ disi APBD di Provinsi Lampung.

Dengan gebrakan tersebut, Pemerintah Kabupaten-Kota juga diharapkan melakukan langkah sama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi. (bf)

n Ombudsman RI Perwakilan Lampung

Buka Posko Pengaduan CPNS

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Kepala Ombudsman-RI perwakilan Lampung Zulhelmi mengatakan, pengawasan terhadap proses rek­ rutmen CPNS merupakan salah satu tugas dan program rutin lem­ baganya. Selain melakukan pen­ gawasan secara langsung, Om­ budsman juga sudah membuka posko pengaduan selama proses rekrutmen CPNS berlangsung.

Menurut Zulhelmi, berdasar­ kan pengalaman tahun lalu, pen­ gaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Ombudsman, biasanya setelah proses rekrut­ men CPNS berlangsung. Meski

begitu, pengaduan juga kerap dis­ ampaikan masyarakat pada saat berlangsungnya proses penerimaan CPNS. Zulhelmi menegaskan, pi­ haknya siap menerima pengaduan serta menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat.

“Ombudsman, kalo ada pe­ nerimaan PNS, pasti melakukan pengawasan dan membuka posko pengaduan. Itu salah satu tugas dari pengawasan kami. Prinsipnya, kami siap menerima laporan dan me­ nindaklanjutinya,” tegas Zulhelmi Minggu (14/09).

Pemerintah sudah membuka pendaftaran penerimaan CPNSta­ hun 2014 melalui portal panselnas.

menpan.go.id sejak tanggal 13 September. Para pelamar harus mendaftarmelalui sistem online yang sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku secara nasional.

Nantinya pelamar akan mengi­ kuti tes yang dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis­ komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Salah satu keunggulan penggunaan metode CAT adalah, para peserta bisa langsung mengeta­ hui skornya masing-masing setelah selesai mengikuti tes. Peserta juga bisa langsung mengetahui apakah dirinya lulus atau tidak dengan nilai yang diperolehnya tersebut.

(Tri/Ihkwan)

Zulhelmi

Temu Pamit Lurah Sukarame Baru Berlangsung Haru

Nova Eka Putra, S.STP,MM

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Acara temu pamit dari lurah lama Khairuloh, S.Sos den­ gan lurah baru Nova Eka Putra,S. STP,MM, Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame ber­ langsung haru.

Walikota Bandar Lampung Her­ man HN melantik Nova Eka Putra, S.STP, MM pada Selasa (09/09) silam. Kelurahan Sukarame Baru merupakan pemekaran dari Ke­ lurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang berada di komplek perumahan Pon­ dok Permata Biru.

Sedangkan Khairuloh, S.Sos dimutasi ke Kecamatan Langkapura menjabat sebagai Kepala Seksi Trantif menggantikan Nova Eka Putra.

Pergantian Lurah Sukarame Baru yang merupakan oper alih

tugas tersebut merupakan salah satu penyegaran tugas yang di­ laksanakan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Walaupun pro­ gram baru yang telah disusun oleh Khairuloh beserta ketua lingkungan dan ketua Rukun Tetangga (RT) baru saja selesai, tapi Khoiruloh merasa senang karena tugas selama ini yang diembannya menjadi Lurah Sukarame Baru banyak rintangan terutama perihal sengketa tanah, pembuatan jalan tembus dari Per­ mata Biru menuju Karang Sari.

Pemekaran RT baru dari 8 RT men­ jadi 13 RT, pemekaran posyandu dari 3 posyandu menjadi 8 posy­ andu dan pembentukan siskamling.

Keluh kesah yang telah dialami oleh Khairuloh selama menjadi Lurah Sukarame Baru mengganti­ kan Alpiyansyah yang merupakan perintis pemekaran kelurahan dan

baru dua bulan menjabat telah dimutasikan ke Dispenda Provinsi Lampung.

Khairuloh dalam amanat tugas yang diberikan oleh atasannya se­ bagai Korp Pegawai Negeri Sipili (PNS). Apapun yang terjadi tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab selama dua tahun menjabat menjadi Lurah Sukarame Baru. Yang telah terbentuk kerjasa­ ma dengan masyarakat setempat ketua lingkungan, ketua RT. Acara temu pamit yang ditandai dengan pemberian cinderamata dari tim penggerak PKK ke Ketua Penggerak PKK Tri Yuli Khairuloh juga menyerahkan program kerja yang telah dilaksanakan selama kepemimpinannya kepada ketua tim penggerak PKK yang baru Zarma.H, SSI, M.Kep. Nova Eka Putra. (hp)

EKSKLUSIF

Acara siaran budaya Minang Maimbau Programa 1 LPP RRI Bandar Lampung menyelenggarakan Silaturahmi Warga Lampung Minang 2014 dengan tema Marakek Raso di Auditorium RRI Bandar Lampung Minggu (21/09) malam.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Bandar Lam­ pung Herman HN, Kepala LPP RRI Bandar Lampung Sophia Endang Widowati, Ketua Umum Keluarga Besar Sumatera Barat Provinsi Lampung Yandri Nazir serta seribuan warga Lampung Minang. Selain di meriahkan den­ gan berbagai pertunjukan kesenian Minang, seperti musik tradisional, tarian, undian berhadiah, juga di hibur oleh beberapa artis Minang diantaranya, Ratu Sikumbang dan

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

8

n LPP RRI Bandar Lampung

Gelar Silaturahmi Warga Lampung Minang 2014

Al-Kawi.

Kepala LPP RRI Bandar Lam­ pung Sophia Endang Widowati dalam sambutannya mengatakan, acara Minang Maimbau yang dise­ lenggarakan Progama 1 LPP RRI Bandar Lampung diharapkan mam­ pu merekatkan tali persaudaraan an­ tar masyarakat Minang yang berada di Bandar Lampung.

Selain itu dalam kegiatan siaran­ nya, diharapkan juga dapat menjadi obat rindu bagi warga Minang yang berada di perantauan agar lebih mendekatkan sesama keluarga

Minang. “Acara ini diharapkan mampu merekatkan tali persauda­ raan antar masyarakat Minang yang berada di Bandar Lampung juga dapat menjadi obat rindu bagi warga Minang yang berada di perantauan agar lebih mendekatkan sesama

keluarga Minang,” kata dia.

Sementara itu Walikota Bandar Lampung Herman HN mengharap­ kan agar keberadaan perhimpunan warga Lampung Minang ditengahtengah warga masyarakat dae­ rah Lampung hendaknya mampu

berperan sebagai organisasi yang mempelopori pertumbuhan eko­ nomi masyarakat dan daerahnya yang semakin berkembang, serta lebih meningkatkan partisipasi dalam membangun Kota Bandar Lampung. (Tri)

EKSKLUSIF

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

9

n Status Meningkat

RRI Bandar Lampung Akan Tingkatkan Pelayanan Rangkaian kegiatan yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik/LPP RRI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) LPP RRI ke 69 tahun. Untuk LPP RRI Bandar Lampung sendiri Peringatan HUT RRI dimulai dengan menggelar upacara bendera yang dihadiri segenap angkasawanangkasawati RRI Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Dalam kesempatan tersebut juga LPP RRI Bandar Lampung memberikan cindera­ mata kepada 2 orang Purnabakti RRI, masing-masing M.Zayadi Dahlan dan Anang Herni Effendi.

Sementara itu kepala LPP RRI Bandar Lampung Dra.Sophia En­ dang Widowati ketika membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI Rosarita Niken Widiastuti meminta agar seluruh stasiun RRI wajib membuat program siaran yang melibatkan khalayak luas, untuk mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan Radio Republik Indonesia.

Disisi lain Dra. Sophia Endang Widowati juga berharap RRI Ban­ dar Lampung dapat terus senantiasa

menyampaikan informasi yang aku­ rat kepada masyarakat baik secara off air maupun on air. “Harapan saya RRI Bandar Lampung dapat terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat baik secara off air maupun on air,”ujar Sophia Endang Widowati.

Pada peringatan HUT RRI ke 69 tahun 2014 ini, Kepala LPP RRI Bandar Lampung Dra. Sophia En­ dang Widowati juga berharap agar seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung dapat sema­ kin meningkatkan kinerja sehingga program siaran RRI dapat mem­ berikan inspirasi bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan bernegara.

“Pada peringatan HUT RRI ke 69 tahun ini saya berharap seluruh angkasawan-angkasawati RRI

Bandar Lampung dapat mening­ katkan kinerjanya, sehingga siaran kita dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat,” pungkasnya.

LPP RRI Bandar Lampung juga mendapatkan kado spesial pada peringatan HUT RRI ke 69, dengan dikeluarkannya Surat Kepu­ tusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi/Menpan RB Republik In­ donesia, terkait dengan peningkatan status RRI Bandar Lampung dari type C ke type B. Surat Keputusan Menpan RB tersebut dibacakan langsung oleh Direktur Utama LPP RRI Rosarita Niken Widiastuti usai penyulutan obor Triprasetya RRI di Jakarta pada peringatan HUT RRI ke 69 tahun 2014.

Menanggapi peningkatan status RRI Bandar Lampung dari type C ke Type B tersebut, Kepala RRI Bandar Lampung Dra. Sophia En­ dang Widowati mengatakan, akan terus memperluas jangkauan siaran

dan meningkatkan pelayanan ke­ pada masyarakat. Hal itu mengingat dengan peningkatan status tersebut maka RRI Bandar Lampung sudah dapat menggunakan programa 4 un­ tuk menyajikan siaran budaya khu­ susnya bagi masyarakat Lampung.

“Alhamdulillah status kita me­ ningkat dari tipe C ke tipe B, dan dengan peningkatan ini kita akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan jangkauan siaran,” ujar Sophia Endang Widowati.

Sementara terkait dengan kesia­ pan sarana-prasarana RRI Bandar Lampung dengan adanya pening­

katan status RRI Bandar Lampung tersebut, Dra. Sophia Endang Wid­ owati mengatakan telah menambah peralatan jangkauan siaran pada pemancar dengan adanya 2 unit peralatan pemancar 5 Kilo dan 1 unit peralatan pemancar sebesar 10 kilo watt.

Pada peringatan HUT RRI ke 69 tersebut, RRI Bandar Lampung juga melakukan penandatangan MoU dengan Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam, terkait dengan penyelenggaraan siaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

(Tri/Indra)

10 Jangan Jadikan Rakyat Korban Pilkada PEMERINTAHAN

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

Pemkab Lamsel sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi rakyat pada 2015 mendatang.

Oleh karena itu Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Kalianda Drs. M Yakub Yuhira,SH.M.Pd, angkat bicara mengenai pilkada khususnya di Lamsel tersebut.

KALIANDA (Fokus Lampung) – Untuk mengetahui apa saja komentarnya terkait akan dilaksanakannya pilkada Lamsel nanti, berikut petikan wawancara Sholahudin dari Fokus Lampung dengan Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Kalianda Drs. M Yakub Yuhira,SH.M.Pd, Senen (22/09) kemarin.

Sebentar lagi Lamsel akan melaksanakan pesta demokrasi rakyat pada 2015 mendatang, menurut Anda?

Ya, menurut saya pelaksanaan demokrasi rakyat khususnya di Lamsel kita sambut gembira. Den­ gan akan dilaksanakannya pilkada Lamsel 2015 mendatang, berarti rakyat Lamsel akan memberikan hak suaranya nanti.

Menurut Anda, apakah pilkada Lamsel 2015 mendatang akan berjalan lebih baik dari pemilihan sebelumnya?

Saya optimis bahwa pelaksanaan pilkada 2015 mendatang akan lebih baik lagi dari tahun sbelumnya, asal­ kan dilaksanakan dengan asas lang­ sung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legiti­ masi tanpa adanya politik uang.

Bisa Anda jelaskan maksud

dari politik uang itu seperti apa?

Begini mas, setiap calon baik itu pemilihan walikota, bupati, gubernur, hingga pemilihan pres­ iden biasanya ada saja yang meng­ gunakan cara-cara kotor dengan membagi-bagikan uang demi mem­ peroleh suara terbanyak. Dan hal ini bukanlah suatu rahasia umum lagi untuk setiap kali adanya pesta demokrasi rakya pasti saja terjadi yang namanya politik uang.

Lalu, menurut Anda sendiri apa dampak dari pada politk uang itu sendiri kepada rakyat?

Ya, sudah tentu berdampak kurang baik nantinya kepada rakyat.

Kongkritnya seperti apa?

Begini mas, bila suatu calon ke­ pala daerah demi memperoleh suara terbanyak dengan menggunakan politik uang, maka nanti pada saat ia duduk menjabat sebagai kepala daerah ia pun akan mengkalkulasi­ kan uang yang telah ia keluarakan pada saat pemilihan untuk dibagibagikan kepada rakyat guna mem­ peroleh suara terbanyak.

Dari politik uang tersebut, tentu­ nya sebagai kepala daerah yang di­ pilih karna uang tidak akan terfokus memikirkan kesejahteraan rakyat, melainkan terfokus untuk mencari cara bagaimana mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya.

Istri Kepala Puskesmas Way Panji Labrak Bidan

KALIANDA (Fokus Lampung) – Gara gara dibakar api cemburu, Ana Arina yang merupakan istri seorang Kepala Puskesmas Way Panji labrak seorang bidan. Kejadian yang memalukan tersebut terjadi pekan silam, tepatnya pada hari Rabu (27/08), di jalan pinggir sawah tak jauh dari kantor Puskesmas Way Panji.

Kasus labrak bidan tersebut dibenarkan oleh Ana Arina beserta anaknya, yang menyatakan bahwa suaminya yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas Way Panji kerap kali di rayu oleh bidan yang beri­ nisial (LLY) yang tak lain adalah anak buah dari suaminya sendiri.

Ana menjelaskan, bahwa suaminya baru saja 3 bulan menjabat se­ bagai Kepala Puskesmas Way Panji. Yang mana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kalianda.

Menurut Ana, terungkapnya kasus tersebut berawal dari SMS gelap yang dikirimkan oknum bidan LLY yang ditujukan kepada suami saya (Kepala puskesmas,red). Dari sms yang sudah berkali-kali dikirim dengan isi merayu suami saya, akhirnya saya dan anak saya sudah tidak tahan lagi dan langsung melabrak sang bidan LLY tersebut dija­ lan pinggir sawah tidak jauh dari Kantor Puskesmas Way Panji. Saat dimintai penjelasan terkait sms tersebut, oknum bidan LLY tersebut mengatakan ini bukan urusan kantor, jelas Ana menceritakan masalah yang terjadi kepada wartawan Koran ini.

Lebih lanjut ana menjelaskan, bahwa oknum bidan LLY ini dulu pernah menjadi honor bidan di Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro. Dan menurut laporan, dia dipindah tugaskan karena pernah melakukan hal serupa yakni menggoda suami orang.

Berdasarkan informasi yang di dapat, bidan LLY yang saat ini bertugas sebagai bidan honor di Kecamatan Way Panji merupakan bidan yang baru saja lulus tes PNS katagori 2 tahun ini. Jadi tinggal nunggu SK PNS-nya saja dari pusat.

Sedangkan, bidan LLY saat ingin dikonfirmasi terkait kasus dengan Ana Arina istri Kepala Puskesmas Way Panji, saat dihubungi lewat SMS tidak ada jawaban dan via telepon selulernya juga tidak aktip.

Atas kejadian tersebut bidan LLY saat ini sudah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Diskes Lamsel untuk ditindaklanjuti kasusnya. (Slh)

Drs. M Yakub Yuhira,SH.M.Pd Alhasil janji-janji pada saat kam­ panye itu hanya isapan jempol saja.

Selain kepada rakyat, menurut Anda, politik uang akan berpengaruh kepada siapa?

Kalau kita melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yak­ ni dari tahun 2009 hingga 2014, dari 535 kepala daerah se- Indonesia, 483 atau 90 persen kepala daerah berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berarti hanya 10 persen yang tidak terselandung ke­ pada hukum. Jadi sudah sangat jelas politik uang sangat berpengaruh kepada moral dan ahlak bagi seoa­ rang kepala daerah yang bermain curang saat pemilihan.

APBD Lamsel memiliki ang-

garan 1,3 triliun, dari 40 persen belanja langsung, dan 60 persen belanja tak lansung. Artinya lebih besar belanja pegawai dibandingkan belanja keperluan rakyat, tanggapan Anda seperti apa?

Menurut ilmu tata Negara, se­ harusnya anggaran tersebut lebih besar untuk kepentingan rakyat bukan sebaliknya.

Dan juga mengenai perputaran atau sirkulasi uang dan pereko­ nomian di Lamsel sangat sedikit sekali, karena dikalianda khususnya belum ada lapangan kerja bagi ma­ syarakat, belum ada pusat melanja seperti Mol, karena sekarang ini masyarakat berbelanja di kota Bandar Lampung. Oleh karena itu sangat kecil kota induk kalianda yang ada dilamsel akan maju.

Lalu bagaiman dengan dana DAK itu sendiri yang merupakan dana bantuan pemerintah?

Mau dana APBD atau DAK kalau dalam proses pencairannya itu harus melalui setor dimuka sekian persen, maka Lampung kedepan khususnya Lampung selatan ini tidak akan maju.

Saran Anda dalam hal?

Saya menyarankan marilah kita bersama-sama untuk turut berperan serta dalam mengawasi segala ben­ tuk kecuarangan yang mengarah ke­ pada tindakkan korupsi, kolusi, dan nepoitisme demi majunya provinsi Lampung kedepan khususnya Ka­ bupaten Lampung Selatan. Dan janganlah jadikan rakyat sebagai korban pilkada dari orang-orang yang haus akan kekuasaan.***

n Dishub Pesawaran

Tertibkan Izin Trayek Angkutan

PESAWARAN (Fokus Lampung) - Dinas Perhubungan Ka­ bupaten Pesawaran akan menert­ ibkan trayek angkutan umum yang beroperasi diwilayah tersebut.

Hal itu menyusul para pemilik maupun pengusaha angkutan umum diwilayah itu yang hingga saat ini belum menerapkan kesepakatan batas waktu pengurusan perizinan antara 3 pihak yakni pengusaha angkutan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang telah berakhir pada 6 Juni lalu.

Kepala Bidang angkutan Dinas Perhubungan kabupaten Pesawaran M. Akwan kepada wartawan me­

ngatakan, saat ini pihaknya kembali melakukan pendekatan secara per­ suasif dengan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pen­ gusaha angkutan, agar seluruh ang­ kutan yang beroperasi di Kabupaten Pesawaran dapat segera mengurus perizinan trayek termasuk merubah warna kendaraan dari sebelumnya berwarna merah tua menjadi hijau.

Meski dalam surat edaran tersebut Dinas Perhubungan Ka­ bupaten Pesawaran tidak mene­ tapkan batas limit waktu dalam pengurusan izin trayek tersebut, namun M. Akwan menegaskan tidak akan memperpanjang izin trayek angkutan umum yang dinilai

M. Akwan

tidak mau mengikuti kesepakatan yang telah di sepakati bersama.

“Bagi angkutan perbatasan yang sudah memiliki izin trayek di Kabupaten Pesawaran agar me­ nyesuaikan warna kendaraannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama. Kami ti­ dak akan memperpanjang trayeknya jika pengusaha angkutan tidak merubah warna kendaraannya men­ jadi hijau,”tegas M. Akwan.

Menurut M. Akwan, berdasarkan data organda Pesawaran, dari 50 angkutan umum, saat ini terdapat 40 angkutan mengurus izin trayek.

Namun dari 40 angkutan tersebut baru 2 angkutan yang telah merubah warna angkutannya menjadi warna hijau sesuai dengan warna identitsas angkutan di kabupaten setempat.

Diketahui pada bulan Maret lalu terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para pengusaha angkutan kota Bandar Lampung yang beroperasi hingga ma­ suk kewilayah Kabupaten Pesawaran.

Dalam kesepakatan tersebut para pihak menyetujui perubahan trayek warna angkutan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Pesawaran dari sebelumnya berwarna merah menjadi warna hijau, guna membe­ dakan trayek angkutan kota Bandar Lampung dan angkutan umum diwilayah kabupaten Pesawaran.

(Tri/Indra)

PEMERINTAHAN Bupati Pringsewu H. Sujadi meresmikan Kantor Kas Pelayanan Bank Lampung di gedung Kantor Bupati Pringsewu, komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Gadingrejo, Selasa (9/9).

GADINGREJO (Fokus Lampung) - Peresmian kantor pelay­ anan yang dilengkapi dengan 1 unit ATM tersebut ditandai dengan prosesi pengguntingan pita oleh bupati didampingi ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj. Nur­ rohmah Sujadi, serta penandatan­ ganan nota kerjasama antara Pemda Pringsewu dengan Bank Lampung terkait penggunaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Pring­ sewu H.Ilyasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu H.Idrus Effendi beserta para pejabat dan jajaran Pemda Kabupaten Pring­ sewu, serta Direktur Utama Bank Lampung Mangkoe Sasmito beserta jajaran direksi dan karyawan Bank Lampung.

Menurut Direktur Utama Bank Lampung Mangkoe Sasmito, pem­ bukaan kantor kas tersebut selain merupakan komitmen dan tekad Bank Lampung untuk selalu mem­

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

n Bupati Pringsewu

11

Resmikan Kantor Kas Pelayanan Bank Lampung berikan pelayanan dan kenya­ manan kepada para nasabah, juga dalam rangka menambah jangkauan pelayanan. “Terkait program KPE, ini merupakan kepercayaan besar kepada Bank Lampung untuk mengelola pembayaran gaji PNS, disamping untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan bertransaksi para PNS dengan mengurangi tran­ saksi tunai,” katanya.

Sujadi mengatakan dengan ke­ hadiran Bank Lampung di kan­ tor Pemda Prinsewu, memberi­ kan makna yang strategis dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk aktifitas roda pemerintahan di Pringsewu. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran direksi Bank Lam­ pung yang telah membuat terobo­ san dengan mendirikan kantor kas pelayanan kas di Pemda Pringsewu ini,” katanya.

Sujadi juga berharap Bank Lam­ pung dapat memperluas lagi jarin­ gan kantor di Kabupaten Pringsewu

dan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program Pemda Ka­ bupaten Pringsewu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ma­ syarakat Pringsewu.

Haornas Sebelumnya, bertempat di hala­ man kantor pemda setempat, juga digelar upacara peringatan Hari Olaharaga Nasional (Haornas) ke-31. Upacara dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan muspida, serta diikuti para insan olahraga. Dalam kesempatan terse­ but juga diserahkan penghargaan dari Bupati Pringsewu kepada para pembina dan pelatih, serta para atlet berprestasi.

Sementara itu, membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olaharaga Roy Suryo, Bupati Pringsewu H.Sujadi yang bertindak sebagai pembina upacara men­ gatakan peringatan Haornas ke-31 tahun 2014 merupakan momentum yang tepat untuk membangun bu­

daya olahraga. “Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga merupakan slogan yang harus terus diimplementasikan secara benar kepada seluruh ma­ syarakat. Dengan demikian, kita

dapat membangun keolahragaan nasional dengan fondasi yang ko­ koh, yakni budaya olahraga yang tumbuh dan kuat, serta hidup sehat dan bugar dalam aktivitas keseha­ rian,” katanya. (man/hms)

Bustami Zainudin disela-sela acara pelantikan dan pengukuhan Forum Guru Ngaji se-Kabupaten Way Kan­ an, periode 2013-2018 beberapa waktu lalu.

Menurut bupati, guru ngaji ses­ uai dengan keilmuan dan kedeka­

tannya dengan umat memiliki peran strategis sebagi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyam­ paikan berbagai program pemban­ gunan. Dikatakannya, para ulama dan umaro, harus memiliki komit­ men bersama untuk mendukung dan mensukseskan pembangunan di bumi ramik ragom bumi petani Kabupaten Way Kanan, demi ke­ sejahteraan masyarakat.

Usai melantik dan mengukuhkan Forum Guru Ngaji, Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, bersama Direktur Program dan Produksi LPP RRI Kabul Budiono, Kadis Hubkominfo Waykanan Nazarud­ din, dan Kepala LPP RRI Bandar Lampung Sophia Endang Wid­

owati, meresmikan Studio Produksi LPP RRI Way Kanan. Bupati me­ ngatakan keberadaan RRI Studio Produksi Way Kanan menjadi tonggak sejarah begi terwujudnya komitmen bersama untuk mewu­ judkan tujuan pembangunan di bumi petani Kabupaten Way Kanan, karena Studio Produksi RRI Way Kanan merupakan LPP RRI ke­ tiga di Indonesia yang sebelumnya merupakan Radio milik Pemda.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh RRI, sebagai lembaga peny­ iaran public untuk mnyampaikan in­ formasi, baik dari masyarakat mau­ pun pemerintah, sebagai wahanan komunikasi massa. Kabupaten Way Kanan yang berusia 15 tahun, me­

miliki luas 400 ribu hektar dengan 14 Kecamatan dan 222 kampung/ desa, dengan topografi wilayah pe­ gunungan. Sebagian besar masyara­ katnya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan seperti karet, sawit, kopi, dan lada, sehingga peran RRI menjadi sangat strategis dalam memberikan penyuluhan ke­ pada masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan ma­ syarakat. Hadir dalam acara peres­ mian Studio Produksi RRI Way Kanan Wakil Bupati Waykanan dan unsure Forkopimda, juga 250 orang guri ngaji yang tergabung dalam Forum Guru Ngaji sekabupaten Way Kanan. (Triadi)

Bustami Zainudin Melantik & Mengukuhkan Forum Guru Ngaji

WAY KANAN (Fokus Lampung) - Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, mengharapkan para us­ tad/guru ngaji di wilayahnya dapat membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Way Kanan

Pringsewu Gelontorkan Rp23 Miliar untuk Rehab Sekolah Antisipasi Kejahatan, Kabupaten Way PRINGSEWU (Fokus Lam- 14 SMK yang ada di Kabupaten daerah. Sehingga, dapat meningkat­ Kanan Bangun 3554 Pos Ronda pung) - Dinas Pendidikan, Kebu­ Pringsewu. Jumlah DAK untuk SD kan kualitas pendidikan dasar dan dayaan dan Pariwisata (Disdik­ budpar) Kabupaten Pringsewu tahun 2014 bakal menggelontorkan dana untuk rehab gedung sekolah sebesar Rp23 miliar. Rinciannya; DAK untuk SD dan SMP sebanyak Rp14 miliar dan untuk SMA dan SMK sebesar Rp9 miliar. “Dijad­ walkan, pelaksanaannya mulai 3 Oktober hingga 31 Desember 2014 mendatang”, kata Kabid Dikmen Kabupaten Pringsewu Muhammad Fauzan pada pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 dise­ lenggarakan Jumat (19/9), di Aula SMA Xaverius Pringsewu Muhammad Fauzan mengatakan DAK diprioritaskan untuk reha­ bilitasi sekolah, pembangunan perpustakaan, dan laboratorium.

“Selain itu, bias juga untuk pemenu­ han kebutuhan buku kurikulum 2013,” kata Fauzan.

Dana tersebut akan disalurkan ke 25 SD, 13 SMP, 12 SMA, dan

dan SMP sebanyak Rp14 miliar dan untuk SMA dan SMK sebesar Rp9 miliar. “Dijadwalkan, pelaksanaan­ nya mulai 3 Oktober hingga 31 De­ sember 2014 mendatang”, katanya.

DAK bidang pendidikan merupak­ an dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan yang men­ jadi bagian dari program prioritas pembangunan nasional. ”Khusus­ nya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendi­ dikan Dasar Sembilan Tahun, yang belum mencapai standar nasional Pendidikan tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pen­ didikan dasar. Mulai tahun 2010, sasaran DAK Bidang Pendidikan, meliputi satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA baik negeri/swasta.

Tentunya hal ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi Pemer­ intah Kabupaten Pringsewu dalam rangka menunjang pembangunan

lanjutan yang bermutu,” kata dia. ”Kami juga menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan pelaksanaan DAK 2014, tidak anggap enteng per­ soalan administrasi. Karena sekecil apapun kegiatan tersebut, harus dapat dipertanggungjawabkan. Ter­ masuk bukti dokumentasi sejak awal pekerjaan hingga selesai. Di samping itu, semua pihak yang ter­ libat juga harus rapat bersama untuk menganalisa prioritas yang dibutuh­ kan oleh sekolah, sehingga alokasi DAK terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Fauzan.

Dirinya juga mengingatkan, dibutuhkan upaya yang sungguhsungguh dan kerja keras, agar pro­ gram DAK ini dapat dilaksanakan.

Sehingga, diharapkan semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, dapat saling mendukung dalam upaya tercapainya target dan tujuan program. (man/hms)

WAY KANAN (Fokus Lampung) - Pencanangan Pembangunan pos ronda di 1156 dusun dan 2398 RT di 14 kecamatan yang dilakukan se­ cara serentak di Kabupaten Way Kanan, Guna Terciptanya keaman dan ketentraman Masyarakat.

Bupati Kabupaten Way Kanan Bustami Zainudin kepada wartawan mengatakan dirinya merasa sangat bersyukur atas keberhasilan masyarakat dalam membangun pos ronda sebanyak 1156 dusun dan 2398 Rukun Tet­ angga (RT) di 14 kecamatan yang ada, dan ada beberapa RT yang belum dibangun akan segera diselesaikan secara ber­tahap dalam waktu dua bulan kedepan, ujarnya.

Lebih lanjut Bustami mengatakan, rencananya pos ronda tersebut akan dilombakan dalam ranggka hari Sumpah pemuda. “Penilaian tidak hanya dari segi keindahan fisik bangunan saja, namun juga akan dilihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pos ronda tersebut. Serta bagaimana masyarakat memanfatkanya sebagai tempat bersilahturahmi, bertukar fikiran dan bertukar informasi. Tentunya tidak terlepas dari fungsinya untuk masyarakat melaksanakan ronda malam sehingga akan tercipta ketentraman, kemanan dan kenyamanan dimasyarakat dilingkun­ gan tempat tinggalnya yang harus dijadikan kebutuhan bersama. Apalah artinya kecukupan sandang, pangan jika tidak dibarengi dengan keamanan dan ketentraman masyarakat,” ujar Bustami Zainudin.

Disisi lain bupati mengatakan, bahwa faktor kejahatan atau tindakan kri­ minal terjadi karena adanya kesempatan dan niat atau keinginan. Oleh ka­rena itu, dengan adanya kegiatan ronda yang dilakukan masyarakat secara bersama tentunya menutup ruang kesempatan bagi pelaku kejahatan. (Tri/Fery)

12 Bupati Lampura Blusukan Kampung PEMERINTAHAN

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

Bupati Lampung Utara (Lampura) H. Agung Ilmu Mangkunegara., S.STP., M.H. melakukan dialog dengan masyarakat Kecamatan Abung Surakarta, Selasa (16/9).

KOTA BUMI (Fokus Lampung) - Usai, berdialog, bupati juga mnyempatkan diri untuk men­ gunjungi Pondok Pesantren Rawa Dondongan Desa Sidomukti.

Usai kunjungan kepesantren, Bu­ pati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara., S.STP., M.H, juga menghadiri acara Silaturahmi den­ gan masyarakat Kecamatan Abung Surakarta, pada Selasa (16/09).

Bupati mengatakan kehadiran­ nya ke kecamatan Abung Surakarta sebagai penjabaran komitmennya untuk menjadi pelayan masyara­ kat, bukan minta dilayani. “Warga adalah raja. Maka sudah sewaja­ rnya, seorang pelayan datang men­ emui raja untuk menerima perintah secara langsung terkait pembangu­ nan dan kesejahteraan di Lampung Utara,” kata bupati.

Bupati menceritakan jika men­ gambil hikmah dari dunia perway­ angan, dalam wejangan Ramayana kepada Gunawan Wibisono, juga Sri Krisna kepada Arjuna, bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak dari delapan dewa. Salah satunya adalah watak Dewa Surya atau watak matahari.

Matahari menghisap air dengan sifat panas secara perlahan serta memberi sarana hidup. Artinya, pe­ mimpin harus selalu mencerminkan sifat dan sikap semangat kehidupan dan energi untuk mencapai tu­ juan dengan didasari pikiran yang matang dan teliti serta pertimban­ gan baik buruknya juga kesabaran dan kehati-hatian.

“Inilah salah satu watak yang ingin Saya pupuk dan terapkan.

Dengan bertatap muka dan berdia­ log, Saya ingin menyerap aspirasi, mengetahui permasalahan, se­ hingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan, sembari memberikan semangat kepada ma­ syarakat bahwa kita akan mampu mencapai perubahan, sepanjang kita selalu bersatu dan saling men­ dukung satu sama lain,” cetusnya.

Bupati mengatakan di tahun 2014 ini, berbagai pembangunan telah dilaksanakan. Khusus untuk Kecamatan Abung Surakarta pada saat ini sedang dilakukan pemban­ gunan diantaranya : pembangunan Sesat Agung Di Bandar Abung, pembangunan jalan lingkungan Desa Bangun Sari, pembangunan

KALIANDA (Fokus Lampung) - Warga Lampung Selatan menge­ luhkan besarnya biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Selatan. Un­ tuk pembuatan e-KTP setiap warga dikenakan biaya Rp17.500 sampai Rp20.000, biaya tersebut sangat dirasakan oleh warga.

Herman, salah satu warga Ka­ linda membeberkan, bahwa dia dan warga lainnya saat melaku­ kan perekaman e-KTP beberapa waktu yang lalu, di pungut biaya Rp17.500.

Begitu juga dengan warga lain­ nya yakni Yuni, yang mengaku dirinya juga di pungut biaya saat melakukan perekaman e-KTP sebesar Rp17.500. “Saat pembagian e-KTP, saya dan warga lain dimintai uang sebesar Rp17.500/e-KTP oleh oknum petugas,” bebernya.

Padahal menurutnya, pada saat

petugas Disdukcapil melakukan sosilalisasi, pembuatan e-KTP itu gratis dan gak ada biaya. Namun, saat akan dibagikan kenapa kami dimintai biaya sebesar Rp17.500, keluhnya. “Biayanya pembuatan e-KTP sangat mahal. Bayang kan saja, kalau setiap orang pungut bi­ aya sebesar Rp17.500 sampai Rp20 ribu, kita kalikan saja seluruh warga Lampung Selatan yang membuat eKTP. Berapa nilai uang yang berha­ sil dikeruk oleh petugas,”tukasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Lamsel, Edy Fir­ naandi saat dikonfirmasi Koran ini menjelaskan, bahwa untuk pereka­ man e-KTP itu tidak di pungut biaya. Namun, sambung dia, ke­ mungkinan antara warga dan pihak kecamatan ada suatu kesepakatan.

Karena, dalam melakukan perekan­ man mereka terjun langsung kede­ sa-desa. Itu bisa saja terjadi, sebab identitas diri sangat diperlukan bagi masyarakat. Dia mencontohkan

jalan lingkungan Desa Tata Karya.

Kemudian dibidang pertanian ter­ dapat program tanam gaduh padi hibrida seluas 400 Ha. Bantuan Pro­ gram Nasional Pemberdayaan Ma­ syarakat-Mandiri Perdesaan antara lain di desa Karya Sakti, Sukoharjo, Bumi Raharja, Tata Karya, Bangun Sari, Bandar Abung, Bandar Sakti, Bumi Restu dan Purba Sakti.

“Masih banyak kegiatan pem­ bangunan yang akan terus kita lak­

sanakan dan ditingkatkan, seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis, demi kemajuan Lampung Utara dimasa yang akan datang,” kata dia.

Bupati juga mengajak untuk berdiskusi dan memberikan sum­ bang saran dan bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Agung mengingatkan pent­ ingnya menjaga kerukunan antar

warga dan keamanan dilingkungan tempat tinggal masing-masing.

Dengan hidup rukun dan nyaman, akan membawa keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila ditinjau dari segi pereko­ nomian salah satu faktor penting dari pertumbuhan investasi dan perkembangan pasar adalah ad­ anya jaminan keamanan diwilayah tersebut.

(JH/hms)

n Disdukcapil Lamsel

Pungut Biaya Pembuatan E-KTP

bila ada warga yang sakit, mencari pekerjaan identitas tersebut sangat diperlukan.

Oleh karena itu, pihaknya terus keliling kesemua desa yang ada di 17 kecamatan di Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dilakukan apabila pihak kecamatan meminta kepada Disdukcapil untuk turun ke lapan­ gan. Dan kalupun dinas turun ke desa-desa, biaya dibebakan kepada warga yang hadir. “Kalaupun pihak kecamatan tidak meminta, pihak dinas untuk turun berarti pihak kecamatan bisa menanganinnya sendiri,” ucapnya.

Disisi lain ia juga menjelaskan, bahwa masyarakat Lamsel di 17 kecamatan yang sudah melakukan perekaman e-KTP sudah mencapai 92 % berikut yang salah mencapai

60 %. Dan kalaupun ada warga yang ingin membuat KTP siak dan dia sudah pernah melakukan pereka­ man tidak bisa lagi karena datanya sudah ada.

Artinya tidak ada warga yang memiliki KTP ganda. Karena pen­ galaman beberapa waktu yang lalu ada warga yang melakukan pem­ buatan e-KTP ganda yang disalah gunakan oleh oknum untuk hal yang tidak baik. Atas kejadian tersebut, dia mengaku pernah dipanggil ke­ polisian sebagai saksi. Oleh karena itu, ia memberikan masukan kepada pegawainya agar kejadian serupa tidak terulang lagi, ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada prinsipnya pelayanan dan pembuatan Akte kelahiran seperti KK, KTP sangat cepat. “Itu yang

selalu saya ucapkan kepada semua pegawainya. Apalagi warga datang sendiri ke dinas untuk membuat identitas tersebut. Kecuali warga yang membuat identitas tersebut melalui desa mungkin agak lambat karena jumlahnya sangat banyak,” cetusnya.

Dijelaskannya, bahwa perbaikan e-KTP yang salah akan diperbaiki pada pertengahan September. Kare­ na prosesnya, Disdukcapil Lamsel akan menyerahkan perekaman e-KTP kepada pusat yakni pada dinas terkait. Karena sekarang ini perekaman e-KTP masih diperban­ tukan dari pusat. Dan pada Oktober ini perekaman dan perbaikan e-KTP sepenuhnya merupakan kewenan­ gan dinas terkait,” tambahnya.

(Slh)

HUKUM & KRIMINAL Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus, Hasmuni ditangkap aparat kepolisian saat sedang memakai narkoba di sebuah kamar hotel di Lampung. Ironisnya anggota dewan tersebut sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Pemprov Lampung di hotel tersebut.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Menurut Kepala Sub­ dit III Dit Reserse Narkoba Polda Lampung AKBP Zulfikar, Jumat (19/09) kemarin, penangkapan di­ lakukan pada Kamis (18/9). “Dilo­ kasi tersebut sedang ada acara dari Pemda Tingkat I untuk mengadakan bimtek buat para wakil rakyat dari kabupaten, sedangkan anggota de­

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

n Pesta Sabu

13

Anggota DPRD Tanggamus Ditangkap Polisi

wan yang tertangkap tersebut sudah sebulan sebelumnya dalam proses penyelidikan,” ujar dia.

Hasmuni pun sebelumnya me­ mang sudah menjadi target operasi polisi sudah dicurigai biasa kon­ sumsi sabu dan sering bawa sabu dari Bandarlampung ke Tanggamus.

“Informasinya, dia kerap membawa narkoba dari Bandarlampung ke

Tanggamus,” jelas Zulfikar.

Saat polisi menggeledah kamar hotel itu, Hasmuni bersama empat orang lainnya diduga tengah ber­ pesta narkoba sekitar pukul 23.30 WIB. “Yang kami bisa tangkap hanya 2 orang. Si H (Hasmuni) yang anggota dewan bersama, I (Iswa­ hyudi). Yang 3 lagi waktu kamar kami geledah sudah tidak ada lagi.

n Polres Balam

Kembali akan Serahkan Berkas Korupsi di DKP

Terdiri dari 2 perempuan dan 1 pria,” jelas Zulfikar.

Pada saat penggerebekan, petu­ gas pun menemukan obat urat madu, seperangkat alat hisap sa­ bu-sabu (bong) dan satu plastik sisa sabu-sabu. Seluruh barang bukti telah diamankan di Direk­ torat Narkoba Polda Lampung.

Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenai Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika, ancaman hukuman selama empat tahun penjara. Terkait tersangka

Hasmuni menjadi pengedar di kalangan anggota dewan, masih dalam penyelidikan. Belum ada in­ dikasi ke arah sana, meskipun yang bersangkutan jadi anggota dewan masuk priode ke dua. “Kasusnya masih di kembangkan. Terkait masih ada tersangka lainnya, yang di kejar petugas,” kata dia. Diindi­ kasikan ada tersangka lain, sebab dari pengakuan tersangka dirinya mengonsumsi narkoba bersama lima orang lainnya. (tim)

n Dilaporkan Selingkuh

Salah Satu Hakim PN Kalianda Diperiksa

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Aparat Penyidik Pol­ resta Bandar Lampung kembali akan menyerahkan dua item berkas kasus korupsi di Dinas Kelau­ tan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2012, ke Kejaksaan Negeri Ban­ dar Lampung, Senin (22/9/2014).

Dua item kasus korupsi di Di­ nas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung yang merugikan negara sebesar Rp 435 juta, dengan rincian pengadaan sentra penjemu­ ran ikan Rp 135 juta dan pemban­ guan kios mini Rp 300 juta.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan, untuk me­ lengkapi kasus tersebut, petugasnya akan melimpahkan kembali berkas

perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.

“Senin depan penyidik akan me­ nyerahkan kembali berkas Korupsi DKP, ada dua item dalam berkas DKP itu sebagai kelengkapan un­ tuk masuki ke tahap P21. Mudahmudahan dalam waktu dekat ini dapat segera P21,”kata Dery, Jumat (19/9/2014).

Diketahui, proyek di DKP tahun 2012 senilai Rp 4,5 miliar, terdiri dari tiga item yakni, pembangunan pada kios mini dengan nilai proyek sebesar Rp 1,5 miliar, pembangunan pada sentra penjemuran ikan sebe­ sar Rp 1,5 miliar dan pengadaan ka­ pal sebesar Rp 1,5 miliar. Sehingga, total jumlah anggaran dalam proyek tersebut mencapai Rp 4,5 miliar.

Dalam kasus korupsi, pada item

kios mini di DKP tersebut Polresta Bandar Lampung telah menetapkan tersangka terhadap Agus Sujatma yang merupakan sebagai pengusaha dan anggota DPRD Bandar Lam­ pung terpilih pada Pileg 9 April lalu, seperti dilansir teraslampung.com.

Kemudian Eri dan Hendri ked­ uanya merupakan tersangka ko­ rupsi pembangan pada kios mini, sementara untuk sentra penjemu­ ran ikan yaitu tersangka Sudarno.

Meski ke empatnya sudah ditetap­ kan sebagai tersangka, hingga kini tidak ke empat tersangka kasus korupsi kasus DKP tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung. mereka hanya wajib lapor saja, karena para ter­ sangka kooperatif. (tim)

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Kepala Humas Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Guntur Purwanto (58) membenarkan informasi tentang pemeriksaan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui para awak media diruang kerjanya Jumat, 19 September 2014.

“Karena pers sudah dengar informasi tersebut. Jadi saya cuma bisa bilang memang benar kami memeriksa salah satu hakim Kalianda. Di­ periksa karena delik pengaduan. Masih dalam proses pemeriksaan. Tapi maaf, hasil pemeriksaan belum bisa diekspose sekarang. Nanti setelah putusan akhir seperti apa dan inkrah baru disebarkan kepada teman-teman semua,” jelas Guntur.

Lebih lanjut Guntur menyebutkan perkara pelaporan hakim tersebut berbeda dengan perkara yang biasa mereka sidangkan di Pengadilan Tinggi yang terbuka untuk umum. “Pemeriksaaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik sebagai hakim dan peraturan perilaku hakim sifatnya tertutup. Tapi hasilnya nanti pasti diberitahu kepada umum karena hasil akhirnya harus melewati Mahkamah Agung,” paparnya.

Lebih lanjut Guntur menyebutkan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan karena kasus perselingkuhan tersebut, Pengadilan Tinggi hanya punya waktu 14 hari untuk melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Mah­ kamah Agung. “Bahkan untuk klasifikasi pelaporannya saja kami hanya diberi waktu dua hari. Saat kami periksa si pelapor, terlapor dan saksi hadir semua. Jujur saja, baru kali ini ada kejadian hakim yang begini,” lanjutnya.

Hakim yang identitasnya dirahasiakan tersebut sudah diperiksa oleh tim khusus dari Pengadilan Tinggi. “Sudah diperiksa oleh tim dari PT yang terdiri dari 3 orang beserta satu sekretaris. Pemeriksaannya dilakukan disini (PT),” beber.

Selain tim dari PT, Badan Pengawas dari Mahkamah Agung juga su­ dah turun melakukan pemeriksaan. “Pemeriksaan dilakukan disini dan di Kalianda Lampung Selatan,” ujarnya.

Guntur juga menyebut Komisi Yudisial akan hadir di Lampung untuk melakukan pemeriksaan. “Yang pasti untuk periksa yang bersangkutan.

Dugaan hari ini datang. Belum tahu bakal periksa di Kalianda atau PT,” katanya. Berdasarkan informasi Komisi Yudisial sedang berlangsung pemeriksaan di PT. Namun sayang, akses para awak media untuk mengikuti atau minimal mengetahui informasi terbaru tentang pemeriksaan tersebut sangat dibatasi oleh petugas yang sedang berada di PT. (tim)

Polda Lampung Ungkap Kasus Penemuan Mayat Wanita di Padangcermin

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Kasus penemuan mayat wanita di daerah Padan­ gcermin, Kabupaten Pesawaran pada 30 Agustus 2014 lalu berhasil diungkap Dir Reskrium Polda Lampung. Kasubdit III KrimUm Polda Lampung Kompol Ruli Andi Yunianto dalam ekspose Selasa (09/09) mengatakan, pada tanggal 30 Agustus 2014 lalu ditemukan mayat seorang wanita yang sudah membusuk di daerah Tanjakan Pematang Emas Dusun Seribu Desa Gebang Kecamatan Padangcermin, Pesawaran.

Ditambahkan, berdasarkan pe­ nyelidikan mayat perempuan yang ditemukan tersebut bernama Herlina.

Informasi tersebut diperoleh dari ke­

luarga korban yang telah hilang kon­ tak dengan korban sejak 24 Agustus 2014. Menurut ke­luarga korban, pada hari itu kor­ban berpamitan untuk men­ emui ke­kasihnya Agung Suprayanto.

Ber­dasarkan informasi itu akhirnya polisi menangkap kekasih korban di daerah Kotabumi, Lampung Utara yang akhirnya mengakui perbuatan­ nya.

Menurut Kompol Ruli Andi Yunianto, selain kekasih korban, polisi juga menetapkan teman ter­ sangka yaitu Sigit Purnomo alias Kanang yang ikut membantu meng­ hilangkan jejak dengan merubah warna motor korban yang diam­ bil tersangka. Kasus ini menurut Kompol Ruli Andi Yunianto terjadi karena tersangka menolak bertang­

gungjawab atas kehamilan korban dengan alasan sudah memiliki istri.

“Pada tanggal 30 Agustus dite­ mukan mayat wanita yang sudah membusuk, kami cek TKP, kemu­ dian berdasarkan informasi dari keluarga korban kami mengejar kekasih korban yang berhasil di­ tangkap di rumah temannya di daerah Kotabumi Lampung Utara.”

Ujar Kompol Ruli Andi Yunianto.

Tersangka Agung Suprayanto lanjut Kompol Ruli Andi Yunianto dijerat dengan Pasal 339 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup karena melakukan pem­ bunuhan disertai tindak pidana lain­ nya dan Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara.

Sementara tersangka Sigit Purn­ omo alias Kanang dijerat Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun karena

menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya di­ duga diperoleh dari kejahatan.

(Tri/Agung)

14 SMPN 21 Adakan Workshop Kurikulum 2013 PENDIDIKAN

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

Kurikulum 2013 walaupun banyak di keluhkan oleh pelaksana pendidikan atau guru yang dinilai bertele-tela dan merupakan pemborosan energi hanya untuk membuat program dan penilaian yang berakhir dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi lemah dinilai oleh Sekjen Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), penerapan sistem kurikulum 2013 dari pemerintah tidak diikuti dengan pembenahan yang baik, hal ini akan menurunkan mutu pendidikan menjadi rendah.

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Namun demikian sekolah yang menjadi pelaksana kurikulum dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus legowo melaksanakan perintah menteri pendidikan selaku pilot penentu kebijakan proses jalannya pendidikan di Negara Kesatuan Re­ publik Indonesia (NKRI) ucap Hj. Yuliati, S.Pd, kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung baru-baru ini yang ditemui Fokus Lampung di ruang kerjanya.

SMPN 21 Bandar lampung ses­ uai dengan perintah kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, bahwa kurikulum 2013 harus di so­ sialisasikan pada guru-guru dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada dewan guru agar bisa di implementasikan kepada siswa agar dapat belajar lebih aktif den­ gan metode pendekatan karakter.

Tidak membosankan berperan aktif kegiatan kontekstual tidak hanya

di dalam kelas tetapi juga dapat dilaksanakan di luar kelas sebagai objek pembelajaran.

Workshop yang akan dilaksa­na­ kan pada 20-09-2014 yang diikuti oleh semua dewan guru SMPN 21 Ban­dar Lampung yang akan memba­ has materi tentang pe­nilaian pen­ guatan pada proses pembelajaran karakteristik melalui mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menalar, mencipta, mencoba dan mengkomunikasikan dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik menggunakan ilmu pengeta­ huan sebagai penggerak pembela­ jaran untuk semua mata pelajaran menuntut anak didik untuk men­ cari tahu, menekankan kemampuan berbahasa untuk alat komunikasi berfikir logis, sistematis dan kreatif.

Penguatan pada penilaian pem­ belajaran mencakup mengukur tingkat berfikir, mulai dari rendah sampai yang tinggi menekankan pada pertanyaan yang membutuh­

Hj. Yuliati, S.Pd kan pemikiran yang mendalam, mengukur proses kerja peserta didik. Menggunakan fortofolio pe­ nilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Pada standar nasional pendidi­ kan, penilaian pendidikan meru­ pakan salah satu standar yang bertu­ juan untuk menjamin perencanaan penilaian anak didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip pe­

nilaian secara professional, terbuka, edukatif, efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara obyektif, akuntabel dan informatif, tandas Hj. Yuliyati, S.Pd. (hp)

Kwaran Gerakan Pramuka Gelar Musran Perdana

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Gerakan pramuka kwartir ranting (Kwaran) Keda­ maian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/09) kemarin menyelenggara kan musy­ awarah ranting (Musran) gerakan pramuka satu bertempat di Aula SMPN 5 Bandar Lampung.

Dalam musran tersebut turut hadir Camat Kedamaian, Lurah Kedamaian, Kapolsek Tanjung Karang Timur (TKT), Ka. Kwarcab Kota Bandar Lampung Hi. Bu­ diman AS, Sekretaris Kwarcab Drs. Sudarto, Kapusdik Kwarcab Kota Bandar Lampung Silan KD. Dwikianto andalan Cabang, KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ke­ damaian Dra. Ana Susiana, M.Pd, unsur Mabiran, Unsur Mabigus, unsur Pembina penegak, unsur DKC dan Unsur Saka. Kegiatan musran gerakan pramuka yang

akan memilih ketua dan pengurus kwartir ranting gerakan pramuka kwartir ranting kedamaian masa bhakti 2014-2018 dan menyusun program kerja kwartir ranting ke­ damaian di pimpin langsung oleh Ahmad Syafei, M.Pd. selaku ketua panitia penyelenggara MUSRAN I yang di dampingi oleh Jamal Ra­ sym, MBK. MUSRAN I Kwartir Ranting gerakan pramuka (kwaran) kecamatan kedamaian yang dibuka oleh Hi. Budiman AS. Ka.Kwarcab gerakan pramuka Kota Bandar Lampung, Budiman AS dalam sambutannya menyampaikan perihal rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke 53 yaitu ulang janji bagi Pembina dan andalan kwarcab. Upacara HUT Pramuka yang dihadiri Kamabicab Drs. Hi. Herman HN, MM yang dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi orang dewasa, peserta didik peng­

galang garuda dan penegak garuda.

Dan acara puncak HUT gerakan pramuka di pusatkan di Kabupaten Lampung Timur dengan inspek­ tur Upacara Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo selaku Kamabida dengan diberikan tanda penghargaan kepada orang dewasa.

Ka. Kwarcab gerakan pramuka Hi. Budiman mendapat panca warsa tiga. Yang kemudian di lanjutkan pawai akbar yang diawali dari tugu pengatin dengan jumlah peserta 3000 anggota pramuka siaga, peng­ galang, penegak se-Kota Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan Festival band khusus pramuka penegak yang dipusatkan di Pasar Seni Lapangan Enggal, bazar siaga di masing-masing kwaran dan bagi para Pembina akan mengadakan kursus mahir dasar dalam waktu dekat. Kegiatan HUT Pramuka ke 53 ini juga kwartir cabang gerakan pramuka kota Bandar lampung mengirimkan kemah budaya ke tingkat na­ sional di pana­ han solo meraih juara I (Satu) pada kemah budaya tingkat penggalang, tu­ tur Sutiyono staf kwarcab kota SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG Bandar Lam­ PERIODE 2014-2019 pung.

Semoga Dapat Menjalankan Tugas Mengemban Amanat Rakyat Musyawarah ranting gerakan Dra. Rusmini pramuka Ke­ Kepala Sekolah camatan Keda­

SMP NEGERI 1 WAWAY KARYA KAB. LAMPUNG TIMUR

Mengucapkan Selamat

Atas Dilantiknya

BUNDA Hj. ASMARA DEWI, SH

maian yang mengambil tema den­ gan MUSRAN perdana tahun 2014 kwartir ranting kedamaian kita wujudkan pendidikan kepramukaan yang berkarakter setiyaku kudar­ makan darmaku kubaktikan.

Hasil musyawarah tersebut, Dra. Ana Susiana, M.Pd, KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedamaian terpilih menjadi Ketua Kwartir rant­ ing gerakan pramuka Kecamatan Kedamaian masa bhakti 2014-2018.

Musran perdana kwartir ranting gerakan pramuka Kecamatan Ke­ damaian mendatangkan pemateri Dwikianto andalan kwarcab kota Bandar Lampung untuk memberikan materi tentang sejarah berdirinya ke­ pramukaan di Indonesia, prinsip dasar kepramukaan, sikap Pembina sebagai pendidik, fungsi dan sifat kepramu­ kaan, tugas pokok gerakan pramuka, organisasi dan pimpinan serta proses pendidikan kepramukaan. (hp)

Heri Wardoyo Hadiri Penyerahan Beasiswa di Bumi Dipasena

TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - CP Prima peduli pendi­ dikan menggelar acara peresmian program beasiswa ikatan dinas CP Prima dengan Polinela (Politeknik Negeri Lampung). Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan tenaga kerja bidang aquaculture guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di CP Prima.

Untuk angkatan pertama program beasiswa ini diikuti oleh 25 siswa dari Tulang Bawang, Lampuyang dan OKI. Harapan siswa SMK Al Muttaqin M. Amin Nur Solikin: menyambut baik, gembira, terimakasih dan bersyukur atas program beasiswa ikatan dinas CP Prima ini. Dia berjanji akan rajin belajar agar dpat lulus tepat pada waktu dan segera bisa krja di CP Prima dengan memberikan yg terbaik.

Harapan dari orang tua salah satu murid, Sutikno mengucapkan terimakasih atas adanya program beasiswa ikatan dinas CP Prima ini. Sehingga, anaknya bisa kuliah dengan baik dan stelah lulus bisa langsung kerja di CP Prima dengan masa depan dan karir yang pasti.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Wakil Bupati Heri Wardoyo sangat mendukung dan mengucapkan terimakasih atas kepedu­ lian CP Prima kepada dunia pendidikan di Tulang Bawang. “Apa yang dilakukan oleh CP Prima perlu dijadikan sebagai contoh oleh perusahaan lain di Tulang Bawang.” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Firsada memberikan apresiasi yang baik atas program beasiswa ikatan dinas CP Prima yang sangat peduli pada dunia pendidikan. Pihak Polinela menyatakan kesiapannya untuk mendidik mahasiswa ikatan dinas CP Prima degan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja siap pakai dan professional. (tim/hms)

OPINI

EDISI 45/II Tanggal 24 - 30 September 2014

Kulturalisasi Pendidikan

15

Oleh: H. Darmadi*

Hasil survei Pearson (Media Indonesia, 28/11/2012), dari 50 negara yang dinilai, posisi pendidikan Indonesia berada pada peringkat 10 terendah di dunia bersama Brazil dan Mexiko. Untuk menilainya, survei tersebut memberi tekanan terutama pada kriteria apakah negara itu sudah memberikan status yang tinggi kepada guru, banyaknya lulusan yang mengenyam pendidikan tinggi, dan apakah negara itu sudah memiliki budaya pendidikan. Mutu pendidikan kita (termasuk Aceh) masih berada pada peringkat bawah dibandingkan negara-negara lain di dunia, bahkan di antara negara-negara ASEAN. Mengapa demikian?

Satu kriteria yang dipakai Pear­ son untuk menentukan tingkatan keberhasilan pendidikan di suatu negara adalah sejauh mana pendi­ dikan membudaya dalam masyara­ kat negeri itu. Maksudnya sejauh mana masyarakat menganggap pendidikan itu penting, sejauh mana mereka peduli, merasa bertanggung jawab dan mau berpartisipasi di dalamnya. Kesadaran akan penting­ nya pendidikan dalam masyarakat kita memang terkesan masih lemah, apalagi bila diminta kepedulian dan partisipasinya.

Karena itu tidak heran kalau kita masih berhadapan dengan ke­ nyataan banyaknya anak yang tidak/ belum bersekolah, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa pendidikan anaknya adalah urusan sekolah, bukan bagian dari urusan keluarganya, masih banyak yang berpandangan bahwa pendidikan sama dengan bersekolah sehingga makna pendidikan sudah tereduksi.

Malah masih ada tokoh masyarakat yang mengatakan pendidikan itu tidak penting karena menurutnya tanpa bersekolah pun seseorang dapat juga menjadi anggota DPR atau menjadi bupati misalnya.

Pendidikan = Budaya Barangkali ada korelasi antara kenyataan seperti itu (belum mem­ budayanya pendidikan) dengan kenyataan bahwa yang semakin “membudaya” justru perilaku yang bersifat negatif, seperti korupsi, nar­ koba, tawuran, keberingasan, dan berbagai gejala dekandensi moral.

Artinya semakin gagal upaya kita membudayakan pendidikan (yang berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan) akan semakin “mem­ budayanya” perilaku yang tidak mendidik. (Padahal, pendidikan adalah budaya sedangkan perilaku negatif itu bukan budaya).

Tumbuhnya perilaku negatif dalam masyarakat seperti tersebut di atas, saya kira amat erat hubungan­ nya dengan perubahan nilai yang terjadi akibat globalisasi. Nilai-nilai materi, pragmatis, individualis dan sekularis semakin mendesak nilainilai spiritual-agamis dan nilai-nilai sosial yang sebelumnya hidup dan mentradisi dalam masyarakat, dan ini merupakan masalah pendidikan dan kebudayaan yang sangat es­ ensial. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan. Kenyataan rendahnya mutu pendidikan menunjukkan bah­ wa pendidikan kita selama ini gagal dalam membentuk kepribadian.

Pendidikan juga berarti seb­ agai proses pembudayaan, yang maksudnya selain transformasi nilai budaya (ilmu pengetahuan), juga bertujuan membuat seseorang

menjadi pribadi yang berbudaya.

Seorang pribadi yang berbudaya berarti ia mampu berperan mencipta budaya, mentransfer, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan.

Kemampuan itu semua seharusnya melekat pada diri setiap orang yang berpendidikan, terutama guru atau pendidik, karena pada hakekatnya mereka adalah seniman atau bu­ dayawan, walaupun tugas pokoknya adalah mengajar dan membentuk pribadian anak didiknya.

Antara pendidikan dan kebu­ dayaan terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi sayangnya se­ lama ini makna kebudayaan sudah tereduksi menjadi hanya dipandang sebagai kesenian, sehingga urusan pendidikan terlepas dari urusan kebudayaan.

Pendidikan Belum Sistemik Pendidikan belum sistemik, artinya pelaksanaan pendidikan belum berjalan menurut sistem yang telah dibuat. Masing-masing unsur dari sistem pendidikan kita masih berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait sebagai suatu kesatuan dalam pelaksanaan fung­ sinya menuju pencapaian tujuan pendidikan. Antara kurikulum dengan pengajaran dan ujian sering tidak saling terkait sehingga hasil ujian siswa, ataupun hasil penataran guru tidak dipakai sebagai petunjuk untuk memperbaiki isi kurikulum dan metode pangajaran. Penyediaan sarana pendidikan seringkali tidak dalam rangka menunjang pening­ katan mutu pendidikan, sehingga perpustakaan sekolah, misalnya, bukan saja masih memprihatinkan keadaannya di banyak sekolah, tetapi juga tidak banyak mendorong murid untuk meningkatkan budaya baca atau mendorong guru untuk meningkatkan mutu kompetensi akademiknya.

Rencana yang dibuat untuk pem­ bangunan pendidikan setiap tahun, selain banyak yang kurang relevan dengan tujuan pendidikan, juga tidak berkesinambungan karena perencana seringkali hanya bertolak pada keinginan sesaat, bukan atas dasar hasil analisis mengenai apa yang belum atau yang telah dapat dicapai. Dengan kata lain pelaksa­ naan pendidikan belum berlangsung secara sistemik karena komponen pendidikan, dalam banyak hal belum saling terkait antara satu dengan yang lain sesuai sistem.

Sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan terletak pada sistem.

Sistem pendidikan nasional sebagai sebuah cita-cita, menurut saya su­ dah baik, kelemahan lebih banyak terletak pada pelaksanaannya. Mes­ ki bagaimanapun baiknya sebuah sistem, tetapi pelaksanaannya tidak

sesuai sistem itu, sudah tentu hasil aktual yang dicapai akan tidak baik.

Sistem adalah das sollen, aktualnya adalah das sein. Dalam bidang pen­ didikan antara keduanya masih sen­ jang sekali. Misalnya peningkatan mutu kompetensi guru dilakukan dalam satu program dengan tujuan peningkatan kesejahteraan mereka, yaitu dalam bentuk program sertifi­ kasi. Akibatnya program sertifikasi itu tidak berhasil mencapai tujuan peningkatan mutu.

Sistem Islami Sebagai negara dengan mayori­ tas penduduknya beragama Islam, pertanyaan yang sering timbul dalam masyarakat adalah bagaima­ na sistem pendidikan Islami itu?

Sebenarnya sistem pendidikan Is­ lami yang dimaksud itu belum jelas, karena belum tersusun sebagai sebuah sistem, masih merupakan keinginan yang belum tertulis, wa­ laupun landasan formal untuk itu sudah tercantum di dalam sejumlah produk legislasi pemerintah.

Pendidikan di berbagai daerah di Indonesia selama ini adalah imple­ mentasi sistem pendidikan nasional,

baik yang diterapkan di sekolah maupun di madrasah. Karena itu, tidak heran kelemahan-kelemahan mendasar yang terjadi dalam upaya pelaksanaan sistem pendidikan pada tataran nasional akan berimbas pada implementasinya di daerah.

Masalahnya ialah bahwa kalau daerah ingin meningkatkan mutu pendidikan maka mutu yang dimak­ sudkan itu haruslah menunjuk ke­ pada mutu yang Islami, sedangkan pendidikan nasional bukan sistem yang Islami. Karena itu dalam konteks pembicaraan mengenai mutu, saya kira keberadaan sistem pendidikan Islami itu harus menjadi prioritas untuk dipikirkan.

Sistem pendidikan Islami pada dasarnya adalah pendidikan yang berbasis nilai Islami, yang bersum­ ber pada ajaran agama Islam. Nilainilai Islami itu harus membudaya dalam kehidupan sekolah dan ma­ drasah (school culture). Kurikulum, pengajaran, administrasi sekolah, ruang kelas, lingkungan sekolah, peraturan dan kebiasaan di seko­ lah, kepribadian guru, siswa dan orang-orang di sekolah harus Islami sifatnya. Jadi ciri pendidikan Islami

bukan terletak pada simbol-simbol fisik (adanya mushalla, berjilbab, shalat berjemaah, dll), tetapi pada sejauh mana kehidupan di sekolah dan madrasah dijiwai oleh nilainilai Islami. Selain itu kehidupan dalam keluarga dan dalam masyara­ kat juga harus Islami, karena ketiga lingkungan itu merupakan tri-pusat pendidikan.

Kompetensi Guru Masih Rendah Guru merupakan faktor penentu utama tinggi rendahnya mutu pen­ didikan di sekolah. Karena itu status seorang guru dan status profesi guru harus tinggi. Status guru di Indonesia dinilai masih belum tinggi, baik dili­ hat dari sudut fungsi dan peran guru, maupun dari sudut kesejahteraannya, sehingga secara keseluruhan sosok guru dan profesi guru masih kurang bermartabat. Ini semua tentu sangat tergantung pada kualitas kompetensi guru itu sendiri sebagai anggota pro­ fesi, di samping peran pemerintah dalam pembinaannya. * Pegawai Fungsional Guru Kantor Kemenag Kab.Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung

EDISI 45 l II l Tanggal 24 - 30 September 2014 Minggu siang (21/09), warga Perumnas Way Kandis (PWK), RT 05/LK II Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang menggelar acara pemilihan Pengurus RT 05 periode 2014-2017 .

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Acara yang dilak­ sanakan di Jl. Pulau Raya III terse­ but dihadiri oleh Babinkamtibmas Kelurahan Perumnas Way Kandis Irianto, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus RT 03 Edy Haryono, serta tamu undangan lain­ nya. Sedangkan Lurah Perumnas Way Kandis maupun stafnya, serta ketua Lingkungan II, tampak tidak hadir padahal acara ini merupakan acara yang di programkan walikota Bandar Lampung Herman HN. Pada kesempatan itu, ketua Pa­ nitia pemilihan, Ir.Desmon dalam laporannya mengatakan, bahwa dasar dari penyelenggaraan pemili­ han pengurus RT 05/LK II PWK ini yakni mengacu pada Perwali No. 6 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang pembentu­ kan Rukun Tetangga, dan men­ gacu pada Surat Lurah PWK No. 148.05.30.11.1003. tertanggal 6 April 2011 tentang massa jabatan pengurus RT.05 yang sudah habis atau berakhir pada 6 April 2014.

Dikatakannya, pemilihan ini juga berdasarkan hasil rapat warga tertanggal 19 Agustus 2014 tentang

Warga RT 05 PWK Gelar Pemilihan Pengurus RT

pembentukan panitia pemilihan pengurus RT 05/LK II Periode 2014-2017.

Disisi lain Desmon juga mel­ aporkan bahwa maksud dan tu­ juan dilaksanakannya pemilihan kepengurusan RT 05 ini yakni dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemer­ intah, pembangunan dan kema­ syarakatan tingkat kelurahan dalam wilayah kota Bandar Lampung, hingga perlu dibentuknya pengurus

Rukun Tetangga (RT). “Pemilihan dilakukan dengan cara langsung dan demokrasi oleh warga RT 05/LK II PWK, dengan ketentuan yakni memilih ketua, sekretaris, dan ben­ dahara,” jelasnya lagi.

Adapun tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, sambung Des­ mon, yaitu kita telah melaksanakan sosialisasi dan pendataan mata pilih mulai tanggal 20-25 Agustus 2014 dengan memperoleh 126 mata pilih. Serta tahapan lainnya den­ gan melakukan penjaringan calon pengurus RT 05/LK II pada tanggal 26 -30 Agustus 2014, hingga pene­ tapan dan mensosialisasikannya terhadap warga yang kita lakukan pada tanggal 1- 6 September 2014.

Menurut Desmon, pemilihan yang dilaksanakan pada Minggu 21 September 2014 ini, tentunya akan menetapkan pengurus RT 05 yang baru berdasarkan suara terbanyak.

Sedangkan mengenai sumber dana yang dihimpun untuk kegiatan tersebut murni hasil dari swadaya warga RT 05, pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Fokus Lampung, dari 3 kandidat calon pengurus RT 05, yakni M.Kabul, Argalingga, serta Meilan Syafari yang merupakan calon incamben, Muhammad Kabul meraih suara terbanyak yakni dengan perolehan 98 suara, sedangkan Argalingga memperoleh 9 suara, dan Meilan Syafari memperoleh 17 suara dari 126 surat suara.

Terpisah, Toni.SH selaku tokoh

warga RT 05 mengapresiasikan atas terlaksananya pemilihan ini dan mengucapkan selamat kepada pen­ gurus RT 05 yang baru saja terpilih.

Toni berharap, kiranya pemilihan pengurus RT ini jangan dijadikan sebuah bomerang permusuhan bagi yang kalah dan menang. Mari kita sama-sama mendukung semua program kerja pengurus RT 05 yang baru, serta kita lebih tingkatkan lagi kerukunan dan kekeluargaan sesama warga RT 05 ini, sehingga

tercipta warga RT 05 yang aman, nyaman, damai, dan tentram.

Muhammad Kabul, pengurus RT 05 terpilih, diakhir acara me­ nyampaikan ucapan terimakasih kepada semua warga RT 05 yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai pengurus RT 05 yang baru. “Saya mengucapkan terimakasih kepada warga RT 05 yang telah memberikan kepercay­ aan kepada saya. Apa yang telah diamanahkan kepada saya, akan saya laksanakan sesuai dengan tu­ gas, pokok, dan fungsi saya sebagai pengrus RT 05,” ujar Kabul.

Ditanya soal program kerja kede­ pan sebagai pengurus RT 05 yang baru, M Kabul mengatakan akan melanjutkan program kerja pengurus RT 05 yang lama. “Saya akan melan­ jutkan program kerja pengurus RT 05 yang lama dan akan melakukan pembenahan struktur kerja yang selama ini dikeluhkan warga RT 05 tidak jalan. Semua program pem­ bangunan RT 05 akan saya lakukan demi kemajuan RT 05 kedepan.

Namun semua program kerja dapat dlaksanakan setelah Surat Keputu­ san (SK) saya terima,” ucapnya. (bf)