EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
1
EDISI 36 l II l Tanggal 14 - 20 Mei 2014
.
UTAMA Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung telah menerima pengaduan masyarakat terkait pemberhentian kepala sekolah yang diduga tidak sesuai prosedur yang dialami oleh beberapa kepala sekolah baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Lampung Zulhelmi. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Lebih lanjut Zulhelmi menjelaskan, pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 WIB, beberapa kepala sekolah dari Kabupaten Lampung Tengah yang enggan disebutkan namanya mendatangi Ombudsman untuk membuat laporan. “Mereka (mantan kepsek,red) Jumat (02/05) sudah membuat laporan, dan sekarang sedang kita analisis apakah sudah memenuhi syarat formil dan subtantifnya,” jelas Zulhelmi. Selain itu menurut Zulhelmi, pelapor mengeluhkan kebijakan
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
n Bila Masuk Wewenang Ombudsman
2
Kita Akan Bentuk Tim
Bupati Lampung Tengah, Hi.A. Pairin,S.Sos, yang diduga sudah sewenang-wenang, pasalnya pelapor merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak pernah mengetahui alasan pemberhentiannya tersebut. “Pelapor mengaku tidak tau dasar pemberhentiannya, menurut mereka sebelumnya tidak ada surat peringatan atau semacamnya. Pelapor mengatakan bahwa hal ini (tindakan melapor ke Ombudsman) mereka lakukan bukan berarti mereka tidak loyal pada pimpinan, tapi sudah seharusnya atasan berlaku bijak dan berdasarkan ketentuan dalam bertindak. Apalagi mereka ini pejabat di lingkungan pendidikan, janganlah diperlakukan dengan tidak mendidik” jelas Zulhelmi menyampaikan keluhan Pelapor. Menurut Zulhelmi, Ombudsman sesuai UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. “Kita akan tindaklanjuti laporan tersebut sesuai fungsi, tugas dan kewenangan Ombudsman. Namun, sebelumnya pengaduan masyarakat tersebut akan kita pelajari terlebih dahulu substansinya apakah pengaduan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil
Penerbit : CV Multidaya Prima Abadi Pemimpin Umum : Suprapto Pemimpin Redaksi/ Perusahaan : Benny Faizal Dewan Redaksi : Arifin Nur, SH, Drs. Sobirin, Drs. Hi. Hariyanto, M.Si, Drs. Manan Zami Usman Ariyono, Tino Sudjadi Staf Redaksi : Ibnu Hajar, Wagiman, Teddy Irawan, Hadi Pramono, Rinmah Yuni, Triadi Pramono, Jauhari. AH, Singgih Bandar Lampung : Veliyan Sentosa, Aman Toga Ima Harmalu S, Hefrial Aziz Ali KM Biro Lampung Selatan : Sholahuddin (Kabiro), Bambang Suprapto Biro Lampung Timur : HS. Raja Bandar (Kabiro), Fauzi Iskandar, Abdul Mutholip, Muhyin Biro Pesawaran : Khaidir Biro Tulang Bawang : Edi Kanter Biro Tanggamus : Andri Yuspeni Biro Lampung Utara : Djunaidi. TH (Kabiro) Biro Pringsewu : Wagiman, SE (Kabiro) Biro Lampung Barat : Samsul Hadi Biro Pesisir Barat : Samsul Hadi Divisi Pemasaran dan Iklan : Hefrial Aziz Ali KM Keuangan : Novita Desain : Orsan Rekening : Bank Mandiri No. 1140004932813 an. Benny Faizal ; Bank BRI No. 009801049311502 an. Benny Faizal Alamat : Perum Way Kandis Jl. Pulau Raya 3 No. 46. Telp: 0721 9914027 ; E-mail : fokuslampung@yahoo.co.id Percetakan : Media Tanjung Karang (Isi di luar tanggung jawab percetakan) Wartawan Fokus Lampung dilengkapi kartu ID Card/ Surat Tugas serta terdaftar dalam box redaksi.
sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku,” ujarnya. Namun, dalam hal ini, Zulhelmi menegaskan, bahwa Ombudsman akan bekerja secara profesional dan independen. Kalau sudah selesai dilakukan pemeriksaan formil dan subtantif, dan ternyata masuk dalam wewenang ombudsman, maka akan segera diben-
tuk tim untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut,” ungkapnya. Selain itu masih menurut Zulhelmi, bila laporan tersebut masuk dalam kewenangan Ombudsman, makan Ombudsman
R.I. Perwakilan Lampung akan mengirimkan surat permintaan penjelasan atau klarifikasi kepada pejabat berwenang yang dilaporkan terkait kebenaran pengaduan masyarat tersebut. “Kami akan minta klarifikasi kepada pejabat yang berwenang di Lampung Tengah terkait pengaduan 3 orang pelapor tersebut, atau bahkan bila perlu, kami akan melakukan investigasi lapangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (bf)
Pemerasan Siswa Sekolah Favorit Dilaporkan ke Ombudsman
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung menerima laporan terkait pemerasan dan kekerasan terhadap siswa. Pemerasan itu terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri favorit di Kota Bandar Lampung. Hal itu disampaikan Zulhelmi dalam siaran persnya pada Kamis (25/4) sore di Kantor Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung Dijelaskan Zulhelmi, bahwa hari ini (kamis.red), Ombdusman menerima pengaduan dari orang tua siswa terkait pemerasan siswa kelas VII di salah satu SMP Favorit di Bandar Lampung. “Pelaku pemerasan adalah siswa dari sekolah yang sama,” jelas Zulhelmi. Menurut Pelapor, bahwa kekerasan acapkali dilakukan bila anaknya enggan untuk menuruti permintaan siswa yang melakukan pemerasan tersebut, sambung
Zulhelmi. Terkait laporan tersebut, Zulhelmi menjelaskan, bahwa Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung akan bertindak sesuai dengan kewenangan. ”Dalam hal ini, Ombudsman akan menindaklanjuti dengan melihat pada kelalaian Kepala Sekolah dalam mengawasi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kejadian berlangsung di sekolah, selama jam sekolah, karena itu Kepala Sekolah masih bertanggung jawab penuh dalam hal ini,“ tegas Zulhelmi. Zulhelmi sangat menyayangkan kejadian yang berdasarkan keterangan Pelapor telah berlangsung selama 1 semester di sekolah tersebut. Menurut Zulhelmi, tidak sepantasnya dunia pendidikan ternodai oleh tindakan pemerasan. Apalagi sampai terdapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa dari sekolah itu sendiri. ”Selama 1
semester, siswa korban pemerasan diam saja karena merasa takut. Bagaimana dapat memperoleh pendidikan dengan baik jika dalam prosesnya saja siswa mengalami tekanan seperti ini.” kata Zulhelmi. Ditanya mengenai sekolah yang menjadi tempat peristiwa pemerasan, Zulhelmi belum mau membuka terkait hal itu. ”Berdasarkan informasi Pelapor, pihak sekolah berjanji untuk menindaklanjuti hal ini, paling lambat Senin depan.” Jelas Zulhelmi. Oleh karenya, sesuai ketentuan Ombdusman, kami tetap menghargai dan menunggu proses penanganan pengaduan dari instansi yang bersangkutan, namun kami akan tetap memantau penanganannya. ”Kita tunggu saja perkembangannya, jika belum ada tindak lanjut yang signifikan, maka kami akan turun langsung kelapangan,“ tegas Zulhelmi. (bf)
Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa opini, artikel, tulisan ilmiah dan tulisan lainnya. Panjang tulisan maksimal tiga halaman kertas ukuran quarto dengan disertai identitas diri (bila perlu disertakan juga pas foto). Redaksi berhak mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa merubah isinya. Setiap tulisan yang masuk tidak akan dikembalikan.
UTAMA Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung akhirnya melayangkan laporan hasil pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran dalam penerimaan CPNS Tahun 2013 dari jalur honorer K-II di Provinsi Lampung ke Ombudsman R.I. di Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Lampung Zulhelmi dalam press realesenya kepada awak media, Kamis (24/04).
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
n Penerimaan CPNS K-11
3
Ombudsman Temukan Adanya Kejanggalan
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Zulhelmi menjelaskan Ombudman R.I. Perwakilan Lampung telah menerima sebanyak 8 laporan masyarakat yang mewakili puluhan terkait dugaan pelanggaran dalam penerimaan CPNS Tahun 2013 dari jalur honorer K-II, “Laporan masyarakat yang sudah kita terima ada di SMPN 1 Gunung Sugih, SDN 1 Sawah Brebes, SDN 2 Perumnas Way Halim, RSUD Abdoel Moeloek, SDN 1 Komering Putih, SMAN 1 Abung Barat, dan SMPN 1 Gunung Agung.” Jelasnya. “Serta 1 laporan di SDN 2 Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah namun berdasarkan hasil investigasi tidak terbukti,” sambungnya. Dijelaskan Zulhelmi, Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung hanya diminta oleh Ombudsman R.I untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan proses penerimaan CPNS K-II yang dilaporkan ke Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung sedangkan mengenai sanksi akan ditentukan sendiri oleh Tim Terpadu Pusat, “Hasilnya sudah dikirim ke pusat kemarin, kita memang menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam
dokumen persyaratan administrasi honorer K-II seperti dalam SK pengangkatan, daftar hadir, bukti pembayaran honor, dan SK penugasan. Itu terkait masa kerja sebagai honorer,” ujarnya. Selain itu, masih menurut Zulhelmi, pada saat melakukan investigasi, Tim dari Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung tidak mengalami kendala-kendala di lapangan. ”Kami mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung, Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, dan Bupati Tulang Bawang Barat yang telah menfasilitasi sehingga pemeriksaan kepada terlapor dan para saksi dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LBH Bandar Lampung selaku NGO yang bekerja sama dengan Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerimaan CPNS dari jalur honorer K-II,” tuturnya. Zulhelmi menegaskan bagi kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus ekstra berhati-hati pasalnya ada sanksi administratif dan pidana dalam surat pernyataan tanggung jawab
mutlak dalam pengajuan penetapan NIP CPNS kepada BKN, “Harus dipastikan tidak ada satupun honorer K-II yang lulus CPNS dalam pemberkasannya menggunakan data dan persyaratan yang tidak sah,” ujarnya. Menurutnya, Ombudsman memang tidak langsung memberikan sanksi apabila ada pejabat atau kepala satker yang diduga terlibat
tetapi akan diberikan sanksi oleh atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila terbukti. ”Secara administratif bagi para pejabat atau atasan langsung dari honorer yang terlibat dalam pemalsuan data dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan bisa juga dikenakan sanksi pidana bilamana terdapat unsur ke-
sengajaan dalam memalsukan datadata CPNS K-II dapat digolongkan melanggar pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 263 KUHP,” ungkapnya. Sedangkan, lanjut dia, Khusus masalah CPNS K-II, itu merupakan domain pemerintah pusat, maka hasil pemeriksaan telah kami serahkan ke Tim Terpadu Pusat melalui Ketua Ombudsman R.I, pungkasnya. (bf)
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan pengawasan terhadap penerimaan Brigadir Polri di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2014 yang sekarang sudah memasuki tahap Pemeriksaan Kesehatan Tahap I. Lebih dari 7.000 orang sudah mendaftar, sementara kuota Lampung yang ditetapkan Mabes Polri sebanyak 434 orang, rinciannya 202 orang untuk polisi wanita dan 232 orang untuk polisi pria. Kepala Perwakilan Ombudsman
RI Provinsi Lampung Zulhelmi menuturkan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik telah berkoordinasi dengan Polda Lampung dalam pengawasan tersebut. “Kita mendapat perintah Ketua Ombudman RI untuk mengawasi penerimaan Brigadir Polri di Lampung, dan Kita sudah bertemu dengan Kepala Biro SDM Polda Lampung Kombespol Agung Julianto Jumat (25/04) kemarin,” paparnya, Selasa (29/04). Menurut Zulhelmi, Kapolda
telah berkomitmen bahwa penerimaan Brigadir tahun ini akan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi peserta. “Kapolda sudah menyatakan kalau penerimaan tahun ini akan bebas dari KKN, tidak memenuhi kuota tidak masalah, misalnya kuota Polwan 202 orang yang diterima, tapi kalau yang memenuhi syarat cuma 190 orang, ya itu yang diterima,” ujarnya. Zulhelmi juga menjelaskan jika pengawas dari Ombudsman R.I. nantinya akan dibekali dengan ID
Card dari Polda Lampung sebagai pengawas. Zulhemi meminta kepada semua pihak agar turut serta dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan jika ada temuan atau kejanggalan dalam penerimaan tersebut, Kalau masyarakat mengetahui ada pelanggaran, silahkan lapor Ombudsman RI Perwakilan Lampung, temuan
pasti akan ditindaklanjuti dan nama pelapor akan dirahasiakan. “Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelamar agar jangan mudah percaya pada oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab apabila menawarkan dapat lulus tes Brigadir Polri dengan membayar sejumlah uang,” pungkasnya. (bf)
Ombudsman Ajak Masyarakat Lampung Aktif Awasi Penerimaan Polisi
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
POLITIK
Presiden Baru Harus Wujudkan Transparansi Sampai Pelosok
4
Calon Presiden dan wakil presiden yang baru nantinya harus mampu mewujudkan transparansi penyelenggaraan negara dan pemerintahan hingga ke pelosok daerah. Sebab, dengan begitu maraknya kasus-kasus penyelewenangan jabatan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat diminimalisir. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi Komisi Informasi Provinsi SeIndonesia (FORKIP), Juniardi, dalam siaran persnya yang diterima Kamis (24/4). “Transparansi penyelenggaraan negara dan pemerintahan salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sampaikan kepada masyarakat informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat dan serta merta. Misalnya, agenda kegiatan, rencana dan laporan keuangan, kinerja, prosedur pelayanan publik, dan sebagainya,” papar Juniardi yang juga Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung. Menurutnya, praktek KKN di daerah jauh lebih marak dan berserak. Seperti fenomena gunung es bahwa yang selama ini tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil. Yang sederhana di kelurahan misalnya, perijinan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) seharusnya ditempel
bagaimana caranya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan ijin. “Dengan begitu, tidak ada pungli dan semacamnya,” tukas dia. Alumni Magister Hukum Unila ini menilai, transparansi hanya dapat diwujudkan dengan goodwill atau keinginan kuat dari pimpinan para penyelenggara negara. “Zaman sudah sangat canggih, manfaatkan teknologi secara maksimal untuk transparansi pemerintahan. Ada twitter, facebook, youtube. Tidak hanya website dan media konvensional lainnya,” tambahnya. Lagipula, lanjut Juniardi, Indonesia di akhir tahun lalu duduk sebagai chairman di Open Government Partnership. Organisasi negaranegara yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi. Ini harus dibuktikan dengan praktiknya di dalam negeri. Kalau berbicara PR NKRI, sangat banyak sekali. Banyak yang harus dibenahi, diperbaiki sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan. Yang jelas, transparansi harus
Juniardi sampai ke pelosok tanah air, kemakmuran, dan pendidikan bagi masyarakat juga harus merata diseluruh Indonesia. Kebijakan-ke-
bijakan pemerintahan harus berpihak pada masyarakat. (bf)
Wabub Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
LAMPUNG BARAT (Fokus Lampung) - Wakil Bupati (Wabub) Lampung Barat, Drs. Makmur Azhri, menyampaikan langsung jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Barat pada rapat paripurna pembahasan rencana peraturan daerah (Ranperda) tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten setempat, yang digelar di Aula DPRD beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Makmur Azhari berterima kasih kepada lima fraksi antara lain, fraksi lambar bersatu , PDIP, Demokrat, PAN, dan Karya Baru Indonesia Raya yang telah mendukung perubahan Perda, yang disampaikan masingmasing fraksi pada rapat paripurna
pembahasan beberapa waktu lalu. “Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, dalam kesempatan ini dapat kami jelas kan bahwa dalam penyusunan ranperda tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, telah berdasarkan dan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, serta perundang-undangan lainnya,” Ungkap Makmur Penjelasan selanjutnya, mengenai pemekaran Pesisir Barat yang secara otomatis mempengaruhi luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah anggaran, dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistic (BPS), jumlah penduduk Lambar sebanyak 311.755 jiwa, luas
wilayah 2.064.40 hektare (Ha), sedangkan jumlah APBD Rp 420 Miliar. “Dengan variable tersebut maka Lambar berdasarkan pasal 21 ayat (2) masuk dalam kategori nilai antara 40 sampai dengan 70, maka besaran organisasi perangkat daerah yang dapat dapat dibentuk oleh Lambar, yakni sekretariat daerah tiga asisten, sektariat DPRD, dinas paling banyak 15 dan lembaga teknis daerah paling banyak 10,” jelasnya Terus dia, jawaban pemerintah juga mengenai dasar utama penyusunan perangkat daerah, adalah adanya urusan wajib dan urusan pilihan, hal ini sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, tidak berarti setiap penan-
Suasana Pembahasan Ranperda organisasi dan tata kerja perngkat daerah oleh Badan Anggaran DPRD Lambar
ganan urusan pemerintah harus diwadahi kedalam organisasi tersendiri. “Dalam prinsip kelembagaan yang diatur dalam PP.41 Tahun 2007 dimaksud untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien,
efektip, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah , dan menjamin terselenggaranya kordinasi integrasi, sinkronisasi, dan komunikasi antara pusat dan daerah,” pungkasnya. (Sul)
DPRD Kabupaten Barito Selatan Sambangi Lamsel
LAMPUNG SELATAN (Fokus Lampung) - Sekda Kabupaten Lampung Selatan Ir.Sutono,MM Memberikan Sambutan dan Ucapan Selamat Datang Kepada Rombongan DPRD Kabupaten Barito Selatan Saat Acara Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rajabasa Kantor Bupati Kab. Lampung Selatan. Selasa(29/04). Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Selatan di sambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Dalam kunjungannya, ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Hi.Hasanuddin Agani menilai Perkembangan di Kabupaten Lampung Selatan sangat Signifikan dilihat dari APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya, begitu pula dilihat dari potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan pu memiliki kelebihannya masing-masing. Hasanuddin Agani berharap Kabupaten Barito Selatan kiranya dapat berkembang seperti halnya Kabupaten Lampung Selatan. (Slh/hms)
POLITIK Ketua DPD II partai Golkar Subhan Effendi, mengatakan Partai Golkar akan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. “Kami akan melaporkan kecurangan yang terjadi di lapangan ke Panwaskab dan Gakumdu, namun tidak semua masalah kita laporkan, hanya beberapa item saja,” ucap Subhan, Rabu (30/4). PRINGSEWU (Fokus Lampung) - Selain itu Subhan juga mengancam akan membawa masalah tersebut ke DKPP (dewan kehormatan pemantau pemilu), dan juga ke MK (makamah konstiusi). Dia mengungkapkan ada unsur yang mengarah ke MK yakni kecurangan yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif). “Kami sedang pelajari, jika ternyata dari kasus-kasus ini memenuhi unsur tindak pidana umum, maka akan kita laporkan ke polisi. Kami minta kepada teman-teman wartawan bersama-sama ke Panwas mengekpos kasus yang akan dilaporkan,“ pintanya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pringsewu Maryanto mengatakan pihaknya juga menerima laporan kecurangan dari para saksi dan caleg asal partainya. “Dilapangan banyak terjadi penggelembungan suara yang diakukan oleh salah satu partai. Kemudian ada juga pengurangan suara. Perbuatan ini dilakukan seraca terstruktur, sistematis dan masif,” terang
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
5
n Dugaan Tindak Kecurangan Pileg
DPD Partai Golkar “Ancam” Lapor ke DKPP dan MK
Maryanto. Ungkapan kekecewaan juga disampaiakn Ketua DPC Gerindara Kabupaten Pringsewu, akibat tidak diberi kesempatan guna menyampaikan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu dalam kesempatan acara yang di gelar KPU Pringsewu pada 30 April yang lalu di Grojogan Sewu. “Kita sangat kecewa dengan jawaban KPU yang mengatakan untuk penyampaian keberatan dari Parpol peserta pemilu ada ruang khusus, bukan pada acara hari ini. Tapi mereka tidak dapat mengatakan kapan dan dimana?,” ujarnya ketika dikonfirmasi via ponsel genggamnya. Terpisah, Ketua Panwaskab Pringsewu Afrizal saat dikonfirmasi mengatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Hanya saja lanjut dia, pihaknya akan memilah laporan yang sangat urgen. “Kami akan menindaklanjuti semua laporan tentang kecurangan ini,” katanya. Terkait laporan yang disampaikan Partai Golkar kepada Panwaslu lanjut Afrizal, akan melakukan kajian lebih dahulu terhadap laporan tersebut. “Kita akan pelajari dulu, apa laporan yang disampaikan partai golkar, setelah itu baru kita simpulkan, apakah memenuhi unsur atau tidak. Sebab, bentuk pelanggaran itu bermacam-macam seperti pelanggaran administrasi, sengketa pemilu, pelanggaran tindak pidana
Herman Bawor pengurus DPD partai Golkar saat menyerahkan dugaan penggelembungan suara kepada Afrizal ketua Panwaskab pringsewu pemilu,“ paparnya. Menanggapi pernyataan Ketua DPD II Partai Golkar Pringsewu, Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Warsito mengatakan bahwa KPU sudah melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. “Ini kan karna mereka tidak puas dengan hasil perolehan suara yang didapat partai mereka, nyatanya partai–partai lain tidak ada yang komplin. Sementara, terkait pengusiran caleg tersebut, karna memang yang punya hak suara
dalam rapat hanya saksi saja sesuai instruksi dari KPU,” ucapnya. Acara yang digelar di Grojogan Sewu lanjut Warsito bertujuan guna mengsingkronisasikan daftar pemilih (DPT) yang ada di kabupaten dengan data SIDALIH (system pendataan pemilih) yang ada di KPU pusat. “Kalau memang ada orang yang punya bukti kalau kami (KPU-red) sudah melanggar, silahkan saja laporkan kami sesuai dengan mekanisme ke lembaga yang berwenang, baik itu panwas
maupun MK,” tegas Warsito. Warsito mengakui, banyak partai dan juga caleg yang menawari anggota KPU uang dengan jumlah yang besar untuk melakukan kecurangan. “Bahkan, kami juga sampai di intimidasi supaya mau melakukan apa yang mereka kehendaki,” pungkasnya. Sementara itu, rencananya, hari ini, puluhan massa dan caleg yang merasa sudah “didzalimi” akan menggelar demo di Kantor KPU dan Panwaskab Pringsewu. (man)
LSM JAK : Panwaslu Jangan Hanya Umbar Janji
PESAWARAN (Fokus Lampung) - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pesawaran di harapkan tidak hanya mengumbar janji dan memberikan angin surga kepada masyarkat dalam mengungkap setiap kasus dugaan pelanggaran pemilu, baik itu kasus yang berdasarkan laporan dari masyarakat maupun kasus dugaan pelanggaran pemilu yang di laporkan berdasarkan temuan, hal ini di katakana oleh Fabian selaku ketua LSM JAK Kabupaten Pesawaran beberapa waktu yang lalu. “Kita meminta kepada Panwaslu untuk sungguh-sungguh menidak lanjuti semua laporan dugaan pelanggaran pemilu, terutama terhadap kasuskasus pelanggran yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Menurut Fabian, dalam hal ini PANWASLU harus berani dan tegas, karna harapan masyarakat terhadap hasil pemilu yang bersih ada di tangan mereka sebagai lemabaga yang di beri kewenangan. Selain itu masih menurut Fabian, PANWASLU jangan sampai melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tindak pidana pemilu, terutama kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan publik, seperti kasus dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Punduh
Pidada dan kasus dugaan money politik yang terjadi di kecamatan kedondong, ujar Fabian Disisi lain Fabian menilai kinerja PANWASLU Kabupaten Pesawaran selama ini di nilai tidak tanggap terhadap kejadaian-kejadian dan kecurangan yang di lakukan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk ,mencapai tujuannya di dalam pemilu legislatif dan pemilihan gubernur lampung tahun 2014 ini. “Anggota PANWASLU adalah orang – orang yang hebat, karna mereka di pilih melalui seleksi berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, jadi buktikan dong oleh mereka, bahwa mereka mampu dan sanggup menjalankan tugas secara profesional, jangan melempem kayak kerupuk di siram air “ imbuhnya. Dimana sebelumnya ketua PANWASLU Kabupaten Pesawaran Septawandra, berjanji akan segera menindak lanjuti semua dugaan pelanggaran yang telah di laporkan oleh masyarakat maupun kasuskasus dugaan pelanggaran yang sifatnya temuan oleh panwas itu sendiri, hal ini di katakannya di hadapan para insan Pers saat konfirmasi terkait adanya tudingan dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik yang menuduh lembaga ini tidak serius di dalam menan-
gani kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, di kantor Panwaslu peawaran. “Semua kasus dugaan pelanggran pemilu yang masuk di kita sudah kita tangani, tapi perlu di ketahui ini kan tidak mudah, butuh proses dan waktu panjang untuk mengumpulkan bukti dan saksi agar kasus tersebut memenuhi unsur yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pemilu, tapi ada beberapa kasus yang kita prioritaskan untuk segera kita selesaikan yaitu kasus dugaan penggelembungan suara di punduh pidada dan kasus dugaan Money Politik di Kecamatan Kedondong karena dua kasus ini yang hampir selesai dalam pengumpulan bukti –bukti, jadi kami berharap masyarakat dapat bersabar dan memaklumi karna kami juga tenaganya kan terbatas” kata Septawandra. Terpisah ketua Panwascam Kecamatan Kedondong Matromzan kepada Koran ini mengatakan sudah melaporkan temuan kasus dugaan Money Politik yang terjadi di wilayahnya kepada Panwaslu kabupaten. “Laporan temuan sudah kita sampaikan ke Panwaslu beserta barang bukti dan pernyataan dari para saksi, dan bukti-bukti tambahan beserta saksi-saksinya yang baru sudah kita sampaikan ke Pan-
wawsli terkait kasus dugaan Money Politik yang di lakukan oleh salah satu tim sukses dari Caleg DPRD Kabupaten dari partai demokrat atas nama Rikarlini dengan No urut 3 daerah pemilihan 3 , dan kami Panwascam bersama-sama dengan PPL (panitia pengawas lapangan ) akan terus mencari bukti-bukti baru dan saksi, sebab pengungkapan kasus ini sangat penting bagi kami untuk menepis anggapan masyarakat yang menilai kami tidak bekerja dengan profesional,” jelasnya. Sementara itu ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Kedondong, Busro ketika di konfirmasi di ruang kerjanya terkait kasus dugaan Money Politik yang di lakukan oleh salah seorang Caleg yang di usung
oleh partainya mengatakan, menyerahkan persoalan ini kepada Panwaslu untuk memprosesnya. “Jujur saja kita sangat malu dengan kejadian ini karna ini menyangkut elektabilitas partai, maka kami meminta kepada Panwaslu untuk segera mengungkap kasus ini, sebab kami tidak mau nama partai kami hancur di mata masyarakat garagara ulah satu orang, karna ini jelas akan berpengaruh kepada citra partai, padahal sebentar lagi kita akan mengikuti pemilu Pilpres, tapi jika tidak terbukti kami harap Panwaslu juga dapat memberikan keterangan kepada masyrakat untuk nama baik partai kami dan calegnya,” pinta Busro. (man)
PEMERINTAHAN
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
6
Walikota Bantu Perbaikan Jalan Pramuka
Langsung turun kelapangan merupakan ciri khas dari Walikota Bandar Lampung, Herman HN. Giliran kemarin, orang nomor satu di kota Bandar Lampung ini lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalan rusak yang ada di Jalan Pramuka. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Selain banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap rusaknya di Jalan Pramuka, sidak yang dilakukan Walikota Herman HN, kemarin pada Rabu (23/4) lalu menjadi salah satu pendorong Dinas PU Provinsi Lampung untuk benahi jalan tersebut. “Jalan Pramuka ini memang jalan milik provinsi, tapi karena kondisinya sudah rusak parah dan masyarakat taunya kan ini tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung. Makanya saya segera ambil tindakan untuk memperbaikinya,” kata Herman HN saat meninjau perbaikan jalan di Jalan Pramuka. Walikota berharap, nantinya seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung ini dapat menikmati jalan yang bagus tanpa ada lubanglubang yang membahayakan pengguna jalan. Tahap awal pembenahan jalan rusak kini dimulai dari Jalan Pramuka. “Namun nantinya, secara bertahap semua jalan di Bandar Lampung akan diperbaiki semua,” tuturnya. Disinggung mengenai anggaran pembenahan jalan rusak yang berada di Jalan Pramuka, yang bila dilihat dari Garis Sempadan Jalan (GSJ), jalan tersebut merupakan
jalan provinsi, bukanlah jalan kota. “Kalau di Jalan Pramuka ini, sementara kita kasih sabes dulu, biar masyarakat enggak ngeluh saat melintas di Jalan Pramuka. Perbaikan ini pakai anggaran APBD tahun ini, kita bantu. Bentuknya hibah kepada Pemerintah Provinsi,” jelas Herman HN yang juga mantan Kadispenda Provinsi Lampung ini. Sementara, sambung dia, untuk kerusakan di jalan-jalan lainnya, pihaknya menyatakan, bahwa pemprov sudah berjanji tahun ini akan melakukan perbaikan jalan tersebut. Seperti salah satu jalan rusak yang berada di Jalan Tirtayasa, seluruh jalan rusak sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi sebesar Rp 3 Miliar. “Untuk Jalan Tirtayasa, tahun ini akan diperbaiki, janji pak Gubernur kan sudah dianggarkan Rp3 miliar. Tapi dengan dana sebesar itu, jalan di Tirtayasa belum bisa bagus secara maksimal. Makanya, kita belum bisa menerima pelimpahan jalan tersebut dari Pemprov ke Pemkot,” tambahnya. Di lain pihak, salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam hal pembenahan jalan rusak di Kota Bandar Lampung, Ibrahim Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung,
meminta masyarakat bersabar. Karena saat ini pihaknya mengaku masih melakukan proses tender. “Kami pastikan perbaikan jalan-jalan protokol yang rusak pada bulan Mei, karena saat ini dalam proses tender,” ujar Ibrahim, kemarin. Ia menyatakan dengan singkat, bahwa jika proses tender sudah selesai dilakukan, pihaknya berjanji akan langsung mengerjakan pembenahan jalan rusak tersebut. “Kalau proses tendernya sudah selesai, pasti akan langsung kita laksanakan pengerjaan perbaikan jalannya. Yang pasti semua jalan akan kita perbaiki,” pungkasnya. Sementara itu, Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung apresiasikan Pemerintah Kota Bandar
Lampung membantu perbaikan jalan Pramuka, Rajabasa yang kini sedang mengalami rusak parah akibat kendaraan berat yang melebihi kapasitas. “Ya, kita apresiasi Pemkot perbaikan jalan Pramuka itu. Bukan kita tidak mau melakukan perbaikan, ini kan masih tender dan dana juga dari APBD 2014,” kata Dinas Bina Marga (DBM) provinsi Lampung Ali Rahman, Rabu (23/4). Ali menambahkan, pihak provinsi tidak ingin dianggap melalaikan tugas perbaikan jalan lintas tengah tersebut. Hanya saja untuk jalan Pramuka itu memang sering mengalami kerusakan akibat beban truck yang melebihi kapasitas, sehingga terjadi gompelan yang
mengakibatkan kubangan ketika hujan melanda Lampung. “Kita sudah memperingatkan untuk infrastruktur, apalagi jalan di Lampung ini kan rawan banyak kendaraan yang melintas dari manamana maka pak gubernur membuat surat keputusan (SK) untuk pengendara agar tidak melintas dengan beban max 20 ton, tetapi ini tidak di indahkan oleh pengendaranya,” ucapnya. Menurutnya, untuk perbaikan jalan pramuka akan menelan dana berkisar miliaran, dan butuh perbaikan yang agak lama. Akan tetapi pihak DBM akan berjanji dan akan melakukan berkoordinasi dengan pihak Pemkot untuk perbaikan jalan provinsi ini. “Kalau masalah dana pasti miliaran, dan kita akan melakukan percepatan tender tersebut kalau dana dari APBD sudah pasti ada untuk infrastruktur akan tetapi kan ini masih susah di cairkan karena pemenang tender saja belum ada. Sementara jalan yang ada di provinsi ini sudah banyak yang rusak. Maka nanti jika pihak pemkot mau memabantu ya, kita akan melakukan koordinasi dengan mereka (Pemkot, Red),” pungkasnya. (Aman Toga/hms)
Gelar Expo Hingga Hiburan Rakyat
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Hari jadi Kota Bandarlampung semakin dekat, persiapan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bandarlampung ke-332 diawali dengan rapat perencanaan HUT yang dipimpin Sekertaris Kota (Sekkot) Badri Tamam bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandarlampung. Kemeriahan HUT Kota Bandarlampung ke-332 rencananya akan dipenuhi dengan beberapa rangkaian kegiatan. Diantaranya Expo Bandarlampung, Begawi Bandarlampung, Olahraga, dan Hiburan Rakyat. “Ke empat kegiatan itu akan dimulai dari tanggal 10-16 Juni. Dan puncaknya tanggal 17 Juni,” jelas Badri saat ditemui seusai memimpin rapat perencanaan HUT Kota Bandarlampung di Gedung Semergou, (29/4) beberapa waktu lalu. Acara yang bertema “Melalui HUT Kota Bandarlampung Ke-332, kita tingkatkan partisipasi masyarakat untuk memantapkan kualitas pembangunan kota Tapis Berseri yang aman, nyaman, sejahtera, maju, dan moderen” akan berbeda dari tahun lalu. “Kalau dulukan lomba-lomba, namun untuk tahun ini kita akan adakan acara festival, jadi pesertanya nanti sudah dari pakar-pakarnya, contohnya festival memancing, akan ada peserta dari luar seperti dari Bandung,” jelas Badri Tamam. Tidak hanya itu, lanjut Badri, kemeriahan juga sudah mulai ter-
n HUT ke-332 Kota Bandar Lampung
bayangkan dengan akan didatangkannya artis ibu kota. “Yang jelas tahun ini akan lebih semarak, terlebih lagi akan dihadirkannya artis ibu kota Setia Band. Yang jelas, lanjutnya, perayaan HUT ke -322 akan lebih semarak dan meriah. “Yang jelas tahun ini akan lebih semarak, terlebih akan hadir artis ibu kota Setia Band,” ujarnya. Selain itu, lanjut Badri, kegiatan Olahraga akan ada dua lomba yang diajukan, diantaranya lomba senam erobik dan jalan sehat yang berhadiah satu unit mobil yang disiapkan oleh panitia. “Ya rencanannya nanti untuk jalan sehat ada satu unit mobil yang akan disiapkan oleh panitia. Kalau dulukan lomba-loma, namun untuk tahun ini kita akan adakan acara festival, jadi pesertanya nanti sudah dari pakarpakarnya, seperti festival memancing akan ada peserta dari luar seperti dari Bandung,” bebernya. Untuk tepatnya, pihaknya akan mengadakan kegiatan Bandarlampung Expo, Begawi Lampung dan Festival akan dilaksanakan di lapangan Kalpataru. Selain itu, dirinya berharap kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung, khususnya Kota Bandarlampung. “Ini kan kegiatan HUT Bandarlampung, jadi diharapkan warga Kota Tapis Berseri bisa merasakan ini semua,” pungkasnya “Untuk perayaan tahun ini dengan rangkaian kegiatan Begawi Bandar Lampung, Bandar Lampung Expo, Kegiatan Olahraga, dan Hi-
buran Rakyat. Tahun ini juga akan disuguhkan berbeda dari tahun lalu yang hanya lomba-lomba. Sekarang kami adakan festival, seperti kuliner dengan peserta dari luar,” kata Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam di Bandar Lampung, Selasa
siang, 29 April 2014. Dia mengatakan, rangkaian kegiatan HUT Bandar Lampung itu mulai 10 Juni 2014 - 16 Juni 2014. Setelah itu, mereka menggelar paripurna dan upacara di Stadion Pahoman pada 17 Juni
2014. “Tema HUT kali ini, Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Memantapkan Kualitas Pembangunan Menuju Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju dan Modern,” ujarnya. (Aman Toga)
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Asisten I Pemerintahan Provinsi Lampung Piter Syahboedin yang mewakili Gubernur Lampung dalam pembukaan acara Pameran Pangan Nusa Dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional Tahun 2014. Jumat (2/4), Di lapangan merah, JL. Jendral Sudirman. Dalam pembukaan acara PPN dan PPDNR Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Wamendang Bayu Krisnamurthi, Mengatakan Kementerian Perdagangan kembali menyelenggarakan Pameran Pangan Nusa (PPN) ke-9 dan Pameran Pangan Dalam Negeri Regional (PPDNR) ke-4 yang berlangsung pada tanggal 2-5 Mei 2014 di Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dan salah satu ajang mempromosikan UKM pangan nusantara dan memperkenalkan potensi kuliner unggulan dalam negeri. Lanjutnya, Kegiatan PPN dan PPDNR ini bertujuan untuk
mengembangkan dan meningkatkan potensi SDA maupun SDM di daerah yang belum dapat mengolah hasil buminya secara maksimal. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, memaksimalkan potensi pasar dalam negeri, menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan munculnya wirausaha baru yang berkompeten, serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya. Lebih lanjut, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina , menjelaskan bahwa peserta UKM yang berpartipasi dalam pameran ini berjumlah 100 UKM,yang terdiri dari 50 UKM peserta PPN dan 50 peserta PPDNR. Dan pameran ini diikuti oleh 12 provinsi yang berpartisipasi sebagai peserta, yaitu terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo,Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, NTT, DKI Jakarta, Maluku, Kalimantan Barat, Bersama peserta UKM tuan rumah
dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain itu, untuk lebih mendorong potensi kemitraan antara ritel modren dan UKM, akan dilaksanakan Forum Dagang 3 Mei 2014 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Forum Dagang ini merupakan sarana mempertemukan para pengusaha dari provinsi lain (Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat) dengan pengusaha setempat (Bandar Lampung dan sekitarnya), diharapkan agar tercapai hubungan dagang antar peserta. Pelaksanaan PPN dan PPDNR 2014 ini merupakan awal dari rangkaian pameran yang selanjutnya akan dilaksanakan di tiga kota lainnya, yaitu di Purwokerto, Jawa Tengah (23-26 Mei 2014); Malang, Jawa Timur (19-22 Juni 2014); dan sebagai acara penutup, akan dilaksanakan PPN dan PPDNR pada 29 Agustus-1 september 2014 di Lapangan Monas, Jakarta. (Aman Toga)
Wamendag Buka Pameran Pangan Nusa di Bandar Lampung
PEMERINTAHAN Kantor Kesbang Linmas dan Kantor Perijinan Satu Pintu, kini menempati eks kantor bupati di jalan Jendral Sudirman Pringsewu. Kantor tersebut, sebelumnya digunakan sebagai kantor Kecamatan Pringsewu. Dua instansi tersebut menempati Kantor Kecamatan Pringsewu, tidak ada bahasa sewa menyewa.
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
7
Dana Sewa Kantor Perlu Dipertanyakan
PRINGSEWU ( Fokus Lampung) - Berdasarkan pemantauan koran ini, kewenangan untuk menempati perkantoran tersebut mutlak menjadi kewenangan pihak kecamatan. Pada waktu digunakan untuk perkatoran pemkab Pringsewu, dengan perjanjian selama masih dipakai sebagai Kantor Bupati, maka pihak kecamatan disewakan oleh pihak pemkab melalui bagian umum Pemerintah Kabupaten. Tapi bila tidak, perkatoran tersebut mutlak hak kecamatan. Terkait hal itu, menurut Camat Pringsewu Drs. Nang Abidin Hasan mengatakan, penempatan dua instansi yang menempati Kantor Bupati lama, atas izin bupati. Jadi tidak ada sewa-menye-
wa, karena dalam waktu yang tidak lama lokasi kantor itu akan di jadikan ress area Pringsewu. Sementara menurut M. Ikbal salah satu aktifis mahasisawa usai orasi di depan kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (DIdikbudpar) Pringsewu kepada Koran ini mengatakan setiap satker yang belum punya gedung/kantor di komplek perkantoran Pemkab Pringsewu, harus menyewa, karena itu berkaitan dengan anggaran. Tapi kalau hanya menempati se-enaknya saja, hal itu perlu dipertanyakan, Kemana dana untuk sewa gedung? Karena anggaran tahun berjalan belum tutup buku, artinya saat ini masih semester pertama,” tanyanya. M.Ikbal menambahkan, mengenai peraturan bupatinya nomor 26 tahun 2013, tertanggal 16 Oktober 2013 tentang belanja sewa gedung/kantor nilainya Rp30 juta per-tahun dan pemeliharaan kantor sebesar Rp10 juta. Menaggapi hal tersebut, Kepala Kesbang Linmas, Sukarman, S.Pd
saat dikonfirmasi pada koran ini membenarkan bahwa badan yang
dipimpinnya menempati kantor eks Pemkab Pringsewu tidak memakai
menyewa. “Kami memang tidak menyewa,” Aku Sukarman. (man)
KOTA AGUNG (Fokus Lampung) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus memastikan akan segera menerapkan sistem kontrak bagi pegawai yang berstatus honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Menurut Sekretaris Kabupaten Tanggamus Ir. Gunawan Tarwin Wiyatna, SE,MM, cara tersebut berlaku di seluruh Indonesia. “Jadi nanti status pegawai pemerintah itu ada dua kelompok, yakni PNS, dan pegawai dengan sistem Perjanjian Kontrak (PPK). Jadi untuk honorer dan TKS berubah menjadi PPK. Secepatnya kami menerapkan hal itu,” ungkap Gunawan, Jum’at (2/5). Meski sudah pasti diterapkan, namun Gunawan masih belum
mengetahui kapan penetapan waktunya akan dimulai, lantaran pihaknya masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang kemudian didukung dengan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Tanggamus. Jika semua itu sudah keluar, maka pegawai status PPK pun diterapkan. “Dalam PP itu nantinya juga mengatur teknisteknis perubahan dari honorer, TKS menjadi PPK. Apakah diadakan tes atau tidak. Termasuk juga masa kontrak sampai berapa lama dan lainnya,” terang Gunawan. Gunawan juga menambahkan, bagi pegawai honorer dan TKS yang akan menjadi PPK akan tetap dilakukan tes, karena tidak mungkin
jika honorer yang selama ini ada dan TKS langsung bisa menjadi PPK. Jika seperti ini yang terjadi, dia menduga tentu akan ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. “Kalau tidak ada tes, yang dikhawatirkan akan banyak oknum-oknum yang akan memanfaatkan ini. Mereka bisa memuasukan siapa saja untuk menjadi PPK yang akhirnya bukan mengurangi tenaga non PNS, justru akan membengkakannya,” terangnya. Apalagi, diterangkan Gunawan, kalau oknum-oknum itu nanti bermain, seperti meminta uang jasa kepada siapa pun yang mau menjadi PPK. Jika itu yang terjadi, maka mereka yang mendapatkan untung. Namun pemerintah dirugikan kare-
na harus menanggung gaji melalui dana APBD atau dana dinas. “Jadi, kami tegaskan yang bisa jadi PPK itu mereka yang selama ini honor atau TKS bukan orang baru lagi,” katanya lagi. Sekretaris Kabupaten Tanggamus Ir. Gunawan Tarwin Wiyatna, mengakui, selama ini memang masih banyak tenaga honorer yang statusnya masih menjadi honorer. Hal itu setelah pemerintah pusat menetapkan kuota 535 honorer menjadi PNS dari 1.028 honorer melalui rekrutmen PNS kategori 2 (K2). Belum lagi TKS yang selama ini ada yang taksirannya ada ratusan orang. Untuk TKS, gajinya diambil dari anggaran dinas setempat dan si-
fatnya sukarela tidak ada kewajiban memberikan upah. Dengan tidak adanya rekrutmen PNS dari jalur honorer lagi, maka Gunawan menegaskan kepada setiap satuan kerja tidak membuka lowongan honorer ataupun TKS. Satuan kerja yang diperbolehkan merekrut TKS hanya BP4K untuk tenaga penyuluh, Dinas Pendidikan bagi tenaga pendidik, Sat Pol PP untuk keamanan dan Dishubkominfo untuk pengatur lalulintas. “Satuan kerja lainnya kami anggap beban kerjanya ringan, maka tidak perlu merekrut TKS lagi. Perhitungannya pada beban kerja bukan kemampuan finansial satuan kerja,” tutupnya. (man)
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Terjadinya Trafficking di Provinsi Lampung dikarnakan adanya transit. Lampung juga merupakan wilayah daerah transit bagi para pelaku tindakan Trafficking yang mampir ke Lampung. Korban Trafficking kebayakan menggunakan identitas yang berbeda. Contoh memakai identitas Provinsi Lampung, sehingga bila terjadi kasus maka taunya dari Lampung. Begitu juga sebaliknya kejadian-kejadian yang ada diluar menggunakan identitas dari luar. Hal itu dikatakan Kepala Badan BPP dan PI Provinsi Lampung, Elya Muchtar saat rapat di Hotel Marcopolo, Selasa (29/4). Dan baru-baru ini juga jajaran Polda dan Polres bersama instansi Pemberdayaan Perempuan menjemput 1 orang yang ada di Riau yang merupakan korban Trafficking. Se-
lanjutnya ditemukan ada 3 korban lainnya, 2 ada di Padang, dan yang 1 lagi ada di Riau. “Masalah ini akan kita koordinasi ke kabupaten/kota dan tetap kita bekerjasama dengan pihak Polda dan Polres, Sehingga kalau memang ini benar, kami akan melakukan penjemputan,dan tindakan lainnya,” pungkas Elya. Modus operasi Trafficking saat ini terjadi diantaranya rekrutmen pengiriman TKI/TKW ke luar negeri, pengangkatan anak menjadi pembantu, penjualan bayi dan anak, eksploitasi seksual komersial,dan pemalsuan dokumen identitas diri. Elya juga menyampaikan bahwa sebenarnya faktor pendorong terjadinya trafficking berupa perubahan gaya hidup, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, dan penegakan hukum yang belum optimal.
“Peraturan Gubernur Lampung No 8 tahun 2014 tentang pembentukan Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 20142018. Dan pada bulan Mei akan diadakan rapat oleh Ketua P2TP2A di wilayah Pemprov terkait masalah ini,”pungkas Elya. (Aman Toga)
Nasib Honorer dan TKS Tanggamus Diujung Tanduk
Elya Muchtar : Sukseskan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
ilustrasi
EKSKLUSIF
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
n Dongkrak PAD Lamtim
8
Dishubkominfo Bangun Sinergi Dengan Pihak Polres Membenahi satuan kerja kedinasan demi kemajuan, begitulah yang dilakukan oleh Drs. Afdal Faisal,M.Si selaku Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lampung Timur (Lamtim) gerak cepat, disiplin dan kebersamaan merupakan karakter yang melekat dalam setiap menjalankan tugas yang diembannya sehingga menimbulkan karisma bagi banyak kalangan. SUKADANA (Fokus Lampung) – Karakter tersebut sebagai implikasi adanya keterbatasan kemampuan dan kewenangan Dinas Hubkominfo Lamtim yang sarat dengan persoalan. Karena itulah, membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak menjadi landasan kerja dari hari ke hari. Seperti halnya yang dilakukan pada Senin (28/4) dengan didampingi para Kabid Hubkominfo. Drs. Afdal Faisal,M.Si memimpin Audensi dengan pihak Kepolisian Resort Lampung Timur yang berlangsung di ruangan sentra informasi Polres Lamtim. Dalam kesempatan tersebut, Drs. Afdal Faisal,M.Si mengungkapkan bahwa dinas perhubungan juga memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan 4 unsur yakni kenyamanan, keselamatan, kelancaran dan keterangkutan yang tentunya kesemuanya itu rentan dengan hukum. Diungkapkan juga bahwa Dinas
Hubkominfo Lamtim, berdasarkan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 tidak diberi wewenang untuk menutup jalan, menghentikan kendaran dan melakukan pengawalan. Selain itu masih minimnya pe ralatan uji kendaraan bermotor atau uji kelayakan kendaraan bermotor cukup menjadi kendala untuk dapat mengendalikan dan mengontrol kend araan laik jalan dan tidak tersed ianya jembatan timbang men yeb abk an kontrol terhadap kelebihan muatan (over loading) menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Bukan sebatas itu saja, Drs. Afdal Faisal,M.Si juga mengutarakan bahwa akhir – akhir ini juga marak terjadinya adanya retribusi ilegal yang mengatasnamakan Dinas Hubkominfo terutama di diterminal mataram baru, pasir sakti dan way jepara yang secara umum didominasi oleh para preman. Karena itulah, atas nama kedinasan melalui audensi yang digelar
ini Drs. Afdal Faisal,M.Si berharap agar pihak penegak hukum terutama polres Lamtim dapat membangun sinergi dengan Dinas Hubkominfo agar Kabupaten Lampung Timur kondisinya semakin membaik dan pendapat asli daerah (PAD) yang ditargetkan pun dapat tercapai. Sementara itu, Kapolres Lampung Timur, AKBP.A. Djoko Widiyanto, SIK dengan didampingi Kabag OPS, Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Babinka-
Berani Karena Benar SUKADANA (Fokus Lampung) - Jangan takut untuk berbuat dan mengatakan sesuatu demi kebaikan. Demikianlah kalimat terbuka yang dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana, Hasran Basri. SH saat menerima para Kabid Dinas Hubkominfo Lamtim yang dipimpin kepala Dinas Hubkominfo Lamtim, Drs. Afdal Faisal,M. Si. sebagai kalimat pembuka, tentunya kalimat tersebut memi-
liki makna baik tersurat maupun tersirat sehingga acara silahturahmi yang digelar oleh kedua instansi pada senin (28/4) di ruang kerja Kajari Sukadana itu berjalan cukup khitmad dan dihiasi penuh dengan semangat kekeluargaan. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari Kepala Dinas Hubkominfo yakni meminta arahan dari Kajari pun tercapai dengan memuaskan. Meminta arahan dalam menja lankan tugas, begitulah yang dilaku-
kan oleh Kepala Dinas Hubkominfo Lamtim, Drs. Afdal Faisal,M.Si yang tentunya menumbuhkan motivasi para aparatur pemerintahan dalam dinas yang dipimpinnya. Sebab melalui arahan yang disampaikan oleh Kajari itu tersirat bahwa betapa pentingnya untuk saling bahu membahu dan kerjasama baik horizontal maupun vertikal. Menurut Kajari, terhitung sejak tahun 2000 silam, kebanyakan masalah hukum yang muncul dan
mtibmas menyatakan siap untuk memback – Up apa yang diutarakan oleh Drs. Afdal Faisal,M.Si sebagai langkah nyatanya akan diadakan operasi gabungan, penertiban retribusi galian C dan penindak hukuman terhadap penarikan retribusi dengan menggunakan karcis ilegal, baik yang terjadi di terminal, lahan parkir dan timbang galian C. Sebagai bentuk komitmen, Kapolres Lamtim meminta agar antara pihak Dinas Hubkominfo dan polres
Lamtim membuat kesepakatan atau MoU agar dalam menjalankan tugas memiliki landasan yang kuat. Selain itu, kapolres Lamtim juga menilai untuk dipandang perlu diberlakukannya aturan yang diperkuat dengan perda sehingga semua kendaraan yang melintas tonasenya sesuai dengan tipe jalan, begitu juga dengan masalah traffic light, warning light serta rambu – rambu jalan raya. (HS.Raja Bandar)
mendera para pejabat publik berawal dari internal kedinasan. Untuk itulah, sebagai bahan pemikiran sekaligus evaluasi, kini sangat perlu dibangunnya komunikasi antar instansi atau kelembagaan pemerintah agar terwujud keterbukaan dan sinergitas antara sesama penegak hukum. “Selain itu juga, sangat diperlukan adanya sinkronisasi diantar personil dalam kedinasan itu sendiri. Jadikanlah satuan kerja sebagai satu
kesatuan yang utuh,”tegas kajari. Terhadap penegasan itu, Kepala Dinas Hubkominfo Lamtim berharap, agar apa yang dimaksud oleh Kajari dapat diimplementasikan sesuai dengan tupoksinya masing – masing dan berada dalam koridor hukum yang ditetapkan. Kesemuannya itu dapat ditempuh melalui prinsip mencari dulu jalan yang benar sebelum melangkah atau berbuat. (HS.Raja Bandar)
EKSKLUSIF
Kepala LPP RRI Bandar Lampung Dra. Sophia Endang Widowati menyumbangkan suara emasnya
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha/LPU LPP RRI Hasto Kuncoro usai pelaksanaan Pagelaran Symphoni Orchestra RRI yang digelar RRI Bandar Lampung dalam rangka Hari Pendidikan Nasioanal tahun 2014, di gedung Balai Krakatau menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap segenap panitia yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut.
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
9
Direktur Utama LPP RRI Dra R. Niken Widiastuti menyumbangkan suara emasnya
n Ribuan Tamu Undangan
Hadiri Pagelaran Symphoni Orchestra RRI Lampung BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Apresiasi yang diberikan Direksi RRI ini, karena Hasto Kuncoro menilai pagelaran RRI Symphoni Orchestra yang digelar RRI Bandar Lampung merupakan yang termegah dan terbaik dari yang selama ini pernah dilaksanakan di stasiun RRI lainnya. Menurutnya parameter penilaian yang dia berikan tersebut diantaranya dilihat dari jumlah penonton yang mencapai ribuan orang, serta dekorasi panggung yang sangat baik yang berada di dalam Gedung Balai Krakatau yang megah. Terkait hal itu Hasto Kuncoro berharap, kepada seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bandar lampung dapat meningkatkan kinerjanya dan terus mengukir prestasi. “Pagelaran Symphoni Orchestra RRI yang digelar RRI Lampung, merupakan yang paling megah dan spektakuler dari pagelaran serupa yang pernah dilakukan stasiun RRI lain diseluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kinerja teman-teman RRI Lampung ini,” ungkap Hasto Kuncoro. Selain dari Direksi LPP RRI, apresiasi juga di berikan dari unsur Forkompimda Provinsi Lampung, diantaranya dari Kapolda Lampung Brigjend Pol. heru Winarko, yang juga hadir dan turut menyumbang-
Pemain Orchestra yang terdiri dari 70 Pelajar Sekolah Menengah Musik Yogyakarta
Dirut LPP RRI Dra. R. Niken Widiastuti menyerahkan Cinderamata kepada Direktur Pasca Sarjana universitas Saburai Dr. Edy Irawan
Kapolda Lampung Brigjend Pol Heru Winarko saat menyumbangkan suara emasnya pada Pagelaran RRI Symphoni Orchestra
kan suara emasnya pada acara Pagelarasn RRI Symphoni Orchestra tersebut. Menurut orang nomor satu di jajaran kepolisian di wilayah Provinsi Lampung ini, acara Pagelaran Symphoni Orchestra yang dilaksanakan RRI Bandar Lampung sangat tepat sesuai dengan agenda hari Pendidikan nasional. “Acara ini sangat bagus, dan saya rasanya juga pelaksanaannya sangat sesuai dengan moment Hardiknas,” ujar Brigjend Pol. Heru Winarko. Hal itu juga lanjut Heru Winarko, mengingat pada acara yang dilaksanakan RRI Bandar lampung yang bekerjasama dengan Program Pasca Sarjana Universitas Saburai tersebut, menampilkan Orchestra yang dimainkan oleh 70 orang siswa-siswi dari Sekolah Menengah Musik/SMM Yogyakarta. Sehingga dengan penampilan siswa-siswi dai SMM Yogyakarta tersebut diharapkan dapat memacu generasi muda di Provinsi Lampung untuk dapat menjadi generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. “Saya berharap dengan acara ini dapat menggugah dan menginspirasi kaum muda di Lampung. karena kita liat seluruh pemain Orchestra ini berasal dari SMM Yogyakarta yang masih berstatus pelajar,” pungkasnya. (Tri)
Tamu Undangan yang hadir mencapai ribuan orang
PEMERINTAHAN Berbagai rangkain kegiatan MTQ yg berjalan di Kabupaten Tulang Bawang berjalan lancar dan sukses, hal ini dikuatan pengakuan dari beberapa kafilah yang di temui wartawan Fokus Lampung saat berlangsungnya acara tersebut.
10
MTQ ke-42 Tulang Bawang Berjalan Sukses
TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Seperti yang diutarakan kafilah asal kabupaten Way Kanan, Shanti mengatakan cukup bangga dan puas atas pelayanan panitia. “Semenjak kedatangan kami hingga saat ini alhamdulilah tidak membuat kami kecewa dan kami cukup bangga sekali,” ujarnya dengan Fokus Lampung. Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Abdul Nanan kafilah asal Kabupaten Lampung Utara yang menyatakansangat senang sekali atas sambutan dan pelayanan panitia. “Penginapan kami hingga konsumsi yang kami terima selama di Tulang Bawang sangat baik. Sehingga membuat kami lebih tenang dan nyaman untuk mengikuti lomba ini,” ujarnya.
Wahyu Ramadhan
Abdul Nanan
Berbeda lagi yang dikatakan kafilah asal Kota Bandar Lampung Wahyu Romadhann. “MTQ kali ini sangat luar biasa, begitu meriahnya dan seperti MTQ tingkat Nasional, padahal ini MTQ tingkat Propinsi Lampung, namun sangat mewah dan semarak sekali baik dari segi tatanan mimbar hingga pelayanan para kafilah dan panitia cukup mewah, tandasnya. Disisi lain, Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A Rozak, MS menga-
Shanti
Anida Imrotal
dakan jumpa pers terkait seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-42 bertempat di Ruang Pers Conference dan Media Centre Gedung Islamic Centre Menggala, Kamis (24/4). Dalam jumpa pers ini Bupati Hanan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Rimir Mirhadi, SH, Ketua TP PKK Ny. Erna Hanan dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Firmansyah. Bupati Hanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu suksesnya pelaksanaan MTQ ke-42 di Kabupaten Tulang Bawang. Ucapan terima kasih ini khususnya beliau berikan kepada pihak media, baik cetak maupun elektronik, yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Gabungan Wartawan Tulang Bawang (GAWAT).
Handoyo Umrohkan Jurnalis 3 Orang Per Tahun
TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Duet Handoyo (Hanan A Razak dan Heri Wardoyo,red) memimpin Kabupaten Tulang Bawang semakin tak terpisahkan. Sejumlah program kerakyatan terus digulirkan, diantaranya program bina spritual melalui kegiatan umroh bagi jurnalis di kabupaten setempat. Tahun Anggaran 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Kominfo setempat segera memberangkatkan 3 jurnalis untuk menunaikan ibadah umroh. Hal itu dikatakan Handoyo saat jumpa pers pelaksanaan MTQ ke-42 di Kabupaten Tulangbawang, Kamis (24/4) lalu. “Silakan saja atur tehnisnya bagaimana supaya adil dilakukan secara kocok saja seluruh nama” wartawan melalui Dinas Kominfo
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
sebanyak 3 orang saja, namun bagi yang sudah pernah Umroh yang menggunakan APBD ya jgn ikut lagi, kasian bagi yg belum pernah Umroh biar semua bisa kebagiann,”katanya. Respon positif disampaikan awak media di kabupaten setempat, seperti yang diucapkan salah satu wartawan berinisial Ek. “Saya bangga sekali jika info ini terwujud dan ada untuk memberangkatkan para wartawan tuk Umroh. Karena rencana ini bukti perhatian pemerintah daerah kepada wartawan mulai terwujud dengan baik. Namun harapannya sebagai wartawan tetap mengharapkan kerjasama baik dan bermitra dgn seluruh awak media tanpa terkecuali, baik harian maupun mingguan, sehingga kedepan hubungan awak media dgn pemerintah daerah. Dapat terjalin dengan
baik,” ujarnya. Untuk diketahui, pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tulangbawang telah memberangkatkan 45 orang jemaah umrah, yang terdiri dari 39 jemaah laki-laki dan 9 jemaah perempuan. umrah ke Tanah Suci Makkah Al Mukaromah selama sembilan hari. Jamaah umrah yang diberangkatkan dari Islamic Center Menggala itu berasal dari 15 kecamatan yang ada di Tulangbawang. Saat itu, Bupati Tulangbawang Hanan A Razak mengatakan, seluruh biaya untuk keberangakatan 45 jamaah umrah ditanggung Pemkab Tulangbawang melalui APBD. Hanan A Rozak menjelaskan, keberangkatan umrah atau haji bagi kaum muslim, sejatinya bisa terlaksana karena tiga hal: Nishob (karena mampu), Nasab (dari keturunan keluarga mampu), atau Nasib (keberuntungan). Sementara itu, Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo menilai peran pers sangat penting demi kelancaran selama pelaksanaan MTQ ke-42 di Kabupaten Tulangbawang. “Dengan adanya kekompakan dan kebersamaan antar wartawan, maka kegiatan MTQ tidak akan berjalan lancar dan sukses. Karena itu mari kita sama-sama menjaga rumah kita, yakni Tulangbawang,” ungkap Heri, ketika jumpa pers dengan awak media di Tuba di Islamic Center Kecamatan Menggala, Kamis (17/4). (Edi Kanter)
Juga ucapan terima kasih kepada Lembaga Penyiaran Lokal Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Pihak Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Rimir Mirhadi selaku Ketua Panitia MTQ ke-42 menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Seperti saat malam pembukaan, jumlah pengunjung membludak sehingga
kapasitas tribun Arena Utama tidak mencukupi. Ketua TP PKK Ny. Erna Hanan selaku Panitia konsumsi juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf jika hidangan yang disajikan selama MTQ kurang berkenan. Namun secara umum pelaksanaan MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang berjalan sukses berkat kerjasama dan dukungan semua pihak. (ek)
Hamami Ria.S.Sos
BPMPK Tuba Layangkan Surat Teguran Pokmas
TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tulang Bawang telah melayangkan surat teguran kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di 3 kampung dan 3 kelurahan pada 3 kecamatan. Pasalnya hingga akhir April pihak Pokmas belum juga mengajukan proposal usulan pencairan dana Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) tahun 2014. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang, Hamami Ria.S.Sos menjelaskan sampai akhir April, hampir seluruh kampung telah mencairkan dana GSMK, tahap pertama. “Hanya enam kampung saja yang proposalnya kami kembalikan dengan Pokmas yakni Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu, Gedong Aji Kecamatan Gedung Aji. Sedangkan untuk kecamatan terdapat 1, kampung yakni Astra Ksetra, dan tiga Kelurahan yaitu kelurahan Menggala Kota,Menggala Selatan dan Ujung Gunung,”terang Khamami kepada Fokus Lampung melalui via telepon selulernya kemarin. Dijelaskannya, jika pada awalnya pihak Pokmas telah mengajukan usulan pencairan, namun setelah kami lakukan Monitoring, dan Evaluasi, ternyata proposal tersebut banyak kesalahan sehingga kami terpaksa kembalikan kepada masing pokmas untuk diperbaiki, dan setelah itu diajukan ulang,”paparnya. Hamami menegaskan terkait permasalahan ke enam Kampung / Keluarah tersebut pihaknya telah memberikan surat teguran termasuk melakukan Cross Chek lapangan. “Melalui pihak Kecamatan, Pokmas termasuk FK agar segera mengajukan proposal yang baru. Namun sampai saat ini ke enam Kampung / Kelurahan tersebut belum juga mengajukan proposal kepada kami,” tegasnya. Untuk itu Hamami mengigatkan kepada enam Kampung/Kelurahan tersebut agar segera mengajukan proposal program GSMK yang baru agar program tersebut dapat segera di kerjakan. “Karena meskipun program ini, program tahunan tetapi ada batas waktunya. Jadi agar tidak terjadi masalah kepada enam Kampung/Keluarah tersebut agar segera mengajukan proposal pada kami mengigat program GSMK telah berjalan saat ini,” ujarnya. Hamami menambahkan jika GSMK tahun 2014,masih tetap seperti tahun sebelumnya. “Prosesnya masih sama dengan tahun 2013,tetap mengutamakan semangat Gotong-Royong,” pungkasnya. (ek)
PEMERINTAHAN
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
Musrenbang Momentum Anggota DPRD Kawal Program
Sejak beberapa hari terahir hampir di semua kecamatan di Lampung Barat secara bergantian melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbeng) ditingkat kecamatan. Momentum tersebut dimamfaatkan oleh hampir seluruh anggota DPRD Lampung Barat untuk mengawal berbagai usulan program pembangunan yang diusulkan konstituen didaerah pemilihan masing-masing. LAMPUNG BARAT (Fokus Lampung) - Wakil Ketua I DPRD Lampung Barat Heri Gunawan usai mengikuti Musrenbeng di Kecamatan Balik Bukit bersama anggota DPRD Dapil 3 lainya mengatakan pada prinsipnya pembahasan perencanaan pembngunan telah dimulai dari tingkat desa, Hasil usulan dari masyarat tersebut kemudian menjadi fokus pembahasan musyawarah tingkat kecamatan. Pembahasan di tingkat kecamatan menjadi cukup penting harus dihadiri langsung oleh para wakil rakyat Dapil masing-masing mengingat seluruh pekon (Desa) menyampaikan usulan masing-masing. ”Kalau didesa tentu usulan itu sudah bulat dari masyarakat, digodok dikecamatan,maka kita (DPRD) harus kawal,”kata Heri
masyrakat selaku konstituen yang telah diberikan kepercayaan dan amanah terhadap para wakil rakyat dilembaga DPRD. “Yang bikin dewan duduk di kursi legislatif itu warga, jadi memang kewajiban anggota dewan menyerap aspirasi termasuk mengikuti musren guna mengetahui
langsung apa usulan masyarakat,” jelasnya. Kata Heri, menjadi hal wajar ketika dalam musrenbang ditingkat kecamatan saja, beberapa DPRD terlihat ngotot dan meminta detail terkait beberapa poin usulan program, itu kaitanya dengan upaya mengakomudir kepentingan ma-
11
syaraktluas dan menjaring program skala prioritas, sehingga ketika nanti hasil tersebut direalisasikan dalam bentuk tidak sis-sia “Namanya usulan masyrakat, semua mau dibangun tapi memang harus disaring karena tidak mungkin semua terakomudir.” pungkasnya. (Sul)
Proyek Pemprov Lampung Tak Tepat Sasaran n DPRD Minta Pemprov Koordinasi
Gunawan. Hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan tersebut, Lanjut Heri, banyak hal yang bisa dijadikan reperensi oleh para wakil rakyat untuk menjaring usulan program yang masuk dalam skala prioritas, untuk diperjuangkan dimusrenbang tingkat kabupaten. ”Di musren kecamatan itu kita sudah mulai tahu dan menjaring mana yang prioritas, dan menjadi catatan untuk diperjuangkan dimusren kabupaten. Karena dengan anggaran terbatas belum tentu semua usulan bisa dikaper dalam satu tahun anggaran.”ujar dia. Selain itu kata Heri, tujuan anggota DPRD ikut langsung dalam musren ditingkat kecamatan setiap awal tahun itu sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap
Anggota DPRD Asal Daerah Pemilihan III pada saat meninjau sejumlah Pembangunan yang dilakukan oleh Pemrov Lampung beberapa waktu lalu
Anggota DPRD Lambar saat menyerap aspirasi rakyat usai melakukan Musren di tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu.
LAMPUNG BARAT (FOKUS LAMPUNG) - Tak semua pembangunan yang dilakukan pemerintah bermamfaat bagi masyarakat. Buktinya, sejumlah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Barat mubazir, seperti salah satu contoh SDN 1 Tebak Pering Kecamatan Sukau dan pembangunan air bersih di Pekon Wates. “Itu imbasnya kurang kordinasi sehingga kedepan kita minta Pemprov melakukan kordinasi lebih dulu dengan Pemkab Lambar saat akan melakukan pembangunan didaerah ini agar pengerjaanya diawasi secara maksimal serta bermampaat bagi masyarakat,” ungkap Zeflin Erizal Sekretaris Komisi B DPRD Lambar.
Menurutnya, SDN 1 Tebak Pering yang dibangun tahun 2011 lalu, disana itu belum dibutuhkan karna di sekitar sekolah tersebut telah berdiri SD. “Akibat adanya pembangunan SD Tebak Pering tersebut, jumlah siswa yang menempuh pendidikan di dua SD didaerah tersebut terbagi sehingga nilai pembangunan sekolah itu terkesan mubazir, dan kemungkinan akan mematikan sekolah lain,” ujarnya. Anggota Dewan asal partai PKB tersebut mengungkapkan bukan hanya pembangunan sekolah, pembngunan balai pekon di kecamatan suoh juga sempat tertunda karena tidak adanya kordinasi dari pemprov dengan Kabupaten Lambar. “Banyak pembangunan yang belum dibutuhkan tapi dibangun
dilambar, sementara yang dibutuhkan masyarakat tidak dibangun dilambar, bahkan jalan provinsi tepatnya ruas jalur Liwa-Ranau yang telah lama rusak saja hingga kini belum juga diperbaiki pada hal akses jalan tersebut setiap harinya banyak dilalui kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat,” ungkap dia. Terkait hal itu, pihaknya berharap kepada Pemprov Lampung agar kedepan lebih meningkatkan kordinasi serta bersinergi dengan Pemkab Lambar terutama dibidang pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dananya digelontarkan oleh pemprov tidak sia-sia, serta bermanfaat bagi masyarakat yang ada didaerah ini. (Sul)
SMP Muhammaddiyah Wawai Karya Kabupaten Lampung Timur
SMP Negri 2 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
Mengucapkan
Mengucapkan
Selamat atas terpilihnya
ASMARA DEWI SH
Selamat atas terpilihnya
ASMARA DEWI SH
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Dari Partai PAN
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Dari Partai PAN
ANIS YUDO SENO, SP.D Kepala Sekolah
SUMADI, A.MA.PD Kepala Sekolah
“Semoga dapat menjalankan tugas mengemban amanah Rakyat”
“Semoga dapat menjalankan tugas mengemban amanah Rakyat”
PEMERINTAHAN
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
12
Zainudin Hasan Kerahkan Tim Menangkan Pilpres Calon wakil gubernur (Cawagub) Lampung yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Hasan yang berpasangan dengan Calon Gubernur (Cagub) Herman HN, belum bisa memastikan hasil proses gugatan atas kemenangan Ridho-Bachtiar yang unggul pada pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung pada 9 April kemarin ke Makamah Konstitusi (MK). KALIANDA (Fokus Lampung) - Pasalnya, ia mengaku, pekan depan baru dalam tahapan pemeriksaan atau pendalaman saksi-saksi. Ia mengungkapkan, untuk hasil dari pemeriksaan tersebut baik hasil dapat diketahui pada Rabu pekan depan. “Masih proses, saya belum bisa mengatakan, bagaimana hasilnya (gugatan ke MK-red), karena hari Senin besok (hari ini-red) baru mulai pendalaman saksi-saksi, mungkin hari Rabu akan ketahuan hasilnya,” beber Zainudin Hasan kepada wartawan usai silaturahmi bersama tim pemengangan dari masing-masing desa se-Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang berlangsung di Aula sekolah Yayasan Kebangsaan di Kecamatan Penengahan, Minggu (4/5). Lanjut Cawagub yang diusung PAN dan didukung Partai Gerindra ini merasa optimis. Pasalnya, dengan bukti-bukti yang berupa gambar photo dan video serta barang bukti yang terkait dengan pelanggaran pemilukada. Gugatan yang dilakukan oleh pihaknya bersama tim cagub Herman HN, akan memenangi proses gugatan pilkada Lampung
di MK. “Kalau peluang si ada (menang gugatan_red), karena kita punya data. Rekaman video ada, rekaman melalui photo juga ada, saksi-saksi yang melibatkan kepala desa juga ada. Ya, tergantung hakimnya (MK_red) yang baik,” beber Zainudin Hasan lagi. Lebih jauh dirinya menjelaskan, tarkait pihaknya menggugat ke MK atas unggulnya atau terpilih dengan meraih suara terbanyak pasangan cagub dan cawagub Ridho-Bakhtiar pada pilgub yang bersamaan pemilu pileg kemarin. Akan tetapi, niatan pihaknya menggugat hasil pilgub ke MK, melainkan untuk menghasilkan pemimpin di Lampung, pemimpin yang bersih. Selain itu, pelaksana penyelenggara pemilu (KPU_red) agar menciptakan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). “Saya ingin menang, bukan untuk mengalahkan itu (cagub dan cawagub terpilih_red). Saya hanya ingin menunjukan pemilu di Lampung ini yang benar lah (Jurdilred), kasian rakyatnya. Saya juga mengimbau kepada penyelenggara pemilu agar punya hati nurani. Saya
Zainudin Hasan saat memberikan sambutan kepada tim perwakilan dari desa seluruh Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan di Aula sekolah Yayasan Kebangsaan Kecamatan Penengahan, Minggu (4/5). Photo : Solahuddin bayangkan, dari seluruh unsur terkait lakukan manipulasi seperti itu (data suara,red), mau dibawa kemana Lampung ini kedepan,” ujarnya. Disamping itu, disinggung mengenai apabila gagalnya gugatan pihaknya ke MK serta disinggung mengenai dirinya apakah akan maju pada pemilihan bupati (Pilbup) Lamsel yang akan berlangsung pada Juli 2015 mendatang dan dikumpulkan timnya dari seluruh perwakilan
Camat Penengahan : Program PNPM Tingkatkan Pendapatan Masyarakat
KALIANDA (Fokus Lampung) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat berpengaruh pada meningkatnya perekonomian masyarakat, bentuk salah satu contoh manfaat PNPM di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), saat ini penghasilan warga disekitar kecamatan setempat naik hingga 30 persen. Menurut Camat Penengahan Lukman Hakim, sejak digulirkannya program PNPM-MP dikecamatannya dari tahun 2008 hingga 2013 yakni Program simpan pinjam (SPP) yang digunakan sejumlah kelompok koperasi, penghasilan warganya meningkat kisaran 30 persen lebih. “Dalam artian, sangat dibutuhkan program ini di Kecamatan Penengahan, dari program ini banyak warga membuka usaha rumahan (UKM,red). Contohnya ada warga saya membuka usaha belimbing karang sari merah yang dipasarkan sampai keluar jawa,” ungkap Lukman Hakim saat diwawancarai dikantornya, Jum’at
(2/5) kemarin. Di tahun 2014 ini, pihaknya akan mengusulkan dana PNPM ke instansi yang berwenang yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Lamsel sebesar Rp.1,2 Miliar. Maka dari itu, Lukman Hakim menekankan kepada kelompok yang tersebar di wilayahnya, dalam pengelolaannya benar-benar dikelola dengan baik. Ia juga menuturkan, untuk kantor PNPM sendiri pihaknya telah membangun khusus untuk kantor PNPM di Kecamatan Penengahan. “Tahun ini akan kami upayakan 1,2 miliar untuk PNPM-MP di bidang Simpan pinjam. Warga harus besyukur dana bantuan ini, manfaatkan dengan baik. Sedangkan, kantor sudah kita bangunkan, agar dalam mengurus administrasi dapat lebih mudah dan cepat,” jelasnya. Lanjut Lukman Hakim, dengan adanya program tersebut. Sudah banyak membuka peluang-peluang usaha yang digeluti warganya berupa warung, makanan olahan, berjualan dipasar. “Sejak ada program ini, rata-rata banyak menjadi
pedagang, bahkan yang tadinya ibuibu dirumah saja kerjanya dengan program ini (PNPM_red) mereka menjadi kerja,” katanya. Lebih jauh dirinya mengungkapkan, dari 22 desa di Kecamatan Penengahan, berhasil dalam pengelolan PNPM, sebanyak 19 desa yang berhasil. Sedangkan 3 desa yang belum berhasil dalam pengelolaannya yakni Desa Gayam, Pasuruan, dan Banjarmasin. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM bidang simpan pinjam, anggota yang meminjam dana belum mencicil, kehabisan modal atau merugi dalam usaha, diselewangkan untuk kepentingan pribadi. “Sedangkan, untuk 3 desa ini tidak akan dimasukan dalam PNPM tahun 2014 atau blacklist,” bebernya. Sementara itu, total dana PNPM dalam bidang simpan pinjam yang sudah beredar di Kecamatan Penengahan sejak tahun 2008 hingga 2013 sebesar Rp18 miliar. Serta dari dana simpan pinjam yang masih menunggak di anggota yang meminjam hanya sebesar Rp.100 juta. (Slh)
desa se-Kabupaten Lamsel. Dirinya sempat mengalihkan pembicaraan pertayaan wartawan yang dilontarkan kepadanya, dalam artian dirinya belum mau berkomentar banyak terkait permasalahan tersebut. Dirinya beralasan, terkait dikumpulkan tim dari perwakilan desa se-Lamsel hanya untuk sosialisasi keberadaan sekolahan yang baru dibangun tersebut. “Saya ini, kalau turun ke Lam-
pung bukan hal baru. Saya kumpulkan tim di sekolahan yayasan ini karena masih bayak warga belum tahu keberadaan sekolahan ini,” elak Zainudin. “Untuk masalah Pilbup Lamsel masih jauh. KIta kumpulkan tim ini, hanya untuk mempersiapkan pada Capres yang akan berlangsung 2 bulan lagi apabila diperlukan,” tutupnya. (Slh)
6536 Siswa Sekolah Menengah di Pesawaran Ikuti UN
GEDUNGTATAAN (Fokus Lampung) - Sebanyak 6536 siswa-siswi di Kabupaten Pesawaran di Jadwalkan mengikuti Ujian Nasional (UN) Tahun ajaran 2013/2014, hal ini disampaikan Kasi Kurikulum Hifzurrohman diruang kerjanya, Ju’mat( 6/5), kepada awak media yang tergabung di PWI Pesawaran. Lebih lanjut Hifzurrohman menjelaskan, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran telah siap untuk melaksanakan UN di tahun ini. Yang mana dari persiapan tahapan pelaksanaan UN dari data peserta yang akan mengikuti ujian termasuk penerimaan Naskah Soal dari dinas Provinsi yang baru diterima hari Kamis (1/5) kemarin dan akan kami distribusikan pada hari Sabtu (3/5) ke 7 Rayon yang ada, kemudian dari 7 rayon (9 Kecamatan), lalu akan di distribusikan pada 106 sekolah setingkat SMP/ MTs. pada hari pelaksanaan UN ( 5/5 ), ujar Hifzurrohman. Selain itu, Hifzurrohman mengatakan, bahwa naskah yang diterima semua tersegel dan cukup untuk didistribusikan sampai tingkat sekolah setingkat SMP dan MTs. (Madrasah Tsnawiyah) baik negeri dan swasta, secara lengkap sekolah yang mengikuti UN, kami sampaikan sebagai berikut sekolah SMP Negeri 36 sekolah, SMP Swasta 21 sekolah Madrasah Tsnawayah (MTs) Negeri ada 2 sekolah, Mts Swasta ada 47 sekolah dengan peserta ujian ada 6536 siswa dari seluruh sekolah setingkat menengah yang ada di Kabupaten ini termasuk SMP Terbuka, siswa putra ada 3128 orang, siswa putri ada 3408 orang, dari data yang ada tidak semuanya ikut UN karena ada siswa yang mengundukan diri karena alasan menikah dan bekerja tapi data ini belum valid, ujar Hifzurrohman. Bagi siswa-siswi yang sakit dengan surat keterangan dokter, maka siswa-siswi itu bisa mengikuti UN susulan dengan kawalan pihak Kepolisian, KUPT dan Pihak Sekolah, UN ini akan dikawal oleh pihak pihak terkait termasuk pengawasan ekternal, sedang pengawas UN akan dilaksanakan oleh guru sekolah dengan system silang misalnya sekolah negeri diawasi oleh guru swasta begitu juga sebaliknya atau bisa juga sekolah swasta yang disilang dengan sekolah swasta, jelasnya lagi. (dir)
PEMERINTAHAN
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
13
n Hadapi Tanam Musim Gaduh
Petani Desa Cimanuk Gropyokan Tikus
Pengurus dan Anggota Kelompok tani, P3S , Gapoktan dan Kepala Desa Cimanuk Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran beserta aparatnya melakukan Gropyokan tikus di hamparan sawah yang pada musim Rendeng lalu di serang oleh hama tikus. PESAWARAN (Fokus Lampung) - Pada kesempatan itu hadir pula Petugas POPT ( Pengendali Organisme Penganggu Tanaman ) Taipan , dan Wakli dari BP3K Kecamatan Waylima Yusrin Tahane , Minggu ( 4/5 ) lalu. Untuk menghadapi musim tanam pada pada musim gaduh ini seluruh Pengurus Kelompok Tani , Pengurus P3 S dan Pengurus Gapoktan Desa Cimanuk melakukan gotong royong dalam acara gropyokan hama tikus di hamparan sawah milik anggota Kelompok Tani. Hal ini dikatakan oleh salah satu Pengurus Gapoktan Tani Makmur Desa Cimanuk Saepuddin pada saat wartawan Tabloid ini ikut meliput acara ini. Gotong royong untuk gropyokan hama tikus ini dimulai sekitar jam 09.00 wib , dimana Kepala Desa Cimanuk Didin S. langsung ikut turun kesawah bersama petani yang jumlahnya sekitar 60 Orang. Menurut Kades Didin , undangan yang disebar sekitar 200an tapi yang datang hanya sekitar 60 Orang , alhamdulilah acara ini bisa terlaksana. “Saya sempat kecewa karena
tadi pagi yang datang Cuma 5 orang, tapi menjelang jam 09.00 petani
LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mulai “unjuk gigi” menggeber program unggulan ekonominya. Diantaranya, melakukan pembangunan dan renovasi sejumlah pasar tradisional di kabupaten setempat. Pembangunan pasar tradisional merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah untuk menggenjot pendapatan ekonomi masyarakatnya. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pasar dan Pertamanan Kota, Drs.Mulyanda saat meresmikan Pasar Melinting Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting, Lampung Timur, Rabu(30/4) lalu. “Dengan di bangunnya pasar di daerah Melinting ini merupakan langkah awal dari bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting,”katanya Drs.Mulyanda menjelaskan pasar ini kelak akan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, jangan melihat dari bangunan yang hanya baru ada 20 los karena ini langkah awal. “Kelak pasti akan menjadi pasar yang besar dan atas nama pemerintah daerah akan berusaha dan terus memperhatikan apa yang menjadi keinginan mayarakat, dan kami
juga akan menyiapkan materialmaterial untuk pembangunan pasar ini itu pun sudah ada tinggal yang bekerja saja. Jika masyarakat mau mengerjakan nya maka kami akan kirim materialnya,”ujarnya Lanjut Mulyanda, jika nantinya sudah berjalan harus ada keamanan pasar yang akan menjaga pasar, dan juga factor keamanannya harus di tingkatkan lagi. “Daerah ini terkenal rawan dan mayarakat yang akan berbelanja juga dari luar desa,”pungkas Mulyanda Peresmian Pasar Melinting di buka pukul 10.00 Wib dihadiri Camat Melinting Ulya Nurdin S.Sos, Korlap Pasar Melinting ,Fauzi Aswan S.Ip, Kades Sidomakmur ,Hi. Sudarman Se, dan seluruh kepala desa se Kecamatan Melinting serta anggota Polsek Melinting Pada kesempatan ini Korlap Pasar Melinting Fauzi Aswan,S.Ip mengatakan dengan di dirikannya pasar berharap peran- peran pemerintah yang pemerintahan desa dan masyarakat untuk menjaga serta memelihara apa yang telah diberikan dan diamanatkan pemerintah untuk masyarakat melinting umumnya karna hidup dan matinya’ pasar ini tergantung pada masyarakat melinting itu sendiri Sementara itu, Camat Melinting,
baru kumpul dan baru bisa kita laksanakan gropyokan tikus ini” , ujar Didin berseloroh. Petugas POPT Taipan , Wakil BP3 K Yusrin Tahane , Kades Cimanuk , Pengurus P3S , dan Gapoktan mengawal langsung pelaksanaan gropyokan. “Meskipun hasil gropyokan ini belum mendapatkan tikus yang banyak setidakanya
bom tikus yang dimasukan dalam lobang tikus dapat membasmi tikus yang ada didalam lobang ,”ujar salah satu anggota petani bernama Saca , Petugas POPT Taipan selesai gropyokan tikus disawah juga melakukan Diskusi dengan seluruh petani yang ada , suasana santai dan akrab terlihat dari acara Tanya
jawab masalah hama penganggu tanaman padi. “Hama wereng bisa diantisipasi dengan meletakan sabut kelapa yang diisi oleh tumbukan keong mas,” ujarnya. Hama wereng akan berkumpul di Sabut Kelapa dan Hama wereng baru bisa disemprot dengan Insektisida . Taipan juga menjelaskan tidak boleh membasmi Tikus dengan racun timex karena bisa berbahaya bagi mahluk hidup lainnya yang bukan musuh petani. “Oleh karena itu kita harus tau mana yang musuh kita dan mana yang sahabat kita,“ujarnya . Petugas POPT Taipan juga menjelaskan pentingnya jerami padi , ia juga menjelaskan kepada petani bahwa Jerami itu jangan dibakar . Karena jerami mengandung unsure N yang banyak terkandung dalam pupuk urea. Sedangkan pupuk KCL yang akan membantu petani dalam menghasilkan buah padi, terangnya pada peserta diskusi. “Mudah mudahan gropyokan padi ini bisa kita lakukan lagi. Ia juga akan menghimbau kepada masyarakatnya untuk melakukan gropyokan lagi dan mudah mudahan dapat dihadiri oleh para warga lebih ba nyak lagi , supaya hamparan sawah bisa terbebas dari hama penyakit penganggu tanaman,”ujar Kades Cimanuk Didin. S. ( dir )
Kadis Pasar Resmikan Pasar Daerah Melinting Ulya Nurdin S,.Sos mengharapkan tindak lanjut dari pembangunan pasar ini karena masarakat sangat antusias dengan adanya pasar daerah karena dapat memacu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Karena masyarakat sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan pedagang bila pasar ini ingin cepat berkembang dan maju sebagai masyarakat jangan hanya mengandalkan dari pemerintah tetapi kesadaran masyarakat melalui swadaya juga dibutuhkan,”kata Dia
Ulya Nurdin juga berpesan bahwa fakror keamanan harus lebih di tingkatkan lagi dan diperketat karena sangat penting dan jangan sampai masyarakat dari luar desa ini yang ingin berbelanja terjadi halhal yang tidak di inginkan. “Kami juga minta kerja sama nya dari pihak kepolisian dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Melinting ini untuk keamanan,”imbuhnya Disisi lain, dalam sambutannya Kepala Desa Sidomakmur Hi.Su darman,SE dalam mengucapkan banyak terima kasih kepada pemer-
intah daerah melalui dinas pasar yang telah mempercayakan dan menempatkan pembangunan pasar daerah di Sidomakmur. “Saya dan seluruh elemen lapisan masyarakat Sidomakmur akan berupaya untuk memajukan pasar melinting ini agar menjadi setara dengan pasar daerah lainnya sebab pasar ini merupakan pasar yang pertama di melinting ini jadi itu merupakan suatu tantangan bagi kami untuk memejukan pasar ini agar menjadi pasar yang besar di Kecamatan Melinting ini,”tandasnya. (Fauzi)
MI Alhamariah Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Mengucapkan
Selamat atas terpilihnya
ASMARA DEWI SH
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Dari Partai PAN
“Semoga dapat menjalankan tugas mengemban amanah Rakyat” SUBAGIO Kepala Sekolah
PENDIDIKAN
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
14
MI At-Taqwa Pasir Sakti Butuh RKB
Pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Timur terkesan “pilih kasih”. Pasalnya, sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah (MI) ATTaqwa Pasir Sakti di Desa Rejo Mulyo,Kecamatan Pasirsakti Kabupaten Lampug Timur, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, namun tak tersentuh pembangunan. LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) - Memang, persaingan lembaga pendidikan sangat ketat, khususnya sekolah berstatus negri maupun swasta dalam memajukan dunia pendidikan. Perhatian pemerintah harus difokuskan pada sekolah yang mengajarkan tentang agama karna melihat perkembangan jaman sekarang, penting nya di tanamkan pendidikan agama sejak dini mulai dari PAUD, SD/MI, SLTP, sampai SMA/SMK, harus terus di tanamkan ahlak dan moral yang baik. Sekolah harus mempunyai triktrik kusus untuk menarik minat para orang tua agar percaya menitipkan anak nya menuntut ilmu di sekolah yang menjadi pilihan agar masa depan putra/putri mereka jauh lebih baik terutama agar tercipta moral
yang baik menurut agama Islam. Sungguh keterlaluan, anggaran pendidikan melalui APBD maupun APBN sangat melimpah di dinas pendidikan. Ironis, jika masih ada sekolah yang belum tersentuh oleh pemerintah atau mungkin belum mendapat giliran untuk mendapat kan bantuan ruang kelas baru (RKB) seperti halnya MI AT-Taqwa Pasir Sakti di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasirsakti Kabupaten Lampug Timur. Saat di temui wartawan Koran Fokus Lampung, Kepala Sekolan Anistiani W.S.Pd mengatakan sekolah MI AT-Taqwa hanya memiliki 5 ruang kelas dan salah satu dari ruangan itu di jadikan kantor ,dari 129 siswa dan 12 guru honor murni dan di bantu 1 guru PNS. “Kemajuan sekolah ini berkat
Anistiani W. S.Pd kerja sama dan keuletan dewan guru dalam aktifitas belajar mengajar dan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya untuk menuntut ilmu di sekolah MI,”katanya. Lanjut Anistiani W. S.Pd, pihak sekolah juga menyiapkan alat trasportasi untuk antar jemput siswa/ siswi yang rumahnya jauh dari
sekolah. “Kami sangat mengharapkan adanya ruang kelas baru(RKB), karena anak-anak yang belajar ruang kelasnya tidak cukup. Sehingga anak anak masih ada yang belajar di teras masjid, tapi mau gimana lagi karna keterbatasan ruang kelas dan kami belum mendapat kan Ruang Kelas Baru (RKB),”ujarnya Kondisi ini merupakan suatu
fakta bukan rekayasa, melihat kondisi sekolah. Pihak sekolah MI AT-Taqwa sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupaun pusat agar lebih memperhatikan sekolah sekolah MI yang ada di Lampung Timur ini khususnya yang ada di Kecamatan Pasir Sakti. (Fauzi)
man hanya akan dapat bertahan hidup bila produk yang dibuat tidak sekedar laku dipasaran, namun mampu mendapat tempat di hati masyarakat sepanjang masa. Syafei mencontohkan yang baru di kembangkan di SMPN 5 Bandar Lampung tentang produk pengelolaan kopi luak yang di kelola oleh siswa. Dalam hal itu menurut Syafei ada tujuh faktor utama yang dapat mendukung pengembangan sekolah sebagai Business Entity yaitu pertama : Faktor kurikulum pada kurikulum 2013. Kedua : Faktor sarana prasarana berbagai perangkat keras dan lunak harus tersedia computer, internet dan lain-lain. Ketiga : Faktor dana, sekolah mempunyai komitmen terhadap visi seperti kerja sama dengan komite sekolah. Pengusaha di lingkungan sekitar sekolah. d a n orang t u a
siswa. Keempat : Faktor guru perlu meningkatkan kemampuan dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kelima : Faktor kepala sekolah harus memiliki prinsip manajemen dan strategi manajemen efektif yaitu educator, manajer, administrator, supervisor, leader innovator dan motivator. Dengan kemampuan tersebut diharapkan kepala sekolah dapat mengelola sekolahnya dengan
efektif, efisien dan memuaskan pelanggan. Keenam : Faktor orang tua siswa dan komite sekolah dalam pengembangan sekolah orang tua dan komite sekolah sebagai evaluator, costumer, dan pendorong gerak roda persekolahan. Ketujuh : Faktor masyarakat yang peduli pendidikan dalamhal ini masyarakat yang semakin cerdas dapat dimanfaatkan sebagai evaluator, independent, keberhasilan sekolah, paparnya. (hp)
Pengembangan Sekolah Sebagai Business Entity
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun pemerhati pendidikan, melalui berbagai pemahaman pemerintah telah melaksanakan pembaharuan kurikulum yang berujung pada munculnya kurikulum 2013. melalui kurikulum 2013 ini di harapkan potensi siswa bisa tergali secara optimal sehingga kondisi pendidikan semakin sehat dan mutu lulusan semakin berkualitas. Hal ini disampaikan kepala SMPN 5 Bandar Lampung Ahmad Syafei pekan lalu. Menurut Ahmad Syafei, elemen perubahan pada kurikulum 2013 tersebut sesuai dengan PP 32 No.2013 tentang standar nasional pendidikan yakni : Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adanya keseimbangan antara ranah alternatif, kognitif, dan psikomotor Pda standar isi terdapat pembahasan pada struktur kurikulum beban belajar 38 jam per mingu, dan jumlah mata pelajaran ada 10 mata pelajaran serta mata pelajaran teknologi informasi komunikasi menjadi unsur yang melayani mata pelajaran yang lain. Standar proses mengedepankan scientific aprouch (pendekatan scientific), proses pembelajaran multi arah dari guru ke siswa dan siswa dengan guru. Suber belajar yang tidak hanya guru tetapi juga lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lainnya. Pada standar penilaian mengedepankan autntik aaggresment (penilaian autentik) dan porto folio siswa juga adanya penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, masih menurut Ahmad Syafei, pada sisi lain untuk menghadapi arus globalisasi yang semakin deras dan cepat sudah
saatnya diadakannya kontribusi dan praktek pendidikan yang mengutamakan keterbukaan dan demokratis. Dalam hal ini kita di tuntut adanya pendidikan yang lebih dialogis yang memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk mengekspresikan segala bakat, minat dan kebutuhan mereka. Lembaga pendidikan dapat memperkuat diri dengan mengembangkan produk, hasil bumi daerah dan keterampilan budaya daerah yang dapat meniru konsep-konsep yang dianut perusahaan posisi penanggung jawab lembaga adalah kepada sekolah sebagai chief executive. Sedangkan Officer membentuk patner institutions dan daughter constitutions yang beroperasi sebagai strategis business unit, paparnya. Ditambahkan Ahmad Syafei, bahwa konsep bisnis selalu bertump u pada kualitas yang muaranya adalah kepuasan pelanggan (cus tomer satisfactions). Suatu pemaha-
n Dua Siswi Andalan SMPN 5 Bandar Lampung
Ikut Lomba Renang O2SN
BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Dua siswi andalan SMPN 5 Bandar Lampung, yaitu Aisyah Syafa Oktaviani dan Gadis Novita Sari, belum lama ini mengikuti lomba renang O2SN tingkat SMP Negeri dan Swasta. Aisyah Syafa Oktaviani yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 Oktober 2001 ini anak dari pasangan M. Bustami Jauhari dengan Dewi Setia R, sedangkan Gadis Novita Sari yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 November 2000 anak dari pasangan M. Suhdi dengan Armini. Kedua siswa andalan renang SMPN 5 Bandar Lampung tersebut merupakan siswi kelas 7. Sebagai tim renang andalan SMPN 5 Bandar Lampung, Aisyah panggilan akrabnya mengaku belajar renang sejak duduk di Sekolah Dasar (SD) yang pada waktu itu sebagai siswi di SDN 1 Way Dadi dengan pelatih renang Musarofah Eva. Aisyah menuturkan di tingkat sekolah dasar dirinya pernah mengikuti kejuaraan renang se-Sumbagsel dengan gaya kupu-kupu 50 meter meraih medali emas, gaya punggung 50 meter meraih medali emas, gaya dada dan gaya bebas 50 meter juga mendapat medali emas. Kemudian pada Club jaka utama dengan gaya kupu kupu 100 meter mendapat medali perunggu gaya renang bebas 400 meter mendapat medali perunggu. Gaya renang dada 50-100 meter mendapat medali perak, gaya estafet dan gaya punggung 100 meter mendapat medali perak, gaya bebas 200 meter dan estafet juga mendapat medali perak. Kejuaraan yang lain pernah di raih Aisyah adalah selain mendapat 4 emas dan piala renang terbaik di Sumbagsel juga mengikuti Arwana Club di Jakarta, renang antar pelajar di Bandung. Sedangkan Gadis Novita Sari kepada Fokus Lampung mengaku berlatih berenang sejak duduk dibangku sekolah dasar juga, yakni pada waktu itu ia masih duduk dibangku kelas 1 DI SDN 2 Rawa Laut. Yang mana pada waktu itu ia dilatih renang dengan pak Didi dan Pak Erwin. Pada waktu itu dirinya pernah mengikuti kejuaraan renang tingkat Provinsi Lampung, dan meraih Juara terbaik renang juara II gaya dada se- Provinsi Lampung. Lalu pada kejuaraan renang se- Sumbagsel ia juga meraih satu perunggu. Pada ajang lomba renang O2SN tingkat SMP Negeri dan Swasta ini, Aisyah dan Gadis ingin menunjukkan prestasinya di bidang renang ini demi nama baik SMPN 5 Bandar Lampung, ujarnya. (hp)
HUKUM & KRIMINAL
EDISI 36/II Tanggal 14 - 20 Mei 2014
n DAMAR Lampung Soroti
15
Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Lampung Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung menjadi sorotan tajan LSM DAMAR. Menurut LSM DAMAR, Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan menuntut perbaikan segera untuk menghadirkan penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Selain itu menurutnya kebutuhan penanganan yang mumpuni tidak dapat ditunda lagi. “Dari data yang dihimpun DAMAR Lampung, sedikitnya 1 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Kekerasan seksual tersebut terjadi baik di lingkungan rumah, di tengah-tengah masyarakat maupun dilakukan oleh aparat negara. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Stigma dan beban pembuktian menyebabkan sebagian banyak korban masih enggan melaporkan kasusnya,” paparnya. Sedangkan menurut DAMAR berdasarkan faktanya, upaya untuk menangani kekerasan seksual secara komprehensif masih tertatihtatih. Damar menilai, salah satu penyebab utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai.
“Sampai hari ini, perbaikan hukum pidana dan hukum acara pidana berjalan pelan, bahkan seolah kehilangan arah. Padahal, ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia, khususnya di Lampung dan masingmasingnya perlu didalami. Yakni (1) perkosaan dan pencabulan, (2) percobaan perkosaan, (3) pelecehan seksual,(4) traffiking untuk tujuan seksual, (5) eksploitasi seksual, (6) penyiksaan seksual, (7) perbudakan seksual, (8) prostitusi paksa, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan aborsi, (11) pemaksaan perkawinan, (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan
atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) kontrasepsi/sterilisasi paksa,” ungkapnya. Selain itu DAMAR juga menilai meski telah tampak perbaikan dalam hal penanganan oleh Aparat Penegak Hukum, namun situasi perbaikan belum merata. Korupsi yang menggurita masih menjadi kendala utama bagi korban untuk mendapat keadilan. Di sebagian wilayah, korban masih harus berhadapan dengan sikap aparat menyalahkan korban ataupun mendorong mediasi yang justru menghalangi pemulihan hak-hak korban. Layanan bagi perempuan korban juga sangat terbatas; unit penanganan pengaduan di kepolisian belum menjadi prioritas dan pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur dan dukungan yang belum optimal. Sehingga penanganan kasus semakin rumit ketika kebijakan daerah justru menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai isu moralitas. Belum lagi sikap pejabat publik yang turut melecehkan dan menghakimi korban. Jika angka korban setiap hari sebanyak ini, siapa yang menjamin besok lusa bukan
n Band Simponi dan Komnas Perempuan
Gelar Tour Diskusi Musikal Stop Kekerasan Seksual
LAMPUNG (Fokus Lampung) - Band Simponi (Sindikat Musik Penghuni Bumi), Komnas Perempuan bekerjasama dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan IAIN Lampung menggelar tour diskusi musikal stop kekerasan seksual yang diberi nama ‘Sister in Danger Tour 2014’. Tur ini merupakan bentuk protes kepada negara yang tidak bisa menjamin keamanan warganya; bentuk kecaman kepada penegak hukum yang tidak berpihak kepada korban; dan, salah satu bentuk pendidikan untuk mencegah
terjadinya korban dan pelaku kekerasan seksual di masa depan. Diskusi musikal adalah kombinasi dari musik akustik dengan presentasi dan diskusi interaktif. Selama presentasi dan diskusi berlangsung, @simponii memainkan instrumen dan menyanyikan 8 lagu yang relevan dengan materi yang sedang dibahas. Selain materi tentang fakta korban, bentuk, dampak dan pelaku dari kekerasan seksual, juga dibahas tentang keadilan gender, HAM dan solusi yang bisa dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa dalam menghadapi masalah
yang sangat penting ini. Durasi diskusi musikal akan berlangsung sekitar 2 jam. Sister in Danger Tour 2014 akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 30 Mei 2014 di 16 sekolah/ universitas yang berada di 10 kota di Banten-Sumatera (Serang, Lampung, Bengkulu, Padang, Bukittinggi, Rantauprapat, Kota Pinang, Medan, Banda Aceh, Palembang). Untuk Propinsi Lampung, diselenggarakan Senin, 5 Mei 2014, di Gedung Serba Guna (GSG) IAIN Lampung. (bf)
ilustrasi
anggota keluarga kita sendiri yang menjadi korban selanjutnya??!! Atas dasar kemarahan, kekhawatiran dan kepedulian atas maraknya kasus kekerasan seksual ini, sejak tahun 2013, Simponi, Komnas Perempuan, Lembaga Advokasi
Perempuan DAMAR, IAIN beserta banyak organisasi lain mengkampanyekan stop kekerasan seksual lewat diskusi musikal untuk menjangkau kalangan muda, yang menjadi korban dan juga pelaku terbanyak. (bf/LSM DAMAR)
Beberapa korban kekerasan seksual di 2014 : • • • •
Ni dan Na diperkosa 3 orang yang baru dikenal (Lampung Selatan) RI, 7 Tahun, anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Bandar Lampung) DE, 14 tahun remaja jadi korban kekerasan dalam pacaran (Bandar Lampung) ST, 15 tahun putus sekolah karena malu jadi korban kekerasan seksual (Bandar lampung)
Catatan Akhir Tahun 2013 Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR : 474 perempuan Lampung mengalami kekerasan seksual Di lingkup rumah tangga: • • •
10 kasus perkosaan, 10 kasus perkosaan incest, 8 kasus pencabulan.
Di lingkup masyarakat: • • •
332 kasus perkosaan, 90 kasus pencabulan, 24 kasus perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual.
STMIK Dukung Pringsewu Jadi Kabupaten Pendidikan PRINGSEWU (Fokus Lampung) – Menuju kabupaten pendidikan merupakan suatu impian Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu, demi terwujudnya impian tersebut, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pringsewu sangat mendukung. Karena dilihat dari potensi yang ada, Kabupaten Pringsewu memang sudah cukup layak menjadi kabupaten pendidikan, meskipun memang harus dilakukan beberapa terobosan terutama dalam bidang
sarana dan prasarana yang meliputi teknologi dan informasi, hal ini disampaikan Ketua Yayasan STMIK Pringsewu, Fauji, kepada Koran ini. Selain itu menurut Fauji, apabila sebuah pendidikan di dukung dengan teknologi informasi yang baik, maka akan semakin mudah mengantarkan Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten pendidikan. “Tidak hanya kalangan sekolah atau perguruan tinggi saja yang harus memperbaiki sarana dan prasarana teknologi tetapi juga
pemerintah, pengusaha dan masyarakat, kata Fauji. Hal ini di maksudkan,lanjut Fauji, agar masyarakat Kabupaten Pringsewu, juga pemerintah dapat dengan mudah mengakses segala infomasi dengan internet, kemudian tentu dengan berkembang dan majunya teknologi ini akan memanjakan penggunanya serta akan banyak manfaat yang akan di peroleh, meski butuh waktu yang relatif lama. Kendati demikian, Fauji per-
caya dengan adanya kerjasama dari segala lini, maka mimpi menuju pringsewu sebagai kabupaten pendidikan akan segera terwujud. Oleh karena itu Fauji berharap bukan hanya menjadi kabupaten pendidikan semata, tapi lebih kepada menjadi kabupaten pendidikan yang berbasis teknologi informasi atau dengan kata ingin pringsewu menjadi kabupaten digital. (man)
EDISI 36 l II l Tanggal 14 - 20 Mei 2014
n Wisata Teluk Kiluan
Sekali Datang Tak Mau Pulang
Teluk kiluan mempunyai wisata alam yang indah yang berada dipesisir Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Pantai yang bertabur hamparan pasir putih yang lembut dan bersih serta air laut yang tampak biru dan jernih. TANGGAMUS (Fokus Lampung) - Menurut para traveler “disana dapat melihat segerombolan lumba-lumba yang menari-nari diatas udara, pantai yang dihiasi perbukitan hijau dan lautan yang membentang luas”. Ujarnya. Berjarak sekitar 80 Km dari kota Bandar Lampung, perjalannan yang dapat ditempuh sekira 3-4 jam dari kota dengan menempuh medan yang cukup berat dan banyak jalan yang rusak bahkan tidak beraspal melainkan bertabur batu kerikil. Perjalannan yang sangat melelahkan, tapi dihiasi dengan pemandangan yang indah dan asri. Bukit-bukit hijau yang membentang sepanjang jalan dan harus naik turun bukit serta tanjakan yang cukup terjal. Disana juga kita melewati perkampungan Bali, Bugis, dan Lampung. Banyak kehidupan yang dapat kita lihat sepanjang jalan menuju Teluk Kiluan. Pemandangan yang indah sepanjang jalan membuat rasa lelah dan jenuh menjadi hilang serta dapat menghirup udara segar nan asri sehingga menimbulkan relaksasi yang dapat menghilangkan kejenuhan. Setelah menempuh jalur darat yang cukup berat, kita harus menggunakan perahu kecil yang berkapsitas muatan 3 orang penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju pulau kiluan. Pak Hasan salah satu warga sekitar mengatakan ”Dengan biaya 15 ribu perorang untuk menuju Pulau Kiluan dan membayar 10 ribu untuk uang masuk pulau,” Tandasnya. Pak Hasan pun menawarkan “Jika ingin melihat lompatan indah segerombolan Lumba-lumba yang berada ditengah laut lepas anda cukup membayar sewa perahu 250 ribu yang berkapasitas penumpang maksimal 3 orang,”Ujarnya. Setiba di pulau kiluan, anda akan menemui seorang wanita sebagai pengurus pulau dan villa disana untuk membayar uang masuk pulau. Beliau pun menawarkan “ Jika anda ingin bermalam disini dan hendak menyewa kamar cukup mengeluarkan dana 200 ribu permalamnya. Tidak hanya kamar, kami pun menyewakan tenda dengan harga 60 ribu permalamnya,”Pungkasnya. Medan yang cukup berat membuat para pengunjung terkadang malas untuk berlibur kesana tapi tidak sedikit pula para pengunjung ingin berlibur kesana untuk menghilangkan penat sejenak. Seandainya, pemerintah ikut serta dan memperbaiki jalanan yang rusak bahkan tidak beraspal, tidak menutup kemungkinan banyak traveler dalam maupun luar kota bahkan mancanegara ingin berlibur kesana. Provinsi Lampung masih mempunyai tempat wisata alam yang tidak kalah menariknya dengan provinsi lain. (yan)