24
MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut. d. Analisis Yuridis Berdasarkan uraian mengenai kasus tersebut, bahwa tepat Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dimana para terdakwa secara bersama- sama dan saling membantu dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan apabila memenuhi unsurunsur nya, untuk itu berikut akan diuraikan unsur- unsurnya yang dikaitkan dengan fakta- fakta yang terjadi. Serta didasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP mengenai alat bukti yang dijadikan seorang hakim dalam mempertimbangkkan suatu keputusan. e. Analisis Sosiologis Analisis Sosiologis terlihat pada ancaman hukuman yang terlalu ringan, sebab pada kasus ini atas perbuatan para terdakwa, korban mengalami trauma yang cukup mendalam, akibat terbesar pada keadaan fisik korban khususnya pada alat kelamin terdakwa yang diperkosa oleh tiga orang secara bergantian walaupun korban dalam keadaan sudah menikah. Saya menilai bahwa dalam mengambil keputusan hakim tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagai perlindungan terhadap korban perkosaan dengan menerapkan pidana yang sebanding dengan perbuatan para terdakwa. Dengan kata lain Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan Teori Kesebandingan dan Teori Perlindungan yang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap putusan. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan Negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menjamin kesejahteraan sosial terutama dalam hal perlindungan. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan