Page 1

PERALIHAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO SOSIAL YANG MENIMPA PEKERJA DARI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Oleh: Melda Jayasari, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum. dan Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.

ABSTRAK Jaminan sosial merupakan hak normatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia termasuk tenaga kerja yang secara tidak langsung telah memberikan sumbangsihnya dalam pembangunan nasional. PT. Jamsostek (Persero) merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Tenaga kerja yang menyelenggarakan 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamanatkan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang saat ini ada menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang baru.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terus berupaya dalam melakukan pembangunan nasional. Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.1 Pembangunan dalam sektor krtenagakerjaan juga tidak kalah pentingnya karena hal itu merupakan faktor yang berguna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produksi perusahaan yang berpengaruh pada pembangunan nasional. Hak-hak dasar bagi tenaga kerja bukan hanya pada upah yang layak saja, melainkan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan juga untuk mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja. Hak-hak dasar bagi kaum pekerja juga harus dilandasi oleh hak yang strategis yakni hak untuk berorganisasi dan hak untuk memperjuangkan penguasaan dan pengendalian sumber daya ekonomi serta hak untuk merdeka dari struktur penindasan yang mewarnai hubungan-hubungan diantara kekuatan-kekuatan produksi. Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang2. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992, Jamsostek memberikan perlindungan dasar bagi 1

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. 2010. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.6. 2 Mulyana W. Kusumah. Hak-hak Asasi Manusia dan Struktur Dalam Masyarakat Indonesia. I1982. Alumni, Bandung, hlm, 18.


tenaga kerja dan keluarga dari tenaga kerja tersebut dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang diakibatkan oleh risiko sosial.3 Selanjutnya, pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada saat ini termasuk PT. Jamsostek untuk bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang baru dengan aturan pelaksananya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur lebih rinci tentang transformasi tersebut. Transformasi disini dapat dikatakan sebagai perubahan karakter, kelembagaan dan mekanisme kerja dari PT. Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban. Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan setelah transformasi tersebut yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ditambah dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dialihkan ke BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat betapa pentingnya penerapan UU BPJS tersebut harus lebih baik dan member perlindungan bagi pekerja. Selain itu, pekerja wajib memperoleh hak-haknya dalam jaminan sosial, maka penulis 3

Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 66.


tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan lengkap tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud didalam UU BPJS. Khususnya tentang peralihan tanggung-jawab PT. Jamsostek dalam penyelenggaraan Program-Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan akibat hukum bagi peserta jamsostek dengan berlakunya UU tersebut., maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ Peralihan Tanggung Jawab Terhadap Risiko Sosial yang Menimpa Pekerja dari PT. Jamsostek (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial� yang menurut penulis perlu dibahas dan di telaah. 2. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut maka permasalahan adalah:

yang akan menjadi

1. Bagaimana tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam hal menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial? 2. Apa akibat hukum bagi peserta Jamsostek dengan beralihnya program Jaminan Pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan? 3. Kerangka Teori a. Asas Kemanusiaan Asas tersebut berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang menjamin berlangsungnya hidup manusia.


b. Asas Manfaat Asas tersebut merupakan asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial harus dapat memberikan pelayanan serta mengelola sesuatu bagi peserta jamsostek secara efektif dan efisien. c. Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Asas yang bersifat idiil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia berarti Jaminan Sosial harus merata dan tidak memandang dari golongan manapun dan pihak manapun.

B. PEMBAHASAN 1. Tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam hal menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pelaksanaan program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:4 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Program JKK diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan yang terjadi akibat pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan medis ataupun mendapatkan uang tunai apabila terjadi 4

Pasal 29-46 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4456)


cacat total dan dapat diberikan ke ahli waris dalam hal pekerja meninggal dunia. Besarnya iuran tergantung dari persentase penghasilan atau upah. 2. Jaminan Kematian (JK) JK diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan memberikan santunan kematiab yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Besarnya manfaat yang diberikan berdasarkan nominal tertentu. 3. Jaminan Hari Tua (JHT) JHT berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat JHT yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau memiliki cacat tetap. Besarnya manfaat tergantung dari besarnya jumlah akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. 4. Jaminan Pensiun (JP) JP diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat usia kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau cacat tetap. Untuk program JPK yang sebelumnya diselenggarakan oleh PT. Jamsostek akan dialihkan ke BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menjalankan program JPK berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Prinsip Asuransi Sosial antara lain: a. Prinsip Itikad Baik (Usmost Good Faith)


b. Prinsip Kepentingan yang dapat di Asuransikan (Insurable Interest) c. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity) d. Prinsip Subrogasi (Subrogation) e. Prinsip Kontribusi (Contribution) f. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause) Sedangkan prinsip ekuitas berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 9 ayat 1 merupakan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besarnya iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu. BPJS Kesehatan juga bertanggung jawab dalam hal pemberian manfaat dari iuran peserta untuk pelayanan kesehatan dari peserta sesuai dengan iuran yang telah diberikan. Pemberian manfaat tersebut antara lain:5 a. Pelayanan kesehatan diberikan dengan fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS (Pasal 23 ayat 1 UU SJSN) b. Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS (Pasal 23 ayat 2 UU SJSN) c. BPJS wajib memberikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan medic peserta yang berada didaerah yang belum tersedia fasilitas

5

http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_kesehatan


d. e.

f.

g.

kesehatanyang memenuhi syarat. Kompensasi diberikan dalam bentuk uang tunai. Layanan yang diberikan di rumah sakit diberikan di kelas standar Besar pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan diwilayah tersebut. BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima. BPJS dapat memberikan anggaran dimuka di rumah sakit untuk melayani peserta, mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaannya diatur sendiri oleh pimpinan RS.

2. Akibat Hukum Bagi Peserta Jamsostek dengan Beralihnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ke BPJS Kesehatan Dengan berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan beralihnya JPK ke BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU BPJS maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para peserta jamsostek yang diuraikan sebagai berikut. Status peserta Jamsostek akan berubah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal mengenai risiko sosial yang dialami dalam pekerjaan dan peserta BPJS Kesehatan dalam hal mengenai kesehatan. Dengan begitu peserta BPJS tidak berhubungan dengan satu lembaga BPJS saja melainkan dengan 2 BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Peubahan status Badan Hukum dari Privat ke publik


mengakibatkan BPJS memiliki kewenangan untuk mebuat aturannya sendiri sehingga dapat mengikat para peserta untuk mematuhi aturan-aturan yang telah diuat oleh BPJS. Para peserta BPJS wajib untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. JPK wajib untuk seluruh penduduk termasuk warga Negara asing yang tinggal di Insonesia dalam kurun waktu sesuai dengan UU BPJS, itu berarti tidak hanya terbatas pada pekerja saja. Demikian juga Jaminan Pensiun yang ditambahkan pada program yang akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berarti jaminan pensiun saat ini juga ada untuk pegawai swasta. JPK juga disediakan bagi warga informal atau kurang mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan menerima bantuan iuran dengan sebelumnya memberikan data dan identitas diri sendiri beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar ke Pemerintah untuk disampaikan ke BPJS yang akan diikutinya. Hal tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS sehingga cakupan dari BPJS semakin luas. UU BPJS ini sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik begitu juga BPJS Ketenagakerjaan dan dapat terus memberikan manfaat serta rasa aman bagi pekerja dalam hal jaminan sosial yang menyangkut dengan pekerjaannya. Dengan begitu, memungkinkan semua pekerja/buruh akan bekerja lebih semangat tanpa rasa khawatir akan risiko sosial yang akan menimpanya nanti dan menjamin kesejahteraan dari para pekerja setelah memasuki usia pensiun atau saat mengalami cacat total. C. PENUTUP 1. Kesimpulan 1) Tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam hal menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan


Kesehatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Program JPK yang sebelumnya diselenggarakan oleh PT. Jamsostek akan dialihkan ke BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menjalankan program JPK berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Prinsip Asuransi Sosial antara lain: g. Prinsip Itikad Baik (Usmost Good Faith) h. Prinsip Kepentingan yang dapat di Asuransikan (Insurable Interest) i. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity) j. Prinsip Subrogasi (Subrogation) k. Prinsip Kontribusi (Contribution) l. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause) Sedangkan prinsip ekuitas berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 9 ayat 1 merupakan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besarnya iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu. BPJS Kesehatan juga bertanggung jawab dalam hal pemberian manfaat dari iuran peserta untuk pelayanan kesehatan dari peserta sesuai dengan iuran yang telah diberikan. 2) Akibat Hukum Bagi Peserta Jamsostek dengan Beralihnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ke BPJS Kesehatan


Status peserta Jamsostek akan berubah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal mengenai risiko sosial yang dialami dalam pekerjaan dan peserta BPJS Kesehatan dalam hal mengenai kesehatan. Dengan begitu peserta BPJS tidak berhubungan dengan satu lembaga BPJS saja melainkan dengan 2 BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Peubahan status Badan Hukum dari Privat ke publik mengakibatkan BPJS memiliki kewenangan untuk mebuat aturannya sendiri sehingga dapat mengikat para peserta untuk mematuhi aturan-aturan yang telah diuat oleh BPJS. Para peserta BPJS wajib untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Saran 1) Pemerintah harus lebih intensif dan sistematis dalam memberikan sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang penerapan UU. No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Tanggung jawab BPJS dalam mengenai risiko sosial harus dilaksanakan dengan baik agar terhindar dari anggapan buruk masyarakat karena dengan jaminan sosial yang baik akan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan aset berharga dalam pembangunan nasional. 2) BPJS Kesehatan mencakup semua masyarakat baik dalam sektor formal maupun informal. Sehingga aturan pelaksana tersebut harus disusun dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat . besarnya iuran juga harus dikondisikan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar dan kemampuan pemerintah dalam menanggung masyarakat yang kurang mampu.


Daftar Pustaka Agusmidah. Dilematika Hukum Ketenagakerjaan. 2011. PT. Sofmedia: Jakarta Asikin, Zainal.. Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Hubungan Industrial Pancasila). 2012. Raja Grafindo Persada: Jakarta Asyhadie, Zaeni. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. 2008. RajaGrafindo Persada : Jakarta. Budiono, Abdul R. Hukum Perburuhan. 2011. Cet. 2. Indeks: Jakarta Eka Putri, Asih. Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,2012, Jurnal Legislasi Indonesia.Vol. 9. No. 2 Husni, Lalu. Hukum Ketenagakerjaan. 2010. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta ……………. Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Hubungan Kerja). 2012. Raja Grafindo Persada. Jakarta. …………….Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Perlindungan Buruh). RajaGrafindo 2012. Persada. Jakarta. Ibrahim, Zulkarnain . Sejarah Hukum Ketatanegaraan: Stusi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan Sosial Pekerja. 2013. Jurnal Simbur Cahaya. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol. XX. No. 51. Sumatera Selatan.

…………… Hak Azasi Manusia di Bidang Perburuhan dan Hak Buruh Untuk Hidup Sejahtera, 2010, Majalah Ilmiah


Fakultas Hukum Sriwijaya. Simbur Cahaya. Sumatera Selatan. Khakim, Abdul. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 2009. Citra Aditya Bakti. Bandung . Kusumah, Mulyana. Hak-hak Asasi Manusia dan Struktur Dalam Masyarakat Indonesia. 1982. Bandung: Alumni Marsh, S.B and J. Soulsb. Hukum Perjanjian. Cet. 4. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. 2010.PT. Alumni. Bandung. Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka Sihombing. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial. 2012. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 9. No. 2. Kemenkumham. Jakarta. Hlm. 171 Purwoko, Bambang, Memahami Bentuk Badan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagaimana Mestinya. http://www.djsn.go.id/5.pdf diakses tanggal 6 Juli 2013 Shihab, Ahmad Nizar. Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. 2012. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9. Kemenkumham. Jakarta. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. 1984. Jakarta: Universitas Indonesia Perss Soepomo, Imam. Pemgantar Hukum Perburuhan.Edisi Revisi. Cet. 13. 2003. Djambatan. Jakarta


Sulastomo. Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi. 2011. Kompas Media Nusantara. Sutedi, Adrian,. Hukum Perburuhan. 2009. Sinar Grafika. Jakarta Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. 2010. Jakarta: Sinar Grafika Zaelani. Komitmen Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9. 2012. Kemenkumham. Jakarta.

1.

Perundang-Undangan

UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Nasional Jaminan Sosial Nasional UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2.

Internet

http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2&id=9 tanggal 17 maret 2013

diakses

http://www.jamsosindonesia.com/ diakses tanggal 16 maret 2013 http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/transformasi tanggal 6 Juli 2013

diakses


http://hukum.kompasiana.com/2012/10/06/sejarahperkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa-493513.html diakses tanggal 2 Juli 2013

http://djsn.go.id/home/75-makalah-prof-dr-bambang-purwoko-sema.html diakses tanggal 6 julli 2013

http://www.djsn.go.id/PT.%20Jamsostek_Pengalihan%20JPK.pdf

Melda jayasari (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you