Page 1

KUDUDUKAN SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG Oleh: Nurmala Sari, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,MH dan Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan biomedis telah muncul sejak tahun 1987 dibidang reproduksi, perkembangan teknologi tersebut telah berkembang pesat di Indonesia. Pada dasarnya pembuahan secara alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit terwujud, karena disebabkan oleh rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga hal ini dapat diatasi dengan perkembangan biomedis yaitu dengan cara membukanya atau mengobatinya dengan program bayi tabung. Namun di Indonesia pengaturan tentang bayi tabung belum ada Undang-undang tentang bayi tabung, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan terhadap kedudukan anak dan ibunya serta pengaturan hukum positif yang akan didapatkan bayi dan juga hak-hak yang akan diperoleh. Permasalahan inilah yang diangkat menjadi topik dalam penulisan skripsi berjudul Kedudukan Ibu Sebagai Subjek Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif. Kedudukan ibu anak hasil bayi tabung yaitu ditentukan dengan cara menentukan sah atau tidaknya anak tersebut. Pengaturan anak sah telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdata Pasal 250 tentang pengertian anak sah. Anak hasil bayi tabung dalam suatu perkawinan merupakan anak sah maka kedudukan


ibu sama seperti ibu kandung yang mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan hak-hak yang terdapat pada anak hasil bayi tabung tersebut adalah mendapat perlindungan hukum yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Selain itu, terdapat hak keperdataan yaitu dibidang hak waris yang telah diatur oleh KUHPerdata Buku ke II Pasal 830 sampai degan 851serta, diatur juga hak kewarisannya di dalam ayat-ayat Al Qur’an. Kata Kunci Bayi Tabung

: Kedudukan Ibu Bayi Tabung, Hak Anak


PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan yang sangat besar bagi pengobatan manusia. Seiring dengan perkembangan tersebut, telah muncul banyak isu etik dan legal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Alfiersta Rachman yang mengutip pendapat Ibnu Khaldun mengatakan “Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah”. Dengan kata lain manusia harus menerima perkembangan teknologi, dan tidak dapat menghentikan jalannya perubahan dan hal demikian merupakan pekerjaan mustahil.1 Perkembangan teknologi yang cukup mengusik tentang isu etik dan legal yakni tentang teknologi dalam bidang reproduksi. Banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Ajaran Islam mengatakan pada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan senantiasa berikhtiar (usaha),dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Alam Nasyrah:5 bahwa:2 ”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. Pembuahan secara alami pada dasarnya terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit untuk terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga tidak dapat

1

Alfiersta Rachman, Tesis, Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo, Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003 alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB) 2 Al- Qur’an ,Surah Alam Nasyrah ( Surat ke-94 terdiri dari 8 ayat) , Ayat:5


diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya.3 Ada beberapa hal gangguan terhadap perempuan, salah satu faktor seseorang wanita sulit untuk hamil yaitu disebabkan karena, kerusakan pada saluran telur (tuba) endometriosis, menopause dini, sindrom ovarium polikistik (pcos), ovarium jaringan parut, masalah tiroid, pengobatan kanker, adhesi pelvis, obat-obatan tertentu dan lifestyle, usia.4 Dapat dipihak laki – laki sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, dan tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau dengan mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar dapat bertemu dengan sel telur di dalam ovum. Hal ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk mendapatkan anak. Berkembang dan majunya ilmu teknologi kedokteran, para ahli dalam bidang kesehatan mendapat berbagai ide untuk mengatasi infertilitas5. Salah satu penyebab infertilitas tersebut diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedangkan sebagian kasus infertilitas lainnya perlu ditangani dengan teknik rekayasa reproduksi misalnya pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba dan inseminasi buatan, tandur alih pronuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, tandur alih zigot intra-tuba, dan fertilisasi in vitro. Fertilisasi In Vitro (FIV) lebih dikenal

3

Dunia Ibu, Artikel, Proses Bayi Tabung:Bolehkah?, Sumber: http://www.dunia-ibu.org/artikel/rumah-tangga/proses-bayi-tabungbolehkah.html. ( diakses pada 10 Juni 2013, pukul 23:25 WIB) 4 Kompas, Bramirus Mikail, 10 Penyebab Wanita Sulit Hamil, Sumber: http://health.kompas.com/read/2012/02/17/14015553/10.Penyebab.Perempuan. Sulit.Hamil, (diakses pada 6 Mei 2013, pukul 00:54 WIB) 5 Laboratorium Klinik Prodia, “Infertilitas�,Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih, Sumber : http://prodia.co.id/penyakit-dandiagnosa/infertilitas,(diakses pada 15 Juni 2013, pukul 02:05 WIB)


dengan sebutan bayi tabung, ini merupakan teknik penanganan infertilitas.6 Jutaan pasangan suami istri berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh anak sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Joy Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia yang lahir di Inggris. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma diluar tubuh istri hal ini merupakan terobosan baru untuk membantu pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah keluarga mereka.7 Sejak saat tersebut teknik bayi tabung mengalami kemajuan dari masa ke masa8. Inseminasi buatan dengan cara bayi tabung belum ada peraturan undang – undang bayi tabung yang mengaturnya di Indonesia. Pasal 127 dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, dengan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.9 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang bayi.10 Adapula yang mengatakan bahwa ibu adalah Insan yang, Mengasuh, Membesarkan, Mendidik, Menyediakan keperluan dari kecil hingga dewasa. Secara umum ibu kandung mempunyai hubungan darah dengan anak yang ia lahirkan, karena selama benih tumbuh dan berkembang menjadi embrio selama itu pula ibu diberikan asupan makanan secara bersama. Pasal 42 dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

6

Republika Online, Jika Bayi Tabung Menjadi Pilihan, “Republika Online”, Selasa, 21 Maret 2013, 12:07 WIB, Sumber: http://www.republika.co.id/berita/humaira/ibu-anak/13/03/21/mjzssj-jika-bayitabung-menjadi-pilihan-1,(diakses 15 Juni 2013,pukul 02:35 WIB) 7 Sudraji Sumapraja dan Sarwono Prawirohardjo, Printis Bayi Tabung Indonesia, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, Cet. Pertama, 2006, hlm. 79 8 Ibid. 9 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127 10 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian, “Ibu”


dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.11 ibu dengan seorang anaknya memiliki hubungan keperdataan dibidang hak waris. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.12 Waris terjadi jika seseorang meninggal dunia yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan dimana mengharuskan pergantian kedudukan subjek hukum yang berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban,yang diambil alihkan semua hak dan kewajiban pada ahli waris. Pihak-pihak yang memperoleh atas sesuatu hukum waris dapat menerimanya berdasarkan undang-undang (hukum waris karena kematian) atau berlandaskan surat wasiat pewaris (hukum waris karena wasiat).13 Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan yaitu :14 “Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia, Seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan, harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut”. Perihal menyebutkan bahwa seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam Subekti) menjelaskan bahwa harus ada hubungan kekeluargaan antara yang meninggalkan waris dengan ahli waris tersebut, agar kekayaan orang yang meninggalkan warisan dapat berpindah tangan ke ahli warisnya. Orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur dalam undang-undang yang diatur 11

Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 (kedudukan anak) 12 Status Hukum, “Hukum Waris”, Sumber: http://statushukum.com/hukum-waris.html, (diakses pada 01 Mei 2013, pukul 23:35 WIB) 13 M.J.A. van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, Bandung: PT. Eresco, Cet. Pertama , 1993,hlm.1 14 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.Kedua 1991, hlm.4


dalam berbagai golongan yaitu jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, maka mereka itulah yang berhak mewarisi semua harta peniggalan dan anggota lain tidak medapat satu bagian apapun.15 Dalam golongan pertama yang dimaksud anakanak beserta turunan yaitu dalam garis lencang kebawah, dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan urutan kelahiran.16 Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena mereka satu-satuya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak berhak menjadi ahli waris,jika orang yang meninggal tersebut mempunyai keturunan.17 Program bayi tabung dari satu sisi memang cukup membantu pasangan suami istri (pasutri) yang mengalami gangguan kesuburan dan ingin mendapatkan keturunan. Disisi lain, hukum bayi tabung akhirnya menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Khususnya reaksi dari para ulama yang mempertanyakan keabsahan hukum bayi tabung jika dinilai dari sudut agama.

Rumusan Masalah 1. Bagaimana kedudukan ibu sebagai subjek hukum terhadap anak hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan ? 2. Bagaimana hukum positif mengatur tentang hak hukum bayi tabung, baik dibidang keperdataan maupun hak kewarisannya ?

15

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet-3, 2003, hlm.98 16 Ibid, hlm. 98 17 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta:P.T Rineka Cipta, Cet-2, 1991, hlm 24


Metode Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dengan mencari bahan-bahan hukum meliputi literatur-literatur, bukubuku, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara empiris yaitu menggunakan data pendukung dari pandangan dari ahli agama, ahli hukum dan masyarakat. PEMBAHASAN A. Kedudukan ibu dalam hukum terhadap anak hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan adalah sebagai ibu kandung yang sah yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang tua. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membahas hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dijelaskan pada pasal:18 1.

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anakanak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dari ketentuan Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus, tapi orang tua masih diwajibkan untuk mendidik anaknya.

18

Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 45, 47,49)


2. Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili perbuatan anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dari ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa orang tua menguasai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, jika anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Segala perbuatan hukum yang dilakukan anak menjadi kekuasaan orang tua. 1.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lainnya, saudara kandung yang telah dewasa dan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, orang tua tersebut masih berkewajiban memberi pemeliharaan kepada anak tersebut


Kedudukan ibu mempunyai peran yang sangat penting, dari segi biologis, ibu menjaga janinnya sampai melahirkan dan memberi asupan gizi kepada bayi setelah ia lahir dan bertumbuh kembang. Seorang ibu tidak hanya membesarkan fisik seorang bayi, tetapi membentuk jiwa dan psikisnya. Perilaku ibu pada masa-masa itu sangat mempengaruhi karakter anak di masa sekarang dan di masa depan. Karena seorang anak pasti akan meniru perilaku kedua orang tuanya, terutama ibu, ia akan menyesuaikan perilakunya dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Untuk itu, kehadiran seorang ibu sangat penting dalam membentuk moralitas anak dan membantu memberikan motivasi untuk meraih cita-citanya di masa depan.

B. Pengaturan hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, tetapi hukum positif yang mengatur tentang bayi tabung adalah status hukum anaknya, apakah itu anak sah atau anak luar kawin yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974.19 Di dalam Pasal 250 KUHPerdata diatur tentang pengertian anak sah bahwa: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya�. Dalam Pasal tersebut munculnya anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Sedangkan pengertian anak sah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 menyebutkan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah�. Proses munculnya seorang anak dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjadi masalah, apakah pria dan wanita tersebut telah melakukan hubungan badan terlebih dahulu sehingga wanita tersebut hamil atau tidak, yang penting anak tersebut berada dalam perkawinan 19

Salim HS, Op.Cit, hlm.75


yang sah. 20 Setiap anak yang sah berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena itu merupakan hak anak bahkan hak itu didapatkan sebelum anak itu lahir yaitu selagi masih dalam kandungan. Agar hak-hak anak dapat terjamin, upaya yang dilakukan yaitu melakukan perlindungan anak, perlindungan diharapkan agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan selayaknya orang dewasa, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa: “ Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan�. Perlindungan hukum terhadap seorang anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan hak dan kewajiban seorang anak yaitu:21 1. Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada pasal diatas dapat ditafsirkan hak anak yaitu tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dikehidupan sosial. Dalam bidang apapun berdasarkan kemauannya sendiri dan berkembang dengan

20

Ibid., UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Bab III tentang Hak Dan Kewajiban Anak (Pasal 4 sampai dengan Pasal 19). 21


sesama sesuai dengan harkat dan martabatnya agar dihormati oleh sesama. 2. Pasal 5 Setiap anak berhak mendapatkan suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Pasal 6 Setiap anak mendapatkan hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Pasal 7 (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal dikarenakan suatu sebab sehingga orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas ditafsirkan bahwa setiap anak berhak mengetahui, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya. Jika orang tua tidak dapak menjalankan hal itu, maka seorang anak berhak diasuh dan diangkat oleh orag lain berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.


5. Pasal 8 Setiap anak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6. Pasal 9 (1)

Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dari ketentuan pasal diatas ditentukan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari orang tua, sesuai dengan tingkat kecerdasan dengan minat dan bakatnya. Orang tua harus melihat bakat yang anak punya sehingga dapat menyesuaikan dengan pendidikannya. Bagi anak yang menyandang cacat ia juga berhak mendapat pendidikan luar biasa sama seperti anak yang lain. 7. Pasal 10 Setiap anak berhak didengar pendapatnya dan menyatakan, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.


8. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu luang, beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat mendapatkan hak untuk rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, wali, anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. penelantaran; c. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; d. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.


Ketentuan pasal diatas ditafsirkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran, tindak kekerasan seperti kekerasan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Jika orang tua, wali atau pihak lain yang mengasuh tidak dapat memenuhi hal itu maka dapat dikenakan tindakan hukum. 11. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Pasal 15 Setiap anak mendapatkan perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.


13. Pasal 16 (1) Setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) hukum.

Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan

(3)

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

14. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan hak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upayahukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.


15. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

16. Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali dan guru; b. mencintai keluarga, menyayangi teman dan masyarakat; c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Selain hak dan kewajiban yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kedudukan yuridis anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan adalah sebagai anak sah. Anak sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan hak dan kewajiban seorang anak terdapat pada pasal:22

22

UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak, Pasal 46 dan Pasal 48


1. Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga anak dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya

Dari ketentuan pasal diatas ditafsirkan bahwa seorang anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya. Jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua mereka apabila mereka memerlukan bantuan. Karena ia telah merawat dari mulai mengandung, melahirkan bahkan sampai dewasa. Jadi sudah sepantasnya seorang anak membalas semua yang telah dilakukan orang tua terhadapnya. 2. Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. PENUTUP Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan ibu sebagai subjek hukum terhadap anak hasil bayi tabung dalam suatu perkawinan merupakan sebagai ibu kandung yang sah. Karena anak tersebut berasal dari ovum dan sperma dari pasangan suami istri yang sah, lalu ditransplantasikan kembali kedalam rahim istri, maka


anak yang dilahirkan tersebut adalah anak sah yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam pun membolehkan anak hasil bayi tabung asalkan berasal dari perkawinan yang sah dan dilakukan sesuai akidah akhlak Islam. Sehingga hak dan kewajiban yang didapat oleh ibu sebagai subjek hukum sama dengan hak dan kewajiban orang tua yang melahirkan anak secara alamiah yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan kedudukan Ibu juga diatur dalam ayat-ayat Al Qur’an. 2. Hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, yang ada hanya hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak tersebut, yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Mengatur tentang pengertian anak sah, dalam KUHPerdata diatur pada pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan anak hasil bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah dan kemudian ovum dan sperma ditransplantasikan kembali ke rahim istri maka ia adalah anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan dan mempunyai hak dan kewajiban seperti anak yang dilahirkan secara alamiah. Hak keperdataan yang diperoleh anak tersebut adalah dalam bidang kewarisan, yang diatur dalam KUHPerdata Buku Ke II Pasal 830 sampai dengan 851 KUHPerdata yang menjelaskan ketentuan umum hak waris dan Al Qur’an juga menjelaskan tentang ketentuan waris yang diperoleh anaknya. Selain hak keperdataan seorang anak juga mempunyai hak mendapat perlindungan yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tentang hak dan kewajiban anak.


DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

M.J.A. van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, Bandung: PT. Eresco, Cet. Pertama , 1993,hlm.1 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.Kedua 1991, hlm.4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet-3, 2003, hlm.98 Sudraji Sumapraja dan Sarwono Prawirohardjo, Printis Bayi Tabung Indonesia, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, Cet. Pertama, 2006, hlm. 79

II. Perundang-Undangan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

III. Internet Alfiersta Rachman, Tesis, Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo, Sumber: http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003 alfiersta-r.ps,


Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB) Al- Qur’an ,Surah Alam Nasyrah ( Surat ke-94 terdiri dari 8 ayat) , Ayat:5 Dunia Ibu, Artikel, Proses Bayi Tabung:Bolehkah?, Sumber: http://www.dunia-ibu.org/artikel/rumah-tangga/proses-bayitabung-bolehkah.html. ( diakses pada 10 Juni 2013, pukul 23:25 WIB) Kompas, Bramirus Mikail, 10 Penyebab Wanita Sulit Hamil, Sumber: http://health.kompas.com/read/2012/02/17/14015553/10.Pen yebab.Perempuan.Sulit.Hamil, (diakses pada 6 Mei 2013, pukul 00:54 WIB) Laboratorium Klinik Prodia, “Infertilitas”,Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih, Sumber : http://prodia.co.id/penyakit-dandiagnosa/infertilitas,(diakses pada 15 Juni 2013, pukul 02:05 WIB) Republika Online, Jika Bayi Tabung Menjadi Pilihan, “Republika Online”, Selasa, 21 Maret 2013, 12:07 WIB, Sumber: http://www.republika.co.id/berita/humaira/ibuanak/13/03/21/mjzssj-jika-bayi-tabung-menjadi-pilihan1,(diakses 15 Juni 2013,pukul 02:35 WIB) Status Hukum, “Hukum Waris”, Sumber: http://statushukum.com/hukum-waris.html, (diakses pada 01 Mei 2013, pukul 23:35 WIB)

Nurmla sari (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you