Page 1

1

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh: Selvi Rafintini, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Henny Yuningsih, S.H., M.H.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Perkosaan merupakan satu diantara jenis-jenis atau bentuk dari tindak pidana terhadap kesusilaan yang pengaturan nya terdapat dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: “Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschaaftmet te hebben, wordt, als schluding aan verkrachting, gestraft met gevanggenisstraf van ten hoogste twaalf jaren1. Artinya : “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya duabelas tahun.” Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelaku harus diterapkan hukum yang bersifat seadil- adilnya. Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi atas suatu tindak pidana yang dilakukan ialah hakim sebagai bagian dari peradilan yang memiliki kuasa penuh atas putusannya .

1

Lamintang, P.A.F, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika,2009,hlm. 976.


2

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama dalam proses persidangan, baik yang diperoleh dari bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, rasa keadilan, kebijaksanaan, sikap profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap berbagai putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus yang ditangani, khususnya dalam hal menganalisa dan menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran haruslah didasarkan pada berbagai pertimbangan baik dari segi Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis agar terciptanya suatu penerapan dan pertimbangan hukum yang bersifat adil guna pencapaian dari diterapkannya ketentuan hukum yang diberlakukan tersebut. Seperti yang diuraikan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 /Pid / 20122 secara paksa melakukan tindak pidana perkosaan terhadap temannya sendiri didalam rumah korban pada saat korban sedang sendirian dirumah, yang diantara keduanya telah memiliki hubungan pacaran sebelumnya, pada kasus ini Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Pada kasus yang dijadikan sample kedua yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1136 K/ Pid/ 20123 telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap korban didalam kamarnya pada pukul. 01.30 WIB dengan kekerasan dan ancaman senjata tajam oleh pelaku yang merupakan tetangga yang bersebelahan rumah dengan korban, dalam kasus ini Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidna penjara selama 8 tahun penjara terhadap pelaku. Dan kasus ketiga yang dijadikan sampel yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor No 185 K / Pid / 20054 tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama- sama dengan tiga orang terdakwa pada lokasi yang berbeda- beda terhadap seorang wanita, Majelis Hakim

2

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 /Pid / 2012 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/ Pid/ 2012 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor No 185 K / Pid / 2005 3


3

hanya menjatuhkan sanksi dua tahun penjara kepada masing- masing terdakwa. 2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian diatas mengenai putusan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan? 2. Bagaimana dengan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perkosaan ? 3. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : a. Teori Kebebasan oleh Hakim Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu : 1. Kebebasan eksistensial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekahawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia 5. Adanya paksaan, ikatan, serta beban yakni merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalanghalangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh

5

Arbijo, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, halaman 95.


4

dan mandiri 6. Jadi kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia. 2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Dalam suatu kebebasan him yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut “the dynamic aspects of the rule of law in the modern age� (aspek – aspek dinamika Rule of Law dalam era modern. b. Teori Penjatuhan Putusan Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut : 7 1. Teori Keseimbangan Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

6

M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 1994, halaman 28 7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 105-112.


5

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekara . Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 3. Teori Pendekatan Keilmuan Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim. 4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat. 5. Teori Kebijaksanaan Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perindungan terhadap anak yang


6

melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

c. Teori Tujuan Pemidanaan Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga D dan satu R yakni8:  Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,  Restrain, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,  Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,  Deterrence, memberikan penjeraan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan: 1. Teori absolut.9 8

Andi Hamzah, Asas-asas hukum Pidana, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, halaman 28 9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman 29.


7

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (vergfalden). Teori ini membenarkan pemidaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan , dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri10. 2. Teori Relatif.11 Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorieen). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat12. Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, 10

Muladi dan Barda nawawi Arief, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, alumni, Bandung, 1992, halaman 11 11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja ,Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 161 12 E. Utrecht, hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, halaman 185.


8

implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control� sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut13: a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan; e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3. Teori Gabungan.14 Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakan dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorintasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat15.

13

Muladi, dan Barda Arief, Op.cit., halaman 17 Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 107 15 Mahrus Ali, dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, 2012, halaman 192 14


9

A. PEMBAHASAN  Bagian ini menjelaskan bahan-bahan hukum/data yang diperoleh dari hasil pengkajian pustaka atau studi lapangan;  Analisis terhadap bahan-bahan hukum/data yang menjawab permasalahan. Pada karya ilmiah ini penulis akan menganalisa mengenai Putusan – Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sampel, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1723 K/ Pid/ 2011 tentang tindak pidana perkosaan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 /Pid / 2012 tentang tindak pidana perkosaan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/ Pid/ 2012 tentang tindak pidana perkosaan.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 39/PID/2012/PT-MDN a. Kasus Posisi Terdakwa Mawan Munawar alias Mawan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 16.00 wib , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Selamat Ketaran Simpang Enam Kabanjahe Kabupataen Karo, yang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan suatu kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal dari saksi korban Laura Fransiska Br. Barus menghubungi Terdakwa Mawan Munawar alias Mawan sekira pukul 12.00 wib melalui handphone untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudain terdakwa mengatakan “aku dikampung, kamu disana sama siapa?” selanjutnya saksi korban berkata “aku sendiri dirumah, kakak ke Medan bawa adek berobat” lalu terdakwa mengatakan “aku kerumah ya ?”. Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol di teras depan rumah saksi korban selanjutnya pada saat sedang ngobrol-ngobrol saksi Marliana Br. Simbolon lewat depan rumah saksi korban dan menyapa terdakwa dan saksi korban yang sedang berada di depan teras rumah saksi korban


10

dengan mengatakan “kalian berdua pacaran ?” kemudian dijawab terdakwa “iya kak” setelah itu saksi Marliana Br.Simbolon berkata “bagus-bagus kalian pacaran ya !” kemudian saksi Marliana Br. Simbolon pergi meninggalkan terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya satu jam kemudian saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil minum dan tanpa sepengetahuan korban, lalu terdakwa mengikuti dari belakang dan pada saat saksi korban akan membalikkan tubuhnya, terdakwa secara tiba-tiba langsung memeluk dari arah depan tubuh saksi korban denga kuat dan langsung mencium bibir saksi korban sambil terdakwa mengatakan “aku sayang samamu dek, ayok kita lakukan dek!” sambil terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban dengan paksa kemudian saksi korban berusaha mendorong tubuh terdakwa berkali-kali hingga saksi korban jatuh tersungkur dan terdakwa langsung menimpa tubuh saksi korban dari atas sehingga saksi korban dalam posisi tidur, lalu ia menciumi bibir saksi korban dengan bernafsu dan menekan kedua paha saksi korban dengan kuat dan terdakwa berusaha memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban sambil saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa dan menjambak rambut terdakwa akan tetapi terdakwa tetap saja berusaha masukkan penis/batang kemaluannya kedalam lobang vagina saksi korban dan saat itu saksi korban sudah tidak sanggup lagi melawan terdakwa sehingga saksi korban menangis karena ketakutan. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil memasukkan penis/batang kemaluannya ke lubang vagina saksi korban, terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit sampai penis/batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma didalam lubang vagina saksi korban dan saksi korban ada mengeluarkan darah dan terdakwa melap darah saksi korban tersebut dengan celana dalam milik saksi korban. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap korban dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visium Et Repretum No. 440/RSU/VER/78/2011 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Laura Fransiska Barus, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Davil Leo Ginting, SpOG (Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe).


11

Dengan ringkasan dan kesimpulan sebagai berikut: Selaput dara (hyment) tidak utuh lagi, pada selaput dara dijumpai luka baru pada arah jarum jam 7 sampai ke dasar (kesan luka yang mulai sembuh) pada arah jarum jam 9 dan 11 luka tidak sampai dasar. Kesimpulan : Liang Senggama bebas dilalui satu jari telunjuk dewasa ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana. b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dan telah terpenuhinya unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pelanggaran Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana. Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe No. Reg. Perkara: PDM281/KABAN/09/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa MAWAN MUNAWAR ALIAS MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH. Pidana dalam dakwaan tunggal ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWAN MUNAWAR ALIAS MAWAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) ptg celana dalam warna putih bercak darah ; - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ; Dikembalikan kepada saksi korban Laura Fransiska Br. Barus ; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,(seribu rupiah) ; c. Putusan Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi) Mengingat Pasal 285 KUHP dan Pasal – pasal dari KUHAP Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

dan


12

MENGADILI:  Menerima banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;  Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Desember 2011 No.420/Pid.B/2011/PN-Kbj yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, hingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa MAWAN MUNAWAR alias MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERKOSAAN“; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAWAN MUNAWAR alias MAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong celana dalam warna putih bercak darah ; - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; -1 (satu) buah baju kaos warna putih ; Dikembalikan kepada saksi korban Laura Fransiska Br. Barus ; 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Analisa Yuridis Bahwa suatu analisa Yuridis didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yaitu fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti pada kasus tersebut, untuk itu diperoleh fakta hukum sebagai berikut:16 1. Bahwa benar terdakwa bernama Marwan Munawar alias Mawan 2. Bahwa benar antara terdakwa dan korban memiliki hubungan pertemanan 16

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pid/2012/PT-MDN


13

3. Bahwa benar saksi korban menelepon terdakwa pukul 12.00 WIB 4. Bahwa benar pada saat menelpon saksi korban mengatakan bahwa ia saksi korban sedang sendirian dirumah karena kakak nya mengantarkan adek ke Medan. 5. Bahwa benar setelah mengetahui saksi korban sendirian dirumah maka terdakwa berkunjung kerumah saksi korban 6. Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban 7. Bahwa benar dirumah saksi korban terjadilah peristiwa perkosaan tersebut 8. Bahwa benar dalam peristiwa perkosaan itu terjadi karena dipicu oleh adanya telepon dari saksi korban yang mengatakan bahwa dia sedang sendirian, sehingga situasi dan kondisi korban lah yang memicu terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku 9. Bahwa benar berdasarkan peristiwa tersebut peran saksi korban dalam perbuatan pidana ini sangat besar. 10. Bahwa benar pada saat saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil air minum, terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang 11. Bahwa benar ketika didalam rumah terdakwa tiba- tiba langsung memeluk, mencium dan mulai membuka pakaian saksi korban 12. Bahwa benar pada saat terdakwa membuka pakaian saksi korban melawan terdakwa dengan mendorong terdakwa hingga saksi korban terjatuh 13. Bahwa benar setelah saksi korban terjatuh terdakwa langsung menimpa tubuh saksi korban dari atas 14. Bahwa benar terdakwa langsung bernafsu dan melakukan perkosaan terhadap saksi korban 15. Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa 16. Bahwa benar atas kejadian perkosaan tersebut kemaluan saksi korban mengeluarkan darah 17. Bahwa benar berdasarkan Visium Et Repretum No. 440/RSU/VER/78/2011 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Laura Fransiska Br. Barus, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Davil Leo Ginting, SpOG (Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe).Dengan ringkasan dan kesimpulan sebagai berikut:


14

Selaput dara (hyment) tidak utuh lagi, pada selaput dara dijumpai luka baru pada arah jarum jam 7 sampai ke dasar (kesan luka yang mulai sembuh) pada arah jarum jam 9 dan 11 luka tidak sampai dasar. Kesimpulan : Liang Senggama bebas dilalui satu jari telunjuk dewasa ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas bahwa atas perbuatan terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP yaitu telah melakukan tindak pidana perkosaan.

e. Analisis Sosiologis Analisis Sosiologis merupakan analisa terhadap sebuah kasus yang terjadi didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu tindak pidana dapat terjadi, baik faktor yang berasal dari terdakwa, faktor dari korban serta faktor lingkungan yang juga berperan cukup besar. Dalam kasus ini faktor sosiologis terlihat pada korban yang turut berperan dalam hal terjadinya tindak pidana perkosaan ini, dalam ilmu hukum pidana keterlibatan korban dalam hal memperngaruhi terjadinya suatu tindak pidana disebut sebagai provocative fictims. Dimana pada percakapan yang dimulai ditelepon antara terdakwa dan korban, korban sempat mengatakan bahwa ia dalam keadaan sendiri dirumah, hal tersebut memancing terdakwa untuk melakukan tindak pidana perkosaan ini. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 /Pid / 2012 a. Kasus Posisi 2 Terdakwa WAHYUDI Bin NGADIRAN pada hari Kamis tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di dalam rumah RASKITA LASE Binti LOKOT LASE di Perumahan PT Agromuko desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :


15

a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa WAHYUDI Bin NGADIRAN masuk ke rumah saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE melewati jendela kamar tidur saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE dengan cara sebelumnya mencongkel jendela kamar saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa memeluk saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE yang sedang tidur lalu tangan kanan Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE dan saksi korban RASKITALASE Binti LOKOT LASE pun terbangun kemudian dengan tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa mengatakan “buka celana nggak” dan korban tidak mau membuka, Kemudian Terdakwa berkata “buka nggak celana kamu kalau nggak kubunuh kamu” kemudian saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE membuka celana sampai ke lutut setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sampai ke lutut dengan menggunakan tangan kirinya lalu pisau yang di tangan Terdakwa di letakan di lantai yang berjarak 50 (lima puluh) cm dari tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung tidur di atas tubuh korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE lalu menggesek-gesekan dan menghentak-hentakannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar tidur melewati jendela kamar saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE; b. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin saksi korban RASKITA LASE Binti LOKOT LASE pada labia mayor terlihat merah, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445/22/VER.RSUD/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DUTIA GESTIN, Dokter pada RSUD Mukomuko, dengan hasil pemeriksaan : Kepala : tidak ada kelainan, Telinga: tidak ada kelainan, Mata: tidak ada kelainan, Pelipis: tidak ada kelainan, Mulut: tidak ada kelainan,


16

Bibir: tidak ada kelainan, Dagu: tidak ada kelainan, Hidung : tidak ada kelainan, Pipi: tidak ada kelainan, Leher: tidak ada kelainan, Bahu: tidak ada kelainan, Perut: tidak ada kelainan, Pinggang: tidak ada kelainan, Bokong: tidak ada kelainan, Alat kelamin: Labia mayor terlihat merah, Anus: tidak ada kelainan, Alat gerak atas: tidak ada kelainan, Alat gerak bawah: tidak ada kelainan, Pemeriksaan dalam tidak dilakukan; Kesimpulan : Pada alat kelamin Labia Mayor terlihat merah;

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 10 Januari 2012 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin NGADIRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Bin NGADIRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) buah pisau dapur warna putih gagang plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1(satu) lembar seprei tempat tidur warna krem ukuran kurang lebih 1M X 2M; - 1(satu) buah daun jendela kamar warna biru yang terbuat dari kayu; - 1(satu) lembar celana dalam perempuan warna putih; - 1(satu) lembar celana pendek olahraga warna kecoklatan;


17

- 1(satu) lembar baju kaos warna krem; Dikembalikan kepada saksi Raskita Lase Binti Lokot Lase; - 1(satu) lembar celana dalam pria warna biru muda; Dikembalikan kepada Terdakwa; - 1(satu) lembar celana gunung pendek warna kecoklatan; - 1(satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih; - 1(satu) lembar celana pendek olah raga warna biru lis putih hitam merk ADIDAS; - 1(satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua lis putih hitam; Dikembalikan kepada saksi Siti Robiyah Binti Sarjono; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah); c. Putusan Hakim Mahkamah Agung Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WAHYUDI Bin NGADIRAN tersebut ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; d. Analisis Yuridis Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/pid/2012 Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah dan mendakwa dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan berdasarkan fakta- fakta dan bukti yang ditemukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan pidana selama delapan tahun penjara. Untuk itu terdakwa melakukan banding dengan menguraikan keterangan dan fakta-


18

fakta yang telah dijabarkan diatas dan menyatakan bahwa Majelis hakim telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan fakta hukumnya. Sebab dalam putusannya Majelis hakim tidak mempertimbangkan dalam hal pembuktian atas keterangan saksi dan alat- alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses penyidikan dan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Kekuasaan kehakiman Nomor 4 tahun 2004 yang menyebutkan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal pertimbangan memutus suatu perkara. Fakta-fakta lain ialah bahwa terdakwa selama proses penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan di kepolisian tidak didampingi oleh penasehat hukum, hal ini yang menyebabkan terdakwa mendapat tekanan dalam menjawab setiap pertanyaan dari pihak penyidik. Ketentuan mengenai hak- hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 – Pasal 68 KUHAP)17 dalam menjalani proses peradilan yang salah satunya adalah terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum selama menjalani proses peradilan (Pasal 54 KUHAP)18. Sebab pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum juga menjadi hal- hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku, sedangkan tugas jaksa adalah menuntut berat ringannya pidana.19 Selain itu mengenai keterangan saksi yang diduga memberikan keterangan dan laporan palsu pada pihak penyidik, hal ini diperkuat dengan fakta- fakta yang telah diuraikan sebelumya cenderung tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Terhadap keterangan saksi tersebut Majelis hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukum serta tidak berpedoman pada asas hukum unus testis nullus testis 17

http://www.pnsarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=artticle&id=147&ltemid=129 diakes pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 20.52 WIB. 18 Penjelasan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam Undang- Undang/ KUHAP 19 Reksodiputro Mardjono, “Laporan singkat seminar –bersama UNAFEI JepangBebinkumnas Departemen Kehakiman RI, Pencegahan Hukum� dalam Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997, hlm. 47.


19

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa �keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Serta terhadap hasil visum et repertum yang terangkan oleh dr. Dutia Gestin bahwa terdapat kejanggalan dimana hanya terlihat pada bagian labia mayor yang terlihat merah dan merupakan hal yang wajar mengingat korban baru melahirkan dan bukan akibat dari perkosaan. e. Analisis Sosiologis Ditinjau dari sudut pandang sosiologis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1136 K/pid/2012 berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa pada putusan tersebut tidak terjadi singkronisasi antara apa yang senyatanya terjadi dengan apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menganalisa kasus. Untuk itu terdapat suatu penyimpangan dalam suatu penerapan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang tersebut. Tidak terjadi keseimbangan, keselarasan dan keadilan dalam mengambil suatu keputusan yang seharusnya diterapkan. Pada kasus ini seorang hakim tidak mengindahkan sikap perlawanan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk diuji dan ditinjau kembali kebenarannya, seolah-olah putusan hanya diambil sepihak. Untuk itu terjadi ketimpangan dan kejanggalan dalam penyelesaian kasus ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/ Pid/ 2012 a. Kasus Posisi 3 Bahwa mereka terdakwa I. Redy Perdana alias Egi Bin Ujang Solehudin, terdakwa II. Asrijal alias Kucluk Bin Thamrin, dan terdakwa III. Mulyadi alias Emul alias Anclung Bin Upan Supiyadi serta saksi Firmansyah alias Kimung alias Dedi Bin Zenal Abidin (dalam berkas perkara terpisah), secara bersamasama atau bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Jum’at tanggal 23 April 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dan tanggal di bulan April 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Baru Desa Nagrak Cianjur dan di samping bangunan Pondok Tani


20

Kampung Nagrak Wetan Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ani Andriani sedang berada di pinggir jalan dekat bioskop Sianturi Cianjur, bermaksud akan pulang ke Panembong menunggu angkutan kota No.04 jurusan Panembong, tiba-tiba datang angkutan kota No.04 A dengan penumpang satu orang didepan yaitu terdakwa I Redy bersama supir yaitu saksi Firmansyah sedangkan dibelakang, sebanyak tiga orang penumpang yang semuanya laki-laki yaitu terdakwa II Asrijal, terdakwa III Mulyadi dan saksi Budi. Kemudian saksi ditawari untuk naik angkot tersebut, lalu saksi yang tidak merasa curiga apa-apa langsung saja naik. Namun setelah berjalan tepatnya di perempatan Harimart, kendaraan tersebut belok kiri ke arah jalan baru, sedangkan seharusnya lurus ke arah Panembong. Kemudian saksi mulai merasa curiga, lalu saksi minta turun namun saksi Firmansyah beralasan ada penumpang yang akan turun di Jalan Baru. Selanjutnya ketika sudah jauh dari Harimart, saksi Ani mencium gelagat tidak baik maka saksi beralasan seolah-olah mau kencing dahulu akhirnya saksi Fimansyah menghentikan mobilnya, lalu saksi Ani turun dan menggunakan kesempatan tersebut, untuk melarikan diri, namun dikejar oleh terdakwa I Redy dan terdakwa II Asrijal hingga akhirnya saksi Ani tertangkap dan dimasukkan lagi ke dalam mobil angkot tersebut lalu didudukkan didepan dengan saksi Fimansyah dan dihimpit oleh terdakwa I Redy, selanjutnya mobil berjalan lagi. Namun kira-kira 600 meter mobil behenti lagi di pinggir Jalan Baru Desa Nagrak, kemudian saksi Firman, menyuruh saksi Ani turun mobil menarik tangan saksi keluar dari mobil dibantu oleh terdakwa I Redy dan membawa saksi Ani ke belakang warung yang tidak berpenghuni. Sedangkan terdakwa I Redy meninggalkan saksi Ani dan saksi Firmansyah dan kembali ke mobil.


21

Kemudian mobil angkot tersebut dikemudikan oleh terdakwa II Asrijal menuju ke Pom Bensin Jalan Baru bersama dengan terdakwa I Redy, terdakwa III. Mulyadi dan saksi Budi, lalu terdakwa II Asrijal membeli rokok dan minuman aquo gelas, kemudian terdakwa I Redy, terdakwa II Asrijal, terdakwa III Mulyadi dan saksi Budi kembali lagi untuk menjemput saksi Firman dan saksi Ani. Setelah saksi Firman dan saksi Ani berada di kendaraan kemudian saksi Ani didudukkan didepan lagi tetapi setelah berjalan tidak jauh, mobil dihentikan dan saksi Ani dipindahkan ke belakang. Kemudian terdakwa II. Asrijal memberikan aqua gelas yang sedotannya sudah tertancap namun lubangnya agak lebar kepada saksi Ani. Pada saat saksi Ani duduk dibelakang, saksi Ani ditemani oleh terdakwa I Redy. Kemudian terdakwa I Redy mencium saksi Ani tetapi saksi Ani berontak dan terdakwa I Redy mendekap saksi lagi sambil mencium saksi. Selanjutnya mobil tersebut meluncul ke atas jalan Nagrak dan behenti di depan sebuah bangunan Pondok Tani Nagrak, lalu tangan saksi ditarik oleh terdakwa I Redy dibawa ke samping bangunan pondok tani tersebut diikuti oleh terdakwa II Asrijal dan terdakwa III Mulyadi. Kira-kira 50 meter dari Jalan Raya tempat yang gelap disamping pagar tembok, badan saksi Ani disandarkan ke tembok pagar, kedua tangan kanan dan kiri saksi masing-masing dipegang oleh terdakwa II. Asrijal dan terdakwa III. Mulyadi, kemudian celana panjang dan celana dalam saksi dibuka paksa oleh terdakwa I. Redy walaupun saksi Ani, berusaha merontanya dan memohon jangan dibuka. Namun karena saksi tidak berdaya dipegang oleh terdakwa II Asrijal dan terdakwa III Mulyadi akhirnya saksi Ani hanya bisa diam saja. Kemudian terdakwa I Redy menyetubuhi saksi Ani sambil berdiri dan setelah terdakwa I Redy puas dilanjutkan oleh terdakwa II Asrijal untuk menyetubuhi saksi Ani sedangkan terdakwa I Redy dan terdakwa III. Mulyadi tetap memegang kedua belah tangan saksi Ani. Setelah terdakwa II Asrijal puas kemudian dilanjutkan dengan terdakwa III. Mulyadi untuk menyetubuhi saksi Ani sedangkan terdakwa I Redy dan terdakwa II. Asrijal memegang kedua tangan saksi Ani. Setelah terdakwa III. Mulyadi puas, kemudian terdakwa I Redy, terdakwa II. Asrijal dan terdakwa III. Mulyadi meninggalkan saksi Ani dalam kedaan lemas dan telanjang. Bahwa akibat pebuatan para terdakwa, saksi Ani


22

menderita luka sebagaimana Visum et Repertum tanggal 27 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Awie, SpOG dengan hasil pemeriksaan :  Penderita datang ke RSU Cianjur dalam keadaan sadar ;  Inspeksi : Vulta : Lukal lecet / laserasi tidak ditemukan ;  Hymen : Tampak luka robekan pada jam 2,6 dan 9 sampai dasar ; Kesimpulan : Hymen / selaput dara tidak utuh (intak) ; b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo paal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; SUBSIDAIR : Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ; Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2004 yang isinya adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Redy Perdana alias Egi Bin Ujang Solehudin, terdakwa Asrizal alias Kucluk Bin Thamrin dan terdakwa Mulyadi alias Emul alias Anclung Bin Upan Supiyandi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke.1 KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Redy Perdana alias Egi Bin Ujang Solehudin, terdakwa Asrizal alias Kucluk Bin Thamrin dan terdakwa Mulyadi alias Emul alias Anclung Bin Upan Supiyandi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;


23

3. Menetapkan barang bukti berupa :  1 (satu) unit mobil angkot No.04 A No.Pol. F 1970 WP berikut STNK nya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suriadi dan  1 (satu) buah karung bekas yang sudah tidak dipakai lagi warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;  Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ; c. Putusan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang dikukakan oleh pihak korban tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai keberatan kasasi : bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi (Judex Factie) tidak salah dalam menerapkan hukum ; Demikian pula alasan kasasi selebihnya adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi. Sedang keberatan terhadap berat ringannya hukuman juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Termohon Kasasi / Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 ; Berdasarkan atas pertimbangan yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:


24

MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut. d. Analisis Yuridis Berdasarkan uraian mengenai kasus tersebut, bahwa tepat Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dimana para terdakwa secara bersama- sama dan saling membantu dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan apabila memenuhi unsurunsur nya, untuk itu berikut akan diuraikan unsur- unsurnya yang dikaitkan dengan fakta- fakta yang terjadi. Serta didasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP mengenai alat bukti yang dijadikan seorang hakim dalam mempertimbangkkan suatu keputusan. e. Analisis Sosiologis Analisis Sosiologis terlihat pada ancaman hukuman yang terlalu ringan, sebab pada kasus ini atas perbuatan para terdakwa, korban mengalami trauma yang cukup mendalam, akibat terbesar pada keadaan fisik korban khususnya pada alat kelamin terdakwa yang diperkosa oleh tiga orang secara bergantian walaupun korban dalam keadaan sudah menikah. Saya menilai bahwa dalam mengambil keputusan hakim tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagai perlindungan terhadap korban perkosaan dengan menerapkan pidana yang sebanding dengan perbuatan para terdakwa. Dengan kata lain Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan Teori Kesebandingan dan Teori Perlindungan yang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap putusan. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan Negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menjamin kesejahteraan sosial terutama dalam hal perlindungan. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan


25

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.20 Pengaturan mengenai perlindungan hukum khusus nya terhadap korban, dimuat dalam Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam perspektif penanggulangan kejahatan yang tepat, tidak hanya terfokus pada berbagai hal yanng berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode yang efektif dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tak kalah penting untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri. Kajian terhadap korban kejahatan, merupakan objek studi viktimologi guna mengetahui faktor penyebab munculnya suatu keajahatan , bagaimana seorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.21 Dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak- hak tersangka/ terdakwa, sementara hak- hak korban seringkali diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal- hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hakhak yang dimiliki oleh para korban.�22 Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena telah memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan lakilaki.23 Dimana atas praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan,24 sebagai korban perkosaan. Seperti yang diuraikan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus perkosaan yang dijadikan sampel diatas, terlihat bahwa 20

Dalam situs website http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html diakses pada hari selasa tanggal 27 agustus 2013 pukul 17.08 WIB. 21 Rasyid Ariman, dkk., Kebijakan Kriminal, 2008, Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 63. 22 Andi Hamzah, Perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 33. 23 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 64. 24 Ibid, hlm. 74.


26

hakim sebagai penegak hukum dan corong undang-undang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan tidak didasarkan pada keadaan korban akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu peran penyidik dan penasehat hukum dianggap sangat penting dalam mengutamakan penuntutan hak-hak yang dimiliki oleh korban khusus nya dalam hal perlindungan dan penggantian ganti rugi. Sehingga putusan dihasilkan untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang seringkali tidak seimbang dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghilangkan kehormatan seorang perempuan. Mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu sebagai berikut:25 1. Melakukan visum kepada korban tindak pidana perkosaan 2. Korban diperiksa sehingga keterangannya masuk Berita Acara Perkara (BAP) 3. Memeriksa saksi yang ada 4. Mencari data atas alat bukti dan fakta- fakta yang sebenarnya terjadi 5. Memanggil pelaku tindak pidana perkosaan dan memeriksanya terkait perbuatan yang telah dilakukannya 6. Setelah terbukti pelaku melakukan tindak pidana perkosaan pihak kepolisian akan menindak lanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di persidangan Bentuk perlindungan hukum lain yang dilakukan oleh para penegak hukum lain dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terlihat pada penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa sejak berada dipihak penyidik atau kepolisian hingga menghasilkan vonis pada putusan yangn dikemukakan oleh Majelis Hakim.

25

Ibid, hlm. 53.


27

B. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yaitu berorientasi pada fakta hukum yang terjadi dan dalam hal pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak mempertimbangkan keadaan korban. Padahal seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi wajib berpedoman pada unsur yang bersifat Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Serta mempertimbangkan fakta- fakta yang terjadi dan alat bukti yang ada baik dalam hal keterangan saksi, barang bukti, surat, maupun keterangan para ahli sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP sehingga seringkali vonis tidak seimbang atas perbuatan yang dilakukan dan sangat tidak adil bagi korban. Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa dan korban sehingga hak-hak terdakwa dan korban tidak terabaikan, agar setiap putusan hakim yang dihasilkan dapat bersifat adil baik bagi pelaku maupun korban. Selain itu, hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan dan dicantumkan dalam setiap putusannya adalah dengan menganalisa mengenai hal-hal yang bersifat meringankan dan hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa. 2. Saran Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan Majelis Hakim diharapkan dapat lebih mempertimbangkan keadaan korban sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadapnya guna menentukan berat ringannya sanksi yang diterapkan dan disebutkan dalam amar putusan sehingga tercapainya suatu keadilan.


28

DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja ,Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Andi Hamzah, Asas-asas hukum Pidana, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Arbijo, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000 E. Utrecht, hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. Lamintang, P.A.F, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika,2009 Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 1994 Muladi dan Barda nawawi Arief, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, alumni, Bandung, 1992 Mahrus Ali, dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, 2012 Putusan Mahkamah Agung Nomor No 185 K / Pid / 2005 Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 /Pid / 2012 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/ Pid/ 2012

Selvi rafintini (pidana)  
Advertisement