Page 1

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM BENTUK KEWAJIBAN PEMBAYARAN GANTI RUGI AKIBAT KELALAIAN PENGGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH Oleh: Faora Zebua, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum dan H. Amrullah Arpan, S.H., SU

ABSTRAK Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Dalam pelaksanaannya kendaraan dinas operasional ini di atur dalam Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Kendaraan dinas operasional terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kendaraan dinas operasional ini memiliki fungsinya sendiri-sendri berdasarkan pembagian dan kepentingannya. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kata kunci: Kendaraan dinas, Tanggung Jawab, Ganti rugi


A.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyelengaraan negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi meliputi pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan–ketentuan yang bersifat umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang–wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; dan yang ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat , bukan berupa paksaan–tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik1. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah aparatur negara lainnya, Pemerintah menyediakan berbagai macam instrumen pendukung, guna meningkatkan pelayanan dan kinerja dari aparatur–aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Instrumen pemerintahan merupakan alat–alat atau sarana–sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas–tugasnya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah dan/ atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, transportasi dan komunikasi, gedung– gedung perkantoran, dan hal lain yang terhimpun dalam Publick domain atau kepunyaan publik2. Instrumen pemerintahan ini merupakan sarana penunjang dalam kegiatan pemerintahan dan merupakan aset atau perbendaharaan milik negara.

1

Ridwan, Hukum Administrasi Negara,PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, 2006, hal. 2 2 Ridwan, op.cit, hal. 129


Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negera yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaaan yang dipisahakan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD3. Dalam menjalankan roda pemerintahan transportasi merupakan salah satu instrumen pembantu dan merupakan salah satu benda dari perbendaharaan negara dan penunjang dalam melayani warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal yang telah penulis uraikan diatas, penulis menganggap perlu membahas bagaimana perlindungan hukum dalam pengawasan barang milik Negara atau Daerah yang digunakan diluar ketentuan jam operasional kantor. Bertitik tolak pada permasalahan di atas maka penulis memberi judul skripsi ini “TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM BENTUK KEWAJIBAN PEMBAYARAN GANTI RUGI AKIBAT KELALAIAAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH� 2. Rumusan Masalah Dari penjelasan dan permasalahan yang ada maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana tanggungjawab perdata dari pihak berkuasa atas kelalaian yang dilakukan, terhadap kendaraan milik pemerintah akibat pernggunakan diluar jam dinas atau karena dimakaian oleh pihak ketiga? 2. Bagaimana sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pihak berkuasa atas kerugian yang 3

Negara

Pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan


ditimbulkan akibat biaya operasional yang melebihi karena pemakaian kendaraan dinas diluar dari jam operasional kerja? 3. Kerangka Teori Untuk memperoleh data yang cukup relevan dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam peneulisan penelitian ini, menggunakan dua tipe metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif): a. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif)4 adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau hanya bersifat data yang sekunder belaka.5 Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas4

Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan ( Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10). 5

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.


asas serta mekanisme tanggung jawab setiap pemegang kendaraan milik pemerintah, khususnya mengenai ganti rugi akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). 6 Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu : 1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 2). Pendekatan Konsep (conceptual approach) B. PEMBAHASAN 1. Tanggungjawab perdata dari pihak berkuasa atas kelalaian yang dilakukan, terhadap kendaraan milik pemerintah akibat pernggunakan diluar jam dinas atau pun karena pemakaian oleh pihak ketiga Berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan kendaraan dinas adalah Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas operasional, terdiri dari kendaraan perseorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/ kendaraan dinaslapangan. Dalam peraturan ini di kendaraan dinas termasuk kedalam salah satu

6

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23


penataan sarana dan prasarana kerja.7 Penataan sarana dan prasarana ini meliputi: Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasaran Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan; Penataan sarana dan prasarana kerja yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 2 dilakukan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Tujuan pengaturan tentang penggunaan fasilitas dinas diatur dalam Paslal 4 Peratturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah menentukan: Penataan sarana dan prasarana kerjayang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin: a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;

7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 huruf (g)


c. cahaya dan fentilasi yang sehat balk slang maupun malam; d. penataan yang bernilai estetika; e. kesejahteraan pegawai; dan f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.8 Pemakaian kendaraan dinas telah diatur peruntukannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Kendaraan dinas tersebut di bedakan menjadi beberapa jenis serta memiliki fungsi dan perannya masing masih yang di atur dalam Pasal 13 sampai Pasal 16. Pasal 13 Kendaraan dinas yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d), meliputi; a. kendaraan perorangan dinas b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan c. kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan. Namun dalam fakta yang berkembang kendaraan dinas operasional digunakan untuk antar jemput anak sekolah, istri berbelanja atau bahkan mudik disaat hari libur sekolah datang dan hari-hari besar keagamaan. Banyak kendaraan dinas 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 4


operasional yang tidak sebagaimana mestinya.9

beroperasi

semaksimal

mungkin

Kendaraan dinas operasional digunakan dalam jam kerja operasional kerja. Diluar jam operasional kerja, biaya yang dikeluarkan seharusnya tidak mempergunakan biaya operasional kantor atau negara, hal ini di karenakan biaya atau keuangan negara hanya digunakan untuk keperluan atau kepentingan negara. Dalam Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur mengenai kewajiban melaksanakan tugas dengan semestinya. Bahwa setiap Pegawai Negeri wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab10. Berdasarkan pasal ini di jelaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus taat pada peraturan perundangundangan yang ada serta bertanggung jawab atas tugas dinas yang diberikan padannya termasuk bendan-benda atau barangbarang yang di percayakan kepadanya sebagai penunjang tugasnya. Dikaitkan dengan kewajiban dari aspek hukm perdatanya, ini seorangg pegawai negeri sipil juga dapat dituntut karena telah melanggar Pasar 1365 serta Pasal 1367 KUHPerdata 9

http://ninyasmine.wordpress.com/2012/05/31/perbuatan

_melawan_hukum 10

Undang-undang nomor 8 tahun 1978 jo undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 5


BW mengenai perbuatan melanggar hukum. Pasal 16365 mengatur tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian te, wajib mengganti kerugian11 serta Pasal 1367 menjelaskan seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 2. Sanksi-sanksi pihak berkuasa atas kerugian yang ditimbulkan akibat biaya operasional yang melebihi karena pemakaian kendaraan dinas diluar dari jam operasional kerja. Ditetapkan dalam Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang sanksi yang akan diterima seorang pegawai negeri sipil apabila dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan yang ada ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda serendahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

11

Pasal 1365 KUHPerdata BW


rupiah) dan tertinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).12

Bila dilihat dari sudut peraturannya,disiplin pegawai negeri sipil telah ditegaskan untuk tidak menyalahgunakan kesempatan,kewenangan ataupun sarana yang dikuasakan kepada. Namun fakta yang berkembang di masyarakat hal ini sangatlah bertolak belakang. Kurangnya penegakkan hukum formil, membuat celah besar untuk setiap pihak atau pegawai negeri sipil untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan ataupun saranan yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuaangan negara atau perekonomian negara. Kelalaian penggunaan kendaraan dinas operasional yang digunakan diluar jam dinas operasional pada dasarnya bukan merupakan tanggung jawab dari anggaran daerah untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan dinas operasional. Hal ini dikarenakan kerugian atau kelalaian tersebut terjadi diluar jam dinas operasional atau diluar tanggung jawab dari pemerintah. Pemakaian kendaraan dinas operasional oleh pihak ketiga bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah atau masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam hal menggantiaan kerugian ataupun perawatan karena rusaknya kendaraan dinas atau cacatnya kendaraan dinas operasional akibat pemakain kendaraan dinas operasional oleh pihak ketiga yang

12

Udang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3


lalai dan bukan menjadi tanggung jawabnya atas pemakaian kendaraan dinas operasional. Seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 1365 sampai 1367 KUPerdata BW, bahwa seseorang bertanggung jawab atas orang yang berada dalam tanggung jawabnya dan seorang pegawai negeri sipil juga harus bertanggungjawab atas kewenangan, kekuasaan dan saran yang dipercayakan kepadanya. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan dari beberapa paparan yang ada pada bab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Tanggung jawab pemegang kendaraan dinas operasional yang dipakai oleh bersangkutan diluar jam kerja adalah keharusan untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul karena pemakaian diluar kepentingan dinas. Baik oleh diri sendiri ataupun pihak ketiga. Landasan hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Sanksi yang harus dijatuhkan kepada pemegang kendaraan dinas operasional yang telah menggunakan kendaraan diluar tujuan operasional adalah: a. Membayar ganti rugi atas kerusakan kendaraan dinas operasional dinas tersebut (bahkan mengganti yang baru bila terjadi kerusakan total atau hilang)


b. Dijatuhi hukuman pelanggaran larangan bagi pegawai negeri sipil 2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan atas kasus tersebut adalah harus adanya pedoman yang pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berisi larangan yang dikeluarkan oleh atasan agar pemegang kendaraaan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas tersebut untuk kepentingan lain diluar fungsi operasional.


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku: Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009 Djatmika, Hukum Kepegawaian, Djambatan, Jakarta, 1987 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 Noer Fauzi, Otomi Daerah dan Disentralisasi, Bandung, Citra Mandiri, 2006 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982 ----------------------------, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999 Ratu Aprilia, Kamus Lenkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006


Sedermayanti, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002 Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, 1987 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001 Solichin ABDUL, Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1995 Sujamto, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Vollmar,

Pengantar Studi Hukum Perdata (terjemahan Adinimarta), C.V. Rajawali, Jakarta, 1984

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, Jakrta, 1984 Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio) Cek. Ketigabelas, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Website: http://www.bkn.go.id/in/profil/unit-kerja/organisasi-deputidalkep/direktorat-status-dan-kedudukan-kepegawaian.html diakses tanggal 10 Juli 2013 http://informasi-budidaya.blogspot.com/2011/11/tuntutanperbendaharaan-dan-tuntutan.html http://ninyasmine.wordpress.com/2012/05/31/perbuatan_melawa n_hukum

Jurnal faora (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you