Page 1

KEDUDUKAN HUKUM PENDAPAT YANG MENGIKAT (BINDING OPINION) LEMBAGA ARBITRASE TERHADAP PERJANJIAN Oleh: Angga Vernando, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum dan Meria Utama, S.H.,LL.M

ABSTRAK

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriftif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. yang merupaka penelitian yang membahas bagaimana kedudukukan suatu binding opinion dalam suatu perjanjian arbitrase. Maka dari itu perlu diketahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan jika terjadi suatu pengingkaran. Maka didapat bahwa kedukukan hukum Binding opinion itu bersifat mengikat bagi para pihak dan jika terjadi suatu penginhkaran terhadap binding opinion tidak ada upaya hukum yg dapat dilakukan Pasal 53 UU No. 30 tahun 1999.

Kata Kunci : Arbitrase, Pendapat, Binding Opinion

A. PENDAHULUAN


Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.1 Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitase di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( UU Nomor 30 Tahun 1999). Dasar dibuatnya undang-undang tersebut adalah UndangUndangNomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ( UU Nomor 14 Tahun 1970). Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan banyak diminati pelaku bisnis dibandingkan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip dan kelebihan arbitrase. Prinsip-prinsip arbitrase tersebut adalah: 1) Efisien/tepat guna, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilanumum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya; 2) Accessibility/memberikan kemudahan dan terjangkau, arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu, dan tempat. 3) Proteksi hak para pihak, terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa advokad terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;

1

R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1991,hlm. 1.


4) Final and binding/ final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak, keputusan arbitrase haruslah final and binding kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian; 5) Fair and just/ tepat dan adil, tepat dan adil untuk pihak yang bersengketa; 6) Sesuai dengan sence of justice dari masyarakat, dengan demikian akan lebih terjamin unsure deterrant dari pelanggaran dan sengketa akan dapat dicegah; 7) Credibility/ dapat dipercaya, para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya sehingga keputusannya akan lebih dihormati.2 Kelebihan-kelebihan arbitrase tersebut adalah: 1) Prosedur tidak sulit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat; 2) Biaya lebih murah; 3) Dapat dihindari expose di depan umum; 4) Hukum terhadap prosedur pembuktian lebih relaks; 5) Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan oleh arbitrase; 6) Para pihak dapat memilih para arbiter yang ahli dalam bidangnya; 7) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi; 8) Keputusannya umumnya final and binding; 9) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali; 10) Prosedur arbitrase mudah dimengerti oleh masyarakat luas; Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak-pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya: penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan penambahan atau 2

Fuady Munir, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 93.


perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian terhadap pendapat yang mengikat itu tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi. Putusan arbitrase yang tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hal ini diatur pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract – wanprestasi).3 B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahn yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana kedudukan hukum binding opinion dalam perjanjian di arbitrase? 2. Bagaimana upaya hukum terhadap pengingkaran binding opinion yang dibuat oleh lembaga arbitrase? C. KERANGKA TEORI Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan 3

Gunawan Widjaja, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang Tidak Pernah Selesai, PT Fajar Interpratama, Jakarta, 2008, hlm. 117


demikian, arbitrase mengandung unsur penyelesaian sengketa di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis. Unsur perjanjian tertulis merupakan ciri khas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tanpa adanya perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud diselesaikan dalam pertemuan langsung dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat tersebut diminta karena para pihak ingin mencegah terjadinya suatu perselisihan antara para pihak menegani persoalan yang berkenaan dengan perjanjian yang diantaranya mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya suatu keadaan baru. Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang diberikan oleh lembaga arbitrase, maka pendapat hukum itu bersifat akhir dan mengikat para pihak. Sehingga para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat yang mengikat tersebut. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.


D. PEMBAHASAN A. Kedudukan Hukum Pendapat Yang Mengikat (Binding Opinion) Terhadap Perjanjian Terlebih dahulu perlu dibedakan antara pendapat arbitrase dengan putusan arbitrase. Yang dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat (binding opinion) ini diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa. Sedangkan putusan arbitrase ini lebih sering diberikan oleh arbitrase (institusional atau ad hoc) atas suatu perbedaan pendapat atau perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang membuat klausul arbitrase) yang diajukan pada arbiterase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Dengan demikian yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa diantara para pihak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut.4 Landasan hukum atas kewenangan arbiterase memberikan binding opinion di Indonesia, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar BANI, yaitu tanpa adanya suatu sengketa BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian tersebut. 5 Dijelaskan bahwa, BANI tidak hanya berwenang menyelesaikan persengketaan perdata saja tetapi juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion). Binding opinion mirip dengan Conciliation Council atau komisi perdamaian yang diatur dalam Pasal 28 Convention on the settlement of investmentn Disputes Between States and Nationals of Other States. Jadi dalam hal arbitrase yang bersangkutan seolah-olah bertindak sebagai Conciliator yaitu bertindak hanya untuk mendamaikan. Mereka bukan memutus perselisihan.6

4

Ibit, hlm. 97. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 6 M. Yahya Harahap, Arbitrase, Pusaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 73. 5


Hal-hal yang berhubungan dengan pendapat yang diberikan oleh lembaga arbitrase, yang bersifat mengikat guna menyelesaiakan suatu bentuk perbedaan paham atau perselisian pendapat ataupun mengenai suatu „ketidakjelasanâ€&#x; akan suatu hubungan hukum ataupun rumusan dalam perjanjian, yang dihadapi para pihak dalam suatu perjanjian dengan klausula arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 7 Menurut ketentuan Pasal 52, pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Selanjutnya oleh karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme, sebagimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perbedaan pendapat atau perselisian paham maupun sengketa yang ada atau lahir dari suatu perjanjian, maka pendapat hukum itu bersifat “akhirâ€? (final) bagi para pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Jika dilihat dari sifat pendapat hukum yang diberikan, yang secara hukum mengikat merupakan pendapat pada tingkat akhir. Pendapat yang mengikat (binding opinin) ini diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa. Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat arbitrase ini adalah bahwa para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila para pihak melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti dia melanggar kontrak (wanprestasi) tersebut.8 Contoh dari pendapat lembaga arbitrase antara lain adalah :9 1. Jika para pihak meminta penafsiran terhadap hal-hal yang kurang jelas dari suatu kontrak. 7 8

Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 95. O.C. Kaligis, Arbitrase Dalam Praktik, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2004, hlm.

37. 9

Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 97.


2. Penambahan/perubahan dari suatu kontrak untuk dilakukan penyesuaian berhubung adanya suatu perkembangan atau keadaan yang baru. Meskipun pendapat yang diberikan arbitrase dalam permintaan pendapat bukanlah berbentuk putusan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sifat nasihat atau pendapat tersebut „mengikat‟ para pihak. Tidak menjadi persoalan apakah nama yang digunakan berupa „nasihat‟, „pendapat‟ atau „rekomendasi‟. Setiap pendapat atau rekomendasi yang diberikan arbitrase atas permintaan salah satu pihak berdasarkan kesepakatan semula dan para pihak, dengan sendirinya mengikat para pihak. Itu sebabnya, produk ang demikian disebut binding opinion atau pendapat yang mengikat. Melekatnya sifat kekuatan dalam pendapat yang diberikan arbitrase atas perintah salah satu pihak, didasarkan pada asas pacta sunt servanda. Asas ini merupakan doktrin yang sejajar dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata. Setiap persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian, mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak. 10 B.

Upaya Hukum Bila Ada Pengikaran Binding Opinion

Pengingkaran terhadap binding opinion, bukanlah pengingkaran terhadap putusan perselisihan. Dalam pemberian binding opinion, arbitrase bukan menjatuhkan putusan. Selanjutnya karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari pihak secara bersam-sama dengan melalui mekanisme, sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perbedaan pendapat atau perselisihan paham maupun sengketa yang ada atau lahir dari suatu perjanjian, maka pendapat hukum bersifat akhir (final) bagi para pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Hal ini ditegaskan kembali dalam rumusan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, berdasarkan Pasal tersebut bahwa terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 (Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian) tidak

10

M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 74.


dapat dilakukan perlawan melalui upaya hukum apapun. 11 Jadi terhadap pengingkaran dari pendapat yang di berikan suatu lembaga arbitrase tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi. Jika kita lihat dari sifat pendapat hukum yang diberikan, yang secara hukum mengikat dan merupakan pendapat pada tingkat akhir, dapat kita katakan bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase. Oleh karena itu, terhadap binding opinion tidak dapat diajukan permintaan eksekusi. Meskipun sifatnya mengikat para pihak tetapi tidak mengandung kekuatan eksekusi. Itu sebabnya keingkaran atas pentaatan dan pemenuhannya dikatagorikan sebagai perbuatan “melanggar janji”. 12 Pelanggaran tersebut memberikan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian ditambah dengan tuntutan ganti rugi. . Meskipun sifatnya mengikat para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekusi. Itu sebabnya keingkaran atas pentataan atau pemenuhannya, hanya dikategorikan sebagai perbuatan “melanggar perjanjian” pelanggaran tersebut memberi hak bagi pihak lawan untuk menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian ditambah dengan tuntutan ganti rugi.

E. PENUTUP 1. Kesimpulan A. Kedudukan hukum pendapat yang mengikat atau binding opinion yang diberikan lembaga arbitrase dalam perjanjian adalah bersifat “akhir” (final) bagi para pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase. Jadi sejak arbitrase mengeluarkan pendapat atas permintaan para pihak atau salah satu pihak, pendapat tersebut langsung mengikat para pihak. Para pihak harus menaati dan melaksanakan pendapat yang telah diberikan lembaga arbitrase. Apabila salah satu pihak dikemudian hari melanggar perjanjian atau breach of contract maka penyelesaian perselisihan antara kedua pihak tersebut 11

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 75.


ialah sesuai dengan isi perjanjian atau isi klausul perjanjian antara para pihak. Mengenai cara pembuatan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut adalah klausul arbitrase langsung digabungkan dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dangan kalusul tersebut. B. Bahwa terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dilakukan perlawan melalui upaya hukum apapun. Jadi terhadap pengingkaran dari pendapat yang di berikan suatu lembaga arbitrase tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi. Binding opinion tidak dapat diajukan permintaan eksekusi, meskipun sifatnya mengikat para pihak. Dalam hal ini yang bisa dilakukan pihak yang lawan yang merasa menderita kerugian adalah bisa menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian ditambah dengan tuntutan ganti rugi. Sejak arbitrase mengeluarkan pendapat atas permintaan para pihak atau salah satu pihak, pendapat itu langsung mengikat para pihak. Para pihak harus menaati dan melaksanakan pendapat yang telah diberikan arbitrase. Keingkaran salah satu pihak untuk tidak menaati secara sukarela, mengakibatkan perbuatan dianggap melanggar perjanjian (breach of contract). Pihak yang bersangkutan dapat dituntut melakukan pelanggaran perjanjian (accused of a breach of contract). Mekanisme penyelesaian breach of contract (melanggar perjanjian) apabila terjadi diantara salah satu pihak maka salah satu pihak dapat meminta penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan jalur pengadilan atau dapat juga melalui BANI, sesuai dengan isi perjanjian atau klausul yang terdapat dalam perjanjian antara para pihak. 2. Saran Berdasarkan penjelasan dari hasil pembahasan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran, yang diantaranya sebagai berikut : a. Mengupayakan masyarakat untuk lebih banyak menggunakan arbitrase sabanyak mungkin dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan.


b. Mengupayakan tidak hanya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase hanyalah perusahan-perusahan besar/bonafide, tetapi perusahan menengah kebawah untuk menyelesaikan sengketanya di lembaga arbitrase.


DAFTAR PUSTAKA

Fuady Munir, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Gunawan Widjaja, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang Tidak Pernah Selesai, PT Fajar Interpratama, Jakarta, 2008. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Pusaka Kartini, Jakarta, 1991. O.C. Kaligis, Arbitrase Dalam Praktik, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2004. R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1991. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Angga vernando(perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you