ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG BERKENAAN DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 704K/Pdt.Sus/2012 TENTANG KEPAILITAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULER Oleh: Adithya Wisnu Pratama, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum dan Sri Handayani, S.H., M.Hum
ABSTRAK
Pada saat ini permasalahan mengenai kepailitan, terutama menyangkut pailitnya suatu perusahaan khususnya dalam hal ini adalah suatu perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang suatu putusan pailit apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pailit, serta mengenai penerapan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus putusan pailitnya PT.Telkomsel Nomor Perkara 704K/Pdt,Sus/2012. Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini yaitu dengan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yaitu buku-buku, artikel, majalah dan internet, yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa adanya suatu kekeliruan dalam hal pengertian putusan pailit berdasarkan UU
1
Kepailitan dan PKPU apabila tidak dipahami secara lebih jelas, hingga bisa saja suatu putusan pailit terjadi bukan karena adanya utang tapi karena adanya suatu wanprestasi, kewenangan Pengadilan Niaga dalam suatu perkara terutama dalam hal putusan pailit kadang kala dilakukan tanpa adanya suatu kemandirian, atau tanpa memandang kedua pihak secara seimbang, hingga terkadang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Kata Kunci
: Putusan Pailit, Kasasi, PT. Telkomsel.
PENDAHULUAN
2
Seiring dengan gejolak moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan perekonomian nasional yang sangat besar. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, tidak hanya dalam kelangsungan bisnis dan segi-segi ekonomi secara umum, salah satunya adalah masalah utang. .Penyelesaian masalah utang harus dilakukan secara cepat dan efektif. Karena hal tersebut, maka peraturan kepailitan merupakan salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan 1 . Untuk mengantisipasi kecenderungan bangkrutnya dunia usaha yang akan mengakibatkan dapat dipenuhinya bagi kreditur agar mereka mendapatkan pelunasan piutangnya, maka pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-undang Kepailitan 2 . Dalam membahas tentang perkara kepailitan, satu unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kepailitan adalah perjanjian. Perjanjian3 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang, dalam perjanjian sewa menyewa adalah satu pihak menghendaki kenikmatan suatu barang dan pihak yang lain menghendaki uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pasti menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihakpihak yang melakukan perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan (hak atau kewajiban) dalam perjanjian tersebut maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan “wanprestasi�. Pihak tersebut alpa atau lalai atau 1
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm., 4. 2 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm., 1. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1313, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1, 1974.
3
ingkar janji. Salah satu contoh kasus yang mencakup perjanjian adalah perkara Kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL). Dalam perkara ini dilakukan perjanjian antara PT. Telekomunikasi Seluler dengan PT. Prima Jaya Informatika. Dimana PT.Telkomsel bertindak sebagai kreditur dan PT.Prima Jaya Informatika sebagai debitur dalam hal perjanjian ini. PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) menawarkan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI) untuk menjadi distributor dan penjualan voucher telepon seluler dan kartu perdana telepon seluler, tetapi Yayasan Olahraga Indonesia menunjuk PT. Prima Jaya Informatika sebagai perusahaan yang akan mendistributor dan menjualkan produk PT. Telkomsel tersebut. Isi perjanjian antar PT. Telkomsel dan PT. Prima Jaya Informatika adalah PT. Telkomsel menyediakan kartu prabayar bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) kartu setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika dalam masa dua tahun perjanjian tersebut. Dalam menjalankan perjanjian tersebut PT. Telkomsel dianggap PT. Prima Jaya Informatika telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dikarenakan pada tahun kedua PT. Telkomsel menolak permintaan PT. Prima Jaya Informatika atas Purcase Order (PO), sedangkan dinyatakan dalam perjanjian kedua belah pihak bahwa PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000,(sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika. Atas Purchase Order yang diajukan tersebut telah menimbulkan utang sebesar Rp 2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Atas hutang tersebut PT. Prima Jaya Informatika berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut di atas kepada PT. Telkomsel, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) tetapi
4
tetap tidak dibayarkan oleh PT. Telkomsel. Karena tidak mendapatkan haknya PT. Prima Jaya Informatika mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila dilihat dari syarat-syarat kepailitan menurut K.U.H.Perdata telah terpenuhi dalam kasus PT Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika ini, tetapi apabila dilihat dalam hal perjanjian antar kedua belah pihak dapat dikatakan perjanjian tersebut bukanlah PT. Telkomsel yang melakukan wanprestasi tetapi sebaliknya yaitu PT. Prima Jaya Informatika. Dalam persidangan PT. Telkomsel dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan putusan Nomor : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 14 September 2012 yang salah satu isinya adalah mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya. Sehingga PT. Telkomsel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan putusan No.704/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pailit Telkomsel tersebut. Perkara Kepailitan PT. Telkomsel ini, sangat menarik untuk dikaji. Perkara ini masuk dalam kategori perkara perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat pengadilan niaga dan kasasi antara PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sebagai Pemohon Pailit dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (PT.TELKOMSEL) sebagai Termohon Pailit yang kemudian dalam tingkat kasasi PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (PT.TELKOMSEL) sebagai Pemohon kasasi dan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sebagai Termohon Kasasi.
Rumusan Masalah
5
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi Kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler? 2. Norma hukum apa yang dapat dijadikan pedoman dalam kasus yang serupa pada masa yang akan datang? Metode Penelitian Bentuk penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier 4 berkaitan dengan kasus Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta Kasasi Mahkamah Agung terhadap PT. Telekomunikasi seluler.
PEMBAHASAN Syarat-syarat Kepailitan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut: i.
ii. iii.
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm., 51-52
6
iv.
v.
Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi. Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut : i.
Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.
ii.
Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma.5 Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi, maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai kewenangan masingmasing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran dasarnya. Harta peninggalan.
iii.
iv. 5
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm., 30
7
Harta kekayaan seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila seorang kreditor atau lebih mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa yang meninggal berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun bahwa pada saat orang tadi meninggal harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangutangnya.
DASAR HUKUM KEPAILITAN Yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata : pasal 1134, dan pasal 1149 Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatanya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai/pand dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya. Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :
8
Piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan dibawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut : i.
ii.
iii. iv.
v. vi.
Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biayabiaya ini didahulukan daripada gadai/pand dan hipotek; Biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biayabiaya itu terlampau tinggi; Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan; Upah para buruh selama setahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan; Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orangorang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan.
3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana : pasal 396, pasal 398, pasal 399, pasal 400, pasal 520, dan lain-lain. Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : Saudagar yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut 9
hukum, karena bersalah bangkrut biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Pasal 397 Kitab Undang-undang Hakim Pidana menyatakan bahwa : Saudagar yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut hukum, karena bersalah bangkrut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika untuk mengurangi hak yang berpiutang padanya dengan jalan menipu Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : Pasal 400 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : A. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan barang siapa yang untuk mengurangi dengan tipu hak yang berpiutang B. Dalam hal yang demikian itu dipidana itu dijatuhkan juga kepada orang yang berutang, atau jika yang berutang itu perseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga, pada pengurusannya atau komisarisnya, yang membuat semacam perjanjian itu. Pasal 502 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : Dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya tiga bulan :
10
Ke-1
barang siapa yang sesudah mendapat pertangguhan pembayaran untungnya (surceance van betaling), dengan mengambil kuasa sendiri melakukan pembuatan, yang menurut undang-undang umum harus dengan bantuan pengurus harta bendanya;
Ke-2
pengurus atau komisaris peseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga yang sudah mendapat pertangguhan pembayaran utangnya, yang dengan mengambil kuasa sendiri melakukan perbuatan, yang menurut Undang-Undang umum harus dengan bantuan pengurus harta benda peseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga itu.
4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : pasal 3 ayat (2) huruf b,c, dan d yang menyatakan bahwa : b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c.
Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d.
Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang
11
mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
5) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta BendaBenda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undangundang ini. Pada penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan.
6) Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain.6 Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa : A. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin persetujuan dari Bapepam;
6
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 10
12
B. Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : i. Peringatan tertulis; ii. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; iii. Pembatasan kegiatan usaha; iv. Pencabutan izin usaha; 1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan lex specialis derogate lex generalis yang menempatkan sengketa niaga dalam proses penanganan yang bersifat khusus. UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut :7 1) Memeriksa dan Memutuskan permohonan pernyataan pailit; 2) Memeriksa dan Memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2008, hlm.,
258
13
3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang, misalnya sengketa di bidang HaKI. Berdasarkan Pasal 300 UU No.37 Tahun 2004 jo Pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 dibentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Niaga, yang menurut ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Yuridiksi kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : a. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undangundang;8 c. Usaha damai 9
2. Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Niaga Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo dalam H.P. Panggabean membuatkan 4 (empat) bagian kronologis pemeriksaan perkara kepailitan, sebagai berikut : 8
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, 2008, hlm,. 258 H.P. Pangabean, Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (Dampak Perkembangan Hukum di Indonesia), dalam Jurnal Hukum Bisnis, volume 12, 2001, hlm., 57 9
14
a. Proses putusan atas permohonan persyaratan pailit pada Pengadilan Niaga dengan ketentuan tenggang waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal perubahan didaftarkan; b. Proses Putusan Kasasi, maksimum 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan; c. Proses Putusan Peninjauan Kembali, maksimum 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung; d. Proses Putusan Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antar 45 (empat puluh lima) hari) hingga 280 (dua ratus delapan puluh) hari. 10 3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Para Pihak Terhadap Putusan Pailit Pengadilan Niaga Terhadap Putusan Pailit Pengadilan Niaga para pihak dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut : 1) Kasasi Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Putusan atas Permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (pasal 13 ayat (3) Undang10
H.P. Pangabean ibid hlm., 58
15
Undang Nomor 37 Tahun 2004). Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). 2) Peninjauan Kembali (PK) Menurut Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sedangkan syarat untuk dilakukannya peninjauan kembali menurut pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah : a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 296 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengajuan permohonan peninjauan kembali harus disampaikan kepada Panitera. Panitera mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan
16
kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan permohonan didaftarkan. Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
PENUTUP Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara PT. Telkomsel :  Pertimbangan hukum Hakim Pegadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan menyatakan PT. Telekomunikasi Seluler pailit karena dalam perkara ini, dapat dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  Pertimbangan hukum Majelis Kasasi mencabut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memailitkan PT. Telekomunikasi Seluler karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam Perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil Pemohon tentang adanya utang Termohon kepada Pemohon ternyata dibantah oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
17
Sedangkan menurut Penulis bahwa oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut diatas sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga; 2. Norma Hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kasus serupa pada masa yang akan datang adalah dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1233 – 1456 yang mengatur tentang perikatan. Karena dalam kasus seperti PT. Telkomsel ini bermula dari suatu perjanjian, dimana dalam pemenuhannya mengalami suatu masalah yang merugikan salah satu pihak, sehinga dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Oleh karena menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini maka apabila para pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut maka dapat meminta penyelesaian melalui Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Niaga seperti kasus PT. Telkomsel ini, karena dalam suatu perjanjian apabila satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak tersebut diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (Pasal 1243 KUHPer).
DAFTAR PUSTAKA
18
A. Buku - buku Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2009, Hukum Kepailitan : Prinsip Norma dan Praktek di Peradilan , Jakarta : Kencana Prenada Media Group H.P Pangabean, 2001, Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (Dampak Keseimbangan Hukum di Indonesia), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan, Malang : UMM Press Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UMM Press
B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443
19
20