12
Hubungan perdata baru muncul setelah ada proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, dan pengakuan itu dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan kedua orang tuanya, dengan tetap mengingat bahwa anak hasil zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui (Pasal 272 KUHPerdata). Tentunya hal ini akan membawa dampak terhadap hak-hak anak tersebut termasuk hak waris yang akan dipaparkan selanjutnya. Kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum keluarnya Keputusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, menganggap bahwa anak luar kawin secara serta merta atau secara otomatis hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. UU Perkawinan tidak menyebutkan bahwa anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (ayah biologis) atau keluarga ayahnya. UU Perkawinan dan penjelasannya serta Peraturan Pelaksanaannya juga tidak mengatur bagaimana langkah seorang ayah yang ingin memproses terciptanya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Pasal 280 KUHPerdata mengatur bahwa dengan dilakukannya pengakuan dari seorang ayah, maka timbullah hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin tersebut. Hal ini membawa konsekuensi juga terhadap hak-hak seorang anak termasuk timbulnya hak waris dari ayahnya. Putusan MK tentang Anak Luar Kawin tersebut bertujuan untuk memberikan peluang yang besar dalam penjaminan dan perlindungan hak-hak anak, misalnya identitas anak, hak pemeliharaan dari ayahnya, hak waris dari ayahnya. Namun, hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan peraturanperaturan terkait lainnya dan peraturan pelaksanaan UU