Page 1

HAK ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Oleh: Oktareka, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H dan Sri Turatmiyah, SH., M.Hum

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga diakui efektif apabila adanya hubungan darah antara ayah dan anak selama ayah biologis dapat dibuktikan oleh pengetahuan dan tekhnolog. Dalam Putusan ini harus mengklrafikasiperaturan pelaksanaan Pasal 43 Ayat (1) Undangundnag Perkawinan untuk menghindari kebingungan di antara anggota keluarga yang terlibat dan masyarakat luas. Pada Hukum Indonesia yang lain, insruktur Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur anak luar kawin menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya Kata Kunci: Anak Diluar Perkawinan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam

1


2

LATAR BELAKANG Pada dasarnya perkawinan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sakral dan tidak terlepas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Agama Islam. Perkawinan adalah sebuah prilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti lain perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menciptakan rumah tangga sakinah yaitu rumah tangga yang menciptakan ketenangan dan kedamaian hidup bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.1 Hukum perdata, yang merupakan salah satu sumber hukum di dalam pembentukan hukum nasional, juga telah memberikan manfaat dan kaedah nilai-nilai perdata di dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya produk undang-undang yang telah menerapkan hukum perdata dan hukum kebiasaan, seperti yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga saat ini karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dikatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 1

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, jakarta: PT Dian Rakyat,1986. Hlm.36 2

MR.Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007


3

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita, yang berarti perkawinan bukan hanya suatu perikatan akan tetapi merupakan perikatan keagamaan3 Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang ini.4 sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut, membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku�. 3

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, CV Mandar Maju : Bandung, 2007, hlm. 48 4 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.16.


4

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut mengakibatkan sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan. Akibat hukum dari perkawinan adalah hubungan keperdataan dengan anak seperti Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya mempunyai harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 42 dikatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam Pasal 44 Ayat (1) :”Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut”. Pangadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang


5

berkepentingan.5 Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Perlindungan hukum ini dimulai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kostitusi dengan Nomor 46/PUUVIII/ 2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganulir materi Pasal 43 ayat (1) yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengubah isi materi dari pasal tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya�. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan� perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas dan perlu dijawab pula permasalahan terkait yaitu permasalah tentang sahnya anak6

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut : 5

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm.133 6 http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusihukum-akui-anak-hasil-nikah-siri/,terakhir di kunjungi tanggal 12 April 2012


6

1. Bagaimana akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan dan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat menurut Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2. Bagaimana Implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan dan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam

Kerangka Konsep a. Perkawinan Perkawinan adalah Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah �ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa�. b. Pengertian anak Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menerangkan Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. c. Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama islam dilakukan oleh


7

pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talaq, rujuk

ISI 1. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari Perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pencatatan perkawinan ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktuwaktu dapat dipergunakan terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Harusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tersebut harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan. Ini berarti bahwa pencatatan suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan, dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini mempunyai


8

akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan, khususnya dalam hak waris anak-anak.7 Pencatatan perkawinan mempunyai akibat hukum kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah�. Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah.8 a. Pengakuan adanya Pencatatan Perkawinan Pencatatan perkawinan adalah pengakuan adanya perkawinan yang sah. Hal ini penting karena membawa konsekuensi pada manusianya maupun hubungan-hubungan hukum yang timbul baik menyangkut harta bersama, hak mewaris, maupun pengakuan terhadap anak sah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, 7

Victor M Sitomorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm.58 8 Victor M Sitomorang, Ibid., Hlm. 76


9

sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.9 Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 telah menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatat tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan. Seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan.10 b. Isi Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/ PUU VIII/2010 Isi Keputusan MK tersebut yang sangat mendasar adalah perubahan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu bahwa 11 : 1. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 9

Djoko Parkoso, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 69 10 Wawancara dengan Bapak. M. Zuhdi Harun, SH, Hakim Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Pada hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2013 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin, Hlm.35-36


10

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahun dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.� Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, hubungan antara anak luar kawin dngan bapaknya adalah hubungan darah dalam artian biologis berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi mutakhir dan/atau hukum. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk mendapatkan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata denga ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu :12 c. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata tidak menyatakan secara eksplisit mengenai pengertian anak luar kawin, namun dapat kita ambil makna dari Pasal 250 KUHPerdata bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dari atau di dalam 12

Khamimudin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya, Varia Peradilan No. 332 Juli 2013, Hlm. 97


11

perkawinan yang sah. Namun demikian, dapat dilakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut berdasarkan Pasal 272 sampai dengan Pasal 274 dan Pasal 281 KUHPerdata Jadi, pengesahan anak luar kawin menurut Pasal 272 KUHPerdata dapat dilakukan melalui perkawinan kedua orang tuanya dan sebelum perkawinan mereka telah mengakui anak tersebut. Dengan adanya pengakuan berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata, maka status anak luar kawin yang tidak diakui dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui (sebelum orang tuanya menikah), bahkan dapat berubah menjadi anak sah setelah terjadi perkawinan dari orang tua anak tersebut Proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah menurut Pasal 274 KUHPerdata harus menempuh proses pengakuan anak luar kawin terlebih dahulu baik sebelum atau pada saat perkawinan kedua orang tuanya. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akibatnya adalah dianggap tidak pernah ada hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan kedua orang tuanya. Pengesahan anak luar kawin tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan suratsurat pengesahan dari pemerintah. KUHPerdata mengecualikan pengakuan terhadap anak luar kawin yang merupakan anak hasil zinah dan anak sumbang. Pada prinsipnya, anak hasil zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui (Pasal 283 KUHPerdata), kecuali anak sumbang dapat diakui setelah ada dispensasi dari Presiden yang menyatakan bahwa kedua orang tuanya dapat melakukan perkawinan, sehingga anak sumbang tersebut dapat diakui dan dapat dianggap sebagai anak sah (Pasal 273 KUHPerdata). Pembuktian asal-usul anak menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan


12

Hubungan perdata baru muncul setelah ada proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, dan pengakuan itu dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan kedua orang tuanya, dengan tetap mengingat bahwa anak hasil zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui (Pasal 272 KUHPerdata). Tentunya hal ini akan membawa dampak terhadap hak-hak anak tersebut termasuk hak waris yang akan dipaparkan selanjutnya. Kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum keluarnya Keputusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, menganggap bahwa anak luar kawin secara serta merta atau secara otomatis hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. UU Perkawinan tidak menyebutkan bahwa anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (ayah biologis) atau keluarga ayahnya. UU Perkawinan dan penjelasannya serta Peraturan Pelaksanaannya juga tidak mengatur bagaimana langkah seorang ayah yang ingin memproses terciptanya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Pasal 280 KUHPerdata mengatur bahwa dengan dilakukannya pengakuan dari seorang ayah, maka timbullah hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin tersebut. Hal ini membawa konsekuensi juga terhadap hak-hak seorang anak termasuk timbulnya hak waris dari ayahnya. Putusan MK tentang Anak Luar Kawin tersebut bertujuan untuk memberikan peluang yang besar dalam penjaminan dan perlindungan hak-hak anak, misalnya identitas anak, hak pemeliharaan dari ayahnya, hak waris dari ayahnya. Namun, hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan peraturanperaturan terkait lainnya dan peraturan pelaksanaan UU


13

Perkawinan Pasca Putusan MK tersebut yang sampai saat ini belum mengatur.13 Putusan MK tentang Anak Luar Kawin tersebut juga harus tetap memperhatikan Pasal 49 (pengakuan) dan Pasal 50 (pengesahan) UU Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh orang tuanya tidak boleh dilakukan apabila agamanya tidak membenarkan pengakuan dan pengesahan tersebut. Adapun kedudukan hak anak tersebut dari perkawinan yang tidak tercatat seperti : a. Hak Nasab anak dari perkawinan yang tidak tercatat b. Hak Waris Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat 2. Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUUVIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 13

Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari http;//www.jimlyschool.com/read/analasis/256/putusan-mahkamah-konstitusitentang-status-anak-luar-kawin, diakses tanggal 27 Maret 2012, hlm.1


14

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.� Dari Putusan di atas, ditegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum. Di sisi lain, dalam Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, selayaknya anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin yang tidak diakui/ anak li’an. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak zina dan li’an tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya.14 Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wali nikah dan sebagainya. Hal ini 14

Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 30.


15

juga terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, tetapi pengertian “anak di luar perkawinan� bukan hasil zina, melainkan anak hasil nikah siri. Ketua MK, Mahfud MD telah mengklarifikasikan putusan tersebut. Karena penjelasan ketua MK tersebut tidak ada dalam putusan, maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri, serta Kementrian Hukum dan Ham harus segera merumuskan aturan hukum tentang hak-hak anak diluar perkawinan agar sesuai dengan prinsip syariat.15 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan, dalam artian bahwa ayah biologis diwajibkan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara dan adanya aturan tersebut diharapkan para Hakin Pengadilan Agama juga dapat memutuskan perkara nasab, waris, dan wali nikah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan terciptanya kepastian hukum tanpa melanggar fikih.16

15

Khamimudin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya, Varia Peradilan No. 332 Juli 2013, Hlm. 97 16 Khamimudin, Ibid, Hlm.100


16

PENUTUP Kesimpulan •

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, hak anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta ayah dan keluarga ayahnya secara biologis apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperoleh jaminan kesejahteraan dibawah nauangan hukum. Anak diluar perkawinan yang hanya diakui adalah anak dari hasil perkawinan siri.

Saran •

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah pencatatan perkawinan karena berdampak terhadap pencatatan kelahiran dan pelanggaran terhadap hak anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait lainnya yang terapat di KUHPerdata, KHI, Hukum Adat dan UU Administrasi Kependudukan agar tidak merugikan hak anak tersebut.


17

DAFTAR PUSTAKA Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, jakarta, PT Dian Rakyat,1986. Djoko Parkoso, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 69 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, CV Mandar Maju : Bandung, 2007, hlm. 48 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980 MR.Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 Victor M Sitomorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 Peraturan Undang-undang UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar KawinPeraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974


18

Website http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusihukum-akui-anak-hasil-nikah-siri/, diakses tanggal 12 April 2012

Oktareka (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you