79 Persen Bacaleg TMS Ikut Pemilu

BOGOR–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menyebut, 79 persen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Bogor belum memenuhi syarat atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maju di Pemilu 2024 mendatang. Hal itu diketahui berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan Bogor KPU Kota Bogor baru-baru ini. “Sebanyak 79,56 persen Bacaleg yang harus melakukan perbaikan,” kata Divisi Teknis Bogor KPU Kota Bogor, Dede Juhendi kepada wartawan. Adapun, menurut Dede, perbaikan yang harus dilakukan para Bacaleg ini diantaranya, pas foto yang kurang sesuai seperti yang disyaratkan. Kemudian, formulir BB pernyataan yang belum diceklis sesuai persyaratan, termasuk yang belum ditandatangani dan diberi materai. Meski begitu, diyakini Dede, hingga sampai saat ini belum ada Bacaleg yang dicoret dari pendaftarannya di Pemilu 2024. “Sampai saat ini belum ada Bacaleg yang di coret, karena Bacaleg yang belum memenuhi syarat masih harus memperbaiki dokumen syarat Bacaleg-nya,” ujar Dede. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor secara resmi menutup masa pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Kota Bogor. Penutupan pendaftaran calon anggota DPRD Kota Bogor itu dilakukan secara seremonial, dengan melakukan penutupan gerbang utama Kantor Bogor”>KPU Kota Bogor tepat pada pukul 23:59 WIB,

Minggu 14 Mei 2023. Adapun, setelah dilakukan penutupan pendaftaran, total Caleg yang didaftarkan masing-masing Partai Politik (Parpol) yang ada di Kota Bogor berjumlah sebanyak 833 orang. Mereka, nantinya akan berebut menjadi bagian dari 50 Anggota DPRD Kota Bogor yang menjabat pada masa periode 2024-2029. Menariknya, dari total 18 Parpol yang dinyatakan lolos pada Pemilu 2024 di Indonesia (diluar Aceh), ada satu Parpol di Kota Bogor yang tidak ikut berpartisipasi alias hanya menjadi penonton dalam Pileg 2024 Kota Bogor mendatang. Hal itu ditenggarai karena mereka tidak mendaftarkan para Bacaleg-nya hingga masa pendaftaran ditutup. Yakni, dari Partai Garuda. (met)

Masih Bacapres Boleh Sosialisasi Diri

JAKARTA–Komisi Pemilihan

Calon Pendamping Ganjar

JAKARTA–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk

G Paulus, merespons masuknya nama Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar

Pranowo. Hal itu diungkap saat

Sekretaris Jenderal (Sekjen)

PDIP Hasto Kristiyanto berpantun dengan menyebut Ridwan

Kamil sebagai bakal cawapres

Ganjar Pranowo.

“Jadi gini, kalau cerita Pilpres sebenarnya yang disampaikan

Ibu Puan, bukan Pak Ridwan

Kamil. Pertanyaannya kenapa kok hanya nyorot Pak Ridwan

Kamil,” kata Lodewijk di kantor

DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (29/6).

Menurut Lodewijk, Ketua DPP

PDIP Puan Maharani tidak hanya menyebut Ridwan Kamil, tapi juga sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar bakal cawapres

Ganjar. Mereka di antaranya

Ridwan Kamil, Ketum Partai

Golkar Airlangga Hartarto,

Ketum PKB Muhaimin Iskandar,

Imam Besar Masjid Istiqlal

Nazaruddin Umar, dan beberapa tokoh lainnya.

“Ada tujuh orang yang disampaikan ketua pemenangan

PDIP Ibu Puan, ada tujuh orang.

Nah salah satunya di situ ada

Pak Ridwan Kamil, ada Pak Airlangga Hartarto, ada Pak

Muhaimin Iskandar, ada Imam

Besar Masjid Istiqlal dan banyak lagi,” ucap Lodewijk.

Namun, Lodewijk menegaskan Partai Golkar tetap konsisten untuk membawa hasil amanat Munas Partai Golkar

2017 lalu, yakni soal penca-

Ingin Terus

Berkontribusi Majukan Pendidikan

presan Airlangga. Ia pun mengklaim, partainya masih dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.

“Tapi kan koalisi yang lain juga masih ada. Partai Golkar, kita masih sepakat dengan ama nat Munas 2017 lalu bahwa Airla ngga calon presiden dari Partai Golkar. Kenapa yel-yel kita sampai sekarang belum berubah, ‘Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Golkar menang, menang, menang. Airlangga presiden, presiden Airlangga’,” pungkas Lodewijk. (jpc)

Umum (KPU) RI tidak mempermasalahkan adanya sejumlah tokoh yang disebutsebut sebagai bakal calon presiden yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena mereka belum resmi mendaftarkan diri sebagai bacapres. “Yang namanya bakal calon presiden, capres, itu belum ada, pendaftarannya masih Oktober 2023. Jadi, orangorang ini bukan siapa-siapa bagi KPU. Ya belum siapasiapa, bagaimana kami mau mengatur,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari kepada wartawan usai melantik 220 anggota KPU kabupaten/kota di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta.. Hasyim juga menyampaikan sosialisasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kampanye karena KPU belum menetapkan para bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada

19 Oktober sampai dengan

25 November 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan KPU tidak mempermasalahkan tokoh-tokoh yang berkunjung ke daerah-daerah. “Calon saja belum ada, mana bisa disebut kampanye.Orang mau silaturahmi dengan siapa saja itu boleh,” ucapnya. (jpc)