Segerbong

Bareng Mega dan Jokowi

JAKARTA–Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menceritakan mimpinya di media sosial.

Dalam mimpi itu, SBY mengatakan bertemu dengan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Presiden RI ke-8. Menurut Puan, mimpi yang diceritakan SBY itu pertanda untuk membangun bangsa bersama-sama.

Bahkan, Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai.

“Ya mungkin itu menjadi satu pertanda bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyub, adem ayem tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Sebagai tokoh bangsa, kata Puan menafsirkan, SBY memiliki keinginan pesta demokrasi 2024 berjalan aman dan damai. Sehingga masyarakat tak dihebohkan dengan panasnya dinamika elite politik.

“Ya sebagai senior-senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah punya, pernah berjasa kepada bangsa dan negara bisa ditujukan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga ngerasanya adem ayem,” ucap Puan.

Puan tak menampik setelah dirinya bertemu dengan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu (18/6), pertemuan SBY dengan

Megawati juga sangat terbuka. “Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan, jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyub ya,” tegas Puan.

Sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan soal mimpinya di media sosial. SBY bermimpi bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir,” ucap SBY dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Senin (19/6).(jpc)

JAKARTA–KPU RI tetap bersikukuh menghapus kewajiban membuat

Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2024. Sikap itu pun semakin memicu reaksi. Sebanyak 146 organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendatangi kantor Bawaslu RI.

Mereka mendesak agar lembaga pengawas pemilu itu menerbitkan rekomendasi yang meminta KPU tetap mengatur kewajiban LPSDK. ’’Bawaslu memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengawasan. Termasuk memastikan pemilu berjalan transparan dan akuntabel,’’ kata Valentina Sagala, anggota koalisi. Jika laporan penerimaan sumbangan dihapuskan, lanjut dia, kualitas integritas pemilu bakal menurun. ’’Karena itu, Bawaslu harus segera menerbitkan rekomendasi ke KPU untuk menetapkan kewajiban peserta pemilu melaporkan

LPSDK,’’ ujarnya. Valentina menjelaskan, LPSDK dibu tuhkan sebagai fungsi kontrol publik atas dana yang digunakan pe serta pemilu. Baik calon anggota legislatif (caleg), partai politik, maupun pasangan calon presiden (capres). Dengan adanya kontrol publik, pelaksanaan pemilu diharapkan lebih berintegritas. Sebaliknya, jika instrumen untuk melakukan pengawasan dana kampanye dipangkas, tentu berpotensi menyulitkan. ’’Padahal, tradisi hukum yang mewajibkan peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK sudah diatur dan diterapkan sejak Pemilu 2014,’’ imbuh Valentina. Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, LPSDK akan diganti dengan daily update di Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). KPU mengklaim, publik bisa mengecek lewat sistem tersebut.(jpc)

TAHAPAN

PEMILU: Warga melihat pengumuman hasil penetapan daftar pemilih sementara jelang Pemilu 2024.