Wartakum edisi 77 : 15 - 30 September 2017

Warta KUM

NEW

Bekerja Demi Keadilan

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA NEW WARTAKUM Kantor Redaksi / Sirkulasi Jl. DR Ir. Soekarno, 193-C Surabaya

Telp. 031-381 5589 Hotline. 085 101 651 444 085 607 552 252 Email : skuwartakum@gmail.com Website : www.newwartakum.com

Harga Eceran Rp. 7.500,-

PANSUS ANGKET, MELEMAHKAN KPK ?

Hendardi Desak Presiden Jokowi Selamatkan KPK Jakarta, WK – Pansus Angket DPR secara eksplisit dengan memanggil jaksa dan hakim dalam proses pengumpulan informasi, ditengarai ada upaya menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK. Bersambung Hal. 10

Wakil Ketua DPR Minta Pansus Angket KPK Gerak Cepat

Selengkapnya Baca Hal. 10

E-Smart Ditlantas Resmi Dilounching

Kapolda Jatim memberi sambutan pada lounching e-smart

Baca Hal. 10

Janji Dinikahi Gadis Rela Ditiduri Surabaya, WK Memilik kepandaian dalam mengolah katakata mutiara serta kerap memberikan perhatian ternyata tidak selamanya baik.

Terbukti, dua kelebihan

Polrestabes realise pelaku

Bersambung Hal. 11

Dubes Ito Sumardi

Indonesia Harus Menjaga Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar Warta KUM - Duta besar Indonesia untuk Myanmar, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi Djunisanyoto, mengirim foto dan video dari krisis kemanusiaan terhadap muslim Rohingya.

Video pertama yang ia kirim berisi sekelompok orang yang berjalan seraya menenteng senjata laras panjang sambil berseru takbir. Video selanjutnya adalah provokasi dari sekelompok orang bersenjata tadi di pemukiman warga Rohingya.

“Ini kelompok ARSA (Arakan

Komjen. Pur. Ito Sumardi Djunisanyoto

Agustus kemarin,” ujar Ito melalui pesan seluler.

Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) -yang disebut Ito- adalah kelompok militan yang menyerang sedikitnya dua lusin pos polisi dan pemeriksaan serta satu pangkalan militer di tiga kota kecil di utara Negara Bagian Rakhine, demikian Burma Human Rights Network (BHRN) dan Human Rights Watch (HRW).

Rohingya Salvation Army) yang melakukan penyerangan tanggal 25

Bersambung Hal. 11

Rapikan Kawasan Tanah Abang Kasatpol PP Lakukan Pendekatan Persuasif RT - RW

Salah satu sisi sudut pasat Tanah Abang Jakarta Pusat

Jakarta, WK - Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu, akan mendekati RT, RW, dan para pemuda yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Yani mengatakan, dia akan menata kawasan Tanah Abang dengan bantuan warga setempat.

“Saya akan turun dengan

Bersambung Hal. 06

Anak Jalanan Dibunuh Lalu Dibuang

Polisi lakukan ulah TKP

Kediri, WK – Polsek Kediri Kota berhasil mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di hutan Gunung Kelud, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Korban bernama Imam Subekti (25) warga Desa Jegles,

Bersambung Hal. 07

Gempar, Ditemukan Bayi Terbungkus Plastik

Idul Kurban, Kadin Jatim Sembelih 30 Hewan Kurban Surabaya, WK – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua Umum Kadin Jatim, Ir. H. La

Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, pemotongan hewan kurban ini merupakan agenda rutin yang digelar Kadin Jatim setiap Hari Raya Idul Adha.

“Ini adalah agenda rutin

Bersambung Hal. 09

Kondisi bayi yang ditemukan

Ketua Kadin Jatim Lanyala persembahkan hewan kurban

Malang, WK Terbungkus kantong plastik warna hitam, bayi berjenis kelamin lakilaki ditemukan warga di

Bersambung Hal. 11

02

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

SERBA SERBI

Ada Kehidupan di Bawah Antartika ??

Jakarta, WK - Dunia flora dan fauna nan rahasia, termasuk di dalamnya berisi spesies-spesies baru yang belum diketahui manusia, mungkin hidup di dalam gua-gua hangat di bawah gletser Antartika, kata para ilmuwan seperti dikutip AFP, beberapa hari lalu.

Gua-gua yang dihangatkan uap gunung berapi aktif itu terang benderang dan dapat mencapai suhu 25 derajat Celsius yang diperkirakan menjadi ekosistem flora fauna nan lengkap jauh di bawah permukaan es yang membeku.

Penelitian pimpinan Universitas Nasional Australia di sekitar Gunung Erebus, gunung berapi aktif di Pulau Ross di Antartika, menunjukkan adanya sistem gua yang luas.

Ketua penelitian Ceridwen Fraser menyatakan analisis forensik terhadap sampel tanah dari gua-gua itu

mengungkapkan jejak DNA dari alga, lumut dan fauna kecil.

Mengingat kebanyakan DNA itu mirip lumut, alga dan hewan lunak yang ditemukan di sekitar Antartika, maka tidak semua bagian bisa diidentifikasi secara lengkap.

“Hasil penelitian ini memberi kami sebuah gambaran mencengangkan mengenai apa yang mungkin hidup di bawah es Antartika yang bahkan mungkin terdiri dari spesiesspesies baru flora dan fauna,” kata Fraser.

“Langkah berikutnya adalah pergi ke sana dan mendapatkan bukti yang tegas serta melihat apakah kita bisa menemukan komunitas yang bisa hidup di bawah es Antartika.”

Kendati suhu benua es ini membeku, Fraser menyatakan panas akibat gunung berapi telah menghangatkan gua-

gua ramah kehidupan itu sehingga sudah cukup hangat dengan hanya “mengenakan t-shirt” di bawah cahaya tipis jauh di bawahnya di mana tutupan es mencair.

Peneliti Charles Lee dari Universitas Waikato di Selandia Baru mengatakan ada banyak gunung berapi lainnya di Antartika, sehingga sistem gua subglasial adalah hal yang umum.

“Kami belum tahu berapa banyak sistem gua berada sekitar gunung-gunung berapi Antartika atau bagaimana lingkunganlingkungan subglasial ini tersambung satu sama lain,” kata dia. “Sungguh sulit untuk diidentifikasi, dicapai dan dieksplorasi.”

Riset yang dipublikasikan dalam jurnal internasional Polar Biology itu menyebut kan ada sekitar 15 gunung berapi di Antartika yang diketahui aktif belakangan ini atau terbukti aktif.

Gletser di bagian barat Antartika

Meskipun pemahaman mengenai keragaman hayati Antartika semakin canggih, para ilmuwan tetap cuma mengetahui sedikit perihal sistem gua glasial benua

es itu yang mungkin saja menjadi tempat komunitas yang beraneka ragam dan kompleks.

“Hasil penelitian kami menunjukkan pentingnya

meneliti sistem gua-gua ini secara lebih detail lagi guna memastikan keberadaan makrobiata hidup,” simpul penelitian ini seperti dikutip AFP. (ant*)

Xenograft Pengganti Cangkok Hati dan Jantung Manusia

Fajar Shodiq Permata, M.Biotech, dosen Fak. Kedokteran Hewan, UB Malang, WK - Maraknya penyakit hati dan bocor jantung yang terjadi pada pasien yang sudah tua, muda bahkan bayi membuat cangkok hati maupun cangkok jantung menjadi pilihan yang paling mudah menjawab kelangsungan hidup pasiennya.

Namun tidak semua pasien mampu melakukannya sebab biaya cangkok hati maupun cangkok katup jantung bocor

hingga cangkok kulit akibat luka bakar tidaklah murah.

“Sedikitnya butuh biaya Rp 2,4 miliar untuk satu ginjal dan Rp 1,2 miliar untuk cangkok hati. Tentu ini bukan biaya yang murah untuk pasien dari keluarga menengah ke bawah,” ungkap drh. Fajar Shodiq Permata, M.Biotech, dosen Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya (UB).

Dikatakan, ada jalan lain yang

Diterbitkan Oleh : PT. MEDIA NEW WARTAKUM NOMOR.AHU00443342.AH.01.01.TAHUN 2016 Komisaris : Tugianto, SH Direktur Utama : M. Rusadi Arifin

lebih murah untuk mendapatkan cangkok hati, ginjal, maupun kulit yang lebih murah dan kemungkinan bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Yakni dengan mengembangkan jaringan cangkok asal hewan yang disebut dengan Xenograft.

“Saat ini Xenograft dikembangkan dikarenakan harga jaringan cangkok asal manusia sangat mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat dan ketersediaanya juga yang sangat terbatas,” beber dokter hewan yang juga peneliti di kampus UB itu.

Namun negara-negara maju mengembangkan xenograft yang berasal dari babi. Salah satu produk xenograft asal babi yang sudah dikomersialisasikan di negaranegara maju adalah kulit babi guna penanganan luka bakar.

Namun xenograft asal babi akan menjadi sulit dikembangkan di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan hewan babi merupakan hewan haram di Islam. Sehingga orang Islam yang tidak bisa memasukkan sesuatu hal yang berasal dari babi ke dalam tubuhnya.

“Lalu bagaimana potensi hewan-hewan selain babi untuk dikembangkan sebagai sumber

xenograft yang halal untuk kebutuhan masyarakat muslim ? Ternyata hewan lain seperti kuda, sapi, domba, kambing dikembangkan pula untuk sumber xenograft. Populasi domba dan kambing sangat melimpah di Indonesia,” jelasnya.

Bioteknologi Rekayasa Jaringan Tetapi jaringan dari hewan ini secara genetik sangat berbeda dengan jaringan manusia, hal ini akan memicu penolakan jaringan hewan pasca implantasi. Namun perkembangan bioteknologi berusaha mengatasi hal tersebut.

Bioteknologi tersebut adalah rekayasa jaringan (tissue engineering), yaitu memproses jaringan xenograft agar tidak menginduksi penolakan sistem imun bagi penerima donor jaringan (yaitu manusia).

“Proses yang pertama yang harus dilakukan adalah proses penghilangan sel hewan (deselularisasi) pada jaringan xenograft agar menyisakan matriks ekstraseluler saja. Matriks ekstraseluler antar mamalia dalam hal ini antara domba atau kambing memiliki kemiripan susunan protein dengan matriks ektraseluler dari manusia. Salah satu komponen matriks ekstraseluler yang umum dikenali adalah kolagen,” terang pria

berkacamata ini.

Proses kedua adalah penghilangan xenoantigen (zat asing di xenograft) melalui teknik antigen removal sehingga akan menurunkan respon penolakan sistem imun terhadap xenograft. Proses ketiga adalah pemberian sel punca (stem cells) dari manusia melalui teknik reselularisasi untuk dimasukkan ke dalam pori-pori matriks ekstrasuler kemudian sel punca diinduksi agar berubah (deferensiasi) menjadi sel sesuai jenis jaringan, seperti otot jantung, sel tulang rawan, dan lain sebagainya.

Karena itu, jaringan baru untuk manusia bersumber dari jaringan hewan seperti domba atau kambing diciptakan dari luar dan siap untuk diimplantasikan ke tubuh manusia.

“Rekayasa jaringan menjawab kebutuhan jaringan cangkok di tengah masyarakat yang susah diperoleh, sehingga ketersediannya jaringan cangkok melimpah tentunya halal melalui penghasilan jaringan buatan dari jaringan hewan selain babi seperti domba, kambing atau sapi yang melimpah di Indonesia. (bjt/nic)

Pimpinan Umum / Penanggung jawab : Tugianto, SH. Pemimpin Redaksi : Nur Chusaini, S.Pd. Wapimred : Achmad Safe’i. Redaktur Pelaksana : Drs. Hery Santoso. Redaktur Pusat: Alfi Lailatul Mufidah. Redaktur Wilayah Pantura Jatim : Rudi Erwanto.

Dewan Penasehat : Aby Sabardjan Karyadi, Abdul Khamid Susiloharjo, Abd. Malik, SH. Dewan Redaksi : M. Rusadi Arifin, Tugianto, SH., Suparto, Nur Chusaini, Hery Santoso. Biro Hukum : TUGIANTO & PARTNERS LAW FIRM. Biro Surabaya : Misdi, Muin, Yeni Rahmawati, Yanto. Biro Madiun : Alex Sartono. Biro Pantura Jatim : Rudi Erwanto (Koordinator). Gresik : Sugeng Wiyono. Biro Mojokerto : Endang Dwi Warni. Biro Kediri : M. Nicolas N M. Bogor : Rohani Bin Ahmad (Ka. Biro), Cikampek : Ahbud. Kerawang : Akhmad Yusup. Tangerang : Martinus Mansama Eka. Purwakarta : Lukman Hakim. Tasikmalaya : Hamdan Andi.S (Kabiro), Hadis, Maman. Sukabumi : Alung Tisunda (Kabiro), Amrizal, . Kotamadya Sukabumi : Rinto Wahyudi (Kabiro), Ari Apriansyah (Wk Biro), Ojem Jaenudin, Jaundipurba, Sandi Saputra. Jakarta : Rizki Saputra, Abd Wahid, Hamdani, Abd Halim Hamid, Marlan, Guhfron, Samsul Bahri. Sirkulasi / Iklan : Joni Herijono, Yanto.

Kantor Redaksi / Sirkulasi : Jl. DR. Ir. Soekarno No. 193-C, Surabaya. Telpon : 085 101 651 444 - 085 607 552 252. E-MAIL : skuwartakum@gmail.com.

No.Rek.BCA : 1010717261. A/n. Moch Rusadi Arifin. Percetakan : CV. Kanal Media Mandiri, Tenggilis, Surabaya (isi di luar tanggung jawab percetakan).

TARIF IKLAN : Berwarna, Ukuran : 1 Halaman Rp.20.000.000,- . 1/2 Halaman Rp.10.000.000,- . 1/4 Halaman Rp.5.000.000,- . 1/8 Halaman Rp. 2.500.000,1/16 Halaman Rp.1.500.000,- . Hitam Putih, Ukuran : 1 Halaman Rp.15.000.000,- . 1/2 Halaman Rp.7.500.000,- . 1/4 Halaman Rp. 4.000.000,- . 1/8 Halaman Rp.2.000.000,- . 1/16 Halaman Rp.1.000.000,- . Pembayaran iklan Minim 50% sebelum iklan ditayangkan. Iklan kontrak minimal 12 edisi Diskont 50%.

Materi bisa berubah sesuai pemasang iklan. Redaksi membantu pembuatan designer iklan sederhana tanpa dipungut biaya.

Wartawan New Warta KUM dalam menjalankan tugasnya dibekali Kartu Pers dan Surat Tugas serta namanya tercantum dalam Box Redaksi. Segala perbuatan yang melanggar Hukum bukan tanggung jawab Redaksi

WARTA METROPOLITAN

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

03

Polrestabes Surabaya Revitalisasi Program Tamu Wajib Lapor Surabaya, WK – Polrestabes Surabaya bersama seluruh stakeholder terkait melakukan revitalisasi program “tamu wajib lapor 1×24 jam”.

“Kami ajak kembali masyarakat di kampung, perumahan maupun yang tinggal di apartemen untuk kembali peduli dan waspada lagi dengan melaporkan siapapun yang datang maupun menginap kepada perangkat RT dan RW setempat,” kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M. Iqbal usai acara Revitalisasi Imbauan Kambtibmas di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot

lantai 6.

Nantinya, setelah kegiatan ini pihaknya bersama Wali Kota dan Danrem 084/Bhaskara Jaya akan membagikan stiker ke seluruh kelurahan dan RT/RW se Surabaya.

“Stiker itu berisi nomor telepon lurah, Babin Kamtibmas dan Babinsa serta 112 agar warga mengetahui siapa yang akan dihubungi jika ada kegiatan maupun orang yang mencurigakan,” imbuh Kombes Pol M. Iqbal.

Ia mengakui selama ini banyak tindak kejahatan yang terjadi di perumahan. Kejahatan yang terjadi berawal dari tidak adanya laporan maupun kepedulian warga

yang kurang peduli.

Wali Kota Tri Rismaharini mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Polrestabes Surabaya sebagai bentuk pencegahan dini kejahatan di Surabaya.

Menurut Risma, pihaknya selama ini sudah melakukan hal serupa dengan berkirim surat imbauan kepada seluruh Ketua RT maupun RW untuk rutin melakukan pendataan warga.

“Bukan tidak jalan tapi kami juga sudah kirimi RT/RW. Semoga kegiatan ini menjadi cara deteksi dini kejahatan di pemukiman.

Antisipasi WNA berkedok wisatawan tapi bekerja di berbagai bidang dan terorisme,” kata Risma.(hp/yen)

Gambar ilustrasi , petani sedang memanin garam

Surabaya Terapkan Sistem e-Tilang Pelanggar Lalin Kamera CCTV Surabaya, WK - Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem e-tilang. Pelanggaranpelanggaran lalu lintas dalam sistem ini, dipantau melalui kamera CCTV. Dengan mendatangkan alat khusus dari Tiongkok, sejak tanggal 1 September 2017 lalu, uji coba sistem tilang dengan CCTV ini mulai dilaksanakan. Tepatnya di persimpangan Jalan Raya Nginden, Bratang.

Faktor utama dalam penerapan sistem tilang dengan CCTV ini adalah tingginya angka kecelakaan di Surabaya. Salah satu faktor tertinggi penyebab kecelakaan tersebut adalah kendaraan yang menerobos lampu merah.

“Aku melihat kejadian ada laporan dari Dishub, tiga kali ada orang di persimpangan

dia jalan lewat, normal karena lampu hijau. Tiba-tiba dari arah yang tegak lurus ada kendaraan nerobos, nabrak orang yang nggak melanggar, akhirnya meninggal.

Itu tiga kali terjadi,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Dari kejadian tersebut akhirnya Pemkot memutuskan untuk melakukan langkah dengan kerjasama dengan Polrestabes dan jajaran samping untuk membuat sistem yang mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.

Benar saja, baru hari pertama CCTV dipasang untuk uji coba, pelanggaran yang terekam mencapai 430 pelanggaran.

Bagaimana sistem kerja dan mekanisme tilang dengan CCTV di Surabaya ini berjalan? Apa sanksi bagi warga yang tertangkap kamera CCTV melanggar aturan lalu lintas? Ikuti edisi berikutnya di media New Warta KUM. (sy/in)

Petugas saat melakukan pemantauan lalu lintas melalui monitor CCTV yang terpasang di beberapa Persimpangan

Jatim Lepas 19 Guru Program Kemitraan Ke Daerah

Ilustrasi Sekolah SMK

Surabaya, WK - Dinas Pendidi kan Jawa Timur, melepas 19 guru pendidikan menengah (SMA/SMK) untuk mengikuti program Kemitraan Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan disebar ke beberapa daerah di luar Jatim.

Belasan guru itu disebar guna mengimbaskan ilmu pengetahuan yang mereka punya kepada guruguru lainnya selama tujuh hari di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan Tengah,

Jambi, dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman saat acara pelepasan berpesan agar guru-guru tersebut membawa nama baik Jatim di daerah tujuan.

“Guru dari Jatim harus mampu mem berikan motivasi kepada daerah lain

supaya berkembang. Tunjukkan dedi kasi kalian sebagai guru,” katanya.

Saiful mengingatkan adanya kesenjangan pendidikan antara Jatim dengan daerahdaerah pengimbasan. Namun, kesenjangan ini bisa dijadikan pembelajaran para guru yang mengikuti program kemitraan.

Salah satu peserta program Kemitra an Guru adalah Gatot Siswo Efendi.

Guru asal SMKN 1 Turen, Kabupaten Malang ini akan ditempatkan di Kepu lauan Tidore, Maluku.

Gatot mengatakan proses seleksi Kemitraan Guru dilakukan terbuka. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendaftar. Syarat tersebut, diantaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) golongan IVA, nilai uji kompetensi guru (UKG) minimal 7, serta pernah menjadi instruktur nasional.

Untuk daerah tujuan, lanjut Gatot, dipilihkan oleh Kemendikbud. “Nanti saya bertugas di Tidore bersama satu orang guru dari Tuban dan satu guru dari Sema rang. Kami

mengimbas ke SMA dan SMK yang ada di sana,” tuturnya.

Di SMKN 1 Turen, Malang, Gatot mengampu mata pelajaran ekonomi. Namun, selama di Tidore belum tentu mengajar mapel tersebut.

Gatot mengemukakan sebelumnya perwakilan dari sekolah imbas datang ke sekolah mitra untuk melihat langsung semua aktivitas di sekolah mitra.

Dari situ, sekolah imbas bisa mencari inspirasi apa yang perlu dibenahi saat guru mitra tiba di sekolah imbas.

“Guru dari Tidore selaku sekolah imbas sudah pernah ke Malang.

Selanjutnya giliran guru kemitraan yang datang ke sana,” ucapnya.

Sejumlah materi yang diminta sekolah imbas sudah dia siapkan.

Gatot menerangkan sekolah imbas ingin menerima materi proses pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subjek, pembinaan karakter, penguatan literasi, dan penerapan sekolah Adiwiyata. (ant/yan)

04

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

WARTA NASIONAL

Pendaftaran CPNS Gelombang 2 Ditutup 25 September 2017

Jakarta, WK - Pemerintah telah membuka secara resmi penerimaan CPNS putaran kedua. Pendaftaran dibuka mulai 11 September dan ditutup 25 September 2017.

“Masyarakat masih punya waktu untuk melihat pengumuman secara seksama dan mempertimbangkan pilihan yang tepat,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik (PANRB) Herman Suryatman.

Pada putaran kedua ini, penerimaan CPNS dibuka untuk 60 K/L dan Pemprov Kaltara.

Pendaftaran dilakukan melalui situs BKN yakni https://sscn. bkn.go.id/. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi, dan hasilnya akan diumumkan pada 30 September 2017.

“Pendaftarannya secara online dibuka pada 11-25 September 2017. Pengumuman seleksi administrasinya rencana 3 Oktober 2017,” kata dia.

Calon pelamar yang lulus pada tahap seleksi administrasi, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2017. Kemudian bagi

Gambar ilustrasi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

yang lulus akan melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kali ini, SKB juga akan menggunakan CAT, dan diikuti tahapan lain seperti wawancara sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

Terakhir, Panitia seleksi nasional (Panselnas) akan mengintegrasi nilai SKD dan SKB untuk mendapatkan nilai akhir.

Pengumuman kelulusan akhir

Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Keuangan, 2.880 orang 2. Kementerian ESDM, 65 orang 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300 orang 4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160 orang 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329 orang 6. Kementerian Perindustrian, 380 orang 7. Kementerian PUPR, 1.000 orang 8. Kementerian Pariwisata, 40 orang 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610 orang

10. Kementerian LHK, 700 orang 11. Kementerian Perhubungan, 400 orang 12. Kementerian Luar Negeri, 75 orang 13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91 orang 14. Kementerian Kesehatan, 1.000 orang 15. Kementerian Pertanian, 475 orang 16. Kementerian Sosial, 160 orang 17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500 orang 18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38 orang 19. Kementerian PANRB, 91 orang 20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 orang 21. Kementerian Sekretariat Negara, 178 orang 22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40 orang 23. Kementerian Agama, 1.000 orang 24. Kementerian Perdagangan, 65 orang 25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27 orang

akan diumumkan secara online.

Herman mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang berminat menjadi CPNS, untuk tetap mewaspadai informasi yang tidak benar, dan mongkonfirmasikan informasi seperti itu ke Kementerian PANRB ataupun BKN. “Buka situs resmi dari pemerintah dengan domain.go.id,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 dengan formasi sebanyak 2.880 orang.

Dari laman resmi Kemenkeu, Jakarta, jumlah formasi yang disediakan 2.880 untuk memperebutkan 87 posisi di 8 unit Eselon I Kemenkeu, antara lain di lingkungan Sekretaris Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

26. Kementerian Bidang Polhukam, 25 orang

27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 orang

28. Kementerian BUMN, 25 orang 29. Kementerian KUKM, 25 orang 30. Kementerian Pertahanan, 50 orang LEMBAGA 31. Kejaksaan Agung, 1.000 orang 32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175 orang 33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98 orang 34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60 orang 35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28 orang 36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175 orang 37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10 orang 38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90 orang 39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87 orang 40. Komisi Yudisial (KY), 33 orang 41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275 orang 42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60 orang 43. Badan SAR Nasional, 160 orang 44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300 orang 45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225 orang 46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182 orang 47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99 orang

Adapula di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Dari lowongan 2.880 CPNS, terdiri dari formasi jalur umum sebanyak 2.769 orang, formasi putra/putri Papua Barat sebanyak 26 orang, formasi disabilitas 12 orang, dan formasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 73 orang.

Penjelasan lengkap dapat dilihat melalui portal Kemenkeu www.kemenkeu.go.id atau http:// rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini.

Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I. (Yas)

48. Badan Ekonomi Kreatif, 93 orang 49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110 orang 50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199 orang 51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212 orang 52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157 orang 53. Setjen DPR, 85 orang 54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67 orang 55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299 orang 56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70 orang 57. Kepolisian Republik Indonesia, 200 orang 58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25 orang 59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53 orang 60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26 orang PROVINSI 61. Kalimantan Utara, 500 orang Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.

Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas. (***)

Ketua MPR: Jangan Takut Dengan Tantangan Globalisasi

Ketua MPR, Zulkifli Hasan

Jakarta, WK - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menginginkan berbagai pihak termasuk generasi muda agar jangan takut dalam menghadapi tantangan globalisasi yang tengah berkembang saat ini di dunia.

“Globalisasi bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi,” kata Hasan, dalam keterangan tertulis, di Jakarta.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya para mahasiswa

dan generasi muda juga perlu optimistis dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Hal itu, lanjutnya, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dengan terus belajar pantang menyerah.

“Lewat teknologi, sekarang siapapun bisa belajar apa saja dimana saja. Gerbang Ilmu

pengetahuan terbuka bagi mereka yang mau belajar, pantang menyerah dan mau membuka diri untuk hal baru,” kata dia.

Untuk itu, ia juga mendorong generasi muda di berbagai daerah di Tanah Air agar dapat menumbuhkan diri dengan berbagai hal yang meningkatkan beragam aspek kreativitas dan inovasi.

Sebelumnya, Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, meminta mahasiswa harus memahami peluang dan tantangan di era globalisasi.

“Persaingan dalam era globalisasi akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dalam mengelola potensi bangsa dan negaranya untuk dapat bersaing,” kata dia.(ant/yop)

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

WARTA PENDIDIKAN

05

Ketua PGRI Cisaat Tidak Tahu Larangan Disdik Terkait Penjualan Buku LKS di Sekolah Sukabumi, WK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kab Sukabumi. mengeluarkan instruksi larangan penjualan juga paket dan lembar kerja siswa (LKS) di seluruh lembaga pendidikan di kab Sukabumi itu mulai tahun ajaran baru 2016/2017.

Peraturan tersebut dibantah dan tidak dijalankan oleh beberapa oknum sekolah nyatanya masih ada beberapa sekolah yang menjual LKS di wilayah Cisaat Bahkan ketua PGRI wilayah Cisaat pun tidak tahu tentang lembaran surat yang di layangkan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten. Sukabumi.

Ungkap Yudi ketua PGRI Cisaat saat di konfirmasi seputar penjualan LKS Padahal pernyataan kepala dinas pendidikan. Sudah lama melarang sekolah baik guru yang berada di wilayah kabupaten untuk tidak menjual LKS tersebut “Mulai tahun ajaran baru 2017, sekolah, mulai tingkat SD, SMP tak dibolehkan menggunakan buku paket dan LKS sebagai buku panduan di sekolah,” ujar

Kepala Dinas Pendidikan Kab Sukabumi maman, beberapa waktu yg lalu “Jika ada penerbit yang menawarkan buku paket dan LKS, sekolah harus menolak. Jika terjadi sebaliknya, pasti kepala sekolah itu kongkalikong dengan penerbit dan pasti akan ditindak. Bentuk tindakannya, ,” tegasnya.

Larangan penjualan buku paket/LKS di lingkungan sekolah itu, sambungnya, didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dua aturan itu, terangnya, menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) telah menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku.

“Pasal 11 Peraturan Mendiknas No 2/2008 melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada

Pemerintah Sahkan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter

peserta didik. Sekolah jangan coba-coba mencari celah,” ujar maman.

Ia mengakui, di wilayahnya hingga saat ini masih ada praktik penjualan buku paket/ LKS yang dilakukan pihak sekolah. Karena itu, ia akan meningkatkan pengawasan.

Materi membingungkan Saat dihubungi di kesempatan terpisah salah satu tokoh masyarakat, mengakui pengadaan buku paket/LKS mendapat banyak keluhan dari orangtua siswa.

Tak cuma harga yang mahal, materi buku paket/LKS itu pun kerap membingungkan guru pengajar, apalagi siswa.

“Jangankan siswa, guru terkadang kebingungan dengan materi yang disampaikan di buku paket/ LKS. Menurut kami, solusi terbaik untuk dilakukan di sekolah ialah mengaktifkan program remedial (ujian

Gambar Ilustrasi paket buku Lembar Kerja Siswa (LKS)

ulang) di setiap sekolah,” tandasnya Salah satu orangtua siswa, Indah, 47 Jaya, mengaku sangat keberatan dan terbebani dengan adanya kewajiban membeli buku paket/LKS sebesar

totalnya Rp90 ribu sampai 100 ribu per siswa.

“Bagi saya, uang sebesar itu cukup memberatkan,” katanya.

Buku/LKS yang dijual di sekolah ialah untuk mata pelajaran matematika, IPA,

IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, bahasa Sunda, seni budaya keterampilan, komputer, pendidikan kewaganegaraan (PKN), dan pendidikan lingkungan hidup.(yopi)

8 Bulan Tak Digaji, Guru Honorer Sampang Wadul DPRD Sampang, WK - Belum terima gaji hingga 8 bulan, guru Honorer Daerah (Honda) Kabupaten Sampang wadul ke komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Padahal, para guru honor tersebut telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati sejak 2016.

Ditambah lagi regulasi setelah adanya pengalihan wewenang dari tingkat kabupaten ke Provinsi Jatim yang masih buram.

Sehingga para guru honor itu mengaku sebagai korban

ketidaktegasan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan kebijakan.

Pasalnya, haknya sebesar Rp 1 juta per bulan yang biasa diterima hingga saat ini belum jelas.

“Saya punya SK bupati, saya juga bekerja full, cuma tidak digaji. Terus sampai kapan kami harus menunggu. Apa langkah Pemkab selanjutnya mengenai persoalan ini,” ucap Koordinator Honda Kabupaten Sampang, Amirudin.

Guru SMAN 1 itu mengaku, sebanyak 24

guru Honda yang tersebar di Sampang, memiliki nasib yang sama. Mereka tidak digaji selama 8 bulan. “Saya ke DPRD ini untuk mencari solusi. Semisal ada dana talangan dari Pemkab,” harapnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana mengaku pihaknya hanya sebatas memfasilitasi dan menindaklanjuti. Akan tetapi sebelumnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang sudah berusaha dengan melayangkan surat ke

pihak Disdik Provinsi dan berharap mendapat balasan.

“Ya mungkin untuk petemuan selanjutnya surat itu sudah ada kejelasan.

Dan kamipun sudah berkonsultasi dengan Disdik Provinsi Jatim mengenai persoalan ini. Jadi intinya kami semuanya mencari payung hukumnya,” katanya. (bjt/ros)

Mendikbud Siapkan Aturan Turunan Perpres Penguatan Karakter Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kelima kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Jakarta, WK - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

“Saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini,” kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden mengatakan peraturan itu akan menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah, madrasah, mau pun dalam masyarakat.

“Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ,” katanya.

Kepala Negara mengatakan peraturan itu komprehensif karena dan proses penyusunannya melibatkan berbagai organisasi, termasuk Majelis Ulama Indonesia, PBNU, PP Muhammadiyah, Perti dan Al Irsyad.

“Nantinya akan ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Sehingga penerapan implementasi di lapangan betul-betul segera bisa kita laksanakan,” kata Presiden. (ant/yop)

Jakarta, WK - Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengaku tengah menyiapkan aturan turunan untuk Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 87/2017 yang disahkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Kami sedang menyiapkan, nanti akan ada pedomannya. Ada petunjuk pelaksanaannya dan juga petunjuk teknisnya,” ujar Mendikbud usai upacara bendera di SMPN 1 Kuningan, Jakarta.

Dia mengaku sedang berkoordinasi dengan staf Kemdikbud, Kemenkumham dan juga Sekretariat Negara. “Mudah-mudahan secepatnya keluar aturan turunan.”

Dalam peraturan itu akan dibahas langkah nyata dari Perpres PPK dan Muhadjir memastikan tidak ada anggaran tambahan untuk

Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat berdialog dengan salah satu siswa

aplikasi Perpres ini.

Muhadjir mengungkapkan bahwa cakupan Perpres memperluas dan menguat kan gerakan penguatan pendidikan karakter yang dimulai sejak 2016.

PPK meliputi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Sesuai pasal 15, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan peralihan dalam Perpres PPK menegaskan bahwa bagi satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan

PPK dengan pola lima hari sekolah tetap dapat meneruskan kegiatan itu.

Adapun pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dapat dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

“Karena naik ke Perpres, cakupannya semakin luas, tidak hanya di kewenangan Kemendikbud saja. Untuk hari pelaksanaannya baru pilihan.”

PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. (ant/dwi)

06

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

WARTA JATIM Dinsos Jatim Optimistis Kepenguruan Karang Taruna Baru Jatim, WK - Jelang pelantikan pada tanggal 25 September mendatang, pengurus Karang Taruna Provinsi Jatim periode 2017-2022 melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi, di kantor Dinsos Jatim jalan Gayungsari, Surabaya.

Dalam audiensinya, Ketua Karang Taruna Provinsi Jatim, Agus Maimun didampingi Sekretaris, Twi Adi, Wakil Ketua I, Renvil Antonio, dan sejumlah ketua bidang meminta kepada Kepala Dinsos beserta jajarannya untuk mendukung kegiatan pelantikan yang akan dilaksanakan di Gedung Taman Budaya Cak Durasim.

Agus juga melaporkan bahwa pelantikan Karang Taruna mendatang akan menggelar berbagai kegiatan, seperti gelar produk hasil karya anggota dari kabupaten/kota dan

dilanjutkan dengan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang ke- 57 yang akan dipusatkan di Kabupaten Sampang sehari setelah pelantikan, yakni tanggal 26 September.

Dikatakannya, dari sekian banyak program yang akan dilakukan pengurusnya, fokus kegiatan yakni membantu pemerintah mengidentifikasi tingkat kemiskinan di Jatim.

Caranya melakukan pendataan dan bersinergi dengan ikut terlibat dalam program yang ada, serta berusaha meningkatkannya.

“Inilah yang akan kami lakukan terhadap kantong kemiskinan. Termasuk ikut aktif terlibat dengan melakukan pendampingan dikalangan pemuda,” terangnya.

Optimistis Dengan Pengurus Baru Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Sukesi mengatakan, meskipun

Sambungan Hal. 01

Rapikan .........

RT- RW dan pemuda yang ada di Tanah Abang. Nanti secara personal akan kami bahas di sana,” kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kawasan Tanah Abang sehari-hari dipenuhi pedagang kaki lima ( PKL) yang berjualan di trotoar.

Menurut Yani, hal tersebut wajar karena Tanah Abang merupakan kawasan grosir besar.

Namun masalah yang sudah berlangsung bertahuntahun itu harus segera diselesaikan. Dengan mende kati warga setempat, Yani berharap ada solusi dalam menata PKL Tanah Abang.

“Memang sebenarnya ini sudah lama, tinggal kita musyawarahkan lagi masalah Tanah Abang bersama RT, RW, dan tokoh di sana,” kata Yani.

Ia akan segera menemui RT, RW, dan tokoh masya rakat setempat. Yani juga sudah menghadap Gubernur DKI Jakarta untuk membahas masalah itu.

Sementara dalam pemberitaan yang ada di mediamedia, terkait penataan PKL Tanah Abang Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah tidak sepakat dengan usul penertiban trotoar di Tanah Abang yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Lulung sebelumnya meminta agar jalan-jalan di Tanah Abang ditutup Senin dan Kamis demi memberi kesempatan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang.

“Kalau bebas dua hari, nanti minta tambah tiga hari, minta empat hari. Tidak ada, pokoknya trotoar harus tertib. Apalagi di Tanah Abang, harus kita jaga betul,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Saefullah mengatakan bahwa menjaga ketertiban di Tanah Abang harus dilakukan setiap hari.

Lulung sebelumnya mengatakan, PKL di Tanah Abang harus diberi kesempatan untuk berjualan. Menu rut dia, pemerintah seharusnya berkompromi dengan pedagang dengan mengizinkan mereka berjualan dua hari dalam satu pekan.

“Ada solusi tiap hari pasar, di Tanah Abang ditutup saja hari Kamis dan Senin,” kata Lulung.

Menurut Lulung, rekayasa lalu lintas bisa diterapkan saat jalan-jalan Tanah Abang ditutup. Di luar hari itu, Lulung mengatakan pedagang tidak boleh berjualan di sana.

“Daripada mereka kucing-kucingan setiap hari, kedipkedip mata Satpol PP-nya?” ujar Lulung. (lip/ach)

sempat terlambat proses penyelenggaraan pemilihan pengurus baru atau Temu Karya, pihaknya makin optimistis terhadap kepengurusan Karang Taruna Jatim yang akan dilantik.

Pasalnya selain komposisi pengurus yang beragam latar belakang dan potensi yang dimilikinya, mereka juga banyak yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. “Kami berharap, Karang Taruna nantinya bisa banyak membantu kami terlibat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

“Karang Taruna dapat besar apabila orang orang didalamnya memiliki potensi yang besar untuk memajukan organisasinya,” terangnya.

Untuk itu, Sukesi berharap kepada selurah pengurus Karang Taruna untuk menjadikan program pembangunan sebagai panggung dimana Karang

Taruna yang berperan aktif didalamnya, sehingga etos kerja yang baik dapat ditunjukkan kepada masyarakat.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Sampang, Moh Jakfar menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh pengurus Karang Taruna

Propinsi Jatim menjadi tuan rumah Bulan Bhakti ke- 57 mendatang.

Menurutnya, kepercayaan ini akan dijaga dan dimanfaatkan sebagai momentum peningkatan kinerja maupun prestasi bagi seluruh jajaran Karang Taruna guna mendorong kebangkitan pemuda

agar mandiri, berkarya, berinovasi serta mempunyai integritas.

Rangkaian kegiatan Bulan Bhakti diantaranya gelar pasukan melibatkan lebih dari 1.500 kader Karang Taruna, bedah rumah, bantuan air bersih serta bersih-bersih sungai. (jal/ yen)

KIM Mojo Surabaya Terbaik LCCK 2017 Jatim, WK - Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) KIM IX Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dimenangkan KIM Mojo Kota Surabaya setelah berhasil menyisihkan 3 KIM lainya dalam lomba yang digelar di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan.

KIM Mojo Surabaya berhasil menjadi juara setelah memperoleh nilai 238, kemudian juara II KIM Citra Taruna Kenanga Kota Madiun dengan nilai 233, juara III KIM Tretes Taman kabupaten Pasuruan memperoleh 232,2 dan juara IV KIM Sendang Potro Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 228,4.

Lomba LCCK Jatim 2017 ini menekankan pada uji kemampuam KIM dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga uji presentasi KIM untuk produk dalam media

Peserta Surabaya, lomba cerdik cermat komunikatif blog juga majalah dinding, meraih poin 51,4, posisi harus ia kuasai. Selain kedua KIM Tretes Taman itu, mereka juga mampu Wisata kabupaten Pasuruan menjawab pertanyaan dari dengan poin 49,8, posisi keti dewan juri serta pertanyaan ga ditempati KIM Sendang rebutan/adu cepat. Tidak Potro Kabupaten Bojonego ketinggalan pula uji kemam ro 47,8, dan posisi keempat puan dalam fragmen dalam ditempati KIM Citra Taruna menyiasati pengaruh media Kenanga kota Madiun televisi tehadap keluarga. dengan meraih poin 47,2.

Di sesi pertama, KIM Mojo Di sesi kedua, KIM Kota Surabaya berhasil meMojo Surabaya masih mimpin perolehan nilai yaitu mampu bertahan dengan

memperoleh nilai 128,5, disusul KIM Sendang Potro Kabupaten Bojonegoro memperoleh poin 121,3, kemudian ditempat ketiga KIM Tretes Taman Wisata kabupaten Pasuruan dengan point120,6 dan posisi keempat KIM Citra Taruna Kenanga kota Madiun dengan poin 118.

Di sesi ketiga merupakan sesi pertanyaan adu cepat, KIM Mojo masih mampu bertahan dengan memperoleh 154,9 diposisi kedua diduduki KIM Citra dengan poin 152,8, posisi ketiga KIM Tretes Taman Wisata dengan poin 151,8 dan posisi keempat KIM Sendang memperoleh poin 148,9. Sementara babak keempat yang merupakan babak fragmen atau drama, semua peserta mengerahkan yang terbaik untuk memperoleh nilai tertinggi untuk menentukan juara LCCK 2017. (jnr/mis)

Wawali Whisnu Sakti: SMA di Surabaya Sudah Biasa 5 Hari Surabaya, WK Pemerintah Kota Surabaya memilih fleksibel dalam penerapan program full day school. Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD, menyatakan, bahwa selama ini Kota Surabaya sudah menerapkan 5 hari sekolah. Untuk itu, jika dibatalkan, pihaknya akan melihat dahulu formulasi pembelajarannya seperti apa.

“Karena di Surabaya untuk SMP dan SMA/SMK sudah terbiasa 5 hari,”

paparnya.

Namun demikian, menurutnya untuk tingkat SD, sekolah masih berlangsung selama 6 hari. Whisnu mengatakan, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis mengenai fullday school. Apabila jam belajarnya dikurangi, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tetapi ia belum mengetahui pasti, apakah jam sekolah di Surabaya yang rata-rata berlangsung hingga Rp. 14.30 W disebut fullday school.

“Karena selesainya kan tak sampai sore,” paparnya Sebelumnya, 6 September lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres tersebut, menjadi payung hukum bagi Menteri hingga Kepala Daerah untuk menyiapkan anggaran guna mewujudkan penguatan pendidikan karakter.

Dengan keluarnya Perpres tersebut sekaligus membatalkan aturan yang sempat menjadi polemik,

yaitu kewajiban sekolah lima hari dan delapan jam belajar per hari. Perpres mengatur tiap sekolah dibebaskan untuk membuat aturan sekolah lima hari atau enam hari. (bjt/af)

Gambar Ilustrasi

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

WARTA JATIM

07

Demi ketertiban Umum, Pemkab Gresik Bongkar Bangunan dan Reklame Tak Berijin Gresik, WK - Kalimat ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono setelah mengikuti rapat terbatas tentang perijinan bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Gresik.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik ini juga diikuti oleh tim terpadu pelakasana perijinan di Pemkab Gresik.

Rapat terbatas ini kesannya mendadak dan sangat penting, karena undangan rapat disampaikan oleh Ajudan Bupati melalui pesan whats app “Ada pesan dari Pak Bupati, agar seluruh Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kepala OPD anggota Tim terpadu pelaksana Perijinan untuk mengikuti rapat Bersama Bupati sesudah apel pagi” kata Suyono.

Seperti yang diinventarisir

kabag Humas dan Protokol, beberapa hal mengemuka dalam rapat tersebut yaitu adanya beberapa temuan yang disampaikan Bupati bahwa banyak rumah tinggal yang beralih fungsi yang tidak dilengkapi dengan perijinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin amdal lalin serta reklame yang perijinannya kurang lengkap.

“Untuk reklame, selama ini Pemkab Gresik memang sangat tegas. Salain memeriksa dari segi ijin reklamenya, Pemkab Gresik juga menelisik ijin bangunan reklame itu dipasang.

Bahkan pada Sabtu lalu, Dinas Satpol PP Gresik menurunkan sepuluh titik reklame yang dipasang di Lokasi Kawasan Gresik Kota Baru” ujar Suyono.

Bupati juga menyoroti tentang tidak lengkapnya perizinan beberapa tempat usaha terutama di komplek kawasan industry. Terkait hal

Sambungan Hal. 01

Anak Jalanan .........

Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Imam diketahui sebagai anak jalanan. Dia tewas akibat dibunuh oleh teman sesama anak jalanan.

Pelaku sejumlah sembilan orang diamankan polisi.

Mereka sedang menjalani serangkaian pemeriksaan di Polsek Kota, Polresta Kediri.

Dua diantara sembilan pelaku dibawa ke TKP pembunuhan, yaitu di bangunan ruko Pasar Grosir, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri yang mangkrak.

Mereka dikeler petugas untuk menunjukkan barang bukti yang tertinggal di lokasi.

Rekonstruksi ulang ini melibatkan Unit Reskrim Polsek Kota dan Tim Identifikasi Polresta Kediri. Polisi akhirnya menemukan sebuah onderdil sepeda angin berupa gir, botol bekas air mineral dan batu. Tetapi belum ada penjelasan resmi mengenai kasus ini.

“Mohon waktu kami masih melakukan serangkaian penyelidikan,” ujar Kapolsek Kediri Kota Kompol Sucipto di TKP. Reka ulang yang berlangsung kurang lebih 1 jam ini menarik perhatian. Banyak warga berdatangan untuk melihat.

Menurut Lestari (34) pemilik warung kopi di sekitar lokasi, pembunuhan terjadi pada Jumat (25/8/2017) lalu. Saat itu, pukul 02.30 WIB ada seorang pemuda datang ke warungnya bertanya rumah sakit yang masih buka.

“Ada seorang pemuda mengaku bernama Moza bertanya rumah sakit yang masih buka. Dia bilang baru saja mengeroyok seseorang dan korbannya luka parah. Saya ditunjukkan foto foto korban. Lalu saya sempat menengok korban di belakang sana. Ternyata kondisinya sudah luka parah di bagian wajahnya,” jelas Lestari.

Lestari melihat korban berada di semak semak di belakang bangunan ruko kosong setengah jadi.

Kondisinya luka parah, tetapi masih hidup. Disekeliling korban ada sejumlah anak jalanan. Jumlahnya kurang lebih 20 orang. Satu diantaranya perempuan.

Lestari menyarankan korban dibawa ke rumah sakit.

Setelah mendapat saran, pelaku kemudian mengangkat korban. Setelah itu mereka pergi. Lestari pun tidak mengira, apabila korban akhirnya tewas dan jenasahnya dibuang di hutan Gunung Kelud.

“Setelah kejadian itu, mereka sudah tidak pernah datang lagi kesini. Padahal sebelumnya, anak anak ini tinggal di bangunan kosong tersebut. Sampai akhirnya saya didatangi pak polisi kemarin diberitahu mengenai kasus tersebut. Ternyata korban meninggal dunia dan pelakunya ditangkap polisi,” pungkas Lestari. (bjt/nic)

itu, Sambari memerintahkan agar Pihak yang berkompeten untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kawasan industry terkait.

Pada rapat itu Bupati juga memerintahkan agar tim Perijinan mendata perusahaan mana saja yang sudah mulai beraktivitas tapi perijinannya belum lengkap.

Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perijinan berhak untuk menghentikan kegiatannya” ujar Suyono.

Demi ketertiban Kita Bersama, Bupati memerin tahkan dengan tegas agar semua pelanggaran terutama yang tidak sesuai aturan harus ditertibkan.

Beberapa aturan dalam penegakan tersebut yaitu Perda 15 tahun 2013 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum, Perda No. 6 tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016, tentang reklame. (sdm/hms/rdi)

Petugas Satpol PP Kabupaten Gresik saat melakukan penertiban reklame tak berijin

Banggar DPRD Lamongan Setujui Raperda Perubahan APBD 2017

Momen usai persetujuan Raperda perubahan APBD

Lamongan, WK - Pemkab Lamongan bersama DPRD merampungkan pembahasan Perubahan APBD 2017.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan sampai pada kesimpulan pendapat untuk menyetujui Raperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Hal itu sebagaimana disampaikan juru bicara Banggar DPRD Sukandar, setelah melalui

penyempurnaan dari fraksifraksi dan komisi-komisi.

“Badan Anggaran berharap Raperda Perubahan APBD ini dapat disetujui menjadi Perda pada rapat paripurna yang terhormat, “ ujarnya.

Di sisi pendapatan, Banggar berharap agar ada optimalisasi kinerja dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia menyebut itu diantaranya bisa diupayakan

dengan memaksimalkan potensi dari sektor pajak galian c dan restoran.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, Banggar meminta ada upaya memaksimalkan penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menekan angka pengangguran.

Setiap tahun, Banggar berharap ada 1.000 hingga 2.000 masyarakat yang mendapat pelatihan di BLK. Sementara Bupati Fadeli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD. Dia menyebut DPRD sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Fadeli menjelaskan Perubahan APBD 2017 ini nantinya akan menaikkan Pendapatan Daerah sebesar 5,25 persen menjadi Rp 2.748.391.879.236.

Kemudian Belanja Daerah juga naik 7,42 persen menjadi Rp

2.810.204.234.716.

Defisit sebesar Rp 61.812.355.480 tersebut selanjutnya akan ditutup dari Penerimaan Pembiayaan Rp 96.362.355.480, setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 34.550.000.000.

Dia mengatakan akan lebih menajamkan prioritas pembangunan dalam Perubahan APBD 2017 agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Salah satunya melalui pembangunan pertanian jagung modern, “ katanya menambahkan.

Pertanian jagung itu selanjutnya kan diintegrasikan dengan sektor peternakan dengan program Tersapu Jagat (Ternak Sapi Unggul Jagung Meningkat). Konsep ini akan menghasilkan siklus takterputus, untuk memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak, dan limbah ternak untuk pupuk pertanian.(hms/ rdi)

Pangdan V/Brawijaya Buka Pendidikan Crash Program Jember, WK - Sebanyak 206 prajurit Tamtama yang akan mengemban tugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa), dikumpulkan di Secaba Rindam V/Brawijaya, Kabupaten Jember.

Hal itu dilakukan, sehubungan dengan peresmian pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Khusus Bintara Pembina Desa (Basus Babinsa) Crash Program yang dibuka langsung oleh Pangdam V/Brawijaya,

Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A Dalam amanat yang dibacakannya, Pangdam mengatakan pembentukan pendidikan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan prajurit agar memiliki keterampilan sebagai Babinsa yang memiliki jiwa Sapta Marga.

“Melalui pendidikan ini, kalian (prajurit) dipersiapkan untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Babinsa yang Profesional,” kata

Mayjen Kustanto dihadapan ratusan Siswa Secaba.

Selain itu, kata Pangdam, untuk menunjang pencapaian tersebut, seluruh siswa Secaba yang termasuk dalam pendidikan Crash Program, dihimbau untuk menghayati dan mengimplementasikan integritas sebagai Bintara Pembina Desa.

“Sasaran yang ingin dicapai dalam pendidikan pembentukan Bintara Khusus ini, tidak lepas dari Tri Pola Dasar Pendidikan

dalam pembentukan pola, sikap dan perilaku dari Tamtama menjadi Bintara TNI-AD yang berjiwa Sapta Marga,” ucap Pangdam.

Perlu diketahui, pendidikan tersebut akan berlangsung selama 4 pekan di Secaba Rindam V/ Brawijaya. Selain dihadiri Pangdam, berlangsungnya kegiatan itu, juga dihadiri oleh Pejabat di Jajaran Kodam V/Brawijaya dan seluruh unsur Forpimda Kabupaten Jember. (kpd/in)

08

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

LINTAS JATIM

Bupati Ingatkan Prinsip Akuntabilitas Tentang Sosialisasi Dana Desa dan TP4D Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, WK - Tahun 2017 adalah tahun ketiga bagi Kabupaten Mojokerto menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tahun ini mencapai Rp 236.465.127.000. Maka dari itu Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, meminta agar pemerintah desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas.

Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (24/8) siang di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

“Penerimaan DD dari APBN selalu naik besarannya tiap tahun, dimana tahun 2017 ini kita mendapat Rp 236.465.127.000. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraannya harus bisa dipertanggungjawabkan pada masayarakat desa sesuai ketentuan,” tegas bupati.

Sebagai informasi DD sebesar Rp 236.465.127.000 dibagikan kepada 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto dan tiap desa memperoleh Rp 700-800 juta. Jika ditambah dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemkab Mojokerto antara Rp 300400 juta, maka tiap desa akan mengelola anggaran sebesar Rp 1 sampai 1,2 miliar bahkan mencapai Rp 3 miliar.

Saat ini pengawasan penggunaan anggaran desa telah dilakukan oleh berbagai lembaga Negara, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan Satgas

Pembukaan Karnaval,

Walikota Sempatkan Shalat Berjamaah Mojokerto, WK - Karnaval / Pawai Pembangunan Kendaraan Hias Kota Mojokerto berlangsung meriah.

Ribuan warga tumplek blek di sepanjang rute karnaval.

Wali Kota Mas’ud Yunus, Ketua TP PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus, forpimda dan segenap kepala OPD bersemangat menyambut keberangkatan peserta karnaval dengan keseruannya.

Kegiatan tahunan ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ketika memasuki nomor peserta 40, Wali Kota Mojokerto tiba-tiba memanggil ajudan dan menginstruksikan kepada pembawa acara agar mengingatkan peserta dan pengunjung untuk segera menunaikan salat Zuhur. Sejurus kemudian dia mengajak forpimda dan kepala OPD untuk menunaikan salat Zuhur.

Dalam sambutannya, Kiai Ud menuturkan bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan karnaval ingin menggali potensi pariwisata melalui proses kreatif yang dituangkan dengan kendaraan hias. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi untuk terus dapat berkreasi, berinovasi dan berprestasi untuk Mojokerto Service city,” tuturnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menggali potensi wisata budaya. “Sehingga dapat menjadi agenda tahunan yang dapat menarik wisatawan sekaligus memberikan hiburan masyarakat yang sehat dan murah,” harapnya.

Dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 dan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-99, peserta pawai pembangunan tahun ini berjumlah 83 peserta. Ada tiga tema yang diusung panitia, yaitu tema Mojopahitan, tema perjuangan kemudian tema Kota Mojokerto berkreasi, berinovasi dan berprestasi. Dengan jarak tempuh 7 kilometer rute yang dilalui yaitu start di Jalan Raya Surodinawan dan Finish Jalan Mayjen Sungkono.(end)

Wali Kota Mas’ud Yunus bersama istri saat memberangkatkan Karnaval

Dana Desa yang dibentuk presiden.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Lubis, mengatakan bahwa Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), adalah untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah.

“Ada beberapa Kades yang tersandung masalah hukum karena tidak paham terhadap aturan.

Sosialisasi ini penting untuk memberi pemahaman bagi teman-teman Kades terkait DD. Kita ada untuk melaksanakan programprogram pemerintah.

Dimana Kejaksaan diperintahkan untuk intensif melakukan pengamanan dan pengawalan untuk semua kegiatan yang dibiayai negara,” terang Lubis dalm sambutannya.

Untuk diketahui bersama,

Bupati Mustofa Kamal Pasal saat memberi sambutan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik harus berpedoman pada asas pengelolaan keuangan desa antara lain transaparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan

disiplin terhadap anggaran.

Secara serentak di seluruh Indonesia juga dilakukan kegiatan sosialisasi ini oleh jajaran Kejaksaan. TP4D sendiri merupakan terobosan

baru dari Kejaksaan yang membentuk tim guna memberi pendampingan dan pengawasan bagi daerah termasuk desa dalam serapan anggaran. (end)

Kembangkan Sumber Daya dan Pengabdian Pemkab-Ubaya Lakukan MOU

Wakil Bupati Pongkasiadi saat memberi Cindera Mata

Mojokerto, WK Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Universitas Surabaya (Ubaya) tentang Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah serta Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pengabdian pada Masyarakat, ditandatangani Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, bersama dengan Rektor Ubaya, Joniarto Parung, Rabu (23/8) di ruang pertemuan RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari.

Didampingi Kepala RSUD Prof. dr. Soekandar, Djatmiko dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Mustain, wakil bupati mengatakan dalam sambutannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, tetap

membutuhkan dukungan semua pihak untuk terus tumbuh dan berkembang.

Diantaranya dukungan dunia usaha, LSM, maupun akademisi.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sangat terbuka dengan Ubaya. Sinergi kita bahkan sudah terjalin selama kurang lebih 5 tahun terakhir.

Kita patut mengapresiasi Ubaya yang sampai saat ini sudah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Mojokerto,” ucapnya.

Perlu diketahui bahwa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Ubaya telah menjalin kerjasama sejak tanggal 29 Agustus 2012 silam, melalui Piagam Kesepakatan Kerjasama Nomor 44 Tahun 2012 dan Nomor 010/UM/LPPM/VIII/2012 tentang Pengembangan

Ilmu, Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sehubungan dengan akan habisnya masa berlaku kerjasama tersebut, maka dilakukan perpanjangan kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Kesepakatan Bersama itu sendiri mengatur beberapa ruang lingkup antara lain pendidikan, kesehatan, social, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan,

komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan mikro serta kebudayaan dan pariwisata.

Beberapa bentuk kerja sama yang sudah terealisasi antara lain Gedung Universitas Surabaya Training Center (UTC) di Trawas, pemberdayaan masyarakat di beberapa kecamatan seperti Waduk Tanjungan di Kemlagi, pemberdayaan pengrajin perak di Desa Batan Krajan Kecamatan Gedeg, serta pengembangan Rumah Sakit Pendidikan di RSUD Prof. dr. Soekandar.

Kesepakatan ini dipandang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Fakultas/Politeknik Ubaya dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) sesuai ruang lingkup Kesepakatan Bersama.(end)

PIMPINAN, GURU & STAF UPT SMPN 2 TROWULAN Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1438 H / 2017 M

Suparni, S.Pd. M. Pd Kepala

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

LINTAS JATIM

09

Aang Rusli Ubaidillah, Ketua Komisi C Ragukan Penyelesaian Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Akhir 2017 Mojokerto, WK - Target DPRD Kabupaten Mojokerto segera berpindah ke gedung baru di Jalan RA Basuni, Sooko, diperkirakan bakal meleset. Mengingat, pembangunan di tahap dua ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Salah satu anggota dewan yang meragukan rampungnya pembangunan hingga akhir tahun 2017 ini adalah Aang Rusli Ubaidillah.

Menurut Ketua Komisi C ini, ketika melihat progres pembangunan saat ini, diperkirakan pembangunan bisa molor. ’’Kayaknya kalau awal tahun, belum bisa pindah,’’ paparnya.

Dari pantauan di lokasi, pembangunan saat ini tengah berlangsung.

Puluhan pekerja disibukkan dengan pemasangan batu bata yang akan menjadi tembok penutup rangka beton. Sementara, dari target dewan, seharusnya saat ini pembangunan

sudah sampai ke finishing.

Aang menuturkan, lambannya pembangunan ini, seharusnya segera disikapi rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. ’’Harus ada penambahan pekerja. Biar dilembur dan bisa selesai akhir tahun ini,’’ terangnya.

Jika memang nantinya tak bisa menyelesaikan sesuai target, politisi Demokrat ini meminta eksekutif untuk lebih serius menerapkan sanksi. Rekanan hanya akan dibayar sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. ’’Jadi, ada sanksi keterlambatan. Ada pula yang berupa pemutusan kontrak,’’ pungkas Aang.

Senada diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi. Ia juga meragukan bisa segera pindah ke kantor baru.

Alasannya, pembangunan sampai saat ini belum sesuai perencanaan awal. Ismail memprediksi, paling cepat

Sambungan Hal. 01

Idul Kurban .......... yang kami lakukan sejak saya jadi Ketua Kadin Jatim pada 2009 lalu. Pemotongan hewan kurban ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kami, para pengusaha anggota Kadin Jatim atas rizki yang dilimpahkan Allah SWT. Ini juga merupakan salah satu cara kami untuk berbagi dengan masyarakat kurang mampu,” ujar La Nyalla di sela penyembelihan hewan kurban di Graha Kadin Jatim di Surabaya.

La Nyalla pun secara aktif mengajak pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jatim untuk turut berpartisipasi dalam agenda rutin ini.

Pada hari raya Idul Adha tahun ini, Kadin Jatim menerima sumbangan 30 ekor hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Hewanhewan kurban ini berasal dari sumbangan para pengusaha anggota Kadin Jatim.

Menariknya, dua di antara tujuh ekor sapi yang disembelih di Kadin Jatim adalah sapi raksasa dengan bobot 1,4 ton dan 1,3 ton. Dua ekor sapi jenis limousine ini merupakan sumbangan pribadi dari Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti yang dibeli dari peternak di Kabupaten Madiun.

La Nyalla yang saat ini menjadi Bakal Calon Gubernur Jatim menambahkan, daging hewan kurban ini didistribusikan ke fakir miskin dan warga kurang mampu di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Selain itu, daging hewan kurban ini juga akan distribusikan ke beberapa panti asuhan dan pondok pesantren di wilayah Jatim yang membutuhkan.

“Kami sadar bahwa di setiap rezeki yang kita dapatkan, pasti ada bagian dan hak dari mereka yang membutuhkan. Karena itulah kami selalu berusaha untuk berbagi dengan masyarakat kurang mampu salah satunya melalui pembagian hewan kurban ini.

Ini adalah cara kami untuk selalu menyelaraskan dunia bisnis dan lingkungan sosial,” kata La Nyalla.

Selain penyembelihan hewan kurban, Kadin Jatim juga mempunyai sejumlah agenda rutin untuk berbagi dengan masyarakat kurang mampu diantaranya menyediakan puluhan ribu paket berbuka puasa di Masjid Agung Al Akbar Surabaya, beasiswa untuk anak-anak di berbagai panti asuhan, bantuan sarana dan prasarana untuk tempat ibadah, serta berbagai bantuan sosial lainnya.

Berbagai kontribusi sosial yang diberikan Kadin Jatim ini diharapkan bisa mempererat hubungan antara Kadin dan masyarakat luas.(sur/in)

pembangunan akan bisa rampung pada pertengahan 2018 nanti. Sehingga, seluruh dewan bisa boyongan ke kantor baru di tahun 2018 akhir. ’’Itu prediksi paling cepat,’’ ujarnya.

Pembangunan gedung dewan ini dilakukan secara bertahap. Di tahun 2016 lalu, pemda mengalokasikan dana Rp 9,3 miliar.

Pembangunan ini hanya menyentuh pembangunan dasar. Sedangkan, di tahun 2017, pemda kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 25,5 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan gedung parlemen daerah ini, lantaran gedung yang ada saat ini, jauh dari tingkat kebutuhan.

Kebutuhan ruang minimal 30 ruangan. Sementara yang ada saat ini, tak lebih dari separuhnya saja.

Kekurangan itu, dengan rincian, ruang paripurna yang memuat 50 angota

Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto yang belum selesai

dewan dan 200-an undangan, ruang badan anggaran yang memuat 50 peserta rapat, ruang badan musyawarah yang memuat 50 peserta rapat.

Ruang lainnyaa adalah empat ruang komisi yang

dapat dimanfaatkan untuk rapat yang mampu menampung 30 orang, ruang Badan Kehormatan (BK), ruang Badan Legislasi (Banleg), ruang aspirasi, serta 10 ruang fraksi yang memuat 10 anggota fraksi

berikut staf fraksi. Serta empat ruang untuk pimpinan dewan, ruang VVIP untuk Muspida, ruang sekretaris DPRD, tiga ruang Kepala Bagian, ruang staf skretariat yang memuat 100 staf serta gudang dan dapur. (end)

Warga Miskin Kota Mojokerto Turun 1%, Verifikasi Data Dapat Penghargaan Nasional

Wali Kota Mas’ud Yunus saat berdialog dengan warga

Mojokerto, WK Pemerintah Kota Mojokerto menerima penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya melakukan verifikasi dan validasi data penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu.

Penghargaan diberikan Menteri Sosial Khofifah kepada Wakil Wali Kota Suyitno yang hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu 2017 tersebut.

Sri Mujiwati, Kepala Dinas Sosial yang hadir mendampingi menyebutkan bahwa se-Indonesia hanya dua kota yang mendapatkan penghargaan nasional tersebut, yaitu Kota Mojokerto dan Kota Malang.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dinilai oleh Kementerian Sosial sebagai kordinator penanggulangan kemiskinan daerah yang telah berperan aktif dalam memutakhirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial. Data yang masuk dari Badan Pusat Statistik selalu dimutakhirkan sehingga bantuan yang diberikan untuk warga

miskin benar-baner tepat sasaran.

Kiai Ud menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan target utamanya.

“Penghargaan ini adalah bonus kerja keras tim.

Karena saya selalu mewanti-wanti agar data warga miskin agar selalu diverifikasi dan divalidasi dengan cepat, sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,” tuturnya.

Kiai Ud mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betulbetul komprehensif dan menyeluruh.

“Alhamdulillah menurut data Kementerian Sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun satu persen. Kita peringkat ke 38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan prosentase kemiskinan paling sedikit seluruh Jawa Timur,” sebutnya.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/ Kota se-Indonesia. BPNT diselenggarakan dengan

bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto.

E-warung itu sendiri dikelola oleh warga miskin penerima manfaat yang menyediakan tempat dan bersedia mengelola proses BPNT sehingga warga miskin penerima manfaat tersebut dapat berdaya.

Sehingga warga yang tadinya miskin, dengan adanya e-warung ini dapat menjadi warga mampu dan dapat berwira usaha.

Pemberian BPNT ini prosesnya melalui kartu gesek yang didalamnya terdapat “kantong-kantong” bahan pokok yang dapat diambil. Kebutuhan yang disediakan sangat beragam.

Dari beras, gula, minyak goreng, telur, tepung hingga mie goreng. Hal ini sesuai dengan survey kebutuhan masyarakat.

Dari verifikasi dan validasi data tersebut, penggunaan BPNT tidak dapat digunakan sembarangan orang. Karena juga terdapat PIN yang digunakan setelah menggesek kartu BPNT. “Jika warga tersebu tsetelah diverifikasi ternyata sudah menjadi warga mampu atau misalnya warga tersebut meninggal dunia, maka kartu tersebut otomatis tidak dapat digunakan.

Inilah manfaat verifikasi yang kitalakukan sehingga memang benar-benar tepat sasaran,” lanjut Kiai Ud. (end)

10

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

LINTAS HALAMAN Selengkapnya..... Dari Hal. 01.

PANSUS ANGKET, MELEMAHKAN KPK ?

Hendardi Desak Presiden Jokowi Selamatkan KPK

Ketua Setara Institute Hendardi Jakarta, WK – Pansus Angket DPR secara eksplisit dengan memanggil jaksa dan hakim dalam proses pengumpulan informasi, ditengarai ada upaya menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK. Ketua Setara Institute Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya-upaya pelemahan.

“Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upayaupaya pelemahan KPK,” kata Hendardi, di Jakarta, Kamis.

Hendardi menjelaskan dinamika kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR menampakkan secara lebih terang asumsi banyak pihak tentang motif yang sebenarnya dari pembentukan Pansus Angket ini.

Dia menenggarai ada upaya menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK. Pemanggilan jaksa, hakim dalam proses pengumpulan informasi oleh Pansus Angket DPR secara eksplisit, kata Hendardi, telah membenturkan organorgan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Suara yang melemahkan KPK bukan hanya datang dari Pansus Angket KPK tetapi juga dari organisasi

penegak hukum lainnya.

“Sangat disesalkan organ-organ tersebut hadir dan terlibat dalam proses politik ‘mengadili’ KPK. Rencana pelaporan Agus Raharjo (Ketua KPK) atas ucapannya yang berencana mempidanakan anggota Pansus karena dinilai melakukan obstruction of justice, juga telah memperburuk kinerja Pansus Angket KPK di mata publik,” kata Hendardi.

Hendardi menyarankan baik KPK maupun Pansus Angket sebaiknya menahan diri untuk tidak saling adu kuasa.

Meskipun upaya-upaya hukum terkait pelaporan Agus Raharjo ke intitusi kepolisian merupakan suatu hak hukum setiap orang, tambah Hendardi akan tetapi konteks politik yang melatarbelakangi pelaporan yang membuat pelaporan tersebut patut disayangkan.

Dan meski Polri sebatas menjalankan prosedur normatif memproses berbagai laporan-laporan masyarakat, episode ketegangan Polri dan KPK bisa saja terjadi.

Selain Polri, jaksa, dan hakim yang curhat di depan Pansus Angket KPK juga telah memperlebar persoalan.

“Jika dalam kerangka Pansus Angket KPK, DPR

mengklaim menjalankan fungsi pengawasan, maka berbagai opini yang muncul dari organ penegak hukum lain menggambarkan ketidaksukaan pada KPK karena kewenangannya yang dianggap luar biasa,” katanya.

Menurut Hendardi selain kontroversi yang melekat pada proses pembentukannya, secara politik Pansus Angket sebenarnya sudah kehilangan legitimasi, dengan tidak bulatnya dukungan partai-partai politik.

Selain itu, tambahnya metodologi kerja yang tidak fokus sebagaimana fungsi angket, yakni pengawasan DPR terhadap organ yang diawasi hanya dalam menjalankan UU bukan kasus per kasus menjadikan niat baik DPR justru diragukan banyak pihak.

“Apa relevansi DPR mengunjungi safe house KPK, memanggil pelapor Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet ?,”kata Hendardi.

Tambah lagi, kata Hendardi Pansus Angket yang terkesan melakukan fait d’accomplait terhadap organ-organ penegak hukum lain untuk satu barisan bersama Pansus Angket KPK dalam melemahkan KPK.

Dengan metodologi kerja demikian, tambahnya maka wajar publikasi hasil temuan sementara Panitia Khusus Hak Angket KP tidak menunjukkan kualitas kerja institusi parlemen. Karena disusun dengan tergesatergesa, temuan Pansus lebih menyerupai daftar perasaan anggota Pansus dibanding sebagai temuan kinerja investigasi lembaga negara.

Namun, kata Hendardi, terlepas dari niat baik Pansus Angket yang obsesif memperkuat KPK, 11 temuan yang dirilis pada (21/8) lalu, hanya mengulang pernyataanpernyataan sejumlah anggota Pansus yang sudah berulang kali disampaikan kepada publik dan dilegitimasi sebagai produk institusi negara.

“Niat baik untuk menata dan atau memperkuat KPK sulit mendapat dukungan publik selama DPR tidak menunjukkan dukungan yang sesungguhnya pada KPK,” tegas Hendardi.

Hendardi menyarankan daripada membuang anggaran negara, sebaiknya presiden Jokowi segera mendisiplinkan anggota partai koalisinya untuk menghentikan proses lanjutan yang akan dilakukan Pansus Angket. (ant/ach)

Dari Hal. 01 ........

Dari Hal. 01 ........

E-Smart Ditlantas Resmi Dilounching Surabaya, WK – Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH didampingi Dir Lantas Kombes Pol Ibnu Istjicha membuka dan meresmikan E-Smart di Kantor Bapenda Jatim Jl.

Manyar Kertoarjo Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri juga Pejabat Utama Polda Jatim, seluruh Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres jajaran Polda Jatim serta para undangan yang terdiri dari Pangdam V/Brawijaya atau yang mewakili, Gubernur atau yang mewakili dan Kepala Cabang BTN, Bank Jatim, BRI, BNI. Dalam sambutannya Kapolda Jatim memberikan apresiasi kepada Dir Lantas dan jajarannya yang berhasil memberikan inovasi terhadap pelayanannya kepada masyarakat sehingga tercipta E-Smart yang modern dan mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan surat kendaraan.

“Semoga inovasi pelayanan ini bisa terus ditingkatkan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Kapolda Jatim.(den/ziz)

Wakil Ketua DPR Minta Pansus Angket KPK Gerak Cepat

Jakarta, WK - Pansus Hak Angket KPK di DPR masih bimbang memutuskan soal perpanjangan masa kerja mereka. Pimpinan DPR meminta Pansus Angket KPK gerak cepat memutuskan apakah siap memberi hasil rekomendasi atau meminta perpanjangan waktu kerja.

“Pimpinan DPR tidak bisa mendahului sebelum rapat pleno pansus dilaksanakan.

Sebelum dibawa ke paripurna, semua kembali pada dinamika di rapat pansus,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dimintai konfirmasi.

Taufik menyebut, pihaknya menunggu keputusan dari Pansus KPK. Apakah sudah cukup dan siap memberikan rekomendasi, atau meminta perpanjangan waktu kerja.

“Kesimpulan hanya bisa di rapat pleno internal, apakah angket sudah masuk final,

apakah minta diperpanjang waktu kerjanya. Semua kembali dulu ke rapat internal panitia angket,” ujarnya, “Panita angket bisa meminta perpanjangan waktu karena misalnya belum selesainya pembahasan komprehensif di internal angket,” imbuh Taufik.

Dia pun berharap agar Pansus Angket KPK segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut.

Dengan demikian, hasilnya bisa dibawa ke rapat Bamus atau rapat pengganti Bamus untuk nantinya dijadwalkan masuk ke pembahasan di Rapat Paripurna.

“Diharapkan sudah ada kepastian dari kerja pansus angket KPK ini dalam waktu dekat. Kepastian itu apakah finalisasi atau rekomendasi atau perpanjangan masa waktu kerja. Kalau emang dirasakan pansus belum

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawa bisa beri rekomendasi, memang dimungkinkan untuk diminta perpanjangan di rapat paripurna,” terang politikus PAN itu.

Masa kerja Pansus Angket KPK di DPR habis pada 28 September setelah 60 hari sejak pansus dibentuk.

Dalam UU MD3 memang dimungkinkan masa kerja pansus diperpanjang.

Taufik pun mengingatkan DPR akan segera memasuki

masa reses. Selain itu, ada pekerjaan rumah besar dari dewan untuk segera merampungkan UU APBN 2018.

“Oktober itu DPR akan sangat sibuk. Di luar angket, DPR harus mengesahkan UU APBN 2018, di luar angket. Jadi harus cepat memutuskan itu (siap memberi rekomendasi atau memperpanjang waktu kerja),” tutup Taufik. (det/ach)

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

LINTAS HALAMAN Sambungan Hal. 01 Militer Myanmar yang mengecap ARSA sebagai “teroris”, lantas melakukan serangan balasan, yang diorkestrasi oleh Panglima Militer Min Aung Hlaing.

Operasi militer ini tak cuma menyasar para milisi melainkan juga mendorong eskalasi kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya.

Dampaknya, menurut taksiran Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 400.000 orang Rohingya menyeberang ke Bangladesh dan ribuan lain terkatung-katung di antara wilayah perbatasan.

Muslim Rohingya disebutsebut sebagai minoritas paling tertindas di dunia, dan status etnisnya tidak diakui oleh pemerintah.

Sejak 1970-an, hampir 1 juta muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar termasuk ke Indonesia lantaran persekusi negara yang sistematis dan meluas.

Menurut laporan BHRN, pemerintahan junta militer Myanmar dan Aung San Suu Kyi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Rohingya, di antaranya: tidak mengakui mereka sebagai warga negara, menghancurkan masjid dan melarang mereka memperbaikinya; menyulut siar kebencian anti-Islam; mengurung mereka ke kamp-kamp perkampungan lewat aksi kekerasan; menyebarkan kampanye “perkampungan bebas muslim”; dan melancarkan operasi militer terhadap muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Krisis terbaru ini berselang ketika Komisi HAM Rakhine, yang dipimpin Kofi Annan, baru saja melansir penyelidikan dan rekomendasi atas situasi serupa tahun lalu, termasuk di antaranya menyoroti kewarganegaraan dan kebebasan bergerak Rohingya, yang juga jadi keluhan utama kelompok

Sambungan Hal. 01 itu justru membuat Yesman Alfian (29) menginap di hotel Prodeo Polrestabes Surabaya.

Ketika ditelusuri penyebabnya, baru diketahui kalau kepandaian mengolah kata seperti sastrawan itu dibuat untuk mencabuli gadis berusia 17 tahun sebut saja Bunga.

Sang pelaku romantis ini berhasil menyuruh korban untuk menjual motornya.

Awal mula sebelum bersikap romantis, pelaku pekerja swasta ini mencari korban melalui berkenalan tanpa sengaja di jejaring sosial (BBM). Begitu mendapatkan perkenalan, pelaku yang tinggal di Jalan Dukuh Karangan Surabaya,

militan ARSA. Di Indonesia, krisis Rohingya ditanggapi desakan ekstrem agar pemerintahan Jokowi memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. Atas seruan ini, termasuk oleh para demonstran di depan Kedubes Myanmar di Jakarta, Ito Sumardi merespons bahwa hal macam itu akan bikin “kita tidak bisa masuk dan menolong Rohingya.”

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan otoritas Myanmar. Menlu Retno telah bertemu dengan petinggi militer dan Aung San Suu Kyi. Hasil dari langkah diplomasi ini, di antara hal lain, menyepakati agar pemerintah Myanmar menghentikan tindakan represif terhadap muslim Rohingya serta membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan.

Berikut wawancara Ito Sumardi dari Tirto selama 26 menit melalui sambungan telepon mengenai krisis Rohingya terbaru, serta upaya pemerintah Indonesia meredam pembantaian dan pembersihan etnis di Myanmar.

Ada tekanan agar Indonesia bertindak ekstrem, yakni memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar, bagaimana menurut Anda?

Jadi kita mesti melihat lebih dulu hubungan antar-negara. Kalau kita memutuskan hubungan diplomatik, apakah kita bisa masuk ke negara itu untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan? Kalau memutus hubungan, mereka pasti sudah tertutup, dong? Jadi kadang-kadang ini pendapat yang emosional dan tidak berdasarkan norma.

Justru akan memperkeruh suasana?

Kita tidak akan bisa

Dubes Ito Sumardi .........

masuk menolong Rohingya.

Apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri (Retno Marsudi) ini luar biasa. Satu-satunya perwakilan negara yang bisa masuk. Nah, kalau kita memutuskan hubungan, mereka (muslim Rohingya) makin menderita. Selama empat tahun saya di sini, mereka itu hidup seadanya, makan seadanya.

Misalnya peristiwa tahun lalu, 9 Oktober. Terjadi penyerangan terhadap polisi. Polisinya mati semua dan senjatanya diambil oleh kelompok ARSA. Ibu Menlu dengan saya langsung action, memberi bantuan kemanusiaan dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi selama empat jam. Kami meyakinkan agar operasi militer dihentikan. Kemudian ada pemulihan situasi.

Situasi sekarang hampir seperti tahun lalu itu.

Apa yang terbaru dari konflik Rohingya saat ini?

Jadi, pada 25 Agustus, pemerintah Myanmar mengklaim sebagai Black Friday. Ada penyerangan terhadap polisi. Mobil polisi habis semua, fotonya ada.

Kemudian ada mayatmayat polisi. Nah, terjadi pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan yang akhirnya penduduk itu mengungsi.

Saya bukan menilai, tapi menyampaikan fakta.

Jadi yang nyerang itu siapa, yang memprovokasi di kampung Rohingya?

Kemudian masyarakat terprovokasi.

Di Indonesia, bila terjadi seperti itu, tentu kita kirim polisi atau tentara. Pasti, kan, dampaknya ada.

Hanya berbeda penanganan di Indonesia dengan di Myanmar. Mereka dari segi profesionalisme masih kurang. Terjadi eksodus besar-besaran.

Kalau kita emosional, kita tidak akan bisa masuk.

Dengan formula diplomasi, kita tekankan salah satunya adalah hentikan kekerasan.

Sekitar tiga hari lalu sudah tidak ada lagi kontak

Janji Dinikahi ............ langsung melancarkan percakapan manis agar hati Bunga bisa luluh.

Selama satu bulan kerap berkata-kata romantis serta memberikan perhatian, korban pun terperdaya.

Hingga pada akhirnya mau diajak pelaku untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

“Saya setubuhi pertama kali di komplek pantai Ria Kenjeran di dalam motel, tapi saya melakukan itu berjanji akan menikahi dan bertanggung jawab,” kata Yesman sambil menutupi wajahnya dari sorot kamera wartawan.

Setelah itu, pelaku menyuruh Bunga untuk

menjual sepeda motornya.

Rencanya digunakan untuk membawa lari korban ke tempat kelahiran pelaku di Kelurahan Tiworo, KecamatanTikep, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari uang hasil jual motor itu, pelaku mendesak agar Bunga mau diajak pergi tanpa pamit (minggat) ke pada kedua orang tuanya.

“Saya ajak pergi, karena orang tua korban tidak setuju, sedangkan motor laku dijual seharga Rp 2 juta rupiah,” lanjut mantan Kasubbag Humas Polres Tanjung Perak, Surabaya.

Orang tua korban lantas melapor ke pihak kepolisi atas dasar anak hilang dan

11

senjata. Mereka sudah lari ke gunung.

Sekarang pemerintah Myanmar ingin mencari pelaku-pelaku penyerangan itu.

Artinya sejauh ini peran Indonesia efektif?

Sangat efektif. Bahkan, salah satu poin kesepakatan adalah segera diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Di Indonesia, konflik Rohingya dianggap terutama terkait agama, tanggapan Anda?

Bukan agama sama sekali. Tentu kita juga harus melihat, bagaimana sulitnya seorang peraih Nobel Perdamaian menjadi pemimpin negara dan belum bisa mengendalikan sepenuhnya negara itu.

Kan, pihak militer belum menyatu secara penuh dan beda dengan Indonesia.

Apa yang membuat Indonesia sebagai satusatunya negara yang bisa masuk ke Myanmar?

Ada dua yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pertama, Indonesia tidak melakukan diplomasi kasar, tidak teriak-teriak. Dan ini disampaikan langsung oleh Aung San Suu Kyi, “Kalau mau membantu Myanmar, jangan cuma teriak-teriak.”

Mau bantu tapi tidak, ini termasuk Uni Eropa. Kalau Indonesia, kita tidak hanya berbicara, tetapi membantu.

Kedua, pendekatan inklusif. Saya melaporkan ke Ibu Menlu, “Ibu, yang miskin itu bukan hanya warga Rohingya, tetapi penduduk di sekitarnya.” Sehingga kita memberikan bantuan kepada masyarakat di sana, tidak hanya Rohingya.

Pada Desember lalu, Anda menemani Menlu Retno bertemu Aung San Suu Kyi, apa yang isi pembicaraannya?

Pemerintahan Myanmar menghargai kepedulian Indonesia sebagai negara sahabat. Dan satu hal, pemerintah Myanmar menerima karena

pemerintah Indonesia tulus membantu, tanpa ada apaapa. Kita sebagai negara berdaulat, tidak mau didikte, tidak mau ditekan, ya kan?

Sekecil apa pun negara, pasti mereka tidak mau ditekan atau didikte. Nah, kita tidak pernah mendikte atau menekan, tetapi kita hanya menyarankan.

Meskipun itu bahasa halus, tetapi sebetulnya subtansinya menekan.

Waktu pertemuan itu, Ibu Menlu menyampaikan telah terjadi tragedi kemanusiaan, dan mereka bisa menerima.

Kenapa tragedi kemanusiaan? Karena tragedi ini bukan hanya Rohingya, tetapi penduduk lokal mengalami hal sama.

Kedua, Ibu Menlu membawa pesan seluruh bangsa dan pemerintah Indonesia serta mewakili dunia internasional. Ibu Menlu menekankan, ia datang bukan hanya membawa pemerintah Indonesia, tetapi mengatasnamakan dunia internasional.

Itulah gaya diplomasi Ibu Menlu. Dan mereka meminta tolong kepada kita untuk difasilitasi ke Bangladesh. Akhirnya Ibu Menlu mengubah jadwal, yang harusnya ke Singapura menemani presiden, sekarang di Bangladesh untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Bangladesh, dalam rangka mengirim bantuan kemanusiaan. Karena pintu masuk bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dari sana.

Itu atas permintaan Aung San Suu Kyi? Iya. Bu Menlu berharap dan harus meminta izin, apakah diizinkan memberikan bantuan.

Jadi kamu bisa sampaikan kepada pemerintahan Bangladesh supaya bisa sama-sama menangani masalah ini. Karena etnis Rohingya tidak bisa lepas dari Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh

tidak bisa lepas tangan, apa pun.

Berapa jumlah bantuan yang masih tertahan?

Dari aliansi kemanusiaan Indonesia, sekitar dua juta dolar AS, tetapi kita menuangkan dalam bentuk obat-obatan dan bahan pangan. Cuma saat ini, untuk menyalurkan bantuan, tidak bisa menggunakan jalur darat karena ditanami ranjau oleh kelompok ARSA. Tadi sudah ada satu meledak. Jadi ada orang yang melintas di jalan itu, kakinya putus terkena ranjau. Pihak militer mencoba mengirim bantuan ke sana, tetapi helikopter mereka ditembaki.

Kemarin Menlu bertemu pihak milter Myanmar, apa hasilnya?

Sangat positif karena Ibu Menlu masuk ke pembicaraan lewat sisi kemanusiaan. Kita sudah membangun enam sekolah, rumah sakit, memberikan bantuan kemanusiaan dan memberikan generator.

Apa pernyataan resmi dari pertemuan dengan Aung San Suu Kyi? Ibu Menlu menyampaikan: pertama, kembalikan ke stabilitas keamanan; kedua, menahan diri supaya jangan ada kekerasan; ketiga, memberikan perlindungan kepada semua warga tanpa melihat entis dan agama; dan keempat, memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan. Satu lagi, bagaimana segera mengimplementasikan temuan dari mantan sekjen PBB Kofi Annan. Itu sudah disetujui semua.

Dalam pandangan Anda, bagaimana melihat milisi ARSA dari krisis Rohingya sekarang?

Ini kelompok militan yang tadinya meminta sesuatu, bergeser menjadi permintaan nasionalisasi, dan saat ini menginginkan negara demokrasi Rohingya. Ini pembeda masalahnya dari tahun lalu. (tirto.id - arb/fhr)

tidak diketahui keberadaan motor yang keseharian dipakai beraktifitas.

Laporan tersebut ditangani oleh satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya.

“Dari lidik baru tau kalau anaknya hilang karena

diajak kabur pelaku ke luar pulau. Anak di bawah umur itu bukan disetubuhi 1 kali tapi sudah 3 kali,” lanjut Lily.

Lily mengatakan kalau penangkapan pelaku dilakukan ditempat kelahiran pelaku wilayah Sulawesi Tenggara. Selain mengiap di hotel prodeo

Polrestabes Surabaya, atas perbuatannya polisi telah menjeratnuya dengan pasal 81 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 332 KUHP dan terancam 15 tahun kurungan penjara. (bjt/in)

Sambungan Hal. 01 pinggir jalan dekat Jembatan Sungai Biru Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

Bayi yang masih terdapat ariari pada tali pusarnya itu pertama kali ditemukan pasangan suami istri Sarmin (60) dan Marsati (50).

Polisi masih menyelidiki siapa orang yang tega membuang bayi tersebut.

“Bayi dimasukkan kedalam tas plastik besar di pinggir

Gempar, Ditemukan Bayi ....... jalan. Pak Sarmin dengan istrinya yang menemukan.

Saat itu keduanya mau bayar bambu. Melihat tas plastik besar lalu curiga, pas dibuka ternyata berisi seorang bayi.

Perkiraan baru satu jam dilahirkan ibu kandungnya,” ungkap Kapolsek Kromengan, AKP Okta Panjaitan.

Menurutnya, bayi panjangnya 50 Cm dengan berat 3 kilogram sempat dibawa ke rumah dan

bidan desa bernama Susilawati.

“Saat ditemukan masih terdapat ari-ari. Bayi lalu kita bawa ke Puskesmas agar memperoleh perawatan,” terang Okta.

“Sudah saya laporkan ke Dinsos dan pimpinan, kami lihat kondisi bayi untuk memastikan laporan dari masyarakat,” tambah Seketaris Kecamatan Kromengan, Joanico Da Costa. (bjt/nic)

12

Edisi 77 : 15 - 30 September 2017

ADVERTORIAL

Ruang Publik Kreatif Surabaya, Dikenal Sebagai Taman Harmoni Keputih

Lokasi wisata ruang publik kreatif dipotret dari angkasa

Pemandangan bunga setaman indah menyejukkan hati

Surabaya, WK – Taman Harmoni Keputih, Wisata Bunga Sakura Surabaya.

Jika berdomisili di Surabaya atau sekitarnya, anda bisa mengunjungi obyek wisata Taman Harmoni Keputih Surabaya yang sedang populer.

Taman Harmoni atau lebih dikenal dengan sebutan Taman Sakura. Taman ini terletak di Jl. Keputih Tegal Timur No.241, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Taman ini dulunya adalah bekas tempat pembuangan sampah di daerah keputih. Yang disulap oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi taman atau wisata ruang publik kreatif yang indah. Taman Harmoni Keputih ini memiliki tanaman yang tidak dimiliki oleh taman-taman lainnya di kota Surabaya yaitu tanaman Bungan sakura. Meskipun tidak sebagus bunga sakura yang ada di jepang.

AKSES MENUJU TAMAN HARMONI SURABAYA Lokasi Taman Harmoni Keputih atau Taman Sakura ini sangat mudah untuk diakses. Jalan menuju ke Taman Harmoni Keputih Surabaya ini sama dengan

jalan menuju ke Taman Bambu Keputih Surabaya.

Untuk menuju ke Taman ini patokannya dari RS Bersalin Putri kearah perumahan Araya jalan terus 2,2 kilometer sampai ketemu pertigaan ke kanan yang mengarah ke terminal keputih.

Tepat di belakang terminal keputih terdapat taman yang dikenal dengan nama Taman Harmoni.

Jika masih susah menemu kannya anda bisa gunakan fasilitas Goggle Map yang ada di genggaman anda.

FASILITAS PENGUNJUNG Keindahan bunga yang warna-warni membuat taman ini cocok untuk dijadikan lokasi pemotretan pre wedding. Tidak heran pula banyak anak muda yang menjadikan taman ini sebagai spot foto selfie yang kekinian.

Ada banyak jenis bunga disini, seperti bunga jakaranda, pagoda, tabebaya (yang merupakan sakuranya surabaya), bungur, dan jenis bunga lainnya.

Ada juga arena bermain bagi anak-anak, disediakan fasilitas toilet.

Ada bangunan air mancur yang melengkapi keindahan Taman ini. Ada juga track

di wilayah Internasional terlebih di kawasan Asia Pasific.

Menjadi inisiasi pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan Ruang Publik Kreatif karena Kota Surabaya adalah salah satu dari berbagai kota besar di Indonesia yang menjadi ikon bagi kalangan tokoh kreatif dalam bidang seni maupun budaya.

Melalui UN-Habitat Public Space Global Program untuk membangun suatu tempat atau ruang sebagai penyaluran kreatifitas warga Surabaya dengan memanfaatkan lahan nonFoto selfie pengunjung saat merayakan wisuda sarjanya (S1) produktif milik Pemerintah kesehatan kaki berupa batu- and Local GovernmentKota Surabaya menjadi batu refleksi di beberapa Asia Pasific (UCLG Ruang Publik yang lebih titik area Taman. Anda ASPAC), adalah organiasasi berguna, seperti halnya juga bisa menikmati track pemerintah lokal se-Asia proyek yang digarap oleh jogging di taman ini yang Pasifik yang berkedudukan di pemerintah kota Surabaya dilengkapi dengan hijaunya DKI Jakarta dan merupakan bersama UCLG ASPAC, tanaman rindang menyerupai asosiasi pemerintah kota diberi nama Ruang Publik terowongan daun. dan daerah yang diakui oleh Kreatif Keputih Surabaya.

Obyek wisata taman PBB dan dinominasikan Area ini berdiri diatas lahan harmoni keputih Surabaya sebagai anggota ke-10 dari seluas 3 hektar di wilayah ini menjadi pilihan yang 20 anggota United Nations kelurahan keputih, kecamatan pas untuk menghabiskan Advisory Committee of Local sukolilo, kota surabaya. Area weekend dengan cara yang Authorities (UNACLA). ini sebelumnya merupakan hemat.

UCLG ini didirikan pada lokasi eks-insinerator (tempat Dari semua yang ada ini, tanggal 14 April 2004 dengan pembuangan sampah) pemerintah kota Surabaya mengusung misi memajukan pemerintah kota surabaya. menggandeng United Cities kerjasama antar pemerintah Ruang publik kreatif

ini melibatkan banyak partisipasi dari kalangan masyarakat dalam proses pembuatannya. Focus Group Dissusion ini melibatkan tokoh masyarakat sekitar dan di desain oleh 45 Mahasiswa S1 & S2 Jurusan Arsitektur dan Desainer Interior dari kampus ITS maupun UNTAG Surabaya, serta arsitektur profesional dari IAI Jawa Timur, IALI Jawa Timur dan profesional lain dari ITS dan UNTAG Surabaya.

Fasilitas umum yang disuguhkan dari Ruang Publik Kreatif Keputih ini cukup lengkap dan mampu menampung semua kalangan masyarakat, baik anak muda hingga orang tua serta penyandang disabilitas, sebab disana menyediakan toilet ramah disabilitas.

Serta fasilitas lainnya yang menunjang adanya Aula Utama, Halaman Parkir, Ruang Kreatif, Ampitheater, Water Playground, Food Courd, Lapangan Basket, Ruang Komunitas Terbuka, Galeri Pendidikan, Ruang Pertunjukan, Taman Baca, Taman Mural, Taman Bermain Anak-Anak serta Ruang Meeting. (din/adv)

Ramah Tamah dan Perpisahan Bersama Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Pemberian taliasih pada dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes

Lamongan, WK - RSUD Dr. Soegiri Lamongan mengadakan acara ramah tamah dan perpisahan bersama direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes. Acara dilaksanakan di Graha Bhineka Karya (Gedung Korpri) Lamongan.

Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi beserta para dokter dan Kepala Bagian / Unit / Instalasi RSUD Dr. Soegiri Lamongan. dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes resmi berhenti menjabat sebagai direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Dalam Sambutan yang diberikan pada perpisahan itu dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh keluarga besar RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang telah memberikan

dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes (Tengah) foto bareng jajaran direksi dan Dokter

kepercayaan terhadap beliau selama menjabat selama 5 tahun sebagai Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Dia mengharapkan semoga RSUD Dr. Soegiri Lamongan

akan semakin baik lagi.

Sementara ucapan terima kasih kepada dr. Yuliarto Dwi Martono, MM.Kes dari jajarannya, atas arahan dan bimbingan selama ini sehingga

seluruh civitas RSUD Dr. Soegiri Lamongan bisa belajar tentang memotivasi perjuangan yang gigih, semangat totalitas dan integritas.(hms/adv/rdi)