Warta KUM
NEW
Informatif, Aspiratif & Transparan
Selengkapnya Baca Hal. 11
DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA NEW WARTAKUM Kantor Redaksi / Sirkulasi Jl. DR Ir. Soekarno, 196 Surabaya Telp. 031-381 5589 Hotline. 085 101 651 444, 081 249 249 650, 085 219 121 314 Email : skuwartakum@gmail.com
30 Kapal Pencuri Ikan Kembali SiapDitenggelamkan Selengkapnya Baca Hal. 11
Tinggalkan Anak Istri, Hidup Bersama Boneka Seks
Harga Eceran Rp. 7.500,-
Edisi 66 : 01 - 15 JuIi 2016
Kasasi Fuad Amin Ditolak MA Jakarta, WK - Mahkamah Agung tetap menghukum mantan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin dengan 13 tahun penjara setelah permohohan kasasinya ditolak. Anggota majelis hakim kasasi tersebut, Krisna Harahap di Jakarta, membenarkan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan Fuad Amin sehingga hukuman penjaranya selama 13 tahun oleh pengadilan tinggi berkekuatan hukum tetap. "Mengabulkan kasasi Jaksa KPK untuk mencabut hak dipilih dalam jabatan publik yang dimiliki Fuad Amin selama 5 tahun sejak ia selesai menjalani pidana penjara," katanya. Majelis hakim yang menangani perkara itu yakni, Salman Luthan- Krisna Harahap, MS Lumme. Fuad Amin tetap diganjar hukuman 13 tahun penjara berdasar pertimbangan usia yang telah lanjut tetapi denda dinaikkan menjadi Rp 5 miliar subsidair 1 tahun kurungan serta dicabut hak dipilihnya karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat yakni menerima dana untuk kepentingan pribadi dari PT MKS dan pemotongan realisasi anggaran SKPD sekitar 10 persen dari penerimaan dan penempatan CPNS yang seluruhnya berjumlah Rp 414.224.000.000. Selain terbukti secara sah dan meyakinkan selaku penyelenggara negara menerima hadiah, Fuad Amin juga terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. (ahm/sen)
Dirjen Binmas Budha Kemenag Tersangka Korupsi Jakarta, WK – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dari Kementerian Agama, Dasikin, ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba, Senin kemarin, 27 Juni 2016. Penahanan dilakukan usai Drs. Dasikin, M.Pd ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan buku.
Hanya saja Dasikin tidak lansung menerima sangsi pemecatan dengan tidak hormat dari lembaganya. “Bila dilihat dari kasuskasus sebelumnya, ini merupakan pelanggaran berat dan terancam dengan pemberhentian tidak terhormat,” ujar Jasin di Kemenag, Jalan MH Thamrin,
Jakarta Pusat. Menurut dia, pemecatan tersebut adalah wewenang dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. “Statusnya nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Menteri sekembalinya dari Arab Saudi. Semua sudah kami ajukan usulan-usulannya, nanti yang putuskan Pak Menteri, jadi
sabar menunggu,” ungkap Jasin. Jasin juga membantah bahwa korupsi yang dilakukan oleh Dasikin adalah Rp4 miliar. Menurutnya, uang negara yang diambil Dasikin hanya sebesar Rp2 miliar dari total anggaran pengadaan buku pendidikan keagamaan
Bersambung Ke Hal. 11 ...
Fuad Amin Imron mantan Bupati Bangkalan terpidana 13 tahun yang Kasasinya ditolak oleh Mahkama Agung
KPK Tangkap Anggota DPR-RI Komisi III Asal Fraksi Demokrat
I Putu Sudiarta Anggota DPR-RI Komisi III, asal Fraksi Demokrat
Jakarta, WK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana alias IPS, tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPS ditahan bersama enam orang terkait dugaan korupsi proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatra Barat senilai Rp 300 miliar. Keenam orang itu ditangkap di lokasi berbeda, yaitu Padang, Jakarta dan Sumatera Utara. Anggota KPK, Basaria Panjaitan,
mengatakan penangkapan dilakukan terkait dugaan korupsi atas proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai Rp300 miliar. Orang dekat IPS yaitu SHM menjanjikan kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sumatera Barat berinisial SPT untuk meloloskan proyek dari DPR. "Proyek itu bermula saat SPT mengajukan proyek senilai 300 miliar Rupiah dalam APBNP (Anggaran Pen-
dapatan Belanja Negara Perubahan) 2016. Kemudian seorang pengusaha berinisial SHM memberikan janji akan meloloskan proyek itu dengan alasan mempunyai koneksi dengan anggota DPR yaitu IPS," ujar Basaria saat Konferensi Pers di Gedung KPK. Basaria menjelaskan kronologi OTT itu bermula pada Selasa 28 Juni 2016. Pada pukul 18.00 WIB, KPK mengamankan Sekretaris anggota DPR ber
Bersambung Hal. 11 ...