Wartakum edisi 74 1 15 mei 2017

Warta KUM

NEW

Bekerja Demi Keadilan

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA NEW WARTAKUM Kantor Redaksi / Sirkulasi Jl. DR Ir. Soekarno, 193-C Surabaya

Telp. 031-381 5589 Hotline. 085 101 651 444 085 607 552 252 Email : skuwartakum@gmail.com Website : www.mitrapubliknews.com

Harga Eceran Rp. 7.500,-

Tiket KA Tambahan Lebaran Bisa Dipesan Sekarang PT KAI klaim server tidak pernah down

Puncak Arus Mudik di Stasiun Senen Jogyakarta, WK – PT disiapkan perusahaan Kereta Api Indonesia sebanyak 12 perjalanan, membuka penjualan tiket berangkat dan menuju kereta api tambahan wilayah Daop 6 Yogya.

Lebaran dimulai sejak “Bagi masyarakat Minggu, 16 April 2017 lalu. yang ingin melakukan Manajer Humas PT pemesanan tiket KA KAI Daop 6 Yogya, Eko tambahan Lebaran 2017 Budiyanto mengatakan, dapat dilakukan melalui tiket KA tambahan yang Bersambung Hal. 11

Kemenkeu Sebut Ada Daerah Habiskan APBN Untuk Pegawai Pemda Diminta Atur Keuangan

Ilustrasi, kebiasaan PNS di Jakarta saat jam istirahat

Jakarta, WK Pemerintah Daerah hingga saat ini masih banyak yang bergantung pada dana Pemerintah Pusat. Sebab, sumber pemasukan dari Pemda masih minim, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal dan

otonomi daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo membeberkan, bahkan terdapat beberapa daerah yang Bersambung Hal. 02

Rekening Diblokir Kanwil Pajak, PD Pasar Surya Kelimpungan Plt Dirut PD Pasar Surya Bambang Setiajid (kiri) saat menjelaskan hasil audit

Surabaya, WK Pemblokiran rekening ke semua akun milik Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) oleh Kanwil Pajak Jawa Timur diakui jajaran direksi.

Direktur Teknik PDPS

Zandy Ferriansyah menyatakan pemblokiran rekening itu baru dilakukan.

Ferry, begitu ia biasa disapa, mengaku kaget lantaran pemblokiran dilakukan secara Bersambung Hal. 02

Terkait Perpres 125 Th. 2012

Munas V APKLI Depok Sepakat Desak Presiden Lindungi PKL Depok, WK – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) belum lama ini menggelar Munas V di Aula Prof.

Lafran Fane Graha Insan Cita Depok Jawa Barat.

Kembali dr. Ali Mahsun, M.Biomed terpilih secara

aklamasi sebagai Ketua Umum DPP APKLI periode 2017 – 2022.

Munas V APKLI kali ini mengusung tema ‘Blue Print Percepatan Perang Gerilya PKL Kawasan Ekonomi Strategis Prasayarat Kembalikan Kedaulatan Ekonomi

Bangsa Berdasarkan Pancasila’. Dimana setelah kembali dipercaya memimpin APKLI DPD dan DPW seindonesia, Ali Mahsun menegaskan terkait Pepres No 125 Tahun 2012.

Dalam wawancara khusus usai Munas

Lima Tahun Tanpa Tiang Listrik, PLN Tunggu Korban

Sukabumi, WK – Diera sekarang listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat yang tak terelakkan. Hanya saja perusahaan plat merah (PERSERO) tersebut tidak memakai prosedur yang benar dalam melakukan kinerjanya. Hal ini seperti yang terlihat di Desa Bojong Kokosan kampong Pasir Baliung RT/RW. 003/004 Kecamatan Parungkuda.

Bersambung Hal. 11

Kabel tegangan tinggi yang berserakan di tanah sejak 5 tahun lalu, akibat PLN tidak memakai tiang listrik

Diduga Terlibat Korupsi 4 Staf Bawaslu Jatim Ditahan

Surabaya, WK - Empat staf Bawaslu Jatim yang diduga terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim Rp 142 miliar saat Pilkada Jatim 2013 ditahan di Kejati Jatim.

Keempat tersangka langsung ditahan setelah pelimpahan tahap II dari penyidik Ditrekrimsus Polda Jatim di Kejari Surabaya, kendati sebelumnya tidak ditahan oleh penyidik.

Keempat tersangka itu yakni, Samudji Hendrik

Empat staf Bawaslu digiring menuju mobil tahanan Rutan Medaeng

Susilo Bali, SH MM; Arif Rasmadin SH, Imam

Widodo, dan Darmini Binti

Bersambung Hal. 10

V APKLI, Ali Mahsun menegaskan terkait Pepres 125 Tahun 2012, yang pertama APKLI Akan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan instruksi presiden Bersambung Hal. 11

Kematian Bayi Empat Bulan Diduga Akibat Malpraktek

Sukabumi, WK – Kematian Malaq Noor Fajar (MNF) bayi berusia 4 bulan diduga akibat malpraktek.

Dugaan tersebut didasari oleh permintaan maaf pihak bidan Desa Mekarsari Kampung Lebak Kecamatan Ciracap pada keluarga korban, satu minggu paska meninggalnya sang bayi.

Pihak bidan desa mendatangi keluarga korban untuk meminta tanda tangan dan memohon supaya masalah ini tidak sampai berlanjut. Hanya saja permintaan tersebut ditolak keluarga korban, hal tersebut membuat pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi.

Kronologis kejadian, berawal MNF yang sakit demam dibawa berobat oleh orang tuanya ke Bersambung Hal. 11

02

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

SERBA SERBI

Pers dan Demokrasi Oleh: Dhimam Abror Djuraid Pakar Media

PERS dan Demokrasi seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Mungkin berjuta buku telah ditulis. Berjuta artikel dan jurnal telah diterbitkan. Tetapi, perdebatan mengenai dua hal itu selalu menarik minat para pemerhati.

Tidak biasanya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, siang itu tiba-tiba tercekat di atas podium. Ia berhenti bicara, mengusap mata. Suaranya serak dan terbata-bata. Baru semenit di atas podium Soekarwo turun. Airmatanya mengembang.

Soekarwo terharu melihat antuasiasme dan semangat para insan pers, mulai yang masih muda sampai yang sudah senior dan harus didorong di kursi roda. Semuanya berkumpul dalam kegembiraan saat peringatan Hari Pers Nasional ke-71.

Adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi pembicara pamungkasa dalam perhelatan itu. Ia didaulat berorasi setelah menerima penghargaan ‘’Prapanca Agung’’ atas pengabdiannya kepada Republik. ‘’Pers bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Pers harus tetap konsisten menjaga netralitasnya. Pers tidak boleh berpihak,’’ kata SBY. Pernyataan SBY seolah memutar kembali memori kita mengenai peran sentral pers dalam demokrasi. Kita semua hafal, pers memperoleh kehormatan sebagai penyempurna tiga pilar demokrasi ‘’Trias Politica Montesquieu’’; legislatif, eksekutif, dan judikatif. Pers adalah ‘’the fourth pillar of democracy’’ pilar keempat untuk mengokohkan rumah demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, mekanisme checks and balances menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan absennya penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, di antara pilar-pilar itu. Legislatif dengan kewenangannya membuat aruran dan undang-undang akan sangat rawan terhadap penyelewengan jika tidak ada mekanisme kontrol.

Eksekutif yang mempunyai kuasa untuk menjalankan kekuasaan dan membagi alokasi anggaran sangat rawan terhadap penyelewengan jika tak ada kontrol.

Sambungan Hal. 01

Judikatif yang mempunyai kekuasaan koersif pun lebih rawan penyelewengan kalau tak ada mekanisme kontrol.

Ketiganya saling mengontrol dan saling menyeimbangkan, maka demokrasi pun akan berjalan baik.

Tapi, bagaimana kalau ketiga pilar itu melakukan kongkalikong untuk menyelewengkan kekuasaan? Di sinilah pers menjadi semacam anjing penjaga yang setiap saat siap menggonggong untuk mengingatkan yang khilaf dan alpa. Pers tidak mempunyai kewenangan eksekusional seperti tiga pilar lainnya. Pers hanya berfungsi sebagai pengingat, sebagai penjaga demokrasi supaya berjalan sesuai fungsinya.

Betapa mulia peran si anjing penjaga ini.Ia memperoleh kewenangannya dari sebuah konsensus demokrasi. Bahwa di alam demokrasi kebebasan untuk mengemukakan pendapat mendapat jaminan undangundang, dan pers adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan berbicara dan berpendapat itu.

Pertanyaan yang muncul, apakah pers Indonesia sudah menjadi anjing penjaga, watch dog, yang baik atau malah menjadi lap dog, anjing hiasan dan pajangan yang lucu? Sejarah panjang pers Indonesia menunjukkan pasang surut peran itu. Pada zaman perjuangan kemedekaan pers nasional adalah pers perjuangan, ikut berjuang langsung dalam menyebarkan ide-ide perjuangan. Lalu, pada masa awal kemerdekaan, pers Indonesia menjadi komunikator politik yang dipakai oleh partai politik sebagai corong dan menjadi bagian penting dalam ingar-bingar politik masa itu. Masa Orde Baru pers mulai dijinakkan. Pembredelan pers menyusul huru-hara politik 1974 yang kemudian disusul dengan huru-hara 1978, membuat pers nasional mundur beberapa langkah.

Pers nasional mencoba mendefinisikan tugasnya sebagai anjing penjaga yang penurut. Maka lahirlah pers pembangunan, pers yang bebas tapi bertanggung jawab; sebuah konsep yang rumit yang membuat pers harus berhati-hati dalam melangkah.

Selama 30-an tahun hidup di alam Orde Baru yang serba mengontrol, pers Indonesia mengalami metamorfosis menjadi pers industri. Beberapa perusahaan pers berkembang menjadi konglomerasi yang luas sampai jauh dari singgungan urusan pemberitaan. Diversifikasi

Rekening Diblokir .........

mendadak.

“Saya juga kaget saat tahu ada pemblokiran itu. Sebenarnya ini seperti tahun 2015, rekening kita juga pernah diblokir, tapi ada surat pemberitahuan,” kata Ferry.

Ia menyebutkan adanya tunggakan pajak itu adalah kasus direksi lama. Yang mengakibatkan ada penunggakan pajak lantaran ada tindakan korupsi oleh salah saorang direksi.

“Sampai kita sidang beberapa kali akhirnya kita diwajibkan bayar. Nah saat itu ada kesepakatan untuk membayar dengan cara mencicil,” kata Ferry.

Lantaran kesepakatan itu, pemblokiran hanya berlangsung tidak sampai satu

Diterbitkan Oleh : PT. MEDIA NEW WARTAKUM NOMOR.AHU00443342.AH.01.01.TAHUN 2016 NPWP : 80.238.392.7-619.000 Komisaris : Tugianto, SH Direktur Utama : M. Rusadi Arifin Direktur Keuangan : Junvi, SH

bulan. Dan dibuka lagi.

Dengan konsekuensi ada pembayaran secara rutin oleh PDPS ke kantor pajak.

Terkait langkah lebih lanjut, Ferry menegaskan pihaknya masih belum mengetahui lebih jauh.

“Saya nggak bisa komentar dulu karena saya juga belum tahu permasalahannya.

Akan kita rapatkan dulu secara internal,” ujarnya.

Akan tetapi, jika ada pemblokiran ini akan berpengaruh besar untuk PDPS. “Ya kalau diblokir tidak bisa melakukan transaksi keuangan. Misalkan bayar gaji karyawan, revitalisasi pasar, dan operasioanal seperti bayar listri dan lainlain tidak bisa,” tambahnya. (sw.1)

Sambungan Hal. 01

dan ekspansi dilakukan dengan satu tujuan; tidak menempatkan seluruh telor dalam satu keranjang, karena tidak ada yang menjamin keranjang tidak akan dirampas Ketika Orde Baru berakhir, pers beroleh kebebasan yang sepenuh-penuhnya. Hantu breidel sudah pergi, lembaga-lembaga pengekang telah dihapuskan. Pers pun tumbuh menjadi institusi bisnis yang mekar dengan interes ekonomi yang semakin luas. Konglomerasi media berkembang nyaris tanpa kontrol sehingga menimbulkan oligopoli industri media dimana hanya beberapa gelintir pemain saja yang bermain di dalamnya.

Saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana industri media kita sangat oligopolistik karena hanya ada beberapa biji pemain saja. Televisi, radio, dan juga online dikuasai beberapa pemain besar saja. Demikian pula media cetak, nyaris dikuasai hanya oleh dua pemain besar saja; Kompas-Gramedia dan Jawa Pos Group.

Berdua, kelompok ini menguasai 80 persen pangsa media nasional.

Sehatkah ini bagi demokrasi? Itulah pertanyaan besarnya. Si anjing penjaga sekarang sudah berubah menjadi gorilla besar yang justru bisa mengancam demokrasi. Ketika perusahaan media menjadi demikian besar akan ada kecenderungan penyeragaman opini dan informasi. Keberagamaan isi, diversity of content, yang menjadi mantra pers bebas sekarang berada dalam ancaman.

Ketika media sudah sedemikian besar ia cenderung akan malas dan tidak kritis. Jurnalisme investigasi yang menjadii ikon jurnalisme sekarang ini nyaris menjadi barang langka. Media terlalu malas untuk melakukannya karena biaya mahal butuh tenaga dan waktu yang sangatlah panjang. Ketika media sudah menjadi konglomerasi maka profit menjadi panglima, dan jurnalisme bermutu menjadi korbannya.

Di kalangan aktivis ada guyonan tajam mengenai ‘’Trias Politica’’ Montesquieu yang diplesetlan menjadi ‘’Trias Corruptiva’’ atau tiga pilar korupsi, yaitu legisla-thieve, execu-thieve, dan judica-thieve, karena banyaknya maling-maling koruptor di ketiga lembaga itu.

Harapan masyarakat tertumpu kepada pers untuk mengikis maling-maling itu. Pers yang kritis dan investigative menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Tapi, kalau pers sudah ketularan menjadi ‘’pers investigathieve’’menjadi media yang ikut nyolong dan ikut bancakan hasil korupsi dan ikut-ikutan bermain berebut kekuasaan, maka kemana lagi kita akan berlari? (*)

Kemenkeu Sebut .........

menggunakan sebagian besar APBD untuk belanja pegawai.

“Kemarin ada dari Lebak, APBD sekitar Rp1,2 triliun, lalu hanya tinggal Rp1 triliun (setelah dikurangi kewajiban lainnya). Dia bilang, belanja pegawai Rp900 miliar,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.

Dengan penggunaan dana yang cenderung boros seperti itu, kata Boerdiarso, membuat Pemda kesulitan mengikuti aturan Pemerintah Pusat saat ini, yang salah satunya mewajibkan Pemda untuk membelanjakan 25 persen bagi anggaran pembangunan.

Artinya, kata dia, Pemda perlu melakukan rasionalisasi, penghematan, atau efisiensi lainnya. Menurut Boediarso, anggaran daerah

seharusnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, bukan untuk belanja pegawai.

“Bagaimana mungkin, 25 persen untuk infrastruktur. Artinya, ini harus dilakukan rasionalisasi, penghematan dan lain-lain.

Itu adalah tujuan utama desentralisasi,” tuturnya.

Hal ini pun, harus benar-benar dipahami oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

“Untuk itu, dalam UU, APBN digunakan minimal 25 persen dana transfer umum itu untuk belanja infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan publik, pengentasan kemiskinan, dan lapangan kerja,” tuturnya. (asp)

Pimpinan Umum/Penanggungjawab : Tugianto, SH. Pemimpin Redaksi : Nur Chusaini, S.Pd. Wapimred : Junvi, SH. Redaktur Pelaksana : Drs. Hery Santoso. Redaktur Khusus : Gunaryo Handajia. Redaktur : Alfi Lailatul Mufidah Dewan Penasehat : Ir Bulganom Hasbullah Amir, Aby Sabardjan Karyadi, Isbadi, Abdul Khamid Susiloharjo, M. Hasan, H. Amsori, Abd. Musaddad, Zubait, Abd. Malik, SH. Dewan Redaksi : M. Rusadi Arifin, Tugianto, SH., Suparto, Nur Chusaini, Hery Santoso, Ade Samsudin, Yopi Sulaiman. Biro Hukum : LBH NEW WARTA KUM, Abd. Malik, SH. Biro Surabaya : Rosi, Misdi, Suparno, Muin. Biro Sidoarjo : Moch. Djamaludin Alie, Ahmad Yani. Biro Gresik : Sugeng Wiyono. Biro Bangkalan : Mansyur, Choirul Fatah, Samsul. Biro Sampang : Slamet Urip. Biro Pamekasan : Abdullah Misbah. Biro Mojokerto : Endang Dwi Warni. Biro Kediri : Nicolas Neno Makleat. Biro Tulungagung : Yudi Prasetyo. Perwakilan Tapal Kuda - Biro Probolinggo: Hariono Mustofa (Ka Biro), Rizky Agung P. Kota Probolinggo : Yuris, Lumajang : Sutik Eveni, Situbondo : Supriyono, Pasuruan : Saipul Hosen, Malang : Supriyadi. Kalimantan : Edddy Andriyanto. JAWA BARAT / JABODETABEK : Junvi, SH (Penanggung Jawab). Jabodetabek : Ahmad Safe’i (Ka. Biro), Alvin Suryadi, Yohanes Supriadi, M Andi, Pranoto, Wawan Kurniawan, Murfito Adi. Bogor : Rohani Bin Ahmad (Ka. Biro), Cikampek : Ahbud. Kerawang : A. Muhammad Hasan (Ka. Biro), Akhmad Yusup, Adang Saputra. Tangerang : Martinus Mansama Eka. Purwakarta : Lukman Hakim, E Mulyana, Dwi Joko Waluyo. Subang : Hendra (Kabiro), Sukabumi : Alung Tisunda (Kabiro), Deni Mulya (Wk Biro). Kotamadya Sukabumi : Rinto Wahyudi (Kabiro), Ari Apriansyah (Wk Biro).

Sirkulasi / Iklan : Joni Herijono Suroto, Sutaji.

Kantor Redaksi / Sirkulasi : Jl. DR. Ir. Soekarno No. 193-C, Surabaya. Telpon : 085 101 651 444 - 085 607 552 252. E-MAIL : skuwartakum@gmail. com. No.Rek.BCA : 1010717261. A/n. Moch Rusadi. Percetakan : CV. Kanal Media Mandiri, Tenggilis, Surabaya (isi di luar tanggung jawab percetakan).

TARIF IKLAN : Berwarna, Ukuran : 1 Halaman Rp.20.000.000,- . 1/2 Halaman Rp.10.000.000,- . 1/4 Halaman Rp.5.000.000,- . 1/8 Halaman Rp. 2.500.000,1/16 Halaman Rp.1.500.000,- . Hitam Putih, Ukuran : 1 Halaman Rp.15.000.000,- . 1/2 Halaman Rp.7.500.000,- . 1/4 Halaman Rp. 4.000.000,- . 1/8 Halaman Rp.2.000.000,- . 1/16 Halaman Rp.1.000.000,- . Pembayaran iklan Minim 50% sebelum iklan ditayangkan. Iklan kontrak minimal 12 edisi Diskont 50%.

Materi bisa berubah sesuai pemasang iklan. Redaksi membantu pembuatan designer iklan sederhana tanpa dipungut biaya.

Wartawan New Warta KUM dalam menjalankan tugasnya dibekali Kartu Pers dan Surat Tugas serta namanya tercantum dalam Box Redaksi. Segala perbuatan yang melanggar Hukum bukan tanggung jawab Redaksi

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

03

WARTA JABAR YALPK Meminta Pemerintah Lindungi Konsumen Dari Produk Impor Ilegal Warta KUM - Pernyataan Ketua Umum Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) Edy Rudyanto meminta pemerintah untuk benar-benar melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri dari serbuan barang impor yang tidak jelas mutu dan kualitasnya.

Ketua Umum Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) Edy Rudyanto mengungkapkan, semua barang impor, harus memenuhi semua ketentuan yang diwajibkan pemerintah dan mengikuti aturan. Misal, jika produk kosmetik impor, merujuk pada ketentuan Badan POM. Sementara, disinggung kian maraknya produk kosmetik yang tidak sesuai standar, menurut Edy, bisa saja dikategorikan produk ilegal. Untuk itu, dari sisi penegakan hukumnya, dalam hal ini tahapan pengecekan pelabuhan, bandara, setasiun, kedatangan barang, maka harus dipertanyakan.

“Kalau ada barang impor yang tidak memenuhi standar kualitas, artinya itu tentu saja barang ilegal, diselundupkan

oleh importir.

Jika ada kasus seperti itu, harus ada penegakan hukum,” tegas Edy. Meski sekarang ini tidak ada larangan impor karena terikat dengan pasar bebas dan juga kerjasama perdagangan Asean, tetap saja, produk atau barang itu harus sesuai dengan standar regulasi yang ada di Indonesia.

“Misal kosmetik, itu kan harus penuhi standar standar tertentu untuk importir sebelum memasukan produk. Jadi, kalau ada kosmetik ilegal tentu harus diproses secara hukum , kenapa produk yang tidak sesuai standar bisa lolos, itu tanggung jawab bea cukai,” tegasnya.

Ia menegaskan, setiap produk yang masuk ke pelabuhan,bandara, stasiun, harus dicek betul. Jika produk obat atau kosmetik, maka harus ada kejelasan

dan ikut standar dan juga memiliki kejelasan dari sisi kandungan dan efek samping, manfaat, kadaluarsa, termasuk dengaan penggunaan bahasa indonesia.

Untuk itu, ke depan, menurut Edy, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk semua produk termasuk produk impor, sudah harus diterapkan. Pasalnya, sekarang ini, juga sifatnya masih sukarela.

“Tentu idealnya semua wajib SNI, cuma sekarang belum dengan alasan mempertimbangkan kepentingan nasional sudah siap atau belum,” tegasnya.

Di sisi lain, Edy juga mengingatkan, agar setiap aturan yang tidak memiliki perlindungan terhadap konsumen, maka harus dibatalkan atau dicabut.

Misal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/2015 tentang Ketentuan Impor

Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir. Beleid ini, seperti diakui oleh asosiasi kosmetik, telah memicu banjir aneka barang impor, termasuk produk kosmetika.

Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia menilai, kebijakan mengecualikan wajib verifikasi bagi sektor kosmetika tidak tepat. Penghilangan verifikasi impor tidak sejalan dengan semangat untuk menggerakkan industri dalam negeri.

Apalagi, kondisi ekonomi global masih dilanda kelesuan. Membanjirnya produk impor ilegal juga bisa mengancam kondisi fiskal karena barang-barang dari jalur tidak resmi, tidak membayar pungutan bea masuk.

“Semasa Pak Thomas Lembong memang banyak kebijaka ngawur, kurang pas. Oleh karena itu, peraturan yang bertentangan dengan kepentingan konsumen tentu saja harus dicabut.

Setiap aturan yang bertentangan dengan UU perlindungan konsumen maka batal demi hukum,” tegas Edy. (red)

PUSKESMAS SUKARAJA, PERBAIKAN PELAYANAN TARGET UTAMA

Gedung Puskesmas Sukaraja

Jabar, WK – Pelayanan medis cepat tanggap pada masyarakat sebagai pelayanan prima adalah bagian dari Puskesmas Sukaraja. dr. Eddy Ramdhan Kepala Puskesmas usai memeriksa pasien lansianya menuturkan, kalau masa sekarang ini pelayanan medis kepada masyarakat sangat di butuhkan, utamanya personil yang cepat tanggap akan keadaan dan kebutuhan

masyarakat.

Disampaikan Eddy bahwa, saat ini Puskesmas Sukaraja memiliki empat Poskesdes dan dua Pustu, dengan personil 24 orang bidan yang terbagi di beberapa desa, siap menangani kelahiran 24 jam. Rumah sementara buat ibu yang akan melahirkan pun tersedia dan siap untuk manangani kelahiran.

“Persalinan normal harus di rujuk ke Puskesmas sendiri, jikapun terjadi

kesulitan bisa segera dirujuk di dua Rumah Sakit (RS), yaitu RS. Hermina dan Bunut (RS. R. Samsudin)”, jelas Eddy.

Dijelaskan juga terkait sosialisasi dalam masa akreditasi, terus berjalan mulai tingkat desa, kecamatan sampai kader kesehatan. Urutannya dimulai dari SMD (survey mawas diri), yakni apa keluhan dari masyarakat mulai kekurangannya apa, lalu MMD (musyawarah masyarakat desa) terus ke

kecamatan (Musrembang) dan untuk selanjutnya di teruskan ke dinas.

Masih Eddy, hendaknya masyarakat bisa sling bahu membahu demi kemajuan desa dan lingkungan sendiri, diutamakan kebersihan, karena dengan hidup bersih insyaallah bibit penyakit akan terhindar, serta diharapkan doanya kepada semua pihak semoga Puskesmas Sukaraja akan segera terakreditasi.(yop)

Sukabumi, WK - Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan (pasal 7 ayat 1 UUBG), persyaratan status hak tanah status kepemilikan dan izin mendirikan bangunan (pasal 7 ayat 2 UUBG), pengaturan IMB diatur lebih lanjut dalam PP no 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, sanksinya bisa berupa penghentian sementara atau denda 10 % dari nilai total bangunan itu sendiri.

Hal ini harus diketahui oleh masyarakat, dan sosialisainya harus dilaksanakan pihak pemda, bukannya pembiaran atas hal yang terjadi, seperti perumahan di kampung Pasir Beliung RT/RW. 03/04 Kecamatan

Parungkuda yang luasnya 3500 m2 a/n H. Zaenal dan dibeli oleh Upang seluas 2000 m2, namun belum di balik nama kekantor pertanahan.

Dalam perjalanannya lahan itu dibuatkan bangunan sebanyak 16 bangunan yang untuk selanjutnya diakad secara kredit dengan variasi waktu yang berbeda, dari 16 bangunan tersebut yang memiliki IMB baru 7 rumah dan diterbitkan oleh Camat Parungkuda.

Ketika di konfirmasi salah satu warga OB menjelaskan bahwasannya setelah beberapa tahun mencicil dan di nyatakan lunas oleh pihak penjual dalam hal ini upang, tidak ada satupun surat pegangan yang di keluarkan pihak penjual (upang) sebagai bahan bukti atau pegangan bahwa rumah dan tanah tersebut miliknya dan

sudah lunas akad.

Hal itu pernah di sampaikan langsung kepada upang dan dijawab silahkan saja bawa materai 2 lembar dan akan dibuatkan pernyataan bahwa hak atas tanah dan bangunan sah milik OB, jawaban itu menimbulkan pertanyaan konsumen kenapa tidak sertipikat saja atau minimal akta jual beli yang di terbitkan BPN atau pejabat berwenang dalam hal ini.

Ketika wartawan mencoba konfirmasi ke pihak BPMPT mengenai masalah perizinannya, kabid pengawasan dan pengendalian H. Joki Djupardi menjelaskan dalam keterangan tertulisnya, bahwa hasil pengecekan di lapangan perumahan yang dibangun secara kredit ini tidak termasuk kategori perumahan sehingga tidak melanggar undang-

undang no 4 tahun 1992, dia juga menambahkan bahwasannya sesegera mungkin untuk diurus balik nama dari H Zaenal ke kantor pertanahan kabupaten Sukabumi, karena hak masyarakat atas surat rumah tersebut memang sudah harus terpenuhi mengingat para kreditor perumahan tersebut beberapa telah selesai masa kreditnya.

Dan yang menjadi PR untuk pihak pemda dalam hal ini adalah desa dan kecamatan untuk segera menghimbau dan mensosialisaikan IMB sedini mungkin, dan untuk pihak berwenang lainnya untuk segera menindak lanjuti masalah ini karena jelas dalam hal ini apapun alasannya aspek jual beli secara kredit untuk rumah tapak telah terjadi di sini, dan hal ini sudah di atur bank Indonesia No 17 /10/ PBI tahun 2015.(yp)

Muskercab PWRI Sukabumi Bahas Program Kerja PEMDA BIARKAN PERUMAHAN TAK BER IMB

Sukabumi, WK – Baru-baru ini Persatuan Wartawan Republic Indonesia (PWRI) Cabang Sukabumi melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) di secretariat ruko Al Hijrah di Jalan Raya Sukaraja Sukabumi.

Pembahasan berupa materi dan program kerja yang berkaitan dengan kegiatan jurnalis telah dipaparkan ketua PWRI Cabang Sukabumi Yofie Sulaiman, salah satu pembahasan adalah tentang pelatihan dan lomba menulis yang diusung rekan wartawan dari media online jabarekspose.com dan media wartakum.

Rencana pelatihan jurnalistik dan lomba photography yang diusung media jabarekspose.com mendapat tanggapan positif dari PWRI, persiapan kemungkinan akan dilaksanakan menjelang puasa atau sehabis lebaran ini.

Ketua DPC PWRI Sukabumi Yofie Sulaeman, yang juga sebagai kepala biro jabarekspose.com wilayah Sukabumi menambahkan bahwasannya dengan diadakannya kegiatan semacam ini dapat memicu semangat wartawan untuk lebih giat menulis berita actual sesuai dengan KEJ dan UU pokok pers no 40 tahun 1999.

Diharapkan juga baik pihak instansi swasta atau pun pemerintah khususnya di Sukabumi bisa mendukung bahkan ikut andil dalam kegiatan tersebut karena pada dasarnya PERS sebagai lembaga control social, edukasi dan entertainment harus bisa bersinergis kepada pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih baik kedepan. (yop)

04

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

WARTA METROPOLITAN Verifikasi, Cara Tangkal Hoax dan Media Abal-abal Jumlah media baik digital, cetak, TV dan radio mencapai 50 ribu

Warta KUM - Dewan Pers terus menggenjot proses verifikasi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, verifikasi merupakan amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata perusahaan pers.

Melalui verifikasi, DP juga memastikan komitmen pengelola media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan.

Selain itu, melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers (DP) ingin mendorong penguatan pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media. Menurut pria yang akrab disapa Stanley ini, media arus utama harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik.

Pendataan perusahaan pers mensyaratkan pengelola media harus menegakkan kode etik jurnalistik, kaidah jurnalistik sekaligus menyertifikasi, menyejahterakan, dan melindungi wartawannya. Demikian ujar pria kelahiran Malang, 20 Juni 1959 ini. Wawancara dilakukan di ruang kerja aktivis yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini.

Berikut Kutipan Wawancaranya Sebenarnya apa latar belakang dan tujuan dari verifikasi media ini?

Pertama, itu mandat Undang-Undang 40 Tahun 1999. Ada 7 mandat dalam undang-undang itu kepada DP. Salah satunya mendata media. Dan verifikasi itu

adalah salah satu cara untuk mendata.

Teknisnya?

Kita meminta kepada pemilik media untuk medaftar ke DP dengan mengisi data.

Setelah itu DP memilah-milah data yang masuk dan akan mengecek data tersebut benar apa tidak.

Bagaimana kesiapan media?

Ada sejumlah kalangan yang mengatakan, bahwa mereka belum siap dan lain sebagainya. Lalu siapnya kapan? Karena kalau mau maju, perusahaan itu harus berbadan hukum PT. Kenapa?

Contoh. Kalau mau iklan, kalau gak punya badan hukum, bagaimana orang mau pasang iklan. Mau ikut misalnya lelang pemberitaan di pemerintahan misalnya, itu kan juga harus proses tender. Nah bagaimana mau ikut proses lelang kalau tidak punya badan hukum PT. Selain itu apa pertimbangan yang lain?

Kesepakatan Palembang pada tahun 2010. Di situ menyatakan bahwa kita sepakat empat hal, pertama itu terkait dengan keselamatan wartawan.

Kedua terkait dengan badan hukum. Ketiga itu terkait dengan kompetensi wartawan. Keempat mengenai kesejahteraan wartawan.

Kesepakatan itu disepakati oleh 18 media besar yang ketika itu hadir.

Dan dua tahun setelah penandatanganan itu seluruh perusahaan akan meratifikasi kesepakatan itu. Seharusnya tahun 2012 sudah selesai. Tahun 2016 ketika kami terpilih, kami mengatakan apa yang harus kami selesaikan hutang-hutang dari periode lama, salah satunya adalah pelaksanaan kesepakatan Palembang itu.

Lalu?

Kita dorong lagi di HPN

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo tahun 2017 dengan menagih perusahaan-perusahaan itu untuk melaksanakan komitmennya. Karena seharusnya lima tahun lalu itu sudah selesai semua.

Dan alasan ketiga adalah, banyaknya media abal-abal.

Banyak sekali keluhan yang masuk ke kami. Banyak sekali surat-surat yang masuk mempersoalkan media-media yang banyak bermunculan.

Misalnya kasus Eko Patrio yang dikerjain sama tujuh media yang menyatakan kasus penangkapan teroris di Bekasi adalah pengalihan isu. Kita telusuri itu ternyata medianya tidak jelas. Empat abal-abal dan tiga yang lainnya ternyata blog. Menurut saya halhal yang begini ini tidak bisa dibiarkan. Karena dengan fenomena hoax yang saat ini juga semakin mengerikan, kemudian dengan media-media tidak jelas, maka otoritas wartawan dan juga media mainstream. Verifikasi ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan.

Apa saja syarat agar perusahaan pers bisa lolos verifikasi?

Syaratnya banyak.

Pertama, dia harus mencantumkan penanggung jawab, berbadan hukum.

Kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan terbit rutin.

Bagaimana dengan kesejahteraan, apakah itu masuk salah satu syarat?

Iya. Kan ada formulirnya itu.

Artinya DP juga akan melakukan verifikasi terkait kesejahteraan wartawan?

Iya. Verifikasi itu kan harus disertai bukti, jadi bukan hanya kita mendengar dari keterangan orang atau mereka mengisi formulir yang sudah disediakan.

Verifikasi itu berdasarkan data yang masuk ke DP, kita verifikasi. Contoh, wartawan sebuah perusahaan media, mereka bilang digaji Rp3 juta, oke buktinya apa?

Kemudian DP meminta itu dan kita periksa benar gak segitu. Jadi tidak hanya berdasarkan keterangan perusahaan media saja kemudian tidak kita verifikasi.

Lalu bagaimana mekanisme proses verifikasinya?

DP tidak dalam posisi yang harus proaktif. Perusahaan yang harus aktif.

Kan tidak bisa juga tibatiba DP datang kemudian memeriksa. Jadi mereka sendiri yang harus mendaftar, membuat badan hukum nya, mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan proaktif ke DP. Saat ini berapa jumlah media massa yang ada?

Media online saja sekarang jumlahnya sudah melebihi 43.300. Cetak ada sekitar 2000 an, penyiaran sekitar 700 an. Total sekitar 50000 an.

Dari jumlah itu berapa

Jefri, Tahanan Polsek Tambaksari yang Kabur Serahkan Diri

Surabaya, WK - Jefri Marga Putra (21), salah satu tahanan Polsek Tambaksari Surabaya yang kabur mengaku, dirinya memutuskan menyerahkan diri ke Polsek Bungah Gresik karena atas permintaan neneknya.

Setelah kabur dari tahanan Polsek Tambaksari, Jefri yang berasal dari Jl Krampung Tengah, Surabaya ini melarikan diri ke Gresik dan menuju ke rumah neneknya.

“Saya takut nenek, apalagi nenek sedang sakit. Saya akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Bungah,” aku

Jefri.

Jefri yang ditahan Polsek Tambaksari atas kasus pencurian dengan pemberatan (curat) menyerahkan diri ke Polsek Bungah. Selanjutnya dia diserahkan ke Polrestabes Surabaya Tidak banyak keterangan yang dilontarkan Jefri, lantaran petugas Satreskrim Polsertabe Surabaya tidak memberi kesempatan banyak kepada wartawan untuk mengorek keterangannya.

Dia bersama Ryan dan Fadila yang sudah tertangkap, segera dibawa masuk ruangan Satreskrim.

“Sudah ya, ayo (tersangka) balik dan

Tiga tahanan Polsek Tambaksari yang sempat kabur saat di Polrestabes Surabaya

masuk,” ucap AKBP Shinto Silitonga, Kasat Reskrim Polrestabe Surabaya.

Kini, polisi masih mengejar empat tahanan yang masih kabur. Mereka

itu, yakni Budi Sasmito kasus penadahan dan narkoba, M Salman kasus pencurian, M Sokib kasus narkoba, dan Syaiful Hq kasus narkoba. (mis)

yang sudah lolos verifikasi?

Jangan dulu kita ngomong terverifikasi. Lebih baik kita ngomong yang terdata di DP. Yang terdata di DP tahun 2014, media online ada sekitar 276, kemudian media cetak itu sekitar 400 an, televisi dan radio itu aku lupa jumlahnya.

Dari yang terdata di DP, berapa yang sudah lolos verifikasi?

Terakhir menjelang HPN itu baru 77 perusahaan media.

Apakah ada target kapan verifikasi ini akan selesai?

Tidak ada. Karena media akan terus terbit dan ada yang akan mati dengan sendirinya. Maka verifikasi itu akan terus mengikuti perkembangan media.

DP berencana memberikan QR code terhadap media yang sudah terverifikasi. Apa pertimbangannya?

QR code ini fungsinya adalah, misalnya ada orang yang mengaku dari wartawan atau media yang gak jelas, seperti media KPK, maka kita tinggal foto dari smartphone, nanti bisa dikroscek, apakah media ini jelas atau tidak, media ini terdaftar di DP atau tidak.

Foto dengan smartphone nanti bisa terkoneksi dengan data di DP. Apa saja isi QR code?

Isi QR code adalah nama media, nomor verifikasi, kemudian penanggung jawabnya siapa, alamat redaksinya dimana, kontaknya, email, kemudian faxnya.

Kenapa dimasukkan data-data itu?

Supaya tidak ada lagi wartawan palsu. Karena ada beberapa media yang menggunakan alamat Gedung Dewan Pers Lt.9, padahal di sana isinya antena semua.

Bagaimana jika ada narasumber yang menolak diwawancara oleh wartawan dari media yang belum lolos verifikasi.

Apakah itu bukan bagian dari menghalang-halangi kebebasan pers?

Ada dua kemungkinan.

Pertama kalau medianya tidak jelas, orang berhak untuk menolak. Tapi kalau medianya benar, maka dia bisa kena UU Pers.

Bagaimana jika medianya benar.

Kantornya ada, reporternya jelas, ada badan hukum, terbit berkala, dan lain sebagainya, Cuma belum terverifikasi. Namun wartawannya ditolak oleh narasumber dengan alasan belum lolos verifikasi?

Ya jelaskan. Itu kan kemampuan teman-teman yang harus menjelaskan itu, bahwa kami ini adalah wartawan dari media

yang jelas asal usulnya, alamat redaksinya dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung bagaimana wartawan meyakinkan narasumbernya. Karena penolakan itu hak narasumber.

Terkait Uji Kompetensi Wartawan, sejauh ini prosesnya bagaimana?

Sudah sekitar 12 ribu wartawan yang mengikuti uji kompetensi, dari sekitar 80000 an wartawan.

Apakah ada target kapan UKW selesai?

Tidak ada, karena wartawan itu terus tumbuh dan berkembang.

Sejumlah organisasi wartawan seperti AJI dan IJTI mengkaji ulang terkait Hari Pers Nasional yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Tanggapan Anda?

Pada dasarnya kami terbuka. Tapi kalau usulan HPN itu dilakukan tanggal 1 Januari, mengikuti lahirnya Medan Prijaji itu tidak realistis. Siapa yang mau membuat kegiatan tanggal 1 Januari yang itu tanggal merah dalam kalender nasional kita Kedua, dalam sistem APBN, bulan Januari itu masih masa hibernasi untuk APBN. APBN itu baru akan lancar kira-kira pertengahan Februari. Kalau pun dipaksa mungkin baru bisa minggu kedua Februari, karena itu tidak realisitis 1 Januari.

Waktu itu saya tawarkan agar disamakan saja dengan 3 Mei, yakni World Press Freedom Day. Nah kalau tanggal 3 Mei itu DP hanya bisa hadir di 3 Mei 2017. Tahuntahun setelah itu seluruh pimpinan DP akan hadir di acara World Press Freedom Day yang mungkin diselenggarakan di negara lain. Jadi HPN akan dilaksanakan tanpa kehadiran DP. Lalu, apa solusinya?

Ada beberapa usulan yang juga pernah disampaikan Pak Bagir Manan. Yakni tetap tanggal 9 Februari sesuai Keppres. Tapi Keppresnya diperbaiki, itu diperingati sebagai berkumpulnya para wartawan Indonesia pada tahun 1948 yang menyepakati bahwa kita mendukung NKRI. Bahwa setelah itu mereka mendeklarasikan hari lahirnya PWI, dan lain sebagainya, ya sudah jangan disebut-sebut. Tapi berkumpulnya wartawan pertama kali di Indonesia itu kan tanggal 9 Februari itu, itu bisa menjadi makna. Atau, temukan hari yang lain.

Prinsipnya DP sangat terbuka soal ini?

Sangat terbuka sekali.

Tapi harus berdasarkan kesepakatan semua organisasi yang menjadi konstituen DP

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

WARTA METROPOLITAN

05

Rizal E Halim:

UU Perlindungan Konsumen Perlu Dirubah Jakarta, WK - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E. Halim menilai perlu perubahan terhadap Undang-Undanng Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengingat sebagian besar materi dalam UU itu sudah tidak dapat menjawab perkembangan saat ini.

“Perubahan UU perlindungan konsumen harus dapat menghadirkan Negara sebagai pelindung bagi setiap warga negaranya sesuai amanat UUD 1945,” kata Rizal Ia mengatakan, sejumlah realitas dinamika pasar tidak lagi dapat diakomodasi oleh UU yang telah berusia hampir 20 tahun itu. Di sisi lain, meskipun UU itu termasuk salah satu regulasi perintis dalam tatanan sistem kelembagaan pascakrisis 1997-1998,

namun implementasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

“Setidaknya tiga poin utama dalam substansi yang belum terwujudkan dari UU Nomor 8 Tahun 1999,” jelasnya.

Pertama, kata Rizal, UU itu ada tapi tidak nyata atau tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Faktanya adalah masyarakat yang tidak lain adalah konsumen tetap berada sebagai kelompok inferior. Kedua adalah kelembagaan perlindungan konsumen (institusionalisasi), dan Ketiga adalah penegakan dan kepastian hukum perlindungan konsumen.

Untuk itu, lanjutnya, perubahan UU Perlindungan Konsumen perlu segera direspon dengan bijak.

Perubahan UU itu perlu mengakomodasi

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E. Halim berbagai perkembangan zaman dan pasar yang dinamis. Perubahan UU Perlindungan Konsumen sebaiknya disusun secara komprehensif dan holistik.

Komprehensif artinya mencakup perspektif filosofis, historis, yuridis dan memayungi seluruh sektor yang ada. Holistik

mengandung makna soliditas regulasi yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem hukum yang ada di Indonesia.

Menurut dia, perubahan UU itu perlu memperhatikan/mencermati sejumlah regulasi lintas sektor, lintas fungsi, sehingga mengeliminir berbagai tumpang tindih

atau bahkan kontradiksi yang berpeluang terjadi.

Kemudian institusionalisasi upaya perlindungan konsumen atau sisi kelembagaan perlindungan konsumen perlu diperkuat dengan memberi ruang yang memadai bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 8/1999.

Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen artinya memperkuat institusi resmi yang diakui UU dalam upaya perlindungan konsumen (yakni BPKN).

Sayangnya lembaga ini belum dapat berbuat banyak meskipunn telah ada sejak 12 tahun lalu.

Hal penting lainnya dalam perubahan UU perlindungan konsumen adalah mempertegas penegakan hukum

perlidnungan konsumen.

Perlakuan small claim tribunals dan alternative dispute resolution sebagaimana yang diamanatkan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 dan kemudian dimuktahirkan tahun 2016 (atau dikenal dengan UN Guidelines for Consumer Protection) perlu dipahami dengan utuh. Artinya penerapan mekanisme ini tetap mempertimbangkan landasan filosofis dari perlakuan hukum tersebut yang tidak lain adalah efisiensi dan efektivitas.

“Kita berharap semoga perubahan UU perlindungan konsumen ini dapat segera direspon oleh Pemerintah dengan tanpa mengabaikan hal-hal yang substansial dan tidak hanya sekedar seremonial,” pungkas dia.(red)

Dua Perwira Menengah Kodam V/Brawijaya Dimutasi Surabaya,WK - Gerbong mutasi di Makodam V/ Brawijaya terus bergulir.

Saat ini, kursi Aster Kasdam V/Brawijaya dan Dandeninteldam secara resmi diduduki oleh Perwira baru.

Setelah sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Yunianto, S. Sos. Kini, kursi Aster telah diduduki oleh Kolonel Czi Wahyono.

Sedangkan, untuk kursi Dandeninteldam, secara resmi telah dijabat oleh Mayor Inf Imam Wibowo yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Inf Davi Darmaputra.

Hal itu, dikatakan langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A di Gedung Balai Prajurit Makodam V/ Brawijaya. Menurutnya, alih tugas dan jabatan merupakan bagian dari pola pengembangan integritas para Perwira dalam membangun kapasitas dan kapabilitas kepemimpinannya.

“Kepercayaan ini, hendaknya diterima dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan peran,

tugas dan fungsingnya dengan sebaik mungkin,” kata lulusan Akademi Militer tahun 1987 itu.

Selain itu, kata Pangdam, dirinya berpesan pada para pejabat baru, khususnya pejabat Teritorial untuk segera menyesuaikan diri dalam mengemban tugas maupun program yang sudah mulai berjalan di Makodam V/Brawijaya.

“Untuk itu, saya minta kepada para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri terhadap tugas yang

sudah berjalan tahun ini,” tegasnya. “Kepada Dandeninteldam yang baru, saya harap agar terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kemampuan deteksi dan cegah dini, serta lapor cepat yang didukung analisis yang tajam,” lanjut Pangdam.

Sebelum mengakhiri sambutannya, pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah itu menyempatkan diri untuk memberikan ucapan terima kasih kepada mantan Aster dan Dandeninteldam

Penanda tanganan serah terima jabatan atas kinerjanya selama menjadi prajurit TNI-AD di Makodam V/Brawijaya.

“Kepada pejabat lama, saya ucapkan selamat jalan dan terima kasih

banyak atas kerja keras dan dedikasi yang selama ini diberikan selama menjadi prajurit Kodam V/Brawijaya,” tutupnya.

(KPD/sw.1)

Fikser Lecehkan Profesi Wartawan, Pemkot Surabaya Diluruk Ratusan Wartawan

Ratusan wartawan luruk Pemkot Surabaya, atas ulah kabag humas M. Fikser Surabaya, WK – Sejumlah wartawan dari berbagai media online dan

cetak terlihat berkumpul dan melakukan orasi di depan kantor Bagian

Humas Pemkot Surabaya.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes,

karena tidak terima atas pernyataan M. Fikser selaku Kabag Humas terhadap salah satu wartawan yang menjadi korban hinaan dan dianggap sebagai warta wan abal-abal karena tidak terdaftar di dewan pers.

Dalam orasinya, sejumlah wartawan mengecam pernyataan kabag humas pemerintah kota Surabaya, yang menuduh media yang tidak terdaftar di dewan pers dianggap wartawan abal-abal, bahkan atas pernyataannya tersebut sejumlah wartawan berniat akan melaporkan M. Fikser ke pihak kepolisian.

Udin Sakera Koordinator Lapangan (Korlap) dari

aksi damai wartawan, meminta pertanggung jawaban ucapan M. Fikser Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya yang telah menghina profesi wartawan. agar meminta maaf terbuka secara tertulis di media koran. ”Kami Majelis Pers Nasional (MPN) meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini agar menco pot jabatan M. Fikser sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya, karena dinilai tidak punya etika, tidak bijaksana, bahkan menghina profesi para wartawan atau media yang tidak tergabung dalam Dewan Pers, Dewan pers bukan Dewa,” ujarnya.

Sejumlah perwakilan

wartawan ditemui oleh Kabag Humas pemkot Surabayan untuk duduk bersama serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, Fikser juga menyampaikan permintaan maaf terkait sikap dan ucapannya yang telah dianggap melecehkan profesi wartawan.

“Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah kepada rekan-rekan wartawan, tadi kita sudah duduk bersama perwakilan rekan wartawan, harapan saya untuk kedepannya agar kita selalu sinergi dan tidak tebang pilih baik dari media manapun.” terang Fikser kepada sejumlah wartawan.(sen)

06

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

WARTA JATIM

BPJS Kesehatan Upayakan Seluruh Masyarakat Terjangkau JKN-KIS Pada 2019 Surabaya, WK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya seluruh masyarakat Indonesia terjangkau Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2019.

Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan pada tahun ini adalah keberlangsungan finansial.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso mengatakan, strategi yang dilakukan yaitu dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection.

Di sisi lain, diperlukan peningkatan kolektibilitas iuran peserta, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta

optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

“Selain upaya-upaya meningkatkan kolektibilitas iuran, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan creative funding melalui program crowdfunding (urun dana) berbasis donasi. Melalui program ini diharapkan dapat menggerakkan semangat gotong royong masyarakat,” ujarnya.

Kemal mengungkapkan pihaknya sudah bekerjasama dengan program crowdfunding Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki peran pengumpul dana.

Baznas sendiri merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-

Metode Hazton Tingkatkan Swasembada Pangan

Bupati As’as saat panen raya

Lumajang, WK Pemerintah Kabupaten Lumajang Panen Raya untuk jenis padi organik yang menggunakan metode HAZTON dan SRI pada Kelompok Tani Tangguh, sebagai bukti nyata peningkatan produktivitas padi untuk Ketahanan Pangan Nasional.

Demplot padi organik metode HAZTON ini, merupakan implementasi dari MOU antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tahun 2013 lalu.

Hal ini merupakan terobosan untuk memacu peningkatan produksi beras, salah satunya dengan melalui metode HAZTON yang dikembangkan Bank Indonesia dan konsultannya.

Bupati As’at mengatakan bahwa sub sektor tanaman pangan khususnya komoditas padi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun

perekonomian daerah.

Untuk itu perlu terus diupayakan pengembangannya, karena menjadikan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat.

Disampaikan juga, agar petani tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan.

Melalui metode hazton ini, diharapkan dapat menambah penghasilan petani, karena padi organik jenis merah nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan beras biasa.

“Menurut pantauan terakhir harga padi jenis merah harganya berkisar antara 23 hingga 25 ribu per kilogram”, ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Ir. Paiman, mengatakan, bahwa metode HAZTON ini lebih efisien dalam penggunaan sarana produksi. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pertanian menyebut metode ini dengan “SRI“ yaitu metode “Sitik Rodok Irit“, yang artinya sedikit tapi irit dalam penggunaan sarana produksi pertanian. (Eve/ Hms)

Bentuk kartu JKN dan KIS

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fungsinya melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat secara nasional.

Lebih lanjut, dijelaskannya, dana dari program crowdfunding tersebut akan digunakan untuk membiayai peserta

yang memiliki masalah ability to pay (kemampuan membayar). Berdasarkan hasil Penelitian Pusat Kajian UGM Tahun 2016, ability to pay masyarakat khususnya peserta JKN-KIS kategori peserta PBPU/mandiri, ratarata kelas 3 adalah sebesar Rp 16.571 per orang per bulan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa angka

ability to pay sangat jauh dari nilai keekonomian iuran Program JKN-KIS yang ideal.

“Melalui program crowdfunding ini diharapkan dapat membantu peserta JKN-KIS yang kemampuan untuk membayar iurannya tergolong rendah dan tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah. Tujuannya membangun kesadaran, keinginan dan juga kebanggaan masyarakat untuk mendaftar sekaligus berpartisipasi dalam program JKN-KIS,” ucap Kemal.

Adapun peserta penerima manfaat program crowdfunding adalah peserta program JKN-KIS tergolong sebagai Mustahik dengan manfaat di kelas 3 yang menunggak selama minimal 3 bulan. Besaran iuran peserta yang akan dibayarkan melalui dana crowdfunding mengikuti

ketentuan perundangundangan atau sebesar Rp 25.500 per jiwa per bulan. Jumlah pembayaran iuran yang ditanggung oleh pemerintah adalah besaran tunggakan iuran peserta dan besaran iuran peserta dikalikan jumlah Peserta dikalikan 12 bulan.

BPJS Kesehatan jua melakukan berbagai upaya untuk terus memberikan kemudahan pembayaran iuran kepada peserta, diantaranya implementasi Kader JKN-KIS, perluasan kerjasama dengan bank swasta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD), perluasan channel PPOB, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channel pembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet maupun perbankan, pembayaran melalui Vending Machine. (dij/pn.2)

Stok Bahan Pokok Jatim Aman Hingga Lebaran Surabaya, WK - Stok kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jawa Timur menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dipastikan aman. Kepastian ini disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Soekarwo saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID seJatim dalam rangka Fokus Strategi Antisipasi Gejolak Harga Menjelang Ramadhan dan Lebaran di Hotel Shangri-La Surabaya.

Dijelaskan, berdasarkan data prognosa pertanian di Jatim, produksi beras bulan Juni 2017 sebanyak 1.030.199 ton. Dengan tingkat konsumsi sebanyak 297.243 ton per bulan, maka beras di Jatim surplus 732.956 ton.

Sementara itu untuk stok beras di gudang Bulog pada April 2017 seba-nyak 531 ribu ton dan tersebar di 364 gudang di Jatim.

Sedangkan untuk gula pasir, berdasarkan data dari pabrik gula di Jatim, stok April 2017 sebanyak

200.773,5 ton dengan konsumsi 50 ribu ton per bulan, sehingga surplus 150.773,5 ton. Berdasarkan data dari gudang Bulog, stok gula bulan April sebanyak 174 ribu ton dan ada di gudang Bulog, Buduran, Sidoarjo. “Sehingga untuk beras dan gula pasir kami jamin stok aman hingga lebaran,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Menurut Pakde Karwo, stok aman ini juga berlaku untuk komoditas pertanian seperti cabe merah besar, cabe merah keriting, cabe merah rawit, dan bawang merah. Untuk komoditas kedelai dan bawang putih, pada Juni 2017 ini defisit 18.815 ton dan 4.074 ton. “Pada prinsipnya semua surplus dan tugas kita kemudian mendistribusikannya ke berbagai provinsi. Untuk kekurangan stok bawang putih solusinya di tempat lain kita bawa kesini. Karena pada musim seperti ini bawang putih memang kurang,” katanya.

Rakorwil TPID Se-Jatim antisipasi gejolak harga sembako

Untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, telur ayam, daging ayam, minyak goreng dan terigu, Pakde Karwo juga menjamin stok di Jatim aman menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Pada Bulan Juni 2017, stok daging sapi dipredikasi surplus 23.804 ton, telur ayam surplus 148.445 ton, dan daging ayam surplus 48.803 ton. Serta, minyak goreng surplus 25 ribu ton dan tepung terigu surplus 18 ribu ton.

Tewas Dikejar Dept Collector, Semua Dokumen Adira Dibakar Warga Garut, WK - Ratusan massa di Garut mengamuk setelah salah satu warganya tewas terjatuh dari sepeda motor saat dikejar-kejar debt collector di kawasan Pameungpeuk.

Para warga dari tiga desa di Kabupaten Garut itu merusak Kantor Keuangan Adira Finance cabang Pameungpeuk sekaligus meminta pertanggungjawaban atas tewasnya nasabah bernama Rojak (15).

Menurutnya, korban terjatuh dari sepeda motor karena panik ketakutan lantaran dikejar-kejar orang tak dikenal yang ternyata adalah penagih utang atau debt collector.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Saepullah menjelaskan ratusan massa itu menuntut kantor bantuan pembiayaan itu bertanggungjawab.

Massa yang mengamuk itu mengeluarkan seluruh benda dari dalam kantor Adira dan membakarnya di halaman.

Tak terkecuali seluruh

Ilustrasi Gambar

dokumen milik Adira yang berada di dalam kantor.

“Alat tulis kantor dan dokumen milik Adira Finance Cabang Pameungpeuk dibakar,” ujar Saepullah. (ach)

Surplus bahan pokok di Jatim ini, lanjut Pakde Karwo, untuk selanjutnya akan didistribusikan ke berbagai provinsi lain.

Seperti beras yang didistribusikan ke 19 provinsi, tepung terigu didistribusikan ke 15 provinsi, gula pasir ke 16 provinsi dan minyak goreng ke 11 provinsi. Komoditas bahan pokok lainnya seperti telur ayam, cabe merah, daging sapi dan bawang dari Jatim juga didistribusikan ke berbagai provinsi lain.

Lebih lanjut menurutnya, untuk harga kebutuhan pokok sepanjang 2016/2017 di Jatim cenderung stabil.

Dimana hasil sampling pemantauan harga gula dan minyak goreng di pasaran, untuk harga gula kristal putih sebesar 12.500 rupiah, dan minyak goreng kemasan sebesar 11 ribu rupiah. Harga stabil ini juga berlaku untuk komoditas lain seperti beras, gula pasir, daging dan telur. “Untuk cabe memang kemarin sempat naik dikarenakan terjadi penurunan volume panen dikarenakan faktor musim dan hama,” katanya. (dij/din)

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

WARTA JATIM Samsat – Satlantas Sinergikan Pelayanan

Kapolres, Dispenda Prov dan Samsat Probolinggo kota.

Probolinggo, WK Sebagai instansi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam hal pelayanan perlu diberlakukan kerjasama, antara UPT Kantor bersama Satuan Manunggal satu Atap (Samsat) Provinsi yang ada di Probolinggo dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

Menurut Eko Maqsudi, Kepala Administrasi dan pelayanan Kantor Samsat kota Probolinggo, secara berkesinambunan pihaknya selalu menjalin kerjasama dengan Satlantas, menyangkut hal yang berhubungan dengan teknis pelayanan.

“Kita bersinergi dengan Satlantas terutama dalam upaya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus keperluannya menyangkut kendaraan bermotor, baik pajak maupun lainnya.”Ujar Eko. Hal senada juga diunkapkan AKP Samsul Hadi, Kasatlantas Polres Probolinggo kota. Perwira

pertama ini mengatakan dengan pola kemitraan dan kerjasama dalam memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di instansi ini.

“Komitmen untuk bersinergi dalam memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tentunya ada hubungan dengan UPT Dispenda Provinsi. “Ujarnya.

Dengan adanya kerjasama antara UPT Dispenda Provinsi dan Satlantas Polres Probolinggo kota ini, diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan.

“Kami berharap apa yang menjadi tujuan dalam menjalin kerjasama ini, akan tercapai. Dan yang terpenting makin memberi kesadaran pada masyarakat untuk menyelesaiakan tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraannya.”ungkap Eko. (Riz)

Sahat Gantikan Gesang di Posisi Sekretaris DPD Golkar

Sahat Tua Simanjuta

Jombang, WK - Tak hanya ketua harian, jabatan sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Golkar sepertinya juga akan mengalami perombakan. Sahat Tua Simanjutak ditunjuk menggantikan Gesang Budiarso di posisi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum Golkar, Setya Novanto, pada acara internal Golkar di Jombang. Nama Sahat dipanggil Setnov, setelah menyebut nama Freddy Poernomo yang ditunjuk sebagai ketua harian DPD I Golkar Jatim.

Namun, saat dikonfirmasi, Sahat tak

mau berkomentar panjang.

“Itu sudah berita lama.

Saya no comment saja,” ujar Sahat.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Gokar di DPRD Jatim tersebut menyebut bahwa penunjukkan sebagai sekretatris tersebut adalah kewenangan ketua.

Sehingga, sebagai orang yang diberikan tugas, tak selaiknya memberikan komentar.

“Tak elok apabila saya memberikan komentar atas tugas baru tersebut. Saya ini cuma bawahan. Sepertinya kurang etis kalau saya ikut berkomentar,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) atas kepengurusan DPD I partai Golkar yang baru memang belum diserahkan. Namun, berdasarkan informasi yang ada, penyerahan SK tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. (end)

07

Wali Kota Apresiasi Teknologi Baru Pengelolaan Sampah Probolinggo,WK - Wali Kota Probolinggo Rukmini menerima kunjungan Shinko Holding Co.Ltd Japan bersama PT Richmount Agro Chem Gresik Indonesia. Audiensi tersebut membahas tentang teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah yang ditawarkan perusahaan tersebut kepada pemerintah setempat.

Hadir dalam audiensi di ruang Probolinggo Command Center antara lain Norio Shinoda dan Fotoshi Hayasida dari Sinko Holding Co.Ltd Japan, Ali Safek Direktur Utama PT Richmount Agro Chem, Sato San Pimpinan PT KTI Probolinggo, Sekda Johny Haryanto, Sudarmanto Pemerhati Lingkungan, Asisten Ekonomi Pembangunan Ahmad Sudiyanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tutang Heru Aribowo dan sejumlah pejabat terkait.

Di awali laporan Kepala BLH, menjelaskan tentang kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah dalam keadaan overload sehingga harus mencari solusi alternatif dan adanya peluang teknologi pemro sesan sampah dari Jepang.

“Melalui audiensi ini kami berharap terjaganya keberlangsungan proses penanganan akhir. Dan, menghindari permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” terang Tutang.

Menurutnya, keunggulan teknologi hydrothermal ini tidak memerlukan lahan yang luas dan mampu memroses sampah sampai

dengan 75 ton per hari.

“Saat ini TPA menerima 50 ton sampah per hari dengan total jumlah penduduk Kota Probolinggo 230 ribu lebih,” jelasnya.

Apabila penggunaan teknologi ini diterapkan dapat menghasilkan bahan produk utama briket, tidak menghasilkan residu, berpeluang mendapatkan teknologi tanpa APBD dan Kota Probolinggo berpotensi menjadi pilot project bagi kota se-Indonesia.

Shinko Holding Indonesia yang diwakili Suherman memberikan penjelasan terkait pengolahan sampah dengan hydrothermal technology. Artinya, mengolah dan memproduksi sampah/limbah agar menjadi produk yang berharga melalui tekanan serta suhu tinggi yaitu uap air steam dalam kondisi subkritis (1,8 – 2,5 MpH dengan suhu 180-230 derajat celsius) untuk hidrolisis, maka olahan limbah akan bereaksi.

Dari mulai menghancurkan molekul kecil, bahan organik, bahan yang sulit menyatu dan sulit disesuaikan serta bebas dari kuman. “Proses ini tanpa pemilahan, dalam dua jam bisa menjadi produk. Sampah yang tadinya adalah masalah bisa menjadi bahan produk.

Aroma sampah yang diolah akan berubah menjadi aroma kopi seperti di Tangerang,” kata Suherman.

Sekda Johny pun mengapresiasi penjelasan dari pihak Shinko Holding. Ia mengaku telah menyaksikan proses semacam ini saat mengunjungi Jepang dan teknologi ini sangat efektif.

“Mesin ini membutuhkan

Walikota Probolinggo Rukmini dan Sekda bersama pengurus Shinko Holding Japan dan PT Richmount Agro Chem Gresik Indonesia

biaya listrik yang tinggi untuk memroses sampahnya, apakah akan dibebankan BLH? Kami perlu melihat dulu bentuk kerjasamanya. Kalau bisa tidak dibebankan pada pemda tetapi membantu pemda,” tutur sekda diamini sejumlah peserta audience yang hadir siang itu.

Hydrothermal technology adalah salah satu proses untuk menyelesaikan sampah menuju Adipura Paripurna. Karena permasalahan sampah masih menjadi catatan penting dalam penilaian Adipura. Wali Kota Rukmini mengatakan sudah pernah menyiapkan anggaran milyaran rupiah untuk membeli mesin ingenerator TPA tetapi urung direalisasikan.

“Saya mengapresiasi dan mendukung teknologi ini,” katanya.

Direktur Utama PT Richmount Agro Chem Ali Safek menambahkan, ada teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. “Teknologi ini baru. Pertengahan tahun

lalu di launching. Teknologi yang sangat simpel, dalam satu reaktor melakukan pemilahan hingga ada output-nya. Mix waste keluar menjadi output yang dikehendaki, waste yang awalnya jadi masalah justru ber-value tinggi,” ungkap Ali. Sementara itu, Norio Shinoda, dalam kesempatan itu menyampaikan pengelolaan sampah dapat diatasi dengan teknologi terbaru seperti ini. “Mudahmudahan bisa dilakukan di Kota Probolinggo. Shinko (perusahaan Jepang) akan membantu merealisasikan.

Harapan saya tinggi sekali teknologi ini bisa terealisasi,” tutur pengusaha asal Negeri Sakura itu.

“Saya mengapresiasi.

Mudah-mudahan tidak lama realisasinya dan sharing jelas di atas kertas,” respon Rukmini dalam audiensi tersebut.

Usai audiensi, selanjutnya tim dari PT Richmount Agro Chem bersama Pemkot Probolinggo bakal membahas tindaklanjut dari kerjasama ini. (Yud)

Satlantas Probolinggo Himbau Anak Wajib Memakai Helm Saat Diantar Sekolah Probolinggo, WK Guna menekan terjadinya kecelakaan yang kerap menimpa anak saat berkendara bersama orang tua, maka Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polres Probolinggo menghimbau para orang tua yang melakukan aktifitas mengantar anak, agar mengenakan helm pada anak yang dibonceng. Hal tersebut selain memberi rasa aman pada anak, juga memupuk kedisiplinan dalam berkendara.

Himbauan ini telah cukup lama di sosialisasikan oleh satuan tersebut, terlebih upaya mewajibkan anak agar juga menggunakan helm merupakan satu bentuk antisipasi terhadap keselamatan pengendara.

“Kita berupaya agar anak juga mendapat hak dalam keselamatan

Pengendara yang tertip. (Inset) AKP Tri Nuartiko, Kasatlantas Polres Probolinggo

berkendara. Kenyataan ini bisa diwujudkan dengan melengkapi anak dengan alat keselamatan berupa helm.”Ujar AKP Tri Nuartiko, Kasat Lantas Polres Probolinggo.

Kenyataan penertiban terhadap pengguna kenda-

raan bermotor terutama saat para orang tua mengantarkan putranya ke sekolah kerap dilakukan, baik di dalam kota maupun di titik tertentu yang digunakan sebagai titik operasi. “Adanya kesadaran dari para orang tua yang peduli terhadap keselamatan

anak diharapkan akan terus ada, sehingga faktor keselamatan pengendara bukan hanya dialami orang tua, namun juga anak.”tegas Kasatlantas.

Ditambahkan oleh Tri Nuartiko, secara berkelanjutan penerapan penggunaan helm pada anak ini akan terus dilakukan dan apabila terdapat pelanggaran tersebut, dengan terpaksa akan dilakukan tindakan tegas yakni tilang. Begitu juga dengan siswa setingkat SMP yang berkendara tanpa helm juga akan ditindak tegas dan diikuti dengan pemanggilan orang tua yang bersangkutan. Kenyataan ini juga dialami Siswadi, siswa sebuah SMP yang terkena razia saat mengendarai sepeda motor dan akhirnya dilakukan tindakan tilang.

(Riz)

08

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

WARTA DAERAH

Cegah dan Tekan Angka Pengguna Narkoba Kediri, WK - Upaya menurunkan kecenderungan angka pengguna narkoba pada generasi muda, khususnya yang ada di Kota Kediri, terus dilakukan, baik lewat pendekatan persuasif pada si pengguna, maupun tindakan agresif pada si pengedar narkoba.

Sosialisasi program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi berlangsung di aula Universitas Kadiri, dan sebagai pembicara ,Kepala BNNK Kota Kediri, Lilik Dewi Indarwati dan Kasdim Kediri, Mayor Inf Joni Morwantoto, serta dihadiri Danramil Mojoroto, Kapten Inf Arifin Effendi dan Pasi

Intel Kodim Kediri, Kapten Czi Bagus Handoko.

“Jadi dasar pokok, kalau kita ada niat pasti seluruh pengguna narkoba akan tahu diri, sadar diri, untuk berpikir ulang, mengapa harus menggunakan narkoba. Tanpa narkoba, justru hidup kita jauh lebih baik,” jelas Joni, saat dengar bicara pada sosialisasi yang diikuti anggota Kodim 0809/Kediri dan mahasiswa Universitas Kadiri.

Ditambahkan Joni, karena ada tekad untuk menjauhinya, ada itikad untuk mengharamkannya.

Narkoba bukan solusi, entah itu mengkonsumsinya, entah

itu mengedarkannya, apalagi jelas-jelas menge-darkan dan menggunakan narkoba itu diharamkan oleh ajaran agama, dan melanggar hukum konstitusi, tandasnya.

Dari angka-angka kasus penggunaan narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kediri pada khususnya, cenderung meningkat, dan faktor-faktor peningkatan tersebut bisa juga melalui pergaulan yang kebablasan atau lepas kontrol dari pihak keluarga maupun depresi yang tidak terkendali atas dasar moralitas pribadi.

Lilik Dewi Indarwati menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, dengan melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

“Saat ini, sudah tersedia IPWL di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta. Seluruh IPWL yang tersedia memiliki

Mayor Inf Joni Morwantoto saat memberikan materi kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi simtomatik maupun konseling. Untuk IPWL berbasis rumah

Satlantas Probolinggo Kota

Tindak Tegas Pengendara Dibawah Umur Probolinggo, WK - Tingginya jumlah pengendara di bawah umur terutama dikalangan pelajar untuk wilayah Kota Probolinggo, membuat Satlantas Probolinggo Kota mengambil tindakan tegas.

Hal itu terlihat saat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menggelar razia kendaraan mendapati pengendara dibawah umur terutama pelajar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat kendaraan, bahkan ada yang tidak memakai helm.

Ada 2 kesalahan fatal yang dilanggar para pelajar tersebut yang pertama yakni mengemudikan kendaraan sebelum waktu yang diijinkan oleh peraturan lalu lintas, serta tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan berkendara.

AKP. Samsul Hadi,

Kasat Lantas Probolinggo Kota mengatakan, upaya penindakan ini merupakan langkah polri untuk menekan tingginya angka kecelakaan di wilayah hukum polres Probolinggo Kota. Masih tingginya angka pengendara di bawah umur sebagai fakta yang tidak dapat dibantahkan.

Hal itu dianggapnya akibat orang tua yang masih saja membiarkan anaknya membawa kendaraan.

“Secara skill, pelajar memang cukup mumpuni mengendari sepeda motor. Namun, belum secara mental. Padahal, berkendara di jalan raya wajib mengontrol emosi dan mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik,’’ jelasnya.

Menurutnya, berkendara merupakan persoalan teknis. Tetapi secara

AKP. Samsul Hadi, Kasat Lantas Probolinggo Kota

psikologis anak di bawah umur dinilai belum cakap membawa kendaraan.

Sehingga hal itu kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan.“Itu terbukti dengan cukup tingginya angka kecelakaan yang melibatkan anak di

bawah umur,” ujarnya.

Dalam peraturan lalu lintas di Indonesia, tepatnya pada Undang Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 menyebutkan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki

SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2, untuk mendapatkan SIM, setiap pengemudi harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Untuk SIM A, C, dan D, minimal pemilik SIM harus berusia 17 tahun.

Sedangkan B1 minimal 20 tahun dan B2 minimal 21 tahun.

Untuk itu, lanjut Samsul, pihaknya telah mengupayakan berbagai pencegahan. Di antaranya sosialisasi ke sekolah, memasukan pengetahuan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah. Juga merazia pengemudi di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Sementara itu, Kanit Tilang Bripka Suyanto meminta kerja sama dan

sakit, dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap”jelas Lilik Dewi Indarwati. (Prm/sw.1)

kepedulian orang tua.

Banyak orang tua masih mengabaikan keselamatan anak mereka dengan mudahnya memberikan ijin mengendarai kendaraan bermotor.

Pihaknya akan tegas melakukan tindakan berupa tilang dan jika diperlukan memanggil orang tua, apabila mendapati pelajar yang belum memenuhi syarat mengendarai sepeda motor. Karena itu, dia mengimbau para orang tua lebih selektif memberikan ijin berkendara kepada anaknya. Terutama bagi mereka yang masih di bawah umur.

“Bagi para orang tua agar dipertimbangkan kembali dalam memberikan ijin atau memperbolehkan anaknya yang masih di bawah umur atau belum memiliki kualifikasi mengemudi, berkendara di jalan raya.

Sebab, lebih besar resikonya dari pada manfaatnya,” paparnya. (rul/yd)

Kampung dan Gapura Majapahit, Hunian Khas Para Kawulo Abad ke-14

Salah satu contoh gapuro Ds. Panggih, Kec. Trowulan Mojokerto, WK - Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengapli kasikan grand design agen da prioritas Nawacita, khu sunya mendorong dan membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memper kuat daerah-daerah dan desa.

Ini tercermin dari dana Bantuan Keuangan (BK) Desa di Pemerintah Kabupaten pada 2017, yang mencapai hingga Rp 50 miliar kepada

45 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dana di atas bahkan menunjukkan angka kenaikan Rp 19 miliar dari tahun 2016 lalu, yang hanya Rp 31 miliar.

Dana ini difungskikan

untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, peruntukkannya difokus kan terutama untuk pemba ngunan jalan beton rigid dan aspalisasi. Begitu juga dengan proyek pembangu nan pagar atau gapura di Kampung Majapahit sebagai lumbung wisata Kabupaten Mojokerto.

Penerima BK Desa dengan anggaran cukup besar di tahun 2017 ini menyasar tiga desa, yakni Desa Watesumpak, Panggih, dan Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.

Tiga desa dinilai memiliki potensi kuat dan program pembangunan cukup besar.

APBD Kabupaten Mojokerto mengalokasikan dana kurang lebih Rp 8 miliar.

Dana APBD sebesar Rp 1 miliar sebelumnya telah

digelontorkan untuk rehab situs bersejarah Makam Troloyo di Sentonorejo, pada tahun 2016 kemarin.

Mengikuti rehab area parkir, pujasera, mushollah, sarana sanitasi yang mencapai Rp 2 miliar. Tahun 2017 ini selanjutnya digelontor Rp 3 miliar lagi dari sumber yang sama yakni APBD. Menyusul Desa Panggih dan Watesumpak yang digelontor bantuan sebesar Rp 3 miliar dan Desa Jatipasar senilai Rp 2 miliar.

Desa Panggih sendiri jika diuaraikan lebih detail, tercatat sudah ada 1.230 meter pagar bergaya Majapahitan termasuk jalan menuju petilasan Hayam Wuruk. Ada 6 gapura perbatasan yang mengusung konsep sama, berdiri kokoh dengan

ketinggian kurang lebih tiga meter.

Kepala Desa Panggih, Heriwati, mengungkapkan bahwa antusiasme warga sangat tinggi. Mereka sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dinilai cepat dan sesuai.

“Panjang yang dibangun awalnya (pagar Majapahit) 900 meter, namun kini meningkat menjadi 1.230 meter.

Warga merasa terbantu dan diuntungkan dengan program ini. Sebagian besar pagar sudah dipasang terakota (kesenian tembikar seperti patung atau sejenisnya), cuma beberapa saja yang belum,” tutur Heriwati. (END)

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

LINTAS DAERAH

09

PERINGATI KARTINIAN

Wali Kota Beri Penghargaan Penerus Kartini Penyandang Disabilitas Mojokerto, WK - Dharma Wanita Persatuan Kota Mojokerto, menyelenggara kan peringatan hari Kartini di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Pemkot Mojokerto.

Hadir pada acara itu, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus, Ketua Dharma Wanita Kota Mojokerto Farida Hanum Uton dan segenap pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan.

Perayaan tersebut berlangsung penuh haru ketika Tita Rahayu, pegawai kontrak di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dipanggil kedepan dan diberikan penghargaan oleh Wali Kota Mas’ud Yunus.

Pasalnya Tita Rahayu adalah penyandang disabilitas yang mempunyai semangat kerja tinggi di kantornya.

“Kita harus memberikan suatu kesempatan dan

dorongan kepada siapapun terutama pada kaum wanita, termasuk wanita penyandang disabilitas untuk diberi kesempatan melaksanakan hak dan kewajibannya baik di dalam tataran domesitik maupun tataran publik,” tutur Wali Kota.

Apresiasi tersebut diberikan karena Tita adalah seorang ibu yang penyandang disabilitas juga bekerja sebagai operator komputer, guru TPQ, guru les dan seorang yang dapat memberikan bimbingan menjahit. “Ini potensi yang luar biasa,” puji Mas’ud Yunus.

Wali Kota berharap penyandang disabilitas dengan keterbatasannya bisa melakukan aktifitas yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bahkan di Kota Mojokerto ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. “Saya akan meminta kepada semua OPD apabila ada

kesempatan mengangkat penyandang disabilitas sebagai pegawai non-PNS sebagaimana yang sudah dimulai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ini,” serunya.

Emansipasi menurut Islam, terangnya, yaitu wanita mempunyai hak untuk pendidikan yang setara. Punya hak untuk melakukan pekerjaan yang setara. Oleh karena itu di dalam Islam barangsiapa yang beramal kebajikan, laki-laki maupun perempuan asal didasari iman, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang baik. “Ini menunjukkan bahwa di dalam tataran publik, wanita itu punya hak yang sama dengan lakilaki,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga diberikan hadiah kepada perwakilan Dharma Wanita OPD yang memenangkan lomba uleg sambel beberapa waktu lalu. Juga

Pertama Kali Kejari Kota Mojokerto Turut Meriahkan Job Fair Mojokerto, WK - Stand milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto di ajang Job Market Fair 2017 yang digelar Pemkot Mojokerto menjadi perhatian pengunjung.

Pasalnya, ini adalah kali pertama Kejari turut serta dalam ajang bursa kerja. ”Sebagai instansi baru di Kota Mojokerto kita ingin menunjukkan keberadaan kita kepada masyarakat.

Supaya masyarakat tahu bahwa di Kota Mojokerto ini sudah ada Kejaksaan Negeri sendiri,” lontar Halila Rama Purnama, Kepala Kejari Kota Mojokerto.

Mantan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini menambahkan, tujuan membuka stand di Job Fair ini juga untuk mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat, khususnya para calon tenaga kerja. ”Selain sebagai lembaga baru, kami juga sosialisasi mengenai layanan konsultasi hukum gratis, termasuk masalah ketenagakerjaan. Karena di event ini kan banyak pencari kerja, jadi perlu disosialisasikan juga soal hak-hak serta persoalan yang sering dialami buruh,” terang pejabat berjilbab ini.

Kajari juga mengatakan, antusias masyarakat yang datang ke stand Kejari Kota Mojokerto pada job

Walikota Mas’ud Yunus bersama Kepala Kejari Mojokerto Halila Rama Purnama

fair cukup bagus. Dalam catatan pihaknya, di hari pertama, sudah lebih dari 100 pencaker masuk ke stand Kejari Kota Mojokerto. ”Bahkan diantara mereka ada yang menanyakan lowongan pegawai di lingkup kejaksaan. Dan juga ada yang tanya mengenai undang-undang ketenaga kerjaan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk sosialisasi, di stand Kejari juga dibagikan brosur mengenai layanan konsultasi hukum gratis.

Selain itu juga ada layanan Calldatun, serta layanan melalui media sosial Facebook, dengan nama online datun @moker atau onde. ”Kita ingin masyarakat paham hukum. Karena dengan memahami hukum, kita harapkan semakin kecil pelanggaran hukkumnya,” tandas Halila.

Sementara itu dalam job fair yang dibuka Wali

Kota Mas’ud Yunus dan dijadwalkan berlangasung dua hari itu, antusias masyarakat sangat tinggi.

Setidaknya tersedia 3 ribu lowongan pekerjaan dari daerah Mojokerto dan sekitar. ”Tercatat ada 3,072 pendaftar yang sudah melakukan regristasi secara online dan ikut job fair ini,” tegas Hariyanto, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga kerja Kota Mojokerto.

Job Fair ini digelar 2x (dua kali) dalam setahun Anggaran yang digunakan dari Apbn dan Apbd, karena Walikota Mas’ud Yunus mengharapkan dengan adanya Job Fair angka pengangguran di Kota Mojokerto semakin berkurang, Job Fair kali ini di ikuti oleh 40 perusahaan yang telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. (END)

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Siti Amsah Mas’ud

diberikan rangkaian bunga dari Ketua Dharma Wanita Kota Mojokerto Farida

Hanum Uton kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Siti Amsah

Mas’ud Yunus. Kegiatan ini dipungkasi seminar tentang.

(END)

Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan TMMD Mojokerto, WK Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, mengatakan bahwa partsisipasi aktif masyarakat jadi penentu kesuksesan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Hal ini dikemukakan dalam upacara pembukaan TMMD ke-98 Tahun 2017, di Lapangan Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong kemarin.

“Partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat menjadi kunci penentu keberhasilan dan kelancaran program TMMD. Ini sesuai dengan tema TMMD Imbangan tahun 2017 yakni “Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat, Kita Percepat Pembangunan di Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI”, ucap wakil bupati.

Secara rinci, ada lima kegiatan fisik yang bakal dilakukan dalam program TMMD 2017. Antara lain, program peningkatan jalan lingkungan Desa Pucuk, pemavingan SDN Pucuk I, pembuatan jamban, renovasi sekolah, dan pengembangan POK ternak kambing.

Sedangkan beberapa kegiatan non fisik diantaranya wawasan kebangsaan, Perilaku Hidup Bersih (PHBS) Rumah

Wabup Pung Kasiadi beserta Forkopinda Mojokerto saat pengecoran jembatan

Tangga, pemungutan PBB-P2 dan pelayanan pajak daerah, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, sosialisasi pencegahan KDRT, budidaya kambing dan domba, dan beberapa program kegiatan lain yang akan didampingi instansi terkait.

“Proses perencanaan TMMD Imbangan ke98 tahun 2017 disusun menggunakan sistem ‘bottom up planning’ yang melibatkan berbagai instansi dan komponen masyarakat.

Program TMMD di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, ditujukan pada pembangunan fisik (perbaikan jalan, pavingisasi, rehab musholla, pembuatan jamban keluarga dan penghijauan) serta non

fisik (pemberdayaan masyarakat untuk mendongkrak potensi daerah),” tambah wakil bupati.

Dalam acara ini, wakil bupati menyerahkan secara simbolis alat kerja dan bibit tanaman, dilanjutkan mengunjungi Pasar Murah dan Bakti Sosial Pengobatan Masal dan Donor Darah Kodim 0815/Mojokerto.

Hadir pula mendampingi wakil bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, Dandim 0815, Letkol Czi Budi Pamudji, Kapolres Mojokerto, AKBP Rachmad Iswan Nusi, Kapolresta Mojokerto, AKBP Nyoman Budiarja, Wakil I Ketua TP PKK, Yayuk Pungkasiadi, serta beberapa unsur Forkopimda lainnya.(END)

10

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

LINTAS DAERAH

Ratusan Mobil - Motor Terjaring Operasi Gabungan Dishub Jatim

Petugas Dishub Saat Memeriksa Surat – Surat Kendaraan

Mojokerto, WK - Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim terus tertibkan kendaraan yang melintas di jalur nasional, baik bus, truk, dan angkutan umum lainnya, serta sepeda motor. Operasi digelar di Jalan Bypass Mojokerto, semua kendaraan umum yang menuju Surabaya diarahkan masuk area kantor Dishub Kota Mojokerto untuk diperiksa, kelengkapan surat-suratnya.

Emmy Retnowati Kepala UPT DLLAJ, Dishub Jatim wilayah Mojokerto-Jombang mengatakan, operasi terpadu ini gabungan antara Dishub Propinsi dan Kota Mojokerto, bersama Polres Mojokerto Kota, nantinya akan digelar empat kali dalam sebulan, operasi ini unutuk menghindari pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, baik kendaraan yang bermuatan barang, kendaraan untuk penumpang dan kendaraan roda dua tidak ada terkecuali Dishub untuk menertibkan.

Data yang dihimpun oleh awak media, ada 217 mobil dan 135 motor yang terjaring operasi, yang melanggar, ada 50 mobil yang didominasi pelanggaran dimensi dan mati uji. Sedangkan sepeda motor ada 27 yang ditilang, didominasi pengendara tidak punya SIM.(END)

Sambungan Hal. 01

Diduga Terlibat Korupsi 4 Staf Bawaslu Jatim Ditahan Jumiati.

“Mereka ditahan di Rutan Medaeng Selama 20 hari ke depan,” ujar Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung.

Menurut Richard, para tersangka diduga membuat kontrak fiktif pengadaan barang dan jasa. Mereka dinilai bekerja sama mengubah rencana anggaran biaya, tidak menyetor sisa pembiayaan anggaran dan tidak menyetorkan bunga bank.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian sekitar Rp 5,6 miliar akibat manipulasi anggaran.

“Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujar Richard.

Terbongkarnya kasus itu bermula dari laporan mantan pejabat di Sekretariat

Bawaslu Jatim bidang pengadaan barang dan jasa, Samudji Hendrik Susilo ke Ditreskrimsus Polda Jatim.

Dalam laporannya disebutkan ada dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk Pilkada Jatim 2013, yang total anggarannya senilai Rp142 miliar.

Sebanyak 80 persen di antaranya digunakan untuk honor komisioner dan petugas pengawas lapangan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari hasil audit, ada dana sisa sekitar Rp 5 miliar yang seharusnya dikembalikan. Tetapi Bawaslu Jatim hanya menyetor atau mengembalikan dana Rp 2,4 miliar. Penyidik menyita uang senilai Rp 520 juta sebagai barang bukti.

Selain itu, penyidik juga menyita uang pengembalian Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 7,5 juta.

Sejumlah kwitansi fiktif, naskah perjanjian hibah daerah, dan berbagai dokumen manipulasi, serta dokumen kontrak fiktif. (sy/sen)

Pengukuhan Pengurus FKDM dan FPK Kab. Mojokerto Periode 2016-2020 Mojokerto, WK Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, mengukuhkan 101 orang pengurus Forum Pembauran Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Mojokerto periode 2016-2020, yang dihelat di hall Sun Palace Hotel, Kecamatan Trowulan.

Terdiri dari Dewan Penasehat FKDM sebanyak 23 orang, Anggota FKDM Kabupaten dan Kecamatan sebanyak 41 orang, Dewan Pembina FPK sebanyak 20 orang dan Anggota FPK sejumlah 17 orang.

Wakil bupati dalam sambutannya mengatakan, bahwa tugas FKDM dan FPK adalah menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan di masyarakat. Ia meminta agar FKDM dan FPK Kabupaten Mojokerto senantiasa meningkatkan etos kerja.

“Harus bahu membahu dalam etos kerja, serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap masalah-

masalah yang muncul dalam masyarakat. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya anggota, semoga bisa terus mengabdi pada bangsa dan negara,” harap wakil bupati.

Senada dengan wakil bupati, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Susantoso, dalam sambutan mengatakan jika FKDM dan FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan guna menerima kemajemukan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hadirnya FPK diharapkan mampu menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling mempercayai di antara anggota masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat” ujar

Wabup Pung Kasiadi sedang ambil sumpah Pengurus FKDM & FPK yang baru

Susantoso.

Ketua FKDM Kabupaten Mojokerto, Wafa Aza Gurinto, mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemerintah Daerah salah satunya yakni menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa keterlibatan elemen masyarakat yang merupakan bagian dari peran publik. Menurutnya, perbedaan suku, ras maupun agama bukan penghalang, justru menjadi pemersatu bangsa.

“Sejarah berdirinya bangsa ini tidak didasarkan pada suku, ras maupun

agama, melainkan tujuan dan cita-cita yang sama. Hal ini terkonsep jelas dalam Bhineka Tunggal Ika. Kita dipayungi empat konsensus nasional atau dikenal sebagai 4 Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat hal ini mari dijadikan landasan filosofis dalam melaksanakan tupoksi di lapangan,” tutur Wafa.

Hadir mendampingi wakil bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto.(END)

Kisah Perselingkuhan Paling Terkutuk Perselingkuhan dianggap bukan hal tabu lagi dalam suatu hubungan. Perselingkuhan bisa terjadi karena ada perasaan sudah merasa tidak cocok lagi dengan pasangan yang sudah ada atau mungkin hanya sekedar menuruti kemauan nafsu birahi.

Banyak orang merasa nyaman dan aman bermain-main mata di belakang kekasihnya. Namun, sepandai-pandainya menyembunyikan bankai, pasti suatu saat akan tercium baunya. Nah, hal itulah yang dialami beberapa orang ini yang memiliki kisah perselingkuhan paling ‘terkutuk’.

1. Ibu dan anak bertengkar karena berkencan dengan pria yang sama Kencan online memicu perseteruan antara ibu dan anak di wilayah Wuwei, Provinsi Anhui, China.

Tak lain, ibu dan anak itu sampai bertengkar hebat karena mereka berkencan dengan pria yang sama.

Polisi setempat menerima laporan ada dua wanita yang saling memukul satu sama lain di sebuah salon.

Ketika petugas berusaha melerai keduanya, mereka menemukan bahwa dua wanita itu adalah ibu dan anak.

Ditanya apa yang menyebabkan mereka sampai bertengkar, ibu dan anak itu menolak menjawabnya.

Namun, pemilik salon menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa dua wanita itu

berbicara tentang orang yang mereka temui di situs kencan online.

Tak lama setelah itu, mereka berdua menyadari bahwa pria yang dikencaninya dalam situs online itu adalah pria yang sama.

Butuh dua jam bagi polisi untuk menghentikan pertempuran dahsyat ibu dan anak. Sampai akhirnya, mereka berdua sepakat untuk membicarakannya baikbaik. Kira-kira siapa yang mau mengalah, ibu atau anak?

2. Wanita ini memiliki 10 suami tanpa ada yang diceraikan satupun Seorang wanita asal New York harus berurusan dengan hukum karena menikah dengan 10 suami tanpa ada yang diceraikan satu pun dari mereka.

Liana Barrientos mulai menikah untuk pertama kalinya pada tahun 1999 dengan pria bernama Mohamed Gerbil.

Kemudian ia menikah lagi dengan pria bernama Ahmed Allam

pada November 2001, Habibur Rahman pada November 2001, Davit Koridze pada Februari 2002, Duran Goktepe pada Maret 2002, Aliaksandr Paharelau pada Maret 2002, Vakhtang Dzneladze pada Mei 2002, Rashid Rajput pada Juli 2002, Kakhaber Khorbaladze pada Agustus 2002, dan yang terakhir dengan Salle Keita pada Maret 2010.

Akibat ulahnya itu, Liana harus berhadapan dengan dua tuduhan, yang pertama mengajukan surat perceraian palsu dan mengajukan surat pernikahan palsu.

3. Pria diputuskan 17 pacarnya sekaligus di rumah sakit.

Seorang pria asal China bernama Yuan mengalami kecelakaan mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Dokter yang menangani Yuan mencoba menghubungi

beberapa orang yang dianggap keluarga Yuan. Tak lama kemudian 17 wanita datang ke rumah sakit dan semuanya mengklaim adalah pacar Yuan.

Mereka semua tidak tahu Yuan memiliki kekasih sebanyak itu sampai semua selingkuhannya bertemu bersamaan di rumah sakit.

Kesal kepada Yuan, 17 wanita itu langsung memutuskan hubungannya dengan Yuan di rumah sakit itu juga dalam waktu bersamaan.

Yuan bisa dibilang buaya darat, dia banyak mengencani wanita berusia 20-40 tahun. Dia juga harus berhadapan dengan hukum setelah ada tuduhan penipuan mantan istrinya.

Selain itu, dia juga memalsukan ijazah untuk melamar pekerjaan ke suatu perusahaan.

4. Pria ini disambut tiga selingkuhannya di bandara.

Charlie Fisher (20 tahun) pasti sangat terkejut ketika disambut oleh tiga wanita yang meruapakan pacarnya di Bandara Udara Luton, di Inggris.

Secara bersamaan, tiga wanita itu menteriakan kata-kata ‘pembohong’ pada Charlie.

Tiga pacar Charlie itu bisa bertemu ketika salah satu dari mereka bernama Becky Connery (17 tahun) menemukan bahwa Charlie berselingkuh ketika dia melihat buku telepon sebelum pergi ke Jerman.

Kemudian, Becky menelepon gadis yang ada pada buku telepon itu.

Dari situlah, mereka berhasil menemukan pacar ketiga Charlie melalui Facebook.

Kemudian, mereka bertiga besekongkol untuk menyambut pacarnya ketika pulang nanti.

Sementara itu, Charlie hanya bisa diam, terpana, dan terbata. (***)

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

LINTAS DAERAH Sambungan Hal. 01

Sambungan Hal. 01

bidan Tresna yang ada di Desa Kampong Gunung Batu, kecamatan Ciracap. Paska berobat, orang tua MNF meminumkan obat pada anaknya, akan tetapi kondisi MNF tidak menjadi sehat bahkan semakin parah.

Akibat kondisi anak semakin parah, orang tua korban melaporkan pada bidan Trisna. Menurut sang bidan, kalau sakitnya tambah parah janganlah dulu diberikan obat lagi, karena itu hanya efek obat tersebut, cerita orang tua korban.

Takut terjadi sesuatu pada sang buah hati, sibayi dilarikan ke Puskesmas Surade. Melihat kondisi bayi yang kritis, pihak puskesmas merujuk ke Rumah Sakit (RS) Jampang.

Pelayanan intensif sudah dilakukan pihak RS Jampang, hanya saja nyawa si bayi tidak bisa diselamatkan. Kepala Puskesmas dr.Emmy saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut menjelaskan, kalau penyebab si anak meninggal akibat mengidap penyakit radang selaput otak. “Jikalau keterangan ini kurang memuaskan silahkan langsung konfirmasi pada pihak RS yang menanganinya”, ujarnya.

Sementara dr. Lusy dari pihak RS menjelaskan, kalau obat itu tertera label untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun. “Tapi obat itu bisa diberikan dengan dosis yang disesuaikan, sesuai berat badan si anak.

Kalau penyebab kematian, belum bisa dipastikan, akibat keracunan obat atau murni penyakit yang dideritanya”, tegasnya.

Sementara orang tua korban menanyakan apa penyebab kematian anaknya, diakibatkan keracunan obat atau murni penyakit yang dideritanya. Kok sampai pihak Puskesmas minta tanda tangan, dan agar masalahnya tidak berlanjut. Mohon pihak rumah sakit memberikan keterangan dengan jujur,” ujarnya. (mds/yp)

kepada 9 kementerian Kemendagri, Kemenkop, Kemendag, Kemensos, KemenPU, Kemenkes, Kemenakertrans, BPOM RI juga Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan Pepres 125 Tahun 2012.

Dia menuturkan, DPP APKLI menginstruksikan khusus Bupati/Walikota dan Gubernur agar instruksi Pepres tersebut di harus kan segera menerbitkan perda penataan pemberdayaan untuk PKL. Namun demikian, untuk seluruh jajaran APKLI Pimpinan Daerah dan Wilayah saya perintahkan segera melapor kepada Bupati/Walikota dan Gubernur didaerah masing-masing hasil munas V APKLI dan menuntut pemerintah agar melaksanakan pepres dan segera menerbitkan perda.

Tidak hanya itu, Ali Mahsun menambahkan, APKLI Kedepan Fokus untuk melakukan perubahan secara mendasar khususnya PKL dalam tempo sesingkatsingkatnya. Agar PKL Bisa bertahan survival dan unggul di era perdagangan bebas. “untuk itu kepada pemerintah kepemimpinan Presiden Jokowi JK serta kepada stakeholder lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk mendukung berada dalam satu barisan revolusi kakilima indonesia yang dicetuskan APKLI untuk PKL,” Tegasnya.

Ali Mahsun membeberkan, dimana Revolusi Kakilima Yang pertama adalah revolusi lahan. Ini sangat penting dalam negeri ini, bumi ini milik kita bukan milik bangsa asing. Oleh karena itu, kita akan meminta seluruh pemerintah daerah minimal ada sertifikasi pengelolaan usaha tanah untuk para PKL. Kedua revolusi keuangan, Ali Mahsun mengatakan, disini Ada finance company, ada finace engenering bukan saja menyalurkan kridit usaha rakyat (KUR) seluruh potensi PKL kita akan kelola dan kita siapkan untuk

Kematian Bayi Empat Bulan ...........

Sambungan Hal. 01

Lima Tahun Tanpa Tiang Listrik .....

Sejak lima tahun lalu PLN membiarkan jaringan kabelnya berserakan dimana-mana. Hal ini disebabkan PLN tidak memasang tiang listrik sebagai standar nasional Indonesia (SNI). Aliran strom tegangan tinggi tersebut hanya disangkutkan di pohon-pohon dan perumahan warga, mirisnya lagi banyak kabel yang berada diatas tanah terbuka dan tertimbun semak-semak.

Pantauan dilapangan tidak ditemukan satu tiang listrik pun di wilayah pemukiman yang sebagian besar tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Hal ini bisa membahayakan nyawa warga, apalagi disana banyak anak kecil yang bermain.

Salah satu warga Bojong yang namanya tidak mau dikorankan menyebutkan kalau pihak PLN hanya mau untungnya saja. “Bayangkan sudah lima tahun kondisi ini berlangsung, apa pihak PLN menunggu ada korban dulu. Anehnya lagi pengaduan masyarakat tidak pernah ditanggapi. Kami berharap pihak pemangku kebijakan segera turun tangan untuk mengatasinya, bila pihak PLN bersalah beri sangsi tegas, jangan dibiarkan. Seperti orang tidak punya hati saja, semua”, gumamnya.

Sementara Asep Suherman selaku Supervisor PLN Rayon Cibadak saat dikonfirmasi melalui selulernya menjelaskan, sekarang ini telah dibuat RAB-nya, dan segera dikirimkan ke area Sukabumi.

“Karena yang punya anggaran itu area bukan rayon”, jelasnya. (mds/yp)

Sambungan Hal. 01

Tiket KA Tambahan Lebaran ........ website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui berbagai channel eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI,” kata Eko dalam keterangan tertulisnya, yang diterima redaksi.

Adapun KA tambahan itu adalah Argo Lawu (Gambir-Solo), Argo Dwipangga (Gambir-Solo), Taksaka Pagi (Gambir-Yogya),Sancaka (YogyaSurabaya), dengan total jumlah seat (kursi) yang disediakan sebanyak 4.916.

“Sebanyak 12 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 yang berangkat dan menuju wilayah Daop 6 Yogya akan dioperasikan setiap harinya untuk keberangkatan mulai 15 Juni 2017. Kapasitas yang tersedia dari 12 perjalanan ini adalah sebanyak 4.916 seat per hari,” tutur Eko. Selain itu, menghadapi masa penjualan tiket Lebaran 2017 ini PT KAI menegaskan bahwa server KAI, sejak hari pertama penjualan tiket Lebaran pada 17 Maret 2017 lalu sampai dengan hari ini tidak pernah mengalami down, termasuk saat puncak penjualan tiket KA reguler pada 24 Maret 2017 lalu. (gun)

11

Terkait Perpres 125 Th.2012, Munas V APKLI .......... keuangannya.

Ketiga revolusi akses barang dan jasa, Ali Mahsun kembali membeberkan, Kita segera mengupayakan barang dan jasa yang dijual pkl berada pada jalur distribusi yang pendek sehingga mendapatkan harga yang lebih premium.

“Ini saja tidak cukup, karena kita berada di era siber oleh karena itu revolusi teknologi komunikasi dan informasi sudah kita lakukan,” jelasnya.

Masih dikatakan Ali, Karena kalau ada barang ada modal sayangnya terlambat itu juga ada perhitungan close sehingga tidak membuat pkl tidak bersaing “4 revolusi itu harus ditutup dan di akhiri revolusi pendampingan,” tambahnya.

DPP APKLI sudah Memerintahkan kepada DPD dan DPW APKLI seindonesia. “APKLI bukan organisasi elit dan bukan organisasi politik tapi organisasi miliknya PKL diseluruh tanah air,” Serunya Untuk itu, Kata Ali, DPD dan DPW APKLI wajib mempercepat perang gerilya turun gunung mendampingi PKL disemua kawasan strategis, Pasar tradisional, Tempat pariwisata, Warung klontong di kampungkampung tetap harus didampingi.

“Itulah rekomendasi APKLI kepada Presiden Jokowi JK untuk revolusi kakilima,” Dijelaskannya, Jalan tengan supaya tidak terjadi revolusi indonesia sehingga pemerintah seharusnya hadir bersama APKLI untuk mewujudkan Revolusi Kaki Lima.

“Kalau pemerintah masih keukeuh serta ekonomi rakyat semakin terhimpit kemiskinan merajalela jangan salahkan rakyat jika terjadi revolusi indonesia,” himbaunya.

“Kalau revolusi kaki lima digangu oleh pemerintah, padahal APKLI memberikan jalan tengah untuk mempertahankan NKRI dan Merah Putih,” Jelasnya.

Oleh karena itu

Tiga dari kiri Dirut Bank Artha Graha, Devisi CCR BBNI, Ketua Umum AWPI, Ketua Umum APKLI, Kadib Humas Polri

dr. Ali Mahsun, M.Biomed Ketua terpilih periode 2017 – 2022. saat diwawancarai wartawan

APKLI meminta kepada Presiden jokowi JK segera mencabut kebijakan deregulasi perlonggaran izin modern dan ini dirasa sangat penting.

“Kalau Presiden tetap kukuh dengan kebijakannya berarti Pak Jokowi bukan Presiden Indonesia melainkan Presiden bangsa asing,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa acara Munas V tersebut dihadiri oleh perwakilan DPW/DPD APKLI Seindonesia.

Tampak hadir Kapolres Depok Kombespol Awi Sutiyono, Bos Bank Artha graha Indra Sintung Budiyanto, Kadib Humas POLRI Irjen Boy Rafli Amar, Ketua Umum DPP AWPI Ir.Nadiyanto,MMfg serta tamu undangan lainnya.

Selain acara diawali menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjut menyanyikan Mars APKLI dan tarian daerah serta menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.

Juga ditandai dengan Penandatangan MoU antara Ketua umum APKLI dan Ketua Umum DPP AWPI Ir. Nadiyanto.

Isi MoU dengan DPP AWPI, antara lain : Menjaga serta mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dalam naungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menolak dan atau melawan segala bentuk penjajahan ekonomi Indonesia oleh bangsa asing.

Melindungi, manjaga dan mempertahankan ekonomi dan mata pencarian rakyat dan bangsa Indonesia sebagai pilar utama tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia diseluruh wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Melindungi, menata, membina dan memperdayakan PKL, serta menolak segala bentuk penggusuran dan atau pengusiran PKL dengan alasan dan dalih apapun diseluruh

wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1944.

Mempercepat perang gerilya PKL kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat, menegakan ekonomi rakyat dan mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa Ind berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mempercepat melakukan perubahan mendasar usaha PKL dalam tempo secepat cepat nya ( Revolusi Kaki Lima Ind) mengantarkan PKL Indonesia survival dan unggul menghadapi era pedagangan bebas dunia, baik MEA maupun perdagangan bebas dunia lainnya.

APKLI juga menobatkan Indra S Budianto Bos Artha Graha Menjadi Dewan Kehormatan APKLI dan Pimpinan Divisi Corporate Community Responsibility BNI, Nancy Martasuta.

Dalam sambutanya Ketua Harian Yayasan Artha Graha Peduli, Indra.

S Budianto berharap kedepan pedagang kaki lima yang tergabung di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (Apkli) bisa berkembang seperti negara lain.

“Seperti contohnya negara Thailand dimana ekonomi pemberdayaan itu 80% adalah pedagang kecil, dan disitulah ekonomi mereka sangat kuat dan negara itu menjadi sangat maju dan tidak ada masalah”, terang Indra.

Menurut Direktur Kredit Bank Artha Graha ini, Indonesia juga bisa seperti Thailand karna rakyat kita ini terutama di desa pengusaha kecil banyak sekali perlu di tingkatkan menjadi golongan menengah.

Saat ditanyakan mekanisme bagi pedagang kecil mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Indra mengatakan cukup menyerahkan FK4 saja.

“Fotocopy KTP, KK, Keterangan Usaha dan Kelompok Usaha itu sudah selesai. Biasanya prosesnya kurang dari 4 hari sudah selesai, ” tutupnya. (sen)

12

Edisi 74 : 01- 15 Mei 2017

ADVERTORIAL

Surabaya Kota Seribu Taman berdagang diarea tamantaman Kota Surabaya?

Atau sekadar ingin santai di hari libur bersama kerabat atau keluarga? Kenali dulu Taman-taman yang ada di Kota Surabaya.

Disurabaya Timur ada Taman Harmoni Keputih Surabaya. Dijantung kota ada Taman Apsari, Taman Ekspresi, Taman Prestasi, Taman Persahabatan, Taman Lansia, adu juga Taman Kunang-kunang.

Bukan hanya itu, Surabaya masih mempunyai beberapa taman kota lagi, Taman Kebun Bibit, Bratang Surabaya. Dilengkapi dengan jaringan Internet (Hotspot) diantaranya Taman Flora Surabaya, Kebun Bibit , Warta KUM - Banyaknya aktif juga ada taman pasif. taman di seluruh kota Taman Bungkul. Taman pengunjung taman-taman Menurut Sekretaris Dinas Surabaya,” ujarnya.

Bungkul Surabaya ini sudah di Surabaya, mendasari Masih menurut Aditya, Kebersihan dan Ruang mendapatkan penghargaan Pemkot Surabaya untuk Surabaya tidak sekadar Terbuka Hijau, Aditya sebagai taman terbaik sesemakin berbenah dan membangun taman untuk Wasita bahwa, Surabaya asia atau Asean Townscape mempercantik tamanbersantai saja, akan tetapi mempunyai banyak taman Awards (ATA) yang diberikan taman yang ada dan atau bisa dijuluki ‘Surabaya menghijaukan yang belum oleh Perserikatan Bangsa membangun taman Seribu Taman’. “Pemerintah hijau, seperti menanam Bangsa (PBB) tahun 2013. dibeberapa tempat lainnya. Kota Surabaya berupaya pohon dan bungah di pulau Perlu diketahui bahwa, Sebenarnya taman-taman untuk memperbanyak taman- jalan. “Saat ini kita lagi Taman Harmoni Keputih kota ini punya fungsi taman, tidak hanya dipusat mempercatik sekitaran Jalan Surabaya ini merupakan ganda, disamping untuk kota saja, juga di sudut-sudut Ir. Soekarno,” tandasnya. mega proyek yang ada bersantai juga sebagai Tertarik mencoba kota. Hal ini dalam rangka di Surabaya Timur, paru-paru kota. Ada taman meratakan pembangunan keberuntungan dengan dalam rangka meratakan

pembangunan taman di seluruh kota Surabaya dan upaya menyuburkan kembali tanah eks tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Keputih setelah 11 tahun ditutup.

Tanah yang luasnya 50 ha ini rencanaya tidak hanya untuk taman berbunga saja atau ada juga yang menyebutnya taman sakura keputih surabaya, tapi akan dibangun track sepeda, sungai buatan, air mancur, tanaman obat, rumah baca, kantor pengelola, musholla,

kantin, gazebo, arena outbond, taman bermain anak, taman remaja, taman lalu lintas dan wacana dibangun rumah susun.

Bila anda penasaran, segera saja kunjungi taman-taman yang ada di Kota Surabaya ini, dijamin rasa penat anda segera hilang. Jangan khawatir untuk biaya masuk, hampir semua taman yang ada, saat ini tidak dipungut biaya alias gratis, kecuali untuk parker kendaraan saja. (sen)

Taman Harmoni Keputih Surabaya

DPC Partai Nasdem Gunung Anyar Eksis Lakukan Baksos “ Marhaban Yaa Ramadlon ”

Suasana persiapan bagi-bagi takjil tahun 2016 lalu Warta KUM - Menyambut bulan suci Ramadlan yang akan datang, DPC Partai Nasdem Gunung Anyar kembali mempersiapkan diri untuk bagi-bagi takjil.

Menurut Rusadi Arifin (akrap dipanggil Cak Udin), Ketua DPC Partai Nasdem Gunung Anyar, bahwa kegiatan bagi-bagi takjil dibulan Ramadlon merupakan agenda tahunan Partai.

“Ini salah satu agenda tahunan Partai Nasdem, khususnya DPC Gunung Anyar. Kami menyediakan takjil untuk orang-orang yang puasa saat bepergian,” Jelas Udin.

Menurutnya pembagian takjil difokuskan di wilayah jalan Dr. Ir. Soekarno (Mer), sedang yang terlibat adalah semua kader Partai Nasdem. “Kalau tahun kemarin kita membagikan takjil 300 kotak, mudah-mudahan tahun ini bisa sampai 500 kotak per harinya. Kegiatan ini nati akan diadakan dua kali pada bulan puasa Ramadlan,” harapnya.

Harapan kami, dengan kegiatan ini bisa meringankan beban lapar dan dahaga bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadlan. Dan kamipun bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya wilayah Gunung Anyar. “Sesungguhnya Partai Nasdem adalah dari rakyat untuk rakyat,” pungkasnya. (sen)

Rusadi Arifin (Cak Udin), Ketua DPC Partai Nasdem Gunung Anyar

Kader Partai Nasdem DPC Gunung Anyar bersiap membagikan takjil pada masyarakat di wilayah Jalan Dr. Ir. Soekarno. Kegiatan bakti sosial tahun 2016 lalu.

Terlihat antrian masyarakat untuk menunggu pembagian takjil. Semoga barokah