Warta KUM
NEW
Informatif, Aspiratif & Transparan
Edisi 73 : 9 - 23 Januari 2017
Polri Ungkap Motif Bambang Tri Tulis Buku Jokowi Undercover Dalam bukunya, Bambang menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu Jakarta, WK - Penyidik Bareskrim Polri masih terus memeriksa Bambang Tri Mulyono, si penulis buku Jokowi Undercover. Buku yang ditulis dan dicetak sendiri oleh Bambang ternyata membuat dia menginap di tahanan Polda Metro Jaya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengungkapkan, Bambang Tri punya motif tersendir kala menulis dan menyebarluaskan buku tersebut. Pelaku, kata Rikwanto, ingin dikenal masyarakat dari hasil bukunya tersebut.
Bersambung Hal. 15
DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA NEW WARTAKUM Kantor Redaksi / Sirkulasi Jl. DR Ir. Soekarno, 196 Surabaya Telp. 031-381 5589 Hotline. 085 101 651 444, 0881 933 1027, 085 607 552 252 Email : skuwartakum@gmail.com Website : www.mitrapubliknews.com
Harga Eceran Rp. 7.500,-
Bupati Klaten Sri Hartati yang diduga menerima uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura untuk penempatan jabatan sejumlah pihak di lingkungan pemkab Klaten.
Bupati Sri Hartini Tersangka Suap Pejabat sampai Kepala Sekolah di Klaten Diperiksa KPK Selengkapnya, Baca Hal. 04
Kemenaker Awasi Tenaga Kerja Asing Masuk Indonesia Madiun, WK - Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) mengawasi ketat tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia guna mengantisipasi adanya tenaga kerja asing ilegal atau tidak resmi. Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Hanif Dhakiri saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI Murah di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengatakan, akan menindak tegas bagi pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. “Kemenaker akan mengawasi keberadaan para pekerja asing tersebut. Jika ada yang melanggar ataupun ilegal, maka akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujar dia di Madiun kepada wartawan. Menurut dia, saat ini jumlah tenaga kerja asing legal di Indonesia mencapai 74.000 orang. Jumlah Bersambung Hal. 15
PT SBS Mangkir Sidang, Ketua YLPK Jatim Kecewa PT.KAP Property Syailendra Residence Alami Pailit ?
Sidang gugatan perlindungan konsumen tak dihadiri tergugat, (Inset) Kolonel Laut Birawa dan gambar apartemen
Surabaya, WKPengadilan Negeri (PN) Surabaya menunda sidang gugatan perlindungan konsumen yang diajukan Yayasan Lembaga
Sehari Jatim Terima Tiga Penghargaan Nasional Surabaya, WK - Provinsi Jawa Timur menerima tiga penghargaan tingkat nasional dalam sehari, yakni Satya Lancana Kebaktian Sosial, Keterbukaan Informasi Publik, serta Anugerah Cinta Karya Bangsa. Penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial berupa lencana emas dengan pita gantung berwarna hijau dan kuning disematkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di sela puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2016 di Stadion Sanaman Mantike, Kota Palangka Bersambung Hal. 15
Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Sebab, sidang tidak dihadiri satu pun pihak tergugat, yakni Walikota Surabaya,
Bersambung Hal. 04
Ilustrasi Perum Syailendra Residence Jakarta, WK Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya diatur
oleh pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) tentang UU Kepailitan. Syarat Kepailitan yang dapat
Bersambung Hal. 04
Biaya Urus STNK Naik 100 Persen, Berapa Setoran ke Negara? “Target PNBP untuk Kepolisian RI pada APBN 2017 ditetapkan mengalami kenaikan Rp 1,73 triliun khusus dari layanan STNK dan BPKB” Jakarta, WK - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan tarif atau biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati
hingga 100 persen karena mempertimbangkan faktor inflasi dan peningkatan layanan yang menjadi fungsi Kepolisian RI.
Sebetulnya berapa setoran yang akan masuk ke negara, khususnya pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan penyesuaian tarif STNK dan BPKB per 6 Januari 2017? Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini
Bersambung Hal. 15