Warta KUM
NEW
Informatif, Aspiratif & Transparan
Edisi 68 : 29 Ags - 13 Sep 2016
E-dishub Pemkot Surabaya Raih Penghargaan MarkPlus Inc BACA Hal. 02
DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA NEW WARTAKUM Kantor Redaksi / Sirkulasi Jl. DR Ir. Soekarno, 196 Surabaya Telp. 031-381 5589 Hotline. 085 101 651 444, 081 249 249 650, 085 219 121 314 Email : skuwartakum@gmail.com
Harga Eceran Rp. 7.500,-
LKS SD Salah Cetak Simbul Pancasila Dispendik Jember Temukan Salah Prosedur Pembelian
Kemdikbud Minta Semua Sekolah Berhenti Gunakan LKS BACA Hal. 02
BACA Hal. 02
7 Biro Perjalanan 177 Calon Haji Berpaspor Palsu
Dahului Revisi UU BUMN,
DPR: Holding Bukan Wewenang Menteri BUMN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. (ilustrasi gambar) Jakarta, WK – Anggota Komisi VI DPR-RI Arya Bima meminta Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menun da proses hoding BUMN hingga Revisi UU BUMN se lesai. Jika upaya itu dipaksa kan Arya memperkirakan akan terjadi kerancuan pada sektor BUMN lantaran hol ding tersebut tidak berdasar kan acuan UU BUMN. “Wacana holdingisasi sebaik nya ditunda dahulu, tunggu
hingga revisi UU BUMN selesai, agar ada payung hukum yang jelas bagi kebijakan yang ber sifat strategis tersebut,” ujarnya pada acara Seminar Nasional bertemakan, Arah Revisi BUMN dalam Memper kuat Perekono mian Nasional, di Jakarta. Menurutnya, hoding meru pakan kebijakan yang berpe ngaruh pada masalah struktur modal BUMN, maka sejatinya adalah kewenang an Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) dan bukan Ke men BUMN. Kewenangan perubahan struktur modal BUMN adalah kewenangan Kemenkeu, bu kan Kemen BUMN, itu juga salah satu poin yang nanti akan dirubah di revisi UU BUMN,” tambahnya. Anggota Fraksi PDIP ini lantas menegaskan, BUMN dengan ‘core’ bisnis yang me nyangkut hajat hidup orang banyak (semisal BUMN sek
tor energi), mutlak dan wajib hukumnya dikuasai oleh Ne gara dan bukan badan usa ha privat atau swasta. “Yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sektor energi, wajib dikelola
(riz/ach)
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif
Suara Jamaah Haji Indonesia Mulai Menggema di Masjidil Haram
MAKKAH - Jamaah haji Indonesia terus berdatangan ke Makkah Al-Mukarramah sejak 17 Agustus lalu, setelah menjalani ibadah Arbain di Masjid Nabawi, Madinah. Bahkan, mulai hari ini, jamaah haji gelombang kedua dijadwalkan akan mulai masuk ke Kota Kelahiran Nabi Muhammad SAW melalui Jeddah. Sebagai negara dengan pengirim jamaah haji terbanyak di dunia, wajar jika mudah menemukan jamaah haji Indonesia di penjuru Masjidil Haram. Meski baru sekira 27 ribuan atau 20 persen
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dalam perkara ini Nur Alam diduga telah menyalahgunakan SK persetujuan percadangan nilai pertambangan hingga peningkatan izin usaha
Bersambung Hal. 04
Jamaah haji Indonesia yang datang di Makkah, Selain oleh seragam namun keberadaan jamaah dan syal yang beraneka haji Indonesia tampak ragam warna, dominasi mendominasi dan mewarnai itu juga tampak dari sudut-sudut Masjidil Haram. lantunan zikir dan salawat
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.
adalah PT Taskiah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Travel Hade El Bar
Bersambung Hal. 04
Tiga UU yang Disahkan DPR Belum Bisa Dianggap Prestasi
dan dikuasai oleh Negara, tidak boleh swasta, karena dikhawatikan yang terjadi justru monopoli, dan itu ba haya,” pungkasnya.
KPK Resmi Tetapkan Gubernur Sultra Nur Alam Jadi Tersangka Jakarta, WK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (NA) sebagai tersangka dugaan suap dalam pemberian izin pertambangan di Provinsi Sultra tahun 2009-2014.
Jakarta, WK - Kepala Divi si Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengung kapkan bahwa Polri telah me ngantongi tujuh nama biro per jalanan haji yang memfa silitasi 177 warga negara Indonesia untuk pergi haji ke Tanah Suci. “Kita sudah kroscek ke Kemenag dalam memverifika si nama-nama travel agen itu, umumnya hampir semua tidak memiliki izin usaha di bidang travel,” ungkap Boy Rafli di Humas Mabes Polri, Jakarta. Ketujuh biro perjalanan itu
Lucius Karus Jakarta, WK - Peneliti Fo rum Masyarakat Peduli Par lemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tiga ran cangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) me njadi UU tidak sertamerta me nunjukkan kinerja DPR. DPR telah mengesahkan tiga UU yaitu UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pengam punan Pajak, dan UU terkait yang dikumandangkan. Sejak dulu jamaah Indonesia memang dikenal dengan lantunan doa, zikir, dan salawat yang disenandungkan dengan lantang, khususnya saat menjalani ibadah Sa’i. Tim Media Center Haji menyaksikan langsung jamaah dari embarkasi Solo, Banjarmasin, dan Jakarta. Semua kompak menjalankan ibadah dengan kelompok masingmasing. Yang mencolok saat mereka berada di arena sa’i yakni di antara bukit Safa dan Marwah. Para jamaah melantunkan
Paten. “Dua dari tiga UU yang disahkan, UU Pilkada dan UU Pengampunan Pajak me mang harus disahkan kare na tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Lucius, di Kantor Formappi, Jakarta. UU Pilkada, kata dia, harus disahkan karena tahapan Pilkada dimulai pada bulan Agustus. Sementara, UU Pengampunan Pajak harus dipasti kan penyelesaiannya sebe lum penetapan APBNP 2016 dan APBN 2017. “Pengesahan UU tersebut cenderung didorong oleh perimbangan teknis berupa waktu ketimbang proses ker ja alamiah DPR. Jika bukan karena waktu, mungkin sa
Bersambung Hal. 04 salawat dengan suara lantang dan nyaris menggetarkan Masjidil Haram. Selain itu, doadoa ketika mendaki bukit marwah dan shafa juga dibacakan dengan keras sambil sesekali mengangkat tangan. “Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyiii wayumiitu wahuwa ‘alaa kulli syai’in qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdah, anjaza wa’dahu manashara ‘abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah,” pekik para jamaah. (wal)