
2 minute read
BOJONEGORO-TUBAN
Bojonegoro, Memorandum Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) yang menghasilkan kucuran dana bagi hasil (DBH). Jumlahnya rata-rata Rp 1,3 triliun per tahun. Dalam mengoptimalkan APBD, pemkab mampu membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya. Termasuk penanggulangan kemiskinan.

Advertisement
Keberadaan lapangan minyak dan gas bumi Banyu Urip, Blok Cepu, Jambaran-Tiung Biru, dan lapangan Sukowati sangat signifikan dalam mendongkrak pendapatan daerah. Dengan besaran APBD mencapai Rp 7,4 triliun tahun ini, tidak membuat Bupati Anna Mu’awanah sembarangan mengelola.
Bagi bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu, keberadaan migas di wilayahnya harus dikelola dengan cerdas supaya tetap memberi kesejahteraan jangka panjang bagi warga. Untuk itu, bupati juga memprioritaskan pemerataan pembangunan dari sudut kota hingga pelosok desa semua sektor. Ia bahkan menginisiasi dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah. Nantinya, diharapkan dapat menciptakan keadilan antargenerasi melalui penjaminan akses pendidikan yang sifatnya berkelanjutan.
rus terus dilakukan. “Tidak ada lagi hal yang tidak bisa diselesaikan lalu ditinggalkan. Semua harus diselesaikan baik-baik. Kalau tidak ada jalan keluar diskusikan dengan baik,” pungkasnya. (mon/epe)
Bojonegoro, Memorandum
Sebanyak 1486 jemaah calon haji (JCH) asal Bojonegoro dan beberapa daerah yang masuk dalam satu kelompok terbang (kloter), mengikuti manasik haji massal yang dihelat di GOR Dabonsia, Kamis (4/5). Acara itu digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.
“Manasik haji massal hari pertama ini lebih pada materi kebijakan pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ucap ketua panitia manasik haji Abdulloh Hafidz. Pejabat Pelaksanaan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Bojonegoro itu menambahkan, jika pelaksanaan haji tahun ini diikuti 36 JCH lansia.
Kepala Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid yang turut memantau pelaksanaan, memberikan sejumlah pesan kepada JCH maupun petugas pendamping. “Para petugas harus konsentrasi mengantisipasi cuaca yang ada di sana, sehingga mampu menjaga kesehatan jamaah haji,” jelasnya. Untuk hari ini, materi manasik praktik simulasi tata cara, rukun, dan sunah ibadah haji. (top/epe)
“Tujuan pembentukan dana abadi pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya. Salah satu sumber dana abadi pendidikan dari DBH Migas,” paparnya ketika rapat dengan DPRD terkait raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan beberapa waktu lalu. Pada pemaparan LKPj Bupati tahun 2022 pada Maret lalu, bupati menyampaikan capaian 11 indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM). Kabupaten Bojonegoro bahkan mencatat peningkatan IPM setiap tahunnya. “Kabupaten Bojo- negoro merupakan satu-satunya di Jawa Timur yang IPM-nya naik kelas dari IPM berkategori sedang ke tinggi,” jelasnya.

Tuban, Memorandum Formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional tenaga teknis Pemkab Tuban pada 2022, masih banyak yang belum terisi. Data dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fien Roemini Koesnawangsih, terdapat 113 formasi yang kosong atau belum terisi.
Hal itu berdampak pada turunnya angka kemiskinan. Pada 2022, angka kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 13.120 dari total 153,40 ribu jiwa. Penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan pemkab terutama 17 program prioritas yang selama ini dilaksanakan sudah berdampak efektif terhadap tiga aspek.Yaitu aspek pengurangan beban pengeluaran,
BKPSDM sendiri telah merilis hasil seleksi PPPK Tuban pada 26 April lalu. Di mana sebanyak 97 formasi dari 210 formasi yang disediakan telah terpenuhi. “Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Pemkab Tuban tahun 2022 diikuti sebanyak 538 orang pelamar,” ujar Fien Roemini kemarin. Dia menambahkan, hasil ujian yang ditampilkan pada pengumuman berdasarkan peningkatan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.“Kemiskinan itu setiap daerah berbeda-ada. Ada standar garis kemiskinan yang berbeda dengan kabupaten lain,” ujar Bupati Anna. Tak heran, banyak pihak memuji pengelolaan DBH migas oleh Bupati Anna Mu’awanah merupakan contoh nyata memaksimalkan APBD untuk memberi manfaat guna menunjang pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (top/epe) hasil tes seleksi kompetensi PPPK yang transparan karena langsung ditampilkan seusai ujian.
Menyoal masih adanya formasi kosong itu, Fien Roemini mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan, instruksi teknis dari pusat. Meski demikian, non-PNS pemkab diminta tetap bersabar, bersemangat, dan mendalami posisi yang ditempati saat ini.
Fien Roemini berharap agar non-PNS Pemkab mempertimbangkan betul-betul formasi yang akan dilamar pada pengadaan PPPK di masa mendatang. Pemilihan formasi harus mempertimbangkan kecocokan antara kompetensi diri dan formasi yang dituju. “Di samping itu, juga terus meningkatkan kemampuan agar menjadi bekal mendatang,” tutupnya. (top/epe)