1 minute read
7.553 Keluarga di Kabupaten Madiun Berisiko Stunting
Madiun, Memorandum
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, prevalensi balita stunting di daerah yang dipimpinnya di angka 13,58 persen. Meskipun lebih rendah dari target nasional 14 persen di 2024, namun Pemkab Madiun tak boleh gegabah. Sebab, masih ada 7.553 keluarga rawan stunting “Stunting itu harus dicegah, makanya kita berikan bantuan pangan berupa tambahan protein,” kata dia, saat ditemui di kantor Kecamatan Balerejo, dalam rangka penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa bantuan pangan pada keluarga berisiko stunting Kamis (4/5).
Advertisement
Menurut Kaji Mbing sapaan akrab bupati Madiun, pemberian tambahan pangan berupa ayam potong dan telur ayam ini menjadi awal untuk memperbaiki data stunting. Sebab, ba- lita yang mendapat bantuan ini masuk dalam kategori weight faltering, under weight, gizi buruk atau stunting Sehingga, intervensi yang dilakukan adalah pemberian protein hewani tambahan selama 14 hari. “Nutrisi stunting ada tahapannya, semua intervensi ini pakai protein hewani,” katanya.
Pemkab Madiun sendiri memiliki target prevalensi stunting sebesar 9,5 persen pada 2024, jumlah itu terbilang cukup jauh dari angka prevalensi saat ini. Kaji Mbing ingin seluruh pihak terlibat dalam penanganan stunting karena kasus ini telah menjadi atensi nasional maupun daerah.
“Kita pengen nantinya generasi kita sesuai harapan, saya ingin anak-anak di Madiun pintar. Target di tahun 2023 ini turun satu digit. Makanya kita kejar itu,” pungkasnya. (rap/dry/lis)
Dia menambahkan, perlu adanya kolaborasi antar-OPD yang lain. Sebab, hal ini tidak bisa dipisahkan antara Alun-Alun Ngawi dengan NSF, sehingga sinergitas, harmonisasi dan kebijakan sangat penting. Jangan sampai kebijakan yang satu dengan yang lain dapat merugikan dinas lain.
Sebab, Alun-Alun Ngawi di bawah naungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan NSF ini di bawah naungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK). “Yang jelas perlu adanya sinergitas, harmonisasi dan kebijakan antar dinas lainnya,” pungkasnya.
Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengaku segera menindaklanjuti instruksi Wabup. “Kami akan segera tindaklanjuti hasil pertemuan kali ini dengan pedagang NSF, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” katanya. (aa/lis)
