Ketua DPRD Kabupaten Blitar Evaluasi Musrenbang 2023

Blitar, Memorandum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kabupaten Blitar mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto. Ia menyoroti absennya Kepala OPD dalam Musrenbang tahun ini.

“Sayangnya pada Musrenbang kali ini, Kepala OPD banyak yang tidak hadir. Padahal ini agenda penting, dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 2024,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Rabu (1/3). Dikatakannya, hal ini merupakan evaluasi yang penting. Mengingat, pada Musrenbang kali ini banyak yang hanya dihadiri staf dari OPD terkait. Suwito menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala OPD sangat penting. Berbeda dengan tahun sebelumnya, setiap Musrenbang dihadiri paling tidak satu kepala OPD.

“Kalau tahun kemarin, paling tidak ada satu kepala OPD yang hadir. Seka- rang, hanya stafnya saja yang ditugaskan untuk mencatat hasil Musrenbang,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, jika Musrenbang tingkat kecamatan merupakan hal yang sangat penting. Pada tingkat kecamatan ini, jadi ajang berkumpulnya pemikiran-pemikiran yang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat desa dan kelurahan.

“Musrenbang tingkat kecamatan ini vital bagi jalannya pemerintahan ke depan. Di sinilah tempat bagi pemerintah mendengarkan segala bentuk aspirasi, langsung dari warganya. Jadi aspirasi yang diberikan otentik,” jelasnya. Suwito pun menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak dibuat hanya dari melihat daftar aspirasi saja. Tapi juga harus dengan menggunakan nurani untuk memenuhi unsur keadilan yang diharapkan.

“Persoalannya adil itu tidak harus rata. Bagaimana policy yang diambil sesuai dengan anggaran terbatas. Semisal anggaran Rp 1 miliar dibagi rata semua kecamatan maka persoalan utama yang dihadapi tiap kecamatan tidak bakal selesai. Maka itu perlu untuk mendengar langsung dan merasakan apa yang disampaikan masyarakat di Musrenbang,” terangnya.

Menurut Suwito, Kepala dinas disini menjadi penentu pembuat kebijakan sebab mereka adalah tangan tangan pembantu pekerjaan bupati di eksekutif pemerintahan. Maka Ketua DPRD mengharapkan di tahun mendatang kepala OPD diharapkan hadir kembali di setiap Musrenbang tingkat kecamatan.

“Setelah Musrenbang kecamatan akan ada Musrenbang tingkat kabupaten. Jadi apa yang disampaikan bupati diharapkan bukan catatan-catatan saja, tapi laporan konkret kondisi masyarakat yang didengarkan kepala dinas. Dan ketika bupati menentukan kebijakan anggaran bisa mengarahkan sesuai apa yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (nus/zan/lis)

Dewan Dorong Perluasan Pangsa Pasar Produk Pertanian

Blitar, Memorandum Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI melalui Balai Karantina Pertanian, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema

Peran Karantina Pertanian untuk Mendorong Akselerasi Ekspor Olahan Produk Kelapa di Grand Mansion Hotel, Kota Blitar, Rabu (1/3).

“Kita sudah berkokitmen dengan Kementerian Pertanian, dalam 5 tahun periodenya, untuk meningkatkan ekspor sebanyak tiga kali. Tujuannya

Imigrasi Jember Gandeng

Kemenag Terbitkan Paspor JCH

Jember, Memorandum Untuk memulai penerbitan paspor bagi jemaah calon haji (JCH) Tahun 1444 H/2023 M, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Rudi Winarto, Analisis Kepegawaian (SDM) Kemenag Jember menerangkan, untuk Kabupaten Jember sendiri memiliki kuota haji 1.949 jemaah. Sementara yang sudah memiliki paspor sejumlah 849. Sedangkan yang belum berpaspor 1.100 dan harus terselesaikan sebelum puasa.

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Erdiansyah melalui Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan Risky Putra mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Agama Jember untuk melayani khusus JCH.

“Hadirnya pelayanan imigrasi ke Kantor Kemenag Jember untuk mempermudah yang bisa dirasakan langsung bagaimana peran imigrasi terhadap proses penerbitan paspor di wilayah Jember,” ujar Risky Putra, Kamis (2/3).

Lebih lanjut Risky Putra menyampaikan, untuk menyelesaikan dan menuntaskan paspor JCH sebelum puasa khusus di Kabupaten Jember sesuai data sebanyak 1.070 yang belum memiliki paspor bisa terselesaikan.

Menurut Risky Putra, sesuai wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember, meliputi empat kabupaten tapal kuda yakni Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi.

“Jadi kita maraton untuk mengerjakannya dimulai dari Jember. Sementara jumlah yang harus diselesaikan untuk calon jemaah haji Jember 1.070, orang, Bayuwangi sebanyak, 600 orang, Bondowoso 351 orang dan Situbondo sekitar 400,” jlentreh Risky Putra.

Risky Putra menambahkan, sesuai dengan SOP penerbitan paspor, foto tidak boleh menggunakan baju putih, berpeci, dan kacamata. “Semoga penyelesaian penerbitan paspor untuk jemaah haji tidak menemui kendala,” pungkasnya. (edy/lis) adalah meningkatkan devisa dan mendorong kesejahteraan,” kata Endro seusai acara. Politisi Partai Gerindra ini menyebut, jika di Kabupaten Blitar telah banyak komoditas kelapa dan olahannya yang sudah merambah pasar ekspor. Hal ini lah yang menjadi tugas pemerintah, dalam mendorng kapasitas ekspor, guna meningkatkan devisa negara. “Seperti sabut kelapa yang banyak di Modangan, sudah menyentuh pasar ekspor juga. Jadi kita harus mem- berikan dorongan melalui peningkatan kapasitas produk dan perluasan pangsa pasar, agar kapasitas ekspornya pun meningkat,” jelasnya. Terkait strategi peningkatan kapasitas ekspor, khususnya di Kabupaten Blitar, Endro mengungkapkan, bahwa potensi ekspor kelapa di Kabupaten Blitar sangat tinggi. Selain itu, Kabupaten Blitar memiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjumlah 4.406 orang, yang menjadi sarana komunikasi dalam rangka perluasan pangsa pasar ekspor.