HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. Te 0251 - 8653016
Edisi 121 - Tahun 1 - Rabu, 1 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Infotainment
Vicky Shu OGAH PAKAI JILBAB HANYA DI BULAN RAMADHAN
Dana Bansos Pemkot Bandung Dibagi-Bagi
Indeks In
3 | Kinerja UPJ PLN Cibitung Dikeluhkan Masyarakat KAB BEKASI – Kinerja Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Cibitung dikeluhkan sejumlah konsumen. Berawal dari seorang warga Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Husni (40) yang mengajukan penambahan daya listrik dari 1300 watt menjadi 2200 watt. Pengajuan penambahan daya itu dilakukan Husni pada Desember 2011 lalu. “Setelah dikerjakan oleh petugas PLN dari rayon Cibitung, tampak beberapa kejanggalan pada KWH yang terpasang. Seperti, segel NCB tidak terpasang, NCB bukan asli dari PLN, segel KWH tidak ada dan angka dimeteran lebih besar dari jumlah angka yang ada direkening PLN,” ujar Husni kepada LINGKAR JABAR, Selasa (31/7).
10 | Pasar Tradisional yang Kotor Menjadi Sumber Penyakit BOGOR - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, pasar tradisional yang kotor akibat dipenuhi sampah, becek dan banyak lalat, dipastikan dapat menjadi sumber penyakit. Jika kebersihannya terus diabaikan sehingga menjadi pasar tidak sehat, maka ada beberapa penyakit yang mengancam masyarakat yang hendak belanja dan para pedagang yang berjualan.
“Setelah ada SP2D, saya minta surat kuasa dari mereka yang namanya ada di SPP. Saya disuruh bendahara (Rohman) untuk minta surat kuasa. Saya tahu itu untuk mencairkan bansos, Saya yang kasih uang ke ajudan, sekpri dan bendahara pembantu. Ke Pak Uus juga,”
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
BANDUNG (LJ) - Seorang terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Firman Himawan, dengan gamblang mengakui bahwa dirinya mengetahui bahwa uang yang ia cairkan itu dana bansos. Bahkan ia mengaku mendapatkan bagian dari setiap pengajuan dana yang dicairkan. Sebagai staf bagian keuangan bendahara pengeluaran, Firman mengaku telah mencairkan 90 persen dari total
Kejari Cibinong Dituding Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi KAB.BOGOR (LJ) - Penangkapan AY, mantan Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, oleh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pada Jumat (28/7) lalu, masih menyisakan pertanyaan besar. Penjeblosan AY ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Rajeg Cibinong itu dituding kental unsur politis ketimbang penegakan hukum yang adil. Pasalnya, sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang lebih dulu ditangani Kejari Cib-
inong sampai sekarang belum jelas kelanjutannya, apalagi penetapan tersangkanya. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (Lekas) Ronny Syahputra bahkan menilai penahanan AY terkesan dipaksakan atau seperti hendak mengejar target tertentu. Sebab sebelum kasus proyek peningkatan Jalan SukahatiKedunghalang diselidiki, Kejari Cibinong sudah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung dan ambruknya pagar kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Namun se-
jak dimulainya penyelidikan pada Maret lalu sampai sekarang, penyidik Kejari Cibinong belum menghasilkan apa-apa. “Kalau mau fair, kasuskasus lain yang ditangani lebih dulu mestinya diselesaikan dulu. Wajar jika publik merasa ada yang ganjil, kenapa dalam penanganan kasus Jalan Sukahati-Kedunghalang ini Kejari bisa begitu cepat menetapkan tersangka dan menahannya. Sementara penyelidikan kasus korupsi
Bersambung ke hal 11
dana bansos tahun 2009-2010. Hal itu terungkap saat Firman memberikan keterangan sebagai saksi untuk 4 terdakwa lainnya yaitu Rohman, Lutfan Barkah, Yanos Septadi dan Uus Ruslan dalam sidang lanjutan kasus korupsi bansos di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (31/7). Firman menjelaskan, bahwa dirinya dan sejumlah PNS di Pemkot
Bersambung ke hal 11
Dugaan Penerima Bansos Fiktif di Bandung Barat Harus Diusut BANDUNG BARAT (LJ) - Aparat penegak hukum didesak turun tangan dan menindak tegas oknumoknum yang terlibat dalam pemberian dana Bansos di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diduga fiktif pada 2011 lalu. Desakan ini mencuat setelah adanya beberapa orang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang diminta pertanggungjawaban dana Bansos oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) padahal belum menerima dana terse-
but. Bahkan salah satunya tidak pernah mengajukan proposal. “Aparat hukum jelas harus turun tangan. Tidak mungkin kalau alasannya salah alamat, besar kemungkinan terjadi penyimpangan dan ada oknumnya,” kata Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bandung Barat Moch Imron Jakob kepada wartawan, Selasa (31/7). Selain penegak hukum, lanjut Imron, Bupati juga seharusnya menindak tegas bawahan-
Bersambung ke hal 11
Jaksa Ragu Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah BANDUNG (LJ) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Febri Adriyansah menyatakan, pihaknya belum menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun anggaran 2012. Selain belum menerima laporan, Kejari Bandung juga belum menerima adanya pengaduan dari masyarakat. Menurut Febri, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum terkait dugaan penyelewengan dana hibah tersebut.
“Kami belum menerima laporan itu dari masyarakat. Tapi kita akan ada program penindakan nanti sesudah lebaran,” kata Kepala Kejari Bandung Febri Adriyansah, kepada wartawan, Selasa (31/7). Dalam kesempatan itu, Febri malah mengungkapkan pihaknya sudah menangani kasus penyelewengan dana hibah di lingkungan Pemkot Bandung. “Ada dua perkara mengenai penyelewengan dana hibah yang sedang kami tangani saat ini, tapi di luar dana hibah 2012,” katanya.
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Hadoohh....Merokok dan Minum Seenaknya Di Bulan Ramadhan Kepada Yth, Bupati Bogor, Rahmat Yasin, mohon ditindak tegas pedagang rokok dan minuman di wilayah Kabupaten Bogor. Sebab kalau siang hari, warga yang tak berpuasa membeli minuman dan merokok seenaknya tak menghargai orang berpuasa. Kalau bisa para pedagang terserbut ditertibkan Pak......
087877131xxx
Tindak penjual miras di Cirebon Bapak Kapolsek Cirebon dan Kasatpol PP. Tolong di tindak tempat prostitusi dan penjual Miras di Kota Cirebon, karena sangat meresahkan warga sekitar, dan apalagi sekarang bulan suci ramadhan.....
089733079xxx
Hati-hati Parsel Kadaluwarsa Mendekati kemenangan dan kemeriahan pada Idul Fitri 1433 Hijriah, banyak bermunculan pesanan parsel untuk melengkapi menu hidangan yang akan di sajikan. Tapi, masyarakat harus hati-hati dalam membeli parsel yang sangat murah meriah. Kebanyakan ada parsel yang berkadaluwarsa yang telah di jual oleh para pedagang jahil, yang ingin meraup keuntungan yang besar, pada Idul Fitri. Saya berharap, jajaran terkait yang ada di Jawa Barat, agar terus mengontrol para pedagang yang jahil itu.......
081311122xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
UU Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen Pertanahan (20) Kerahasiaan suatu dokumen tidak terlepas dari status informasi yang ada di dalamnya. Secara sistematik, kerahasiaan suatu arsip/dokumen dimaknai sebagai berikut: 1.Kewajiban menutup akses terhadap arsip/dokumen negara adalah upaya untuk melindungi informasi yang dikecualikan yang ada di dalamnya. 2.Ketentuan pengecualian informasi yang ada di dalam arsip harus mengikuti ketentuan pengujian konsekuensi sebagaimana di atur pada UUKIP. 3.Manakala tujuan permintaan atau akses terhadap arsip dapat terpenuhi dengan melakukan perlindungan secara khusus terhadap informasi yang dikecualikan di dalamnya, baik melalui metode penghitaman/pengaburan atau anonimity, maka salinan arsip/dokumen tersebut tetap dapat diberikan. Dari sisi privacy, ketentuan mengenai kerahasiaan arsip/dokumen pertanahan dengan dengan demikian harus didasarkan atas tujuan untuk melindungi informasi pribadi yang termuat di dalamnya. Manakala penutupan akses terhadap informasi yang termuat dalam dokumen pertanahan telah menyebabkan pihak yang memberikan persetujuan untuk rahasianya diungkap kehilangan akses terhadap informasi tersebut, maka akan terjadi kontradik
Bersambung...
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. 0251 - 8653016
Edisi 122 - Tahun 1 - Kamis, 2 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Infotainment
Iis Dahlia TAK CUMA NYANYI DANGDUT, MENGAJI PUN PIAWAI
Indeks
7 | Menkop UKM Inginkan Cianjur Sebagai Kabupaten Koperasi di Indonesia CIANJUR - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Syarifudin Hasan menegaskan, ingin menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Kabupaten Koperasi di Indonesia. Keinginan menteri tersebut disampaikan dihadapan para santri Pondok Pesantren (Pontren) Gelar di Kampung Gelar, Desa Peutey Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, kemarin.
9 | Pegawai Adpel dan Pelindo II Jadi Tersangka Penggelapan Baja KOTA CIREBON - Kepolisian Resor Kota Cirebon, menetapkan dua pegawai Administrasi Pelabuhan (Adpel) dan seorang pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Pelondo) II Cirebon sebagai tersangka kasus penggelapan baja proyek PLTU Atambua, Nusa Tenggara Timur. Polresta Cirebon juga telah melayangkan surat panggilan kepada tiga tersangka kasus yang merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp.18 miliar itu, untuk dimintai pada 1 Agustus 2012 mendatang.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
Dewan Akui Pengelolaan Dana BOS Bermasalah “Hal seperti inilah yang biasanya terjadi di banyak daerah. Dalam kelebihan dana BOS Kabupaten Bogor, memang terindikasi ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” KAB.BOGOR (LJ) - Dugaan penyelewengan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan masyarakat luas. Kali ini, kalangan anggota DPRD setempat juga mensinyalir adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana BOS 2011 yang dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1,6 miliar.
Pabrik Alat Simulator SIM Cuma Memproduksi Tutup Botol BEKASI (LJ) - Menyusul aksi penggeledahan markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan kendaraan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Senin (30/7) lalu. Dikabarkan petugas KPK juga akan menyatroni pabrik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), pembuat simulator SIM, di Jalan Raya Narogong Pangkalan 2 Kampung Cikiwul RT 1/RW 2 Kelurahan Cikiwul Bantargebang, Kota Bekasi-Jawa Barat. Pabrik ini milik Budi
Susanto, pengusaha rekanan bekas Kepala Korps Lantas Polri Irjen Djoko Susilo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga informasi tentang akan adanya penggeledahan oleh tim KPK ke pabrik milik Budi ini, Rabu (1/8), turut menyita perhatian sebagian wartawan. Namun sampai malam hari, tak ada petugas KPK yang datang ke lokasi pabrik. Yang menarik, petugas keamanan dan warga sekitar yan ditemui wartawan membantah bahwa pabrik yang sudah berdiri sejak 2003 itu dikatakan sebagai tempat
pembuat simulator SIM. “Yang saya tahu kalau pabrik ini memproduksi tutup botol. Saya baru tiga bulan ditugaskan di sini. Saya satpam dari yayasan, kerjanya selalu di rolling pindah-pindah pabrik,” ujar Dony, petugas keamanan sambil melarang wartawan ketika akan mengambil gambar suasana di dalam pabrik. “Saya sudah diperintahkan atasan, untuk melarang siapa saja mengambil gambar di dalam. Jadi mohon maaf mas,” ucapnya.
Bersambung ke hal 11
Bahkan menurut seorang anggota DPRD, penyelewengan dana BOS biasanya bermodus penggelembungan dengan mencantumkan data siswa fiktif. Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, menuding pernyataan manajer BOS Disdik, Amsohi, soal kelebihan dana BOS Rp.1,6 miliar tahun
Bersambung ke hal 11
PDI Perjuangan Bersiap-Siap Menangi Pilgub Jabar DEPOK (LJ) - Belum usai perjuangan memenangkan pasangan Jokowi-Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sudah mulai membahas soal calon gubernur/wakil gubernur dan merancang strategi untuk Pilgub Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2013 mendatang. Untuk sukses di Pilgub Jabar itu, elite PDIP menggelar pertemuan di kantor DPP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.
Dari informasi yang dihimpun pertemuan tersebut untuk membahas terkait dengan calon gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. PDIP memiliki kepentingan kuat untuk merebut Jawa Barat 1 yang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di tanah air. “Iya, ada pertemuan (membahas pilgub Jabar),” ujar sumber eksklusif di DPP PDIP, Rabu (1/8). Pertemuan ini akan mendiskusikan peta kekuatan PDIP. Termasuk, siapa cagub pilihan rakyat Jabar.
Bersambung ke hal 11
Proyek Pembangunan Pasar Cibinong Terkatung-Katung KAB.BOGOR (LJ) Proyek pembangunan pasar modern Cibinong yang digembar-gemborkan mulai masuk tahap pembangunan pada awal Mei 2012 lalu, ternyata cuma janji manis pihak pengembang, PT.Rimba Artha Pertiwi. Pemancangan tiang utama yang dilakukan Bupati Bogor, Rachmat Yasin dan Muspida Kabupaten Bogor pada 12 April lalu, pun menjadi seremonial belaka. Sebab kenyataannya, hingga Rabu (1/8) kemarin, belum terlihat adanya kegiatan pengerjaan proyek di lokasi pasar yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jakarta itu. Apakah
pengembang tidak memiliki cukup modal? Dari pantauan LINGKAR JABAR, pihak pengembang yang mengklaim didukung keuangan yang sangat besar tidak kunjung melaksanakan pengerjaan proyek bernilai puluhan miliar Rupiah itu. Padahal, sejak beberapa bulan lalu, ratusan pedagang pasar sudah dipindahkan ke penampungan dan bahkan pihak pengembang juga sudah melakukan pemungutan sejumlah uang dari calon pedagang sebagai
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Pak...Ada KKN di RSUD Garut Tuh.... Tak tanggung-tanggung uang negara raib sampai Rp.31.290.805.785.00,- yang dilakukan oleh oknum elite pajabat teras dilingkungan RSUD dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Kepada Yth, pejabat yang berwenang, tolong ditelusuri uang rakyat tersebut. Kami tidak menerima, uang rakyat telah ditilap oleh oknum rumah sakit.......
087877212xxx
Butuh Uluran Tanggan Para Darmawan M. Syahril Saputra (3), anak ketiga pasangan Mimin dan Yudi (alm) warga Kampung Cibolang RT 01 RW 05, Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menderita Retinoblastoma (Tumor ganas dimatared) sejak kecil. Saat ini butuh pertolongan kepada para donatur atau pembaca LINGKAR JABAR. Terima kasih.....
081310452xxx
Taman hijau SPBU berubah fungsi Tolong Taman ruang terbuka hijau SPBU Assufi di Jl. Muctar Tabrani Kel. Perwira Bekasi Utara, berubah fungsi jadi bangunan permanen makanan siap saji, sehingga gak ada lahan hijau yang tersisa didepan jalan dan apalagi jalan yang sudah macet pasti tambah macet. Tolong untuk menindak lanjutinya. Terima kasih........
081289007xxx Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
UU Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen Pertanahan (21) Penolakan untuk memberikan akses informasi atas dokumen tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek pengecualian lain yang diatur berdasarkan Undang-undang. Untuk suatu jenis dokumen pertanahan, boleh jadi membuka informasi yang ada di dalamnya (meskipun secara terbatas) berpotensi menimbulkan konsekuensi – konsekuensi lain yang dikecualikan berdasarkan Undanundang (pasal 17 UUKIP). Kesimpulan Kerahasiaan pribadi dalam dokumen pertanahan bersifat absolut?UUKIP mewajibkan Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi untuk melakukan pengujian atas konsekuensi ketika menolak untuk memberikan informasi dengan alasan substansial (lihat pasal 19 UUKIP). Ada dua jenis pengecualian dalam keterbukaan informasi publik: (i) pengecualian absolut; (2) pengecualian dengan kualifikasi. Pengecualian absolut tidak dapat dikenakan uji kepentingan publik, sebaliknya untuk pengecualian dengan kualifikasi dapat dilakukan uji kepentingan publik. Pengujian ini adalah untuk memastikan apakah jika informasi ditutup kepentingan publik yang lebih luas tetap dapat dilindungi atau sebaliknya (lihat pasal 2 ayat 4 UU KIP).
Bersambung...
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: klan: Telp./Fax. 0251 51 - 8653016
Edisi 123 - Tahun 1 - Jum’at, 3 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Infotainment
Rossa BELUM MAU BUKA-BUKAAN SOAL PRIA CALON PENDAMPINGNYA Indeks 3 | Kinerja Kajari Cikarang Jadi “Sorotan Publik” BEKASI - Keputusan Jaksa Agung berdasarkan Nomor KEP-IV-395/C/07/2011 tertanggal 7 Juli 2011 dan Nomor KEP-464/C/08/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, kurang lebih hampir 1 tahun lamanya semenjak Hermanto. SH menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang yang menggantikan Undang Mongopal, SH, MH sampai saat ini kinerjanya menjadi sorotan publik.
9 | Sidak di Pasar Tradisional, Temukan Makanan Berformalin KAB. CIREBON – Sejumlah produk pangan berformalin di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cirebon di temukan oleh tim pemantau bahan pangan Kabupaten Cirebon, saat tim pemantau bahan pangan Kabupaten Cirebon merazia makanan dan minuman di sejumlah pasar tradisional maupun modern, kemarin. Tim pemantauan sendiri terdiri dari tim dari Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan, Setda Kabupaten Cirebon, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
Putusan MA Dilaksanakan, Walikota Depok Harus Lengser
“Turunkan Nur Mahmudi karena cacat hukum, sebab MA membatalkan SK KPU Depok dalam tahapan Pilkada. Cacat politik, karena usulan pengesahan pengangkatan mereka berdua yang diterbitkan DPRD Depok diduga surat palsu,” DEPOK (LJ) - Kisruh terkait keabsahan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memanaskan suhu politik di wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota negara DKI Jakarta itu. Kamis (2/8), ratusan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Depok Bersatu menuntut digelar Pemilihan Walikota (Pilwakot) ulang dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor Walikota Depok, Jalan Margonda Raya. Tuntutan ini diserukan
Kontrak Pengembang Pasar Cibinong Akan Diputus KAB.BOGOR (LJ) - Elemen masyarakat dan kalangan anggota DPRD Kabupaten Bogor mengecam ketidakmampuan PT.Artha Rimba Pertiwi (RAP) dalam melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Pasar Cibinong. Pasalnya, sejak pemancangan tiang pancang pertama dilakukan pada 12 April lalu sampai Kamis (2/8), belum ada kegiatan pengerjaan di lokasi pembangunan pasar. Ironisnya, RAP telah gembargembor didukung keuangan yang sangat memadai untuk membangun pasar utama di Kabupaten Bogor tersebut.
Nyatanya, sejak empat bulan silam, belum ada kegiatan pengerjaan proyek. Hal ini tak pelak mengundang kekhawatiran para anggota DPRD dan aktivis LSM, pembangunan pasar Cibinong yang bernilai ratusan miliar Rupiah itu tidak akan selesai tepat waktu, yaitu pada bulan April 2013 mendatang. Padahal, dalam perjanjian kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan RAP, disepakati bahwa waktu pelaksanaan pembangunan selama 12 bulan sejak periode April tahun ini.
Atas hal itu, anggota legislatif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk berani menindak tegas pengembang pasar modern itu jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian awal. “Kita lihat saja nanti, kalau memang hasil kerjanya tidak sesuai dengan MoU (Memorandum Of Understanding) antara pengembang dengan PD Pasar Tohaga, putus saja kontrak kerjasamanya,” tegas Halim Yohanes, Ketua Fraksi PDIP kepada LINGKAR JABAR, kemarin.
Bersambung ke hal 11
menyusul terbitnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Depok tentang penetapan calon walikota dan wakilnya. Dalam orasinya, Koordinator aksi massa Syamsul, menilai hasil Pilkada banyak memiliki permasalahan yang membuat Nur Mahmudi Ismail sebagai walikota terpilih dan
Bersambung ke hal 11
Tujuh Dekan Fakultas Melawan Keputusan Rektor UI DEPOK (LJ) - Menyusul aksi sembilan dekan fakultas di Universitas Indonesia (UI) yang menandatangani mosi tidak percaya terhadap Rektor UI Gumilar Soemantri pada Jumat (31/8) lalu, situasi di kampus UI kian memanas. Bahkan, konflik antara pihak Rektor dengan kalangan dekan yang menginginkan perubahan telah mengakibatkan perpecahan. Terlebih, mosi yang muncul akibat pemberhentian sejumlah dekan secara sepihak telah dikirim ke Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Muhammad Nuh dengan permintaan untuk mengganti Gumilar per 1 Agustus dan menggantinya dengan Wakil Rektor Bidang I. Terkait hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Siane Indriani mengimbau agar semua pihak tidak membesar-besarkan langkah Rektor UI Gumilar R Somantri memberhentikan tujuh dekan fakultas dan satu kepala program pascasarjana di UI. Pasalnya, pemberhentian itu tidak melanggar dan sesuai
Bersambung ke hal 11
Dituding Tebang Pilih Kasus, Kejari Cibinong Dikecam KAB.BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong didesak untuk bersikap tidak tebang pilih dalam melaksanakan penegakan hukum, khususnya dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Desakan ini mengemuka pasca penangkapan AY, mantan Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, pada Jumat (28/7) lalu. Tak sedikit elemen masyarakat yang menduga penjeblosan AY ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Pondok Rajeg Cibinong lebih kental unsur politis ketimbang penegakan hukum yang adil. Pasalnya, sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang lebih dulu ditangani Kejari Cibinong sampai sekarang belum jelas kelanjutannya, apalagi penetapan tersangkanya. Contohnya, penanganan kasus proyek peningkatan gedung dan pagar bangunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) senilai Rp 3 miliar yang dimulai sejak Maret lalu, namun hingga kini tak jelas kelanjutannya.
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Badan Jalan Dipenuhi Pedagang Bapak. Walikota Bogor, H. Diani Budiarto.Tolong dong di tertibkan di area badan jalan, jangan di pakai untuk berdagang. Soalnya jalan sangat dilewati dan bikin macet serta menganggu kelancaran kendaraan lain......
085691242xxx
Tiap Malam Minta Jatah ke Mobil Barang Kapolres Bogor, apa anggota bapak yang bertugas patroli malam yang ada didaerah Bogor-Sukabumi tidak pernah di beri gaji atau pun tunjangan. Sebab setiap malam selalu meminta jatah kepada mobil barang yang melintas. Tolong menindak lanjutinya. Terima kasih........
0813552271xxx
Trotoar Tempat Jualan Sulitkan Pejalan Kaki Bapak Lurah dan Bapak Pol PP. Tolong para pedagang kaki lima di Alun-alu Bandung, di tinjau ulang? Karena dengan ada nya pedagang kaki lima trotoran yang seharusnya untuk pejalan kaki sekarang terhalang oleh dagangan mereka dan selain itu kotoran limbah cucian menjadikan jalanan menjadi kotor dan kumuh lihatnya.......
087881134xxx Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
UU Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen Pertanahan (22) Diperlukan beberapa langkah untuk memperjelas kepastian hak subjek data dalam mengakses informasi pribadi mereka yang dikuasai oleh suatu badan publik: Pertama,perlu dilakukan pendalaman untuk kemungkinan memperluas tafsir atas ‘siapa yang memiliki hak’ untuk mengakses informasi yang ada dalam dokumen pertanahan sehingga tidak hanya terbatas pada pendaftar akhir. Perluasan ini tentunya tetap mensyaratkan penguasaan informasi atau dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) UUKIP. Kedua, perlu dilakukan pendalaman untuk kemungkinan penghalusan atas ketentuan yang mengatur kerahasiaan dokumen pertanahan. Hal ini untuk menghindari pelaksanaan ketentuan yang berpotensi meniadakan hak mengakses informasi pribadi oleh subyek data (pemilik informasi). Lebih jauh, tetap harus dipertimbangkan apakah pemberian akses terhadap dokumen yang telah mendapat perlakuan khusus tersebut (penghitaman/pengaburan atau anonimity) tetap memenuhi tujuan sehingga tetap memenuhi asas kemanfaatan. Ketiga, format putusan komisi informasi telah diatur secara khusus pada UU KIP.[21]Untuk kasus pemohon adalah subyek data, yang juga diperbolehkan untuk ....
Bersambung...
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. 0251 - 8653016
Edisi 124 - Tahun 1 - Senin, 6 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Khusus
Sahur on The Road PADEPOKAN RATNA MELATI ALZARRA BERIKAN SANTUNAN Indeks 10 | Ribuan Pusat Kesehatan Masyarakat di Jabar Siaga Layani Pemudik BANDUNG - Dinas Kesehatan (Diskes) Jabar memastikan telah menyiapkan sebanyak 1.463 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di jalur mudik, khususnya di jalur utara, tengah, dan selatan, untuk melayani para pemudik yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Belasan ribu Puskesmas itu disiapsiagakan untuk melayani pemudik pada pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2012.
11 | PPP Membangun Kembali Komitmen pada Umat Islam CIAMIS - Ketua DPW PPP Jabar H. Rachmat Yasin melakukan perjalanan safari Ramadhan selama dua hari ke wilayah pantura dan Priangan Timur-Jawa Barat yang berakhir Minggu (5/8) kemarin. RY dan rombongan pengurus DPW PPP Jabar berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam, Desa Dewasari, Kecamatan CijeungjingKabupaten Ciamis. RY dan rombongan diterima pimpinan Ponpes Daruusalama KH.Fadhil Munawar Mansyur dan Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis H. Engking Sukri Sukmabuana di gedung serbaguna nadwatul ummat yang berada di kompleks ponpes Darussalam.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
Kasus Simulator, Ujian Berat Bagi Polri
“Diharapkan langkah Polri ini tidak hanya berhenti sampai disini disini, akan tetapi terus melebar ke kasus-kasus korupsi lain di internal Polri, agar citra dan kepercayaan publik terhadap insititusi Polri akan semakin terbangun dan meningkat,” BOGOR (LJ) - Lembaga pemerhati kinerja Kepolisian RI, Indonesian Police Watch (IPW), memberi apresiasi dan memuji atas langkah Mabes Polri yang telah menetapkan lima tersangka kasus Simulator SIM di Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri. IPW menilai penetapan para tersangka yang dilakukan beberapa hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo,
Wajib Beli Buku LKS, Kepala Sekolah se-Cirebon Menjerit KAB.CIREBON (LJ) Kalangan Kepala Sekolah Dasar (SD), Menengah Pertama (SMP) dan Menengah Atas (SMA) menilai buku Lembar Kerja Siswa ( LKS ) yang sudah berganti nama yaitu FORPAK (Format Fembelajaran Aktif dan Kreatif) yang sekarang marak beredar di sekolah-sekolah seKabupaten Cirebon, tak lebih sebagai ‘Racun’. Pasalnya, LKS tersebut saat ini justru digunakan sebagai dasar atau pedoman oleh sebagian bahkan hampir seluruh guru dalam mengajar kepada siswa, sementara buku-
buku BSE sebagai pedoman yang telah tersedia dikesampingkan dan malah tidak digunakan. “Sehingga keberadaan buku-buku BSE yang seharusnya menjadi pedoman guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan mubazir, bahkan hanya sebagai pajangan saja,” ungkap seorang Kepala Sekolah (Kepsek) Dasar yang enggan disebutkan namanya di pemberitaan, kemarin. Karenanya, sang Kepsek mengimbau kepada Dinas Pendidikan Kab.Cirebon agar menghapuskan kebijakan penggunaan
LKS tersebut. Apalagi, dengan pembelian LKS itu sangat memberatkan para Kepsek dari sisi anggaran. “Terlebih, setiap 6 bulan sekali kami harus membayar buku LKS dari anggaran dana BOS. Disisi lain guru-guru semakin malas menggunakan buku-buku BSE sebagai pedoman pegangan dalam mengajar pada anak didiknya. Karena itu, Dinas Pendidikan harus segera menghapuskan kebijakan pembelian LKS,” tegas Kepsek tersebut.
Bersambung ke hal 11
sebagai langkah untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Demikian dikatakan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima LINGKAR JABAR, Minggu (6/8). Namun begitu, Neta mengharapkan keberanian mabes Polri dalam mengusut kasus s i mu l a t o r Ko r l a n t a s j u g a d i l a n j u t k a n
Bersambung ke hal 11
Kepala Kanwil BPN Jabar Rolli Irawan :
Pembangunan di Bidang Pertanahan Butuh Dukungan Semua Pihak BANDUNG (LJ) - Promosi dan rotasi merupakan hal biasa dalam organisasi, sebab hal itu bertujuan untuk peningkatan kinerja sekaligus pembenahan organisasi dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan organisasi itu sendiri. Demikian pula halnya dengan perubahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Barat, dimana posisi Kepala Kanwil BPN Jabar berganti dari sebelumnya dijabat oleh
H. Teddy Rukfiadi beralih kepada Drs.H.Roli Irawan, SH.MH. Prosesi pergantian pejabat nomor satu di Kanwil BPN Jabar itu ditandai dengan acara serah terima jabatan (Sertijab) di aula kantor BPN Jabar, Jalan Soekarno Hatta-Kota Bandung, Jumat (3/8) lalu. Acara tersebut berlangsung meriah sekaligus mengharukan karena jajaran BPN Jabar dengan bahagia menyambut kedatangan pimpinan baru dan juga melepas pejabat
Bersambung ke hal 11
Dede Yusuf, Selangkah Lagi Melenggang ke Pilgub Jabar 2013 BOGOR (LJ) - Bakal Calon Gubernur Jabar dari Partai Demokrat, Dede Yusuf Effendi, menegaskan dirinya sudah sangat siap untuk berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar pada 2013 mendatang. Untuk memuluskan langkahnya itu, Dede pun sudah melakukan banyak kegiatan politik sekaligus menjalin komunikasi dengan salah kandidat cagub dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka. Namun begitu, dia masih menunggu rekomendasi dari Pimpinan pusat Partai Demokrat untuk maju sebagai calon Gubernur (cagub).
Meski “Saya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, ada 6 bakal calon yang telah mendaftar ke Partai, dan sedang menunggu rekomendasi. Tapi saya tetap terus bergerak menjalin komunikasi dengan semua pihak,” ujar Dede dalam keterangan persnya usai menghadiri sejumlah kegiatan di Jakarta, kemarin. Mengenai siapa yang menjadi pendampingnya bila nanti terpilih menjadi cagub yang diusung oleh partai Demokrat, Dede mengaku ada beberapa nama yang telah dikantongi.
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Bayar Retribusi Parkir Mall Botani Mencekik Leher Sejak ada keputusan dari Pemerintah pusat tentang retribusi parkir, banyak dikeluhkan penguna kendaraan. Kenaikan ini, terjadi di salah satu mall Botani Sequare Kota Bogor, yang menentukan biaya sampai mencekik leher kepada para pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kepada Yth, Pemerintah setempat, kalau bisa di kaji kembali terhadap mahalnya parkir itu......
087877213xxx
Larang Sekolah Jual LKS, Malah Bikin Banyak Tuh.... Larangan penjualan lembar kerja siswa (LKS) oleh Dinas Pendidikan ternyata tak dihiraukan sejumlah sekolah, di Kabupaten Sukabumi. Bahkan sampai saat ini, disinyalir masih banyak yang melanggar peraturan tersebut, dengan menjual LKS kepada peserta anak didiknya hingga berkisar Rp 64.000. Tolong ditindak kepada Dinas Pendidikan, kepada sekolah yang menjual buku LKS tersebut......
085711244xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
UU Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen Pertanahan (23) Untuk itu diperlukan penajaman batas wilayah kerja penanganan sengketa informasi pertanahan, karena sengketa hak milik atas tanah bukanlah wilayah kerja Komisi Informasi sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP. Kebanyakan pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi terkait dengan tanah berfokus atas tidak terpenuhinya permohonan informasi mereka kepada kantor pertanahan setempat mengenai perubahan status kepemilikan atas tanah. Umumnya ada dua argumen penolakan: (i) pemohon bukanlah pihak yang memiliki hak secara yuridis; (ii) pemberian informasi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri, dan pemohon tidak termasuk sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengakses informasi tersebut. Perkembangan nilai ekonomis tanah dari waktu ke waktu telah menyebabkan sengketa pertanahan yang dalam kurun waktu tertentu bersifat laten menjadi ‘mani
Bersambung...
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. 0251 - 8653016 653016
Edisi 125 - Tahun 1 - Selasa, 7 Agustus 2012
Rp. 2.000
KPK Didesak Periksa Disdik Kabupaten Bogor
8 | Infotainment
Titi DJ MESKI TANPA SUAMI, TETAP NIKMATI PUASA Indeks 7 | Pemkab Cianjur Tunggak Bayar Listrik CIANJUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menunggak pembayaran listrik bulan Juli 2012 sebesar Rp 345.912.832. Penyebabnya, dana pembayaran rutin pada tahun ini tidak teralokasikan lantaran biayanya di luar perkiraan dari tahun 2011 lalu. Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Setda Pemkab Cianjur, Hendra Wira, tak menampik adanya tunggakan listrik alokasi bulan Juli 2012. Menurut Hendra, penyebab belum terbayarkannya pembayaran listrik bulan Juli, karena alokasi dananya habis terpakai pembayaran bulan sebelumnya.
11 | BI Minta Masyarakat Waspadai Uang Palsu Jelang Lebaran BOGOR - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan sejak Januari hingga Juni 2012, temuan uang palsu mencapai 41.080 lembar. Adapun daerah yang penyebaran uang palsunya terbanyak yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) sebanyak 11.758 lembar. Baru kemudian diikuti Jawa Barat 9.879 lembar, Jawa Timur 8.815 lembar, Jawa Tengah 5.452 lembar, dan Lampung 1.759 lembar.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
“KPK harus segera mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Disdik. Selama ini, aparat hukum di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar sudah mendapatkan banyak informasi tentang beragam kasus korupsi di Disdik, namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut penanganan” KAB.BOGOR (LJ) - Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kabupaten Bogor dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum di tingkat pusat untuk segera menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Cibinong selama ini dinilai tidak mampu untuk menguak
berbagai dugaan kasus korupsi di lingkungan Disdik, terutama yang sudah ada di depan mata, seperti kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). “KPK harus segera mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Disdik. Selama ini, aparat hukum di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar sudah mendapatkan banyak
Jangan Takut Bicara !
Bersambung ke hal 11
Ada 13 oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dari SDN diwilayah unit pelaksana tehknis kurikulum, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, telah kongkalikong dengan pengusaha alat peraga sekolah. Selai itu, sejumlah kepsek tersebut, telah join dengan pengusaha tersebut untuk meraup keuntungan jika dana bantuan provinsi telah turun, dan akan melakukan bagi hasil. Maka dari itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Bogor dapat menindak tegas kepada sejumlah oknum kepsek tersebut.......
Kejari Cibinong Bidik Pengusaha Redam Konlik Internal, Musda Peminjam Perusahaan Pemenang Proyek Demokrat Jabar Setelah Lebaran KAB.BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong hingga kini masih kesulitan untuk memeriksa Direktur Utama PT Darmo Sipon, CP, serta seorang pengusaha berinisial AR yang memenangkan kontrak kerja proyek Jalan Kedunghalang-Sukahati senilai Rp 10,3 miliyar, AR. Meski sudah tiga kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada CP, namun penyidik Kejari Cibinong belum mendapat jawaban apapun dari CP. Demikian juga kepada AR, Kejari Cibinong masih belum berhasil menghadirkannya
dalam pemeriksaan. Kasus korupsi ini kian menarik, sebab belakangan ini terungkap adanya kejanggalan terkait proyek jalan itu, dimana PT Darmo yang berkedudukan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hanyalah dijadikan sebagai bendera pinjaman oleh pengusaha berinisial AR. Terjadinya kasus dalam pengerjaan proyek tersebut, justru terjadi lantaran proyek PT Darmo di dikerjakan oleh pengusaha lain, bukannya oleh PT.Darmo sendiri. Keterangan sejumlah saksi pun menyebutkan bahwa AR
merupakan aktor intelektual dalam kasus korupsi tersebut. Kasi Intel Kejari Cibinong, Bayu Adhinugroho mengakui, memang banyak saksi atau keterangan yang diperoleh mengaitkan kasus proyek peningkatan jalan Sukahati-Kedunghalang dengan AR. “Namun secara hukum kita harusnya buktikan itu, jika kuat mengarah ke dia tentu akan dilakukan penindakan,” jelasnya saat dihubungi LINGKAR JABAR melalui telepon selulernya, kemarin malam.
Bersambung ke hal 11
CIMAHI (LJ) - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang terkatung-katung selama berbulan-bulan dipastikan tak akan berlangsung lama. Musda yang akan memilih ketua DPD yang baru bakal dilaksanakan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan Musda Demokrat setelah Lebaran ini, dimaksudkan untuk mempercepat konsolidasi dalam menghadapi agenda Pemilihan Gubernur (Pil-
gub) Jabar 2013 nanti dan sekaligus meredam potensi konflik internal menyusul penundaan Musda beberapa kali. Kepada wartawan usai bertandang ke Kota Cimahi, kemarin, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memastikan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jabar digelar secepatnya. Namun Anas tak mau berkomentar soal adanya potensi konflik dalam ajang Musda nanti.
Bersambung ke hal 11
Pemprov Dorong Pemkab/Pemkot se-Jabar Mencapai Opini WTP BANDUNG (LJ) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memastikan akan memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se-Jabar untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Untuk itu, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Bentuk bantuannya, Pem-
prov Jabar lakukan supervisi. Kalau pendampingan, kami serahkan ke BPKP karena mungkin lebih enak bersama mereka. Kalau diperlukan, Pemprov dan BPKP Jabar akan turun ke kabupaten/kota,” ungkap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai melakukan audiensi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Abi Rusman Tjokronolo di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Senin (6/8).
Bersambung ke hal 11
Tolong Ditindak Kepsek SDN Cariu Yang Nakal
085711652xxx
Pengelola Sampah Harus Miliki Izin Dong.... Besarnya volume sampah yang dihasilkan warga Kota Bekasi setiap harinya dianggap berkah bagi segelintir oknum. Apalagi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah overload. Kondisi itu mengakibatkan munculnya pengelola sampah dari swasta yang tidak memiliki izin dan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan. Kami minta Pemerintah setempat, harus berpikir extra keras, demi masyarakat Bekasi......
087877231xxx
Tolong Pangkas Pohon Mengganggu Jalan Raya Dinas Pertamanan Cirebon, mohon di Jalan Raya ada pohon agar dipangkas, karena ranting-rantingnya sangat menganggu bagi pengguna jalan raya, khususnya kendaraan. Jangan dibiarkan kurang terawat, karena sangat menganggu. Alangkah baiknya pohonan tersebut, dirawat yang baik biar enak dilihat dan bikin hijau kota. Mohon ditindaklanjuti......
081345451xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanah Air
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain : * Harga tanah yang meningkat dengan cepat. * Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya. * Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud ..
Bersambung ke hal 11
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: aksi/Iklan: Telp./Fax. Fax. 0251 - 8653016
Edisi 126 - Tahun 1 - Rabu, 8 Agustus 2012
Rp. 2.000
Izin Pertambangan Bermasalah Ditertibkan
8 | Infotainment
Ria KDI
TETAP SIBUK WALAU BERPUASA
Indeks
5 | Bank Mandiri, Posisi ke-7 Terpopuler di Dunia BOGOR - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), salah satu bank plat merah terbesar di tanah air mendapatkan penghargaan prestisius dari sebuah majalah perbankan dunia, Bankers Magazine. Dalam pengumumannya baru-baru ini, Bank Mandiri menduduki peringkat ketujuh di jajaran 1.000 bank terpopuler di dunia. Bank Mandiri merupakan satu-satunya bank asal Indonesia di 10 besar dunia. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini menjelaskan, perseroan memperoleh peringkat ketujuh dari 1.000 bank di dunia oleh The Bankers Magazine.
9 | Dewan Pertanyakan Banprov Rp 600 Juta KOTA CIREBON (LJ) – Anggota DPRD Kota Cirebon pertanyakan anggaran perbaikan gedung kesenian sebesar Rp 600 juta yang diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Pasalnya, meski sudah digelontorkan anggaran ratusan juta untuk merenovasi, namun kondisi gedung kesenian yang terkenal dengan sebutan Nyimas Rarasantang itu hingga saat ini belum juga ada perbaikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
“Contohnya izin usaha pertambangan, yang ini berada di tangan bupati/wali kota. Banyak sekali izin-izin yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratusan. Kita terus benahi, dan ini tidak bagus karena menghambat investasi, merusak segalanya. Kadang-kadang ganti bupati, ganti izin. Ini bom waktu semuanya,” BOGOR (LJ) - Banyaknya Bupati dan Walikota yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) membuat geram Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, hingga kini tercatat ada 10 ribu-an usaha pertambangan yang bermasalah dari berbagai aspek. Karenanya, Presiden SBY menegaskan pemerintah pusat akan segera menertibkan prosedur dan tata cara pemberian izin
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor Dituding Bobrok KAB.BOGOR - Kebobrokan jajaran pimpinan dan staf pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor, selaku penyelenggara lelang tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, akhir-akhir ini menjadi sorotan kalangan masyarakat luas. Hal ini menyusul munculnya keluhan dari sejumlah pengusaha rekanan Pemkab yang mengaku acapkali mendapati ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses lelang tender proyek. Sejumlah pengusaha bahkan, sering dimintai uang peli-
cin untuk memuluskan upaya mendapatkan proyek. Selain itu, ada pengusaha yang menginformasikan bahwa gugus tugas proyek (GTP) ULP yang melakukan rapat-rapat di luar kantor, semisal di hotel dan restoran, bahkan belum lama ini salah satu GTP melangsungkan rapat membahas soal lelang beberapa proyek bernilai miliaran Rupiah di lapangan golf. Selain menggelar rapat di luar kantor, sejumlah staf ULP juga disebut-sebut memaksa para pengusaha yang hendak mengikuti lelang tender untuk menyetorkan
sejumlah uang dengan dalih untuk jasa pengamanan ke aparat penegak hukum. Tindakan staf ULP ini pun tak pelak menimbulkan keresahan, terlebih lagi mereka berani bermain api walau Bupati Bogor Rachmat Yasin telah menginstruksikan kepada seluruh unit kerja Pemkab Bogor agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. YS, seorang pengusaha muda yang menjadi rekanan di bidang pengadaan dan kon
Bersambung ke hal 11
pertambangan guna menghindari terjadinya permasalahan di lokasi pertambangan yang telah diberikan izin. Dalam keterangan persnya usai rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Selasa (7/8), Kepala Negara mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang
Bersambung ke hal 11
Klub eks Anggota Persib Tuntut Pengembalian Saham di PT. PBB BANDUNG (LJ) - Sebanyak 36 klub eks anggota Persib Bandung membentuk PT Persib 1933 dengan tujuan utama mengembalikan saham milik 36 klub eks anggota Persib yang selama ini dimiliki para komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), selaku pengelola Persib saat ini. Setelah tertunda satu tahun, PT Persib 1933 akhirnya dilaunching di Sekretariat PSSI Kota Bandung, Selasa (7/8), walau secara hukum belum disahkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM. “PT Persib 1933 ini dibentuk untuk meluruskan Persib khususnya dari struktur kepemilikan saham,” ujar inisiatior PT Persib 1933, Dudi Sutendi kepada wartawan. Dijelaskannya, saat pembentukan PT PBB pada 2009, Walikota sekaligus Ketua PSSI Kota Bandung Dada Rosada menitipkan saham 36 klub eks anggota Persib kepada lima komisaris PT PBB yaitu Kuswara S Taryono, Umuh Muhtar, Zainuri
Bersambung ke hal 11
Sekda Kota Bandung Mangkir Beri Kesaksian Kasus Bansos BANDUNG (LJ) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi, mangkir untuk memberikan kesaksiannya di persidangan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Pemkot Bandung. Edi yang saat ini disebutsebut akan maju ke Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandung 2013 ini, hanya mengirimkan surat ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) perihal alasannya mangkir dari agenda persidangan. Tak cuma itu, dalam suratnya, Edi juga meminta agar Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) dirinya oleh penyidik Kejati Jabar dibacakan oleh JPU dalam persidangan Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (7/8), tim JPU dikoordinir Jaksa Emmanuel, telah menyampaikan isi surat dari Edi Siswadi kepada majelis hakim dan kemudian dibacakan usai persidangan. Surat tersebut sudah diterima Jaksa pada Senin (6/8) lalu. Dalam surat tersebut, Edi tidak
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Bekas Galian di Jalan Suryakencana Bogor Makan Korban Bekas Galian PDAM Tirta Pakuan Bogor, di sepanjang Jalan Suryakencana, mulai dari Pasar Bogor sampai Perempatan Gang Aut, tidak rapih menutup bekas galian lobang yang ada di tengah-tengah jalan. Belum lama ini, ada pengguna sepeda motor yang jatuh karena menghindari bekas lobang galian tersebut. Dimohon kepada pihak terkait, agar bertanggung jawab, supaya merapihkan kembali bekas galian tersebut.......
085688807xxx
Tindak Tegas Oknum Guru Penjual LKS di Cirebon Saya sebagai orang tua murid salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Cirebon, sangat keberatan jika kami diwajibkan untuk membeli buku Lks. Untuk biaya sekolah saja, saya harus banting tulang dalam membiayai anak kami. Sekarang ditambah lagi dengan diwajibkannya membeli buku LKS. Tolong kepada Dinas Pendidikan Cirebon, agar menindak tegas oknum guru yang menjadikan LKS ini lahan bisnis bagi mereka........ 087774546xxx
Tertibkan Warung Makan di Kabupaten Bandung Di bulan ramadhan ini, saya sangat risih melihat warung makan yang ada di Kabupaten Bandung, banyak yang buka di siang hari. Bagi saya yang sedang melaksanakan ibadah puasa pun jadi terganggu. Satpol PP pun sepertinya tidak tegas dalam menertibkan warung-warung makan tersebut. Bagi pihak terkait tolong dong ditertibkan kembali. Trima Kasih........ 081287789xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanah Air (2) A. So Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut.
Bersambung ....
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. 0251 - 8653016
Edisi 127 - Tahun 1 - Kamis, 9 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Infotainment
Revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Cegah Korupsi
Deswita Maharani MENIKMATI IBADAH PUASA BERSAMA SANG SUAMI
Indeks
5 | Jasa Marga Kuasai 21 Persen Saham Pengelola Tol Cinere-Jagorawi DEPOK - Operator jalan tol berstatus Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga Tbk (Persero), berhasil menguasai 21,24 persen saham di ruas tol Cinere-Jagorawi. Operator terbesar di tanah air ini mengambil saham dari pemilik saham lama, yakni PT Waskita Karya dan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ). “Pemegang konsesi ruas tol Cinere-Jagorawi adalah PT Trans Lingkar Kita Jaya,” ujar Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah di Jakarta, Rabu (8/8).
7 | Pemkab Cianjur Tidak Memberikan THR Kepada PNS CIANJUR (LJ) - Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh memastikan tidak akan memberikan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1433 Hijriah kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Ketegasan ini lantaran tidak ada alokasi dana untuk pemberian THR. “Tidak ada alokasi THR buat PNS dari Pemkab Cianjur. Kalau hal ini dilanjutkan tentu bisa jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Tjetjep kepada Rabu (8/8/).
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
“LKPP akan terus berusaha menciptakan inovasi baru demi terwujudnya kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa,” BOGOR (LJ) - Upaya pencegahan korupsi di sektor Jasa Barang dan Pengadaan yang selama ini marak terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah memaksa Pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PB/JP). Revisi itupun dituangkan dalam Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 yang disahkan oleh Presiden pada akhir pekan lalu.
Selain pencegahan korupsi, dalam Perpres baru itu mencakup berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap PB/JP dan penyerapan anggaran negara. Dalam keterangan persnya, kemarin, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raliardjo, menjelaskan perubahan
Bersambung ke hal 11
Saksi Kunci Kasus Simulator SIM Pencairan Dana TPP Garut Korlantas Polri “Disekolahkan” Dituding Melanggar Hukum BOGOR (LJ) - Misteri keberadaan Tiwi, mantan sekretaris pribadi Irjen Djoko Susilo yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus korupsi Simulator SIM Korlantas Polri, perlahan mulai terkuak. Dari informasi yang diperoleh, Tiwi yang sebelumnya dikabarkan sengaja dihilangkan oleh pihak tertentu, ternyata sedang menjalani pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) yang menginduk ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Sukabumi, Jawa Barat. “Setahu saya dia (Tiwi, Red) sedang
sekolah, jadi bukan hilang,” ujar Kepala Bidang Pelaksana Pendidikan Masyarakat Lemdiklat Polri, Kombes Kilat Purwoyudo, kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, Tiwi sedang mengikuti Setukpa yang harus ditempuh selama tujuh bulan dan jika lulus akan berpangkat Inspektur Dua (Ipda). Mengapa mendadak sekolah? Kombes Kilat membantahnya. “Tidak mungkin mendadak, proses pendidikan itu ada seleksi, jadi memang sudah waktunya dia sekolah,” katanya seraya menegaskan dirinya tak tahu apakah
Tiwi sudah diperiksa penyidik Bareskrim atau belum. “Kalau soal kasusnya saya tidak tahu. Silakan rekanrekan wartawan meminta konfirmasi ke Bareskrim,” tutupnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tiwi bernama panjang Pratiwi, setelah menjadi sekretaris pribadi Irjen Djoko, Tiwi sempat menjadi sekretaris pribadi Kepala Korlantas sekarang Irjen Pudji Hartanto sebelum mengikuti Setukpa. Sayangnya, sejuml a h t e m a n - t e m a n
Bersambung ke hal 11
GARUT (LJ) - Menyusul pencairan dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada awal Agustus lalu, elemen masyarakat menuding Pemkab Garut telah melakukan pelanggaran peraturan. Kendati pencairan dana TPP tersebut disambut gembira para pegawai, terlebih menjelang Idul Fitri yang tinggal sepekan lagi. Pelanggaran terindikasi karena pencairan TPP dilakukan, meski APBD Garut 2012
Perubahan baru ditetapkan pada Rabu (8/8). Artinya, pencairan TPP dilakukan mendahului penetapan Perubahan APBD Garut 2012. Aktivis Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Slamet, kepada wartawan mengatakan, untuk pencairan dana atas berbagai kegiatan mestinya dilakukan setelah APBD Garut 2012 Perubahan mendapatkan evaluasi dan koreksi dari Gubernur Jawa Barat, selambatnya 15 hari pasca penetapan DPRD
Bersambung ke hal 11
Pertahankan Kedudukan, Walikota Bekasi Gandeng Politisi PKS BEKASI (LJ) Untuk mempertahankan kekuasaannya yang baru diraih beberapa bulan lalu, Walikota Bekasi Rahmat Efendi menggandeng politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Saikhu sebagai calon wakil walikota periode 2013-2018. Rabu (8/8), Rahmat didampingi Saikhu mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk mengembalikan formulir sekaligus secara resmi mendaftar sebagai pasangan peserta pemilukada Kota Bekasi yang akan digelar pada 12
Desember mendatang. Diiringi oleh ratusan pendukung dari Partai Golkar, PKS, PKB dan Hanura, kedua elite politik ini melangkah ke gedung KPU setempat yang sudah disemarakan bendera keempat partai pendukung. “Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan PKB,” jelas Humas DPD PKS Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata. Menurut dia, koalisi ini dibangun atas dasar kesadaran akan
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Lampu Merah Empang Semrawut Tolong kepada pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas kota Bogor agar mengatur lalu lintas di simpang lampu merah empang,karena setiap pagi dan sore hari selalu macet tetapi tidak ada petugas lalu lintas yang mengaturnya.terima kasih
081245672xxx
PERSIB Bagaikan Macan Ompong Mana nih taringnya PERSIB Bandung,sudah lama kami Bobotoh PERSIB tidak merasakan eforia kemenangan tim kesayangan kami, ayo bangkit dari keterpurukan jangan takut dengan lawan-lawan kalian.jangan seperti Macan Ompong.
085698722xxx
Berantas Miras dan PSK di Kab. Cirebon Saya warga kabupaten Cirebon sangat prihatin dengan maraknya peredaran minuman keras dan PSK di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon,saya menghimbau kepada pihak kepolisian agar memberantas habis sampai ke akarakarnya penyakit masyarakat di Kabupaten Cirebon.
087871118xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanah Air (3) Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat letak tanah yang disengketakan. Bilamana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14-1-1992 No 110-150 perihal Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 tahun 1984. Dengan dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 1984, maka diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu ...
Bersambung ke hal 11
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Re Redaksi/Iklan: Telp Telp./Fax. 0251 - 8653016
Edisi 128 - Tahun 1 - Jum’at, 10 Agustus 2012
Rp. 2.000 8 | Infotainment
Maudy Ayunda KULIAH KE KUL AMERIKA SERIKAT AM SAMBIL S SAM AM JALANI KARIER KAR Indeks
3 | Pemkot Depok Gugat Pengelola Saladin Tower & Giant DEPOK (LJ) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bakal menggugat pengusaha Saladin Tower Square dan Giant Tole Iskandar ke Pengadilan Negeri (PN). Gugatan itu muncul, karena kedua bangunan diperusahaan itu diduga telah melanggar aturan dan merusak lingkungan sekitar. “Lihat saja dilokasi kedua perusahaan itu, baik mal maupun swalayannya. Untuk RTH (ruang Terbuka HIjau) sama sekali tak ada,” ungkap Idris Abdul Somad, Wakil Walikota Depok, kepada LINGKAR JABAR, kemarin.
9 | Pengusaha dan Pejabat Dinas Bina Marga Menjadi Tersangka CIREBON (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Bina Marga, saat pelaksanaan proyek pembangunan drainase dan gorong-gorong di Jalan Pemuda Kota Cirebon sekitar Rp 6,9 miliar. Ketiga tersangka itu, yakni HSH - selaku kontraktor proyek, Sun-Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan WS-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
Kejaksaan Kaji Tudingan Korupsi 100 Miliar di Dinkes
“Kami memang telah menerima laporan dari LSM Monitoring Community. Saat ini laporan tersebut masih dalam kajian. Karena setiap laporan yang masuk belum tentu benar, jadi laporan itu akan ditelaah dulu,” BANDUNG (LJ) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menyatakan akan mengkaji serius laporan tentang dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung senilai Rp 100 miliar lebih yang dilaporkan oleh LSM Monitoring Community (MC) Jawa Barat, Kamis (9/8). Jika memang ditemukan ada dugaan korupsi dan ada bukti awal yang ditemukan, maka Kejati memastikan akan melanjutkan ke tahap penyelidikan.
Dugaan Korupsi Proyek Taman Pemkab Bogor Harus Diusut KAB.BOGOR (LJ) - Dugaan korupsi dibalik proyek revitalisasi Taman Kota di komplek perkantoran Pemkab Bogor, Kelurahan Tengah, CibinongKabupaten Bogor terus menjadi sorotan masyarakat. Kondisi taman bernilai Rp 2,3 miliar tersebut sempat terbelengkalai selama 8 bulan lebih. Parahnya lagi, anggaran sebesar Rp 2,3 miliar bukan menghasilkan taman yang indah, malah membuat taman tersebut amburadul tak karuan. Beberapa bangunan yang diperuntukan sebagai fasilitas penunjang taman, terlihat
retak-retak karena tak terurus selama berbulan-bulan. Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Freddy PH Pasaribu menilai ada kejanggalan dibalik proyek yang dijuluki “taman hantu” tersebut. Pasalnya, hanya untuk membangun sebuah taman kota harus menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 2,3 miliar. “Padahal jika memang serius ingin membangun taman kota yang indah, anggaran sebesar itu sangatlah mewah. Ini aneh, dengan biaya diatas 2 miliar hasilnya hanya sebuah taman hantu, bangunan
pelengkap taman kini juga sudah rusak,” kata Freddy kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Freddy pun mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkab Bogor, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang tidak transparan terkait dengan proyek taman hantu tersebut. Hal itu, tambahnya, merupakan sinyalemen adanya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek yang berlokasi di areal komplek perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong itu.
Bersambung ke hal 11
Kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Atang Bawono mengatakan, pihaknya akan lebih dulu meneliti berkas laporan yang diserahkan elemen masyarakat. “Kami memang telah menerima laporan dari LSM Monitoring Community. Saat ini laporan tersebut masih dalam kajian. Karena setiap
Jangan Takut Bicara !
Bersambung ke hal 11
Belum lama ini saya membeli sebuah motor merk Kawasaki second (bekas) di sebuah show room motor di kawasan Tajur. Sebelum dipakai, saya menitipkan motor yang akan dibeli agar diperbaiki dulu oleh pengelola showroom. Namun sudah hampir dua minggu, motor yang saya pesan belum juga selesai diperbaiki. Alasannya, macam-macam. Terakhir, kemarin, saya cek kembali ke bengkel resmi kawasaki yang berada di Tajur, Kota Bogor. Namun, motor yang hampir 2 minggu itu di bengkel belum juga selesai, dengan alasan tidak ada barang dan masih mencari ketempat-tempat yang ada. Sangat aneh bagi saya dengan bengkel resmi Kawasaki itu, yang tidak menyediakan peralatan barang yang lengkap. Bahkan ada yang sengaja membiarkan motor konsumen sampai berlarut-larut di dalam bengkel tersebut. Saya berharap anda berhati-hati dalam membeli motor bekas. Karena teman saya pernah mengalami hal serupa. Belum apa-apa motornya sudah rusak. Saran saya jika mau membeli motor bekas, agar hati-hati. Belilah dari orangnya langsung dan orang tersebut bisa dipercayai. Jangan sampai anda diperdaya. Semoga bermanfaat....... 087770075xxx
Cegah Penyusupan Kepentingan, KPK Pelototi APBD Jabar BANDUNG (LJ) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan memantau setiap rapat antara anggota Badan Anggaran DPRD dengan pejabat Pemprov Jabar yang berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar. Para petugas KPK ini bertugas menjalankan fungsi kontrol dan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan adanya tindak pidana korupsi serta mengawal pembahasan APBD Jabar
2013 berlangsung transparan. Petugas KPK itu adalah staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditugaskan KPK secara khusus. Mereka akan bekerja selama 20 hari terhitung sejak 23 Juli lalu. Targetnya, mencegah terjadinya penyusupan kepentingan pihak tertentu di dalam APBD yang merupakan uang rakyat. Terlebih, menjelang pelaksanaan Pemilihan Gube r nur p a d a awa l 2013
Bersambung ke hal 11
Pemprov Jabar Kebut Pembebasan Lahan Bandara Kertajati BANDUNG (LJ) - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka-Jawa Barat, terus berlanjut. Dan sampai saat ini, pembebasan lahan bandara yang diproyeksikan menjadi bandara terbesar di pulau Jawa ini telah mencapai 650 hektare dari yang direncanakan seluas 900 hektar. Untuk mempercepat pembangunan BIJB, Pemprov Jabar pun mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. “Luas lahan yang sudah dibebaskan hingga saat ini mencapai 650 hektare dengan dana Rp400
miliar,” ujar Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (9/8). Mantan aktor laga di dekade 90-an ini, menjelaskan lahan tersebut sudah cukup untuk membangunan sebuah bandara bertaraf internasional dan termegah, jika dibandingkan Bandara Adisupito Yogyakarta yang hanya seluas 600 hektare. Untuk itu, pihaknya meminta bantuan dan peran aktif pemerintah pusat agar pembangunan Kertajati
Bersambung ke hal 11
Pengalaman Pahit Membeli Motor Kawasaki Bekas
Kemarau Tiba, Petani Kurang Disentuh Pemerintah Tuh... Musim kemarau yang melanda dibeberapa daerah belakangan ini, membuat para petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon menjadi menjerit. Sebab, kondisi irigasi yang menjadi aliran utama kearea sawah mereka sudah mengering, sehingga petani tak bisa memproduksi tanaman padinya lebih dari dua musim pertahun. Kepada Yth, Bapak Bupati, dapat diperhatikan nasib para petani........ 085611337xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanah Air (4) Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999. Dalam praktik selama ini terdapat perorangan/ badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. B. Melalui Badan Peradilan Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan.
Bersambung .....
HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. 0251 - 8653016
Edisi 129 - Tahun 1 - Senin, 13 Agustus 2012
Rp. 2.000 12 | KHUSUS
HU Lingkar Jabar dan Bogor Beauty Skin Center Berbagi Kebahagiaan
Presiden Izinkan Penegak Hukum Periksa Ribuan Pejabat Korup “Dari 1.600 izin tersebut, Presiden mengeluarkan sebanyak 175 izin, Mendagri sebanyak 431 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Provinsi, Gubernur atas nama Mendagri sebanyak 994 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota,”
RATUSAN ANAK YATIM DAN KAUM DUAFHA BUKA BERSAMA DAN TERIMA SANTUNAN
Indeks
7 | Balon Anggota Legislatif Wajib Setor ke DPC Partai Demokrat CIANJUR - Penjaringan bakal calon (Balon) anggota Legislatif yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cianjur mewajibkan pendaftar menyetorkan dana dengan besaran variatif antara Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Penarikan biaya balon ini, sempat menjadi pertentangan di internal partai, mereka menilai, hal ini sangat memalukan, apalagi ketua partai Demokrat Cianjur adalah seorang bupati dan Sekjen partainya adalah ketua dewan.
10 | Kemenkes Ingatkan Bahaya Kesehatan Saat Arus Mudik Lebaran BOGOR - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau para pemudik untuk melakukan persiapan matang dan antisipasi terhadap risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan, kecelakaan dan kematian. Kepada seluruh pemudik, Kemenkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima. Selain itu, persiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar @lingkarjabar
BOGOR (LJ) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardja Pamekas dan sejumlah pihak, tidak berbuat banyak untuk pemberantasan korupsi. Namun hal itu disangkal oleh Istana Kepresidenan RI melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang menegaskan bahwa Presiden SBY telah mengeluarkan 1.600 izin (memeriksa sebanyak 3.159 orang).
Puncak Rusak, Bupati Bogor Jangan Berpangku Tangan BOGOR (LJ) - Kerusakan kawasan hutan lindung di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, yang selama ini kerap disorot banyak pihak, kembali menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak, termasuk lembaga Forest Watch Indonesia (FWI), menyebutkan penyebab kerusakan kawasan hutan lindung di kawasan wisata ini lebih disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan konservasi. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor cenderung tak berbuat apapun untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Puncak.
Dari data yang dirilis Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, sejak 1972 hingga 2008 sudah 30,36 persen wilayah vegetasi hutan di kawasan Puncak hilang. Dari sebanyak 5.000 vila dan bangunan di Puncak, 1.500 vila tidak memiliki IMB dan 251 vila melanggar aturan zona peruntukan. “Hasil kajian dan olah data yang dimiliki P4W IPB prosentase kerusakan sudah di luar ambang batas. Perlu segera dilakukan langkah-langkah kongret untuk mengatasi masalah ini,” papar Koordinator For-
est Wacth Indonesia (FWI) Markus Ratriyono kepada wartawan, Minggu (12/8). FWI pun mengecam kebijakan Pemkab Bogor yang dinilai tidak berpihak untuk menjaga hutan di kawasan Puncak. Lemahnya pengawasan menyebabkan kerusakan kawasan lindung di Puncak yang banyak berubah menjadi pemukiman mewah dan hotel-hotel berbintang. Tak cuma itu, Pemkab Bogor pun tidak memiliki political will yang kuat untuk melestarikan lingkungan di Pun
Izin yang dikeluarkan Presiden itu berdasarkan permintaan Polri dan Kejaksaan untuk diperiksa penyidik dalam kasus pidana yang melibatkan Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur / Bupati / Walikota, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Dari 1.600 izin tersebut, Presiden mengeluarkan sebanyak
Bersambung ke hal 11
Tuntut Mundur Rektor, BEM UI Duduki Rektorat DEPOK (LJ) - Konflik di kampus Universitas Indonesia (UI) belum berakhir meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan Pejabat Sementara (Pjs) sebagai pengganti Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seUniversitas Indonesia pun menduduki gedung rektorat UI dengan tekad menurunkan Rektor UI Gumilar R Somantri yang masa jabatannya habis pada 14 Agustus
Bersambung ke hal 11
nanti. Massa BEM UI menginginkan Gumilar bukan turun karena habis masa jabatan, tetapi dimundurkan karena tidak dipercaya lagi. Upaya penurunan Rektor UI sebelum masa jabatan berakhir dapat jadi modal supaya publik tidak mempercayai Gumilar yang kemungkinan ikut mencalonkan diri kembali jadi Rektor UI Periode 2012-2017. Karenanya, massa BEM UI bertekad untuk bertahan unjuk rasa di kampus UI
Bersambung ke hal 11
Dede Yusuf : Jawa Barat, Tulang Punggung Perekonomian Nasional BANDUNG (LJ)– Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Dede Yusuf Effendi mengajak kalangan dunia usaha, khususnya mereka yang tergabung di Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat untuk, bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov), melakukan penguatan terhadap pembangunan ekonomi Jawa Barat. Tujuannya sangat strategis, yakni menjadikan Jawa Barat sebagai tulang punggung perekonomian nasional. “Dengan kepemilikan atas beraneka resource
dan infrastruktur, lalu perputaran uang yang mencapai ratusan triliun per tahun, serta pasar yang sangat besar dengan 45 juta penduduk, Jawa Barat adalah tulang punggung (backbone) perekonomian nasional. Ini sasaran kita bersama, tak bisa jalan sendiri-sendiri,” papar Wagub Dede Yusuf dalam keterangan persnya yang diterima sejumlah media massa, akhir pekan kemarin. Wagub mengatakan, potensi ekonomi Jawa Barat yang amat dahsyat ini belum tergarap dengan baik. Salah satu pemicunya adalah tidak
adanya bangunan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah dan pengusaha tidak hanya perlu menjalin komunikasi, tetapi juga saling memberikan masukan dan kritik. “Jawa Barat perlu semacam komite ekonomi, tempat pemerintah dan dunia usaha merancang dan memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama,” ujarnya.
Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Prihatin Terhadap Proyek Taman Pemkab Bogor Saya merasa miris sat membaca berita di koran ini pada Jumat (10/8) tentang proyek taman hantu di komplek Pemkab Bogor yang menelan uang rakyat Rp 2 miliar lebih namun hasilnya hanya taman yang terbengkalai. Masya Allah, kok bisa ya Pemkab Bogor menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk membuat taman yang megah (walau hasilnya sangat buruk). Padahal, dengan uang sebanyak itu, Pemkab Bogor bisa menyantuni kaum duafha atau memanfaatkan uangnya buat modal usaha kecil dan menengah. Pak Bupati, anda harus berpikir maju, jangan berpikir seperti kebanyakan birokrat yang memang berwatak korup. Semoga Pak Bupati Bogor bisa mendengar suara rakyat!!
Tolong Perhatikan Lampu Penerangan Jalan
0877700754XX
Kami masyarakat dan para pengguna jalan H Edi Sukma, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, meminta kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) agar memperhatikan Jalan dan memasang garis pembatas demi penerangan juga keselamatan penguna jalan yang melintas. Kami berharap, permohonan warga dapat di tanggapi dengan secepatnya...... 087871226xxx
Jalan Rusak Pemkab Sukabumi Tutup Mata Pemerintah Kabupaten Sukabumi jangan menutup mata aja dong...terhadap kehadiran galian C di Kampung Cibuntu, Desa Kutajaya yang sejak beberapa pekan terakhir semakin marak diwilayah itu. Pengusaha galian C ini, diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan, karena beroperasi dikawasan resapan air dan selalu menggunakan kendaraan berat. Kami ingin Pemkab selalu tegas kalau perlu berikan sangsi yang berlaku....... 081377119xxx
Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanah Air (5) Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat. Sementara menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (status quo). Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, maka kepada Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang terkait
Bersambung .....