HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT Edisi 138 - Tahun 1 - Rabu, 05 September 2012
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. Tel 0251 -8663605
https://www.lingkarjabar.net
Rp. 2.000
Wakil Walikota Bandung Tak Dilibatkan Bahas Bansos
8 | Infotainment
Vicky Shu MENDAMBAKAN PASANGAN HIDUP, BUKAN SEKEDAR PACARAN
Indeks 4 | BPBD Kab. Bogor
Mobilisasi Tangki Air Bersih KAB.BOGOR (LJ) - Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, menjadi perhaƟan serius pemerintah daerah setempat.Sebanyak 14 mobil tanki air bersih, masing-masing berisi 5000 liter air bersih, mulai disuplai kesejumlah ƟƟk rawan. “Suplai air bersih ini, jelas tak mencukupi untuk menutupi krisis air bersih, tapi seƟdaknya kami telah berbuat untuk mengurangi satu permasalahan,” tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.
9 | Ribuan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen KAB CIREBON (LJ) – Seluas 2000 hektar lebih lahan sawah yang berada di lima kecamatan terancam gagal panen akibat menyusutnya Waduk Setupatok, di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Pasalnya, keberadaan waduk yang menjadi sumber utama para petani mendapatkan pasokan air kondisinya sudah mulai mengering. Dari jumlah tersebut, sekitar 70-80 hektar tanaman padi berusia 1,5 bulan di Kecamatan Mundu terpaksa dibiarkan maƟ.
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com
lingkarjabar
@lingkarjabar
“Saya tidak pernah diajak soal anggaran bansos. Tahu-tahu sudah setelah Perda APBD diketok. Prosesnya saya tidak tahu” BANDUNG (LJ) - Tidak seperti Walikota Dada Rosada yang mangkir dari panggilan untuk bersaksi di persidangan, Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) untuk hadir memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (4/9). Dalam keterangannya, Ayi menyampaikan hal yang cukup mengejutkan. Dia mengaku tak mengetahui proses penganggaran dana bansos tahun 2009-2010.
Jangan Takut Bicara ! Sertifikasi Guru Harus Adil
“Saya tidak pernah diajak soal anggaran bansos. Tahu-tahu sudah setelah Perda APBD diketok. Prosesnya saya tidak tahu,” ujar Ayi yang disambut wajah heran Majelis Hakim dan pengunjung sidang. Ketika ditanya berapa besarnya anggaran bansos pun Ayi mengaku tak tahu. Karena sebagai wakil walikota, tak ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos. Yang ia ketahui, satuan kerja yang berwenang mengelola dana bansos ada di bawah Asda III.
Kejari Cibinong Didesak Periksa Pejabat Pengawas Binamarga
Kami setuju dengn adanya serƟfikasi guru, tapi jangan ada yang diuntungkan dan dirugikan. Contohnya serƟfikasi lewat fortofolio dengan mudahnya mendapatkan tunjangan, seharusnya pelaksanaan UKG yang Ɵdak lululs diadakan ujian ulang kembali seperƟ yang di serƟfikasi lewat PLPG yang Ɵdak lulus UKA terakhir di PLG di uji ulang kembali. Jika pelaksanaannya seperƟ itu baru bisa di bilang adil........
085773811xxx
Hotel Transit Parung kembali di Buka Walau Sudah Disegel Sebagai warga kabupaten bogor saya merasa kecewa, karena Hotel esek-esek Transit Parung Kabupaten Bogor kembali dibuka. itu terlihat dari banyaknya kendaraan yang keluar masuk hotel dan selalu terlihat ramai di parkiran tempat mesum itu. Tolong kepada pihak terkait yang memberikan ijin dibukanya kembali hotel transit segera mencabut ijin usahanya jangan sampai warga sekitar marah dan melakukan Ɵndakan anarkis.......
087775451xxx Info Pertanahan: Oleh ARN Consultant
Mengenal program PRONA (2) 11.Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. 12.Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) 13.Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis 14.Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan laksanakan pemasangan tanda batasnya. 15.Pengukuran bidang - bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang. 16.Sidang Panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan 17.Pembuktian hak melalui PENGUMUMAN yang diumumkan selama 1 (satu) bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan 18.Pengesahan atas pengumuman 19.Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah 20.Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan.
Bersambung ke hal 11
Bersambung ke hal 11
KAB.BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pada akhir Juli lalu bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Pemda (Sukahati - Kedunghalang) senilai Rp 10,3 miliar dengan menetapkan AY, mantan Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi pada Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, sebagai tersangka. AY pun kemudian dijebloskan ke rumah tahanan Pondok Rajeg. Namun tindakan Kejari itu masih terus menuai kritik dan menjadi sorotan elemen masyarakat di daerah yang dipimpin Bupati Rachmat Yasin ini. Pasalnya, Kejari dinilai tebang pilih dalam menjalankan upaya penegakan hukum.
Sebab, Kejari cenderung hanya fokus pada AY, sementara pejabat DBMP lainnya yang lebih berperan dalam pengawasan atas hasil akhir pengerjaan proyek oleh pemborong (pengusaha rekanan) tidak disentuh samasekali. Selain itu, Kejari juga tidak berusaha mengembangkan kasus ini pada oknum pengusaha yang santer disebut menjadi pemenang tender proyek Jalan Raya Pemda dengan meminjam bendera (perusahaan) orang lain. Menurut Ketua LSM Lembaga Kajian Strategis, Rony Syahputra, semestinya dalam penanganan kasus korupsi ini pihak Kejari juga menyeret pejabat DBMP yang bertugas di bidang pengawasan. Pasalnya, untuk memastikan hasil pengerjaan proyek sudah
sesuai dengan bestek atau soft drowing (revisi bestek) atau tidak, merupakan tugas utama Bidang Pengawasan pada DBMP. “Dari penilaian bidang pengawasan itu maka kemudian dimunculkan rekomendasi kepada AY, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, apakah hasil proyek itu bisa dibayarkan atau tidak,” papar Rony kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Karenanya, Rony juga mendesak kepada Kejari untuk memeriksa pejabat dan staf di bidang pengawasan DBMP yang sebenarnya bertanggungjawab atas hasil akhir pengerjaan setiap proyek di lingkungan DBMP, apalagi bidang pengawasan juga bertanggungjawab dalam pembinaan para konsultan proyek. “Ini kan kelihatannya bidang pengawasan DBMP lempar batu sembunyi tangan, dan anehnya penyidik Kejari membiarkan mereka itu lolos begitu saja. Kalau memang mereka tidak terlibat, lantas selama ini apa saja kerja bidang pengawasan DBMP?” tegasnya.
Bersambung ke hal 11
Lima Paket Revitalisasi GOR Pajajaran Terbengkalai BOGOR (LJ) - Sedikitnya, lima paket revitalisasi sarana Gedung Olahraga (GOR) Pajajaran di Jalan Pemuda No.4 Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, yang terdiri dari proyek revitalisasi Kolam Renang, Gedung Serba Guna, Indoor, Gedung KNPI dan Gedung KONI, kini dalam kondisi terbengkalai. Proyek yang menelan dana sebesar Rp.9,9 miliar bersumber bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini ternyata ditinggal oleh para pekerjanya sejak 1 bulan lalu. Padahal, pengerjaan proyek itu belum
juga rampung. Diperoleh informasi, para pekerja atau buruh yang mengerjakan bangunan mogok kerja lantaran gaji atau upah mereka belum dibayar oleh pelaksana proyek, CV Mega Kencana. Tak pelak, muncul sinyalemen dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik itu dinilai sejumlah pihak rawan dikorupsi. Indikasinya kian menguat, lantaran proyek tersebut tidak dapat dirampungkan sesuai jadwal, yakni akhir Juli 2012.
Bersambung ke hal 11
Biaya PPOB Merugikan, PLN Dilaporkan ke Ombudsman BANDUNG (LJ) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) melaporkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Ombudsman terkait tarif pembayaran listrik via online atau Payment Point Online Bank (PPOB) yang dianggap cenderung merugikan masyarakat konsumen dan juga tidak memiliki dasar hukum sebagai landasannya. Laporan HLKI tersebut disertai puluhan bukti pembayaran rekening listrik. “Oleh karena itu, kami berharap, Ombudsman menindaklanjuti laporan ini. Karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujar Ketua HLKI Jabar-Banten
Firman Turmantara kepada wartawan, Selasa (4/9). Menurutnya, biaya PPOB yang telah berlaku sejak itu 2007 itu dinilai merugikan konsumen. Hal tersebut diperkuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyatakan, biaya PPOB adalah pungutan liar sesuai Surat Keputusan No 75/BPKN/5/2010 tertanggal 31 Mei 2010. Dia menjelaskan biaya PPOB tidak memiliki dasar hukum dan merugikan konsumen. Setiap pelanggan dikenai biaya antara Rp1.600 hingga Rp4.000 per pembayaran.
Bersambung ke hal 11
Elite PDIP Bungkam, Rudy Harsya Menantang CIMAHI (LJ) - Kabar rencana pencotan Rudy Harsa Tanaya dari jabatan Ketua DPD PDIP Jabar dan menggantinya dengan Mayjend TNI Purn TB Hasanuddin, kian memanaskan suhu politik di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Bahkan, sejumlah elite pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di Kabupaten dan Kota di Jabar sudah mulai gerah, terlebih pergantian itu terkesan mendadak dan juga menjelang prosesi pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2013. Namun begitu, sejumlah ketua dan sekretaris DPC Kabupaten/Kota, lebih memilih menghindar atau menolak memberikan komentar atas rencana pergantian Rudy Harsya yang sudah dipublikasikan Sekretaris Jendral DPP PDIP Tjahjo Kumolo pada
Ketua DPD PDIP Jabar Rudy Harsa Tanaya
Senin (3/9) lalu. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Denta Irawan misalnya, memilih tidak berkomentar. Malah Denta mengaku baru mengetahui wacana tersebut saat dihubungi wartawan melalui telepon selularnya. “Wah, masa sih ada rencana itu, info kapan?,” tanya Denta, Selasa (4/9). Dia mengatakan, pihaknya tak berani menanggapi hal itu. Pasalnya, dia mengaku hal itu bukan merupakan kewenangannya untuk menanggapi, melainkan kewenangan pengurus diatas, yakni DPD Jabar dan DPP. “Lebih baik konfirmasinya langsung ke Sekretaris DPD Jabar Herry MOS atau Bendahara DPD Mathius Tandiontong,” ujar Denta.
Bersambung ke hal 11
LINGKAR MEGAPOLITAN
Edisi 138 - Tahun 1 - Rabu, 05 September 2012
PT. MKS Diprotes Warga Bantar Gebang
BEKASI (LJ) - Keberadaan PT. Karya Mega Sarana (KMS) yang beralamat di Jalan raya Mustika Sari RT 02 RW 03 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, telah memalsukan tanda tangan milik warga setempat, untuk melengkapi perijinan
lingkungan membuat warga sekitar menjadi berang. Dengan kejadian itu, sedikit belasan warga RT 02 RW 03 mendatangi kantor Kecamatan Bantar Gebang untuk mengadu tentang pemalsuan tanda tangan milik warga oleh pihak PT. KMS, yang dihadiri
oleh Lurah Bantar Gebang, Polsek Bantar Gebang dan Danramil, kemarin.Ahmad, tokoh masyarakat setempat ketika ditemui LINGKAR JABAR mengatakan, warga ingin diberikan penjelasan masalah ijin lingkungan PT.KMS yang tidak jelas diantaranya pembebasan tanah pertama luas 5000 meter dan kedua luas 7000 meter. “Kami ingin menanyakan masalah ijin lingkungan PT.KMS, untuk pembebasan tanah yang telah memalsukan tanda tangan milik warga. Dan kami butuh penjelasan petugas Bantar Gebang, dalam perijinan yang telah diberikan,” ucap dia, usai menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, seharusnya sebelum berdiri proyek tersebut, pihak perusahaan harus datang kepada warga dan harus bermusyawarah terlebi dahulu. “saya menyesalkan tiba- tiba berdiri bangunan dan ijin lingkungannya bukan tanda tangan warga kami,” kesalnya. Sementara itu, menyikapi keluhan warganya sebagai ketua RW 03 Rahmat mengatakan, apa yang menjadi keluhan warga kami akan sampaikan
Pemkot Depok Bina UKM Meningkatkan Kemajuan
Engkus Kusnadi : “Verifikasi Mutlak Diperlukan”
GARUT (LJ)-Kasi Kelembagaan TK/SD Pemkab Garut, Engkus Kusnadi akan melakukan verifikasi terhadap jumlah sekolah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) negeri dan swasta yang jumlahnya mencapai 1552 sekolah. Bahkan, dia sudah membuat instrumen untuk verifikasi yang akan diterapkannya. “Sesuai tugas pokok dan fungsi saya selaku kasi kelembagaan, langkah verifikasi ini mutlak harus saya lakukan. Apalagi saya sudah membuat instrumennya, seperti mengangkat, mencabut dan memberi izin tentang
pendirian sebuah sekolah,” ucapnya kepada LINGKAR JABAR, di ruang kerjanya, Selasa (4/9). Menurut Engkus, tiap-tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan mereka yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. “ Karena yang dimaksud kelembagaan adalah kelompokkelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu,” katanya. Dikatakannya,bagian Kelemba-
gaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan serta penyajian informasi kelembagaan di lingkungan bagian TK/SD. Seksi Kelembagaan dan kesiswaan demikian Engkus,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewajiban pembinaan kelembagaan dan kesiswaan. Adapun tugasnya kata dia, menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan dan kesiswaan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamika masyarakat, pembinaan kelembagaan dan managemen berbasis sekolah, memberi ijin pendirian serta mencabut ijin suatu pendidikan Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar, membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masingmasing, mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) ntuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta upaya tindak lanjut. “Dua hari setelah pelantikan,program saya yang pertama itu adalah konsolidasi dengan teman-teman. Ada tiga aspek pendekatan yang akan saya lakukan, tiga pendekatan diantaranya melakukan pendekatan personal,” paparnya. Q
kegiatan bertani mencukupi kebutuhan rumah tangga saja sudah sangat terbatas. “Musim kering seperti ini, lebih baik lahan sawah kami biarkan saja tidak dimanfaatkan. Nanti kalau sudah pasokan air kembali ada, baru lahan itu digunakan kembali seperti semula,” ujarnya. Djamal mengaku, apabila petani yang ada diwilayahnya itu sudah dulu melakukan panen sebelum kondisi air mengering atau dua bulan lalu. Sedangkan dirinya termasuk petani terkahir setelah yang lainnya panen. “Makanya hampir semua petani disini sepakat akan menghentikan dulu menanam padi,” paparnya.Kondisi
DEPOK (LJ) - Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) diwilayah Kota Depok, sering mendapatkan kendala dengan berbagai hal. Terutama masalah teknologi dan modal usaha di sektor wiraswasta. Kepala Bidang Bina UMKM, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok, Nita Ita Hernita menjelaskan, bahwa dalam upaya mengembangkan produk yang berasal dari sentra UKM agar dapat bersaing dengan sentra UKM seJawa Barat dan Nasional. “Dengan kualitas produk unggulan yang ada, maka hal itu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok dengan melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan dalam bentuk berbagai program kerja. Hal tersebut telah tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar” jelas Nita kepada LINGKAR JABAR, Selasa, (4/9). Hal tersebut, kata dia, menjelang persiapan penyelenggaraan acara sosialisasi OVOP (One Village One Produk) untuk seluruh UMKM di Kota Depok mendatang. Kegiatan Sosialisasi OVOP ini, dimaksudkan untuk mengembangkan produk-produk unggulan, dan untuk meningkatkan kualitas produk pada setiap sentra UKM. Dengan demikian, maka dapat mengangkat setiap unggulan produk pada setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Depok. Lebih lanjut Nita menjelaskan, bahwa Dinas Koperasi akan merencanakan kepada setiap sentra UKM yang telah memenuhi syarat dalam kualitas produknya. “Nantinya akan diberi bantuan sarana dan prasarana, serta peralatan yang dapat menunjang secara berkesinambungan sehingga dapat bersaing dalam tingkat nasional dan regional,” ujarnya. Selain itu, Kepala Seksi Informasi UKM Bidang Bina UKM, RA.Roro, menerangkan, bahwa sosialisasi OVOP mendatang, dinas Koperasi akan mendatangkan nara sumber dari Kementrian Koperasi dan UKM RI. “Ini merupakan agenda program kerja dinas dalam pembinaan UKM, serta untuk kemajuan dan kepentingan sentra UKM yang ada di Kota Depok,” imbuhnya. Dengan program ini, dia berharap, untuk UKM dapat terus beroperasi untuk meningkatkan kemajuan dalam usaha. Q YAS./HRS
BDN/JUL
Petani Memilih Lahan Sawah di Telantarkan
DEPOK (LJ)- Musim kemarau berkepanjangan di tahun 2012 ini bak malapetaka bagi para petani yang ada disekitar Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Pasalnya, mereka lebih memilih kehilangan mata pencahariannya daripada memaksakan diri untuk terus bertani dengan kondisi sumber air yang sudah tak ada. “Daripada kami memaksakan terus bertani dengan kondisi sulit air, lebih baik kami tunda saja bercocok tanamnya,” ungkap Djamal (57), petani penggarap Kecamatan Bojongsari kepada wartawan, kemarin. Ia mengatakan, kondisi air diwilayahnya kian semakin sulit didapat, jangankan untuk
kepada PT. KMS yang nantinya harus ada musyawarah mufakat. “Saya menyesali atas kelalaian masalah ijin lingkungan bagi PT.KMS sehingga akan berimbas seperti ini, dan saya meminta maaf kepada warga,” bebernya. Sedangkan, Adhitia selaku Manajer PT. KMS mengatakan, perusahaan ini, bergerak dibidang penggulungan kabel tembaga, dan limbahnya hanya bentuk potongan dari sisa proses penggulungan. “Jadi perusahan kami, sebelumnya sudah dilakukan pengecekan oleh BPPT, BPLH dan Polsek Bantar Gebang serta pihak Kecamatan tentang permasalah proses operasi perusahaan yang tidak membahayakan ini,” kata Adhitia kepada sejumlah warga yang hadir. Menurut dia, pihaknya telah mengadakan musyawarah untuk mufakat mengenai berbagai masalah dengan warga. “Perusahan sudah memberitahukan kepada warga tentang kebutuhan warga sekitar dengan sesuai kriteria persyaratan yang diminta oleh warga yang ingin bekerja,” pungkasnya. Q ADI
sama juga dirasakan petani lainnya, Maman (60), ia menjelaskan petani di wilayahnya melakukan pembagian shift dalam pengairan. Pada siang hari, aliran air diarahkan pada empang atau kolam ikan. Sementara pada malam hari, dialirkan untuk sawah. Pembagian air juga dilakukan per wilayah. Misalnya saja setiap malam Sabtu dan malam Minggu, air dialirkan ke daerah Bojongsari, sementara hari lainnya ke Kecamatan Sawangan. Asman mengatakan, pembagian air berdasarkan waktu tersebut bertujuan untuk pemerataan air bagi petani di Depok. Meski agak sulit mendapatkan air, namun dengan pembagian air pada malam hari untuk sawah menurutnya cukup membantu petani. Dia memprediksi kekeringan atau kesulitan air tersebut tidak berlangsung lama, seperti biasa saat musim penghujan air akan melimpah. “Ya memang sekarang air sulit, tapi nanti saat musim hujan air akan melimpah,” terangnya. Ia berharap keberadaan sawah di Depok tidak tergerus oleh perumahan. Menurutnya, sebagai petani penggarap dia prihatin dengan alih fungsi lahan menjadi perumahan. Tidak hanya di Bojongsari, kekeringan juga mulai melanda petani sayur di Limo. Dari pantauan sebanyak dua hektar lahan di Limo juga mengalami kekeringan, sehingga menyebabkan para petani sayuran mengalami gagal panen. Q HRS
3
Sejumlah Anggota K3B Ancam Mundur KAB. BOGOR - Beberapa anggota koprasi karyawan kabupaten Bogor(K3B) akan mengundurkan diri dari keanggotaan, alasan mereka, keberadaan koperasi tidak ada manfaatnya apalagi para pengurusnya tidak transparan. Rencana pengunduran diri ini disampaikan, beberapa karyawan pemerintah Kabuapten Bogor yang bertugas di kantor kecamatan di wilayah Bogor bagian timur. “Sebagai anggota koperasi kami belum pernah mendapatkan manfaatnya, apalagi pengurusnya tidak transparan kepada para anggota,” jelas beberapa sumber wartawan di kantor kecamatan, Selasa (4/9). Mereka bahkan minta agar identitasnya tidak dicantumkan dalam pemberitaan, alasannya, mereka tidak mau mendapat intimidasi dari pemerintah kabupaten Bogor, karena kami tidak mau dianggap membocorkan masalah internal,” kata sumber LINGKAR JABAR. MMenurut mereka, setiap bulannya pengurus K3B , memotong gaji mereka sebesar Rp 25.000/ bulan. Tetapi, ironisnya saat mereka ingin meminjam uang kepada koperasi, pengurus selalu bilang tidak ada dana. “Ini sudah tidak benar, kalau kita kembali ke anggaran dasar tentang berdirinya kperasi, ucapan mereka sudah tidak sesuai,” katanya. Pada umumnya, keluhan peserta K3B adalah, pegawai negeri sipil yang berdinas pada kecamatan Cileungsi, Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari. “Rasanya percuma ikut menjadi anggota,sampai sekarang kami tidak tahu berapa aset yang ada dikoperasi,inikan namanya tidak ada ketransparanan kepada anggota,” tutur mereka. Q JAS/IND
Mayat Pria Gegerkan Warga Permata Duta
DEPOK – Warga Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki didekat lokasi Kali Studio Alam, Selasa (4/9) pagi. Mayat bertato naga dilengan sebelah kanan tanpa identitas itu pertama kali ditemukan warga Perumahan Permata Duta bernama Gunawan sekitar 06.30 WIB. Dari keterangan Gunawan, ditemukannya mayat tersebut saat melintas lokasi itu, awalnya ia mencium aroma bau tak sedap disekitar kali, penasaran dengan bau yang dirasakan sangat menyengat tersebut dirinya terus melakukan pencarian.“Setelah mengetahui lokasi asal bau itu, saya kaget karena terdapat mayat,” ujarnya, seraya mengaku langsung meminta bantuan kepada warga sekitar dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sementara, Kapolsek Sukmajaya, Ajun Komisaris Polisi Fitria Mega mengungkapkan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, pihaknya belum dapat memastikan apakah pria itu korban pembunuhan atau bukan. Saat ditemukan, katanya, posisi mayat terlentang dan sulit dikenali karena penuh darah.“Memang ada banyak darah di tubuh korban. Tapi belum dapat kita pastikan apakah akibat kekerasan atau terluka saat terhanyut,” terangnya. Untuk penyidikan lebih lanjut, Kapolsek menyatakan akan melakukan langkah identifikasi guna mengetahui penyebab tewasnya korban. Dari hasil Olah TKP sementara diduga korban telah tewas sekira dua hari yang lalu.Polisipun menemukan barang bukti berupa sarung warna hijau, rokok, sandal jepit dan baju warna coklat dan dua cicin ditemukan dari lokasi kejadian.Q YAS/HRS
Sembilan Prajurit TNI dan Warga Sipil Peroleh Penghargaan
BOGOR (LJ) - Komandan Korem 061/Suryakancana, Kol Inf AM Putranto, memberikan penghargaan kepada sembilan orang anggota Koramil Cidaun wilayah hukum Kodim Cianjur dan Ato seorang warga sipil yang telah berjasa menggagalkan pengiriman imigran gelap di wilayah tersebut. Penyerahan penghargaan dan tali kasih berupa uang diberikan Danrem pada acara Halal Bil Halal Idul Fitri 1433 Hijriah, sekaligus syukuran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 63 Korem 061/Suryakancana di Kebun Raya Bogor (KRB), Selasa (4/9). Danrem menyebutkan, sembilan prajurit Koramil Cidaum telah berhasil menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dapat mengamankan para imigran gelap yang ingin berangkat keluar dari Indonesia. “Selain sembilan prajurit yang diberikan penghargaan satu orang warga sipil bernama Ato yang membantu aparat,” kata Putranto kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Saat itu, tutur Danrem, ada 80 imigran gelap yang akan dikirim. Karena jumlah personel kita hanya sembilan orang yang berhasil diamankan 30 orang. “Sisanya berhasil ditangkap lagi dengan bantuan Polsek setempat,“ kata Danrem Menurut Danrem penghargaan layak diberikan untuk prajurit yang bertugas dalam situasi yang tidak wajar, yaitu saat semua orang bersiap untuk berlebaran, tapi prajurit kita
tetap bertugas,” ujarnya.Seperti diketahui, kata Danrem menjelang lebaran banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu menjalankan aksi kriminalitas. Saat itu, Darem telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan.Danrem menuturkan, personel Koramil Cidaun yang dipimpin Danramil 0608-17/Cidaun Dim 0608/ Cianjur Kapten Inf Indrian Masyar berhasil menggagalkan pengiriman imigran gelap oleh sindikat. Sementara itu Walikota Bogor, yang diwakili Asisten Adminitrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Edgar Suratman, berharap kepada jajaran Korem 061/Suryakancana agar mampu meningkatkan lagi kinerja seluruh personilnya. “Sehingga akan tercipta situasi yang lebih kondusif dan dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan keamanan di wilayah Kota Bogor,” ungkapnya. Halal Bil Halal dan Syukuran HUT ke-63 Korem 061/ Suryakancana dihadiri Komandan Lanud AU Atang Sadjaya, para Kapolres, dan dan Dandim di wilayah Korem 061/Suryakanca, tokoh agama, tokoh lintas agama, mahasiswa dan beberapa tamu undangan dari kalangan supir taksi. Acara diakhiri dengan tausyiah oleh KH.Mustofa Abdullah Bin Nuh pimpinan Yayasan Islamic Center Al Ghazaly Kota Paris Bogor. Q AME
OPINI Catatan Redaksi
Kewenangan dan Independensi KPK Dalam Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah kepemimpinan Abraham Samad dan empat wakil ketua lainnya, sekarang ini terlihat gencar menguak banyak kasus korupsi di tanah air. Tidak pandang bulu, selain konglomerat yang menjabat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, penyidik KPK juga dengan gagah berani membongkar aib di tubuh Kepolisian RI (Polri), yaitu kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat simulator ujian SIM di Korps Lalulintas Polri yang menyeret dua jendral Polri dan tiga perwira menengah. Sepak terjang KPK itu tak ayal membuat banyak pihak, khususnya di pihak yang dituduh terlibat korupsi, merasa tak nyaman. Contohnya seperti pada kasus simulator Korlantas Polri yang berdampak pada munculnya amarah dari jajaran petinggi Mabes Polri. Tindakan KPK yang menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo direspon dengan aksi cepat Bareskrim Polri dengan memulai penyelidikan kasus yang sama ditangani KPK. Dari sinilah, polemik kewenangan penanganan perkara antara KPK dengan Polri muncul. Namun pimpinan KPK tetap jalan terus karena meyakini telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang, dan pimpinan KPK pun merasa sebagai pihak independen yang tidak terikat pada siapa yang berkuasa ataupun memerintah negara. Terkait dengan tugas dan fungsinya itu, pimpinan KPK harus menyelaraskan antara amanat dan wewenangnya, yaitu harus berjalan sesuai dengan objektivitasnya dalam memberantas kasus suap dan korupsi. Hal yang perlu menjadi tujuan utama dalam memberantas korupsi adalah retribusi uang negara harus kembali seperti semula. Penyitaan dan pemiskinan harus dilaksanakan sebagai tuntutan dan hukuman. Apalagi, Ketua KPK Abraham Samad sudah bertekad untuk menindak tegas setiap kasus suap dan korupsi sesuai tugas dan wewenangnya. Hal ini tentu saja patut didukung oleh semua pihak, tak terkecuali lembaga dan aparat penegak hukum. Sesuai dengan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 6 bagian E, disebutkan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, segala aktivitas yang dilakukan berbagai aparatur negara wajib dipantau oleh KPK. Dalam rangka menjalankan tugasnya, KPK memiliki keleluasaan yang cukup luas dan independen untuk menginvestigasi secara langsung terhadap keuangan negara. Itu juga sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan adanya aturan mengenai keleluasaan KPK dalam memantau keuangan negara yang bersifat independen ini juga perlu disadari oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bahwa keleluasaan itu perlu dipantau juga oleh pihak lain selain dari KPK sendiri, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini demi menjaga sportivitas dan objektivitas pelaksanaan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kadang keleluasaan dalam menjalankan suatu misi itu menjadikan suatu kelompok yang diberi tugas untuk semena-mena dan melupakan kiprahnya sebagai penegak hukum yang proporsional, objektif, dan sportif. Dalam hal ini, aparatur negara yang lain perlu juga kiranya menjadi sosok negarawan yang bisa membela kepentingan rakyat dari segi kerugian ekonomi yang dikorupsi oleh para koruptor. Misalnya, ada dari pihak KPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Siapa lagi yang akan menjadi pahlawan keuangan negara yang menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan rakyat jika KPK tidak dipantau? Ini patut dipertanyakan dan perlu dipantau pula mengingat tugas KPK yang bersifat independen dalam menangani kasus suap dan korupsi. UU yang sama dalam Bab 2 Pasal 11 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bagian C, menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, serta mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar (satu miliar rupiah). Apalagi yang diamanatkan oleh UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi itu merupakan keuangan yang berada dalam level sangat tinggi. Aturan yang dikeluarkan oleh UU tersebut minimal harus Rp 1 miliar. Dalam menjaga penyelewengan keuangan negara oleh KPK perlu kiranya ada pemantau ekstra di luar kendali KPK itu sendiri. Jika pemerintah tidak memiliki kecemburuan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya, itu sama saja dengan memberikan kesempatan di balik minimal uang yang menjadi target sebagai persyaratan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap keuangan negara tersebut. Selain itu pula, setidaknya UU yang mengatur minimalnya uang yang boleh disidik dan dipantau oleh KPK perlu diamandemen, berapa pun nominalnya harus tetap dipantau dan disidik oleh KPK. Jika tidak demikian, KPK tidak akan memaksimalkan tugas dan kinerjanya, juga peluang melakukan suap dan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misal, di bawah nominal yang memang diamanatkan oleh UU RI 2002 itu. Pejabat yang harus disidik dan dituntut jika berada pada pencucian uang minimal satu miliar rupiah. Namun, rakyat kecil hanya karena persoalan sepele bisa diancam dengan penjara. Sungguh, hukum di Indonesia ini tidak proporsional antara pejabat dan rakyat jelata. Pandang bulu antara pejabat dan masyarakat sipil kini masih dirasakan di negeri ini. Setidaknya, kasus yang bersangkutan dengan persoalan keuangan negara harus diperiksa berapapun nominalnya dan harus pula memberikan ganjaran yang setimpal terhadap mereka yang terlibat, tanpa pandang bulu. Uang sepeser merupakan aset negara yang tidak boleh diabaikan, karena berapapun akan menjadi penentu terhadap nasib kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Karena masih maraknya ketidakadilan di negeri inilah, maka KPK pun menjadi tumpuan mayoritas rakyat untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu. Sampai saat ini, KPK masih konsisten dan mampu menegakkan kepalanya, karena mereka menindak banyak pejabat, bahkan seorang jendral bintang dua di Polri. Sungguh, kita berharap KPK dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan maksimal, yakni memberikan efek jera kepada para koruptor dan lingkarannya.
Renungan “Sholatlah sebelum disholatkan”
Edisi 138- Tahun 1 - Rabu, 05 September 2012
Iman & Taqwa
Sampaikan Walau Satu Ayat (4) Oleh: Mawlana Syaikh Nazim Adil al-Haqqani
Juga beberapa filsuf, dan scientist yang bodoh, yang Atheis dan tidak percaya kepada adanya Tuhan Yang Mahakuasa. Mereka menulis banyak buku yang mendorong orang agar orang tidak patuh kepada siapa saja. Apa yang mereka katakan adalah seperti ketika Allah swt menciptakan ego kita. Ketika Ego ditanya oleh Allah, siapakah engkau, maka Ego menjawab,”Engkau adalah engkau, dan Aku adalah aku,” begitu kata ego. Ego tidak pernah mau menunduk kepada Tuhannya dan berkata, “Aku adalah hamba-Mu, dan Engkau adalah Penciptaku, Tuhan Pemilik Surga.” Dia tidak pernah mau menundukkan kepalanya di Hadirat Ilahi, sampai Allah swr memerintahkannya untuk dikurung dalam api Neraka yang panas Selama 1000 tahun. Tetapi dia tetap tidak datang dan menunduk. Kemudian dia dipindahkan ke dalam Neraka yang dingin selama 1000 tahun pula, tetapi ego tetap masih belum mau menunduk kepada Tuhannya. Sampai ego itu ditempatkan di lembah kelaparan selama 1000 tahun, barulah kemudian dia keluar dan berkata, “Aku adalah hamba-Mu yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku.” Itulah karakteristik utama dari ego kita-tidak mau menundukkan kepala di hadapan orang lain. Jika dia tidak menundukkan kepalanya di hadapan Allah swt, bagaimana dia
“Aku berlindung kepada Allah dari pengetahuan yang tidak membawa manfaat kepada orang yang bersangkutan, atau bagi kemanusiaan. Aku juga berlindung kepada Allah dari kejahatan ego yang hanya menginginkan kesenangan dan kenikmatan fisik, tidak ada yang lain.” mau menundukkan kepala dihadapan mahluk yang lain. Tidak akan! Demikianlah karena manusia sekarang tidak menghargai satu sama lain sebagai ciptaan-ciptaan Tuhan mereka yang unik dan terkasih, maka merekapun tak mampu untuk bersikap toleran satu sama lain, apalagi untuk mampu menghargai mereka atau menjadi lebih akrab dengan mereka. “Dunia ini tak cukup besar untuk menampung kita berdua,” kata salah seorang kepada yang
Keadilan Khalifah Umar Bin Khattab dengan seorang Yahudi (4) “Tulang itu berisi ancaman Khalifah: Amr bin Ash, ingatlah kamu. Siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk” Bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir, dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash.” Yahudi itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir dengan tujuan memohonkan keadilan kepada kepala negara, namun apa yang ia peroleh? Sebuah tulang berbau busuk yang cuma digoret-goret dengan ujung pedang. Apakah Khalifah Umar tidak waras? “Maaf, Tuan Khalifah.” ucapnya tidak puas, “Saya datang kemari menuntut keadilan, namun bukan keadilan yang Tuan berikan. Melainkan sepotong tulang yang tak berharga.
Bukankah ini penghinaan atas diri saya?” Umar tidak marah. Ia meyakinkan dengan penegasannya, “Hai, kakek Yahudi. Pada tulang busuk itulah terletak keadilan yang Tuan inginkan.” Maka, walaupun sambil mendongkol dan mengomel sepanjang jalan, kakek Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itupula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap, dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek Yahudi serta menyerahkan kembali hak atas tanah tersebut. Anak buah Amr bin Ash sudah berkumpul seluruhnya. Masjid yang telah memakan dana besar itu hendak dihancurkan. Tiba-tiba kakek Yahudi mendatangi gubernur Amr bin Ash dengan buru-buru. “Ada perlu apalagi, Tuan?” tanya Amr bin Ash yang berubah sikap menjadi lembut dan penuh hormat. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, “Maaf, Tuan. Jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya.”“Perkara yang mana?” tanya gubernur tidak mengerti. “Apa
sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa, hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?” Gubernur Amr bin Ash berkata pelan,”Wahai Kakek Yahudi. ketahuilah, tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk. Tetapi karena dikirimkan Khalifah, tulang itu menjadi peringatan yang amat tajam dan tegas dengan dituliskannya huruf alif yang dipalang di tengahtengahnya.” “Maksudnya?” tanya si kakek makin keheranan. “Tulang itu berisi ancaman Khalifah: Amr bin Ash, ingatlah kamu. Siapapun engkau sekarang, betapapun ting-
DIHIMBAU KEPADA SEMUA PIHAK UNTUK TIDAK MEMBERIKAN
IMBALAN ATAU SESUATU KEPADA WARTAWAN LINGKAR JABAR YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK
Penerbit PT. PANCA LINGKAR MEDIA Griya Indah Bogor Blok R No. 8 Jl. KH. M. Soleh Iskandar Kota Bogor - Telp./ Fax . 0251-8663605 SIUP : 517/345/PK/B/BPPTPM/V/2012 NPWP : 31.493.964.6.404.000 email : lingkarjabar@yahoo.com Rekening : Bank BCA Cabang Juanda No. Rek: 0953025563 WARTAWAN LINGKAR JABAR ADALAH YANG TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI DAN DILENGKAPI KARTU PERS ATAU SURAT TUGAS
ginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah, Sebab, jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu.” Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. bersambung.....
3 Hal Yang Harus Disegerakan pula, manakala sholat kita baik niscaya semua amal sholeh kita juga akan dinilai baik. Sebaliknya, bila sholat kita rusak, maka akan tertolaklah segala amal sholeh kita. 2. Segera kuburkan jenazah. Jangan menunda-nunda untuk segera menguburkan jenazah saudara muslim kita. Pada saat kematian itulah awal dari suatu babak kehidupan baru bagi saudara kita. Babak hidup baru yang akan kekal selama-lamanya. Di alam kuburnya, dia akan menerima balasan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia.
Supir VS Bu Guru
Redaksi Menerima kiriman Tulisan Artikel tentang berbagai topik dan peristiwa. Dimohon untuk tidak mengirimkan tulisan berbau pornografi, menghina SARA, mendiskreditkan pihak tertentu dan memecah belah NKRI. Kirim ke lingkarjabar@yahoo.com (kode : artikel)
lainnya, apalagi satu bangsa atau negara kepada bangsa dan negara lainnya. Setiap orang berteriak lantang akan dirinya masing-masing demikian kerasnya untuk menekan eksistensi yang lain. Dan perilaku semacam ini membuat orang menjadi demikian berat pula, hingga bumipun hampirhampir tak mampu lagi menampung keseluruhan ras manusia, bukan karena jumlah mereka tapi karena sikap dan perilaku mereka. bersambung....
Kisah Sufi
Bobodoran Aya saurang ibu-ibu tumpak angkot, Ɵna dandanana mah siga guru SD eta teh, diuk na angkot di hareup gigireun supir. Bari ngadagoan angkotna pinuh, supir tuluy nanya ka ibu-ibu eta. Supir : “Dupi ibu ngawulang di SD?” Bu Guru : “Muhun” Supir : “Ngawulang Seni...?” Bu Guru : “Sanes” Supir : “Agami...?” Bu Guru : “Sanes...” Supir : “Ngawulang naon atuh..?” Bu Guru : “Ngawulang Bahasi....!” Supir : “Ooo...hh..!” Ceuk supir bari nincak gas.
2
Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Kewajiban tersebut terangkum dalam 3 hal yang harus disegerakan yaitu: 1. Segera Sholat, bila sudah tiba waktunya. Menyegerakan sholat adalah hal paling utama, dari pada menunda dengan alasan suatu pekerjaan duniawi. Biasakanlah segera menunaikan panggilan Allah SWT untuk sholat, manakala telah tiba waktunya. Jangan menunda-nunda. Bandingkanlah manakala kita mendapat panggilan dari atasan atau pimpinan kita, panggilan dari bos kita atau panggilan dari orang yang kita
hormati. Pasti pada saat dipanggil mereka, kita segera memenuhi panggilannya. Lha anehnya, kalau yang memanggil Rajanya para raja yaitu Allah SWT yang menguasai langit, bumi beserta seluruh isinya mengapa kita tidak segera memenuhinya? Sementara kalau kita berdo’a kepada Allah SWT minta segera dikabulkan. Apa tidak malu kita pada Allah SWT? Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat kelak? Ingat saudaraku, sholat adalah hal pertama dan utama yang akan dihisap oleh Allah SWT. Segera tunaikan setiap kali mendengar panggilan untuk sholat. Mari kita usahakan selalu sholat berjamaah di mana suara adzan dikumandangkan. Dan ingatlah
3. Segera nikahkan anak wanitamu, manakala sudah sampai waktunya. Menyegerakan menikahkan anak wanita kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini tentu banyak manfaat dan hikmahnya. Setidaknya akan mengurangi aib dan tanggung jawab orang tua dalam menjaganya. Jangan menunda-nunda dengan alasan masalah duniawi. Bila sudah sampai umurnya, cukup mampu secara fisik dan mental serta sudah ada yang meminang lebih baik segerakanlah untuk menikahkannya. Kiranya tidak perlu anak wanita berpacaran terlalu lama. Karena dalam Islam tidak mengenal kata pacaran. Justru dengan pacaran akan banyak mengundang prasangka tidak baik dan kemungkinan bisa terjerumus ke lembah perbuatan dosa. Nah, itulah 3 hal yang harus disegerakan bila sudah sampai waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robal’alamin. ***
Penasihat H. HARIS THAHIR • Pemimpin Umum PIYARSO HADI • Pemimpin Perusahaan FARIDA PARADWIKORIJATY • Pemimpin Redaksi & Penanggung Jawab COKY PASARIBU • Dewan Redaksi ENANG SUTRIYADI, - PIYARSO HADI - FARIDA PARADWIKORIJATY - COKY PASARIBU - H. RM. DANANG DONOROSO - H. DIDI CHOSIDIN - H. TARWONO - FUZI MARKUNAH - RIZKI ASTAKA • Redaktur Pelaksana M. BASIR • Asiten Redaktur : MUHAMMAD ALI • Staf Redaksi : DEDE SUHENDAR - IWAN R. - JASON SEMBIRING - ASEP SUPRIADI - ANDREAS TAIRAS • INDRIANI • ANDRI Fotographer : E. SUTRIYADI - RANGGA• Desain & Artistik : H. SANDI SANJAYA - DODI DHARMANTO • Perwakilan : (Bekasi) SAFA ARIS MUZAKAR (Kepala) - SUGENG BIANTORO - RIBAH SETIAWAN - ADI TOTALOR - HISAR PS - RIZAL R.P • (Depok) HARLIS SYAM - FERRY M.S. • (Cianjur) RUSDI AGUS SHOLEH • (Garut) BADEN ABDURACHMAN - MOCH JULIADI • (Sukabumi) HEPIE HERMAWAN (Kepala) - WAHID - HILMAN SUDAKTA - ELYAS G. • (Kota Bandung) FERRY ARDIANSYAH - HERI JUHANA (Kab. Bandung) KI AGUS N FATAH - UDEN SOBIRIN • R. GINDO • RUSTANDI (Sumedang) YAYAT H. HARI M. • (Karawang) RUSLI • (Subang) ALIM MUNANDAR - H. ADE RACHMAT • (Purwakarta) TRYAS HENDRAYANA• (Cirebon) SUBAGIO (Kepala), WASTIJA, APIP, HENDI, KHOLIL, • (Indramayu) HERMAN • (Kuningan) DEDE P. • (Tasikmalaya) CECEP • (Garut) RIZAL • (Ciamis) ABDUL ROJAK • (Banjar) AEP • (Majalengka) GARIB SETIA - SAMSUL• Koresponden : M. NASIR - ADE SURYADI - ASEP BUDI KURNIAWAN - M. SATIRI - HANDOYO - ASWIN - WAHID - TRI AHMAD KUSMANTO - FARIDILLAH - VICTOR HARIANJA - TUMPAL PANJAITAN• Marketing Iklan: KENNY FARAH CAROLINE SAPULETE - AMALLIA RETNO SAPUTRI • Koordinator Sirkulasi: SALEHUDIN NURANGGA • Pengembangan Usaha & Iklan : IWAN RIDWAN - YUDHI KURNIAWAN - A. SAFITRI HANDAYANI - RENDY M. ADAM - ARN CONSULTANT Sirkulasi : AGUS MUDRAZAT - SUSAN WIJAYANTO - YANTO - WARDI• Bagian Umum : IAN - ANDRI