Wawancara: Arief Anshory - Harga BBM Harus Naik

Wawancara

Arief Anshory: Harga BBM Harus Naik

Muncul kabar yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan kenaikan BBM ini berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan baru ini berisi tentang pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi.

Berikut adalah wawancara dengan dosen mengenai kabar kenaikkan harga BBM.

Sudah jelas harus naik. Alasan pertama karena tidak efisien. Banyak orang menganggap BBM itu murah. Padahal pada tahun 2004 kita sudah tidak mengekspor tetapi mengimpor minyak dengan harga Rp9.000,00 per liter sehingga beban yang ditanggung sebesar Rp5.000,00 dari setiap liter, padahal subsidi itu menggunakan APBN yang sumber nya berasal dari rakyat. Kedua, membuat polusi, dikarenakan murah sehingga pemakaian terus padahal sebenarnya merusak alam dan lingkungan. Ketiga, membuat insentif untuk renewable energy menjadi tidak ada atau tidak berkembang. Keempat, tidak adil karena yang diuntungkan adalah 5% orang terkaya yang memiliki mobil. Bayangkan jika anggaran 300 triliyun untuk pembangunan insfrastruktur. Sebagai contoh di Seoul, Korea Selatan, MRT dibangun dengan biaya 3 triliyun, jadi terbayang bagaimana jika alokasi subsisdi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Nama : Arief Anshory Yusuf

Pendidikan : 2008, PhD in economics, The Australian National University, Australia 2002, MSc in environmental and resource economics, University College London, UK 1997, Bachelor in economics, Padjadjaran University, Indonesia

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi?

Wawancara Pemerintah berencana menerapkan dua harga untuk BBM bersubsidi, bagaimana menurut pandangan Bapak?

Bagi saya kebijakan ini ambigu. Pertama, tidak setuju karena tetap ada distorsi yaitu akan berakibat munculnya secondary market. Contohnya, bayangkan pengahasilan tukang ojek atau supir angkutan, dengan adanya sistem seperti ini mereka akan melakukan penyimpangan dengan menjual bensin karena pengahasilannya tentu lebih besar dengan menjual bensin. Tetapi disisi lain masih lebih baik daripada tidak naik sama sekali. Jadi, di Indonesia kebijakan itu aneh karena dibuat tidak secara jangka panjang tetapi trial and error. Seharusnya keputusan yang ideal adalah naikkan semua harga BBM lalu siapkan kompensasi baik untuk jangka pendek seperti BLT dan untuk jangka panjang seperti subsisdi pendidikan, kesehatan, dan untuk pembangunan infrastruktur.

Apakah kenaikan harga BBM masih tepat ditengah kondisi melambungnya harga sembako, bukankah ini akan membuat harga sembako semakin mahal dan akan menambah beban rakyat kecil ?

Betul, tapi jangan sampai mengaitkan kenaikan harga sembako sekarang dikarenakan BBM, karena kenaikan harga sembako itu disebabkan oleh hal lain. Jadi kenaikan harga BBM ini masalahnya waktu yang kurang tepat. Namun, jika melihat urgensinya, apabila kenaikan BBM ditahan agak berat secara anggaran APBN.

Menurut Bapak bagaimana langkah yang tepat agar kenaikan BBM ini tidak lagi menjadi polemik?

Pertama sabar, karena dalam reformasi ada pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Hal ini berkaitan dengan ekonomi politik. Jika subsidi dihapus maka pihak yang dirugikan antara lain yaitu produsen, distributor, mafia dan golongan atas. Jadi harus dibuat kesepakatan secara kolektif semua stakeholders untuk kenaikan harga BBM. Kedua, buat target, untuk kapan waktu yang tepat agar subsidi BBM ini dibuat nol. Ketiga, jika sudah selesai, buat undang-undangangnya. Sehingga hal tersebut dapat mem-break down political problem, sehingga siapa pun presidennya harus menerima konsekuensi.

Wawancara

Jika masih ada mahasiswa yang menolak berarti itu kurang PR dari dosennya, hahaha.

Keempat, pada saat legislasi diterima, maka alokasi harus jelas. Indonesia memakai mekanisme pasar, sehingga apapun kebijakan yang diterapkan kuncinya tetap pada harga.

Bagaimana cara agar masyarakat mau dan menerima kenaikan harga BBM?

Salah pemerintah adalah tidak melihat kelebihan dari public communication karena pemerintah tidak mengerti. Dalam public comumunication ada dua, yaitu, jangan ajak rakyat kecil berbicara tentang rasionalitas. Lalu emosinya yang harus disentuh. Contohnya, buatlah iklan ketika tukang becak membayar retribusi lalu masuk menjadi APBN dan APBN tersebut digunakan untuk subsidi BBM yang digunakan oleh mobil mewah, maka hal tersebut pasti akan menyentuh emosi dan membuat masyarakat paham. Jika kita aspiratif maka kita pun harus komunikatif. Contoh sesuatu yang benar, dibuat oleh orang yang ahli, dijadikan landasan kebijakan, disampaikan oleh pelaksana kebijakan, kemudian tidak dilakukan, yang salah bukan pesannya, tetapi cara penyampaiannya. Sebenarnya masalah ini ada dalam ekonomi politik yaitu bagaimana caranya agar pesannya sampai dan orang tersebut melaksanakan serta tidak terjadi pertentangan.

Bagaimana jika masih ada mahasiswa yang menolak kenaikan BBM?

Jika masih ada mahasiswa yang menolak berarti itu kurang PR dari dosennya, hahaha. Jadi intinya harus lebih banyak kajian, apa dampak dari kebijakan ini siapa yang dirugikan dan siapa yang akan kita bela, sehingga dengan begitu mahasiswa akan mampu bersikap secara tajam dan intelektual. (Muhammad Hilman)