DOS AND DON’TS UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DAN INSTANSI PEMERINTAH

pada Pasal 21 Permanpan RB No 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa nilai tunjangan untuk pegawai yang disetarakan ke jabatan fungsional masih disesuaikan dengan nilai tunjangan jabatan administrasi sebelumnya.

Kinerja unit kerja tidak meningkat

Ketika ditanya soal meningkatnya kinerja unit kerja pasca PJ, mayoritas responden menjawab ‘tidak setuju’ (35,1%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup unit kerja, belum dirasa adanya peningkatan kinerja pasca PJ. Kondisi bekerja yang dirasa ideal adalah sebelum PJ

Kondisi bekerja sebelum PJ dirasa lebih ideal daripada kondisi bekerja setelah PJ

Sebagai penutup, kami bertanya manakah kondisi yang responden rasa lebih ideal, sebelum PJ atau setelah PJ. Jawaban mayoritas responden adalah sebelum PJ yaitu sebesar 57,1 persen dibandingkan yang menjawab setelah PJ yaitu sebesar 42,9 persen.

Memaknai hasil survey atas pernyataan ini, mari kita melihat kembali, bahwa PJ baru mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2021, dan di beberapa daerah bahkan baru dilaksanakan pada awal tahun 2022. Artinya, per survei ini dilaksanakan, penulis menyadari bahwa di beberapa instansi pemerintah daerah, kondisi pasca PJ ini masih dalam tahap penyesuaian. Jika meninjau Permenpan Nomor 7 tahun 2022, nantinya dalam satu unit kerja akan ada pimpinan dan kelompok jabatan fungsional serta kelompok jabatan pelaksana, yang sistem kerja nya lintas unit/ mobile sesuai kebutuhan tim dalam instansi tersebut. Hal ini dirasa sebagai perubahan yang sangat drastis, kompleks, dan menantang, sehingga menimbulkan ketidaksiapan. Jawaban responden yang lebih memilih kondisi bekerja sebelum PJ, menunjukkan kondisi ketidaksiapan ini. Bahwa segala cara bekerja yang telah responden jalani dengan nyaman selama ini, akan berubah. Ditambah dengan adanya ketidakjelasan pola karir JF penyetaraan, serta bayang-bayang tupoksi jabatan struktural sebelumnya. Penyetaraan jabatan menjadi belum dapat dirasakan manfaatnya, terlebih lagi diyakini tujuan jangka panjangnya. Berdasarkan hasil wawancara, responden juga berharap agar jabatan fungsional menjadi object to reform. Artinya reformasi tidak hanya berhenti pada penyetaraan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, namun jabatan fungsional itu sendiri juga harus direformasi. Bagaimana menciptakan kondisi bekerja bagi para JF agar dapat fokus bekerja, daripada fokus pada penyusunan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK). Serta bagaimana menyiasati kondisi keengganan JF untuk melaksanakan pekerjaan yang merupakan cascading dari pekerjaan pimpinan. Reformasi pembinaan JF menjadi sangat penting, jika kita ingin penyetaraan jabatan menjadi sesuatu yang nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi. GC