Gambar 1.2 Loket BP2MI di PTSP TKI Kab. Karawang

Pintu Tenaga Kerja Indonesia (PTSP TKI) pada tanggal 19 Desember 2016. Peraturan Bupati ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Dapat diamati di sini, bahwa pengadaan LTSA di Karawang masih mengikuti konsideran lama, yakni UU No. 39 Tahun 2004. Juga perlu dicatat, bahwa hanya baru-baru ini, Karawang mengesahkan Perda yang mengatur tentang tata kelola migrasi, yang menginduk ke UU No. 18 Tahun 2017.

Peluncuran PTSP TKI dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018 yang dihadiri Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, BNP2TKI, Imigrasi, Disdukcatpil, Polres, Bank BJB, Dinas Kesehatan, RSUD dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraan Peraturan Bupati tersebut dijelaskan pada Bab II tentang Penyelenggaraan PTSP-TKI Pasal 3 meliputi: a. Informasi Pasar Kerja; b. Pengurusan dokumen kependudukan; c. Penerbitan surat pengantar rekrut; d. Penyuluhan dan bimbingan jabatan; e. Surat pemeriksaan psikologi; f. Penerbitan surat keterangan sehat; g. Surat keterangan catatan kepolisian; h. Verifikasi sertifikat pelatihan kerja; i. Verifikasi sertifikat kompetensi kerja; j. Penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; k. Asuransi TKI pada masa prakerja, sewaktu bekerja dan purnakerja; l. Rekomendasi paspor; m. Pembuatan paspor; n. Pembekalan akhir pemberangkatan; dan o. Pemberian EKTLN.

Pihak PTSP TKI Karawang mencatat bahwa jumlah PMI yang terlayani mencapai 30-40 orang di masa prapandemi. Setelah wabah COVID-19, rerata jumlah PMI yang mengakses LTSA hanya sekitar setengah dari angka sebelumnya. Meski tidak memberikan data secara terperinci, pihak PTSP TKI melaporkan bahwa lebih banyak yang berangkat adalah perempuan pekerja migran, yang kebanyakan menuju Singapura, Hong Kong dan Taiwan. PTSP TKI Karawang juga menyebut bahwa layanan mereka juga diakses oleh PMI yang melakukan penempatan yang tidak dalam skema P-to-P, antara lain ke Jepang.

Layanan terpadu yang diberikan oleh PTSP TKI Karawang ditujukan utamanya untuk warga Karawang. Umumnya, PMI asal Karawang yang melakukan pendaftaran penempatan di daerah-daerah lainnya yang lokasinya berdekatan—seperti DKI Jakarta dan Bekasi—tetap menjalani proses rekomendasi di Karawang.

Dalam perjalanannya, layanan yang semula lengkap pada saat peluncuran perdana PTSP TKI Karawang, kemudian tak dapat dipertahankan. Ketika survei kualitatif terhadap PTSP TKI Karawang dilaksanakan pada pertengahan Desember 2020, yang terlihat hadir hanya tiga instansi, yakni Disnaker, BP2MI dan Imigrasi. Tercatat bahwa BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian, Disdukcatpil, dan Tenaga Kesehatan tidak berada di PTSP TKI. Menurut salah satu petugas Disnakertrans, instansi-instansi tersebut kantornya berdekatan dengan PTSP TKI. Meski tidak seberapa jauh, hal ini kemudian tetap berdampak dalam pelayanan karena CPMI harus bolak-balik antara PTSP TKI dengan kantor-kantor instansi lainnya.

Terdapat beberapa kutipan langsung pernyataan dari pihak PTSP TKI Karawang tentang ketersediaan layanan yang menarik untuk disimak, terutama karena terkesan mengindikasikan keterkaitan antara pembukaan layanan dengan keberadaan perusahaan, sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Pertanyaan yang berkembang di sini adalah apakah kemudian LTSA lebih dimaksudkan untuk memfasilitasi perusahaan dan memudahkan perantaraan ketimbang mendekatkan layanan ke PMI sebagai pengguna prospektif.

Sebagaimana halnya dengan Banyuwangi, di PTSP TKI Karawang juga belum ditemui adanya loket pengaduan. Meski demikian, pihak BP2MI di PTSP TKI Karawang, mengatakan bahwa mereka siap menerima pengaduan PMI atau anggota keluarganya, dengan persyaratan mereka dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk penanganan masalah. BP2MI akan menindaklanjuti pengaduan dengan BP2MI di provinsi (Jawa Barat), Pusat atau menyampaikannya ke KBRI/ Perwakilan. Pengaduan juga dapat dilakukan secara daring melalui situs web BP2MI.