1 minute read
BOJONEGORO-TUBAN
Diguncang Gempa 6,6 SR
Tuban, Memorandum
Advertisement
Pemuda berinisal B (27) asal Kecamatan Tuban harus mendekam di balik jeruji karena tega menggagahi gadis berusia 14 tahun hingga hamil. Kasus terbongkar ketika kehamilan korban memasuki usia 8 bulan. Tak terima atas kondisi putri kesayangannya, orang tua korban akhirnya mempolisikan kasus itu pada akhir Februari 2023.
“Pelaku diamankan Tim Unit PPA Satreskrim Polres Tuban pada pertengahan Maret lalu,” kata Kasatreskrim Polres Tuban AKP M Gananta kemarin.
Gananta mengungkapkan, pencabulan itu bermula ketika korban mengunjungi rumah pelaku, lalu diajak ke sebuah rumah kosong. “Korban diajak ke rumah kosong milik paman pelaku, dan diminta menemani minum-minuman keras,” ungkap Gananta.
Gananta menjelaskan, pelaku yang berprofesi sebagai nelayan itu lantas membawa korban masuk kedalam kamar dan memaksa berhubungan badan layaknya pasangan suami istri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, B dijerat Pasal 82, 81 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (top/epe)
Tuban, Memorandum Sebuah truk bermuatan LPG 3 kg terbakar di bengkel las yang berada Dusun Rambit, Desa Sokosari, Kecamatan Soko sekitar pukul 11.00. Meisa (22), saksi mata menyebut, sopir truk hendak memperbaiki kendaraannya di bengkel las milik Mustari. Namun saat pengerjaan, diduga percikan mesin las menyambar tabung yang bocor. “Informasinya truknya mau ngelas, terus kena percikan gitu terus nyaut dan terbakar,” ujar Meisa. Kobaran api bahkan sempat membuat beberapa tabung meledak. Selanjutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar truk tersebut, dikerahkan 3 mobil pemadam kebakaran dan disusul 1 mobil tanki air. (top/epe) berlaku Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah akan habis masanya di awal Januari 2024 nanti. Mengingat banyaknya proses perlu segera dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah baru,” ucapnya.
Mas Abu sapaan akrab wali kota menambahkan, pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1), dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di kelurahan diatur dengan perwali.
“Berdasarkan kuasa tersebut maka Perda nomor 12 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan perlu dicabut. Selanjutnya diatur kembali dan ditetapkan dengan perwali,” imbuhnya. (adv/mon/epe)
