Bawaslu Beri Catatan 14 Kabupaten/Kota

Belum Dapat Salinan Putusan DPS

Surabaya, Memorandum

Anggota Bawaslu Jatim Eka Rahmawati menyampaikan, ada 14 kabupaten/kota se-Jawa Timur tidak mendapat salinan putusan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ke-14 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan salinan keputusan penetapan DPS antara lain, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Ponorogo, Sampang, Sumenep, Tuban, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Sebelumnya, KPU menerapkan sebanyak 31.570.088 pemilih ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Terdiri dari 15.594.407 pemilih laki-laki dan 15.975.681 pemilih perempuan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemiih sementara oleh KPU Jatim.

Dikatakan Eka Rahmawati, selain itu Bawaslu menyampaikan ada lima kabupaten/kota yang tidak dicatat di berita acara (BA).

“Yakni terdiri dari Magetan, Tulungagung, Kota Blitar, Gresik, Pacitan. Termasuk juga rekapitulasi dan penetapan DPS di Kota Surabaya yang diluar jadwal,” terang Eka Rahmawati. Alumni Universitas Airlangga tersebut juga menyampaikan tentang adanya kesalahan prosedur pleno terbuka rekapitualsi daftar pemilih di Bangkalan dan Sidoar- jo. Kemudian juga tentang adanya perubahan BA Rekapitulasi DPS Kabupaten/Kota yang terjadi di Lumajang, Jember, Malang, Probolnggo, Kota Probolinggo. Masih Menurut Eka, bahwa ada 20 kabupaten/kota terdapat perubahan lampiran model A-Rekap Perubahan Pemilih kabupaten/kota. “Hal ini terjadi di Lamongan, Nganjuk, Jombang, Kediri, Tuban, Bangkalan, Madiun, Situbondo, Pamekasan, Kota Malang, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Bojonegoro, Sumenep, Mojokerto, Tulungagung, Sidoarjo, Trenggalek, dan Kota Surabaya,” jelasnya. Menurutnya, ada satu kabupaten yang KPU-nya tidak melakukan rapat pleno terbuka. “Ini terjadi di Jember. Tidak ada rapat pleno terbuka rekapitulasi perubahan DPS. Kemudian juga ada dua kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu. Ini terjadi di Gresik dan Kota Madiun. Termasuk juga ada dua kabupaten/kota terdapat ketidaklengkapan data Model A-kabupaten/kota, daftar pemilih (by name DPS) sebagaimana yang terjadi di Lamongan dan Malang,” pungkasnya. (day/ono)

Dilarang Dibawa Mudik

Mobil Dinas Parkir di Balai Kota

Surabaya, Memorandum saja loh nggak boleh, kecuali luar kotanya untuk tugas. Maka boleh pakai mobil dinas, kalau bukan ya pakai kendaraan pribadi,” kata Wali Kota Eri, Jumat (14/4). nya kan dikumpulkan di Balai Kota. Lek wani ganti (plat nomor) yo bagus berarti (kalau berani ganti ya bagus berarti),” imbuh Wali Kota Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengumpulkan kendaraan dinas pada saat menjelang Lebaran Idufitri 1444 Hijriah mendatang. Tujuannya, agar kendaraan plat merah itu tidak digunakan untuk bepergian ke luar kota.

Dari release yang diterima Memorandum, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pada saat menjelang libur lebaran Idulfitri mendatang, kendaraan plat merah wajib diparkir di kantor Balai Kota.

Rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara.

“Mobil dinas ini kan filosofinya untuk kendaran operasional, hari sabtu dan minggu untuk ke luar kota

Target

Wali Kota Eri mewanti-wanti jangan sampai kendaraan dinas dipakai untuk ke luar kota untuk mudik atau libur lebaran. Bila ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk ke luar kota maka harus siap menerima sanksinya. Ia memastikan, tidak akan ada yang berani mengganti plat nomor kendaraan pada saat lebaran nanti, karena semua unitnya akan dikumpulkan di Balai Kota. “Nggak mungkin (ganti plat nomor), karena seperti tahun sebelum-

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menginstruksikan, pada 19 April 2023 mendatang kendaraan plat merah Pemkot Surabaya sudah harus terparkir seluruhnya di Balai Kota. “Biarkan lah pulang pakai mobil pribadi, poso iku (puasa itu) kan untuk kembali ke fitrah, moso atene nggawe plat abang (masa mau pakai plat merah),” tegasnya.

Di samping itu, Inspektur Kota Surabaya, Rachmat Basari mengatakan, bila ada kendaraan plat merah yang digunakan untuk selain keperluan selain dinas, maka akan ada sanksi yang yang diberikan. “Sanksinya disesuaikan dengan tingkatannya, ada berat, sedang, hingga ringan. Prinsipnya, bila melanggar tentu ada sanksi. Kalau untuk mudik jelas tidak boleh, dan itu kriterianya berat kalau dilanggar,” kata Basari. Basari menerangkan, setiap kendaraan dinas ada penanggung jawabnya masing-masing, oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang apalagi digunakan untuk kepentingan mudik lebaran. “Jadi sanksinya disesuaikan dengan case yang dilakukan, apa urgensinya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik atau liburan,” pungkasnya. (rio/ono)

Bebas Pajak Kendaraan selama 120 Hari

Surabaya, Memorandum

Menyambut momentum Hari

Raya Idulfitri 1444 H, Pemerintah

Provinsi (pemprov) Jawa Timur memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berupa pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB hingga bebas PKB progresif.

Tak hanya itu, wajib pajak juga dapat menikmati fasilitas berupa pembebasan Bea Balik Nama (BBN) ke II dan seterusnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar

Parawansa mengatakan, pemutihan pajak ini akan dilakukan selama 120 hari terhitung mulai tanggal 14 April-14 Juli 2023.

Kebijakan ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. “Pembebasan sanksi administratif atau pemutihan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat terutama dalam menyongsong momentum lebaran Idulfitri,” ujar

Dr Mubarok: Tidak Banyak Berdampak

Urbaningrum sudah tidak lagi tokoh muda. “Beda dengan 7 atau 10 tahun lalu. Apalagi penahanan terkait tuduhan korupsi,” urai Mubarok.

Kondisi berbeda dengan Aung

San Suu Kyi aktivis prodemokrasi Myanmar. Nelson Rolihlahla Mandela seorang revolusioner antiapartheid dan politisi Afrika Selatan. “Dua tokoh ini, karena pembelaan terhadap HAM. Karena itu, namanya masih kuat,” tutup Dr Mubarok. Sementara itu, Anggota DPRD Surabaya, Fraksi Demokrat, Mochammad Machmud mengungkapkan, bebasnya Anas Urbaningrum bukanlah suatu ancaman atau halangan bagi Partai Demokrat. “Tidak ada pengaruh apa-apa. Dari namanya saja sudah beda,” kata Machmud

Khofifah, Jumat (14/4).

“Mari seluruh masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk berbondong-bondong membayarkan pajak kendaraan bermotornya melalui berbagai layanan milik Bapenda Jatim,” sambungnya. Khofifah menjelaskan, pembebasan sanksi pajak kendaraan ini juga dilakukan untuk mendorong tingkat kesadaran wajib pajak di Jatim.

Termasuk dalam mendorong balik nama kendaraan agar diperoleh

Sambungan dari halaman 9 kesesuaian kendaraan dengan pemilik kendaraan di Jatim.

“Kebijakan ini akan mendorong seluruh wajib pajak domisili Jatim yang memiliki kendaraan di luar Jatim untuk segera melaksanakan balik nama, sehingga diperoleh kesesuaian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor,” jelasnya.

Khofifah menegaskan, pembebasan pajak ini juga dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang pro rakyat secara berkelanjutan dengan memberikan keringanan kepada masyarakat melalui insentif pajak daerah.

Selain itu, diharapkan lewat pemutihan pajak ini dapat terwujud sekaligus tercipta tertib administrasi pemungutan pajak daerah yang tercermin dalam berkurangnya potensi jumlah tunggakan pajak di Jatim.

“Kami akan berupaya untuk meningkatkan akurasi database kendaraan bermotor dan menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor,” tandas Khofifah.

Menanti Kejutan Anas Urbaningrum singkat.

Di bagian lain, Josiah Michael legislator dari PSI ketika dimintai komentarnya terkait sosok Anas Urbaningrum, enggan berkomentar panjang lebar.

“Kalau masalah itu bisa langsung ke DPP, soalnya kami takut melangkahi kewenangan,” terangnya. (day/alf/x1/ono)

Ajak Belanja Anak Yatim hingga Diskon Produk Sambungan dari halaman 9 oleh Diki, dari Panti Asuhan di kawasan Nginden. Dia menyebut, malnya enak karena AC-nya dingin. “Apalagi bisa pulang sambil bawa baju baru,” ungkap Diki.

Rona kebahagiaan memang terpancar dari ratusan anak panti yang kemarin diundang khusus oleh Iwapi Surabaya dalam program

Keranjang Lebaran. Program ini menjadi bagian dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh Iwapi.

“Kami sengaja mengajak 110 anak yatim sore ini. Per anak kami siapkan Rp 300 ribu. Jadi mereka bisa berbelanja sesuai dengan keinginan mereka,” terang Ketua DPC Iwapi Surabaya Reny Widya Lestari, kemarin.

Selain berbelanja, anak-anak dari Panti Asuhan di wilayah Surabaya ini akan diajak buka bersama. “Tahun kemarin kami fokuskan pasar sembako murah. Namun karena tahun ini sudah banyak program sembako murah kami akhirnya fokus kepada anak-anak yatim yang kurang beruntung. Karena sebagian dari mereka mungkin belum pernah belanja di mal. Jadi kami ingin membuat anak-anak ini bahagia menjelang lebaran,” urai Reny. Perempuan manis ini, menambahkan, pihaknya juga berharap keberkahan di 10 hari jelang Lebaran. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sponsor yang mendukung kesuksesan acara hari ini, kemarin,” imbuhnya. Di bagian lain, Wakil Ketua Iwapi, Yayuk Eko Agustin menambahkan, selain mengajak anak-anak yatim belanja dan buka bersama, pihaknya juga melakukan pameran produk-produk Iwapi. “Di pameran ini ada fashion, aksesori, makanan hingga minuman,” imbuh owner Namira Ecoprint ini. Kebetulan, Namira Ecoprint juga mengeluarkan produk-produk baru di event kemarin. “Alhamdulillah, kemarin Wakil Bupati Sumenep dan Bupati Ponorogo juga mampir ke booth. Kami juga memberikan diskon khusus untuk produk fashion, makanan hingga minuman,” bebernya. (rio/ono) itu. “Saya berkeyakinan dunia akhirat bahwa saya tidak melakukan itu,” tutup Anas. Di Pemilu 2024, Anas menyampaikan dirinya akan berpartisipasi. Karena hak politiknya tidak hilang untuk memilih. “Saya masih ada hak memilih,” tutup Anas.

Anas kini memang telah bebas, dan masih merasa kalau dirinya merupakan korban kriminalisasi dari lawan politiknya, meski terbukti terlibat korupsi dalam kasus korupsi proyek Hambalang tahun 2010-2012 silam. Anas memantapkan dirinya terjun ke dunia politik. Sebelumnya, Anas yang merasa dirinya menjadi tumbal Cikeas ini ditawari masuk dalam struktur Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Tokoh politik kelahiran Blitar ini disambut ratusan Sahabat Anas Urbaningrum (AU) di halaman Lapas Sukamiskin, Selasa (11/4). Setelah menjalani hukuman tujuh tahun penjara. Bahkan, Gede Pasek rela memberikan jabatan Ketua Umum PKN kepada Anas Urbaningrum. Gede Pasek Suardika meyakini nama besar Anas Urbaningrum masih terjaga sekalipun pernah terjerat kasus proyek Hambalang. PKN pun menggaransi bakal memberi jabatan strategis ke- pada Anas untuk kembali terjun ke panggung politik.

Setelah menghirup udara bebas, Anas bertolak ke kampung halamannya di Blitar untuk sungkem kepada ibundanya. Dalam kesempatan di Blitar, Anas memberi sinyal bakal kembali ke politik melalui Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Menurut Gede Pasek, Anas saat ini masih bertahap menentukan langkah lantaran masih menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB). Tetapi, gairah Anas sebagai seorang politisi dinilai tidak akan bisa padam. Justru dia menyebut Anas saat ini lebih matang pasca masuk ke Sukamiskin.

“Karena adagium seorang politisi itu tidak akan pernah mati dengan cara apapun, dan dimatikan oleh siapapun,” katanya saat ditemui di Blitar.

Dia bersama jajaran fungsionaris PKN lainnya mendampingi Anas ke rumah sang ibunda di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Dalam kacamata PKN, bukti pamor Anas masih ada adalah dengan banyaknya sambutan loyalis selama ini. Apalagi, disebutnya dalam berbagai sejarah banyak tokoh yang terus berkembang sekalipun pernah mendekam di penjara. “Dan itu cukup banyak terjadi,” lanjut sahabat

Melalui pemutihan ini, diprediksi insentif yang akan diberikan selama kebijakan ini berlangsung sebesar Rp 153.851.712.599,00 dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp 907.553.479.457,00.

Sambungan dari halaman 9 dan loyalis Anas ini.

Mengenai jabatan di PKN, Gede Pasek menyebut sudah ada pembicaraan awal dengan berbagai elemen termasuk di internal. “Ide membuat partai ini kan biar ada jalan mas Anas bangkit lagi untuk menjadi seorang politisi murni dan itu butuh partai politik,” ucapnya. PKN memberi kebebasan kepada Anas memilih jabatan apapun di partai baru tersebut. “Termasuk jika mau ambil posisi ketua umum saya pun, akan saya berikan. Tidak masalah karena jabatan bagi saya bukanlah yang utama dalam karir politik saya,” tegasnya. Baginya itu bukanlah persoalan. Apalagi, Gede Pasek mengaku pernah rela menanggalkan jabatan Ketua Komisi III DPR RI demi membela Anas saat gonjang-ganjing di Partai Demokrat beberapa tahun lalu. “Masak sekarang beliau keluar saya tidak rela, tentu apapun kita berikan,” ungkapnya. Untuk pembicaraan resmi mengenai posisi apa yang akan diisi oleh Anas, Gede Pasek menyebut bakal ada pembahasan lanjutan dalam waktu dekat. “Kita ambil suasana tenang. Saya akan ngobrol berdua. Pasti akan selesai, wong kita bangun berdua kok,” tuntasnya. (day/ono)

Permudah Masyarakat, SPPT

PBB-P2 Disampaikan lewat Virtual

Sidoarjo, Memorandum

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) melalui kanal virtual berbasis WhatsApp (WA) dan email.

Penyampaian virtual itu sudah dilakukan secara bertahap mulai Januari 2023. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan mekanisme penyampaian virtual tersebut bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di mana pada 2022 SPPT PBB-P2 baru tersampaikan kepada masyarakat pada Maret-April setiap tahun. “Penyampaian SPPT virtual ini lebih cepat dan tepat diterima masyarakat dibandingkan dengan penyampaian SPPT secara manual melalui desa/kelurahan atau petugas,” ujar Gus Muhdlor panggilan akrab bupati.

Terobosan yang dilakukan BPPD Sidoarjo itu, kata Gus Muhdlor tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Ke depan penyampaian semua SPPT PBB-P2 disampaikan lewat virtual. “Masyarakat harus dimudahkan dalam menerima SPPT PBB-P2,” papar bupati.

Sementara Kepala BPPD Sidoarjo Ari S mengatakan pihaknya sudah merencanakan akan menerapkan penyampaian SPPT PBB-P2 secara virtual kepada seluruh masyarakat.

“Seperti yang diminta Pak Bupati, tahun 2024 seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang memiliki, menguasai, memanfaatkan objek PBB di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat menerima SPPT PBB P2 secara virtual,” jelas Ari.

Guna mempercepat realisasinya, lanjutnya, ia meminta masyarakat untuk mendaftarkan nomor WA dan email melalui form yang bisa diakses lewat link berikut: https://s. id/Pendataan_PBB_SDA

Masih menurut Ari, nama SPPT PBB-P2 yang didaftarkan pun tidak harus sama dengan nama pendaftar/ pemohon. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran tersebut karena penyampaian SPPT akan secara penuh dilakukan melalui WA, tidak lagi diantarkan petugas BPPD Kabupaten Sidoarjo maupun desa/ kelurahan.

BPPD Sidoarjo, imbuh Ari, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak. Khususnya dalam pelayanan mempermudah pembayaran pajak daerah.

Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor BPPD untuk membayar pajaknya. Sebab, pembayaran sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline

“Pembayaran online bisa dilakukan melalui Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank OCBC NISP, Alfamart, Indomaret, e-Commerce, dan berbagai kanal lainnya serta yang terbaru yaitu tempat pembayaran pajak melalui BUMDes pada masing-masing desa/kecamatan,” pungkas Ari. (jok/nov)