Kajari Kota Madiun: Penegakan Hukum Tak Harus Berakhir di Penjara

Madiun, Memorandum Seluruh kelurahan di Kota Madiun telah memiliki rumah restorative justice (RJ) atau rumah keadilan restoratif. Launching rumah RJ di kelurahan se-Kota Madiun dilaksanakan di gedung GCIO Diskominfo, Jumat (14/4).

Kepala Kejari Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengatakan, pendirian rumah RJ itu dilakukan karena penegakan hukum tidak selalu berakhir di persidangan dan pemidanaan. Karena itu melalui rumah RJ di masing-masing kelurahan ke depan dapat dijadikan sarana edukasi maupun musyawarah antarmasyarakat.

“Semua kelurahan diupayakan ada rumah RJ, sehingga kalau ada perkara yang bisa di RJ-kan, bisa diselesaikan di rumah RJ itu. Kalau pun tidak ada (perkara, red) rumah RJ itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan jaksa sambang kelurahan, penyuluhan hukum dan lain sebagainya,” ujarnya. Bambang menyebut, sejak adanya rumah RJ di Kota Madiun akhir Maret 2022 hingga saat ini, kejari setempat telah tiga kali memberikan keadilan restoratif. Sedangkan di 2023

Forkopimda Kota Madiun menggelar

Forkopimda Kota Madiun

Matangkan Kesiapan Arus Mudik

Madiun, Memorandum

Persiapan arus mudik-balik Idulfitri 1444 Hijriah di Kota Madiun kian matang. Bersamaan rapat koordinasi (rakor) forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di mapolres setempat, Jumat (14/4) kemarin. Kelancaran lalu lintas (lalin) serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi atensi.

“Tamu yang datang ke Kota Madiun cukup banyak. Sehingga, kesiapan keamanan dan kelancaran lalin perlu kami koordinasikan semua dengan forkopimda,” kata Wali Kota Madiun Maidi usai rakor kesiapan Operasi Ketupat Semeru (OKS) 2023 kemarin.

Menurut Maidi, segala kebutuhan masyarakat dalam menyambut Lebaran perlu disiapkan jauh-jauh hari. Mulai pelayanan, kenyamanan dan keamanan. Sebab, pihaknya tak ingin pengunjung di Kota Madiun kecewa.

“InsyaAllah hari ini (kemarin, red) kami selesaikan. Termasuk membahas apa yang nanti dilakukan sepanjang momen Lebaran,” ujarnya.

Maidi mengungkapkan, ada sejumlah titik yang diprediksi mengalami penumpukan kendaraan saat arus mudik-balik Lebaran. Salah satunya di Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di jalur perlintasan langsung (JPL) Sukosari. Badan jalan yang sempit serta volume kendaraan yang besar membuat titik tersebut mengalami crowded Tak hanya itu, arus lalin di kawasan Pahlawan Street Center (PSC) yang menjadi jujukan wisatawan juga menjadi atensi. Bahkan, pemkot berencana melakukan sistem buka-tutup kawasan tersebut pada hari-hari tertentu. “Buka-tutup secara kondisional. Kalau kawasan sudah crowded, kendaraan kami alihkan,” terangnya.

Sementara, Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono menambahkan, akan ada satu pos pelayanan (posyan) dan lima pos pengamanan (pos pam) dalam OKS 2023. Yakni, satu pos yan di Jalan Pahlawan dan pos pam di Alun-Alun Kota Madiun, Jiwan, Terminal Bus Purboyo, Sun City, dan Stasiun Madiun. Total akan ada sebanyak 291 personel gabungan yang bertugas. Yakni, dari unsur TNI-Polri, satpol PP, dinas perhubungan, dinas kesehatan, serta BPBD.

“Kota Madiun yang menjadi kota perlintasan dan tujuan potensi crowded cukup besar. Apalagi tahun ini tidak ada pembatasan mobilitas masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya,” sebutnya. Suryono mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas yang kurang penting selama momen Lebaran mendatang. Pun, senantiasa memantau titik-titik kemacetan. Termasuk tidak memarkirkan kendaraan sembarangan.

“Rekayasa arus dan titik kantong parkir sudah kami siapkan. InsyaAllah OKS 2023 berjalan lancar,” pungkasnya. (mas/lis)

Madiun, Memorandum Musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau bupati hingga kepala desa lebih meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Kepala BNPB RI Letjen TNI Suhariyanto usai meresmikan proyek rehabilitasi Jembatan Luworo, Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Ma- diun, Kamis (14/4). Didampingi Kalaksa BPBD Provinsi JawaTimur Gatot Soebroto dan Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Menurutnya, April 2023 sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mulai memasuki musim kemarau. Pihaknya mewanti-wanti agar setiap daerah mempersiapkan diri menghadapi bencana Karhutla. Utamanya di wilayah berpotensi.

“Mengimbau kepala desa, camat, hing- hingga pertengahan April ini, kejaksaan telah memberikan satu kali RJ atau penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif.

“Karena perkara di Kota Madiun tidak terlalu banyak, dan penyidik kepolisian juga mempunyai hak untuk melakukan RJ di tingkat penyidikan, sehingga kadang-kadang sudah diselesaikan disana,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi pendirian rumah RJ di kelurahan se-Kota Madiun. Meskipun ada fasilitas rumah RJ, ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan tidak menyalahgunakan keadilan restoratif yang diberikan kejaksaan.

“Kita punya fasilitas RJ. Artinya bahwa kalau masyarakat itu lupa, tidak disengaja dia berbuat yang kurang pas, ini yang harusnya diselesaikan secara hukum tapi bisa lewat RJ. Persyaratannya banyak, tapi nggak semudah itu. Yang jelas jangan sampai RJ atau fasilitas pengampunan ini disalahgunakan,” katanya. Seperti diketahui, syarat mendapat keadilan restoratif di antaranya adanya kesepakatan damai antara korban dengan tersangka. Kemudian tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Pun ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, tersangka bersedia mengembalikan barang hasil tindak pidana serta kerugian korban tidak lebih dari Rp 2,5 juta. (adi/lis) ga bupati untuk melakukan penanggulangan secara komprehensif,” katanya. Sementara, BNPB juga akan hadir baik sebelum, selama hingga pasca-bencana dalam tingkat kabupaten/kota atau provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Di tingkat kabupaten kota itu juga ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kalau yang masih bencana kecil-kecil itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab BPBD,” ujarnya. Dikatakan, meskipun Kabupaten Madiun tidak termasuk daerah prioritas penanggulangan bencana Karhutla, Letjen TNI Suhariyanto meminta Pemkab Madiun dan masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan. Diketahui, jembatan yang selesai dibangun pada akhir 2022 lalu menggunakan dana hibah BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Sekaligus gladi kesiapsiagaan bencana. (dry/lis)

Sepakat, Kabupaten Madiun Tak Ada Halalbihalal Perguruan Silat

Madiun, Memorandum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun melarang perguruan silat dan organisasi masyarakat (ormas) menggelar halalbihalal Idulfitri 1444 Hijriah di wilayah setempat. Larangan tersebut, telah disepakati oleh seluruh pihak yang hadir dalam rapat koordinasi Kamis (14/4) lalu, termasuk perwakilan perguruan silat yang ada di Kampung Pesilat. Pelarangan halalbihalal itu berlaku selama jalannya Operasi Ketupat Semeru 2023 selama 14 hari, terhitung 18 April sampai dengan 1 Mei 2023.

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, saat berlangsungnya Ops Semeru, seluruh instansi Pemerintah, TNI dan Polri tengah berkonsentrasi pada penanganan mudik. Dia tak ingin, fokus petugas dan aparat terpecah dengan adanya pergerakan masa. Lebih-lebih hingga memicu konflik seperti yang terjadi pada tahun lalu. “Memang kita konsentrasi dulu di penanganan mudik ini. Kita nggak pengen seperti tahun kemarin, fokus kita pecah, tenaga kita kurang, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar dia.

Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP

Anton Prasetyo turut menekankan, larangan ini bukan hanya berlaku kepada perguruan silat dan ormas, namun juga kepada komunitas yang akan melaksanakan halalbihalal, untuk ditunda sampai dengan pelaksanaan Ops Ketupat Semeru selesai. “Karena kita akan fokus kepada upaya membuat arus mudik dan balik ini aman dan lancar,” katanya.

Keputusan itu sengaja ditempuh Forpimda, berdasarkan evaluasi pengamanan tahun lalu. AKBP Anton menyatakan, pada saat arus balik adanya pergerakan masa dalam jumlah banyak dan menggunakan roda dua, sehingga terjadi crowded “Tentunya itu sangat mengganggu dan menghambat arus balik yang terjadi pada saat pengamanan Ops Ketupat Semeru 2022,” ungkapnya.

Ia menegaskan, konvoi dengan menggunakan roda dua telah dilarang. Jika ada yang nekat dan melanggar, maka dilakukan penindakan. “Kita akan melakukan penindakan apabila ada konvoi yang dapat mengganggu kelancara kegiatan ini. Karena ini adalah event nasional, sehingga kita lakukan pengamanan,” tandasnya. (rap/dry/lis)