Kejari Kediri Siapkan Tiga Jaksa

Kediri, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri menyiapkan tim untuk menangani dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebab Retno Wulandari (28) bersama bayinya meninggal di lahan tebu Dusun Pluncing, Desa Siman, Kecamatan Kepung. Dalam kasus itu, MBM (29) suami korban sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasipidum Kejari Kabupaten Kediri Aji Rahmadi menyampaikan, sudah menyiapkan tiga jaksa untuk menangani kasus itu. “Sudah ada itu jaksanya. Saya sama dua jaksa dari tim pidana umum (pidum),” jelasnya, Jumat (14/4). Aji mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu perkembangan dari penyidik Satreskrim Polres Kediri terkait kasus tersebut. Akan tetapi, kejaksaan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik.

Oleh karena itu, pihaknya juga sedang menunggu untuk langkah selanjutnya yaitu reka ulang adegan atau rekonstruksi dari Polres Kediri. “Rencananya menggelar rekonstruksi. Tapi terkait waktunya kapan digelar kami masih menunggu dari Polres Kediri,” tutur Kasi Pidum. Sebelumnya, polisi mengungkap penyebab meninggalnya Retno Wulandari (28) bersama bayinya dengan menetapkan suaminya berinisial MBM (29) sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan, MBM menjadi penyebab atas meninggalnya istrinya tersebut.

Peristiwa itu bermula ketika keduanya bertemu pada 26 Maret 2023. MBM menjemput korban di rumah kos di Jalan Flamboyan Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Korban dalam keadaan hamil meminta MBM mengantarkan untuk menemui seseorang. Ketika dalam perjalanan dibonceng dengan motor, terjadi cekcok. Di pertigaan jalan Dusun Semanding, Desa Tertek menuju selatan, MBM melaju dengan kecepatan tinggi. Korban berniat berpegangan ke tubuh suaminya. Ironisnya, niat itu ditampel MBM hingga membuat korban yang tidak mengenakan helm terjatuh. MBM lantas menaikkan korban dengan cara mengaitkan jaket yang dipakai korban ke tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasar Brumbung, Kecamatan Kepung. Nahas, sebelum sampai korban terjatuh lagi. Selanjutnya, pelaku kembali melakukan perjalanannya hingga belok dan masuk ke area perkebunan tebu Dusun Pluncing sekitar pukul 21.30 WIB. Pada Rabu (29/3), jenazah Retno Wulandari ditemukan warga bersama bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa. (mon/epe)

Tiga Raperda Disetujui DPRD Kota Kediri

Personel Polsek Mojoroto memeriksa masa berlaku produk makanan yang dijual di Pasar Campurejo.

Patroli Pasar

Polisi Antisipasi Kriminalitas

Kediri, Memorandum

Personel Polsek Mojoroto patroli tempat keramaian dengan sasaran Pasar Campurejo kemarin. Patroli ini dilakukan petugas kepolisian dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason menjelaskan, kegiatan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di Pasar Campurejo merupakan kegiatan rutin. “Kegiatan ini sebagai wujud hadirannya kepolisian di tengah masyarakat,” ucapnya. Dia menuturkan, pelaksanakan kegiatan tersebut dimulai pukul 06.00 dan berakhir 09.00, dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada warga dan masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitasnya.

“Juga kami sampaikan kepada personel agar tak bosanbosan untuk mengimbau kepada warga masyarakat selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta mengikuti protokol kesehatan (prokes) Covid-19,” pungkasnya. (mon/epe)

Kediri, Memorandum Tiga raperda disetujui menjadi peraturan daerah (perda).Yakni raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto menandatangani berita acara persetujuan bersama usai rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (13/4).

Wali kota mengatakan, perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 ini salah satu perubahannya untuk menghapus sebagian jabatan struktural eselon IV dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional. Kemudian, untuk mengubah nomenklatur Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. “Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jatim,” jelasnya.

Selanjutnya Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mana Raperda tersebut telah dibahas bersama pansus DPRD dan tim Pemkot Kediri. Hal ini merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Berdasar UU nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan masa