Parkir Berlangganan Amburadul

Sering Kena Komplain, Perda Diubah

SIDOARJO – Gara-gara sering terkena komplain masyarakat terkait masih amburadulnya pelaksanaan parkir berlangganan, akhirnya pihak Dinas Perhubungan selaku pelaksana meminta adanya perubahan Perda (Peraturan Daerah) Parkir. Dimana di dalamnya mengatur parkir berlangganan dan non berlangganan. Keinginan dari Dishub tersebut, untuk aturan parkir non berlangganan dibubarkan dan tinggal parkir berlangganan saja.

“Intinya, pihak Dishub ingin

Polemik GedunG TerPadu secara keseluruhan melebur menjadi satu yanitu parkir berlangganan saja,” tutur Yoanasari, salah seorang anggota Komisi C yang masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo, Selasa (01/08/2017). Karena ada permintaan seperti itu, Bapemperda mulai membahas perubahan Perda No 02 tahun 2012 tentang Perda Parkir. Salah satu yang menjadi fokus pembahasannya adalah perubahan pasal 16 tentang tarif non berlangganan atau parkir langsung. Tarif non berlang- ganan tersebut banyak dilakukan dibeberapa area, seperti mall, kawasan pertokoan dan pelayanan publik yang dilakukan swasta. “Pengelola parkir menarik restribusi secara langsung ke pengguna parkir dengan biaya sesuai aturan yang dibuat sendiri, sehingga harga parkir sangat tinggi dengan alasan telah membayar pajak parkir kepemerintah. Sedangkan untuk parkir berlangganan, seperti sepeda motor tarifnya hanya Rp 25 ribu pertahun dibayar saat memperbaruhi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” ujarnya. Masih menurut Juanasari, perubahan Perda pengajuan dari Dishub tersebut, bertujuan untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat, khususnya menekan kebocoran PAD dari sektor parkir. “Karena banyak keluhan akibat adanya dualisme pelaksanaan parkir. Makanya diajukan perubahan Perda Parkir tersebut,” jelas Juanasari yang juga ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo ini. Meski demikian, lanjut Januarsi tidak semua titik parkir non berlangganan akan menjadi parkir berlangganan terutama untuk intasi pelayan publik milik pemerintah seperti RSUD Sidoarjo yang telah menerapkan BLUD, juga beberapa intstasi layanan publik BUMD seperti PDAM dan lainnya. Ditimpali oleh Abdilah Nasik, ketua Komisi C yang juga anggota Bapemperda, Jumlah area titik

Penolakan Pembangunan Rp 800 Miliar Meluas

SIDOARJO – Penolakan pembangunan gedung perkantoran satu atap senilai Rp 800 miliar yang digagas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah makin meluas. Tidak hanya para wakil rayat yang duduk di DPRD Sidoarjo saja yang menolak. Namun, masyarakat juga gencar melakukan penolakan karena dianggap tidak pas waktunya.

Demikian juga dengan para LSM yang masuk di Sidoarjo Forum yang diketuai Heru Sastrawan, juga melakukan penolakan dan akan menggelar diskusi publik dengan mengundang Bupati Sidoarjo dan instutusi terkait juga dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo.

“Kita masyarakat Sidoarjo yang tergabung di Sidoarjo Forum yang anggotanya para LSM akan menggelar diskusi publik sebagai bentuk penolakan gagasan membangun gedung 800 miliar tersebut,” tutur Heru Sastrawan, Selasa (01/08/2017).

Rencananya, pelaksanaan diskusi publik tersebut selain mengundang pihak eksekutif dan legeslatif juga akan mengundang pihak rektorat dari perguruan tinggi di Sidoarjo.

“ Juga tokoh masyarakat diundang untuk memberikan pendapatnya di arena tersebut,” katanya.

Diskusi publik yang akan dilaksanakan akhir pekan ini, nantinya akan dilanjutkan dengan forum bebas berbicara di tugu monumen Jayandaru. “Biar masyarakat ikut menyampaikan aspirasinya,” tutur Heru.

Dikesempatan terpisah, Yoanasari, ketua parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 300 titik dengan potensi target sebelumnya Rp 28 Miliar dan saat ini naik menjadi Rp 30 miliar pertahunnya. Antok, salah satu pelanggan parkir berlangganan mengaku dalam pelaksanaannya parkir berlangganan belum efektif. Meski sudah b erlangganan, harusnya dimanapun tempat tidak dikenakan charge parkir lagi, namun sebaliknya. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena bisa mengganggu aplikasi dari parkir berlangganan. Masih banyak juru parkir liar yang dengan seenaknya mengenakan tariff parkir tidak sesuai dengan tariff yang sebenarnya. Tentu saja merugikan pengguna,” jelasnya.lyan

DPC Partai Demokrat mengatakan, bahwa pembangunan gedung perkantoran berLantai 17 senilai Rp 800 miliar tersebut, masih belum layak di bangun di Sidoarjo. Pasalnnya, banyak kebutuhan dasar masih belum terpenuhi seperti soal pendidikan, kesehatan, dan pengetasan kemiskinan.

“Ibaratnya kita ini masih sulit untuk menutupi kebutuhan makan, tiba-tiba ingin dan akan membeli baju dan celana baru yang necis,” tutur Yoanasari sembari berkonotasi.

Sebelumnya tiga Fraksi DPRD Sidoarjo, Fraksi PDIP, PAN dan PKS tidak main-main menolak rencana Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah, SH, M.Hum mengajukan anggaran pembangan gedung terpadu senilai Rp 800 miliar. Penolakan tanpa kompromi tersebut saat ini dilampiaskan dengan masang spanduk penolakan disegala penjuru Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu bunyi spanduk milik PDIP tersebut berbunyi “ayo rakyat Sidoarjo, rame-rame tolak pembangunan gedung terpadu Rp 800 miliar. Spanduk PAN juga berbunyi mengajak warga Sidoarjo menolak pembangunan gedung terpadu, bunyinya,” PAN bersama rakyat wis pasti menolak pembangunan gedung Rp 800 miliar.

“Sik akeh dalan-dalan daerah cumin dibatik”. Spanduk PKS juga berbunyi “Tolak gedung Pemkab Rp 800 miliar. Warga butuh sekolah apik”.

Anggota F-PKS membenarkan bahwa partainya telah memasang spanduk penolakan pembangunan gedung terpadu Rp 800 miliar. Spanduk-spanduk PKS dipasang disetiap sudut jalan perkotaan Sidoarjo, pelosok kecamatan diantaranya Kecamatan Tarik, Balongbendo, Krian dan seluruh kecamatan di Sidoarjo.

PKS tetap konsisten memperjuangkan kebutuhan rakyat. Mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti perbaikan jalan rusak, perbaikan gedung sekolah, membangun rumah sakit Sidoarjo barat, mengutamakan kesehatan dan membangun infrastruktur yang menyentuh rakyat langsung. l yan/yud