Tunjangan Transportasi Dewan, Pemkot Pilih Hati-hati

SURABAYA - Pemkot Surabaya memilih berhati-hati dalam mengalokasikan agar tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Surabaya. Hingga saat ini pemkot masih menunggu petunjuk teknis lanjutan untuk merealisasikanya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menuturkan, hingga saat pemerintah kota masih membahas rencana pemberian tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Surabaya. Bahkan Pemkot sampai

Komisi C DPRD Jatim

Raperda

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

SURABAYA - Komisi C DPRD Jatim menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahkan tahapannya saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi dengan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah (Baperda) dan beberapa pihak terkait seperti Biro Hukum Setdaprov dan Kanwil Kemenkumham Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan bahwa dalam proses harmonisasi, pihak Kanwil menyampaikan bahwa pada prinsipnya usul prakarsa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pihak Biro Hukum menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah maupun Permendagri jumlah pasalnya ada 500-an lebih.

Sedangkan dalam usul prakarsa hanya sekitar 90-an pasal. Sehingga perlu dalam pembahasan nanti dilihat lagi norma yang memang tidak perlu lagi diatur dalam Perda. “Pada prinsipnya tak keberatan dari pihak terkait, baik eksekutif maupun institusi hukum seperti Kawil Hukum dan HAM

Jatim. Hanya ada sedikit masalah teknis yang harus disempurnakan,” terang Irwan Setiawan Selasa (1/8) kemarin.

Alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan, sebelumnya Jatim pernah memiliki Perda No. 5 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi. Namun karena terbit

» BACA: Raperda..., hal 10

Potensi Jatim

Wagub Paparan

ke Sespimti Polri

SURABAYA - Wakil Gubernur

Jatim H Saifullah Yusuf memaparkan potensi Jatim di depan perwakilan peserta didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri/KKDN ke Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (1/8) kemarin.

“Jatim adalah provinsi yang penduduknya terbanyak kedua di Indonesia, di samping itu juga provinsi yang jumlah kab/kotanya terbanyak di Indonesia. Oleh sebab itu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pemprov Jatim menerapkan tiga strategi yakni reformasi birokrasi, infrastruktur, dan pengembangan SDM,” terang Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Gus ipul menjelaskan, di bidang reformasi birokrasi metode yang digunakan merupakan perpaduan regulasi, SDM, teknologi informasi, dan kontrol. Kemampuan SDM sangat dibutuhan untuk mendukung penerapan teknologi informasi, misalnya dalam perencanaan ada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPPD), dan saat pelaksanaan ada aplikasi SIKDA.

Penerapan-penerapan aplikasi tersebut membutuhkan ketrampilan SDM yang harus memadai. “Kontrol yang diberikan pada kinerja pemerintah bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui media massa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, khusus untuk pengembangan SDM Pemprov Jatim fokus pada pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan diantaranya program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Sedangkan di sektor kesehatan diantaranya yakni penurunan AKI dan AKB, penurunan HIV, dan peningkatan kualitas taman posyandu.

» BACA: Wagub..., hal 10 mengajukan mendahului perubahan APBD kepada Kemendagri.

“Meski telah mengembalikan mobil dinas, tidak serta merta anggota dewan langsung mendapat tunjangan transportasi,” ujar Tri Rismaharini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/8) Risma menjelaskan, untuk pemberian tunjangan transportasi, sebenarnya pemerintah sudah pernah mengalokasikan anggaran. Mengingat Surabaya merupakan daerah pertama yang mengusulkan wacana tersebut.

“Kita yang pertama yang mengajukan usulan itu ke Kemendagri,” beber Risma. Sementara untuk pengembalian mobil pinjam pakai yang digunakan anggota dewan, Risma menegaskan pemkot tidak memberikan batas waktu. Pemerintah kota menyerahkan masalah tersebut kepada wakil rakyat bersangkutan.

“Saya pastikan tidak ada batasan untuk pengembalian mobil dinas,” tegasnya. Risma juga menampik Pemkot Surabaya akan kelebihan mobil dinas jika semua mobil pinjam pakai yang dipakai anggota legislatif semua sudah dikembalikan. Menurutnya, pemkot kerap melelang mobil dinas yang sudah tidak dipakai.

“Yang masih bagus tetap kita gunakan. Kalau yang tidak terpakai akan kita lelang,” jelas Risma. Menurut Risma, sudah banyak mobil dinas yang dilelang. Bahkan dari hasil lelang Bagian Perlengkapan telah memperoleh Rp1 miliar lebih. Mantan Kepala Bappeko ini menyebutkan, saat ini sebenarnya masih banyak mobil dinas yang menunggu untuk dilelang. Bahkan beberapa waktu lalu ada 7 mobil yang laku.

“Kalau tidak laku biasanya dimasukan dalam benda rongsokan atau besi tua,” cetusnya.

Risma mengungkapkan pemerintah kota tidak pernah melakukan lelang sendiri. Semua diserahkan sepenuhnya kepada balai lelang. “Tidak hanya mobil, sepeda motor di kecamatan maupun kelurahan juga ada,” imbuh mantan kepala dinas kebersihan ini. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Surabaya mulai mengembalikan mobil dinas.

» BACA: Tunjangan..., hal 10

SURABAYA - Kabar bahagia bagi Guru SD dan SMP di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya akan mengalihkan sebagian anggaran pendidikan untuk SMA/SMK yang dialokasikan di APBD untuk tunjangan guru SD dan SMP.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengatakan pemberian insentif akan diberikan mulai tahun 2018. “Aku pingin tahun depan, guru SD dan SMP ada tambahan insentif,” katanya, Selasa (1/8). Menurutnya, alokasi anggran SMA/SMK tersebut dilakukan setelah gugatan warga Surabaya yang menolak pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten kota ke Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah gagal di MK. Selama ini, pemerintah kota Surabaya telah mengalokasikan anggaran SMA/SMK di APBD 2017 sekitar Rp180 miliar. Anggaran ini tidak akan dipakai karena pemkot tidak lagi mengelola SMA/SMK.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan anggaran SMA/SMK tidak hanya digunakan untuk penanganan SD dan SMP. Namun juga TK dan PAUD, dan anak putus sekolah. “Untuk anak putus sekolah kita dorong lewat pendidikan kejar Paket C,” paparnya. Mantan Kepala Bappeko Surabaga mengatakan, Pemkot Surabaya akan menambah banyak program kejar paket C bagi anak-anak Surabaya yang putus sekolah. Tujuannya agar mereka tetap memiliki ijazah yang setara dengan SMA SMK. Sedangkan untuk jenjang SD, SMP dan juga TK PAUD, Pemkot akan menyalurkan beberapa program penambahan fasilitas penunjang untuk siswa Surabaya. azi

SURABAYA - Penyakit Campak dan Rubella sangat berbahaya karena dapat menyerang anakanak hingga orang dewasa meskipun dalam kondisi yang sehat sekalipun. Pesan tersebut tertuang dalam acara Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) tahun 2017.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan kepada anak-anak agar tidak perlu takut ketika di imunisasi. Sebab, imunisasi sifatnya penting untuk kesehatan dan masa depan. “Jika belum di vaksin langsung minta ke puskesmas atau posyandu, kalau tidak mau akan dipaksa,” katanya saat membuka acara Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) tahun 2017 di Lapangan Putro Agung, Kelurahan Rangkah, Selasa (1/8), kemarin. Risma juga meminta kepada stakeholder terkait agar gencar mengkampayekan imunisasi MR kepada orang tua dan anak-anak. “Sekali lagi saya mengingatkan bahwa imunisasi ini sangat penting, jangan ketika melihat anak sakit atau terindikasi virus Rubella pihak puskesmas baru melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ujar Risma. Melihat akan bahayanya rubella dan campak, Risma menitipkan anak-anak kepada puskesmas dan jajaran terkait agar giat mengkampayekan

» BACA: 590.921 Anak..., hal 10

SURABAYA - Bangunan rumah yang berada di sekitar bundaran Dolog yang selama ini dianggap memperlambat pelebaran jalan Frontage Road Barat akhirnya berhasil dibongkar Pemkot Surabaya.

Pasalnya, Dinas PU Bina Marga bersama Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membacakan putusan eksekusi pembongkaran persil. Ada empat persil yang akan dibongkar.

Selanjutnya Dinas PU mengerahkan sekitar tiga ekskavator dan sebuah crane untuk membongkar bangunan.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati menargetkan kelanjutan pembangunan Frontage Road akan tuntas tahun 2017 ini.

“Kita targetkan Desember selesai.

Nanti sampai ke Royal, karena di Royal itu masih menunggu pos perlintasan kereta yang akan dimundurkan oleh Dishub Surabaya,” tegas Erna, Selasa (1/8).

Erna menambahkan, untuk satu persil

SURABAYA - Tahun ini sebanyak 166 pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dari jumlah tersebut, selain guru dan camat, ada beberapa kepala dinas yang juga mendapat panggilan beribadah ke tanah suci.

Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Juga ada lima orang camat. Yakni Camat Sawahan, Camat Tambaksari, Camat Lakarsantri, Camat Dukuh Pakis dan Camat Suko Manunggal. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, bagi PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang menunaikan ibadah haji, mereka berangkat dengan menggunakan bangunan yang belum dibongkar akan ditargetkan pengerjaannya dilanjutkan dan tuntas pada November mendatang. Sedangkan tiga bangunan yang hari ini (kemarin, red) telah dibongkar antara lain milik Sumiati, Kusnan, dan Philindo Tukanjabala.

Pemkot juga memberikan waktu satu bulan kepada Kasipan, pemilik bangunan untuk mengosongkan sendiri. Selain itu, masih ada satu bangunan yang belum bisa dieksekusi karena masih proses konsinyasi di Pengadilan Negeri.

“Bangunan itu diketahui milik Dewi yang masih enggan bangunannya dibongkar. Tapi proses konsinyasi di pengadilan sudah berjalan,” katanya.

Senada, Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya Djoko Soebagyo mengatakan, uang dari Pemkot sudah dititipkan untuk empat persil bangunan warga yang

» BACA: FR Barat..., hal 10

SURABAYA - Banyaknya kasus sengketa pertanahan di Jawa timur yang dilaporkan sebagai tindak pidana membuat Kanwil BPN Jatim menggandeng Polda Jatim dengan membentuk Tim Satgas Mafia Tanah.

Kepala Kanwil BPN Jatim, Gusmin Tuarita menjelaskan, pembentukan satgas mafia tanah ini jelas sangat membantu BPN yang sering mendapat pengaduan sengketa pertanahan.

“Kerja sama ini penting karena banyak konflik. Pengaduan selalu ada. Kami ikut dalam tim supaya masalah cepat tuntas,” kata Gusmin, Selasa (1/8) kemarin.

Gusmin menambahkan, dalam waktu dekat BPN dan Polda Jatim langsung membentuk posko pengaduan sengketa tanah yang nantinya langsung ditindaklan- juti. Ini dilakukan karena banyak tanah yang tidak difungsikan karena bermasalah. “Supaya tidak tersandera konflik aturan hak cuti besar. Selama berhaji, mereka akan tetap menerima gaji pokok.

“Mereka tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP), tetapi tetap terima gaji pokok,” ujar Mia.

Sebelum berangkat, calon haji

PNS Pemkot ini diberi arahan oleh

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (1/8). Risma berharap para pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji, tidak lupa untuk ikut mendoakan warga Surabaya agar bisa menjadi lebih sejahtera.

“Saya nyuwun tulung (minta tolong) dibantu doa. Bukan untuk saya, tetapi untuk warga Surabaya agar bisa lebih sejahtera. Insya Allah bila banyak yang mendoakan akan semakin bagus,” ujarnya Sebagai kepala daerah, Risma se- sehingga bisa mempunyai dampak ekonomi. Kami (BPN dan Polda lama ini telah berdoa dan berusaha untuk membuat warga Surabaya lebih sejahtera. Usaha itu diwujudkan dalam berbagai program untuk warga Surabaya yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Upaya untuk membuat warga Kota Pahlawan lebih sejahtera itu diantaranya dengan program pendidikan gratis, kemudahan mendapatkan akses layanan kesehatan, permakanan gratis hingga pemberdayaan ekonomi untuk anak-anak muda dan ibu-ibu rumah tangga.

“Saya sudah berusaha agar warga Surabaya sejahtera. Tapi saya khawatir masih ada yang tersembunyi yang belum sejahtera karena mungkin belum terdata lurah atau camat. Jadi tolong dibantu doa warga Surabaya yang kurang beruntung. Minimal setiap hari bisa makan dan bisa berobat,” tandasnya. l azi