Bermula soal IMB, Meluas ke Isu SARA di Medsos

Patung dewa raksasa di kelenteng

Tuban bikin heboh di media sosial karena dibumbui macam-macam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tuban pun bertemu untuk membahasnya.

PATUNG Dewa Kong Co Kwan Sing Tee Koen setinggi 30 meter di Kelenteng Kwan Sing Bio jadi perbincangan netizen. Masalah aslinya soal perizinan, namun berkembang liar menjadi sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

MUI Kabupaten Tuban melakukan rapat tertutup di Kantor MUI bersama Forpimda setempat, Selasa (1/8). Para kiai meminta penjalasan Pemda Tuban untuk nantinya akan diterbitkan rekomendasi oleh MUI Tuban supaya tercipta suasana yang aman nyaman serta kondusif di Kota Ronggolawe tersebut. Menurut Wakil Bupati Tuban

Noor Nahar Hussain yang ikut dalam rapat, ada beberapa kesimpulan yang diambil. Pemda Tuban harus berupaya memberikan informasi kepada warga masyarakat, netizen, atau pengguna media sosial berkaitan dengan patung yang dibangun oleh Kelenteng Tuban. Pemkab Tuban dan MUI banyak menerima aduan dari masyarakat karena keriuhan di Medsos. Padahal patung ini bukan dibangun di tempat umum, melainkan di dalam kompleks kelenteng. Selanjutnya pihak yang membangun patung harus ditegur dan disanksi karena belum menyelesaikan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga saat ini.“Harapan MUI, kita bisa memberikan informaai yang lengkap kepada netizen jika patung itu tidak di tempat umum melainkan di dalam komplek kelenteng. Dan pemda harus memberikan teguran dan sanksi kepada yang membangun,” tegas Noor Nahar Hussain dikutip dari detik.com.

Ditambahkan oleh Noor Nahar, banyak berkas perizinan yang kurang untuk segera dipenuhi. “Legalitas yayasan belum ada. Kalau pemda nantinya ngasih izin kan tidak akan seperti yang kita lihat saat ini,” kata Noor Nahar. Noor Nahar mengatakan, warga tidak terlalu emosional. Dia yakin warga Tuban sangat baik, agamis, serta santun. Hanya saja perlu dibangun lagi komunikasi yang lebih baik seputar pembangunan patung itu.

Untuk diketahui, perizinan IMB patung dewa raksasa Kong Co Kwan Sing

Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban, sudah diajukan sejak Maret 2016. Namun perizinan tidak kunjung keluar. Pihak kelenteng mengakui sudah menyerahkan berbagai dokumen. Namun Pemkab Tuban mengatakan ada berkas yang kurang lengkap. Berkas yang kurang lengkap itu antara lain berkas legalitas Yayasan Kelenteng Kwan Sing Bio, yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi oleh pengurus kelenteng karena ada permasalahan di internalnya. Berkas lainnya adalah urusan teknis saat proses pengajuan izin akan membangun monumen patung tersebut. “Meski dalam satu kompleks lokasinya dengan kelenteng, tetap harus mengajukan IMB. Namanya IMB, Pemkab Tuban itu punya tim teknis, sehingga akan dilakukan kajian dari beberapa aspek sebelum bangunan itu berdiri,” tegas Sekda Pemkab Tuban Budi Winaya.

Pemkab Tuban melalui Satpol PP bersama dinas terkait sudah memperingatkan dan menegur hingga tiga kali, baik lisan maupun tulisan, tetapi juga tidak direspons. Malah pembangunannya sudah selesai dan diresmikan.

“Mestinya pihak kelenteng proaktif segera melengkapi berkas supaya bisa segera diproses oleh dinas perizinan. Apa saja berkas yang kurang, lebih detail bisa ke Dinas Perizinan,” imbuh Budi. dit IST

HANDANG SOEKARNO

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menerima putusan majelis hakim terhadap Handang Soekarno, mantan Kasubdit bukti permulaan cukup di Direktorat Pajak kementerian Keuangan. Handang divonis 10 tahun penjara lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 2 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Jaksa KPK, Ali Fikri mengatakan hukuman penjara 10 tahun untuk Handang dinilai telah memenuhi keadilan bagi masyarakat. “Terima. Putusan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Majelis hakim telah mengambil alih pasal yang terbukti beserta analisa yuridis tuntutan JPU,” ujar Ali, Selasa (1/8). Ali menambahkan, diterimanya putusan majelis hakim atas putusan Handang, maka status hukumnya pun telah berkekuatan tetap dan status Handang resmi menjadi terpidana. Guna menjalani masa hukuman, Handang pun akan dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan Kedung Pane, Semarang. Eksekusi tersebut sesuai dengan keinginan Handang. Ali menjelaskan eksekusi Handang di Lapas Kedung Pane atas permohonan yang diajukan anaknya. “Alasan kemanusiaan dan masa depan pendidikan anak,” tukasnya. Seperti diketahui, mantan eselon III Ditjen Pajak itu ditangkap penyidik KPK setelah menerima Rp 1,9 miliar atau mendekati Rp 2 miliar dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, director country PT EK Prima Ekspor Indonesia. Atas perkara ini Handang dijanjikan menerima Rp 6 miliar dari total tagihan pajak PT EK prima ekspor Indonesia senilai Rp 52,3 miliar di tahun 2014, dan Rp 26,4 miliar di tahun 2015, dengan total tunggakan pajak perusahaan senilai Rp 78 miliar. Perbuatannya tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf a undang undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. hud, mer