PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 BERDASARKAN KETETAPAN SK GUBERNUR NO. 107/ KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN Oleh: Muhammad Iqbal, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum dan Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.
ABSTRAK Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha. Intervensi pemerintah perlu dilibatkan, salah satu bentuk keterlibatan dalam hubungan industrial adalah dalam penetapan tingkat upah, kebijakan ini disebut kebijakan Upah Minimum. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian Hukum empiris, penelitian ini tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang – undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Masih banyak terjadinya aksi demo para buruh untuk pelaksanaan upah minimum menjelaskan peksanaannya masih belum dilakukan sepenuhmya. Beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kondisi perusahaan yang satu dengan lainnya, maka Perusahaan yang mampu akan berbeda dengan Perusahaan yang tidak mampu kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi. Kata Kunci : Pengupahan, Upah Minimum Provinsi, Pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
A.
Latar Belakang
Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh.1 Untuk mengeliminasi atau setidak – tidaknya meminimalisasi konflik kepentingan dalam hubungan kerja, pemerintah mempunyai fungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil sehingga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Pengupahan merupakan sisi yang paling rawan didalam hubungan industrial. Menurut G. Reynold, bagi majikan / pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah – rendahnya agar harga barangnya tidak terlalu tinggi atau keuntungan menjadi lebih tinggi dan bagi buruh adalah jumlah uang yang diterima pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu. Dalam rangka perlindungan terhadap pekerja / buruh atas jumlah penghasilan yang diperolehnya maka ditetapkan upah minimum oleh pemerintah.2 kebanyakan para pekerja / buruh memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang rendah, sehingga para pekerja / buruh tidak ada pilihan lain dan tidak ada daya tawar lagi kecuali memilih untuk tetap bekerja walaupun dengan upah tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Apabila pekerja memilih untuk keluar dari pekerjaannya, pasti pekerja / buruh tersebut akan mengalami kesulitan karena rata-rata kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja/buruh hanya paspasan sehingga untuk mencari pekerjaan yang lain akan kesulitan karena 1
Lalu husni, Op.cit., hlm. 63 Haji Zainal Asikin., Dasar – dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 87 2
harus bersaing dengan para pencari kerja yang masih menganggur dan karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Pekerja / buruh yang berpendapatan rendah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya dengan memadai. Pekerja / buruh yang kurang protein akan menderita lesu darah dan tidak mampu bekerja secara optimal. Oleh sebab itu, upah pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian akan menggairahkan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, kenaikan upah yang tidak diikuti oleh kenaikan produktivitas para pekerja / buruh akan menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. Peningkatan produktivitas bukan saja harus cukup mengimbangi upah, tetapi harus juga mampu membuka peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian sistem pengupahan di satu pihak harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.3 Perlu kebijaksanaan dalam penetapan Upah Minimum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh namun dengan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan sehingga dalam penetapan Upah Minimum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan juga terjamin. B.
Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penetapan upah minimum provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 ? 2. Bagaimana pelaksanaaan upah minimum provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 yang di tetapkan Gubernur Sumatera Selatan
3
Adrian sutedi, Op.cit., hlm. 147
melalui SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 ? 3. Faktor - faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan melalui ketetapan SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 ? C.
Pembahasan
1. Proses penetapan upah minimum provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 Kebijakan upah minimum yang menjadi salah satu kebijakan di bidang pengupahan, dimaksudkan sebagai piranti perlindungan agar upah tidak berada pada level terendah akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Perlindungan upah ini sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Negara Indonesia dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan nasional. Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan yakni : . ” Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”. Pasal 28 D ayat 2 Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan : “ Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Termasuk dalam Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pekerja berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya jumlah pendapatan pekerja dari hasilnya bekerja, dapat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap upah yang diterima pekerja.
Hasil wawancara dengan R.M Edy Aly,4 pedoman survey harga penetapan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak ada beberapa tahapan : 1. Pembentukan Tim Survei oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan.2. Tim Survei menetapkan metode survei, yaitu dengan metode kuesioner yang ditanyakan kepada responden. 2. Pemilihan tempat survei harga yang harus dilakukan di pasar tradisional dengan beberapa kriteria pasar tempat survai harga: a. Bangunan fisik pasar relatif besar. b. Terletak di daerah kota. c. Komoditas yang dijual beragam. d. Banyak pembeli. e. Waktu keramaian berbelanja relatif panjang. 3. Waktu survei dilakukan pada minggu pertama setiap bulan. 4. Responden yang dipilih adalah : 1. Pedagang yang menjual barang secara eceran. Untuk jenis-jenis dimungkinkan memilih responden yang pasar tradisional, seperti meja / kursi, lain – lain.
– barang kebutuhan barang tertentu, tidak berlokasi di tempat tidur, kasur dan
2. Penyedia jasa seperti tukang cukur / salon, listrik, air dan angkutan umum. 4
Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013.
3. Pemilihan responden perlu memperhatikan kondisi sebagai berikut: a. Apakah yang bersangkutan berdagang pada tempat yang tetap / permanen / tidak berpindah – pindah. b. Apakah yang bersangkutan menjual barang secara eceran. c. Apakah yang bersangkutan mudah diwawancarai, jujur. d. Responden harus tetap / tidak berganti – ganti. 5. Metode Survei Harga. Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah – olah petugas survei akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya (harus dilakukan tawar menawar) Survei dilakukan terhadap tiga orang responden tetap yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Pengolahan data. 8. Pelaporan. Hasil wawancara langsung dengan R.M Edy Aly,5 bahwa pengolahan data harga KHL dilakukan dalam beberapa tahapan, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat agar didapatkan hasil pengolahan data yang akurat, dengan berdasarkan Himpunan Peraturan Bidang Pengupahan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2008 : 1. Menghitung harga rata - rata 3 responden. Harga rata - rata adalah jumlah harga tiga responden kemudian dibagi tiga. Penghitungan harga rata - rata tiga responden dilakukan untuk setiap jenis kebutuhan. 2. Penyesuaian satuan (konversi). Pengolahan data untuk penyesuaian satuan/konversi dilakukan untuk jenis barang 5
Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pengupahan pada tanggal 17 Juli 2013.
kebutuhan yang dijual dalam satuan yang berbeda dari satuan komponen KHL. 3. Menghitung harga rata-rata kebutuhan pria dan wanita. Untuk menghitung jenis kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita yaitu harga barang kebutuhan pria ditambah harga barang kebutuhan wanita dibagi 2. 4. Menghitung harga barang yang bervariasi. Agar didapatkan satu harga untuk setiap jenis kebutuhan, maka dihitung harga rata-rata dari beberapa macam jenis kebutuhan tersebut. 5. Memindahkan data yang sudah diolah ke dalam form isian KHL. 6. Menghitung jumlah nilai setiap komponen KHL. 7. Menghitung nilai KHL. 8. Menghitung rata-rata nilai KHL dari tiga lokasi pasar. Survei harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran nilai KHL dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum, karena nilai KHL merupakan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum. KHL bukan satu satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum, masih ada empat faktor lain yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut masih bersifat kualitatif. KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum haruslah tepat dan akurat.
Hasil keterangan yang didapatkan langsung dengan R.M Edy Aly, 6 survei harga dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan September tahun berjalan. Diantara 9 bulan tersebut kemungkinan ada satu bulan tertentu tidak dilakukan survai karena menjelang bulan puasa, dengan demikian akan terdapat 8 data nilai KHL. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk merumuskan usulan penetapan upah minimum tahun berikutnya Upah minimum yang ditetapkan pada tahun berjalan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan survei harga komponen KHL mulai bulan Januari sampai bulan September dimaksudkan untuk melihat trend (kecenderungan) perkembangan harga - harga kebutuhan. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat prediksi nilai KHL bulan Desember. Berdasarkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten / Kota Se Sumatera Selatan dari Bulan Januari sampai Agustus Tahun 2012, nilai Kebutuhan Hidup Layak Se Sumatera Selatan adalah nilai Kebutuhan Hidup Layak yang terendah yaitu Ogan Komering Ilir sebesar Rp 1,707,062.00, karena nilai Kebutuhan Hidup Layak yang terendah dapat di capai di seluruh wilayah Se Sumatera Selatan.7 Hasil keterangan yang didapat langsung oleh Penulis dengan R.M Edy Aly,8 beliau mengatakan proses penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 melalui SK Gubernur No. 107/KPT/DISNAKERTRANS/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut : 1. Rapat pembahasan penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dimulai dibulan Oktober 2012, kemudian tanggal 6
Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pwngupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013. 7
Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pengpupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013 8 Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pengpupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013.
31 Oktober rekomendasi Dewan Pengupahan Sumsel untuk upah minimum provinsi sebesar Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati secara lisan dari seluruh peserta rapat. 2. Pada tanggal 9 november 2012, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin Menetapkan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam sehari dan atau 40 (empat puluh) jam kerja selama seminggu melalui Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 745/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 dan berlaku 1 januari 2013. 3.Pada tanggal 6 Desember 2012 Front Buruh dan Rakyat Sumsel bersatu mengadakan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel dan diantaranya meminta atau menuntut agar terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 745/KPTS/ DISNAKERTRANS/2012 tanggal 9 november 2012 dilakukan peninjauan ulang serta memasukkan dasar hukum “ Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak � 4. Tuntutan buruh tersebut dikabulkan melalui Keputusan Gubernur Sumsel No. 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan memasukkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak 5.Pada tanggal 21 Januari 2013, buruh kembali melakukan unjuk rasa dan meminta atau menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi Rp 1.707.000 dan dihadiri anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan yaitu Gotti Situmorang tetapi tidak ada di absensi. 6.Pada tanggal 22 Januari 2013, Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulam dengan standar 7 (Tujuh) jam kerja sehari dan atau 40 (empat) jam kerja seminggu melalui Surat Keputusan Gubernur No. 107/KPTS/
DISNAKERTRANS/2013 dan besaran tersebut masih dibawah rata – rata kebutuhan hidup layak Kabupaten/Kota se Sumsel dari bulan Januari s/d Desember 2012 yaitu sebesar Rp 1.788.572,74. 2. Pelaksanaaan upah minimum provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 yang di tetapkan Gubernur Sumatera Selatan melalui SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 Pelaksanaan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tentang Upah Minimum Sumatera Selatan tahun 2013 seharusnya langsung dilaksanakan sejak Surat Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2013. Tetapi masih banyak aksi – aksi demo yang dilakukan Serikat pekera/serikat buruh menuntut pelaksanaan upah minimum yang sesuai dengan ketetapan tersebut. Hal imi menggambarkan pelaksanaan upah minimum provinsi Sumatera Selatan masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya. Menurut keterangan yang didapat langsung dengan S. Hamidi,9 beliau mengatakan pelaksanaan upah minimum provinsi sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) belum terlaksanakan secara keseluruhan terutama di perusahaan yang bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. hal ini juga terlihat dalam aksi ribuan buruh memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap 1 Mei. Para Pihak buruh ini dari Front buruh Rakyat bersatu (FBRSB), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K. SPSI) Sumatera Selatan, mereka melakukan jalan kaki dari kawasan BKB rnenuju Kantor Gubernur dan DPRD Sumsel. Dalam aksi ribuan buruh ini yang menjadi salah satu tuntutan ialah penerapan upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan yang ditetapkan Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Aksi demo untuk menuntut melaksanakan upah minimum provinsi sumatera selatan sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) juga dilakukan oleh puluhan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Minanga Ogan. Pada tanggal 8 Mei 2013, para karyawan mendatangi 9
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan Pada Tanggal 22 Juli 2013.
pabrik pengolahan di Lubuk Batang, OKU. Dalam aksinya, mereka mengajukan tuntutan untuk meminta kenaikan upah yang awalnya sebesar Rp 1.350.000,- menjadi Rp 1.630.000,- sesuai dengan upah minimum provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.10 Pada tanggal 13 Juni 2013, peristiwa untuk menuntut pelaksanaan upah minimum provinsi tahun 2013 sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) juga dilakukan oleh ratusan pekerja PT Pinago Utama Group, perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit dan karet mentah. Para pekerja mengaku mereka digaji dibawah upah minimum provinsi yakni hanya Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Upah minimum provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Mereka meminta upah disesuaikan dengan upah minimum yang sudah ditetapkan.11 Hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi,12 Upah Minimum Provinsi mempunyai tujuan sebagai jaring pengaman bagi pekerja nol masa kerja dan lajang dari upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak , dalam menghitung nilai kebutuhan hidup layak yang seharusnya menjadi responden ialah para pekerja yang sudah berkeluarga karena kebanyakan para pekerja sudah berkeluarga daripada lajang, harga kebutuhan hidup yang semakin mahal membuat pekerja tidak akan mencapai penghidupan yang layak. Dengan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak di Sumatera Selatan, seharusnya para pengusaha segera melaksanakan upah minimum yang sudah ditetapkan bukan mencari alasan untuk tidak melaksanakan upah minimum tersebut. Pengusaha harus sadar bahwa para pekerja merupakan aset perusahaan. Dengan kesejahteraan para pekerja yang terjamin akan meningkatkan produktivitas kerja para pekerja itu sendiri. 10
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan Pada Tanggal 22 Juli 2013. 11 Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan pada Tanggal 22 Juli 2013. 12 Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan pada tanggal 22 Juli 2003.
Hasil wawancara langsung dengan R.M Edy Aly, 13 beliau mengatakan dengan mencermati kondisi lapangan yang semakin meresahkan pekerja yang menyebabkan banyaknya pekerja / serikat pekerja yang menuntut pemberlakuan Upah Minimum Provinso Sumatera Selatan sebesar Rp 1.630.000,-. Gubernur mengeluarkan surat edaran Nomor 560/1104/DISNAKERTRANS/2013 kepada Bupati/Walikota se – Sumsel dalam hal pelaksanaan upah minimum provinsi tahun 2013. Dalam surat edaran ini dengan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Oleh karena itu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 107/KPTS/ DISNAKERTRANS/2013 tetap berlaku dan harus dilaksanakan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Gubernur. Berdasarkan hal – hal tersebut, Gubernur menginstruksikan kepada bupati/Walikota se – Sumsel untuk mengintruksikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan dan apabila terdapat perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan tersebut agar dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Hasil wawancara langsung dengan Ibu Ana Suryana,14 sebagian besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan masih berpedoman terhadap SK Gubernur No. 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali kebijakan masing – masing perusahaan anggota Apindo. Ada beberapa perusahaan yang melaksanakan upah minimum sebesar Rp 13
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan R.M Edy Aly, Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013. 14 Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ana Suryana, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Pengupahan, Jamsos dan Ketenagakerjaan dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Agustus 2013
1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu) mulai tanggal 1 mei 2013 dan 1 juni 2013 tanpa ada pembayaran kekurangan upah pada bulan sebelumnya. Para anggota Apindo Sumatera Selatan tersebut masih menunggu keputusan hukum yang tetap, dimana tertanggal 12 April 2013, Apindo Sumsel mengajukan gugatan kepada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap objek gugatan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 januari tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Dikeluarkannya Putusan Hakim Nomor. 12/G/PTUN-PLG tertanggal 4 Juli 2013 yang memutuskan tidak menerima gugatan Apindo terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 Januari tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 796/KPTS/Disnakertrans/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, dengan dikeluarkannya Putusan Hakim yang tidak menerima gugatan APINDO, beliau berharap APINDO menjalankan apa yang telah diputuskan oleh PTUN Palembang, tidak ada alasan para pengusaha untuk tidak melaksanakan upah minimum sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Kasihan para buruh kebutuhan hidup yang semakin mendesak, apalagi adanya kenaikan BBM. Upah sebesar Rp 1.630.000,(Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sangatlah layak yang sebenarnya masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak. Dengan pekerja / buruh diberikan upah yang layak maka perusahaan itu sendiri akan untung, karena produktivitas para pekerja/buruh meningkat. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) (2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tata cara penangguhan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/MEN 2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai dengan upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/MEN 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 3. Faktor - faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan melalui ketetapan SK. Gubernur No. 107 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2013 Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 melalui Ketetapan SK Gubernur No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan belum terlaksana secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat masih banyak aksi – aksi demo yang dilakukan para buruh untuk menuntut pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa kendala – kendala dalan pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Tingkat kemampuan perusahaan yang tidak sama Bahwa karakteristik – karakteristik perusahaan sangat mempengaruhi pelaksanaan peraturan upah minimum di tingkat perusahaan baik besar kecilnya perusahaan, modal perusahaan dan orientasi pasar. Hasil keterangan langsung dengan Sri Budi Wahyuningsih.15 Kemampuan yang dimiliki semua perusahaan tidak sama menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi. Secara umum, perusahaan - perusahaan besar di bidang industri besar memiliki modal atau keuangan perusahaan yang lebih baik mampu membayar upah lebih tinggi, bahkan perusahaan besar menyediakan berbagai fasilitas atau tunjangan bukan berbentuk uang, seperti poliklinik, dokter, paramedis, fasilitas pakaian seragam, antar jemput, pemondokan / mess / wisma, sarana ibadah dan sebagainya. Bentuk fasilitas 15
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Sri Budi Wahyuningsih, Kepala Bidang Pengawasan DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013
ini jarang ditemui pada perusahaan skala menengah atau kecil. Perusahaan di Industri besar memiliki tenaga kerja yang banyak lebih dari 100 orang dan produk yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagai komoditi ekspor. Perusahan yang berada di industry seperti perusahaan semen, perusahaan teksti, perusahaan berada di Industri besar seperti perusahaan semen , perusahaan tekstil,perusahaan kendaraan bermotor, perusahaan mobil dan perusahaan pupuk kimia. Tingkat pendidikan tenaga kerja rendah Pendidikan juga merupakan faktor penentu yang penting dalam penetapan upah. Mereka yang hanya berpendidikan tidak lebih tinggi dari sekolah lanjutan tingkat pertama rata-rata dibayar sekitar upah minimum. Hasil wawancara langsung dengan Bapak S. Hamidi,16 bahwa kebanyakan para pekerja/buruh memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sehingga para pekerja/buruh tidak ada pilihan lain dan tidak ada daya tawar lagi kecuali memilih untuk tetap bekerja walaupun dengan upah dibahwa Upah Minimum Provinsi. Apabila pekerja memilih untuk keluar dari pekerjaannya, pasti pekerja/buruh tersebut akan mengalami kesulitan karena rata-rata kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja/buruh hanya pas - pasan sehingga untuk mencari pekerjaan yang lain akan kesulitan karena harus bersaing dengan para pencari kerja yang masih menganggur dan karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. 2. Kurangnya jumlah pegawai pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Hasil wawancara langsung dengan Ibu Sri Budi 17 Wahyuningsih, keterbatasan jumlah aparatur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Sumatera Selatan sekitar 6124 perusahaan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi rutinitas dan efektivitas kinerja aparatur dalam memberikan 16
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan S. Hamidi, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan Pada Tanggal 22 Juli 2013. 17
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Sri Budi Wahyuningsih, Kepala bidang Pengawasan DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Juli 2013
perlindungan hukum bagi pekerja / buruh serta penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih kesulitan melakukan penindakan terhadap perusahaan nakal, belum mendapatkan data yang pasti terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan upah minimum provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk melapor jika menemukan ada perusahaan nakal. 3. Adanya Gugatan terhadap SK Gubernur No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS /2013 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Selatan. Adanya gugatan yang dilakukan APINDO terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 januari tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan. 4. Ketidaksiapan dan dukugan Finansial dari Pengusaha karena terjadi Perubahan besaran Upah Minimum sebanyak 2 kali. Hasil keterangan langsung dengan Ana Suryana, 18 faktor utama yang menjadi kendala Pengusaha dalam melaksanakan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 1.630.000, (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu) per bulan adalah karena ketidaksiapan dan dukungan financial dari pengusaha, karena biasanya yang berlaku di Perusahaan bahwa sebelum kenaikan upah, mereka sudah memprediksi kenaikan berkisar antara 10 % sampai 15 % dan prediksi kenaikan tersebut sudah disusun di anggaran untuk Tahun 2013. Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan yang direvisi sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tentang penetapan Upah 18
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Ana Suryana, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Pengupahan, Jamsos dan Ketenagakerjaan dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Agustus 2013
Minimum Provinsi Tahun 2013 Provnsi Sumatera Selatan ditetapkan sebesar Rp 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pebulan persentase kenaikannya dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220,- perbulan adalah sebesar 36,38 %. Jika dibanding dengan kenaikan sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 Sumatera Selatan sebesar Rp 1.350.000,- perbulan, persentase kenaikannya dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 Rp 1.195.220,- perbulan adalah 12,95 %.
KESIMPULAN DAN SARAN Penetapan Upah Minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur sehingga dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu agar penerapan sanksi hukum dapat dilaksanakan secara optimal penetapan Upah Minimum perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan penetapan Upah Minimum melalui Perda maka wakil rakyat di DPR akan ikut terlibat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh (masyarakat). Peran serta masyarakat dalam melaporkan perusahaan – perusahaan yang tidak melaksanakan Upah Minimum karena keterbatasan jumlah pegawai pegawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Sumatera Selatan berakibat terhambatnya efektivitas kinerja aparatur dalam memberikan perlindungan hukum pekerja/buruh serta penegakan hukum ketenagakerjaan. Apabila pihak - pihak yang terkait langsung dengan Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh sudah dapat mendudukkan dirinya masing-masing sesuai peran dan fungsinya serta mampu berlaku adil dan bijaksana, mekanisme penetapan upah dapat diserahkan kepada kedua pihak tersebut. Hal ini mengingat bahwa antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai tujuan yang sama